PERAN MKDKI DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM KESEHATAN. Oleh :

Sumartini Dewi, S.H., M.Hum. Peran MKDKI...

49

PERAN MKDKI DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM KESEHATAN Oleh : Sumartini Dewi, S.H., M.Hum. Dosen Fakultas Hukum Univeritas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang Abstract Many factors influence the increase of cases of alleged malpractice such as improvement of education level and increasing patient awareness of their rights. Indonesian Medical Disciplinary Honorary Council (MKDKI) formed by IMC to determine whether there is a mistake made doctors and dentists in the application of the disciplines of medicine and dentistry and sanctions. However, Article 66 paragraph 3 of Law No. 29 of 2004 states that complaints were made on MKDKI not remove the right of everyone to report suspected criminal offenses to the relevant authorities and/or sue the loss of civil courts, as well as article 67 Perkonsil No. 2 of 2011. The reduced level of complaints coming into MKDKI not indicative of declining offenses committed doctors but because the community is saturated to report it because there is no follow-up let alone produced a deterrent effect in preventing violations MKDKI doctor. Keywords : Role, MKDKI, Enforcement, Law, Health. Abstrak Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan kasus dugaan malpraktek diantaranya karena perbaikan tingkat pendidikan dan meningkatnya kesadaran pasien akan hak-haknya. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dibentuk oleh KKI untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi. Namun demikian pasal 66 ayat 3 UU No 29 Tahun 2004 menyatakan bahwa pengaduan yang dilakukan pada MKDKI tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan, demikian pula pasal 67 Perkonsil No. 2 Tahun 2011. Menurunnya tingkat pengaduan yang masuk ke MKDKI bukan indikasi menurunnya pelanggaran yang dilakukan dokter tetapi karena masyarakat jenuh untuk melaporkannya hal itu dikarenakan tidak adanya tindak lanjut apalagi efek jera yang dihasilkan MKDKI dalam mencegah pelanggaran dokter. Kata Kunci : Peran, MKDKI, Penegakan, Hukum, Kesehatan.

50


A. PENDAHULUAN

Konsil Kedokteran Indonesia (KKI),

1.

114

Latar Belakang Maraknya

diantaranya

dilakukan

oleh

pemberitaan

dokter umum, disusul dokter bedah

tentang dugaan kelalaian pelayanan

76 kasus, dokter obgyn (spesialis

medis dari waktu ke waktu kian

kandungan) 56 kasus dan dokter

menarik untuk disimak. Hal tersebut

anak 27 kasus. Kasus malpratik

diketahuidari banyaknya pengaduan

terbanyak

demi pengaduan kasus malpraktek

masyarakat mencapai 297 kasus,

yang diajukan oleh masyarakat atas

disusul kemudian tenaga kesehatan

profesi

11 kasus dan institusi 9 kasus.

dokter

yang

dianggap

merugikan hak-hak pasien. Banyak

Majelis

faktor

Kedokteran

yang

mempengaruhi

dilaporkan

oleh

Kehormatan

Disiplin

Indonesia

(MKDKI)

terjadinya peningkatan kasus dugaan

dibentuk

malpraktek salah satunya karena

menentukan ada tidaknya kesalahan

perbaikan tingkat pendidikan dan

yang dilakukan dokter dan dokter

meningkatnya kesadaran pasien akan

gigi dalam penerapan disiplin ilmu

hak-haknya. Pasien menjadi lebih

kedokteran dan kedokteran gigi dan

kritis

menetapkan sanksi.

mempertanyakan

tentang

oleh

KKI

1

untuk

Surat Edaran

penyakit, pemeriksaan, pengobatan

Petunjuk Rahasia dari Kejaksaan

serta tindakan yang akan dilakukan

Agung No. B006/R-3/I/1982 Jaksa

pada dirinya. Disamping itu ada

Agung, tanggal 19 Oktober 1982

faktor

tentang

lain

yaitu

adanya

“Perkara

Profesi

komersialisasi pelayanan kesehatan

Kedokteran” menyatakan bahwa agar

yang berefek pada peningkatan biaya

tidak meneruskan perkara sebelum

layanan medis dimana tentunya hal

konsultasi dengan pejabat Dinas

itu berimbas pada meningkatnya

Kesehatan setempat atau Departemen

pengharapan akan hasil dari suatu

Kesehatan

tindakan medis.

Demikian pula

Sejak

Indonesia.

dalam putusan

tahun 2006 hingga

2015 terdapat 317 kasus dugaan malpraktik

Republik

yang

dilaporkan

ke

1

Pasal 1 poin 14 UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran juncto Permenkes No. 150/ Menkes/Per/ I/ 2011 pasal 1 angka 2.

