KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR :
kp 63 TAHUN 2016
URAIAN KEGIATAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT KELAIKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
Menimbang:
a.
bahwa dalam Pasal 531 sampai dengan Pasal 554 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 189 Tahun
2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, telah mengatur mengenai tugas dan fungsi Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;
b.
bahwa tugas dan fungsi Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditindaklanjuti dengan uraian
kegiatan
organisasi
di
lingkungan
Direktorat
Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
tentang Uraian Kegiatan Organisasi Di Lingkungan Direktorat Kelaikudaraan Dan Pengoperasian Pesawat Udara;
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956); 2.
Peraturan Presiden Nomor 7 Organisasi Kementerian Negara;
Tahun
2015
tentang
4.
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun Kementerian Perhubungan;
2015
tentang
5.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun
2011
Tentang
Pedoman
Penataan
Lingkungan Kementerian Perhubungan;
Organisasi
di
fw\
6.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
7.
Peraturan
Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian; MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN
DIREKTUR
JENDERAL
PERHUBUNGAN
UDARA TENTANG URAIAN KEGIATAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT KELAIKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA.
Pasal 1
Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara. Pasal 2
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
1, Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian
Pesawat Udara menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan
perumusan
kebijakan
standardisasi, rekayasa, produk
di
bidang
aeronautika, serta
operasi dan perawatan pesawat udara;
b.
penyiapan
pelaksanaan
kebijakan
di
bidang
standardisasi, rekayasa, produk aeronautika, serta operasi dan perawatan pesawat udara;
c.
penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, rekayasa, produk aeronautika, serta
operasi dan perawatan pesawat
udara;
d.
penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, rekayasa, produk aeronautika, serta operasi dan perawatan
e.
penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi, rekayasa, produk aeronautika,
pesawat udara;
operasi dan perawatan pesawat udara; dan
Y^fL
f.
pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat yang meliputi perencanaan, pengelolaan sistem teknologi informatika,
dan dokumentasi
teknis,
penyiapan
bahan pelaporan, serta administrasi PNBP. Pasal 3
Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, terdiri atas:
a.
Subdirektorat Standardisasi;
b. c.
Subdirektorat Rekayasa; Subdirektorat Produk Aeronautika;
d.
Subdirektorat Operasi Pesawat Udara;
e.
Subdirektorat Perawatan; dan
f.
Subbagian Tata Usaha. Pasal 4
Subdirektorat Standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai kegiatan:
a.
menyiapkan materi dan merevisi rumusan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (Civil Aviation Safety Regulation), Petunjuk Teknis (Staff Instruction), Petunjuk Pedoman Teknis Operasional (Advisory Circulars) dan Edaran Keselamatan (Safety Circular) mengenai:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
standar rancang bangun pesawat udara; produksi pesawat udara; komponen pesawat udara; perawatan pesawat udara; standar kelaikudaraan (airworthiness standard); standar pengoperasian pesawat udara; lisensi personel di bidang kelaikudaran; lisensi personel di bidang pengoperasian pesawat udara;
9.
pendidikan dan pelatihan personel di bidang kelaikudaran;
10. pendidikan dan pelatihan personel di bidang pengoperasian pesawat udara; 11. simulator pesawat udara (aircraft simulator);
12. perlengkapan pelatihan awak kabin (cabin training devices/cabin mock up/door trainer).
13. pendaftaran pesawat udara; 14. sistem manajemen keselamatan
organisasi/
lembaga di bidang kelaikudaraan pengoperasian pesawat udara;
°*an^, [ V
15. prosedur penerapan sanksi administratif penyelenggaraan kegiatan kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara;
16. pencegahan terhadap kecelakaan (accident), kejadian serius (serious incident) dan kejadian (incident);
b.
menyiapkan bahan dan pengendalian pelaksanaan rekomendasi penerbitan, pembaharuan, perubahan sertifikasi atau otorisasi terhadap:
1.
operator
pesawat
udara
(Air
Operator
Certificate/AOC dan Operating Certificate/OC) di bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara;
2.
operator pesawat udara asing (validation offoreign AOQ di bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara;
3.
perawatan pesawat udara (Approved Maintenance Organization/AMO) baik domestik maupun internasional
serta
pengawasan
secara
berkelanjutan;
4.
distributor komponen pesawat udara (Distributor Aeronautical Product/DAP) dan pengawasan secara berkelanjutan;
5.
lembaga
pendidikan
dan
pelatihan
perawatan
pesawat udara (Approved Maintenance Training Organization /AMTO);
6.
lembaga pendidikan dan pelatihan
penerbang
[Pilot School);
7.
lembaga pendidikan dan pelatihan personel pengoperasian pesawat udara (Training Center);
8.
simulator pesawat udara (Aircraft Simulator);
9.
operator pengoperasian pesawat udara untuk keperluan agrikultur (Agricultural Aircraft Operation) di bidang kelaikudaraan dan
pengoperasian pesawat udara; 10. operator pengoperasian helikopter untuk keperluan beban eksternal (Rotorcraft External Load Operation) di bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara; dan
11. penambahan tipe pesawat udara baru untuk armada operator pesawat udara (addition of a new aircraft type to an AOC / OC fleet) di bidang
kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara; ^
c.
melakukan kajian, evaluasi dan audit terhadap rekomendasi, dokumen dan sertifikat terkait di bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara dalam
rangka
penerbitan
sertifikasi
atau
otorisasi
sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
d. mengendalikan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara;
e.
f.
mengendalikan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara oleh organisasi/lembaga yang meliputi audit khusus (special audit), tindakan korektif, penegakan hukum dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf b; mengkoordinasikan pengumpulan data awal, menyiapkan rumusan laporan awal, menyiapkan konsep surat pencegahan terbang (preventive grounding), menyiapkan konsep surat pencabutan pencegahan terbang (release grounding) dan menyusun rekomendasi
g.
tindakan
preventif
atau
pencegahan
terhadap terjadinya kecelakaan (accident), kejadian serius (serious incident) dan kejadian (incident); mengkoordinasikan tindak lanjut rekomendasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara;
h.
menyiapkan bahan penanganan kegiatan kerja sama luar negeri dan kajian standar serta focal point lembaga internasional
di
bidang
kelaikudaraan
dan
pengoperasian pesawat udara; dan
i.
mengendalikan
pelaksanaan
bimbingan
teknis
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (Civil Aviation
Safety Regulation), Petunjuk Pelaksaan Internal (Staff Instruction), Pedoman Teknis Operasional (Advisory Circulars), Edaran Keselamatan (Safety Circular) dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada dalam huruf a. Pasal 5
Subdirektorat Standardisasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a terdiri atas:
a.
