Peraturan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan:
1.
2.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank
1. Pihak Utama mana saja yang wajib dilakukan klarifikasi? Jawaban: Berdasarkan ketentaun Pasal 18 ayat (2) POJK 27/2016, dinyatakan bahwa klarifikasi dapat dilakukan apabila: a. Terdapat informasi negatif mengenai calon Pihak Utama; b. Calon Pihak Utama yang belum memiliki pengalaman pada Lembaga Jasa Keuangan di Indonesia yang relevan dengan jabatan yang dituju dan mempertimbangkan posisi jabatan, ukuran, kompleksitas, dan/atau permasalahan Lembaga Jasa Keuangan tempat yang bersangkutan akan dicalonkan; dan/atau c. Calon Pihak Utama yang pencalonan sebelumya.
pernah ditetapkan
tidak disetujui dalam
2. Apakah Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan termasuk ke dalam Pihak Utama yang wajib mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan? Jawaban: Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf f POJK 27/2016, bahwa pelaksana tugas pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan wajib mengikuti uji kemampuan dan kepatutan. 3. Apakah Surat Keputusan sebagai anggota Dewan Komisaris yang diterbitkan sebelum POJK 4/2013 dapat digunakan sebagai bukti kelulusan sebagai Komisaris Independen? Jawaban: Tidak bisa karena itu termasuk perpindahan jabatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) POJK 27/2016 calon Pihak Utama wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai Pihak Utama. Namun perusahaan juga harus memperhatikan POJK mengenai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik agar calon Komisaris Independen tidak masuk kedalam kategori terafiliasi. 4. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk memproses permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan mulai dari dokumen diterima secara lengkap sampai dikeluarkannya surat yang menyatakan Pihak Utama tersebut telah disetujui atau tidak disetujui? Jawaban: Berdasarkan ketetentuan dalam 21 ayat (2) POJK 27/2016, telah diatur bahwa jangka waktu penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan diterima secara lengkap.
1
5. Apa saja hal yang harus dipaparkan dalam presentasi calon PSP dan Pengendali Perusahaan Perasuransian? Jawaban: Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) POJK 27/2016, dinyatakan bahwa calon Pemegang Saham Pengendali harus melakukan presentasi atau pemaparan paling sedikit mengenai: a. rencana calon PSP dan calon Pengendali Perusahaan Perasuransian terhadap pengembangan LJKNB yang akan dimiliki dan/atau yang akan dikendalikannya paling singkat untuk 3 (tiga) tahun sejak dimiliki b. strategi calon PSP dan calon Pengendali Perusahaan Perasuransian dalam hal LJKNB yang akan dimiliki dan/atau yang akan dikendalikannya mengalami kesulitan keuangan. 6. Bagaimana perlakuan terhadap pihak utama yang telah diangkat terlebih dahulu sebelum pihak utama mendapat persetujuan dari OJK? Jawaban: Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) POJK 27/2016, dinyatakan bahwa calon Pihak Utama wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai Pihak Utama. Namun, jika calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang tidak disetujui OJK maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) POJK 27/2016, dinyatakan bahwa Lembaga Jasa Keuangan wajib menyelenggarakan RUPS untuk membatalkan pengangkatan yang bersangkutan. 7. Seperti apa kriteria reputasi keuangan ini, dan yang dikategorikan sebagai kredit dan/atau pembiayaan macet? Jawaban: Berdasarkan ketentuan Pasal 6 POJK 27/2016, dinyatakan bahwa kriteria untuk reputasi keuangan paling sedikit dibuktikan dengan : a. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan. 8. Jika Auditor Internal merupakan satu bagian/divisi tersendiri apakah yang dimaksud pejabat tersebut dapat dikategorikan Kepala Bagian saja atau seluruh staf yang berada pada bagian tersebut? Jawaban: Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 POJK 27/2016, dinyatakan bahwa Auditor Internal adalah pejabat pada Perusahaan Perasuransian yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas 2
pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan yang bekerja secara independen dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku, Sehingga yang akan dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan hanya penanggungjawabnya saja, dalam contoh yang disampaikan berarti hanya Kepala Bagiannya saja. 9. Apakah ada keterangan mengenai kategori perpanjangan jabatan? Bagaimana jika Perusahaan tidak menentukan batas waktu berapa lama seseorang menjabat posisi sebagai Auditor Internal? Jawaban:
Perpanjangan jabatan adalah apabila Pihak Utama yang telah habis masa periodenya diangkat kembali menjadi Pihak Utama dengan jabatan yang sama.