51


Mahkamah Konsitusi No. 4/PVV-V

Artinya

/2007

penyelesaian

yang

menyatakan

bahwa

bahwa,

ada

hukum

3

cara

yang

bisa

sengketa medik diselesaikan terlebih

dilakukan terkait dengan pelanggaran

dahulu melalui peradilan profesi. Hal

praktek

tersebut menegaskan bahwa semua

MKDKI, kedua pemeriksaan pidana,

sengketa medis yang ada harus

ketiga

diselesaikan

Sementara itu

melalui

peradilan

2

dokter

dijadikan

pelanggaran etik.

dalam

penyelesaian sengketa medik yang tunduk

pada

peradilan

profesi

2

UU

No.

menyatakan

hukum kesehatan.

Kehormatan Pasal 66

untuk

pelanggaran-

Padahal dalam pasal 55 ayat

sebagai perwujudan lex spesialis dari

Namun demikian

perdata.

ada juga lembaga

penyelesaian

hukum

melalui

penyelesaian

profesi. Aturan-aturan diatas dapat dasar

yaitu

Indonesia

29

Tahun

bahwa

Majelis

disiplin

Kedokteran

merupakan

lembaga

ayat 3 UU No. 29 Tahun 2004

otonom

menyatakan bahwa pengaduan yang

Indonesia,artinya

dilakukan

medik diselesaikan terlebih dahulu

pada

MKDKI

tidak

dari

2004

Konsil

semua

sengketa

menghilangkan hak setiap orang

oleh

untuk melaporkan dugaan tindak

khusus

pidana kepada pihak yang berwenang

umum.Disamping itu dalam ayat 3

dan/atau menggugat kerugian perdata

menyatakan

ke pengadilan, demikian pula pasal

Kehormatan

67 Perkonsil No. 2 Tahun 2011.3

Indonesia

dalam

menjalankan

tugasnya

bersifat

independen,

2

Nusye Kl Jayanti, 2009, Penyelesaian Hukum dalam Malpraktek Kedokteran, Pustaka Yustisia, Yokyakarta, hal. 110-111. 3 Pasal 67 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa setiap orang yang telah mengadu ke MKDKI/MKDK-P atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran, dapat melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berweang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan

MKDKI

Kedokteran

sebagai

peradilan

lewat

peradilan

bukan

maksudnya

bahwa Disiplin

Kedokteran

bahwa MKDKI dalam

menjalankan terpengaruh

Majelis

tugasnya oleh

tidak

siapapun

atau

lembaga apapun.

tanpa harus menunggu MKDKI/MKDK-P.

Keputusan

52


Selain permasalahan diatas

bila

keputusan MKDKI ternyata

ada potensi masalah yang dapat

menyatakan dokter

muncul berkaitan dengan rumusan

pada hal diwaktu yang sama pasien

pasal 66 ayat 1 UU No. 29 Tahun

juga membuat gugatan perdata atau

2004, dimana seorang dokter dapat

mengadukan dugaan tindak pidana,

memilih MKDKI sebagai alternatif

dan

penyelesaian kasus, pasal tersebut

pengadilanberbeda dengan MKDKI,

menyebutkan bahwa “setiap orang

tentu akan berdampak pada makin

yang

panjang

mengetahui

kepentingannya

tidak bersalah,

ternyata

dan

putusan

lamanya

proses

dirugikan oleh tindakan dokter atau

penyelesaian

dokter

implikasi selanjutnya adalah proses

gigi

praktek

dalam

menjalankan

kedokteran

dapat

sengketa

penegakan hukum

medik,

sebagai upaya

mengadukan secara tertulis kepada

perlindungan hukum kepada pasien

ketua Majelis Kehormatan Disiplin

akan semakin sulit

Kedokteran Indonesia (MKDKI)”.

Berdasarkan latar belakang diatas,

Dari

dapat

maka permasalahan dalam penulisan

tidak hanya pasien saja

ini adalah Bagaimana peran MKDKI

sebagai pihak yang dirugikan untuk

dalam melakukan penegakan hukum

mengadukan dokter yang diduga

kesehatan saat ini ?

rumusan

diartikan

melanggar

ini

maka

kepada pihak MKDKI,

namun seorang dokter lain atau pihak

B. PEMBAHASAN

lain diluar pelaku konflik dapat

1.

memilih

diwujudkan.

