PERAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP UMKM •
•
Sektor ekonomi Provinsi Jawa Timur didominasi oleh sektor UMKM, memberikan kontribusi hingga 54,98% terhadap PDRB setara Rp 600 T. Ini berarti lebih setengah gerak perekonomian Jawa Timur ditopang sektor UMKM.
• Perbankan syariah lebih Pro UMKM dengan prosentase rekening pembiayaan UMKM yang mencapai 83%.
Non UMKM 17%
Share Rekening UMKM UMKM 52%
UMKM 83%
Non UMKM 48%
Jumlah Rekening Pembiayaan UMKM –Syariah Spasial
6.738.896
Peringkat Jumlah UMKM -
Kota.SURABAYA
260.762
7
300,931
Kota MALANG
414.516
2
11,063
Kota KEDIRI
251.493
10
2,605
5,190
3,878
3,801
3,713
Kab.SIDOARJO
171.264
24
4,528
4,597
3,436
3,440
3,394
Kab.JEMBER
424.151
1
1,256
2,358
3,032
2,939
2,825
Kab/Kota JAWA TIMUR
Jumlah UMKM
2015 2013 327,290
2014
OKT
NOV
DES
434,528 394,647 393,05 398,29 2 7 411,131 376,223 375,06 380,43 6 2 5,702 4,932 4,817 5,024
Selaras dengan penyebaran kredit di Jawa Timur, jumlah nasabah pembiayaan UMKM secara spasial juga terkonsentrasi di 5 wilayah dengan pangsa keseluruhan mencapai 99,3%, meliputi Kota Surabaya (95,5%), Kota Malang (1,3%), Kota Kediri (0,9%), Kab. Sidoarjo (0,9%), dan Kabupaten Jember (0,7%).
PENYALURAN PEMBIAYAAN UMKM-SKALA Skala UMKM
Nominal Pembiayaan UMKM Konvensional % Syariah
Jumlah Rekening Konven % Syariah
%
%
MIKRO
Rp 21.925.951.522.509
22,37
Rp 1.362.750.465.626 22,96
1.328.877
85,61
386.182
96,96
KECIL
Rp 29.711.520.831.679
30,32
Rp 1.677.748.203.855 28,27
176.043
11,34
9.094
2,28
MENENGAH
Rp 46.356.515.840.934
47,31
Rp 2.893.824.411.817 48,76
47.408
3,05
3.021
0,76
Total
Rp 97.993.988.195.122
Skala UMKM MIKRO KECIL MENENGAH Total
Rp 5.934.323.081.298
1.552.328
398.297
Nilai per Rekening Konvensional Rp 114.946.241 Rp 431.106.049 Rp 1.501.054.835 Rp 2.047.107.126
% 5,62 21,06 73,33
Rp Rp Rp Rp
Syariah 24.379.049 328.659.938 2.551.236.346 2.904.275.333
% 0,84 11,32 87,84
PERAN BANK INDONESIA
VISI BANK INDONESIA VISI
Mencapai dan Memelihara Kestabilan Nilai Rupiah
Stabilitas Moneter
Sistem Pembayaran yang Efisien
Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan
Kredibel dan Terbaik di Regional
Stabilitas Sistem Keuangan
Nilai Strategis Inflasi Nilai Tukar
Monetary Policy Policy Mix
Macroprudential Fiscal Policy Financial Development
Core Function Advise Advise and Pilot Project
KOORDINASI
Amanah Gubernur Bank Indonesia, yang disampaikan pada Seminar Akhir Tahun Perbankan Syariah Bank Indonesia, Senin 16 Desember 2013 Beralihnya pengaturan dan pengawasan bank syariah ke OJK pada 31 Desember 2013 bukan berarti Bank Indonesia tidak lagi berperan dalam pengembangan industri keuangan syariah.Peranan Bank indonesia adalah sebagai berikut : 1. Melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial melalui pemantauan terhadap lembagalembaga maupun pasar keuangan dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan, termasuk lembaga dan pasar keuangan yang berdasarkan prinsip syariah 2. Melaksanakan kebijakan moneter berbasis syariah dalam menjaga stabilitas perekonomian 3. Dalam pengembangan keuangan syariah akan ditempuh melalui pengaturan terhadap pasar uang dan berbagai instrumen funding pengelolaan likuiditas lembaga keuangan, seperti transaksi repo antar bank berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, Bank Indonesia juga akan menyempurnakan Giro Wajib Minimum (GWM) syariah serta menerapkan secara bertahap instrumen likuiditas seperti Liquidity Coverage Ratio (LCR) untuk pengelolaan risiko likuiditas yang lebih baik. 4. Dalam rangka Islamic financial safety net dan Islamic financial stability, Bank Indonesia antara lain juga akan melakukan review terhadap konsep dan mekanisme Lender of Last Resort (LOLR) berbasis syariah, serta melaksanakan kajian berkala terhadap stabilitas sistem keuangan syariah 5. Bank Indonesia akan melakukan harmonisasi dan koordinasi kebijakan antar otoritas yang lebih erat serta meningkatkan sosialisasi & edukasi kepada stakeholders yang lebih terintegrasi, antara lain melalui implementasi Gerakan Ekonomi Syariah.
