PERAN BPKP DALAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

PERAN BPKP DALAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

DR. BINSAR H. SIMANJUNTAK, AK., MBA DEPUTI KEPALA BPKP BIDANG PIP BIDANG POLHUKAM PMK

Click to edit Master title style VISI PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015-2019

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong" Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu: 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2

Click to edit Master title style 9 AGENDA PRIORITAS - NAWACITA 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN 2. Membangun tata kelola demokratis dan terpercaya

Pemerintahan

segenap

yg bersih, efektif,

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerahdaerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan 4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5. Meningkatkan Indonesia

kualitas

hidup

manusia

dan

masyarakat

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik 8. Melakukan revolusi karakter bangsa 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial 3

Click to edit Master title style STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA 1) 2)

3)

Membangun untuk manusia dan masyarakat; Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan; Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

3 DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

Pendidikan Kesehatan Perumahan Mental / Karakter

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

Kedaulatan Pangan

Antarkelompok Pendapatan Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur

Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata dan Industri

KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum

Keamanan dan Ketertiban

Politik & Demokrasi

Tata Kelola & RB

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA 4

Visi dan Misi Kemenristekdikti 2015-2019 Click to edit Master title style VISI KEMENRISTEK & DIKTI 2015-2019

Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa

MISI KEMENRISTEK & DIKTI 2015-2019

1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu Pendidikan Tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas 2. Meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi 5

Click to edit Master title style TATA KELOLA DI LINGKUNGAN KEMENRISTEKDIKTI TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH PERGURUAN TINGGI NEGERI KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI KOPERTIS WILAYAH

PERGURUAN TINGGI SWASTA

6

Click to edit Master title style ARAHAN MENTERI RISTEK DIKTI  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 diarahkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK.  Presiden telah menetapkan kebijakan nasional pembangunan yang dirumuskan dalam sembilan agenda prioritas, yang disebut sebagai NAWA CITA, dimana salah satu dari agenda prioritas ke-6 adalah “Meningkatkan Kapasitas Inovasi dan Teknologi”  Ada 3 sasaran dalam peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi di atas, yakni: Meningkatnya dukungan bagi kegiatan iptek termasuk penyediaan SDM, sarana prasarana, kelembagaan, dan jaringan, serta terbangunnya 100 (seratus) Taman Sains dan Teknologi (STP) 7

Click to edit Master title style

KINERJA KEMENRISTEKDIKTI

8


PERAN INTERNAL AUDIT

“Internal auditing is an independent, independent objective assurance and consulting activity activity designed to consulting to add add value value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk risk management, management governance processes.” The Institute of Internal control, control and governance Auditors (IIA), Oktober 2012

audit internal bertujuan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya, melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses governance

9

Click to edit Master titleDEFINISI style SPIP

(PP 60 TAHUN 2008) Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan

yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1) SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2) 10


UNSUR SPIP

(PP 60/ 2008)

11


Ps. 4

Ps. 13

Ps. 18

Ps. 41

Ps. 43

12

KONDISI YANG DIHARAPKAN


Dipertegas dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara

13


EVOLUSI PERAN AUDITOR INTERNAL

Watchdog

Jangka Pendek

Consultant

Catalyst

Jangka Menengah

Jangka Panjang 14

PARADIGMA AUDIT INTERN Click toPERBANDINGAN edit Master title style URAIAN

PARADIGMA LAMA

PARADIGMA BARU

PERAN

Watchdog

Konsultan & Katalis

Fokus pada

Pengeluaran dan pertanggungjawaban biaya

Proses perbaikan, inovasi dan efisiensi

Pendekatan

Detektif (mendeteksi masalah)

Preventif (mencegah masalah)

Sikap

Bertindak seperti Polisi

Sebagai mitra /pelanggan

Ketaatan/ Kepatuhan

Terhadap semua kebijakan

Hanya kebijakan yang relevan

Fokus

Kelemahan /penyimpangan

Penyelesaian yang konstruktif

Komunikasi dengan Manajemen

Terbatas

Reguler

Jenis Audit

Financial/compliance audit

Financial, compliance, operational audit.

