PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BERSUJUD KABUPATEN TANAH BUMBU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH BUMBU, Menimbang : a. bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat maka pengelolaannya perlu diatur ; b. bahwa pengelolaan sumber daya air khususnya air minum di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu perlu dikelola dan ditangani secara terkoordinasi dan profesional untuk menjamin ketersediaan air bersih warga masyarakat maka dipandang perlu membentuk Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu ; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1969) ; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) ; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256) ; 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5355, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ; 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Paraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 01, seri D) ; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan BUMD Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 09 seri E) ; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11 seri E) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BERSUJUD KABUPATEN TANAH BUMBU. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Bumbu. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. 5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 7. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu. 8. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu. 9. Kepala Bagian adalah Pimpinan pada Bagian Usaha Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu. 10. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu. 11. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman pengelolaan Perusahaan Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna. 12. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan Daerah dengan tujuan agar fungsinya dapat terlaksana dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Tanah Bumbu. 14. Laporan Keuangan Tahunan adalah Laporan Perusahaan dalam bentuk Neraca dan Perhitungan laba Rugi. 15. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. BAB II PEMBENTUKAN, NAMA, STATUS DAN BIDANG USAHA PERUSAHAAN DAERAH
Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu. Pasal 3 (1) Perusahaan Daerah memiliki status sebagai Badan Hukum, yang berhak melaksanakan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
Pasal 4 Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), bergerak dalam bidang usaha penyediaan Air Minum dan usaha lain di bidang air, di Kabupaten Tanah Bumbu. Pasal 5 Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. BAB III TEMPAT KEDUDUKAN, SIFAT DAN TUJUAN Pasal 6 (1) Perusahaan Daerah berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Tanah Bumbu dan dapat mendirikan cabang-cabang ditempat-tempat lain yang diperlukan baik didalam maupun diluar Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan keperluan. (2) Pendirian cabang dan atau perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas dan menyampaikan laporan kepada DPRD. Pasal 7 Perusahaan Daerah adalah satu kesatuan usaha yang bersifat : a. memberi jasa ; b. menyelenggarakan kemanfaatan umum ; c. meningkatkan pendapatan Daerah;. Pasal 8 (1) Tujuan dari Pembentukan Perusahaan Daerah adalah dalam rangka mengatur, menetapkan, dan memberikan izin penyediaan, peruntukkan, penggunaan air bersih untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan air bersih di Kabupaten Tanah Bumbu. (2) Dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Daerah dapat bekerjasama dengan pelaku ekonomi di daerah, nasional, dan badan / lembaga luar negeri, berdasarkan prinsip saling menguntungkan. BAB IV MODAL PERUSAHAAN Pasal 9 (1) Modal awal Perusahaan Daerah seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terdiri dari saham-saham. (2) Modal dasar Perusahaan Daerah yang seluruhnya berasal dari penyisihan kekayaan daerah dan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan daerah. (3) Semua modal disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah atau Bank
Pasal 10 (1) Selain modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Perusahaan Daerah dapat memperoleh dana dari dalam negeri dan luar negeri atau dari obligasi dan sumber-sumber dana lain yang sah. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati. BAB V PENGELOLAAN Pasal 11 Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah sebagai suatu usaha, dilakukan oleh Direktur Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 12 (1) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) disampaikan oleh Direktur kepada Bupati untuk mendapatkan Pengesahan. (2) Perubahan atau Tambahan Anggaran Perusahaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang sedang berjalan, harus disampaikan oleh Direktur kepada Bupati untuk mendapatkan Pengesahan. BAB VI BADAN PENGAWAS Pasal 13 (1) Pada Perusahaan Daerah dibentuk Badan Pengawas. (2) Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati. (3) Badan Pengawas terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, perorangan dan tokoh masyarakat yang mewakili yang memenuhi persyaratan. Pasal 14 (1) Bupati mengangkat dan memberhentikan anggota Badan Pengawas. (2) Masa jabatan anggota Badan Pengawas adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali satu kali untuk masa jabatan berikutnya. (3) Jumlah anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota. (4) Susunan Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD. Pasal 15 (1) Ketua, Sekretaris dan anggota Badan Pengawas dapat diberikan uang jasa yang ditetapkan oleh Bupati yang dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah. (2) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. maksimum 30% (tiga puluh) perseratus dari gaji pokok Direktur untuk Ketua ; b. maksimum 25% (dua puluh lima) perseratus dari gaji pokok Direktur untuk Sekretaris ; c. maksimum 20% (dua puluh) perseratus dari gaji pokok Direktur
