KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR :
KP 2 TAHUN 2016 TENTANG
PAS BANDAR UDARA DENGAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (SISTEM ONLINE)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
Menimbang
:
a.
bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara
jo. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 167 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk {Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara Pasal 33A, telah mengatur mengenai Pas Bandar Udara;
Mengingat
:
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pas Bandar Udara Dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (Sistem Online);
1.
Undang -
Undang Nomor:
1 Tahun
2009
tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2.
Peraturan
Organisasi
Presiden
Nomor:
Kementerian
7
Tahun
Negara
2015
tentang
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 3.
Peraturan Presiden Nomor: 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 68 Tahun 2013;
\>
5.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk {Access Control) Ke
Daerah
Keamanan
Terbatas
Di
Bandar
sebagaima telah diubah dengan Peraturan Perhubungan Nomor: PM 167 Tahun 2015; 6.
Udara
Menteri
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG
PAS
BANDAR
UDARA
DENGAN
APLIKASI
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (SISTEM ONLINE).
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.
Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau
perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang,
dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. 2.
Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang
memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan
melawan
pemanfaatan
sumber
hukum
daya
melalui
manusia,
keterpaduan
fasilitas,
dan
prosedur.
3.
Program Keamanan Bandar Udara (Airport Security Programme) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur dan langkah-langkah serta persyaratan yang
wajib dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara untuk memenuhi
ketentuan yang terkait dengan operasi penerbangan di Indonesia.
4.
Pengendalian Keamanan (Security Control) adalah penerapan suatu teknik atau tindakan untuk mencegah disusupkannya/terbawanya barang dilarang (Prohibited Items) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.
5.
6.
Pemeriksaan Keamanan (Security Screening) adalah penerapan suatu teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendeteksi barang dilarang (Prohibited Items) yang dapat digunakan untuk tindakan melawan hukum. Daerah Keamanan Terbatas (Security Restricted Area) adalah daerah-daerah tertentu di dalam bandar udara
maupun di luar Bandar Udara yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko tinggi untuk digunakan kepentingan Penerbangan, penyelenggara bandar udara, dan kepentingan lain dimana derah tersebut dilakukan pengawasan dan untuk masuk dilakukan Pemeriksaan Keamanan.
7.
Daerah Steril (Sterile Area) adalah daerah tertentu di dalam Daerah Keamanan Terbatas (Security Restricted Area) yang merupakan daerah pergerakan penumpang sejak dari tempat pemeriksaan keamanan terakhir sampai dengan masuk pesawat udara dimana di daerah tersebut selalu dilakukan pengendalian dan pengawasan.
8.
Daerah Terbatas (Restricted Area) adalah daerah tertentu di bandar udara dimana penumpang dan/atau nonpenumpang memiliki akses masuk dengan persyaratan tertentu.
9.
Daerah Publik (Public Area) adalah daerah-daerah pada Bandar Udara yang terbuka untuk umum/ publik.
10.
Barang Bawaan adalah barang yang dibawa oleh orang atau penumpang yang memasuki Daerah Keamanan Terbatas dan/atau yang akan diangkut dengan pesawat udara.
11.
Personel Keamanan Penerbangan adalah personel yang mempunyai lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang Keamanan Penerbangan.
12.
Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga Pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara, yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
13.
Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
Y
14.
Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum
Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
Pasal 2
(1)
Orang perseorangan dalam melakukan kegiatan di Daerah Keamanan Terbatas bandar udara wajib mempunyai izin masuk berupa Pas bandar udara.
(2)
Izin masuk berupa Pas bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dengan aplikasi berbasis teknologi informasi (sistem online).
(3)
Aplikasi berbasis teknologi informasi (sistem online) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diterapkan pada Pas Bandar Udara untuk orang perseorangan yang bersifat tetap (permanen).
Pasal 3
Penerbitan Pas Bandar Udara dengan aplikasi berbasis teknologi informasi (sistem online) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibuat dengan tujuan : a. untuk memudahkan penggunaan dan penerbitan Pas bandar udara; dan b. sebagai pedoman pelaksanaan tugas guna mendapatkan persamaan persepsi, kesatuan tindak dan keseragaman dalam penggunaan dan penerbitan Pas bandar udara dengan aplikasi berbasis teknologi informasi (sistem online).
Pasal 4
(1)
Dalam penerbitan Pas Bandar Udara dengan aplikasi berbasis teknologi informasi (sistem online) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berupa sarana penyebarluasan perolehan akses terhadap data dan dokumen informasi mengenai izin masuk berupa Pas bandar udara.
V
(2)
Penerbitan Pas Bandar Udara dengan aplikasi berbasis teknologi informasi (sistem online) sebagai sarana penyebarluasan perolehan akses terhadap data dan dokumen informasi sebagai berikut: a. menggunakan jaringan internet; dan
b. menggunakan peralatan berbasis komputer.
Pasal 5
Penerbitan Pas Bandar Udara dengan teknologi informasi (sisem online) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat a. data dan dokumen informasi diinput bandar udara melalui jaringan yang
aplikasi berbasis melalui internet (2) huruf a, yaitu : oleh pemohon Pas ada di lingkungan
penerbit Pas bandar udara;
b. data dan dokumen informasi diakses oleh pemohon Pas bandar udara menggunakan website: www.sraic.dephub.go.id; c. orang perseorangan (publik) secara terbatas dapat melihat dan mengakses langsung data dan dokumen melalui website penerbit Pas bandar udara; dan d. pemohon Pas Bandar Udara diberikan account admin perusahaan yang terdiri dari username dan Password untuk dapat mengakses data dan dokumen informasi pada konten Pas bandar udara.
