PERANAN BUDI UTOMO DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT Oleh: Yasmis Dosen Jurusan Sejarah FIS UNJ
Abstrak Bangkitnya kesadaran nasional di Indonesia pada awal abad ke-20 adalah katalisator begi kemerdekaan Indonesia pasca Perang Dunia II. Bangkitnya kesadaran nasional Indonesia didahului proses pendewasaan masyarakat melalui bidang-bidang pendidikan, organisasi politik dan kemasyarakatan, serta dalam cara pandang baru terhadap demarkasi primordial. Organisasi Budi Utomo adalah salah satu manifestasi paling awal dari kemunculan benih kesadaran nasional Indonesia. Perkembangan ini tidaklah instan bahkan mencerminkan dinamika pergulatan di kalangan pribumi sendiri tentang rumusan yang mereka inginkan. Implikasi ini terlihat pada dinamika Budi Utomo ketika menyikapi alur maupun metode pembaharuan masyarakat yang diinginkan, serta dalam hal menyikapi reaksi penguasa saat itu yaitu pemerintah kolonial Belanda. Hanya dengan perspektif sejarah yang multi kausal, maka perubahan penting menuju kesadaran nasional Indonesia tersebut memiliki konteks yang dinamis dan tidak monolitik. Dengan perspektif ini pula maka dapat dipahami mengapa Budi Utomo yang bercorak kedaerahan dianggap sebagai bagian penting proses bangkitnya kesadaran nasional Indonesia. PENDAHULUAN Dalam kehidupan masyarakat yang terjajah akan selalu timbul suatu usaha untuk melepaskan diri dari penjajah. Bentuk atau usaha melepaskan diri dari penjajah ini ada yang dilakukan dengan perlawanan bersenjata atau dengan cara diplomasi. Di Indonesia pun usaha untuk melepaskan diri dari kekuasaan Belanda akan bermunculan di seluruh daerah Indonesia. Pada awal abad 20 akan terjadi suatu perubahan bagi Indonesia seiring dengan berubahnya sistem kebijakan pemerintah Belanda dengan diterapkannya aturan politik ethis tahun 1899. Munculnya kebijakan ini mengakibatkan perubahan yang
mendasar sedemikian rupa di lingkungan daerah jajahan. Dalam kebijakan-kebijakan Politik Ethis sebenarnya terdapat lebih banyak janjinya dari pada penampilannya, dari fakta-fakta penting eksploitasi dan penaklukan dalam kenyataannya tidak berubah.1 Politik ethis berakar baik pada masalah kemanusiaan dan keuntungan ekonomi yang menimbulkan ketidakpuasan itu banyak diungkapkan oleh orang Belanda, sehingga dapat mengurangi penderitaan rakyat yang tertindas di Indonesia. Salah seorang MC. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hal. 227 1
Belanda yang peduli adalah Van Deventer, ahli hukum yang pernah tinggal di Indonesia dan menerbitkan sebuah artikel yang berjudul “Hen Eerechuld” atau “Suatu Hutang Kehormatan” yang dimuat dalam suatu majalah yang terbit di negeri Belanda yaitu De Gids. Dia mengatakan bahwa negeri Belanda berhutang kepada bangsa Indonesia. Hutang ini sebaiknya dinayarkan kembali dengan jalan memberi prioritas utama kepada kepentingan rakyat Indonesia di dalam kebijakan kolonial.2 Apa yang diungkapakn Van Deventer akan membuat pemerintah Belanda akan melakukan penyelidikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa khususnya. Dengan adanya penyelidikan ini maka penerapan politik ethis pun akan dilaksanakan di Indonesia agar tidak terjadi pengulangan bencana seperti masa Cultuur Stelsel. Dengan Politik Ethis ini maka timbullah kebijakan-kebijakan baru di mana kebijakan itu menurut pihak Belanda meliputi educatie, emigratie, dan