Seksi Standardisasi Kelaikudaraan; dan
b.
Seksi Standardisasi Pengoperasian Pesawat Udara. W
Pasal 6
Seksi Standardisasi Kelaikudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mempunyai kegiatan:
a.
menyiapkan materi dan merevisi rumusan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (Civil Aviation Safety
Regulation),
Petunjuk
Teknis
(Staff
Instruction),
Pedoman Teknis Operasional (Advisory Circulars) dan Edaran Keselamatan (Safety Circular) mengenai: 1. standar rancang bangun pesawat udara; 2. produksi pesawat udara; 3. komponen pesawat udara; 4. perawatan pesawat udara;
5.
pendaftaran
pesawat
udara
di
bidang
pengoperasian pesawat udara; 6.
standar kelaikudaraan (airworthiness standard);
7.
lisensi personel di bidang kelaikudaran;
8.
pendidikan dan pelatihan personel di bidang kelaikudaran;
9.
sistem
manajemen
keselamatan
organisasi/lembaga di bidang kelaikudaraan;
10. prosedur penerapan penyelenggaraan kegiatan 11. pencegahan terhadap kejadian serius (serious b.
sanksi administratif kelaikudaraan; dan kecelakaan (accident), incident) dan kejadian
(incident). Pelaksanaan rekomendasi penerbitan, pembaharuan,
perubahan sertifikasi atau otorisasi terhadap: 1. operator pesawat udara (Air Operator Certificate/AOC dan Operating Certificate/OC) di bidang kelaikudaraan (Airworthiness);
2. 3.
operator pesawat udara asing (validation of foreign AOQ di bidang kelaikudaraan pesawat udara; perawatan pesawat udara (Approved Maintenance Organization/AMO) baik domestik maupun internasional
serta
pengawasan
secara
berkelanjutan;
4.
distributor komponen pesawat udara (Distributor Aeronautical Product / secara berkelanjutan;
5.
DAP)
lembaga pendidikan dan
dan
pengawasan
pelatihan perawatan
pesawat udara (Approved Maintenance Training Organization /AMTO);
6.
operator pengoperasian pesawat udara untuk keperluan agrikultur (Agricultural Aircraft Operation) di bidang kelaikudaraan;
7.
operator pengoperasian helikopter untuk keperluan beban eksternal (Rotorcraft External Load Operation)
di bidang kelaikudaraan; dan j^2
8.
penambahan tipe pesawat udara baru untuk armada operator pesawat udara (addition of a new aircraft type to an AOC / OC fleet) di bidang kelaikudaraan;
c.
melakukan evaluasi / audit terhadap usulan, dokumen dan sertiflkat terkait di bidang kelaikudaraan dan
pengoperasian pesawat udara dalam rangka penerbitan
d. e.
f.
sertiflkasi atau otorisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b; melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelaikudaraan; melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara oleh organisasi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang meliputi audit khusus (special audit), tindakan korektif, penegakan hukum dan penerapan sanksi administratif;
mengkoordinasikan tindak lanjut rekomendasi Komite Nasional
Keselamatan
Transportasi
(KNKT)
bidang
kelaikudaraan;
g.
melaksanakan penanganan kegiatan kerja sama luar negeri dan kajian standar serta focal point lembaga internasional di bidang kelaikudaraan;
h.
melaksanakan bimbingan teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (Civil Aviation Safety Regulation), Petunjuk Teknis (Staff Instruction), Pedoman Teknis Operasional (Advisory Circulars), Edaran Keselamatan (Safety Circular) dan tata cara
pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Pasal 7
Seksi
Standardisasi
Pengoperasian
Pesawat
Udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, mempunyai kegiatan:
a.
menyiapkan materi dan merevisi rumusan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (Civil Aviation Safety Regulation), Petunjuk Pelaksaan Internal (Staff Instruction) dan Pedoman Teknis Operasional (Advisory Circulars) dan Edaran Keselamatan (Safety Circular) mengenai : 1. standar pengoperasian pesawat udara;
2. 3.
pendaftaran pesawat udara di bidang pengoperasian pesawat udara; lisensi personel di bidang pengoperasian pesawat udara;
4. 5.
pendidikan dan pelatihan personel di bidang pengoperasian pesawat udara; simulator pesawat udara (Aircraft Simulator);
r
6.
7.
8.
sistem
manajemen
keselamatan
organisasi/lembaga di bidang pengoperasian pesawat udara; prosedur penerapan sanksi administratif penyelenggaraan kegiatan pengoperasian pesawat udara; dan materi tindakan
korektif
pelaporan
yang
berpengaruh terhadap standar pengoperasian pesawat udara serta pencegahan terhadap terjadinya insiden;
b.
menyiapkan rekomendasi penerbitan, pembaharuan, perubahan sertifikasi atau otorisasi terhadap: 1. operator pesawat udara (Air Operator Certificate/AOC dan Operating Certificate/OC) di bidang pengoperasian pesawat udara (flight operations);
2.
operator pesawat udara asing (validation offoreign AOC) bidang pengoperasian pesawat udara (flight operations);
3. 4.
lembaga pendidikan dan pelatihan personel penerbang (Pilot School); lembaga pendidikan dan pelatihan personel pengoperasian pesawat udara (Training Center); dan
5. 6.
simulator pesawat udara (Aircraft Simulator); perlengkapan pelatihan awak kabin (cabin training devices/cabin mock up/door trainer).
7.