Pasal 6
(1)
Pemohon yang diberi account admin perusahaan sebagaimana Pasal 5 huruf d, dapat membuat user account internal untuk membantu dalam kegiatan pengajuan permohonan Pas Bandar Udara dengan aplikasi berbasis teknologi informasi (sisem online)
(2)
Pemohon yang diberi account admin dan membuat user account internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap: a. kerahasiaan account; b. data yang diinput; c. dokumen yang diupload; dan d. Keseluruhan proses pengajuan Pas Bandar Udara.
Pasal 7
Dalam pelaksanaan penerbitan Pas Bandar Udara dengan aplikasi berbasis teknologi informasi (sistem online), persiapan penggunaan sistem online, sebagai berikut: a. mempersiapkan hardware, software dan infrastruktur jaringan yang mendukung sistem penerbitan Pas bandar udara; dan
V
b. mempersiapkan
personel
yang
mampu
untuk
mengoperasikan aplikasi berbasis teknologi informasi.
Pasal 8
Penerbit Pas Bandar Udara dengan aplikasi berbasis teknologi informasi (sistem online) harus :
a.
memelihara seluruh data dan dokumen informasi yang tersimpan dalam server;
b. c.
menjamin sistem online untuk dapat diakses oleh seluruh pemohon Pas Bandar Udara setiap saat; menjaga kerahasiaan account dan data pemohon Pas Bandar Udara; dan
d.
memelihara sarana dan prasarana yang ada.
Pasal 9
(1)
Untuk mendapatkan Pas Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), pimpinan instansi/perusahaan pemohon harus mengajukan permohonan kepada penerbit Pas bandar udara dengan aplikasi berbasis teknologi informasi (sistem online).
(2)
Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan registrasi pada website: www.sraic.dephub.go.id.
(3)
Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan data dan dokumen instansi/perusahaan.
(4)
Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa: a. nama instansi/perusahaan; b. alamat instansi/perusahaan; c. nomor telepon instansi/perusahaan; d. nomor NPWP instansi/perusahaan; e. nomor akta perusahaan terakhir; f. jenis kegiatan instansi/perusahaan; g. jenis instansi/perusahaan; h. rekomendasi kode perusahaan (3-5 huruf); i. masa berlaku izin/dokumen kontrak; j. penanggungjawab account: 1.
nama;
2. jabatan; 3. nomor telepon; dan 4.
(5)
alamat email;
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa: a. nomor dan lembar pengesahan Akta Perusahaan terakhir;
b. surat izin/dokumen kontrak;
V
c. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP); dan d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
(6)
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di upload pada saat proses registrasi Pas bandar udara online.
Pasal 10
Pas Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dibuat dengan ketentuan: a. berbentuk persegi panjang posisi vertikal (potrait) berukuran 8,5 cm x 5,5 cm;
b. c. d.
bahan berjenis PVC; mempunyai data storage 32 kilo byte; dan aplet smart card.
Pasal 11
(1)
(2)
Data storage Pas bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dipergunakan untuk menyimpan data personel pemegang Pas bandar udara, yang memuat sekurang-kurangnya data: a. daftar riwayat hidup; b.
nama bandar udara;
c. d. e. f. g. h. i.
foto wajah pemilik; sidik jari (2 ibu jari); nomor registrasi; wilayah kerja; masa berlaku; nama perusahan; dan alamat perusahaan.
Daftar riwayat hidup pemilik Pas bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang kurangnya memuat: a.
nama;
b.
tempat/tanggal lahir;
c.
agama;
d. e. f.
jenis kelamin; pendidikan; alamat tempat tinggal;
g.
nomor identitas diri (KTP/Paspor);
h.
nama suami/istri; dan
i.
daftar riwayat pekerjaan di 3 (tiga) perusahaan terakhir.
(3)
Foto wajah pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan memori foto maksimal 4 (empat) kilo byte.
t
Pasal 12
Pas Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dua sisi, yaitu: a. tampak depan; dan b. tampak belakang.
Pasal 13
(1)
Pas Bandar Udara tampak depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a memuat :
a. nama kantor otoritas bandar udara; b. nama bandar udara;
c. foto wajah pemilik (close up/80%) dengan ukuran 3x3; d. nama pemilik/pemegang; e. nama instansi/perusahaan; f. wilayah kerja; g. masa berlaku;
h. nomor registrasi; dan
i. fitur keamanan (securityfeature) dengan colour shifting yang memiliki izin Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL).
(2) Pas
Bandar
Udara
tampak
belakang
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf b memuat :
a. ketentuan-ketentuan tentang Pas Bandar Udara; dan b. kode teknologi elektronik dengan QR code.
(3) QR code sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat alamat website untuk memverifikasi kesesuaian
data pada Pas bandar udara.
Pasal 14
(1) Biaya penerbitan Pas Bandar Udara dengan aplikasi berbasis teknologi informasi (sistem online) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Pembayaran biaya penerbitan Pas Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dilakukan pencetakan Pas Bandar Udara.
Pasal 15
Penerbit Pas Bandar Udara dengan aplikasi berbasis teknologi informasi (sistem online) harus mengikuti peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan ini ditetapkan.
V
Pasal 16
Direktur Keamanan Penerbangan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.
Pasal 17
Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal
: :
Jakarta
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA ttd
SUPRASETYO
Salinan Peraturan ini disampaikan kepada : Menteri Perhubungan;
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan; Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan; Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; Para Direktur di Lingkungan Ditjen Hubud; Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara; Direktur Utama PT (Persero) Angkasa Pura I; Direktur Utama PT (Persero) Angkasa Pura II; Direktur Utama Perum LPPNPI; dan
Salinan sesuai dengan aslinya JAGIAN HUKUM
k.I / (IV/b) 18 199403 1 001
