17-Feb-16
Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak
PENYULUHAN Aspek Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
KPP Pratama Pondok Aren – Universitas Terbuka 18 – 19 Pebruari 2016
mengidentifikasi pengeluaran anggaran sesuai dengan Kode Mata Anggaran Belanja Kegiatan/Proyek Belanja Gaji/Honorarium
Belanja Jasa
Belanja Barang /Modal
Apa Yang Harus Saya Lakukan……………?
1
17-Feb-16
FUNGSI dan KEWAJIBAN Pengelola Dana Penelitian
Melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN/APBD
This image cannot currently be display ed.
pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama
mengetahui aspek-aspek perpajakan terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan Penghasilan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak serta Pajak Pertambahan Nilai.
pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, PajakPenghasilan Pasal 4 ayat (2) , dan Pajak Pertambahan Nilai.
PPH PASAL 21 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh Pasal 21 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan denganpekerjaan/ jasa/kegiatan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21.
Pembayaran Penghasilan yang wajib dipotong PPh Pasal 21 olehbendahara pemerintah antara lain adalah pembayaran atas gaji, tunjangan, honorarium, upah, uang makan danpembayaran lainnya (tidak termasuk pembayaran biaya perjalanan dinas), baik kepada pegawai maupun bukan pegawai.
2
17-Feb-16
SUMBER DANA APBN / APBD Penghasilan tetap dan teratursetiap bulan
Penghasilan lainnya
Diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya
Ditanggung Pemerintah, KECUALI atas PPh Pasal 21 atas tambahan tarif 20% karena belum punya
NPWP
Tidak Bersifat Final
Tidak Ditanggung Pemerintah
Bersifat Final
apabila penerima penghasilan adalah selain Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya, pemotongan PPh Pasal 21 mengacu pada ketentuan umum pemotongan PPh Pasal 21.
Peraturan terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 adalah: 1. Pasal 21 Undang-undang PPh; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010; 5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPER-32/PJ/2015. 6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013
3
17-Feb-16
Mulai Berlaku PMK 122/PMK.010/2015 Ketentuan Mengenai Penyesuaian Besarnya PTKP
1 Januari 2015
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Rp36.000.000,00
Untuk diri Wajib Pajak
Rp3.000.000,00
Tambahan utk WP Kawin
Rp3.000.000,00
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yg menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang
penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender
4
17-Feb-16
Tarif
Sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh
5%
Sampai dengan Rp 50 juta
Diatas Rp 50 juta s.d. Rp 250 juta
15%
Diatas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta
25%
Di atas Rp 500 juta
30%
9
PPh Pasal 21: Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas Upah/Uang Saku Harian, Mingguan, Satuan, Borongan
Dibayarkan Bulanan Atau Jumlah Upah Kumulatif satu bulan melebihi Rp 8.200.000
Upah/Uang Saku Harian Dikali 12
≤ 300.000
> 300.000
Dikurangi PTKP Setahun
Tidak Dipotong
Dikurangi 300.000
Penghasilan Kena Pajak
Dipotong 5%
Dikenakan Tarif Ps 17
Upah kumulatif > Rp3,000 jt s.d. Rp8,2 jt sebulan Upah sehari dikurangi PTKP sehari Tarif PPh 21 = 5%
PPh Ps 21 Setahun Dibagi 12 PPh Pasal 21 Sebulan 10
5
17-Feb-16
Ph NETO - PTKP
TETAP PEGAWAI
BULANAN TIDAK TETAP HARIAN
Ph BRUTO - PTKP Ph BRUTO – 300 RIBU Ph BRUTO(>3,000jt s.d.8,2jt) – PTKP Harian Ph BRUTO(>8,2jt) – PTKP
PENSIUNAN
BERKALA BERKESINAMBUNGAN
BUKAN PEGAWAI