8.
operator pengoperasian pesawat udara untuk keperluan agrikultur (Agricultural Aircraft Operation) di bidang pengoperasian pesawat udara; operator pengoperasian helikopter untuk keperluan beban eksternal (Rotorcraft External Load Operation) di bidang pengoperasian pesawat udara;
9.
penambahan
tipe
pesawat udara baru untuk
armada operator pesawat udara (addition of a new
aircraft type to an AOC / OC fleet) di bidang pengoperasian pesawat udara; c.
melaksanakan evaluasi / audit terhadap usulan, dokumen dan sertifikat terkait di bidang kelaikudaraan
dan pengoperasian pesawat udara dalam rangka penerbitan sertifikasi atau otorisasi sebagaimana dimaksud huruf b;
d.
melaksanakan bimbingan teknis dan bidang pengoperasian pesawat udara;;ta
supervisi
di
e.
f.
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara oleh organisasi/lembaga yang meliputi audit khusus (special audit), tindakan korektif, penegakan hukum dan penerapan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b; melaksanakan pengumpulan data awal, menyiapkan rumusan laporan awal, menyiapkan konsep surat pencegahan terbang (preventive grounding), menyiapkan
konsep surat pencabutan pencegahan terbang (release grounding) dan menyusun rekomendasi tindakan preventif atau pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan (accident), kejadian serius (serious incident) dan kejadian (incident);
g.
melaksanakan
koordinasi
terhadap
tindak
lanjut
rekomendasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi
(KNKT) bidang pengoperasian pesawat udara; h.
melaksanakan penanganan kegiatan kerja sama luar
negeri dan kajian standar serta focal point lembaga i.
internasional di bidang pengoperasian pesawat udara; melaksanakan bimbingan teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (Civil Aviation Safety Regulation), Petunjuk Teknis (Staff Instruction), Pedoman Teknis Operasional (Advisory Circulars), Edaran Keselamatan (Safety Circular) dan tata cara
pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Pasal 8
Subdirektorat Rekayasa sebagaimana Pasal 3 huruf b mempunyai kegiatan: a.
memberikan
usulan
materi
dan
dimaksud revisi
dalam
rumusan
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (Civil Aviation
b.
Safety Regulation), Petunjuk Teknis (Staff Instruction), Pedoman Teknis Operasional (Advisory Circulars) dan Edaran Keselamatan (Safety Circular) bidang rekayasa. menyiapkan bahan dan pengendalian pelaksanaan rekomendasi penerbitan, pembaharuan, perubahan sertifikasi atau otorisasi terhadap :
1.
sertifikat tipe (Type Certificate) pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat udara;
2.
3.
sertifikat perubahan rancang bangun (modifikasi) (Amendment Type Certificate, Supplemental Type Certificate, Persetujuan Alteration dan Major Repair) pesawat udara, mesin pesawat udara, dan balingbaling pesawat udara; organisasi rancang bangun pesawat udara (Design Organization Approval/DOA) dan pengawasan
berkelanjutan; ftp.
4. 5.
sertifikat standard kebisingan (Noise Attesting Certificate); rekomendasi teknis berkaitan dengan ijin
pengoperasian pesawat udara registrasi asing di Indonesia;
6.
rekomendasi persetujuan gambar pada badan pesawat (aircraft livery);
7.
sertifikat
tipe
validasi
pesawat udara,
mesin
pesawat udara, dan baling-baling pesawat udara; dan
8.
persetujuan Alternate Mean Of Compliance (AMOC) terhadap instruksi kelaikudaraan yang diwajibkan
9.
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sertifikasi
(airworthiness directive); inisial
dan
rekomendasi
sertifikat
untuk
tambahan
penerbitan
dalam
rangka
sertifikat
dan
pengawasan secara berkelanjutan: a) Reduced Vertical Separation Minima (RVSM); b) Performance Based Navigation (PBN);
c) Extended Operations (ETOPS) atau Extended Diversion Time Operation (EDTO); d) CAT 11/CAT III;
c.
mengendalikan pelaksanaan uji terbang pesawat udara dalam rangka proses sertifikasi yaitu: 1. sertifikat tipe (Type Certificate) pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat udara;
2.
sertifikat perubahan rancang bangun (Amendment
Type Certificate, Supplemental Type Certificate, Persetujuan Alteration dan Major Repair) pesawat udara mesin pesawat udara, dan baling-baling 3.
pesawat udara; sertifikasi RVSM, PBN, ETOPS/EDTO dan CAT H/CATIII;
d.
mengendalikan pelaksanaan uji terbang pesawat udara dalam rangka proses validasi yaitu: 1. sertifikat tipe (Type Certificate) validasi pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat udara;
2.
perubahan rancang bangun (Amendment Type Certificate, Supplemental Type Certificate, Persetujuan Alteration dan Major Repair) pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat udara;
e.
menyiapkan bahan perumusan kebijakan penerbitan instruksi kelaikudaraan yang diwajibkan (Airworthiness Directive);
f.
menyiapan bahan kebijakan teknis berupa pemberian rekomendasi
untuk
pengecualian
(exception),
pembebasan (exemption), equivalent level of safety (ELOS), dan standar khusus (special condition) dalam bidang rancang bangun; Y%?
g.
melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rancang bangun pesawat udara dan uji terbang dan kemampuan pesawat udara.
h.
i.
mengendalikan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara oleh organisasi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang meliputi tindakan korektif, penegakan hukum dan penerapan sanksi administratif; menyiapkan bahan perumusan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan berupa pengawasan dalam implementasi pengoperasian penggunaan sistem Automatic Dependent Surveillance Broadcast pada pesawat udara;
j.
k.
menyiapkan bahan perumusan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan berupa pengawasan dalam implementasi Air Traffic Flow Management (ATFM) / Collaborative Decision Making (CDM); dan melaksanakan pengawasan meliputi inspeksi,
pengamatan (surveillance), pemantauan (monitoring) pelaksanaan kegiatan dan prosedur serta pendelegasian kewenangan terbatas di bidang proses rancang bangun, uji terbang dan kemampuan pesawat udara. Pasal 9
Subdirektorat Rekayasa sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b terdiri atas:
a. b.