irigatie (pendidikan, perpindahan penduduk dan pengairan). Dalam pelaksanaan politik ethis salah satunya adalah pengembangan dalam pendidikan bagi masyarakat, tetapi akan ada dua aliran pemikiran yang berbeda mengenai jenis pendidikan yang cocok bagi masyarakat Jawa. Di mana pendapat pertama mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia agar dikembangkan dengan gaya Eropa dan mempergunakan bahasa Belanda sebagai pengantar sehingga mereka dapat menjadi pegawai pemerintah, dan diharapkan mereka akan bersedia bekerja sama dan mengendalikan fanatisme Islam yang 2
Ibid, hal. 228
dipandang berbahaya oleh Belanda. Sedangkan pendapat kedua mendukung pendidikanyang lebih mendasar dan praktis dengan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya dengan tujuan agar memberikan sumbangan secara langsung bagi kesejakteraan masyarakat di daerah jajahan.3 Adanya perbaikan dalam sistem pendidikan akan memberikan kesempatan bagi masyarakat tertentu di Indonesia untuk dapat mengenyam pendidikan. Sejumlah kecil orang Indonesia yang dipilih dari kalangan atasan diizinkan memasuki sekolah dasar Eropa yang didirikan khusus di Jawa sejak tahun 1816. dengan demikian mulailah terjadi perubahanperubahan yang telah terjadi pada golongan priyayi menjelang 1900. namun perubahan hanya pada anggota keluarga priyayi rendahan yang mendapat kesempatan naik ke puncak jenjang admininstrasi. Walaupun demikian tetap saja akan terjadi diskriminasi sehingga perkembangan pendidikan akan berjalan dengan lamban. Diskriminasi itu terlihat dengan didirikannya dua macam sekolah dasar Indonesia, dikenal sebagai sekolah dasar kelas I dan sekolah dasar kelas II. Di kedua sekolah ini mata pelajaran diberikan dalam bahasa pribumi. Sekolah kelas I ditujukan untuk anakanak golongan priyayi dan murid-murid yang akan melanjutkan ke sekolahsekolah yang lebih tinggi. Sekolah kelas II memberikan pelajaran dasaruntuk tingkat permulaan yang direncanakan sedikit lebih tinggiunutk mengisi kebutuhan dasar sebuah masyarakat yang berpendidikan. Kesadaran yang muncul ini melahirkan elit pelajar sebagai pelopor 3
Ibid, hal.236
pergerakan kebangsaan. Kesadaran ini mendorong Dr. Wahidin Soediriohoesodo untuk mendirikan organisasi pergerakan. Dia berusaha menghimpun beasiswa guna memberikan pendidikan Barat kepada golongan priyayi Jawa. Akan tetapi, hanya sedikit pejabat-pejabat Jawa yang mendukungnya karena mereka merasa takut adanya persaingan yang akan mereka hadapi dari golongan priyayi yang sedang tumbuh. Walaupun kurang mendapat sambutan dari para pejabat Jawa, Dr. Wahidin berkunjung ke STOVIA (School tot Opleiding Van Inlandsche Artsen) yaitu sekolah untuk mendidik dokter pribumi dengan cara Barat kepada anak-anak muda priyayi yang tidak mendapat tempat dalam pemerintahan.4 Ketika berkunjung ke STOVIA inilah ada tanggapan yang bersemangat dari pelajar tersebut dan diambil suatu keputusan untuk membentuk organisasi pelajar guna memajukan kepentingan priyayi rendah, dan pada bulan Mei 1908 diselenggarakan suatu pertemua yang melahirkan Budi Utomo. Budi Utomo pada dasarnya tetap merupakan kepentingan suatu organisasi priyayi Jawa, karena bidang perhatiannya hanya penduduk Jawa dan Madura saja. Lahirnya Budi Utomo dianggap sebagai awal perkembangan kebangkitan Indonesia walaupun hanya terbatas pada masyarakat Jawa dan Madura saja. Adanya Budi Utomo dipandang sebagai keberhasilan politik ethis. Budi Utomo dapat berkembang pesat karena mendapat dukungan dari golongan priyayi tetapi dalam perkembangan selanjutnya Budi Utomo kehilangan pendukung karena terlalu Robert Van Niel, Munculnya Elit Modern Indonesia (Jakarta: Pustaka Jaya), hal. 81 4