Bank Indonesia berperan sebagai katalisator dalam pembangunan ekonomi Islam di Indonesia
Sektor
Institusi
OJK
Objektif Golongan Pendapatan Menengah dan Tinggi
Konsumsi Kemenkeu
Policy Bank Dana Pensiun BAZNAS BWI
Golongan Pendapatan Rendah
Konsumsi
Ultimate Goal
Development’s Pillars
Vision
Kesejahteraan Rakyat Indonesia Perekonomian syariah yang Sehat, Efisien, dan Adil Initiator, Advisor dan Integrator Pengembangan Ekonomi Islam Indonesia
Human Capital and Market Empowerment
Regulatory and Supervisory
Supporting Infrastructure
Product and Market Development
Efficient Industrial Structure
Core Values
Keadilan | Keseimbangan | Akhlak Mulia | Profesionalisme | Maslahah | Kebebasan dan Tanggung Jawab
Base Development
Local Wisdom and Economic Characteristics
VISI DAN MISI PENGEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH BANK INDONESIA VISI Memiliki pasar keuangan Islam berbasis sektor riil dan mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan dan pengembangan pasar keuangan Islam global
MISI 1. Mencapai tingkat efisiensi industri yang lebih tinggi dan membuka peluang investasi yang lebih efisien melalui pendalaman pasar keuangan (uang) syariah 2. Mewujudkan kerangka asesmen sektor keuangan syariah yang handal dan regulasi pasar keuangan untuk memperkuat SSK 3. Meningkatkan kontribusi Keuangan syariah dalam program financial deepening
PRINSIP PENGEMBANGAN
STRATEGI PENGEMBANGAN
Meletakkan fondasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah
Membangun dan memperbesar peran ekonomi dan keuangan syariah
KEBIJAKAN BANK INDONESIA: PENDALAMAN PASAR KEUANGAN Monetary Stability Framework
Interest rate policy Exchange rate policy Capital flows management Market regulation and Instrument Macro prudential policy
Financial Market Deepening General Framework Institutions Regulation and standard Market infrastructure Market instrument Education and socialization
Financial System Stability Framework
Surveillance Macro prudential policies Financial market regulation Payment system regulations Macro prudential Policies
Monitoring financial system Identification of risks Measurement of risks Signal of risks Design and policy implementation Evaluation of effective policies
Payment Systeml Policies Payment system policy
ISLAMIC FINANCIAL MARKET DEEPENING
Monetary Policy Transmission Mechanism Monetary policy (with monetary instruments) will affect market liquidity and price of assets, exchange rate, interest rate, credit, company’s balance sheet, and expectations. These will influence domestic demand, output gap and finally inflation.