Seksi Pengawasan Proses Rancang Bangun; dan Seksi Uji Terbang dan Kemampuan Pesawat Udara. Pasal 10
Seksi Pengawasan Proses Rancang Bangun sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a mempunyai kegiatan:
a.
melaksanakan rekomendasi penerbitan, pembaharuan,
perubahan sertifikasi atau otorisasi terhadap : 1. sertifikat tipe (Type Certificate) pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat udara;
2.
sertifikat perubahan rancang bangun (Amendment Type Certificate, Supplemental Type Certificate, Persetujuan Alteration dan Major Repair) pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat udara;
3. 4. 5.
organisasi rancang bangun pesawat udara (Design Organization Approval/DOA); sertifikat standard kebisingan (Noise Attesting Certificate); rekomendasi teknis berkaitan dengan ijin
pengoperasian pesawat udara registrasi asing di Indonesia; taa
6. 7.
rekomendasi persetujuan gambar pada badan pesawat (aircraft livery); sertifikat tipe validasi pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat udara; dan
8.
b.
c.
d.
persetujuan alternate mean of compliance (AMOC) terhadap instruksi kelaikudaraan yang diwajibkan (airworthiness directive);
melaksanakan evaluasi terhadap usulan, dokumen dan sertifikat terkait di bidang proses rancang bangun
dalam rangka penerbitan sertifikasi atau otorisasi sebagaimana dimaksud huruf a; melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan penerbitan instruksi kelaikudaraan yang diwajibkan (Airworthiness Directive); melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis berupa pemberian rekomendasi untuk pengecualian
(exception), pembebasan (exemption), equivalent level of safety (ELOS), dan standar khusus (special condition) e.
dalam bidang rancang bangun; melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi terhadap
di bidang teknis rancang bangun pesawat udara mesin pesawat udara, baling-baling pesawat udara dan komponennya serta pelimpahan wewenang terbatas di bidang rancang bangun pesawat udara; dan f.
melaksanakan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
kegiatan proses rancang bangun oleh organisasi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang meliputi tindakan korektif, penegakan hukum dan penerapan sanksi administratif. Pasal 11
Seksi Uji Terbang dan Kemampuan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b mempunyai kegiatan: a. melaksanakan rekomendasi penerbitan, pembaharuan,
perubahan sertifikasi atau otorisasi terhadap sertifikasi inisial
dan
sertifikat
tambahan
dalam
rangka
rekomendasi untuk penerbitan sertifikat dan pengawasan secara berkelanjutan: 1. Reduced Vertical Separation Minima (RVSM); 2. Performance Based Navigation (PBN); 3. Extended Operations (ETOPS) atau Extended 4.
b.
Diversion Time Operations (EDTO); CATII/CATIII;
melaksanakan kebijakan berupa pengawasan dalam
implementasi
pengoperasian
penggunaan
sistem
Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADSB)
pada pesawat udara; h^
c.
d.
melaksanakan kebijakan berupa pengawasan dalam implementasi Air Traffic Flow Management (ATFM) / Collaborative Decision Making (CDM); melaksanakan uji terbang pesawat udara dalam rangka proses sertifikasi yaitu: 1. sertifikat tipe (Type Certificate) pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat udara;
2.
sertifikat perubahan rancang bangun (Amendment
Type Certificate, Supplemental Type Certificate, Persetujuan Alteration dan Major Repair) pesawat udara mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat udara; 3.
e.
f.
sertifikasi RVSM, CAT II/CAT III;
PBN,
ETOP/EDTO
dan
melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan kegiatan dan prosedur serta pendelegasian kewenangan terbatas di bidang uji terbang dan kemampuan pesawat udara; melaksanakan pengawasan meliputi inspeksi (inspections), pengamatan (audit and surveillance),
pemantauan (monitoring) pelaksanaan kegiatan dan prosedur serta pendelegasian kewenangan terbatas di g.
bidang uji terbang dan kemampuan pesawat udara; dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang uji terbang dan kemampuan pesawat udara bidang uji terbang dan kemampuan pesawat udara. Pasal 12
Subdirektorat Produk Aeronautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai kegiatan: a.
memberikan
usulan
materi
dan
revisi
rumusan
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (Civil Aviation
Safety Regulation), Petunjuk Teknis (Staff Instruction), Pedoman Teknis Operasional (Advisory Circulars) dan Edaran Keselamatan (Safety Circular) bidang produk aeronautika;
b.
menyiapkan bahan dan pengendalian pelaksanaan rekomendasi, penerbitan, pembaharuan, perubahan sertifikasi atau otorisasi terhadap :
1. 2.
persetujuan pengadaan pesawat udara; registrasi pesawat udara (Certificate Registration/ CofR);
3.
Sertifikat Kelaikudaraan Pertama Pesawat Udara
4.
5. 6.
of
(Initial Certificate ofAirworthiness/C of A); Special Certificate of Airworthiness (C of A) yang terkait untuk Experimental Aircraft dan keperluan Ferry Flight For Delivery; persetujuan Export Certificate of Airworthiness (Export C of A); persetujuan alokasi tanda pendaftaran;
p
7. 8.
penghapusan tanda pendaftaran; perubahan kepemilikan / alamat pemilik pesawat udara;
9.
sertifikasi organisasi produksi pesawat udara (Manufaturer Production Certificate/PC) dan pengawasan berkelanjutan; 10. Persetujuan Impor Barang Modal Tidak Baru (BMTB) 11. pencatatan dan penghapusan IDERA (Irrevocable
Deregistration and Export Request Authorization). 12. rekomendasi
Persetujuan
Terbang
(Flight
Approval/FA) untuk impor dan ekspor pesawat udara;
c.
d.
13. persetujuan Re-Impor Pesawat Udara; melaksanakan Conformity Inspection untuk : 1. modifikasi pada pesawat udara; 2. Program Sertifikasi Sertifikat Tipe (Type Certificate); mengkaji evaluasi terhadap rekomendasi, dokumen dan sertifikat terkait di bidang produk aeronautika dalam
rangka
penerbitan
sertifikasi
atau
otorisasi
sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
e.
f.
menyusun rekomendasi/pertimbangan teknis untuk pengurusan Persetujuan Impor Barang Modal Tidak Baru (BMTB) untuk barang-barang sebagai berikut: 1.
ban re-tread;
2. 3. 4.
mesin piston pesawat udara; bagian untuk mesin pesawat udara; turbo-jet, turbo-propeller dan turbin gas lainnya;
5. propeller, rotor, rangka bawah pesawat udara; dan 6. produk komponen Iain-lain untuk pesawat udara; mengendalikan pelaksanaan penyusunan dan menerbitkan Buku Pendaftaran Pesawat Udara (Civil
Aircraft Register Book);
g.
mengendalikan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Mutu dan Proses Produksi dan Pengesahan Produksi; dan
h.
mengendalikan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan mutu dan proses produksi serta pengesahan produksi oleh organisasi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang meliputi tindakan korektif,
penegakan hukum dan penerapan
sanksi administratif. Pasal 13
Subdirektorat Produk Aeronautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
a. b.