tertutup dan hanya untuk masyarakat Jawa dan Madura. Sesuai dengan perkembangan Indonesia dengan berdirinya Indische Party tahun 1911 maka Budi Utomo merubah tujuannya, tidak hanya soal budaya saja tetapi mulai ke bidang politik (1912), perubahan ini semata-mata sebagai kelakuan reaktif kolonial yang semakin bertntangan dengan politik ethis.5 Program politik Budi Utomo adalah bercita-cita mewujudkan pemerintahan parlementer berasaskan kebangsaan. Untuk mencapai cita-cita itu berusaha mendapatkan peraturan pemilihan yang baik dan adanya perbaikan dalam aturan pengadilan agar bangsa Indonesia berkedudukan sama dengan golongan penduduk lain. 6 Perubahan haluan dalam bidang politik ini untuk mendapatkan dukungan rakyat, karena anggota Budi Utomo hanya terdiri dari lapisan masyarakat bangsawan, pelajar dan priyayi. Lahirnya Budi Utomo Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang ada di Indonesia dan disusun dengan bentuk modern. Namun demikian keberadaan Budi Utomo bukan hanya berdasarkan kejadiankejadian di luar negri yang akan menyadarkan tentang keadaan bangsanya akan tetapi berhubungan juga dengan seacam orgaisasi yang ada sebelum tahun 1908. dalam majalah Retno Doemilah yang terbit tahun 1895 dan Pewarta Priyayi, telah tercermin kenyataan tentang adanya pertumbuhan di kalangan elite pribumi
Sartono Kartodirjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme (Jakarta: PT. Gramedia, 1990), hal. 121 5
6
Ibid, hal. 122
unutk memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. 7 Majalah yang diterbitkan dalam bahasa Melayu dan Jawa sebagian besar membicarakan masalah kondisi penduduk Jawa yang semakin buruk dengan perhatian khusus pada kalangan priyayi. Dalam majalah Reto Doemilah inilah Wahidin Soedirohoesodo berperang sangat penting dalam mengadakan pendidikan dan penyadaran terhadap orang Jawa dan juga penganjur berditinya Budi Utomo. Sebagai redaktu Retno Doemilah, Wahidin berusaaha berkomunikasi dengan kalangan luas pribumi dengan cara menulis dalam Retno Doemilah dan berceramah ke seluruh Pulau Jawa. Dalam pidatonya diungkapkan propaganda tentang kebangkitan masyarakat Jawa tidak akan dilepaskan dengan kefasihan bahasa Belanda karena bahasa Belanda merupakan bahasa yang dipakai dalam sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi menurut pendapatnya pendidikan merupakan kunci kemajuan. “Apa yang menurut Dr Wahidin perlukan adalah pendidikan secukupnya bagi kalangan luas masyarakat pribumi dan mempertinggi kesadaran kebangsaan di kalangan orang Jawa. Perjuangan hidup-mati yang terhampar di kalangan orang Jawa ialah memilih satu di antara dua yaitu berjuang atau hancur”.8
Dr. Wahidin mulai melancarkan propaganda besar-besaran tentang pemberian beasiswa bagi anak-anak muda pribumi yang pandai. Dalam 7
MC. Ricklefs, Op. Cit., hal. 248
Akira Nagazumi. Bangkitnya Nasionalisme Indoneisia (Jakarta: Grafiti Press, 1989),hal. 50
