PENGGUNAAN STANDAR, PEDOMAN DAN MANUAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KONSTRUKSI oleh BADAN LITBANG DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
Disusun dalam rangka Konsolidasi Perumusan Standar Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil
Jakarta, 21 Desember 2006
Pembangunan Konstruksi yang Terkait dengan Ruang Lingkup Bidang PU meliputi :
Bidang
Sumber Daya Air
Bidang
Bina Marga
Bidang
Cipta Karya
Bidang
Tata Ruang
Pembangunan Konstruksi dapat terselenggara dengan adanya ketersediaan perangkat standar, pedoman dan manual yang mendukung pada tahapan :
Pra Konstruksi, yaitu Kegiatan: Perencanaan :
Survey
Investigasi
Studi
Desain
Konstruksi
Pasca Konstruksi, yaitu Operasi, Pemeliharaan, Monitoring, dan Evaluasi
Kegiatan-kegiatan yang tercakup pada tahap : Pra
Konstruksi Konstruksi Pasca Konstruksi Diatur dalam suatu ketentuan tertulis dan dilandasi oleh Dasar Hukum yang berlaku yang keseluruhannya dituangkan dalam Standar, Pedoman, Manual
STANDARDISASI I. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak (PP 102 – 2000).
Tujuan 1.
2.
3.
4.
Standardisasi
Meningkatkan kepastian dan efisiensi transaksi perdagangan; Memberikan acuan bagi pelaku usaha dan membentuk persaingan pasar yang transparan; Melindungi kepentingan konsumen, kesehatan masyarakat, dan perlindungan kelestarian fungsi lingkungan; Meningkatkan sofistikasi pasar dan kelancaran perdagangan internasional
II. Dasar hukum yang terkait : 1)
UU Nomor : 8 Tahun Perlindungan konsumen;
1999
tentang
2)
UU Nomor : 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The WTO, Lampiran tentang TBT;
3)
Peraturan Pemerintah Nomor : 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
4)
Kepres Nomor : 166/ 2000 tentang Kedudukan BSN dan pembagian tugas/ wewenang antara BSN dan Instansi Teknis;
5)
SK Kepala BSN Nomor : 3401/ BSN/ - 71/ 11/ 2001 tentang Sistem Standardisasi Nasional (SSN).
6)
Keputusan Kepala BSN Nomor: 95/KEP/BSN/ 4/2006 Tentang Penetapan Panitia Teknis Perumusan SNI 91-01: Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil
7)
Permen PU Nomor: 23/PRT/M/2006 tentang Tata Kerja Panitia Teknis Standardisasi Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil di lingkungan Departemen PU.
III. Prinsip Dasar Perumusan Standar :
Merupakan proses merumuskan standar sampai konsensus yang melibatkan pemangku kepentingan dan Masyarakat Standar dengan memegang prinsip dasar perumusan standar, antara lain : a. Terbuka; c. Konsensus dan tidak memihak; e. Koheren;
b. Transparan; d. Efektif dan relevan; f. Dimensi pengembangan.
Perumusan RSNI dilaksanakan oleh Panitia Teknis melalui konsensus dari semua pemangku kepentingan yang terkait. Panitia Teknis dikoordinasikan oleh instansi teknis sesuai kewenangan;
IV. Pengertian Norma, Standar, Pedoman, Manual (NSPM)
Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sebagai panduan dan pengendali dalam melaksanakan kegiatan (PP 25 tahun 2000) (Diberlakukan nasional) Contoh : Undang-Undang, Peraturan.
Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tatacara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memper-hatikan syarat-syarat keselamatan, ke-amanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (PP 102 tahun 2000) (Diberlakukan nasional) Contoh : Standar Nasional Indonesia (SNI)
Pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat (PP 25 tahun 2000) (Diberlakukan nasional) Contoh : Pedoman Perencanaan, Pedoman Pelaksanaan dll.
Manual adalah acuan operasional yang
penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik objek, dalam hal ini berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (PP 25 Tahun 2000) (Diberlakukan internal Dep. PU)
Contoh : Manual Penentuan Kapasitas Jalan, Manual Pemeriksaan Jalan Dengan Alat Benkelman Beam dll.
V. Panitia Teknis (Pantek) : Permen PU Nomor : 23/PRT/M/2006 tentang Tata Kerja Panitia Teknis Standardisasi Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil (91-01). - Ketua Pantek Kepala Badan Litbang - Wakil Ketua Pantek Direktur Bina Teknik Ditjen Bina Marga; - Sekretaris Pantek, Sekretaris Badan Litbang; - Anggota 22 orang (wakil dari berbagai pemangku kepentingan)
Panitia
Teknis adalah unit organisasi dalam sistem standardisasi nasional yang dibentuk dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (Pedoman Standardisasi Nasional 02-2005)
Subpanitia
Teknis adalah unit organisasi yang dibentuk oleh panitia teknis. (Pedoman Standardisasi Nasional 02-2005).