Seksi Pengawasan Mutu dan Proses Produksi; dan Seksi Pengesahan Produksi. fo
Pasal 14
Seksi Pengawasan Mutu dan Proses Produksi sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a mempunyai kegiatan: a. melaksanakan rekomendasi, penerbitan, pembaharuan,
perubahan sertifikasi atau otorisasi terhadap : 1. Persetujuan Pengadaan Pesawat Udara; 2. Persetujuan Alokasi Tanda Pendaftaran; 3. Sertifikasi organisasi Produksi Pesawat Udara (Manufaturer Production Certificate/PC); 4. Persetujuan Impor Barang Modal Tidak Baru (BMTB);
b.
5. Rekomendasi Re-Impor Pesawat Udara; melaksanakan evaluasi terhadap rekomendasi, dokumen dan sertifikat terkait di bidang pengawasan
mutu dan proses produksi aeronautika dalam rangka penerbitan sertifikasi atau otorisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
c.
melaksanakan Conformity Inspection untuk: 1. modifikasi pada pesawat udara;
2. d.
program sertifikasi Sertifikat Tipe (Type Certificate);
melaksanakan
bidang
bimbingan
pengawasan
teknis
mutu
dan
dan
supervisi
proses
di
produksi
aeronautika;
e.
melaksanakan
penyusunan
rekomendasi/
pertimbangan teknis untuk pengurusan Persetujuan Impor Barang Modal Tidak Baru (BMTB) untuk barangbarang sebagai berikut:
f.
1.
ban re-tread;
2.
mesin piston pesawat udara;
3. bagian untuk mesin pesawat udara; 4. turbo-jet, turbo-propeller dan turbin gas lainnya; 5. propeller, rotor,rangka bawah pesawat udara; dan 6. produk komponen Iain-lain untuk pesawat udara; melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan mutu dan proses produksi pesawat udara oleh organisasi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang meliputi tindakan korektif, penegakan hukum dan penerapan sanksi administratif. Pasal 15
Seksi Pengesahan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai kegiatan: a. melaksanakan rekomendasi, penerbitan, pembaharuan,
perubahan sertifikasi atau otorisasi terhadap : 1. sertifikat pendaftaran pesawat udara (Certificate of
Registration/C of R) [^
2. 3.
4.
5. 6.
sertifikat kelaikudaraan pertama pesawat udara (Initial Certificate of Airworthiness); Special Certificate of Airworthiness (C of A) yang terkait untuk Experimental Aircraft dan keperluan Ferry Flight For Delivery; Persetujuan Export Certificate of Airworthiness (Export C of A). penghapusan tanda pendaftaran; perubahan kepemilikan / alamat pemilik pesawat udara;
7.
b.
c.
d. e.
pencatatan dan penghapusan IDERA (Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization). 8. Persetujuan Terbang (Flight Approval/FA) untuk impor dan ekspor Pesawat Udara; melaksanakan kajian evaluasi terhadap rekomendasi, dokumen dan sertifikat terkait di bidang pengesahan produksi dalam rangka penerbitan sertifikasi atau otorisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a; melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengesahan produksi aeronautika; melaksanakan penyusunan dan menerbitkan Buku Pendaftaran Pesawat Udara (Civil Aircraft Register Book); melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengesahan produksi oleh organisasi/lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf a yang meliputi tindakan korektif, penegakan hukum dan penerapan sanksi administratif.
Pasal 16
Subdirektorat Operasi Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai kegiatan: a.
memberikan
usulan
materi
dan
revisi
rumusan
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (Civil Aviation
Safety Regulation), Petunjuk Teknis (Staff Instruction), Pedoman Teknis Operasional (Advisory Circulars) dan Edaran Keselamatan (Safety Circular) bidang operasi pesawat udara;
b.
menyiapkan bahan dan pengendalian rekomendasi penerbitan, pembaharuan, perubahan sertifikasi atau otorisasi berupa :
1.
pengesahan perubahan atau revisi Spesifikasi Operasional (Operational Specification/OPSPEC) di bidang pengoperasian pesawat udara (flight operation)
2.
pemberian otorisasi khusus bidang pengoperasian pesawat udara (flight operation) terkait : a) Reduced Vertical Separation Minima (RVSM); b) Performance Based Navigation (PBN); T2\
c) Extended Operations (ETOPS) atau Extended Diversion Time Operations (EDTO); d) CATII/CATIII;
3.
Designated Pilot Examiner Representatives (DPER)
4. 5. 6.