propagandanya didampingi Pangeran Arya Nata Dirodjo yang dikemal aktif mendukung pendidikan Barat. Namun, semangat kedua tokoh ini tidak bisa sama sekali gerakan kampanye karena banyaknya para Bupati yang tidak mendukungnya dan hanya dianggap hendak mengacaukan ketentraman dan ketertiban sistem yang berlaku. Kendati demikian perjalanan kampanye tidak selalu gagal. Mereka selalumendapat simpati dari orang yangdijumpainya dan pertemuan yang paling penting adalah dengan murid-murid STOVIA. Seperti yang diungkapkan oleh Soetomo: “Dr. Wahidin yang berwajah tenang tetapi tajam dan kepandaiannya mengutarakan pikirannya sangat berkesan pada saya. Suaranya yang jelas dan terang membuka pikiran dan hati saya, membawa gagasangagasan baru dan mebuka dunia baru yang meliputi jiwa saya yang terluka dan sakit”.9
Para siswa STOVIA, yang kebanyajkan berasal dari kota-kota kecil itu juga memperoleh dorongan intelektual dari kota besar dan modern. Sekolah itu terletak di Weltevreden di jantung Batavia, sebagai kota terbesar, menjadi pusat kegiatan politik, perekonomian dan kebudayaan serta merupakan pintu gerbang paling penting ke dunia luar. Di Batavia ini menjadi kediaman kelompok intelektual non politik pribumi yang kecil namun sedang tumbuh. Oleh karena STOVIA pada hakekatnya merupakan satu-satunya lembaga pendidikan menengah di Batavia, maka wajarlah bila siswasiswanya bergaul dengan kelompok intelektual dan terpengaruh oleh ide-ide mereka. Dipengaruhi oleh gagasan Dr.
8
9
Ibid, hal. 53
Wahidin, Soetomo segera larut dalam kegiatan mendirikan suatu perkumpulan di dalam STOVIA. Kata Budi agaknya sangat penting bagi ornag Jawa, budi adalah sifat yang memberikan keseimbangan dan keutuhan pada pengetahuan yang sesungguhnya berkeping-keping, budi akan dipandang seolah-olah berada di puncak kegiatan mental manusia dan akan dipandang mengendalikan akal dan watak seseorang, etos Jawa menganggap bahwa seseorang berbudi luhur akan hidup rukun dengan masyarakatnya. Sementara itu batasan-batasan etnis dan geografis dalam kelompok menjadi tegas.10 Batasan-batasan ini tidak hanya mencerminkan kurangnya kesadaran akan persatuan nasional pada penduduk Indonesia secara menyeluruh, tetapi juga karena antipati yang berkepanjangan antara golongan pendidik Jawa dan non Jawa. Kebanggaan orang Jawa terhadap keunggulan budaya lain begitu meluas, sehingga tidaklah mengherankan apabila siswa-siswa Jawa di STOVIA merasa ragu mengundang siswa-siswa non Jawa agar ikut gerakan mereka. Organisasi untuk kaum muda Jawa ini didirikan oleh Soetomo pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908 pukul sembilan pagi. Para hadirin yang berkumpul di aula STOVIA tidak hanya para siswanya saja, tetapi juga siswasiswa dari sekolah pertanian dan kehewanan di Bogor, sekolah pamong praja di Magelang dan Probolinggo, Jika Budi Utomo dibandingkan dengan perhimpunan Indonesia perbedaan antara kedua organisasi itu kelihatan jelas di mana perhimpunan Indonesia tidak membedakan antara Jawa dan bukan Jawa sedangkan Budi Utomo mengkhususkan pada masyarakat Jawa dan Madura. 10
