KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA KEUANGAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial pada Tahun Anggaran 2015, maka perlu mengatur Standar Biaya Keuangan Khusus di lingkungan Komisi Yudisial; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Satuan Biaya Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2015.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151); 5. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 7. Peraturan …
-2-
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 191). Memperhatikan
: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015. MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
: PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG STANDAR BIAYA KEUANGAN KHUSUS DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL TAHUN ANGGARAN 2015. Pasal 1 Standar Biaya Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2015 adalah satuan biaya keuangan yang besarannya ditetapkan dan digunakan sebagai acuan oleh Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Pasal 2 Standar Biaya Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2015 berfungsi sebagai batas biaya tertinggi yang dibayarkan oleh Bendahara Komisi Yudisial. Pasal 3 Standar Biaya Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini. Pasal 4 Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 7 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Keuangan Khusus di Lingkungan Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal5 Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2015 SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. DANANG WIJAYANTO
-3-
LAMPIRAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR73 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA KEUANGAN KHUSUS DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL TAHUN ANGGARAN 2015 A. Perjalanan Dinas ke Luar Kota/ Daerah 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Perjalanan Dinas (SPD) ke luar kota dan/atau daerah. 2. Surat Perjalanan Dinas (SPD) Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial. 3. PNS/CPNS dan Non PNS diberikan fasilitas berupa : a. biaya hotel; b. biaya transportasi dan/atau tiket pesawat; c. uang harian; dan d. uang transportasi perjalanan menuju dan dari bandara. 4. Penyetaraan fasilitas yang diberikan kepada non PNS meliputi : a. Tenaga Ahli disetarakan dengan Pejabat Eselon II dengan tidak diberi uang representatif; b. Staf Khusus disetarakan dengan Pejabat Eselon IV; dan c. Pegawai non PNS lainnya disesuaikan dengan tingkat pendidikannya. B. Biaya Transportasi dalam Kota/ Daerah 1. Tenaga Ahli diberikan uang transportasi sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan per orang apabila tidak menggunakan kendaraan operasional kantor. 2. Pemberian uang transportasi kepada Tenaga Ahli dibebankan pada Dana Operasional Pimpinan (DOP). 3. Pengemudi, Ajudan dan/atau Pengawal diberikan uang transportasi sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per hari dalam rangka memberikan pelayanan kepada Pimpinan atau Anggota Komisi Yudisial pada hari kerja sebelum pukul 07.00 WIB dan/atau setelah pukul 19.00 WIB. 4. Dalam hal pengemudi, ajudan dan/atau pengawal memberikan pelayanan kepada Pimpinan/ Anggota Komisi Yudisial di luar hari kerja, diberikan uang transportasi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari. 5. Setiap pegawai dan pejabat yang melakukan perjalanan dinas dalam kota dengan menggunakan pengemudi dan kendaraan operasional kantor tidak mendapatkan uang transportasi. 6. Setiap pegawai dan pejabat yang melakukan perjalanan dinas dalam kota dengan tidak menggunakan pengemudi dan kendaraaan operasional kantor mendapatkan penggantian biaya transportasi sesuai dengan kuitansi biaya transportasi (atcost ) dan diberikan maksimal Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
-4-
C. Biaya Transportasi Luar Kota/ Daerah 1. No. Kota/Daerah Uang Transportasi orang, per kegiatan) 1. Bogor atau luar Rp 350.000,00 kota/daerah yang jarak tempuhnya sama. 2. Depok, Bekasi, Tangerang Rp 260.000,00 atau luar kota/daerah yang jarak tempuhnya sama. 3. Bandung atau luar Rp 500.000,00 kota/daerah yang jarak tempuhnya sama. 4. Serang atau luar Rp 600.000,00 kota/daerah yang jarak tempuhnya sama. 5. Luar kota/daerah yang maksimal jarak tempuhnya lebih Rp 700.000,00 dari jarak tempuh kota/daerah nomor 1 s/d 4.