Tugas dan Fungsi Panitia Teknis : A.Tugas Panitia Teknis: 1.
2.
Membantu Menteri dalam mengkoordinasi-kan kegiatan perumusan dan revisi SNI Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil, perumusan dan revisi Pedoman, Manual dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum termasuk berdasarkan usulan dari pemrakarsa; Mengusulkan dan memberi pertimbangan program pengembangan SNI kepada BSN, yang mencakup usulan perumusan SNI, pemeliharaan SNI yang telah ada dan penyelesaian perumusan RSNI yang sedang berjalan;
3.
4. 5.
Melaksanakan program pengembangan SNI, sebagaimana dimaksud pada butir 1, yang di-tetapkan oleh BSN; Membentuk Sub Pantek dan gugus kerja sesuai kebutuhan; Mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan Sub Pantek;
6.
7.
Mengadakan pertemuan koordinasi dan evaluasi kegeiatan Standar, pedoman, dan manual minimal 3 kali dalam setahun; Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan BSN termasuk lembaga standardisasi nasional/Internasional;
8.
9.
Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instansi teknis, asosiasi profesi, dan masyarakat bidang bahan konstruksi bangunan dan rekayasa sipil termasuk unitunit yang berada di lingkungan Departemen PU; Melaksanakan semua ketentuan yang diatur dalam pedoman Standardisasi Nasional (PSN).
B. Fungsi Panitia Teknis 1.
2.
Perumusan Kebijakan Standar, Pedoman, dan Manual Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil; Penyampaian laporan hasil pelaksanaan, evaluasi, saran dan pertimbangan kegiatan standardisasi kepada Menteri
ORGANISASI PANTEK KETUA PANTEK : 1.
2.
Ketua Pantek dapat merangkap sebagai Ketua dari Panitia Teknis lain atau Sub Panitia Teknis lain; Ketua Panitia Teknis maksimum boleh merangkap 2 (dua) jabatan Ketua Panitia Teknis atau Subpanitia Teknis;
3.
Ketua Panitia Teknis harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
Mewakili kepentingan salah satu Stakeholder atau kepakaran bidang yang relevan;
Tingkat pendidikan minimal D3 dalam bidang yang relevan dengan ruang lingkup Pantek atau memiliki penguasaan dan pengalaman kerja minimal 3 tahun;
Memiliki minat di bidang standardisasi dan komitmen untuk aktif dinyatakan dengan pernyataan tertulis 4. 5.
Memiliki keahlian yang memadai; CV
ANGGOTA PANTEK 1.
2.
3.
Mempresentasikan pihak-pihak yang berkepentingan (produsen, konsumen, instansi pemerintah, pakar di bidang yang relevan) dengan komposisi yang seimbang; Keahlian anggota harus mencakup ruang lingkup Panitia Teknis; Jumlah anggota termasuk Ketua, Sekretaris disesuaikan dengan kebutuhan di atas, minimal 9 (sembilan ) orang;
4.
Anggota Panitia Teknis harus memenuhi kriteria sebagai berikut: Mewakili kepentingan salah satu Stakeholder atau kepakaran bidang yang relevan; Tingkat pendidikan minimal D3 dalam bidang yang relevan dengan ruang lingkup Pantek atau memiliki penguasaan dan pengalaman kerja minimal 3 tahun pada bidang yang relevan; Memiliki minat di bidang standardisasi dan komitmen untuk aktif berpartisipasi dalam pekerjaan teknis perumusan standar yang dinyatakan dengan pernyataan tertulis Setiap anggota Pantek harus memahami dan mematuhi ketentuan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) yang berkaitan dengan kegiatan tugas dan tanggung jawab Panitia Teknis.