Jenjang Karir

Sempit (hanya auditor)

Berkembang luas (dapat berkir di bagian/ fungsi lain) 15


1

2

3

Assurance Activities

Anti Corruption Activities

Consulting Activities

16


17

TINGKATAN Click to edit Master title styleOUTCOME

IA-CM

APIP menjadi agen perubahan LEVEL 5

Optimizing

APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern APIP mampu menilai efisiensi,efektivitas ekonomis suatu kegiatan dan mampu membe kan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern

APIP mampu memberikan keyakinan yang memadai proses sesuai dengan peraturan,mampu mendeteksi terjadinya korupsi

APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi

LEVEL 4 Managed

LEVEL 3 Integrated

LEVEL 2 Infrastructure

PASAL 11 pp 60 TAHUN 2008

LEVEL 1 Initial 18

Pusat Pembinaan Auditor

18


KONDISI APIP

APIP secara nasional 19

Click toARAHAN edit MasterPRESIDEN title style PADA RAKORNAS

PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH "Sebelum ke sini, saya diberi laporan dari Kepala BPKP. Dari internal audit yang dilakukan oleh BPKP didapatkan hasil bahwa di Level I ada 85 persen, Level II 14 persen, dan Level III baru 1 persen," ujar Jokowi dalam pidato sambutannya di Aula Gandhi BPKP Pusat, Jakarta Timur, Rabu (13/5). "Oleh sebab itu, saya berikan target kepada Kepala BPKP agar dalam lima tahun ke depan mengenai hasil ini bisa diubah, dibalik. Mestinya Level III 85 persen, Level I yang 1 persen”

20

Click to edit Master title style FOKUS PENGAWASAN BPKP TAHUN 2016 PP No 60/2008 tentang SPIP Perpres No 192/2014 tentang BPKP Inpres No 1/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

1

Pengawalan Akuntabilitas Pembangunan Nasional

2

Peningkatan Ruang Fiskal

3

Pengamanan Aset Negara

4

Peningkatan Tata Kelola (Governance System) 21


PENGAWALAN PROGRAM STRATEGIS PEMERINTAH

MONITORING PROGRAM STRATEGIS NASIONAL KSP - POSISI B06, B09 DAN B12 • BEASISWA BIDIK MISI DAN AFIRMASI PENDIDIKAN • BIAYA OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN) PENELITIAN • SCIENCE TECHNOPARK • RISET PROTOTYPE INDUSTRI PENGAWASAN AKSESIBILITAS PENDIDIKAN TINGGI •EVALUASI PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN) •EVALUASI PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN TINGGI PENGAWALAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL •REVIU PENGADAAN PRA DIPA

22


PENINGKATAN RUANG FISKAL REVIU TAMBAHAN ANGGARAN KEMRISTEKDIKTI •REVIU TAMBAHAN ANGGARAN K/L /OPTIMALISASI ANGGARAN

VERIFIKASI TUNGGAKAN ANGGARAN •VERIFIKASI TUNGGAKAN/TAGIHAN BEASISWA PPA/BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PENDAMPINGAN PTN (PERWAKILAN BPKP) •PENGELOLAAN BLU •REVIU LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA •REVIU/VERIFIKASI TAGIHAN PEMBAYARAN KONTRAK

23


PENGAMANAN ASET NEGARA PENDAMPINGAN TINDAK LANJUT BPK RI ATAS PERMASALAHAN ASET DI KEMRISTEKDIKTI • PENDAMPINGAN ATAS PELAKSANAAN KERJASAMA PEMANFAATAN ASET UNIVERSITAS INDONESIA PENDAMPINGAN PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN KEMRISTEKDIKTI • PENYERAHAN ASET/BMN DARI KEMDIKBUD KE KEMRISTEKDIKTI •PENYELESAIAN PERMASALAHAN ASET

24


Peningkatan Tata Kelola (Governance System) PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN SPIP •PENDAMPINGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI KEMENRISTEKDIKTI •PENDAMPINGAN PELAKSANAAN EVALUASI RENCANA TINDAK PENGENDALIAN •PENILAIAN MATURITAS SPIP PENINGKATAN KAPABILITAS APIP •PENILAIAN MATURITAS KAPABILITAS APIP •PENINGKATAN KOMPETENSI SDM APIP

25


MASUKAN/SARAN BAGI KEMENRISTEKDIKTI

 Meningkatkan Opini BPK atas Laporan Keuangan Menjadi WTP;  Menindaklanjuti Setiap Temuan BPK/APIP;  Membangun SPIP dan Meningkatkan Kinerja;  Melakukan Perubahan Mindset Para Internal Auditor, Dari Watchdog Menjadi Konsultan, Bahkan Katalis, Bukan Mencari Kesalahan Melainkan Problem Solver, Bukan Post Audit Melainkan Pengawasan On Going Sejak Tahap Perencanaan dan Penganggaran;  Memberdayakan Peran Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan PTN

26

TERIMA KASIH

PERAN BPKP DALAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Recommend Documents