PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN SERTIFIKASI, PENGUJIAN BENIH TANAMAN, DAN PENGGUNAAN SARANA PROTEKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Menimbang

: a. bahwa Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengawasan Benih Perkebunan (UPTD-PBP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis pengawasan dan pengujian mutu benih dalam rangka penyiapan benih bermutu sesuai dengan standar mutu benih; b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengkajian dan Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P3TP) adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengujian dan pengembangan teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pengadaan dan perbanyakan serta penyebaran agens hayati serta pestisida nabati; c. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengkajian dan Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (UPTD-P3TP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas mengamati, meramal, menerapkan teknologi dan operasional pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) serta pengawasan pestisida; d. bahwa pelayanan jasa yang diberikan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (UPTD-PBP), dan UPTD Pengkajian dan Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P3TP sebagaimana tersebut di atas merupakan objek retribusi daerah yang dapat memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Sertifikasi, Pengujian Benih Tanaman dan Penggunaan Sarana Proteksi;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1347); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Negara Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4382); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerinthan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Pemberhentian Sdr. Ir. H. Tarmizi A. Karim,M.Sc. sebagai Penjabat Gubernur Kalimantan Timur dan mengangkat Sdr.H. Awang Faroek Ishak, M.M.,M.Si. dan Drs.H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2008-2013; 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;

3

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN SERTIFIKASI, PENGUJIAN BENIH TANAMAN, DAN PENGGUNAAN SARANA PROTEKSI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.

2.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

3.

Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

4.

Kepala Dinas Perkebunan adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

5.

UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari : a. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan yang selanjutnya disingkat UPTD – PBP. b. UPTD Pengkajian dan Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan selanjutnya disingkat (P3TP) dan UPTD Pengkajian Teknologi Terapan Perkebunan selanjutnya disingkat dengan UPTD-PTTP).

6.

Benih Perkebunan adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman perkebunan.

7.

Sumber benih adalah tempat dimana suatu kelompok benih diproduksi.

8.

Produsen Benih Sumber adalah usaha pengusaha yang memperbanyak atau menduplikasi varietas unggul yang telah ditentukan melalui pembangunan kebun induk atau kebun entres.

9.

Produsen Benih Sebar adalah pengusaha yang memproduksi benih bibit dan biji untuk siap tanam.

10. Prosesor dan Distributor Benih adalah pengusaha yang mengelola benih sehingga mutu fisik, genetis dan fisiologis serta kesehatan benih tersebut terjamin kemurniannya sampai ke konsumen.

4

11. Benih Bina adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas yang produksi dan peredarannya diawasi oleh yang berwewenang. 12. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat mutu benih dan atau Surat Keterangan Mutu Benih setelah melalui pengawasan, pemeriksaan/pengujian baik di lapangan terbuka (kebun) maupun di dalam ruangan (kantor/laboratorium) dan memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan. 13. Surat Keterangan Pedagang Benih yang selanjutnya disingkat SKPB adalah Surat Keterangan yang menyatakan sebagai Pedagang Benih. 14. Proteksi atau Perlindungan Tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budiya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tanaman. 15. Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tanaman. 16. Agensia Hayati adalah organisme yang digunakan untuk melakukan proteksi/perlindungan tanaman yang berupa predator, parasitoid dan pathogen. 17. Patogen adalah mikro organisme (cendawan, bakteri, virus dll) yang dapat menimbulkan penyakit pada tanaman. 18. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik, atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman. 19. Pestisida Nabati adalah pestisida yang berasal dari tumbuh tumbuhan yang digunakan untuk pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). 20. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar penghitungan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 25. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

5

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Sertifikasi, Pengujian Benih Tanaman, dan Penggunaan Sarana Proteksi. (2) Objek retribusi adalah pemberian Pelayanan Sertifikasi, Pengujian Benih Tanaman, dan Penggunaan Sarana Proteksi (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan sertifikasi, pengujian benih tanaman, dan penggunaan sarana proteksi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 3 Retribusi Pelayanan Sertifikasi, Pengujian Benih Tanaman dan Penggunaan Sarana Proteksi dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum dapat digunakan juga oleh pihak ketiga.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 4 Besarnya tarif Retribusi dan penjualan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, dan III Peraturan Daerah ini.

Pasal 5 Penilai Sertifikasi Mutu Benih dan Usaha Perbenihan serta tata cara dan persyaratan penilaian administrasi dan fisik lapangan ditetapkan oleh Kepala Dinas Perkebunan.

6

BAB VI SERTIFIKASI BENIH TANAMAN Pasal 6 (1) Setiap sumber benih dan benih bina yang diproduksi/ diusahakan/beredar dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur wajib mengikuti prosedur sertifikasi sehingga mendapatkan Sertifikat / Surat Keterangan Mutu Benih. (2) Sertifikat/Surat Keterangan Mutu Benih diberikan setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian lapangan dan atau pemeriksaan/pengujian laboratorium. (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP).