Lisensi Siswa Pilot (Student Pilot License/SPL) Lisensi Privat Pilot (Private Pilot License/PPL) Lisensi Komersial Pilot (Comersial Pilot License/ CPL) 7. Lisensi Pilot (Airline Transport Pilot License/ ATPL) 8. Lisensi Pilot (Sport Pilot License/ SPPL) 9. Lisensi Juru Mesin Pesawat Udara (Flight Engineer License/FEL) 10. Sertifikat Awak Kabin (Flight Attendant Certificate/¥AC)
11. Lisensi FOO (Flight Operation Officer License/FOOL) 12. Sertifikasi instrument Rating Personel pesawat Udara (Private Pilot License/PPL) 13. Sertifikasi instrument Rating Personel
pesawat
Udara (Comersial Pilot License/CPL) 14. Sertifikasi Class Rating Personel Pesawat Udara
(single Engine Land/Sea, Multi Engine Land/Sea); 15. Sertifikasi Type Rating Personel Operasi Pesawat Udara (Penerbang/Pilot) 16. Sertifikasi Type Rating Juru Mesin Pesawat Udara (Flight Engineer License/FEL) 17. Sertifikasi Type Rating Personel Operasi Pesawat Udara (Flight Attendant Certificate/¥AC) 18. Sertifikasi Type Rating Personel Operasi Pesawat Udara (Flight Operation Officer License/FOOL) 19. Sertifikasi Kecakapan Bahasa Inggris (English Proficiency Language) 20. Penerbitan dan perpanjangan Lisensi/Sertifikat Sementara untuk Personel Operasi Pesawat Udara (Temporary License/Certificate) 21. Surat Otorisasi kepada Personel Operasi Pesawat Udara (Letter ofAuthorization/LoA) 22. Persetujuan dokumen operasi pesawat udara 23. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 24. Validasi bagi Personel Operasi Pesawat udara
Negara
Lain
(Foreign License
for
Personnel)
Pilot/FE/FOO 25. Otentikasi Personel Penerbangan Indonesia kepada
Otoritas Penerbangan Luar Negeri Pilot/FE/FOO
26. Persetujuan Pogram Pelatihan Personel Operasi Pesawat Udara (Approval Trainning Program)
c.
d.
mengendalikan pelaksanaan ujian tulis bagi Personel Operasi Pesawat Udara (Pilot/FE/FOO/FA); mengendalikan uji kompetensi (Competency Check) untuk validasi sertifikat personel penerbangan negara lain (Pilot/FE/FOO);
e.
mengkoordinasikan pelaksanaan Flight Operation board; 9>
f.
mengendalikan pelaksanaan evaluasi dokumen operasi pesawat udara (flight operation) dalam rangka memberikan rekomendasi persetujuan, meliputi : 1. Operation Specification; 2.
g.
Authorization Condition and Limitation;
3. Company Operation Manual; 4. Aircraft Flight Manual; 5. Minimum Equipment list; 6. Aircraft Performance manual; 7. Training manual; mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengawasan secara berkelanjutan bidang pengoperasian pesawat udara (flight operation) terkait pemberian special authorization:
h. i.
j.
1. 2. 3.
Reduced Vertical Separation Minima (RVSM); Performance Based Navigation (PBN); Extended Operations (ETOPS) atau Extended Diversion Time Operations (EDTO);
4.
CATII/CATIII;
mengendalikan pelaksanaan Ramp Inspection di bidang operasi pesawat udara (Flight Operation) mengendalikan pelaksanaan pengawasan AOC, OC, Agricultural Aircraft Operation, Rotorcraft External Load Operation (flight operations) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara.
k.
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengoperasian dan personel pesawat udara oleh organisasi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang meliputi tindakan korektif, penegakan hukum dan penerapan sanksi administratif. Pasal 17
Subdirektorat
Operasi
Pesawat
Udara
sebagaimana
dimaksud Pasal 3 huruf d terdiri atas:
a. b.
Seksi Pengawasan Operasi Pesawat Udara; dan Seksi Personel Operasi Pesawat Udara. Pasal 18
Seksi Pengawasan Operasi Pesawat Udara sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a mempunyai kegiatan: a. melaksanakan rekomendasi penerbitan, pembaharuan, perubahan sertifikasi atau otorisasi berupa Pengesahan perubahan atau revisi Spesifikasi Operasional (Operational Specification/OPSPEC) di bidang pengoperasian pesawat udara (flight operation). b. menyiapkan bahan koordinasi Flight Operation
evaluation board. jV*
c.
melaksanakan
kegiatan
pengawasan
secara
berkelanjutan bidang pengoperasian pesawat udara (flight operation) terkait pemberian special authorization: 1. Reduced Vertical Separation Minima (RVSM);
2. Performance Based Navigation (PBN); 3. Extended Operations (ETOPS) atau
Extended
Diversion Time Operations (EDTO); d.
4. CATII/CATIII; melaksanakan evaluasi
dokumen
operasi
pesawat
udara (flight operation) dalam rangka memberikan rekomendasi persetujuan, meliputi :
e.
f.
1.
Operation Specification;
2.
Authorization Condition and Limitation;
3. 4. 5. 6. 7.
Company Operation Manual; Aircraft Flight Manual; Minimum Equipment List; Aircraft Performance manual; Training manual;
mengendalikan pelaksanaan Ramp Inspection di bidang operasi pesawat udara (Flight Operation) mengendalikan pengawasan AOC, OC, Agricultural Aircraft Operation, Rotorcraft External Load Operation (Flight operations);
g. h.
melaksanakan bimbingan teknis dan
supervisi di
bidang pengoperasian pesawat udara; dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan operasi pesawat udara oleh organisasi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang meliputi tindakan korektif, penegakan hukum dan penerapan sanksi administratif. Pasal 19
Seksi
Personel
Operasi
Pesawat
Udara
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 huruf b mempunyai kegiatan: a. melaksanakan rekomendasi penerbitan, pembaharuan,
perubahan sertifikasi atau otorisasi berupa : 1. pengesahan perubahan atau revisi Spesifikasi Operasional (Operational Specification/OPSPEC) di bidang pengoperasian pesawat udara (flight 2.
operation) pelaksanaan berkelanjutan
kegiatan pengawasan bidang pengoperasian
secara pesawat
udara (flight operation) terkait pemberian special authorization:
a. Reduced Vertical Separation Minima (RVSM); b. Performance Based Navigation (PBN); c. Extended Operations (ETOPS) atau Extended Diversion Time Operations (EDTO); d. CAT II/CAT III;
3.
Designated Pilot Examiner Representatives (DPER);
4. 5.
Lisensi Siswa Pilot (Student Pilot License/SPL); Lisensi Privat Pilot (Private Pilot License/PPL); to
6.
Lisensi
Komersial
Pilot
(Commercial
Pilot
7. 8.
Lisensi Pilot (Airline Transport Pilot License/ ATPL); Lisensi Pilot (Sport Pilot License/ SPPL);
License/ CPL);
9.