siswa sekolah petang di Surabaya, sekolah pendidikan guru di Bandung dan Yoygakarta. Seruan kelompok STOVIA dengan cepat tersebar di seluruh Jawa. Wlaupun tanggal 20 Mei selalu dirayakan sebagai hari kebangkitan nasional, tidak banyak informasi yang terungkap mengenai apa yang sebenarnya telah terjadi di aula. Di dalam Budi Utomo, Soetomo akan dibantu oleh Goenawan, Soemarmo, Mohammad Soleh dan Soelaeman yang rata-rata berusia 20-22 tahun. Perkembangan Budi Utomo Budi Utomo yang dilahirkan tanggal 20 Mei 1908 di STOVIA mulai menata diri sistem organisasinya dengan melakukan kongres pertama yang dilakukan tanggal 3-5 Oktober 1908, bertempat di sekolah pendidikan guru Yogyakarta. Karena Budi Utomo merupakan organisasi orang Jawa pribumi yang pertama, maka kngres akan menarik perhatian luar biasa di kalangan pers dan tokoh masyarakat Jawa dalam kongres Budi Utomo ini Dr. Wahidin terpilih menjadi ketua kongres tetapi pada hari kedua digantikan olrh Panji Broto Atmojo, karena kesehatannya terganggu. Dalam pidatonya, Dr. Wahidin menekankan pada masalah tradisi Jawa masa lampau dari pada modernisasi Jawa pada masa depan. Para siswa STOVIA daqn sebahagian hadirin lainnya tentu saja tidak keberatan terhadap pendapat Dr Wahidin yang mementingkan pendideikan Barat. Tetapi timbul sikap pesimis dari peserta kongres dimana pendidikan Barat itu hanya bagi priyayi sedangkan para peserta menghendaki pendidikan untuk seluruh pendiuduk di Hindia Timur Belanda. Jadi kongres tersebut dibagi dalam dua kelompok,
yaitu kelompuk pertama yang diwakili Wahidin, Radjiman dan Swidjosewoyo yang berpendapat “apabila elite masyarakat Jawa telah berpendidikan, maka rakyat jelata akan segera mengikutinya atau pendekatan pendidikan dari atas”. Kelompok kedua yang mewakili Tjipto, Goenawan dan Soetomo lebih mementingkan kebutuhan akan pendidikan desa. Banyak di kalangan utusan, termasuk sementara STOVIA sangat tidak berminat terhadap pendirian dari bawah. Mayoritas pesert kongres berasal dari priyayi kecil yang tentu saja menginginkan kedudukan yang lebih tinggi. Mengingat situasi sosial saat itu dan gagasan “pendidikan dari atas” yang diterima secara luas, maka sangat tidak relistis kiranya apabila mengharapkan Budi Utomo dipimpin oleh seorang yang lebih progresif sejak awal. Sebaiknya organisasi ini dipandang sebagai sarana unutk mewujudkan cita-cita yang lebih bercorak tradisional. Nampaknya akan terjadi suatu argumentasi tentang bentuk organisasi Budi Utomo apakah bentuk organisasi politik atao organisasi sosial. Kalau menjadi prganisasi politikk tidak memungkinkan karena masih berlakunya peraturan Belanda, Regeering Rglement pasal 111 yang melarang mendirikan perkumpulan politik atau yang serupa dengan perkumpulan yeng menggangggu ketentraman umum. Oleh karena itu Budi utomo mengutamakan dergerak dalam bidang pendidikan. Hal penting lainnya dalam kongres Budi utomo adalah dengan terpilihnya R. A. A. Tirtikoesoemo, Bupati Karanganyar sebagai ketua umum. Beliau salah seorang yang giat dalam memajukan pendidikan Barat, dengan prakarsa sendiri sebelum tahun 1908 ia mendirikan sekolah gadis dan itu
merupakan salah satu dari jasa-jasa Tirtokoesoemo di mata sidang Budi Utomo. Terpilihnya Tirtokoesoemo merupakan penyerahan tidak langsung kepemimpinan dari tangan siswa STOVIA kepada anggota-anggota yang lebih dewasa. Pemerintah kolonial Belanda akan sangat setuju atas terpilihnya Tirtokoesoemo karena diharapkan ia mampu memberikan jaminan kerjasama antara pemerintah dengan pengurus Budi Utomo. Sikap pemerintah kolonial terhadap Budi Utomo tercantunm dalam sebuah artikel tanpa nama dalam Indische Gids, yaitu: “Banyak orang menggantungkan sikap mereka pada sikap pemerintah terhadap organisasi baru itu, dan pemerintah menghadapi pilihan yang sulit, apakah bertentangan dengan kehendaknya, harus menolak pejabat-pejabat tua yang kurang maju tetapi setia dan tanpa cacat dipandang dari sudut adat ataukah harus berpaling kepada generasi muda yang lebih maju”.11