(per
2. Uang transportasi sebagaimana disebut pada angka 1 tidak diberikan kepada Pimpinan/Anggota Komisi Yudisial, PNS/CPNS dan Non PNSyang menggunakan kendaraan operasional kantor. D. Biaya Transportasi Bandara/Stasiun/Terminal/Pelabuhan 1. Bandara Soekarno Hatta (PP) 2. 1. Pegawai yang melakukan perjalanan dinas dengan Surat Perjalanan Dinas (SPD) mengacu pada Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015. 1. 2. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan tanpa Surat Perjalanan Dinas (SPD) dan tidak menggunakan kendaraan operasional kantor diberikan uang transportasi sebesar RP 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu) per kegiatan atau sesuai dengan kuitansi biaya transportasi (at cost). 2. Bandara Halim Perdana Kusuma (PP) 2. 1. Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas dengan Surat Perjalanan Dinas (SPD) diberikan uang transportasi sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). 2. 2. Pegawai yang melakukan tugas kedinasan tanpa Surat Perjalanan Dinas (SPD) dan tidak menggunakan kendaraan operasional kantor, diberikan uang transportasi Rp 150.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). 3. Stasiun/Terminal/Pelabuhan (PP) Pegawai PNS/CPNS dan Pegawai Non PNS yang melakukan perjalanan dinas atau melakukan tugas kedinasan lainnya diberikan uang transportasi sebesar Rp 150.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). E. Pembiayaan Konsumsi Rapat Internal di Kantor 1. Kegiatan rapat internal di kantor yang dilaksanakan oleh Biro/Pusat dibebankan pada kegiatan/sub kegiatan/komponen/sub komponen pada Biro/Pusat masingmasing penyelenggara rapat.
-5-
2. Kegiatan rapat berkaitan dengan Sidang Panel dan Sidang Pleno dibebankan pada kegiatan/ sub kegiatan Laporan Penanganan dan Penyelesaian Laporan Masyarakat sampai keluarnya putusan sidang. F. Pengajuan Rencana Penggunaan Anggaran (bulanan) dan Pencairan Uang Muka 1. Dalam rangka meningkatkan pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan pada masing-masing Biro/Pusat, maka setiap pengajuan rencana penggunaan anggaran (bulanan) dan pencairan uang muka kegiatan dari Biro/ Pusat ke Bagian Keuangan agar diajukan dengan dengan Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan mengetahui Kepala Biro/ Pusat dan dilampiri dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dengan mencantumkan akun/ MAK. 2. Pengajuan Uang Muka Kegiatan diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan. 3. Setiap pengajuan pencairan uang muka kegiatan dari Biro/ Pusat akan diverifikasi ketersediaan anggaran pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan disetujui oleh Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan/ atau Kepala Bagian Keuangan terkait dengan ketersediaan uang. 4. Kegiatan yang diajukan dengan uang muka adalah kegiatan yang telah diajukan rencana anggaran (bulanan) dan apabila belum termasuk, maka diajukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS). 5. Kegiatan yang akan dibiayai dengan mekansime pembayaran langsung (LS) harus diajukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan. G. Pertanggungjawaban Uang Muka Kegiatan (SPJ Rampung) 1. Pertanggungjawaban uang muka kegiatan (SPJ Rampung) dari Biro/ Pusat diterima Bagian Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kegiatan berakhir. 2. Sisa uang muka yang digunakan untuk suatu kegiatan tidak diperbolehkan untuk membiayai kegiatan lain dan harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu serta sisanya dikembaliakn ke Bendahara Pengeluaran. 3. Apabila setelah 5 (lima) hari kerja belum dipertanggungjawabkan, maka pengajuan pencairan uang muka kegiatan berikutnya dapat ditolak oleh Bagian Keuangan. 4. Bendahara Pengeluaran hanya melakukan pembayaran terhadap pengajuan uang muka kegiatan yang sudah diverifikasi dan disetujui oleh Kepala Sub bagian Perbendaharaan dan/ atau Kepala Bagian Keuangan. SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. DANANG WIJAYANTO
