Penomoran dan Inventarisasi Aset

Standard Operating Procedure (SOP)

Penomoran dan Inventarisasi Aset Nomor : 004/I1.B03.1/SOP/2014

Kantor Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi

InstitutTeknologi Bandung 2014

Standar Operating Procedure (SOP)

Judul : Penomoran dan Inventarisasi Aset

Nomor Revisi Ke Berlaku TMT Halaman

: 004/I1.B03.1/SOP/SP/2014. :0 : 12 November 2014 : 1 dari 6

RIWAYAT REVISI SOP penjabaran atau petunjuk operasional dan petunjuk teknis (juklak, juknis) dari Keputusan Rektor ITB Nomor 147/SK/K01/OT/2010 tanggal 21 April 2010 tentang Organisasi Di Bawah Koordinasi Wakil Rektor Lampiran II tentang Tugas Pokok Pejabat Di Lingkungan Kantor Wakil Rektor. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk menjadi kerangka acuan Direktorat sarana dan Prasarana dalam mengimplementasikan Rencana Kerja Penomoran dan Inventarisasi Aset (Barang Miliki Negara). Pada tahun 2013 Terbitlah Surat Keputusan Rektor Nomor 029/I1.B01/OT/SK/2013 tanggal 18 Januari 2013. Dalam SK ini terdapat hal yang mendasar adalah pengalihan distribusi barang semula menjadi tugas dan tanggungjawab Direktorat Logistik menjadi Tugas dan tanggungjawab Direktorat Sarana dan Prasarana.

LEMBAR PENGESAHAN SOP disiapkan oleh Direktur Sarana dan Prasarana melalui Sub Direktorat Pendayagunaan Aset ITB

1





DAFTAR ISI

I. II. III. IV. V. VI. VII.

Unit Kerja Terkait Tujuan Referensi Pengertian dan Batasan Prosedur Indikator Keberhasilan Lampiran

3 3 3 3 4 5 5

2



I.


UNIT KERJA TERKAIT 1. 2. 3. 4. 5.

II.


Direktorat Jenderal Anggaran dan Perbendaharaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Logistik Unit kerja Akademik (UKA) dan Unit Kerja Pendukung (UKP)

TUJUAN SOP dibuat ini dibuat sebagai panduan kerja kegiatan penomoran dan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) ITB dari pencatatan penambahan barang, rekonsiliasi asset dan penomoran barang serta pencatatan dalam neraca aset ITB. SOP ini disusun untuk menjamin seluruh pengadaan dan penambahan aset tercatat secara benar sesuai kaidah yang berlaku.

III.

REFERENSI 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. 2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/KM.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah. 3. Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

IV.

PENGERTIAN & BATASAN 1. PENGERTIAN a. Aset/Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. b. Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan atau pengadaan asset tetap yang menambah kuantitas dan atau volume dan nilai dari asset tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang. c. Pencatatan.dalam buku inventaris terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan (inta komtabel) dan pencatatan di luar pembukuan (ektra komtabel). 3





d. Aset tetap dicatat dengan menggunakan kode dan nama perkiraan buku besar pada system Akuntansi Pemerintah. 2. BATASAN a. Nilai Satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi. b. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap meliputi 1). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olahraga yang sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan, 2). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). c. Nilai satuan Minimum Kapitalisasi aset tetap sebagai dimaksud di atas dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. d. Pencatatan BM/KN (Barang Milik / Kekayaan Negara) meliputi pencatatan terhadap barang persediaan, barang tidak bergerak, barang bergerak dan hewan, ikan dan tanaman.

V.

PROSEDUR Penomoran dan Inventarisasi Aset (Barang Milik Negara - BMN) a. Direktorat Logistik memeriksa dan menerima barang dari penyedia barang (rekanan) berdasarkan jumlah dan spesifikasi yang dikontrakkan dan menyerahkan ke Direktorat Sarana dan Prasarana dengan BAST-2 b. Direktorat Sarana dan Prasarana mendistribusikan barang kepada unit kerja (UKA, UKP) dengan melakukan serah terima barang dengan menggunakan Form BAST-3 c. Data BAST-3 (barang diterima unit) diserahkan kepada Direktorat Sarana dan Prasarana untuk dijadikan sebagai dasar pencatatan penambahan aset dan memasukkan ke dalam aplikasi SIMAK BMN d. Direktorat Sarana dan Prasarana melakukan rekonsiliasi penambahan barang secara periodik setiap bulan.

4





e. Direktorat Sarana dan Prasarana melakukan pencetakan nomor inventarisasi sesuai klasifikasi penambahan barang. f. Direktorat Sarana dan Prasarana bersama unit kerja (UKA, UKP) melakukan penempelan nomor pada barang aset g. Direktorat Sarana dan Prasarana membuat neraca setiap akhir bulan dan diserahkan kepada kemendikbud. Output yang dihasilkan adalah Aset tercatat, terinventarisasi dan memperoleh penomoran sesuai kode akun

VI.

INDIKATOR KEBERHASILAN Indikator yang dapat dipakai adalah: 1. Tercatatnya penambahan aset yang tepat: jumlah, harga, dan waktu 2. Terinventarisasinya aset secara baik 3. Tersusunnya Daftar Inventaris Ruangan yang akurat 4. Penomoran barang dilakukan secara cepat tidak lebih dari 30 hari kalender setelah neraca ditutup.

VII. LAMPIRAN Lampiran 1-SOP Penomoran dan Inventarisasi Aset (Barang Milik Negara)

5

Diagram Alir SOP Penomoran dan Inventarisasi Aset (Barang Milik Negara)

No

Prosedur

Dit logistik

Dit SP

1

Direktorat Logistik melakukan proses pengadaan barang berdasarkan jumlah dan spesifikasi yang diusulkan unit kerja (UKA, UKP)

1

2

Direktorat Logistik memeriksa dan menerima barang dari penyedia barang (rekanan) berdasarkan jumlah dan spesifikasi yang dikontrakkan dan menyerahkan kepada Direktorat Sarana dan Prasarana sesuai BAST-2

2

3

Direktorat Sarana dan Prasarana mendistribusikan barang kepada unit kerja (UKA, UKP) dengan melakukan serah terima barang dengan menggunakan Form BAST-3

4

Unit kerja (UKA,UKP) menerima dan melakukan pencatatan barang sesuai di BAST3 dan melakukan Move order dalam aplikasi Oracle

5

Direktorat Sarana dan Prasarana melakukan rekonsiliasi penambahan barang secara periodic setiap bulan dengan unit kerja (UKA, UKP)

5

6

Direktorat Sarana dan Prasarana melakukan pencetakan nomor inventarisasi sesuai klasifikasi penambahan barang.

6

7

Direktorat Sarana dan Prasarana bersama unit kerja (UKA, UKP) melakukan penempelan nomor pada barang aset

8

Direktorat Sarana dan Prasarana membuat neraca setiap akhir bulan dan diserahkan kepada Instansi terkait. (UAW, DJKNL, Kemendikbud)

9

Instansi terkait (UAW, DJKNL, Kemendikbud) menerima laporan neraca dari Direktorat Sarana dan Prasarana

Eksternal UKA/UKP (UAW, DJKNL, Kemendikbud)

3

4

7

8

9

Bandung, 12 November 2014 Direktorat Sarana dan Prasarana - ITB 6

Penomoran dan Inventarisasi Aset

Recommend Documents