MKDKI sebagai orang

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)

yang mengetahui kasus tersebut. Seorang

pasien

dirugikan oleh tindakan dokter tentu saja lebih tertarik pada penyelesaian melalui jalur keperdataan atau pidana dari

pada

ke

MKDKI

Praktek kedokteran

yang

karena

faktanya esprit de corps di kalangan dokter sangat kuat. Demikian pula

penting

peranannya

meningkatkan

derajat

sangat untuk

kesehatan

bangsa Indonesia, dengan demikian dokter

mempunyai

kedudukan praktek

peran

yang strategis

kedokteran.

dan dalam

Masyarakat


(pasien) senantiasa mempercayakan

Penegakan

diri dan hidupnya kepada dokter

untuk penegakan aturan-aturan atau

berkaitan dengan masalah kesehatan

penerapan

mereka, sehingga dokter dituntut

pelaksanaan

untuk memberikan pelayanan yang

yang harus diikuti oleh dokter dan

profesional.

yang

dokter gigi. Penegakan disiplin ini

professional adalah pelayanan yang

berkaitan erat dengan standar disiplin

diberikan dengan tingkat kecakapan

seperti yang diatur dalam pasal 24

yang tinggi, hati-hati, teliti, penuh

UU No. 36 Tahun 2009 tentang

kepedulian dan etis.Tindakan dan

Kesehatan

perilaku professional

kesehatan

conduct)

Pelayanan

sebagai

(professional dasar

utama

disiplin

53

dimaksudkan

keilmuan

dalam

pelayanan

kesehatan

yaitu

bahwa

dalam

profesinya

tenaga

menjalankan

harus

memenuhi

dokter/dokter gigi dalam melakukan

ketentuan kode etik, standart profesi,

praktek

hak pengguna pelayanan kesehatan,

kedokterannya,

maka

professional conductharus dipatuhi

standar

dan ditaati.

prosedur

Upaya

dan

standar

operasional,

dimana

dan

ketentuan mengenai kode etik dan

conduct

standar profesi diatur oleh organisasi

Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)

profesinya sedangkan mengenai hak

membentuk

pengguna

menegakan

menjaga

pelaynan

professional

lembaga

Majelis

Kehormatan

Disiplin

Indonesia

(MKDKI)4.

fungsi

MKDKI

Kedokteran

adalah

Adapun untuk

menegakan disiplin kedokteran dan kedokteran

gigi

dalam

penyelenggaraan praktek kedokteran.

standar

pelayanan pelayanan

kesehatan, dan

standar

prosedur operasional diatur oleh peraturan menteri. Tugas menerima

MKDKI

pengaduan,

adalah memeriksa

dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang

4

Pasal 55 Undang Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran bahwa untuk menegakan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktek kedokteran, dibentuk Majelis Kedokteran Indonesia (MKDKI).

diajukan,

disamping

itu

juga

menyusun pedoman dan tata cara penanganan

kasus

pelanggaran

disiplin dokter atau dokter gigi.

54


Berkaitan

tugasnya

MKDKI

mempunyai wewenang :

k. Mengadakan penyuluhan

a. Menerima

pengaduan

sosialisasi dan

diseminasi

tentang MKDKI dan MKDKI-P

pelanggaran disiplin dokter dan

mencatat

dokter gigi.

mendokumentasikan pengaduan,

b. Menetapkan

jenis

pelanggaran

pengaduan

disiplin

atau

proses

pemeriksaan,

dan

keputusan MKDKI.

pelanggaran etika atau bukan keduanya.

dan

MKDKI berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia, dan

c. Memeriksa

pengaduan

merupakan lembaga otonom yang


dibentuk oleh Konsil Kedokteran

dokter gigi.

Indonesia,

d. Memutuskan

ada

sehingga

MKDKI

tidaknya

bertanggung

jawab

secara

pelanggaran disiplin dokter atau

administratif

kepada

Konsil

dokter gigi.

Kedokteran

Indonesia.

Sebagai

e. Menentukan

sanksi

terhadap

lembaga yang otonom maka dalam


melaksanakan

tugasnya

tersebut

dokter gigi.

MKDKI bersifat independen artinya

f. Melaksanakan putusan MKDKI.

dalam

menjalankan

g. Menyususn tata cara penanganan

MKDKI

tidak

terpengaruh

kasus pelanggaran disiplin dokter

siapapun

atau

lembaga

dan dokter gigi.

Anggota MKDKI ditetapkan oleh

h. Menyusun

buku

pedomanan

MKDKI dan MKDKI-P. i. Membina,

tugasnya oleh

apapun.