Penentuan berapa lama periode jabatan untuk Auditor Internal adalah kewenangan perusahaan untuk menentukan berapa lama Auditor Internal menetapkan. Setelah POJK No. 27/POJK.03/2016 ini ditetapkan perusahaan asuransi harus melaporkan siapa yang menjadi internal aduditor dengan melampirkan KTP, daftar riwayat hidup dan bukti penunjukan sebagai internal auditor.
Untuk Auditor Internal yang telah diangkat sebelum 1 Agustus 2016 tidak dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan, Internal Auditor akan dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan ketika ada perpanjangan jabatan Auditor Internal.
Sedangkat untuk Auditor Internal yang diangkat setelah 1 Agustus 2016, maka yang bersangkutan harus dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.
10. Jika Auditor Internal beralih jabatan ke bagian lain yang berbeda fungsinya apakah harus menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan juga? Jawaban: Yang dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan adalah penggantinya atau setiap setiap Pihak yang bertanggung jawab pada fungsi yang menjalankan Auditor Internal. 11. Bagaimana perlakuan terhadap Surat Keputusan yang dikeluarkan OJK sebelum POJK 27/2016 ditetapkan? Jawaban: Berdasarkan ketentuan Pasal 32 POJK 27/2016, dinyatakan bahwa hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya POJK 27/2016 dinyatakan tetap berlaku.
3
12. Sesuai pasal 32 POJK 27/2016 PSP yang telah diputuskan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, keputusan terebut tetap berlaku meskipun PSP tidak lagi menjadi Pihak Utama? Jawaban: Surat Keputusan OJK bagi PSP berlaku sekali untuk seterusnya sepanjang PSP tetap menjadi pemegang saham dalam perusahaan dimaksud. 13. Apakah dengan penjelasan pasal 32 POJK 27/2016 dapat diartikan perusahaan bisa menunjuk PSP sebagai Pengendali Perusahaan Perasuransian? Jawaban: Iya, untuk mekanisme penunjukannya mengacu kepada POJK mengenai perizinan usaha dan kelembagaan yang saat sedang dalam penyusunan. 14. Jika PSP telah dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebelumnya berdasakan POJK 4/2013, apakah dengan demikian Pengendali Perusahaan Perasuransian yang ditunjuk yaitu PSP tidak perlu mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan lagi? Jawaban: Berdasarkan ketentuan Pasal 32 POJK 27/2016, dinyatakan bahwa hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya POJK 27/2016 dinyatakan tetap berlaku. 15. Bagaimana perlakuan terhadap pihak utama Perusahaan Modal Ventura yang telah menjabat sebelum POJK 27/2016 ditetapkan? Jawaban: Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dan ayat (2) POJK 27/2016, dinyatakan bahwa Pihak Utama pada PMV yang belum pernah mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan tetap dapat menjadi Pihak Utama selama yang bersangkutan tidak melakukan perpanjangan jabatan atau peralihan jabatan pada perusahaan yang sama. 16. Berapa lama masa berlaku hasil penilaian kemampuan dan kepatutan setelah ditetapkan oleh OJK? Jawaban: Berdasarkan ketentuan Pasal 36 POJK 27/2016, dinyatakan bahwa dengan berlakunya POJK ini maka ketentuan Pasal 18 ayat (4) POJK 4/2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga sepanjang yang bersangkutan tidak pindah perusahaan dan diangkat ke jabatan yang sama dan lebih tinggi serta pada perusahaan yang mempunyai ukuran yang hampir sama.