Lisensi Juru Mesin Pesawat Udara (Flight Engineer License/FEL); 10. Sertifikat Awak Kabin (Flight Attendant Certificate/FAC); 11. Lisensi FOO (Flight Operation Officer License/FOOL); 12. Sertifikasi instrument Rating Personel pesawat
Udara (Private Pilot License/PPL); 13. Sertifikasi instrument Rating Personel
pesawat
Udara (Comersial Pilot License/CPL); 14. Sertifikasi Class Rating Personel Pesawat Udara
(single Engine Land/Sea, Multi Engine Land/Sea); 15. Sertifikasi Type Rating Personel Operasi Pesawat Udara (Penerbang/Pilot); 16. Sertifikasi
Juru
Mesin
Pesawat
Udara
(Flight
Engineer License/ FEL); 17. Sertifikasi Type Rating Personel Operasi Pesawat
Udara (Flight Attendant Certificate/¥AC); 18. Sertifikasi Type Rating Personel Operasi Pesawat Udara (Flight Operation OfficerLicense/FOOL); 19. Sertifikasi Kecakapan Bahasa Inggris (English Proficiency Language); 20. Penerbitan dan perpanjangan Lisensi/Sertifikat Sementara untuk Personel Operasi Pesawat Udara (Temporary License/ Certificate); 21. Surat Otorisasi kepada Personel Operasi Pesawat Udara (Letter ofAuthorization/LoA); 22. Persetujuan dokumen operasi pesawat udara; 23. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); 24. Validasi bagi Personel Operasi Pesawat udara
Negara
Lain
(Foreign License for
Personnel)
Pilot/FE/FOO;
25. Otentikasi Personel Penerbangan Indonesia kepada Otoritas Penerbangan Luar Negeri Pilot/FE/FOO;
26. persetujuan Pogram Pelatihan Personel Operasi Pesawat Udara (Approval Trainning Program);
b.
mengkoordinasikan pelaksanaan Flight Operation board;
c.
melaksanakan ujian tulis bagi Personel Operasi Pesawat Udara (Pilot/EE/FOO/FA); melaksanakan Uji Kompetensi (Competency Check) untuk Validasi Sertifikat personel Penerbangan Negara Lain (Pilot/FE/FOO); melaksanakan evaluasi terhadap usulan, dokumen dan sertifikat terkait di bidang personel operasi pesawat
d.
e.
f.
udara dalam rangka penerbitan sertifikasi atau otorisasi sebagaimana dimaksud huruf a; melaksnakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
personel operasi pesawat udara; dan 12^
g.
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan personel operasi pesawat udara oleh organisasi /lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang meliputi tindakan korektif, penegakan hukum dan penerapan sanksi administratif. Pasal 20
Subdirektorat Perawatan sebagaimana Pasal 3 huruf e mempunyai kegiatan: a.
memberikan
usulan
materi
dan
dimaksud revisi
dalam
rumusan
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (Civil Aviation Safety Regulation), Petunjuk Teknis (Staff Instruction), Pedoman Teknis Operasional (Advisory Circulars) dan Edaran Keselamatan (Safety Circular) bidang perawatan pesawat udara;
b.
menyiapkan bahan dan rekomendasi penerbitan,
pengendalian pelaksanaan pembaharuan, perubahan
sertifikasi atau otorisasi terhadap : Sertifikat kelaikudaraan standar 1.
lanjutan
Certificate ofAirworthiness (C of A); 2.
Sertifikat kelaikudaraan khusus untuk restricted
3.
dan Special Flight Permit (Ijin Terbang khusus ); Sertifikat dasar personel teknik perawatan pesawat udara (Basic certificate);
4.
5.
6. 7.
8. 9.
10. c.
Lisensi
Personel
Perawatan
Pesawat
Udara
(Aircraft Maintenance Engineer License); Type rating Lisensi Personel Perawatan Pesawat Udara (Aircraft Maintenance Engineer License); Persetujuan pelaksanaan Inhouse Aircraft type Trainning; Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); Validasi lisensi tenaga kerja asing; Otentikasi Personel Penerbangan Indonesia
kepada Otoritas Penerbangan Luar Negeri (personel teknik perawatan pesawat udara); Designated Aircraft Maintenance Engineer Examiner Representatives (DAMEER);
melakukan kajian dan evaluasi terhadap usulan, dokumen dan sertifikat terkait di bidang perawatan dan personel perawatan pesawat udara dalam rangka penerbitan sertifikasi atau otorisasi sebagaimana dimaksud huruf a;
d.
mengendalikan pelaksanaan evaluasi perawatan pesawat udara meliputi : 1.
Operation Specification
2.
Authorization Condition and Limitation
3.
Company Maintenance Manual
4.
Maintenance Program
5.
Minimum Equipment list P*)
dokumen
e.
f.
g. h. i.
j.
6. 7. 8.
Weight and balance manual Reliability control program manual Training manual
9.
SMS manual.
mengendalikan pelaksanaan pengawasan Air Operator Certificate (AOC) dan Operator Certificate OC, Agricultural Aircraft Operation, Rotorcraft External Load Operation di bidang perawatan pesawat udara serta pengawasan (surveillance) terhadap pelaksanaan organisasi / lembaga Pendidikan dan pelatihan ahli perawatan pesawat udara (Aircraft Maintenance Training Organization); mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengawasan secara berkelanjutan bidang perawatan pesawat udara terkait pemberian special authorization: 1. Reduced Vertical Separation Minima (RVSM); 2. Performance Based Navigation (PBN); 3. Extended Operations (ETOPS) atau Extended Diversion Time Operations (EDTO); 4. CAT II/CAT III; mengendalikan pelaksanaan Ramp inspection di bidang perawatan pesawat udara; mengkoordinasikan kegiatan maintenance review board; mengendalikan pelaksanaan koordinasi evaluasi Service Difficulty Report (SDR); melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perawatan dan personel perawatan pesawat udara; dan
k.
mengawasi pelaksanaan kegiatan perawatan dan personel perawatan pesawat udara oleh organisasi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang meliputi tindakan korektif, penegakan hukum dan penerapan sanksi administratif. Pasal 21
Subdirektorat Perawatan
sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal 3 huruf e terdiri atas:
a.
Seksi Perawatan Pesawat Udara; dan
b.