BERKESINAMBUNGAN ex Psl 13 (1) TIDAK BERKESINAMBUNGAN
KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI, PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI PESERTA KEGIATAN
Ph NETO - PTKP ((50% X Ph Bruto) - PTKP bulanan) Kumulatif (50% X Ph Bruto) Kumulatif 50 % x Ph Bruto Ph Bruto Kumulatif Ph Bruto 11
Penerima penghasilan tidak ber-NPWP
PPh Pasal 21 sebesar 120% lebih tinggi daripada PPh Pasal 21 yang seharusnya (20% lebih tinggi)
6
17-Feb-16
Contoh Bukti Potong PPh Pasal 21 (Formulir 1721 – A2)
13
Contoh Bukti Potong PPh Pasal 21 Lainnya (Tidak Final)
7
17-Feb-16
Contoh Bukti Potong PPh Pasal 21 Lainnya (Final)
Outline
15
Ringkasan Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 Saat Lapor Saat Transaksi
1. Bendahara membuat bukti potong atas transaksi penghasilan tidak teratur 2. Bendahara membuat bukti potong A2 atas penghasilan teratur / tahun utk tiap pegawai
Saat Setor
1. Bendahara menyetorkan SSP 2. SSP atas nama Bendahara 3. Paling lambat disetor tanggal 10
1. Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 2. Paling lambat tanggal 20
8
17-Feb-16
PPH Pasal 22 DIPUNGUT ATAS PEMBELIAN BARANG komputer, meubeler, mobil dinas, ATK dan barang lainnya
kepada Wajib Pajak penyedia barang.
TIDAK DIPUNGUT
a. pembelian barang dengan nilai maksimal pembelian Rp2.000.000,00 dengan tidak dipecahpecah dalam beberapa faktur; b. pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM danbenda-benda pos; dan c. pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
1,5% x harga beli (tidak termasuk PPN) Peraturan terkait pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 adalah: 1. Pasal 22 Undang-Undang PPh 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010; 3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 sebagaimana telah diubah denganPeraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2011.
Ringkasan Mekanisme Penyetoran & Pelaporan PPh Pasal 22 Pelaporan
Penyetoran
SSP
SSP
SPT
SSP Lbr.1
9
17-Feb-16
PPH Pasal 23 pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan oleh bendahara kepada pihak lain.
sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, royalti, hadiah/penghargaan. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lain.
Peraturan terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 adalah: Pasal 23 Undang-Undang PPh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015
1. Dividen (kecuali dividen yg diterima orang pribadi); 2. Bunga; 3. Royalti; 4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya (exc. Pasal 21)
15 %
1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ( exc . sewa Pasal 4 ayat 2 ) 2. Jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa lain ( exc. Pasal 21)
2%
Jumlah bruto tidak termasuk PPN (Dalam hal penerima penghasilan tidak ber-NPWP, dikenakan tarif 100 (seratus persen) lebih tinggi 20
10
17-Feb-16
a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t)
Jasa penilai (appraisal); Jasa aktuaris; Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; Jasa hukum ; Jasa arsitektur; Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape; Jasa perancang (design); Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap; Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas); Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas); Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; Jasa penbangan hutan; Jasa pengolahan limbah; Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing) Jasa perantara dan/atau keagenan Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara; Jasa mixing film; Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder;
.