Menteri atas usul organisasi profesi, dimana masa bakti keanggotaannya

mengkoordinasikan

adalah 5 tahun dan dapat diangkat

dan pengawasi pelaksanaan tugas

kembali untuk 1 (satu) kali masa

MKDKI-P.

jabatan. Selanjutnya jumlah anggota

j. Membuat

dan

pertimbangan

memberikan

MKDKI 9 (sembilan) orang

terdiri

usulan

atas 3 (tiga) orang dokter dan 3 (tiga)

pembentukan MKDKI-P kepada

orang dokter gigi dari organisasi

konsil Kedokteran Indonesia.

profesi

masing-masing,

seorang


55

dokter dan dokter gigi mewakili

berdasarkan putusan pengadilan yang

asosiasi rumah sakit dan 3 (tiga)

telah memperoleh kekuatan hukum

orang

Pimpinan

tetap. Pemberhentian itu diusulkan

MKDKI terdiri atas seorang ketua,

kepada Menteri melalui Ketua KKI.

seorang wakil ketua dan seorang

Kemudian untuk pelaksanaan tugas-

sekretaris.

tugas MKDKI dibebankan kepada

sajana

hukum.

Adapun

syarat

untuk

menjadi anggota MKDKI adalah : a.

anggaran

warga Negara Republik Indonesia, b.

Indonesia.

Konsil

Kedokteran

sehat jasmani dan rohani; c. bertakwa

Selanjutnya dalam pasal 1

kepada Tuhan Yang Maha Esa dan

poin 1 Perkonsil No 2Tahun 2011

beraklak

berkelakuan

menyatakan bahwa pengadu adalah

baik;e. berusia paling rendah 40

setiap orang atau korporasi yang

(empat puluh) tahun dan paling

mengetahui (menyaksikan dan/atau

tinggi 65 (enam puluh lima) tahun

memiliki kewenangan dengan alat

pada saat diangkat;f. bagi dokter atau

bukti) adanya dugaan pelanggaran

dokter gigi pernah melakukan praktik

disiplin dokter atau dokter gigi dalam

kedokteran

menjalankan

mulia;

d.

paling

sedikit

10

praktek

kedokteran

(sepuluh) tahun dan memiliki surat

dan/atau kepentingannya

tanda regristasi dokter atau surat

atas tindakan dokter atau dokter gigi

tanda registrasi dokter gigi.

dalam

Anggota MKDKI berhenti

menjalankan

kedokteran.

Pengaduan

dirugikan

praktik tersebut

atau diberhentikan karena berakhir

berisi identitas pengadu dan pasien,

masa jabatannya sebagai anggota,

nama dan alamat tempat praktek

mengundurkan diri atas permintaan

dokter atau dokter gigi, kapan waktu

sendiri, meninggal dunia, bertempat

tindakan

tinggal tetap diluar wilayah RI, tidak

pengaduan, alat bukti bila ada serta

melakukan tugas selama 45 (empat

pernyataan

puluh lima) hari kerja dalam waktu 1

pengaduannya.

(satu) tahun secara kumulatif tanpa

dilakukan,

tentang

Peristiwa

yang

alasan

kebenaran

diadukan

alasan yang sah atau dipidana kerena

terjadi setelah diundangkannya UU

melakukan tindak pidana kejahatan

No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik


56

Kedokteran pada tanggal 6 oktober

(tertulis) yang dibuat oleh penguasa,

2004,

diadukan

dan ketiga hukum diartikan sebagai

tersebut tidak dimaksudkan untuk

hak. Hukum dalam arti yang kedua

penyelesaian

atas

ganti

inilah yang lazimnya disebut sebagai

rugi.Sidang

MKDKI

dilakukan

hukum objektif yaitu yang berupa

sedangkan

rangkaian peraturan yang mengatur

dilakukan

tentang

peristiwa

secara

yang

tuntutan

tertutup,

pembacaan

keputusan

macam-macam

perbuatan

secara terbuka. Keputusan sidang

yang boleh dilakukan dan dilarang,

MKDKI merupakan keputusan yang

siapa yang melakukan serta sanksi

mengikat

apa yang dijatuhkan atas pelanggaran

Konsil

Kedokteran

tersebut.5

Indonesia, dokter atau dokter gigi

peraturan

yang diadukan, pengadu, departemen

hukum merupakan suatu proses yang

kesehatan,

kesehatan

cukup panjang dan multidimensi

kabupaten/kota serta instansi terkait.

karena melibatkan banyak unsur

Selanjutnya sanksi yang diberikan

seperti manusia, sosial budaya politik

MKDKI dapat berupa : a. pemberian

dan ekonomi dan masih banyak lagi.6

peringatan tertulis;b. rekomendasi

Seperti kita ketahui bahwa hukum

pencabutan Surat Tanda Registrasi

modern sangat instrumental sifatnya

(STR) atau Surat Izin Praktik (SIP);

dan mengandung nilai serta tujuan

c. kewajiban mengikuti pendidikan

yang sama sekali baru sehingga

atau

sering

dinas

pelatihan.