Telah terjadi keriauan di kalangan pejabat Hindia Belanda terhadap perkembangan Budi Utomo. Pengangkatan Tirtokoesoemo akan dipandang sebagai pertanda baik, tetapi secara resmi pemerintah Hindia Belanda bersikap hati-hati dengan tidak memberikan pendapat tentang organisasi Budi Utomo. Pemerintah Hindia Belanda tidak tergesa-gesa memberikan pengakuan yang sah terhadap Budi Utomo. Dalam tubuh Budi Utomo akan terjadi perbedaan pendapat di antara pimpinan Budi Utomo. Kelompok yang satu menganjurkan agar Budi Utomo menjadi partai politik dan kelompok lainnya lagi menghendaki agar 11
Akira Nagazumi, Op. Cit., hal. 89
Budi Utomo memperluas perhatiannya sehingga meliputi seluruh Hindia. Lebih tepatnya dua kelompok ini adalah orang-orang yang cenderung berpihak kepada cita-cita Hindia daripada citacita Jawa yang sempit, tidak bisa lagi menerima homogeritas etnis dan kultu sebagai basis persatuan. Terpaksalah mereka berbicara dalam bahasa politik dengan tidak memandang masa lampau, tetapi cenderung mengutamakan masa kini. Sebagai ketua, Tirtokoesoemo ternyata tidak cukup mampu menghadapi pertentangan tersebut, betapapun ia seorang yang berpikiran maju dan berpandangan jauh, namun bukanlah orang yang punya kecakapan bertindak. Maka gagallah ia memenuhi harapan-harapan besar para anggota Budi Utomo yang telah memberikan kepercayaan. Kongres kdua diadakan di gedung “Mataram” Yogyakarta pada tanggal 10-11 Oktober 1909 yang dihadiri oleh sembilan cabang. Dalam kongres yang kedua ini sangat berbeda dengan kongres yang pertama, di mana kongres berlangsung tanpa banyak berarti oleh karena menurunnya semangat organisasi yang mencolok. Jika kongres pertama tahun1908 memberikan kesempatan pertama kepada orangorang Jawa terpelajar untuk memperbincangkan masalah dengan bebas dan spontan, kongres kedua ini sedikit banyak hanya memberikan hierarki baru, lebih terorganisasi tetapi kurang gairah. Perkembangan Budi Utomo ternyata tidak memuaskan anggotanya dan ini terbukti ketika tahun 1910, Badan pengurus memutuskan untuk tidak menyelenggarakan kongres ketiga yang seedianya akan diadakan bulan Oktober karena alasan dan organisasi.
Rapat lokal akan diselenggarakan pada tanggal 21 Agustus dan akan berlangsung semarak dengan dihadiri wakil-wakil dari perhimpunan calon pegawai pribumi, siswa STOVIA dan siswa sekolah hukum Batavia. Dalam persidangan masalah yang dibahas ialah perlu ditingkatkannya mutu sekolah dasar pribumi, agar murid bisa meneruskan pendidikan menengahnya pada lembaga-lembaga di mana bahasa Belanda menjadi bahasa pengantar. Juga dibicarakan masalah desa organ baru organisasi, tetapi suasana rapat pada umumnya mencerminkan kelesuan Budi Utomo. Budi Utomo dilahirkan tidak sebagai organisasi politik, tetapi dalam perkembangan selanjutnya didorong ke dalam bidang politik. Hal yang mendorong perubahan ini karena terjadinya perubahan di Eropa dengan munculnya Perang Dunia I maka para penguru budi Utomo mengusulkan agar dibentuk milisi pribumi jika ada serbuan ke Hindia. Apa yang diungkapkan oleh Budi Utomo akan menimbulkan suarasuara kontra dari organisasi yang lain seperti Syarikat Islam. Gagasan yang diungkapkan Tjokroaminoto