PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR
9
TAHUN 2008
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BALIKPAPAN, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dengan meningkatnya jumlah kendaraan di Kota Balikpapan dan sangat terbatasnya tempat parkir serta dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari pelayanan retribusi parkir maka retribusi parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
b.
bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
c.
bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a membentuk Peraturan Daerah;
1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
penyesuaian dan b perlu
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480 );
4.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 );
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8.
Peraturan Retribusi Indonesia Lembaran
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9.
Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2000 Nomor 12, seri D Nomor 02 tanggal 26 April 2000 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN dan WALIKOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kota adalah Kota Balikpapan. 2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kota Balikpapan 3. Walikota adalah Walikota Balikpapan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan unit kerja yang menangani pendapatan di Kota Balikpapan. 6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Balikpapan. 7. Pejabat adalah Pegawai Yang diberi tugas dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. 8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. 9. Tanda Bukti Pembayaran Parkir adalah sebagai bukti besaran tarif parkir yang harus di bayar dalam waktu satu kali parkir disingkat TBPP. 10. Juru Parkir adalah orang yang bertugas mengatur parkir kendaraan dan mengeluarkan kendaraan yang habis parkir sekaligus sebagai pemungut ditempat dengan memberikan Tanda Bukti Pembayaran Parkir (TBPP). 11. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. 12. Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai berikut : a. Sepeda Motor; b. Mobil Penumpang; c. Mobil Bus; d. Kendaraan Khusus. 13. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. 14. Mobil Penumpang Umum adalah setiap mobil penumpang yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 15. Mobil Penumpang tidak umum adalah setiap penumpang selain mobil penumpang umum.
mobil
16. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
17. Mobil Bus Umum adalah setiap mobil bus yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 18. Mobil Bus Tidak Umum adalah mobil bus selain mobil bus umum. 19. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
20. Kendaraan Khusus umum adalah setiap kendaraan khusus yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 21. Kendaraan Khusus Tidak Umum adalah kendaraan khusus selain kendaraan khusus umum. 22. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 23. Tempat Parkir adalah lokasi atau dipergunakan sebagai tempat parkir.
bangunan
yang
24. Pemilik Kendaraan Bermotor adalah orang dan atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. 25. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Balikpapan. 26. Bendahara Khusus Penerima adalah bendaharawan pembantu khusus penerima adalah penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan. 27. Bendaharawan Pembantu Khusus Penerima adalah bendaharawan pembantu khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan. 28. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, atau organisasi yang sejenis,
Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 29. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pelayanan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena memperoleh jasa pelayanan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. 30. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 31. Wajib Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu 32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Kota Balikpapan. 33. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Pemerintah Kota Balikpapan atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi lebih besar daripada retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang. 37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundangundangan. 38. Penyidikan Tindak Pidana Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka. 39. Mobil Barang Umum adalah mobil barang yang diusahakan untuk mengangkut barang umum dan dipungut bayaran. 40. Mobil Barang Tidak Umum adalah mobil barang yang tidak diusahakan untuk mengangkut barang umum dan tidak dipungut bayaran. 41. Bagian Tepi Jalan adalah bagian bangunan jalan, termasuk tepi lunak, trotoar dan saluran drainase. 42. Tepi Jalan adalah bagian bangunan jalan, termasuk tepi lunak, trotoar dan saluran drainase. 43. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki. 44. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
45. Dokumen lain yang dipersamakan adalah dokumen yang dipersamakan sehubungan dengan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat parkir di tepi jalan.
Pasal 3 Objek adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Pasal 4 Subjek adalah orang atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum digolongkan sebagai Retribusi jasa umum. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan golongan/jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir.
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh pelayanan yang layak dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8 a. Pungutan melalui system berlangganan : 1. Mobil Penumpang umum (1 x masa uji / 6 bulan)
:Rp. 18.000,-
2.
Mobil Penumpang bukan umum
:Rp.36.000,-/Tahun
3.
Mobil Bus umum (1 x masa uji / 6 bulan)
:Rp. 27.000,-
4.
Mobil Bus bukan umum
:Rp.54.000,-/Tahun
5.
Mobil Barang umum / Kendaraan : Rp. 30.000,Khusus (R6) keatas (1xmasa uji / 6 bulan)
6.
Mobil Barang bukan umum/ Kendaraan Khusus
7.
Sepeda Motor (R2)
:Rp.60.000,-/Tahun :Rp.15.000,-/Tahun
b. Pungutan melalui sistem pungut ditempat : 1.
Sepeda Motor (R2)
:Rp.
500,-/sekali parkir
2.
Mobil Penumpang (R4) parkir
:Rp.
3.
Mobil barang/bus/kendaraan :Rp. parkir Khusus (R4)
1.500,-/sekali
4.
Mobil barang/kendaraan parkir Khusus (R6) keatas
: Rp. 2.000,-/ sekali
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Retribusi terutang dipungut di wilayah Kota. BAB VIII
1.000,-/sekali
TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 10 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB IX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 11 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau dibayar dengan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI Pasal 12 (1) Masa Retribusi untuk pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah untuk 1 (satu) kali parkir. (2) Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD.
BAB XI TATA CARA PENAGIHAN Pasal 13
(1) Pengeluaran surat teguran dan atau peringatan /surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran; (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran dan atau peringatan/surat lain yang sejenisnya, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang; (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
pada
ayat
(1)
BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 14 (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dan pembebasan retribusi;
pengurangan,
(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur; (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 15 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tangguh apabila : a. Diterbitkan Surat Teguran; b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 16 (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 17 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang; (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2000 Nomor 9 Seri B Nomor 03) dinyatakan tidak berlaku. BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Walikota.
Pasal 20 Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan. Disahkan di Balikpapan pada tanggal 8 Oktober 2008 WALIKOTA BALIKPAPAN Cap/Ttd IMDAAD HAMID
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR
9 TAHUN 2008
T E N T A N G
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