Rekomendasi

tidak

Penegakan

seiring

dengan

pencabutan STR maupun SIP dapat

perkembangan

bersifat sementara selama-lamanya 1

Dimana masyarakat selalu terdapat

( satu ) tahun, atau pencabutan tetap.

seperangkat

2.

Penegakan Hukum Kesehatan Ilmu

pengetahuan

hukum

dapat diartikan dalam 3 (tiga) hal yaitu, pertama hukum dalam arti adil (keadilan); kedua hukum diartikan sebagai

undang-undang

dan/atau

peraturan mengenai tingkah laku

5

masyarakatnya.

nilai-nilai

yang

Hermien Hadiati Koerwadji, 1992, Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik, Citra Aditya, Bandung, hal. 78. 6 Esmi Warasih, Penegakan Hukum dan Permasalahannya, Makalah yang disampaikan dalam pertemuan dosen pengajar/peminat sosiologi hukum se-Jawa Tengah dan DIY Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus kerjasama dengan Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, pada 24-26 November 1995.

57


mencerminkan masyarakat berbeda

perkembangan

saat

dengan

itu

yang amat

yang

bekerja

mematoki tingkah laku harus ditulis

yang

dengan jelas dan dapat dipahami

oleh

pembentuk

dengan penuh kepastian. Sehingga

perundang-undangan.

Pengaruh

dikehendaki

nilai-nilai

yang

nilai-nilai

kaidah-kaidah

terdapat

ketaatan

atau

ketidak

taatan

dalam

warganegara kepada hukum itu dapat

lingkungan para pelaksananyapun

disidik dan dilihat dengan mudah.

sangat bervariasi, sehingga yang

Kedua petugas yang menerapkan

terjadi bukanlah pencapaian tujuan

peraturan

harus

yang semula telah ditetapkan, namun

tugasnya

dengan

yang sering terjadi adalah terjadinya

mengumumkan secara luas. Ketiga

pergantian tujuan. Oleh karena itu

fasilitas yang ada diharapkan akan

berjalannya

dapat

hukum

terdapat

mendukung

menunaikan baik

dan

pelaksanaan

perbedaan antara satu tempat dengan

hukum. Empat warga masyarakat

tempat lain.

yang

Proses

untuk

mewujudkan

menjadi

tersebut,

sasaran

dengan

peraturan

perkataan

lain

tujuan hukum selain sumber daya

seorang pemegang peran itu akan

dan

bertindak sesuai dengan peraturan-

sikap,

persyaratan

masih lain

dibutuhkan

yaitu

faktor

peraturan

yang

berlaku

bagi

komunikasi 7, disini para pelaksana

aktivitasnya, tergantung pada tiga

hukum

memiliki

variabel, yaitu apakah normanya

kemampuan untuk melaksanakan,

telah disampaikan, apakah normanya

tetapi mereka juga harus mempunyai

serasi dengan tujuan yang telah

pengetahuan atau pemahaman akan

ditetapkan bagi posisi itu dan apakah

substansi yang hendak dilaksanakan.

si pemegang peran digerakkan oleh

Agar suatu peraturan dapat berfungsi

motivasi yang menyimpang.

bukan

hanya

hendaknya dikembalikan pada 4

Selanjutnya perilaku manusia

faktor yaitu : pertama peraturan itu

dalam masyarakat diharapkan dapat

sendiri, artinya undang-undang harus

memenuhi aturan-aturan apabila : 1.

direncanakan

Makna serta isi peraturan harus

7

Ibid.

dengan

baik

yaitu

mudah dipahami; 2. Isi peraturan

58


hukum itu harus diketahui oleh

tersebut yang dilakukan oleh profesi

masyarakat luas;3. Adanya kesadaran

dokter ini dapat dilakukan tindakan

para

untuk

atau dengan kata lain dilakukan

usaha

penegakan hukum.

aparat

melibatkan

pelaksana diri

menanamkan

dalam

isi

peraturan;

4.

