LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR : 2 TAHUN
2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LEBAK, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di bidang perparkiran sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan Kabupaten Lebak, perlu dipisahkan antara pungutan dengan kategori jasa umum, jasa usaha, dan perijinan tertentu ;
b.
bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pad huruf a di atas perlu diatur Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dengan Peraturan Daerah.
: 1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684) ;
2.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
3.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3505) ;
4.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
6.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
8.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) ;
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Keapada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410) ;
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3572) ;
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
17.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Tahun 1986 Nomor 3 Seri E) ;
18.
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor 8 Seri D) ;
19.
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15) ; Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK dan
BUPATI LEBAK MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Daerah Kabupaten Lebak ;
2.
Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sisitem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repbuplik Indonesia Tahun 1945.
3.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
4.
Bupati adalah Bupati Lebak ;
5.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak ;
6.
Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak ;
7.
Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lebak ;
8.
Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah ;
9.
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
10.
Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara ;
11.
Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu baik ditepi jalan umum, gedung parkir, tempat khusus parkir, pelataran parkir, atau bangunan umum di wilayah Kabupaten Lebak yang diperuntukan sebagai tempat parkir kendaraan ;
12.
Tempai Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu di tepi Jalan Umum di Wilayah Kabupaten Lebak ;
13.
Retribusi Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
14.
Sewa Parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan ;
15.
Karcis Parkir adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan atau bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir ;
16.
Petugas adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengatur penempatan kendaraan yang diparkir ;
17.
Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
18.
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah pemukaan tanah dan / atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel ;
19.
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut Retribusi ;
20.
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi ;
21.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
22.
Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
23.
Penagihan Retribusi adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang ;
24.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundanguundangan dibidang Retribusi Daerah ;
25.
Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya ;
26.
PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 (1)
Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pemakaian tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(2)
Objek Retribusi adalah setiap pengguna pelayanan parkir di tepi jalan umum.
(3)
Subjek Retribusi adalah orang yang mendapat pelayanan parkir di tepi jalan umum.
BAB III
PENYELENGGARAAN DAN LOKASI TEMPAT PARKIR Pasal 3 (1)
Kewenangan penyelenggaraan tempat parkir di tepi jalan umum merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
(2)
Daerah dalam menyelenggarakan tempat parkir di tepi jalan umum dapat bekerja sama dengan orang atau badan hukum.
(3)
Lokasi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan oleh Bupati.
(4)
Penetapan lokasi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan : a. Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) ; b. Keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas ; c. Penataan dan kelestarian lingkungan ; d. Kemudahan bagi pengguna jasa tempat parkir ; e. Kebersihan dan keindahan lingkungan. Pasal 4
Bentuk, ukuran dan penataan parkir, pemasangan rambu dan marka parkir ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 (1)
setiap orang yang memarkir kendaraan bermotor di tempat-tempat parkir di tepi jalan umum harus mematuhi semua rambu-rambu / petunjuk parkir yang terpasang dan petunjuk yang diberikan petugas parkir.
(2)
Setiap kendaraan dilarang parkir di luar batas-batas tempat parkir yang telah ditentukan.
(3)
Setiap orang dilarang menempatkan kendaraan di tempat parkir sembarangan sehingga dapat mengganggu, mengurangi, merintangi kebebasan kendaraan lainnya yang diparkir untuk keluar masuk tempat parkir dan atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran arus lalu lintas.
(4)
Setiap orang dilarang menggunakan tempat parkir di luar peruntukannya. Pasal 6
Petugas parkir sebagaimana dimaksud dengan Pasal 7 ayat (1) berkewajiban untuk : a. memberikan pelayanan untuk masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya ; b. menyerahkan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir ; c. menjaga ketertiban dan mengatur kendaraan-kendaraan yang diparkir di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya. BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 7 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk ke dalam Golongan Retribusi Jasa Umum. Pasal 8
(1) (2)
Hasil Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah. Besarnya tarif Retribusi Tempat Parkir di Jalan Umum yang diselenggarakan oleh Orang atau Badan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati dengan memperhatikan prinsip bagi hasil yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.
BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 9 Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Perparkiran diukur berdasarkan klasifikasi jalan menurut fungsinya dan jenis kendaraan. BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 10 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum didasarkan pada tujuan untuk pengendalian dan pengaturan penggunaan jalan umum.
BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 11 (1)
Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemacetan lalu lintas dan biaya penyelenggaraan parkir.
(2)
Tingkat kemacetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada antara lain, volume lalu lintas dan kapasitas tempat parkir.
(3)
Tarif Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :
No
Jenis Kendaraan
Trarip *) (Rp)
Keterangan
1. 1.
2. Truk Gandengan Trailler dan Sejenisnya
5.000,- 1 kali parkir
2.
Bus, Truk dan Sejenisnya
1.500,- 1 kali parkir
3.
Sedan, Pick Up, Colt dan Sejenisnya
750,- 1 kali parkir
4.
Sepeda Motor
500,- 1 kali parkir
5.
Tarif Langganan (Abodemen) -
Kendaraan Roda 4 ke atas
15.000,- Perbulan
*) Tarif didasarkan pada klasifikasi jalan umum menurut fungsinya.
BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 12 Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum dipungut pada setiap lokasi yang ditetapkan di Wilayah Kabupaten Lebak. BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 13 Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
BAB X PENGELOLAAN RETRIBUSI Pasal 14 Satuan Kerja pengelola Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Dinas. Pasal 15 (1) (2)
Pungutan Retribusi dari Wajib Retribusi sebagai pendapatan Daerah, dihimpun dan dipusatkan pada Dinas. Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam. BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 16
(1)
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
(2)
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan diakui oleh Pemerintah Daerah. BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 17
(1)
Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penjabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
(2)
Dalam melakukan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini ; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini ; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini ; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tindak penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini ; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini ; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; j. Menghentikan penyidikan ; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah ini menurut ketentuan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 20 (1)
Penyelenggara Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana Pasal 5 dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam kurungan Pidana paling lama 3 (tiga) bulan.
(2)
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana Pasal 5 sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
(3)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.
BAB XVII KETENTUAN PEMBEBANAN BIAYA PAKSAAN PENEGAKAN HUKUM Pasal 20 a Selain penegakan Peraturan Daerah dengan penetapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 20, terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum dengan kewenangan pengenaan denda sebagai penerimaan Daerah sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
1.
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 10 Seri B) ; dan
2.
Keputusan Bupati Lebak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perparkiran Beserta Penetapan Tarifnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 21 Seri B). dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 22 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 23 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.
Disahkan di Rangkasbitung pada tanggal 3 Januari 2006 BUPATI LEBAK,
H. MULYADI JAYABAYA Diundangkan di Rangkasbitung Pada Tanggal 10 Januari 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,
H. RUSWAN EFFENDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2006 NOMOR 2