Seksi Personel Teknik Perawatan. Pasal 22
Seksi Perawatan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mempunyai kegiatan: a. melaksanakan rekomendasi penerbitan, pembaharuan,
perubahan sertifikasi atau otorisasi terhadap sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (Certificate of Airworthiness) pesawat udara; tty
b.
melakukan kajian dan evaluasi terhadap usulan, dokumen dan sertifikat terkait di bidang perawatan dan personel perawatan pesawat udara dalam rangka penerbitan sertifikasi atau otorisasi sebagaimana dimaksud huruf a;
c.
melaksanakan evaluasi dokumen perawatan pesawat udara meliputi : 1. Operation Specification; 2.
d.
e. f.
g.
Authorization Condition and Limitation;
3. Company Maintenance Manual; 4. Maintenance Program; 5. Minimum Equipment List; 6. Weight and balance manual; 7. Reliability control program manual; 8. Training manual; melaksanakan pengawasan Air Operator Certificate (AOC) dan Operator Certificate OC, Agricultural Aircraft Operation, Rotorcraft External Load Operation di bidang perawatan pesawat udara; melaksanakan Ramp inspection di bidang perawatan pesawat udara; melaksanakan kegiatan pengawasan secara berkelanjutan bidang perawatan pesawat udara terkait pemberian special authorization: 1. Reduced Vertical Separation Minima (RVSM); 2. Performance Based Navigation (PBN); 3. Extended Operations (ETOPS) atau Extended Diversion Time Operations (EDTO); 4. CAT II/CAT III; menyiapkan bahan koordinasi kegiatan Maintenance Review Board;
h.
mengkoordinasikan evaluasi Service Difficulty Report
i.
(SDR); melaksanakan
j.
bimbingan
teknis
dan
supervisi
di
bidang perawatan pesawat udara; dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan perawatan pesawat udara oleh organisasi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang meliputi tindakan korektif, penegakan hukum dan penerapan sanksi administratif. Pasal 23
Seksi Personel Teknik Perawatan sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf b mempunyai kegiatan: a. melaksanakan rekomendasi penerbitan, pembaharuan,
perubahan sertifikasi atau otorisasi terhadap : 1. Sertifikat dasar personel teknik perawatan pesawat udara (Basic certificate). 2.
Lisensi
Personel
Perawatan
Pesawat
(Aircraft Maintenance Engineer License). 1^
Udara
3.
b.
Type rating Lisensi Personel Perawatan Pesawat Udara (Aircraft Maintenance Engineer License). 4. Persetujuan pelaksanaan Inhouse Aircraft type Trainning. 5. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 6. Validasi license tenaga kerja asing. 7. Otentikasi Personel Penerbangan Indonesia kepada Otoritas Penerbangan Luar Negeri (personel teknik perawatan pesawat udara). 8. Designated Aircraft Maintenance Engineer Examiner Representatives (DAMEER) melakukan kajian dan evaluasi terhadap usulan, dokumen dan sertifikat terkait di bidang perawatan dan
personel perawatan pesawat udara dalam rangka penerbitan sertifikasi atau otorisasi sebagaimana dimaksud huruf a;
c.
d.
e. f.
melaksanakan pengawasan berkelanjutan pelaksanaan organisasi / lembaga Pendidikan dan pelatihan ahli perawatan pesawat udara (Aircraft maintenance Training Organization); melaksanakan
pengawasan berkelanjutan terhadap pemegang Aircraft Maintenance Engineer License; melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perawatan pesawat udara; dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
kegiatan perawatan pesawat udara oleh organisasi/ lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang meliputi tindakan korektif, penegakan hukum dan penerapan sanksi administratif. Pasal 24
Subbagian Tata
Usaha
sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal 3 huruf f mempunyai kegiatan:
a.
menyiapkan bahan penyusunan rencana rencana kerja dan program kegiatan;
strategis,
b.
merencanakan dan menyiapkan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, hubungan masyarakat dan surat menyurat;
c.
menyiapkan dan melaksanakan rumah tangga dan umum;
d.
merencanakan
dan
mengelola
sistem
teknologi
informatika;
e.
merencanakan dan menyiapkan pelaksanaan kegiatan
keungan, fasilitas dan perlengkapan, antara lain : 1. menyiapkan dan mengelola administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak; 2. melaksanakan pengelolaan Pendapatan Bukan Pajak (PNBP); n^\
Negara
3.
melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN); 4. melaksanakan urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi;
f.
melaksanakan pengelolaan perpustakaan beserta pendistribusian dan sistem kontrol dokumen: 1. melakukan update pencarian data/dokumen dan rekapitulasi, evaluasi, analisa dari portal/website resmi (berlangganan) dan sumber-sumber lainnya; 2. mengorganisir, menyusun, menyimpan dan memelihara
serta
memastikan
kebaharuan
dokumen manual pesawat udara, dokumen regulasi ICAO (Annexes, ICAO Docs), Dokumen regulasi RI (CASR, SI, AC), Dokumen referensi (AIP, Jane's Dictionary, Study Report). 3. mengorganisir dan menyimpan dokumentasi operator penerbangan (operator's documents) ke dalam database IMSIS maupun rak;
g.
mengelola program IMSIS berupa pelaksanaan otorisasi akses program IMSIS;
h.
melaksanakan kegiatan pengelolaan training (Training Management) sesuai Program Inspector Trainning
i.
mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi terhadap inspektur penerbangan bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara termasuk pelevelan (asesment of inspector for Airworthiness and Aircraft
System (ITS);
Operations)
j.
melaksanakan layanan administratif kepada semua unit di lingkungan DKPPU Pasal 25
Setiap unsur di lingkungan Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah. Pasal 26
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem
pengendalian intern pemerintah di lingkungan masingmasing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi. Pasal 27
Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas
bawahan. |25^
Pasal 28
Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya. Pasal 29
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.
Pasal 30
Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 31
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pada tanggal
: :
JAKARTA 26 Februari 2016
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA ttd. SUPRASETYO
Salinanl sesuai dengan aslinya KEPADA BAGIAN HUKUM
l/u« RUDI SH, MH TO RICHARDO, RIC
binaTk. I (IV/b) Perkbi 19670118 199403 1 001