Menurut

Soekanto

Adanya partisipasi warga masyarakat

sebagaimana dikutip Soerjono8 inti

didalam proses menanamkan isi atau

penegakan hukum adalah keserasian

maksna peraturan; 5. Mekanisme

hubungan antara nilai-nilai yang

penyelesaian

terjabarkan

sengketa

hendaknya

dalam

kaidah-kaidah

mudah dimasuki dan dilakukan oleh

yang mantap dan berwujud dengan

warga masyarakat dan harus efektif;

perilaku

6. Warga masyarakat hendaknya

penjabaran nilai tahap akhir untuk

beranggapan

itu

hidup.Lebih lanjut dikatakan bahwa

mempunyai daya berlaku efektif; 7.

penegakan hukum bukanlah semata-

Agar

peraturan

peraturan

menjalankan

sebagai

rangkaian

itu

dapat

mata berarti pelaksanaan perundang-

fungsinya,

maka

undangan

saja,

meskipun

persyaratan seperti personal, dana,

kenyataannya

resouces dan sebagainya hendaknya

kecenderungannya adalah demikian.

dilengkapi.

Selanjutnya

Dokter profesi

sebagai

sebuah

memiliki tanggung jawab

di

pada

Indonesia Rahardjo9

Satjipto

menjelaskan bahwa hakekat dari penegakan

hukum

adalah

suatu

profesi atas pelayanan medisnya.

proses untuk mewujudkan keinginan-

Tanggung jawab profesi kedokteran

keinginan

ini dapat dibedakan dalam tanggung

menjadi

jawab etis dan tanggung jawab

keinginan hukum adalah pikiran-

hukum.Tanggung

pikiran badan pembentuk undang-

jawab

hukum

atau

ide-ide

kenyataan.

hukum

Keinginan-

dapat dibedakan dalam tanggung jawab hukum administrasi, tanggung jawab hukum perdata dan tanggung jawab

hukum

pidana.

Terhadap

pelanggaran-pelanggaran

hukum

8

Soerjono Soekanto, 1986, FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Rajawali, Jakarta, hal. 3. 9 Satjipto Rahardjo, tt, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru , Bandung, hal. 15, 24-29.

59


undang yang berupa ide atau konsep-

medik. Penegakan hukum kedokteran

konsep tentang keadilan, kepastian

bukan hanya persoalan hitam putih,

hukum dan kemanfaatan sosial yang

secara konsepsi hukum terkait soal

dirumuskan dalam peraturan hukum

benar atau salah seorang dokter

itu.

menjalankan Suharto yang dikutip oleh R

profesinya

melakukan

dalam praktik

Abdussalam10 menyebutkan bahwa

kedokteran.Aturan

penegakan

suatu

oleh Pemerintah dan DPR, seperti

rangkaian kegiatan yang dilakukan

contohnya UU/PP/Kepres dll. Aturan

aparat penegak hukum baik tindakan

perundang-undangan

pencegahan

untuk

hukum

adalah

dibuat

dimaksudkan

maupun

penindakan

menerapkan

ketentuan-

manusia pada umumnya. Dalam

ketentuan hukum yang berlaku guna

aturan hukum, jika bersalah maka

menciptakan suasana aman, damai

seseorang atau korporasi akan diberi

dan tertib demi kepastian hukum

sanksi, bisa berupa sanksi pidana

dalam masyarakat.

seperti hukuman mati, hukuman

dalam

Selanjutnya

mengatur

hukum

norma

perilaku

makna

kurungan, penjara atau denda, serta

dalam

sanksi perdata berupa ganti rugi dan

penangganan kasus kelalaian medis

sanksi administrasi antara lain dapat

dimaksudkan

berupa teguran atau pencabut ijin.

penegakan

hukum

sebagai

mendayagunakan memfungsikan perangkat

upaya atau

instrument

hukum,

baik

atau

pidana,

dalam

rangka

melindungi masyarakat khususnya pasien dari tindakan kesengajaan ataupun

kelalaian

dokter

Peran MKDKI Dalam Penegakan Hukum Kesehatan Saat Ini

hukum

administrasi, hukum perdata maupun hukum

3.

dalam

melakukan tindakan atau pelayanan

Pasal 29 UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian

dalam

menjalankan

profesinya, maka kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Namun demikian

10

R Abdussalam, 1997, Penegakan Hukum di Lapangan Oleh Polri, Gagas Mitracatur Gemilang, hal. 18.

dalam penjelasan pasal tersebut tidak

60


dijelaskan ke badan mana mediasi

penerapan

tersebut akan diselesaikan. MKDKI

pelayanan

dokter.

ini bukan lembaga mediasi dalam

khusus

penerapan

konteks

mediasi

kedokteran

diartikan

sebagai

sengketa

medis,

kepatuhan

menerapkan

kaidah-

penyelesaian tetapi

sebagai

dalam

pelaksanaan Secara

lebih disiplin

lembaga negara yang berwenang

kaidah

untuk 1). menentukan ada atau

(asuhan medis) yang mencakup:

tidaknya kesalahan yang dilakukan

penegakan

dokter/ dokter gigi dalam penerapan

pengobatan (treatment), menetapkan

disiplin ilmu kedokteran/kedokteran

prognosis, dengan standart indikator

gigi dan 2). menerapkan sanksi bagi

standar kompetensi, standar perilaku

dokter/dokter gigi yang dinyatakan

etis, standar asuhan medis, dan

bersalah.