5. CV
Pantek Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil meliputi; 1. Bidang Sumber Daya Air: Sub Pantek Sumber Daya Air; 2. Bidang Jalan dan Jembatan: Sub Pantek Rekayasa Jalan dan Jembatan; 3. Bidang Cipta Karya: a. Sub Pantek Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman b. Sub Pantek Bahan, Sains, Struktur, dan Konstruksi Bangunan; 4. Bidang Tata Ruang: Sub Pantek Tata Ruang
VI. PROSES PERUMUSAN DAN PENETAPAN STANDAR, PEDOMAN, DAN MANUAL Pem Pusat, Prov, Kab/Kota R0
Kebutuhan Standar
R1
Naskah Akademis
R2
Drafting
R3
Rapat teknis
Konsensus
Gugus Kerja Masyarakat Pengguna
Profesional Perguruan Tinggi
Penetapan/ Pemutakhiran
Tidak
Setuju
Evaluasi BSN
Jajak Pendapat E-baloting MASTAN
Menteri RSNI
Ya
Penetapan RASNI jadi SNI (BSN)
Pemberlakuan SNI
Pedoman
Sub pantek
Pantek
Eselon I a/n Menteri
Penetapan
Manual (Juklak/Juknis)
SNI (Wajib)
bila diperlukan
Catatan : • Rapat Teknis (R2) dan Rapat konsensus (R3) wajib melibatkan Subpanitia Teknis. (Dalam masa peralihan bagi kegiatan yang sudah terlanjur diselesaikan tetap wajib diklarifikasikan dengan Subpanitia Teknis sebelum ditetapkan dalam rapat Panitia Teknis) • Penetapan oleh Panitia Teknis bagi semua produk yang akan diundangkan dengan Peraturan Menteri Pemberlakuan didukung dengan Surat Edaran, Edaran, bila perlu diberlakukan SNI wajib harus didukung dengan Peraturan Menteri
VII. Role Sharing Perumusan dan Penerapan Standar, Pedoman, Manual
Kebutuhan NSPM untuk - Prakonstruksi - Konstruksi - Paska Konstruksi 1
Penentuan Judul
Konsolidasi Program
Perumusan
Penetapan
Manual a Pedoman (Non SNI)*
Manual Pedoman a RSNI (Menteri) **
SNI
SNI (BSN)
b
3 4
2
EVALUASI Penanggungjawab
Pengawasan oleh Lembaga Pengawas, & MASTAN NSPM yang benar
8
Diseminasi
Penggunaan/ Penerapan
b 6
7
5
9
Kegiatan
Unit Es. I (Ditjen, Sekjen, BPKSDM)
1
2
3
4a*
-
5a
-
6
7
-
9
Balitbang
1
2
3
4a
4b
5a
-
6
7
-
9
Itjen
1
-
-
-
-
-
-
-
-
8
9
BSN
1
-
-
-
-
-
5b
6
-
-
-
Pemda
1
-
-
-
-
-
-
6
7
-
9
Mastan
1
-
-
-
-
-
-
-
7
8
9
Catatan : 4a * ; wajib melibatkan Subpantek bila menggunakan gugus/ Tim di luar Subpanitia Teknis 5a **; Kepala Balitbang duduk sebagai Ketua Pantek ( legal Aspek oleh Biro Hukum)
VIII. Tahapan Perumusan SNI sesuai PSN 01-2005 : Dokumen Terkait Tahapan Perumusan
Pelaksana Nama dokumen
Singkatan
Penyusunan konsep (drafting)
Panitia Teknis/ Sub Panitia Teknis/ Gugus Kerja
Rancangan SNI-1
RSNI-1
Perbaikan konsep
Panitia Teknis/ Sub Panitia Teknis
Rancangan SNI-2
RSNI-2
Konsensus Panitia Teknis/ Sub Panitia Teknis
Panitia Teknis/ Sub Panitia Teknis
Rancangan SNI-3
RSNI-3
Jajag Pendapat (enquiry)
BSN dan MASTAN
---
---
Panitia Teknis/ Sub Panitia Teknis
Rancangan SNI-4
RSNI-4
BSN dan MASTAN
Rancangan akhir SNI
RASNI
Perbaikan akhir Pemungutan suara/ eballoting (konsensus nasional) Penetapan
BSN
Standar Nasional Indonesia
SNI
REKAPITULASI JUMLAH STANDAR BAHAN KONSTRUKSI BANGUNAN DAN REKAYASA SIPIL DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM (NOVEMBER- 2006) Pedoman Teknis
SNI No.
I.
Metode
Tata Cara
Spek.
Jumlah
319
57
56
432
44
0
476
43
24
7
74
61
0
135
26
28
40
94
157
0
251
Tata Ruang, Kawasan, Rumah&Gedung, Struktur & konstruksi bangunan, Keselamatan Bangunan, Perumahan, Air bersih, Air minum, Persampahan, Sanitasi dan lain-lain
36
78
59
173
122
273
568
Total
424
187
162
773
384
273
1430
SUMBER DAYA AIR
PRASARANA TRANSPORTASI Perkerasan Jalan, Jalan dan Jembatan, Lalu lintas, Peralatan, pemeliharaan jalan & jembatan dan Lingkungan Jalan
IV.
SNI+RSNI+Pt
UMUM
Bendungan, Bendung, Sungai, Air Tanah, Standar Perencanaan Irigasi, dan Pantai III.
TOTAL
BIDANG
Tanah, Batuan, Sedimen, Beton, Agregat, Semen, Aspal, Kayu, Air, Baja dan Bahan Lain II.
Petunjuk Teknis
PERMUKIMAN TATA RUANG, KAWASAN
Web Site SNI: www.pu.go.id/balitbang/sni/