21
u) v) w) x) y) z)
aa) bb) cc) dd) ee) ff) gg) hh) ii) jj) kk)
Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website Jasa internet termasuk sambungannya; Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program; Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/ atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara; Jasa maklon; Jasa penyelidikan dan keamanan; Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan; Jasa pembasmian hama Jasa kebersihan atau cleaning service; Jasa sedit septic tank; Jasa pemeliharaan kolam; Jasa katering atau tata boga; Jasa freight forwarding; 22
11
17-Feb-16
ll ) Jasa logistik; mm) Jasa pengurusan dokumen; nn) Jasa pengepakan; oo) Jasa loading dan unloading; pp) Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atai institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis; qq) Jasa pengelolaan parkir; rr) Jasa penyondiran tanah; ss) Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan; tt) Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit; uu) Jasa pemeliharaan tanaman; vv) Jasa pemanen ww) Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan 23
xx) Jasa dekorasi; yy) Jasa pencetakan/penerbitan; zz) Jasa penerjemahan; ba) Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan; bb) Jasa pelayanan kepelabuhan; bc) Jasa pengangkutan melalui jalur pipa; bd) Jasa pengelolaan penitipan anak; be) Jasa pelatihan dan/atau kursus; bf) Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM; bg) Jasa sertifikasi; bh) Jasa survey; bi) Jasa tester; bj) Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN atau APBD
12
17-Feb-16
Contoh Bukti Potong PPh Pasal 23
Outline
25
Ringkasan Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 Saat Lapor Saat Setor Saat Transaksi
1. Bendahara membuat bukti potong untuk rekanan (sbg kredit pajak bagi rekanan)
2. Bendahara mencatat nilai transaksi dan pemotongan PPh Pasal 23
1. Bendahara menjumlahkan pemotongan PPh Pasal 23 selama 1 bulan 2. Membuat SSP atas nilai tersebut. 3. SSP atas nama Bendahara 4. Paling lambat disetor tanggal 10
1. Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 2. Dilampiri Daftar Bukti Pemotongan, Bukti Pemotongan, dan SSP 3. Paling lambat tanggal 20
13
17-Feb-16
PPH Pasal 4(2) pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN a. Objek PPh Final adalah sewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, Rumah toko, gudang, bangunan industri. b. Besarnya PPh Final yang dipotong adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan, baik yang menyewakan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan. c. Jumlah bruto nilai persewaan adalah jumlah yang dibayarkan/terutang oleh penyewa termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, fasilitas lainnya, dan service charge (baik perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun disatukan).
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN a. Objek PPh final adalah penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi penjualan, tukarmenukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati. b. Besarnya PPh Final yang dipungut adalah 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. c. Pembebasan PPh Final dapat diberikan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada: 1) Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP yang jumlah bruto pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunannya kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Pembebasan diberikan melalui penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) oleh Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. 2) Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus yaitu Pembebasan tanah oleh pemerintah untuk proyek-proyek jalan umum, saluran pembuangan air, waduk, bendungan, dan bangunan pengairan lainnya, saluran irigasi, pelabuhan laut, bandar udara, fasilitas keselamatan umum seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan bencana lainnya, dan fasilitas Angkatan bersenjata Republik Indonesia.
14
17-Feb-16
3) pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak (seperti: pemerintah dan perwakilan negara asing). Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dan 3) diberikan tanpa melalui penerbitan SKB. Peraturan-peraturan perpajakan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah: 1. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh; 2. PP Nomor 48 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 71 Tahun 2008; 3. PP Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 5 Tahun 2002; 4. PP Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 40 Tahun 2009; 5. Keputusan Menteri Keuangan 635/KMK.04/1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008; 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009; 8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002.
15
17-Feb-16
Contoh Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat 2
Outline
31
Ringkasan Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal Final Saat Lapor Saat Setor Saat Transaksi
1. Bendahara melakukan pemotongan PPh Final saat pembayaran 2. Bendahara membuat bukti potong untuk rekanan
1. Bendahara menyetorkan SSP atas transaksi PPh Final 2. SSP Atas nama Bendahara 3. Paling Lambat tanggal 10
1. Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4(2) 2. Dilampiri Daftar Bukti Pemotongan, Bukti Pemotongan, dan SSP 3. Paling lambat tanggal 20
16
17-Feb-16
PPN TIDAK DIPUNGUT
Pelunasan Pajak Yang Dikenakan Atas Setiap Transaksi PEMBELIAN BARANG Atau Pelunasan Jasa Pihak ke-3
pembelian alat tulis kantor, pembelian seragam untuk keperluan dinas, pembelian komputer, pembelian mesin absensi pegawai, perolehan jasa konstruksi, perolehan jasa pemasangan mesin absensi, perolehan jasa perawatan AC kantor, dan perolehan jasa atas tenaga keamanan.
pembayaran ≤ Rp1.000.000,00 pembayaran untuk pembebasan tanah pembayaran BKP/JKP yang PPN tidak dipungut Dan/atau dibebaskan pembayaran BBM dan bukan BBM oleh Pertamina pembayaran rekening telepon pembayaran jasa angkutan udara pembayaran barang yang tidak dikenakan PPN
Peraturan terkait pelaksanaan pemungutan PPN adalah: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010; 3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2010; 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003.