11

diagnosis,

klinis

tindakan

standar klinis.

Pelanggaran diartikan terhadap

penatalaksanaan

sebagai

disiplin

Dokter/dokter gigi dianggap

pelanggaran

melanggar disiplin kedokteran bila :

aturan-aturan

dan/atau

melakukan praktek dengan tidak

ketentuan dalam penerapan disiplin

kompeten; tidak melakukan tugas

ilmu kedokteran/kedokteran gigi.12

dan tangung jawab profesionalnya

Memang

dengan baik (dalam hal ini tidak

undang-undang

praktek

kedokteran tidak mengatur definisi

mencapai

dari

dokter

praktek kedokteran); dan berperilaku

namun dari penjelasan pasal 55 ayat

tercela yang merusak martabat dan

1 UU No 29 Tahun 2004 itu bisa

kehormatan profesinya.

pelanggaran

disiplin

diambil sebuah pengertian bahwa

standar-standar

Selanjutnya

hal-hal

yang

pelanggaran disiplin dokter adalah

termasuk

tindakan dokter yang melanggar

kedokteran/kedokteran gigi adalah

aturan-aturan

ketidakjujuran

dan/atau

ketentuan

pelanggaran

dalam

dalam

disiplin

berpraktek,

berpraktik dengan ketidakmampuan 11

Eka Julianta Wahjoepramono, 2012, Konsekwensi Hukum Dalam Profesi Medik, Karya Putra Darwati, Bandung, hal. 301-302. 12 Penjelasan Pasal 55 ayat 1 UU No. 29 Tahun 2004.

fisik dan mental, membuat laporan medis yang tidak benar, memberikan “jaminan

kesembuhan”

kepada

61


pasien, menolak menangani pasien

tertulis,

tanpa alasan yang layak, memberikan

STR atau SIP dan/atau kewajiban

tindakan medis tanpa persetujuan

mengikuti pendidikan atau pelatihan

pasien/keluarga,

melakukan

di institusi pendidikan kedokteran

pelecehan seksual, menelantarkan

atau kedokteran gigi. Pemberian

pasien

sanksi

pada

saat

membutuhkan

penanganan

rekomendasi

disiplin

pencabutan

tersebut

sebagai

segera,

penegakan hukum dalam praktek

menginstruksikan atau melakukan

kedokteran. Adapun tahap penegakan

pemeriksaan

tersebut

tambahan/pengobatan

meliputi

:

tahap

yang berlebihan, bekerja tidak sesuai

investigational

standar

dan

investigasi), yaitu adanya pengaduan

sebagainya. Dalam pasal 66 UU No

(admission) yang masuk kemudian

29 Tahun 2004 menyatakan bahwa

diverifikasi, dimana pada tahap ini

setiap orang yang mengetahui atau

dibentuk Majelis Pemeriksa Awal

kepentingannya

(MPA)

asuhan

medis

dirugikan

atas

yang

tindakan dokter atau dokter gigi

pemeriksaan

dalam

investigasi

menjalankan

praktik

stage

1,

akan awal

masuk

tertulis

adanyaadjudicatory

Ketua

MKDKI,

melakukan

dengan

cara

(inquiry). Selanjutnya

kedokteran dapat mengadukan secara kepada

(tahap

pada

tahap

2

yaitu stage

meskipun pengaduan tersebut tidak

(pemeriksaan dan keputusan) dengan

menghilangkan

untuk

cara melakukan pemeriksaan disiplin

melaporkan adanya dugaan tindak

yang dilakukan oleh MPD pada

pidana kepada pihak berwenang

tahap ini dilakukan

dan/atau menggugat kerugian perdata

pembuktian dimana selanjutnya akan

di pengadilan.

dilakukan pengambilan keputusan

hak

Apabila dokter atau dokter

pembuktian-

berdasarkan hasil pemeriksaan dan

gigi yang diadukan tersebut terbukti

pembuktian

bahwa

telah

terjadi

telah melakukan pelanggaran disiplin

pelanggaran

atau

tidak.

