PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASER, Menimbang :
Mengingat
:
a.
bahwa retribusi daerah adalah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
b.
bahwa dengan disahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagai pengganti UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu penyesuaian jenis retribusi daerah di Kabupaten Paser;
c.
bahwa berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), bahwa Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah merupakan jenis retribusi daerah yang termasuk jenis retribusi jasa umum;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tetang Penetapan UndangUndang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tetang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
4.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repuiblik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasir (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Tahun 2005 Nomor 3).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER dan BUPATI PASER, MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Paser;
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3.
Bupati adalah Bupati Paser;
4.
Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
5.
Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;
6.
Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan;
7.
Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumahrumah, dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah;
8.
Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
9.
Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi;
dan
Perangkat
Daerah
sebagai
unsur
10. Tempat Parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan; 11. Tingkat Kepadatan Parkir rendah adalah angka yang menunjukan perbandingan antara jumlah rata-rata kendaraan yang parkir dengan kapasitas parkir di tepi jalan umum kurang dari 60%; 12. Tingkat Kepadatan Parkir Sedang adalah angka yang menunjukan perbandingan antara jumlah rata-rata kendaraan yang parkir dengan kapasitas parkir di tepi jalan umum antara 60% - 80%;
13. Tingkat Kepadatan Parkir Tinggi adalah angka yang menunjukan perbandingan antara jumlah rata-rata kendaraan yang parkir dengan kapasitas parkir di tepi jalan umum lebih dari 80%; 14. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; 15. Retribusi Parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati; 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; 17. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya; BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum. Pasal 3 Obyek Retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum. Pasal 5 Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 6 Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat kepadatan, jenis kendaraan dan frekwensi pemanfaatan tempat parkir. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 9 (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan Tingkat Kepadatan Parkir di Tepi Jalan Umum; (2) Tingkat Kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jumlah rata-rata kendaraan yang parkir dibandingkan dengan kapasitas tempat parkir ditepi jalan umum. (3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut : Tingkat Kepadatan Parkir Rendah
Sedang
Tinggi
Tarif
Jenis Kendaraan - Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenis
Rp. 2.000,- / sekali parkir
- Bus Standar, Truk, Alat Besar dan yang sejenis - Sepeda Motor - Kendaraan tidak bermotor
Rp. 3.000,- / sekali parkir
- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenis
Rp. 2.000,- / sekali parkir
- Bus Standar, Truk, Alat Besar dan yang sejenis - Sepeda Motor - Kendaraan tidak bermotor
Rp. 3.000,- / sekali parkir
- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenis
Rp. 2.000,- / sekali parkir
- Bus Standar, Truk, Alat Besar dan yang sejenis - Sepeda Motor - Kendaraan tidak bermotor
Rp. 3.000,- / sekali parkir
Rp. 1.000,- / sekali parkir Rp. 500,- / sekali parkir
Rp. 1.000,- / sekali parkir Rp. 500,- / sekali parkir
Rp. 1.000,- / sekali parkir Rp. 500,- / sekali parkir
BAB VII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Pasal 10 (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali; (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian; (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 11
Retribusi yang terutang dipungut dikawasan Daerah tempat pelayanan penyediaan parkir. BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 12 Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 13 (1) Pemungutan Retribusi dapat diborongkan; (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan; (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 14 Dalam hal ini Wajib Retribusi membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 15 (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus; (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatas disetorkan ke Kas Daerah; (4) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 16 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi. (3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.
BAB XIV PELAKSANAAN PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 17 (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran; (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang; (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. BAB XV KADALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA Pasal 18 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retrubusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi. (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh jika : a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. Pasal 19 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XVI PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 20 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi yang diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan. BAB XVII P E N Y I DI K A N Pasal 21 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XVIII KETENTUAN PIDANA Pasal 22 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara. BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Tingkat II Pasir Nomor 15 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir Tahun 1999 Nomor 03 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser. Ditetapkan di Tanah Grogot pada tanggal 1 April 2011 BUPATI PASER, ttd H.M. RIDWAN SUWIDI Diundangkan di Tanah Grogot pada tanggal 1 April 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER, ttd H.HELMY LATHYF LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2011 NOMOR 12 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Paser,
H. Suwardi, SH, M. Si Pembina Nip. 19620424 199303 1 011
No. 1. 2. 3. 4.
Nama H.Andi Azis H.Suwardi H.Heriansyah Idris H.Helmy Lathyf
Jabatan Kasubbag.Produk Hukum Daerah Kepala Bagian Hukum Asisten Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah
Paraf