Pasal 7 (1) Untuk memperoleh pelayanan jasa sertifikasi pemeriksaan dan pengujian benih perkebunan, perorangan atau badan yang melakukan usaha perbenihan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis Kepada UPTD-PBP; (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada UPTD-PBP melaksanakan pemeriksaan/pengujian benih;

ayat

(1)

Petugas

(3) Tata cara dan persyaratan pemeriksaan/pengujian lapangan dan atau pemeriksaan/pengujian laboratorium ditetapkan oleh Kepala UPTD-PBP, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 8 (1) Benih perkebunan yang telah disertifikasi dan memenuhi standar mutu teknis diberi Sertifikat / Surat Keterangan Mutu Benih (SKMB). (2) Sertifikat / SKMB mengindikasikan data mutu benih perkebunan yang berupa mutu genetik dan mutu fisik dan atau mutu fisiologis. (3) Sertifikat / SKMB dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala UPTD - PBP. (4) Data mutu benih yang tercantum digunakan/dicantumkan pada label benih.

dalam

Sertifikat

/

SKMB

wajib

(5) Perbanyakan dan pemasangan label dilaksanakan oleh produsen/pemilik benih di bawah supervisi Petugas UPTD-PBP.

7

BAB VII PENGGUNAAN SARANA PROTEKSI/ PERLINDUNGAN TANAMAN Pasal 9 (1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan dilaksanakan melalui system pengendalian hama terpadu dengan kegiatan utama berupa pengendalian secara hayati. (2) Agensia hayati untuk perlindungan tanaman perkebunan dapat diperbanyak oleh UPTD P3TP.

diproduksi dan

(3) Tata cara permintaan agens hayati ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala UPTD P3TP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (4) Peredaran pestisida perkebunan di awasi oleh UPTD P3TP. Pasal 10 (1) Upaya memperbanyak agensia hayati dilakukan dengan menggunakan fasilitas UPTD P3TP. (2) Besarnya biaya bahan untuk perbanyakan agensia hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 11 (1) Retribusi dipungut pada saat dilaksanakan registrasi usaha perbenihan tanaman, pemeriksaan dan pengujian benih perkebunan serta pelayanan penggunaan fasilitas UPTD Pengkajian dan Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12 (1) Wajib retribusi harus memenuhi kewajiban mengisi SPORD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

8

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 13 (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi. (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur. BAB X TATA CARA PENAGIHAN Pasal 14 (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). (2) Penagihan retribusi melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KEBERATAN Pasal 15 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas. (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut. Pasal 16 (1) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (2) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan. (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

9

Pasal 17 (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 18 (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 19 (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas Perkebunan. (2) Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini Kepala UPTD-PBP, Kepala UPTD-P3TP wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Perkebunan. BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 20 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

10

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah . b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah . c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah . d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah . e. melakukan penggeledehan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut . f. meminta bentuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah. g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung atau memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e . h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah. i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi . j. menghentikan penyidikan. k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dumulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 21 (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

11

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur, sepanjang mengenai pelaksanaannya. Pasal 23 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 14 Oktober 2009 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd H. AWANG FAROEK ISHAK Diundangkan di Samarinda pada tanggal 14 Oktober 2009 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd H. IRIANTO LAMBRIE LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim,

H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si Pembina Utama Madya Nip. 19560628 198602 1 004

LAMPIRAN I

: PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN SERTIFIKASI, PENGUJIAN BENIH TANAMAN DAN PENGGUNAAN SARANA PROTEKSI

TARIF RETRIBUSI JASA PELAYANAN PEMERIKSAAN/ PENGUJIAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

NO 1 A.

B.

C.

D.

E.

F.

KOMODITI/JASA 2

SATUAN 3

TARIF(Rp) 4

Karet 1. Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres 2. Pemeriksaan Lapangan kebun Induk/BPT 3. Pemeriksaan/Pengujian Benih 4. Pemeriksaan/Pengujian Benih ulang 5. Pemeriksaan/Pengujian benih khusus

Per pohon Per pohon Per butir Per sample Per sample

250,200,10,5.000,5.000,-

Kelapa Sawit 1. Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk 2. Pemeriksaan/Pengujian Benih 3. Pemeriksaan/Pengujian Benih ulang 4. Pemeriksaan/Pengujian Benih khusus

Per pohon Per butir Per sample Per sample

1.500,25,5.000,5.000,-

Kakao 1. Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres 2. Pengujian Lapangan Kebun Induk 3. Pemeriksaan/Pengujian Benih 4. Pemeriksaan/Pengujian Benih ulang 5. Pemeriksaan/Pengujian Benih khusus

Per pohon Per pohon Per butir Per sample Per sample

250,250,10,5.000,5.000,-

Kopi 1. Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres 2. Pengujian Lapangan Kebun Induk 3. Pemeriksaan/Pengujian Benih 4. Pemeriksaan/Pengujian Benih ulang 5. Pemeriksaan/Pengujian Benih khusus