Ringkasan Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN Saat Lapor Saat Setor Saat Transaksi
1. Rekanan membuat faktur pajak 2. Rekanan membuat SSP atas nama rekanan yang ditandatangani Bendahara
1. SSP Disetor oleh Rekanan/Benda hara 2. Paling Lambat tanggal 7 Bulan Berikutnya
1. Bendahara menyampaikan SPT Masa PPN 1107 PUT 2. Paling Lambat akhir bulan berikutnya 3. Walaupun tidak ada pemungutan, tetap wajib melapor tiap bulan 4. Melampirkan SSP dan Faktur Pajak
17
17-Feb-16
Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan
No.
Jenis Transaksi
1. Pembelian Barang >= Rp 2 Juta 2. Pembelian Barang < Rp1 Juta 3. Penyerahan Jasa Konstruksi : a. Perencana Konstruksi b. Pelaksana Konstruksi c. Pengawas Konstruksi 4. Penyerahan Jasa Selain Konstruksi 5. Sewa Tanah&/Bangunan 6. Sewa Selain Tanah &/ Bangunan 7. Pembayaran Gaji PNS 8. Pembayaran Gaji Non PNS 9 Selain Gaji Kepada PNS Gol.III 10 Selain Gaji Kepada PNS Gol.IV
NPWP
PPh Ps.21
NON NPWP
Kewajiban Perpajakan PPh Ps.22 PPh Ps.23/26 NPWP NON NPWP NPWP NON NPWP 1.5% 3%
DTP (PB-PTKP)XTarif Ps.17 Lebih Besar 20% 5% Final Lebih Besar 20% 15% Final Lebih Besar 20%
DASAR HUKUM: 1. PPh Pasal 22 ====> UU No.36 Tahun 2008, KMK-154/2010 2. PPh Pasal 21 ====> UU No.36 Tahun 2008, PP 68/2009, PER-31/PJ/2009, PER-57/PJ./2009 3. PPN =====> UU No.42 Tahun 2009, KMK-563/2003 4. PPh Pasal 4 (2) (PPh Final) ====> UU No.36 Tahun 2008, PP-51 Tahun 2008, PP-80 Tahun 2010 5. PPh Pasal 23 ====> UU No.36 Tahun 2008, PMK-244 tahun 2008
2%
4%
2%
4%
Kecil
4% 2% 4%
PPh Ps.4 (2) PPN Sedang Besar Non Klasifikasi 10%
4% 3% 4%
4% 3% 4%
6% 4% 6% 10%
10% 10% 10% 10% 10% 10%
(SSP an. bendaharawan)
(SSP an. bendaharawan)
(SSP an. bendaharawan)
18
17-Feb-16
Kode SSP No
Jenis Pajak
1
PPh Pasal 21
2
PPh Pasal 21
3
PPh Pasal 22
4
PPh Pasal 23
5
MAP/Kode
Kode Jenis
Jenis
Jenis Pajak
Setoran
Setoran
411121
100
Masa PPh Pasal 21
411121
402
Ph Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya
411122
910
Pemungut PPh Pasal 22
411124
104
PPh Pasal 23 atas Jasa
411128
402
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
MAP/Kode
Kode Jenis
PPh Final Pasal 4 ayat (2)
No
Jenis Pajak
Jenis
Jenis Pajak
Setoran
Setoran
6
PPh Final Pasal 4 ayat (2)
411128
403
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
7
PPh Final Pasal 4 ayat (2)
411128
405
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Hadiah Undian
8
PPh Final Pasal 4 ayat (2)
411128
409
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi
9
PPN 411211
910
Pemungut PPN Dalam Negeri
19
17-Feb-16
39
Hubungi kami: KPP PRATAMA PONDOK AREN
Telepon 021- 73889091
Website:
www.pajak.go.id
40
20