Yang

maka sesuai dengan UU Praktik

kemudian

kedokteran diberikan sanksi disiplin

dispositional stage

yang berupa pemberian peringatan

keputusan) sebagai tahap 3 yang

dilanjutkan

dengan

(penyampaian

62


berisi

pembacaan

keputusan,

Selanjutnya keputusan yang

pengajuan keberatan teradu (jika ada)

diberikan oleh MKDKI yang bersifat

serta penyampaian keputusan kepada

final

pihak terkait.

keputusan yang dijatuhkan kepada

Berikut penanganan kedokteran Majelis

ini

adalah

pelanggaran

alur

dan

mengikat,

maka dokter teradu,

terhadap

maka dokter

disiplin

teradu tersebut dapat mengajukan

yang dilakukan oleh

keberatan atas putusan itu kepada

Kehormatan

Disiplin

Ketua

MKDKI

dalam

waktu

Kedokteran Indonesia :

selambat-lambatnya 30 hari sejak

Gambar. 1 Penanganan Pelanggaran Disiplin Kedokteran (Tahap MPA)

dibacakan

atau

keputusan

tersebut

mengajukan

bukti

diterimanya dengan baru

yang

mendukung kebenarannya. Seperti kita ketahui bahwa pada saat ini tingkat dugaan pelanggaran dokter masih

sangat

tinggi,

namun

masyarakat tidak mengetahui jalur yang

akan

mendapatkan

ditempuh masalah

bila

kesehatan.

Menurunnya tingkat pengaduan yang masuk ke MKDKI bukan indikasi menurunnya Gambar. 2 Penanganan Pelanggaran Disiplin Kedokteran (Tahap MPD)

dilakukan masyarakat

pelanggaran dokter

tetapi

jenuh

yang karena untuk

melaporkannya hal itu dikarenakan tidak adanya tindak lanjut apalagi efek jera yang dihasilkan MKDKI dalam mencegah pelanggaran dokter, hal ini tentunya akan berdampak buruk pada pembangunan kesehatan.


C. PENUTUP 1.

63

DAFTAR PUSTAKA

Kesimpulan

Buku

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

Indonesia

(MKDKI)

adalah lembaga penyelesaian disiplin kedokteran.

MKDKI

lembaga mediasi mediasi

ini

bukan

dalam

penyelesaian

konteks sengketa

Ari Yunanto, 2010, Hukum Pidana Malpraktek medik, Andi, Yogyakarta. Anny Isfandyarie, 2005, Malpraktek dan Resiko medik dalam Kajian Hukum Pidana, Prestasi Pustaka, Jakarta.

medis, tetapi sebagai lembaga negara yang berwenang menentukan ada atau

tidaknya

kesalahan

yang

dilakukan dokter/ dokter gigi dalam penerapan

disiplin

ilmu

kedokteran/kedokteran menerapkan

gigi

sanksi

dan bagi

dokter/dokter gigi yang dinyatakan bersalah, meskipun Pasal 29 UU no 36 Tahun 2009 mengamanatkan tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian profesinya,

dalam harus

menjalankan diselesaikan

terlebih dahulu melalui mediasi. Namun pembentukan MKDKI masih jauh

dari

sehingga

harapan

Crisdiono M Achadiat, 2007, Dinamika dan Etika Kedokteran Dalam Tantangan Zaman, Buku Kedokteran ECG, Jakarta.

masyarakat,

perlu ada pembaharuan

peran MKDKI dalam penegakan

D

Veronika Komalawati,1999, Hukum dan Etika Dalam Praktek Kedokteran, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Darmono, tt, Peningkatan Kualitas Layanan Hubungan Dokter Pasien Dan Pencegahan timbulnya Malpraktek, Dalam CDP (Continuing Profesional Development : Pencegahan dan Penanganan Kasus Dugaan malpraktek), Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Eka Julianta Wahjoepramono, 2012, Konsekwensi Hukum Dalam Profesi Medik, Karya Putra Darwati, Bandung.

disiplin kedokteran sebagai bagian dari hukum kesehatan lebih optimal sehingga

dapat

memberikan

perlindungan kepada pasien.

Hermien Hadiati Koerwadji, 1992, Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik, Citra Aditya Bakti, Bandung.


R.

Abdussalam,1997,Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri, Gagas Mitracatur Gemilang.

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. ______________, tt, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung. Soerjono Soekanto,1986, FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta. Syahrul Machmud, 2008, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek, Mandar Maju, Bandung. Sumber Hukum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan No. 150/MENKES/PER/I/2011 tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Disipliin Kedokteran Indonesia. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No. 18/KKI/KEP/IX/2006 tentang Buku Penyelenggaraan

Praktik Kedokteran Baik di Indonesia.

64

Yang

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan pelanggaran Disipliin Dokter dan Dokter Gigi. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disipliin Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disipliin Kedokteran di Tingkat Provinsi. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi.

PERAN MKDKI DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM KESEHATAN. Oleh :

Recommend Documents