4
17. Apakah dengan berlakunya POJK 27/2016, masih tetap diwajibkan untuk syarat keberlanjutan? Jawaban: Terkait ketentuan mengenai syarat keberlanjutan masih berlaku, mengingat ketentuan mengenai syarat keberlanjutan tidak termasuk ketentuan yang dicabut yang tercantum dalam ketentuan penutup POJK 27/2016. 18. Dalam peraturan terdahulu (POJK 4 tahun 2013), Pihak Utama ini meliputi juga Tenaga Ahli dan Tenaga Kerja Asing Perusahaan. Apakah dengan berlakunya POJK 27/2016, Tenaga Ahli dan Tenaga Kerja Asing tidak perlu mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan? Kemudian dengan masuknya Auditor Internal dan Aktuaris Perusahaan sebagai Pihak Utama, apakah pihak tersebut juga harus dimasukan ke dalam keputusan RUPS dan dibuat akta notarisnya? Jawaban: Atas pertanyaan mengenai pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi tenaga ahli dan tenaga kerja asing, dapat kami sampaikan bahwa: a. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d POJK 27/2016, dinyatakan bahwa tenaga ahli dan tenaga kerja asing tidak lagi merupakan pihak utama yang wajib dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan. Ketentuan ini telah sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. b. Selanjutnya, tidak terdapat kewajiban untuk memasukkan Auditor Internal dan Aktuaris Perusahaan ke dalam keputusan RUPS dan dibuat akta notarisnya. 19. Bagaimana mekanisme pengajuan RPTKA Perusahaan Pembiayaan, mengingat dalam POJK 27/2016 TKA tidak termasuk sebagai pihak utama yang wajib untuk FPT? Jawaban: ketentuan mengenai RPTKA mengacu kepada POJK Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayan pasal 15 ayat 6. 20. Apabila terdapat ketentuan yang bertentangan dengan POJK ini, ketentuan mana yang harus dilaksanakan? Jawaban: Mengenai kemungkinan adanya ketentuan yang bertentangan, dapat kami sampaikan bahwa ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama LJKNB wajib tunduk pada ketentuan yang diatur dalam POJK 27/2016 dan SEOJK 31/2016 tersebut. Adapun mekanisme penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bukan merupakan ruang lingkup POJK 27/2016 dan tetap tunduk kepada pengaturan dalam POJK 4/2013. 5
21. Bagaimana cara pengisian form self assessment? Jawaban: Berdasarkan ketentuan Romawi IV huruf D SEOJK 31/2016, dinyatakan bahwa penilaian sendiri (self assessment) terhadap Pihak Utama dilakukan oleh LJKNB sebelum diajukan kepada OJK yang terkait dengan: a. penilaian pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi terhadap calon anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, dan Aktuaris Perusahaan yang akan diajukan. Penilaian paling sedikit mencakup penilaian rekam jejak termasuk sanksi yang pernah diberikan LJKNB, latar belakang pendidikan baik formal maupun informal dan prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan tugas, kemampuan calon untuk menduduki posisi yang akan dijabat, rangkap jabatan, serta kepemilikan kredit dan/atau pembiayaan macet b. pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 22. Siapa yang berwenang untuk menandatangani form self assessment? Jawaban: Berdasarkan SEOJK 31/2016, dinyatakan bahwa yang berwenang untuk menandatangani form self assessment adalah Pemilik/Pendiri/Pejabat Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang berwenang. 23. Siapakah yang wajib menandatangani surat permohonan apabila tidak ada Pengurus Dana Pensiun yang menjabat? Jawaban: Berdasarkan ketentuan dalam Romawi IV huruf A angka 2 SEOJK 31/2016, dinyatakan bahwa dalam hal anggota Direksi atau Pengurus Dana Pensiun tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, permohonan diajukan oleh: a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank; b. anggota Dewan Komisaris apabila seluruh anggota Direksi tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank; atau c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS apabila seluruh anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan Lembaga Jasa Keuangan.
6
24. Berapa lama waktu yang ditentukan untuk mengangkat Pihak Utama selain calon PSP dan calon Pengendali Perusahaan Perasuransian sebelum persetujuan OJK tidak berlaku? Jawaban: Berdasarkan ketentuan dalam Romawi VII huruf C angka 13 SEOJK 31/2016, dinyatakan bahwa pihak utama selain PSP dan Pengendali Perusahaan Perasuransian harus diangkat dalam jabatannya sesuai dengan jabatan yang diajukan pada saat pengajuan penilaian kemampuan dan kepatutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan. 25. Apakah ada ketentuan berapa lama RUPS harus segera diselenggarakan sejak terbitnya surat dari OJK terkait calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang tidak disetujui oleh OJK namun telah diangkat? Jawaban: Mengenai jangka waktu pelaksanaan RUPS untuk membatalkan pengangkatan Pihak Utama selain PSP dan Pengendali Perusahaan Perasuransian yang tidak disetujui oleh OJK, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Romawi VII huruf C angka 16 SEOJK 31/2016, telah diatur bahwa LJKNB wajib menyelenggarakan RUPS untuk membatalkan pengangkatan pihak utama selain PSP dan Pengendali Perusahaan Perasuransian yang tidak disetujui oleh OJK paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal yang bersangkutan dinyatakan tidak disetujui permohonannya. 26. Kapan Perusahaan diwajibkan untuk menyampaikan permohonan secara online? Jawaban: Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK terkait perizinan telah tersedia, maka penyampaian surat permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama dan/atau dokumen persyaratan administratif disampaikan secara online.
7