akan berpengaruh dalam kalangan anggota Budi Utomo yang bersidang di Bandung pada tanggal 5 dan 6 Agustus 1915. Dalam persidangan itu akan melahirkan sebuah mosi yang berbunyi yaitu tidak perlunya pemberlakuan wajib milisi bagi rakyat pribumi akan tetapi pemerintah Hindia Belanda harus mendengar pendapat rakyat. Oleh karena itu perlu dibentuknya sebuah perwakilan rakyat. Jadi telah terjadi pergeseran kepentingan Budi Utomo ke dalam bidang politik. Pengesahan ini mencerminkan perubahan yang benar-benar radikal
bagi suatu organisasi yang terutama terdiri atas para pejabat pribumi. Lebih lanjut Budi Utomo tidak ragu melangkah atas dasar kesederhanaan politiknya yang baru. Tiba-tiba pemerintah menghadapi situasi yang baru sama sekali, epmuda pribumi yang berpendidikan Barat yang semula diperhitungkan sebagai sasaran sistem milisi, ternyata menunjukkan kemampuan mereka dalam membahas tawar menawar kepentingan mereka. Perwakilan rakyat telah menjadi masalah paling penting dalam tubuh Budi Utomo. Pemerintah kolonial Hindia Belanda tidak mengabaikan masalah perwakilan rakyat dan menetapkan undang-undang pembentukan Volksraad (Dewan Rakyat) pada bulan Desember 1916. Dalam Volksraad terdapat 15 anggota pribumi, 10 dipilih dan 5 diangkat dari 38 anggota seluruhnya. Volksraad dibuka secara resmi oleh Gubernur Jendral Limburg Stirum pada tanggal 18 Mei 1918, pembukaan Volksraad merupakan permulaan jalan baru, namun pada bulan pertama timbul sebuah masalah yang kontroversial dan mengancam keutuhan Volkstraad yaitu tentang bahasa resmi dalam Volkstraad dan akhirnya dapat diambil suatu kesepakatan yang akhirnya bahasa Melayu dan bahasa Belanda Boleh digunakan.12 Dalam Volkstraad, Budi Utomo dengan jumlah wakil yang menguntungkan ternyata ragu-ragu mengemukakan kritik terhadap politik pemerintah. Sikapnya yang demikian membuahkan dukungan lebih besar dari pemerintah terhadapnya, tetapi menjadi bahan cercaan di kalangan wakil-wakil 12
Ibid, Op. Cit., hal.236
pribumi yang radikal di Volkstraad. Menurut Budi Utomo, Volkstraad dipandang sebagai suatu tempat antara Timur dan Barat bertemu dan saling memahami satu sama lain. Bukannya tempat untuk berkonfrontasi antara anggota yang pribumi dan yang Eropa. Sidang pertama Volksraad ditutup tanggal 3 Juli 1918, kendati ada kontroversi yang timbul selama persidangan, Gubernur Jendral menulis kepada Menteri urusan jajahan yang mengatakan sudah saatnya Volksraad diadakan meskipun barangkali sidang pertama tersebut tidak sepenuhnya memuaskan, pastilah tidak prematur. Perkembangan Volkstraad tidak bisa lepas dari perkembangan di negeri Belanda, di mana pada November 1918 adanya usaha perebutan kekuasaan dengan kekerasan dari partai Buruh sosial Demakrasi walaupun akhirnya dapat digagalkan. Apa yang terjadi di negeri Belanda tidak terlalu membawa perubahan di Hindia. Sesudah krisis November yang menjadi pertanda dimulainya perubahan secara fundamental pada pendirian Budi Utomo. Walaupun organisasi ini tidak melepaskan keinginannya agar tetap berusaha kampanye politik karena mereka menyadari bahwa keberhasilan kegiatan politik karena mereka menyadari bahwa keberhasilan kegiatan politik tergantung pada sejauh mana dukungan massa yang bisa diperoleh suatu partai. Budi Utomo juga harus membebaskan diri dari reputasinya sebagai partai yang khusus untuk pejabat pemerintah serta hanya memperhatikan kepentingan para ningrat. Kekecewaan Budi Utomo sehubungan dengan tindakan-tindakan reaksioner pemerintah, telah berpengaruh sangat dalam pada moral organisasi karena terombang-ambing