Monetary Operation Strategies Managing excess liquidity with monetary policy strategies to target the O/N money market (PUAB) interest rate Monetary Instruments
Financial Market Deepening Program Mini MRA, Swap hedging, hedging, MTD, NCD, CP, asset securitization, foreign exchange derivative market, financial inclusion
OMO: (i) injection and (ii) liquidity contractions: SBI, SDBI, SBIS, Term deposit, SBN, repo, foreign exchage intervention Standing facility: (i) injection and (ii) liquidity contractions: deposit facility and lending facility 43
POTENSI INDONESIA SEBAGAI PUSAT INDUSTRI SYARIAH GLOBAL FOOD FINANCE US$1.088 Billion US$1.354 Billion Global Expenditure Global Assets
Indonesia The Biggest Food Expenditure Globally (US$197 Billion)
Indonesia The Fifth Largest Financial Asset Globally & The Largest in East Asia (US$375 Billion)
CLOTHING TRAVEL MEDIA/RECREATION PHARMACEUTICAL COSMETICS US$224 Billion US$137 Billion US$151 Billion US$70 Billion US$26 Billion Global Expenditure Global Expenditure Global Expenditure Global Expenditure Global Expenditure
Indonesia The Third Largest Market in Muslim World & The Biggest Market in South East Asia (US$17 Billion)
Indonesian The Fifth Muslim Tourist Expenditure in Muslim World & the Largest Country in South East Asia (US$7.2 Billion)
GLOBAL ISLAMIC ECONOMY
Indonesian The Biggest Mobile Cellular Subscribers in Muslim Countries (US$8.13 Billion)
Indonesian The Third Biggest Pharmaceutical Expenditure in Muslim Countries (US$5 Billion)
Indonesian The Top Ten of The Largest Consumers in The World (US$1.1 Billion)
SEKIAN
LAMPIRAN
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN AKSELERASI EKONOMI SYARIAH JAWA TIMUR
Diskusi dengan Perwakilan Stakeholder (OJK KR 3, FAES, MES, ASBISINDO) di Kantor Perwakilan BI Jawa Timur dalam rangka Koordinasi PPAES 2015
48
Diskusi dengan Perwakilan 17 Pondok Pesantren di Kantor Perwakilan BI Jawa Timur
Diskusi dengan FAES dan FORDEIS di Kantor Perwakilan BI Jawa Timur 49
Edukasi Keuangan Syariah untuk Pengusaha Besar Edukasi Keuangan & Seminar “Ekonomi Syariah dalam Pengendalian Inflasi”
Edukasi Keuangan Syariah untuk Dai & Takmir Masjid Besar di Jatim
Edukasi Keuangan Syariah untuk Perbankan, Akademisi, KKMB dan Pemda
Liputan Penguatan Edukasi Keuangan Syariah untuk 17 Ponpes dan Ormas Islam
Lahirnya Forum Dai Ekonomi Islam dan “Gerakan Jumat Ekonomi Syariah”
Edukasi Keuangan Syariah untuk Pengusaha: Pembuktian inklusivitas ekonomi syariah, upaya linkage UMKM-UMB, dan edukasi komprehensif dalam mendukung peningkatan kesadaran dan komitmen stakeholder
53
Buku Modul Syariah
Edukasi
Keuangan
Buku Edukasi Keuangan Syariah
54
• Penyelenggaraan “Seminar Kebijakan Strategis Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Mengakselerasi Perkembangan Ekonomi Syariah” tanggal 27 Oktober 2015 (Pra ISEF). • Dalam seminar ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan akan membentuk Satuan Tugas Akselerasi Ekonomi Syariah (Satu Akses) dan rencana membentuk 3.500 koperasi syariah. 55
• Penyelenggaraan “Edukasi Keuangan Syariah untuk Pengusaha” tanggal 28 Oktober 2015. • Seminar ini diikuti oleh sekitar 100 peserta yang terdiri dari berbagai unsur seperti KADIN, HIPMI, Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI), Indonesian Islamic Business Forum (IIBF), serta berbagai pimpinan perusahaan besar yang menjadi kontak liaison BI Jatim.
56
• Penyelenggaraan “Seminar Potensi Wisata Berbasis Syariah” tanggal 29 Oktober 2015. • Seminar ini diikuti oleh sekitar 100 peserta yang terdiri dari berbagai unsur seperti ASITA (Association of the Indonesian Tours and Travel), Paguyuban Cak & Ning Surabaya, dll.
57
• Penyelenggaraan “Seminar Pengembangan Inkubator Bisnis Untuk Pesantren” tanggal 31 Oktober 2015. • Seminar ini dihadiri oleh 17 Pondok pesantren mitra strategis pengembangan ekonomi syariah, akademisi, dinas terkait (Dinas Koperasi & UMKM, dll).
58
• Penyelenggaraan “Seminar Pengembangan Inkubator Bisnis Untuk Pesantren” tanggal 31 Oktober 2015. • Seminar ini dihadiri oleh 17 Pondok pesantren mitra strategis pengembangan ekonomi syariah, akademisi, dinas terkait (Dinas Koperasi & UMKM, dll).
59
Penjajagan Potensi Implementasi LKD Pondok PesantrenPondok Bahrul Ulum Tambak Beras
Penjajagan & Implementasi LKD Pondok Al Mawaddah
Penjajagan Potensi Implementasi LKD Pondok PesantrenPondok Darussalam “Gontor”
60
Implementasi & Launching Elektronifikasi Ponpes Al Mawaddah Jawa Timur 61