Per pohon Per pohon Per kilogram Per sample Per sample

50,50,1.000,5.000,5.000,-

Kelapa Dalam 1. Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk 2. Pemeriksaan/Pengujian Benih

Per pohon Per pohon

150,25,-

Kelapa Hibrida 1. Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk 2. Pemeriksaan/Pengujian Benih

Per pohon Per butir

250,25,-

1

2

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

3

4

Jambu Mete 1. Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres 2. Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk/BPT 3. Pemeriksaan/Pengujian Benih 4. Pemeriksaan/Pengujian Benih ulang 5. Pemeriksaan/Pengujian Benih khusus

Per pohon Per pohon Per kilogram Per sample Per sample

500,500,100,5.000,8.000,-

Lada 1. Pemeriksaan lapangan Kebun Induk 2. Pemeriksaan/Pengujian Benih 3. Pemeriksaan/Pengujian Benih ulang 4. Pemeriksaan/engujian Benih khusus

Per pohon Per lot Per sample Per sample

100,10,5.000,8.000,-

Tebu 1. Pemeriksaan Lapangan Kebun Benih 2. Pemeriksaan/Pengujian Benih di laboratorium 3. Pemeriksaan/Pengujian Benih ulang 4. Pemeriksaan/Pengujian Benih khusus

Per Hektar Per lot/bross Per sample Per sample

6.000,10,5.000,8.000,-

Tembakau 1. Pemeriksaan Lapangan Kebun Benih 2. Pemeriksaan/Pengujian Benih di laboratorium 3. Pemeriksaan/Pengujian Benih ulang 4. Pemeriksaan/Pengujian Benih khusus

Per hektar Per kilogram Per sample Persample

50.000,1.000,5.000,8.000,-

Serat Karung 1. Pemeriksaan Lapangan Kebun Benih 2. Pemeriksaan/Pengujian Benih Laboratorium 3. Pemeriksaan/Pengujian Benih ulang 4. Pemeriksaan/Pengujian Benih khusus

Per hektar Per kilogram Per sample Persample

25.000,1.000,5.000,8.0000,-

Tanaman Penutup Tanah (Cover Crops) 1. Pemeriksaan Lapangan Kebun Benih 2. Pemeriksaan/Pengujian Benih Laboratorium 3. Pemeriksaan/Pengujian Benih ulang

Per hektar Per kilogram Per sample

2.500,1.000,5.000,-

Tanaman Naungan 1. Pengujian Benih Laboratorium 2. Pemeriksaan/Pengujian Benih ulang 3. Pemeriksaan/Pengujian Benih khusus

Per kilogram Per sample Per sample

10,5.000,8.000,-

Samarinda, 14 Oktober 2009 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim,

H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si Pembina Utama Madya Nip. 19560628 198602 1 004

H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN II

: PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN SERTIFIKASI, PENGUJIAN BENIH TANAMAN DAN PENGGUNAAN SARANA PROTEKSI

TARIF RETRIBUSI JASA PELAYANAN PEMERIKSAAN BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN

NO 1

KOMODITI 2

SATUAN 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Karet Kelapa dalam Kelapa Sawit Kopi Kakao Cengkeh Kayu Manis Jambu Mete Pala Pinang Ilang-Ilang / Kenanga Vanili Nilam Arachis Empon-empon (Kapulaga, Jahe dll) Pisang Abaca (serat-seratan) Tanaman Penutup Tanah Serai Wangi Lada Cabe Jamu Tanaman lainnya

TARIF (Rp) 4

Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang batang batang ton batang batang batang batang kg Batang

50,50,100,30,30,50,10,10,10,10,10,10,10,10,10.000,1.000,10,100,25,10,Dikenakan tarif sama dengan tanaman yg jarak tanamnya sama

Samarinda, 14 Okrober 2009 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim,

H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si Pembina Utama Madya Nip. 19560628 198602 1 004

ttd H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN SERTIFIKASI, PENGUJIAN BENIH TANAMAN DAN PENGGUNAAN SARANA PROTEKSI

TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN SARANA PROTEKSI/ PERLINDUNGAN TANAMAN

NO 1

KEGIATAN 2

1

Perbanyakan Beauveria sp.

2

SATUAN 3

TARIF (Rp) 4

Kg/liter

5.000,-

Perbanyakan Trichoderma sp.

Kg

5.000,-

3

Perbanyakan Metarhizium sp.

Kg

5.000,-

4

Perbanyakan Spicaria sp.

Kg

5.000,-

5

Perbanyakan Pestisida Nabati

Liter

5.000,-

Samarinda, 14 Oktober 2009 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim,

H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si Pembina Utama Madya Nip. 19560628 198602 1 004

H. AWANG FAROEK ISHAK