PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BERAU, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu dibentuk organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau; b. bahwa atas pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang ( Lembagan Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 ) Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) Sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
-2-
8.
9.
10. 11.
12.
13. 14.
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 ); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741). Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU Dan BUPATI BERAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau;
-32. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Berau; 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Berau 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Berau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Berau yang merupakan unsur staf; 7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Berau merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD 8. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Berau; 9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau; BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati; Pasal 4 Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah; Pasal 5 (1) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; f.
Pembinaan kelompok jabatan fungsional
-4g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Rincian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari : a. Sekretaris Daerah b. Asisten Administrasi Pemerintahan, terdiri dari: 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi: a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Umum; b) Sub Bagian Perangkat dan Otonomi Daerah; c) Sub Bagian Pertanahan 2. Bagian Hukum dan Perundang-undangan, membawahi: a) Sub Bagian Peraturan dan Perundang-undangan; b) Sub Bagian Kerja sama dan Bantuan Hukum; c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; 3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi: a) Sub Bagian Pelayanan dan Media Informasi; b) Sub Bagian Peliputan dan Penyiaran; c) Sub Bagian Protokol c. Asisten Administrasi membawahi:
Pembangunan
dan
Kesejahteraan
1. Bagian Pembangunan, membawahi: a) Sub Bagian Penyusunan Program; b) Sub Bagian Pengendalian; c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; 2
Bagian Perekonomian, membawahi: a) Sub Bagian Pertanian dan Pariwisata; b) Sub Bagian Industri dan Perdagangan; c) Sub Bagian Kerjasama dan BUMN / BUMD
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi: a) Sub Bagian Pendidikan Mental dan Spritual; b) Sub Bagian Kesehatan dan Sosial; c) Sub Bagian Kemasyarakatan d. Asisten Administrasi Umum, membawahi: 1. Bagian Keuangan, membawahi: a) Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran; b) Sub Bagian Perbendaharaan; c) Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan; 2
Bagian Organisasi, membawahi: a) Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan dan Kelembagaan; b) Sub Bagian Kepegawaian; c) Sub Bagian Ketatalaksanaan
3. Bagian Umum, membawahi: a) Sub Bagian Rumah Tangga; b) Sub Bagian Tata Usaha; c) Sub Bagian Sandi dan Telkom
Rakyat,
-54. Bagian Pengelolaan Barang, membawahi: a) Sub Bagian Analisa Kebutuhan Barang; b) Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan ; c) Sub Bagian Pemanfaatan, Inventarisasi dan Penghapusan (2) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Lampiran I Peraturan Daerah ini.
sebagaimana tercantum dalam
Pasal 7 (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 5 (lima) Staf Ahli; (2) Nomenklatur jabatan staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan c. Staf Ahli Bidang Pembangunan d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil; (4) Tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati akan diatur kemudian dengan peraturan Bupati Pasal 8 Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Pasal 9 Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 10 Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; Pasal 11 (1) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 menyelenggarakan fungsi: a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional. (2) Uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dan pasal 11 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
-6Pasal 12 (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari: a. Sekretaris DPRD b. Bagian Umum, membawahi: 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Humas dan Protokol b. Bagian Keuangan, membawahi: 1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran 2. Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi c. Bagian Perlengkapan, membawahi: 1. Sub Bagian Rumah Tangga; 2. Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan d. Bagian Rapat dan Persidangan 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah 2. Sub Bagian Perumusan Produk Hukum (2) Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini. BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 13 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang diperlukan; (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsinal senior yang ditunjuk; (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal 14 (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD serta instansi lain diluar Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
-7(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-msing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 15 (1) Dalam hal Bupati / Wakil Bupati berhalangan, Sekretaris Daerah dapat melaksanakan tugas-tugas Bupati sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku . (2) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, maka tugas-tugasnya dapat dilaksanakan oleh seorang Asisten yang ditunjuk oleh Bupati dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan; (3) Dalam hal Asisten berhalangan maka tugas-tugasnya dapat dilaksanakan oleh Asisten lain yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah. BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 16 (1) Sekretaris Daerah adalah jabatan eselon II a; (2) Asisten, Sekretaris DPRD dan Staf Ahli Bupati adalah jabatan eselon II b; (3) Kepala Bagian adalah jabatan eselon III a; (4) Kepala Sub Bagian adalah jabatan eselon IV a Pasal 17 (1) Sekretaris Daerah, Asisten, Sekretaris DPRD dan Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku; (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 18 Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.
-8BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau dinyatakan tidak berlaku. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau. Ditetapkan di Tanjung Redeb Pada tanggal, 17 Juli 2008 BUPATI BERAU d.t.t H. MAKMUR HAPK
Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 17 Juli 2008 SEKRETARIS DAERAH d.t.t H. IBNU SINA ASYARI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2008 NOMOR 12