antara poliktik kooperasi dan non kooperasi. Hal demikian akan merugikan Budi Utomo, dalam perkembangan selanjutnya Budi Utomo akan bergabung dengan Parindra yang dipimpin Soetomo. Peranan Budi Utomo Pergerakan nasional yang muncul di Indonesia tidak akan terlepas dari faktor dalam dan faktor luar yang mempengaruhinya. Pengaruh dari dalam yang merupakan pengruh langsung adalah pengaruh kaum intelektual atau pelajar. Di Indonesia lahirnya Budi Utomo akan membawa dampak yang luas seperti yang diungkapkan Van Deventer “Sesuatu yang ajaib telah terjadi. Insulide, putri cantik yang tidur sudah terbangun”13 Budi Utomo bergerak dalam bidang pendidikan pada awalnya karena masih berlakunya peraturan Belanda, Regeering Reglement pasl 111 yang melarang mendirikan perkumpulan politik. Akan tetapi jelaslah bahwa Budi Utomo menjadi pelopor bagi kesadaran masyarakat Jawa dan merintis jalan bagi perkembangan yang harmonis bagi negeri dan bangsa Hindia Belanda. Budi Utomo juga memberikan penekanan pada pendidikan karena pendidikan adalah alat yang penting bagi kemajuan suatu bangsa. Budi Utomo meminta pada pemerintah Belanda dan pemberian bea siswa hendaknya diberikan pada anak-anak muda agar bisa belajar ke negeri Belanda. Pembaharuan yang akan menyebabkan elemen-elemen radikal akan muncul ke depan dalam rangka membuka kesadaran para pimpinan Budi utomo Mohammad Hatta, Permulaan Pergerakan Nasional (Jakarta: Yayasan Idayu, 1980), hal. 7 13
agar terus berjuang untuk menuntut hak bagi rakyat pribumi sebagaimana mestinya walaupun tidak memberikan suatu program politik yang kongkret. Hal yang menyebabkan seperti itu karena Budi Utomo tidak pernah memiliki kesatupaduan dan daya dari unsur pemimpinnya. Peranan Budi Utomo yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, bukan hanya bermanfaat bagi pemerintah kolonial. Kemampuannya yang istimewa untuk berfungsi sebagai jembatan antara para pejabat kolonial yang maju dengan kaum terpelajar Jawa sehingga dalam perkembangannya Budi Utomo akan mendapat kesempatan memperoleh kemampuan berorganisasi politik. Budi Utomo juga mengajukan suatu tuntutan untuk adanya persamaan kedudukan dalam hukum. Periode 1918-195 merupakan periode kemerosotan dan pudarnya pengaruh yang membuat Budi Utomo bergabung dengan Parindra. Akan tetapi peranan parindra ini akan sangat terbatas seperti peranan Budi Utomo. Daftar Pustaka Anwar, Yozar. 1981. Pergolakan Mahasiswa Abad 20. Jakarta: Sinar Harapan. Hatta, Mohammad. 1980. Permulaan Pergerakan Nasional. Jakarta: Yayasan Idayu. Kansil, C. S. T. 1982. Sejarah perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia. Jakarta: Erlangga. Kartodirdjo, Sartono. 1990. Pengantar Sejarah Indonesia Baru, Sejarah Pergerakan Nasional, Dari kolonialisme Sampai
Nasionalisme. Gramedia.
Jakarta:PT.
Nagazumi, Akira. 1989. Bangkitnya Nasionalisme Indonesia. Jakarta: Puastaka Utama Grafiti. Pringodigdo, A. K. 1991. Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia. Jakarta: Dian Rakyat. Ricklefs, M. C. 1995. Sejarah Indonesia Modern . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Van Niel, Robert. . Munculnya Elit Modern Indonesia . Jakarta: Pustaka Jaya.