Pasal 16 (1) Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut: a. memberikan pendapat pengangkatan Direktur ;
dan
saran
pada
Bupati
terhadap
b. mengawasi kegiatan Direktur ; c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direktur ; d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan Perusahaan Daerah ; e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain. (2) Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut : a. memberikan peringatan kepada Direktur yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui ; b. memeriksa Direktur yang diduga merugikan Perusahaan Daerah ; c. Melakukan penelitian terhadap Kinerja Direktur yang dinilai tidak meningkat selama 2 (dua) tahun ; d. Apabila 2 (dua) tahun berturut-turut Direktur tidak mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan air minum kepada masyarakat, maka Badan Pengawas dapat mengusulkan kepada Bupati untuk mengganti Direktur ; e. 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir, Badan Pengawas meneliti dan menilai hasil pekerjaan dan pertanggung jawaban Direktur, yang hasilnya disampaikan kepada Bupati; Pasal 17 Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 ayat (1), Badan Pengawas wajib menyelenggarakan: a. pertemuan/rapat secara berkala 6 (enam) bulan membahas dan menilai pelaksanaan tugas Direktur ;
sekali
untuk
b. koordinasi, baik di lingkungan Badan Pengawas maupun dalam hubungan dengan Direktur ; c. apabila dipandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati, maka hal tersebut harus diajukan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan. Pasal 18 (1) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan sebagai berikut : a. berakhirnya masa jabatan ; b. atas permintaan sendiri ; c. meninggal dunia ; d. karena kesehatan, tidak dapat melaksanakan tugasnya ; e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah f. terlibat dalam tindakan Pidana. (2) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf e, Bupati segera
(3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini anggota tersebut terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeuarkan Surat Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai anggota Badan Pengawas. Pasal 19 (1) Untuk membantu Badan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas. (2) Anggota Sekretariat Badan Pengawas paling banyak 2 (dua) orang dengan perincian 1(satu) orang dari pengawai Pemerintah Daerah dan 1(satu) orang dari Perusahaan daerah. (3) Anggota secretariat Badan Pengawas diberikan honorarium yang dibebankan kepada Perusahaan Daerah. BAB VII DIREKTUR Pasal 20 Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab pada Bupati melalui Badan Pengawas. Pasal 21 (1) Tugas-tugas direktur : a. memimpin Daerah;
dan
mengendalikan
semua
kegiatan
Perusahaan
b. merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan setiap 5 (lima) tahun sekali; c. membina pegawai; d. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah; e. menyampaikan laporan berkala mengenai termasuk neraca dan perhitungan laba rugi;
seluruh
kegiatan
f. mewakili Perusahaan Daerah baik didalam dan diluar pengadilan. (2) wewenang Direktur: a. mengangkat dan memberhentikan pegawai; b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah direktur dan melaksanakan mutasi pegawai; c. menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati; d. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi; e. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain. Pasal 22 (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku Direktur menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan kepada Badan Pengawas. (5) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan Perusahaan Daerah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 23
(2) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Direktur: a. mempunyai pendidikan minimal DIII diutamakan S1; b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan nilai baik; c. membuat dan menyajikan Perusahaan Daerah;
proposal
tentang
visi
dan
misi
d. pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri; e. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; f. tidak terlibat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Badan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping. (3) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD. Pasal 24 (1) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan; (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 apabila direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah dan pelayanan kebutuhan air minum pada masyarakat setiap tahun. Pasal 25 (1) Penghasilan Direktur terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi. (2) Gaji sebagaimana dimaksud ayat 1, Direktur menerima gaji sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah. (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri dari: a. tunjangan kesehatan ; b. tunjangan kemahalan ; c. perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas. (4) Jasa produksi setiap tahun.
sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diberikan
(5) Besarnya tunjangan dan sosial produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah memperhatikan, mendengarkan saran dan pendapat Badan Pengawas (6) Jumlah biaya penghasilan Direktur, honor Badan Pengawas, Penghasilan Pegawai dan biaya tenaga kerja tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh) perseratus dari seluruh realisasi anggaran perusahaan. Pasal 26 Direktur disediakan dana referensi (dana taktis) dari anggaran Perusahaan Daerah sebanyak-banyaknya 50% ( lima puluh) perseratus dari jumlah gaji Direktur dalam 1 (satu) tahun yang penggunaannya diatur oleh Direktur. Pasal 27 (1) Direktur memperoleh hak cuti sebagai berikut :
b. Cuti besar/ cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan; c. Cuti menunaikan Ibadah Haji, selama 40 (empat puluh) hari. (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati;
pada
ayat
(1)
(3) Direktur selama cuti mendapat penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah; (4) Apabila karena kesibukan dikantor, Direktur tidak mengambil cuti besar maka diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir. Pasal 28 Berakhirnya masa jabatan Direktur: a. atas permintaan sendiri; b. meninggal dunia; c. karena kesehatan; d. tidak dapat melaksanakan tugasnya; e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah; f. terlibat dalam tindakan Pidana; g. merugikan Perusahaan Daerah. Pasal 29 Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan kerja dari Badan Pengawas, sudah harus mengeluarkan surat keputusan tentang pemberhentian sebagai Direktur karena terbukti melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a,d,e dan g. Pasal 30 Direktur yang akan melakukan perjalanan dinas keluar daerah kabupaten atau keluar Negeri harus mendapat izin dari Bupati; BAB VIII KEPEGAWAIAN Pasal 31 (1) Direktur berwenang mengangkat, membina dan memberhentikan Pegawai Perusahaan Daerah; (2) Jumlah pegawai yang diangkat berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah; Pasal 32 (1) Untuk dapat diangkat menjadi pegawai perusahaan Daerah harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. warga Negara Indonesia; b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun untuk SLTP dan SMU sederajat, maksimal 30 (tiga puluh) tahun untuk D3 dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun untuk sajana SI; c. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan
d. Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang pancasila dan UUD 1945, Negara dan Pemerintahan; e. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai Negeri atau swasta; f. Mempuyai ijazah SLTP, SMU atau sederajat, D3 dan SI; g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian setempat; h. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter; i.
Tidak merangkap menjadi pegawai negeri sipil atau perusahaan lain;
j.
Dinyatakan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah;
k. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Sebelum ditetapkan sebagai pegawai, persyaratan dalam masa percobaan;
Direktur
menetapkan
Pasal 33 (1) Sesuai dengan ijazah yang dimiliki, pegawai diberikan pangkat, golongan dan gaji pokok; (2) Pengaturan pangkat, golongan dan gaji pokok Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Pasal 34 (1) Dengan pertimbangan efisiensi untuk pekerjaan tertentu, Direktur dapat mengangkat tenaga kontrak atau tenaga honorer sesuai kebutuhan; (2) Pemberian gaji terhadap tenaga kontrak atau honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pekerjaan yang ditugaskan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian masing – masing; Pasal 35 Pegawai berhenti atau diberhentikan karena a. meninggal dunia; b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri; c. Berahir masa tugasnya setelah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun; d. Tidak lagi memenuhi ketentuan dalam pasal 32 huruf c, d, g, h dan i; e. Merugikan Perusahaan Daerah; Pasal 36 (1) Apabila masih diperlukan pegawai Perusahaan Daerah yang sudah berakhir masa tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf c, maka pegawai tersebut dapat diperpanjang masa tugasnya paling lama 4 (empat) tahun ; (2) Pegawai yang diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud
Pasal 37 (1) Pegawai yang mempunyai kemampuan dan profesonal dibidangnya dapat diangkat untuk menduduki jabatan tertentu; (2) Untuk melakukan penilaian atas kemampuan pegawai, Direktur dapat membentuk Badan pertimbangan jabatan; (3) Pengangkatan pegawai untuk menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur; Pasal 38 (1) Setiap pegawai diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat dan lamanya bekerja yang besarnya ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku; (2) Selain gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai juga diberikan tunjangan suami/ istri, anak dan tunjangan jabatan bagi pegawai yang menduduki jabatan; (3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pegawai diberikan tunjangan lain yang besarnya ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah; (4) Besarnya gaji, tunjangan, jasa produksi dan penghargaan tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh) perseratus dari seluruh realisasi anggaran Perusahaan pada tahun anggaran berjalan;
Pasal 39 Apabila setiap tahun setelah tutup buku Perusahaan Daerah memperoleh keuntungan kepada pegawai diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kemampuan Perusahaan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
Pasal 40 (1) Setiap pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti kawin, cuti hamil, cuti sakit, cuti karena alasan penting dan cuti untuk menunaikan Ibadah Haji serta cuti diluar tanggungan perusahaan; (2) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur; Pasal 41 (1) Direktur dapat memberikan penghargaan kepadsa pegawai yang mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30(tiga puluh) tahun secara terus menerus dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata – rata baik; (2) Jenis besarnya jasa penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur; Pasal 42 Bagi pegawai Perusahaan Daerah wajib diikut sertakan dalam program pensiun melalui dana pensiun bersama Perusahaan Daerah Air Minum seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI)
BAB IX TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI Pasal 43 (1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah, termasuk Direktur yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barangbarang persediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang di bebankan kepada mereka, secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Daerah. (2) Semua Pegawai Perusahaan Daerah, termasuk Direktur yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus atau semata-mata digunakan untuk keperluan penyimpanan tersebut, diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Direktur. (3) Apabila pegawai Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang karena tindakan-tindakan yang melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang di bebankan kepada mereka, secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai tuntutan perbendaharaan yang berlaku bagi Bendahara Daerah.
BAB X BIAYA RAPAT DAN PEMBERIAN JASA PRODUKSI Pasal 44 Bagi rapat-rapat Perusahaan, termasuk rapat Direktur dan Badan Pengawas, diberikan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah. Pasal 45 Bupati berkewajiban membina dan mengawasi Perusahaan Daerah dan tidak dibenarkan membebani anggaran perusahaan dengan pengeluaranpengeluaran untuk pembinaan dan pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasal 46 Pembebanan tugas tambahan kepada Perusahaan Daerah, diluar tugas pokok yang menimbulkan akibat keuangan baik terhadap anggaran perusahaan maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di tetapkan oleh Bupati setelah mendapat Persetujuan DPRD. Pasal 47 Pemeliharaan gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor yang dimiliki/dikuasai Perusahaan Daerah, dilakukan oleh Direktur dengan sepengetahuan Badan Pengawas.
BAB XI PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH Pasal 48 (1) Bupati dengan melalui Peraturan Daerah, menetapkan Pembubaran Perusahaan Daerah, serta menunjukkan likuidaturnya dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (2) Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh likuidatur. (3) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah tidak bertanggungjawab atas kerugian pihak ketiga. Pasal 49 (1) Likuidatur sebagaimana dimaksud Pasal 48, ditetapkan dalam bentuk panitia likuidasi yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah. (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi di setor ke kas daerah sebagai milik Pemerintah Daerah dan selanjutnya diangggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 50 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu. Pasal 51 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan yang mengatur tentang Perusahaan Air minum di Kabupaten Tanah Bumbu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Pasal 52 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Ditetapkan di Batulicin pada tanggal 27 Desember 2006 BUPATI TANAH BUMBU, TTD H. ZAIRULLAH AZHAR Diundangkan di Batulicin pada tanggal 28 Desember 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, TTD
