PENGELOLAAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

PENGELOLAAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI J.P GENTUR SUTAPA •Anggota Tim Pengembang SPMI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan •Wakil Ketua Kantor Jaminan Mutu Universitas Gadjah Mada Oktober 2013

Bagian 1

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Desember 2012

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Dalam UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  Pasal 7 ayat (3) huruf c Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi: c. peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan;  BAB III: PENJAMINAN MUTU Bagian Kesatu : Sistem Penjaminan Mutu Bagian Kedua : Standar Pendidikan Tinggi Bagian Ketiga : Akreditasi Bagian Keempat : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Bagian Kelima : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT)  Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi.  Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, selanjutnya disingkat SPM-PT, merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.  Sistem Penjaminan Mutu Internal, selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.  Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan Program Studi oleh lembaga akreditasi mandiri dan Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (1)  Pasal 51 UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (2) Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.  Pasal 53 UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas: a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.  Pasal 52 ayat (4) UU Dikti SPMPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

M MUTU

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT)

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (2) Pasal 52 ayat (2) UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:  Penetapan standar pendidikan tinggi;  Pelaksanaan standar pendidikan tinggi;  Evaluasi standar pendidikan tinggi;  Pengendalian standar pendidikan tinggi; dan  Peningkatan standar pendidikan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (3) Pasal 54 UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas: a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan A Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional B pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. (4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik C yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan Tinggi

A

Menurut Pasal 54 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Standar Nasional Standar Nasional Pendidikan Pendidikan

SNPT Ditetapkan oleh Menteri atas usul BSNPT

Standar Hasil

Standar Hasil

Standar Proses

Standar Arah

Standar Arah

Standar Kompetensi Lulusan

Standar Proses

Standar Proses

Standar Kompetensi Peneliti

Standar Kompetensi Pelaksana

Standar Pendanaan

Standar Pendanaan

Standar Sarana & Prasarana


Standar Outcome

Standar Outcome

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Pengelolaan Standar Pembiayaan Standar Penllaian Pendidikan

SPT Ditetetapkan oleh setiap perguruan tinggi

Standar Standar Pengabdian Pengabdian Kepada Kepada Masyarakat Masyarakat

Standar Isi


SPT

Standar Standar Penelitian Penelitian

1. standar bidang akademik 2. standar bidang non akademik

Kerangka Pikir Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)

Pendidikan

A

Masukan  Standar Kompetensi Lulusan

Penelitian & PKM

Visi Pendidikan Tinggi

 Standar Hasil Penelitian dan PKM

 Standar Isi  Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  Standar Penilaian Pendidikan  Standar Pembiayaan  Standar Sarana dan Prasarana  Standar Arah Penelitian  Standar Kompetensi  Standar Pendanaan  Standar Sarana dan Prasarana

Proses

 Standar Proses  Standar Pengelolaan

 Standar Proses  Standar Pengelolaan

Luaran

Lulusan Bermutu

Produk Penelitian Bermutu PKM Yang Bermanfaat

Standar Nasional Pendidikan B Pasal 35 ayat (1) UU Sisdiknas menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan (SNP) terdiri atas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Standar isi; Standar proses; Standar kompetensi lulusan; Standar (pendidik dan) tenaga kependidikan; Standar sarana dan prasarana; Standar pengelolaan; Standar pembiayaan, dan Standarpenilaian pendidikan,

yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

Standar Pendidikan Tinggi C Pasal 54 UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

SPT (Melampaui SNPT) Bidang Akademik Bidang Nonakademik

SNPT (Standar Minimal)

Inisiatif Setiap perguruan tinggi Wajib

Bagian 2

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Desember 2012

Pengertian dan Sifat SPMI Pengertian SPMI SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan secara berkelanjutan Sifat SPMI

 Prakarsa perguruan tinggi tanpa campur tangan atau instruksi dari Pemerintah;  Berkelanjutan.

U U NO 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI BAB III PENJAMINAN MUTU Bagian Kesatu: Sistem Penjaminan Mutu Pasal 51 • (1) Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. • (2) Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu.

Konsep SPMI Pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila perguruan tinggi tersebut mampu: menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya; menjabarkan visinya ke dalam sejumlah standar dan standar turunan; melaksanakan, mengendalikan pelaksanaan, dan meningkatkan sejumlah standar dalam butir kedua di atas, untuk memenuhi kebutuhan stakeholders.

Tujuan SPMI  SPMI bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, dalam rangka mewujudkan visi serta memenuhi kebutuhan stakeholders.  Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui SPMI, pada gilirannya akan diakreditasi melalui sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) oleh BAN-PT dan/atau lembaga mandiri lainnya (nasional, regional dan internasional) yang diakui Pemerintah.

Harmonisasi Hubungan antara SPMI dan SPME

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) SNPT

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) SNPT

SNPT

Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) SNPT

Strategi SPMI  Ditjen Dikti menerbitkan Buku SPM-PT yang berisi SPMI, SPME, dan PDPT, dilengkapi dengan praktik baik SPMI di beberapa perguruan tinggi di Indonesia;  Perguruan tinggi menggalang komitmen internal untuk menjalankan SPMI;  Perguruan tinggi menetapkan, melaksanakan, mengendalikan pelaksanaan, dan mengembangkan standar pendidikan tinggi;  Perguruan tinggi melakukan benchmarking penjaminan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, baik ke dalam maupun ke luar negeri.

Tahapan Membangun SPMI (DIKTI)

Kaizen Terhadap SPMI

Garis Besar Proses Penyusunan SPMI

Dokumen/ Buku Kebijakan SPMI

Pengembangan SPMI

Dokumen/ Buku Manual SPMI

Audit Pelaksanaan SPMI

Dokumen/ Buku Standar SPMI

Dokumen/ Buku Formulir SPMI

Pelaksanaan SPMI

DUA JENIS DOKUMEN DOKUMEN TENTANG APA YANG HARUS DILAKUKAN DOKUMEN TENTANG BAGAIMANA CARA MELAKUKAN

20

Dokumen diperlukan untuk Keberlanjutan dan penjaminan kualitas Input Proses out put

Outcome

Makna dan Keberlanjutan 21

KENDALA PSIKOLOGIS DALAM IMPLEMENTASI SPMI

• Masih adanya Resistensi dari SDM, misal sikap mengabaikan, menganggap remeh atau sinis terhadap sistem dan proses penjaminan mutu. • Masih adanya Komitmen yang rendah dari para pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan SPMI secara terus menerus dan berkelanjutan. • Masih adanya Kelemahan dalam komunikasi & sosialisasi SPMI kepada para pemangku kepentingan PT. • Masih adanya Kesulitan membangun budaya mutu di kalangan pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Sumber : DITJEN DIKTI

KENDALA PSIKOLOGIS DALAM IMPLEMENTASI SPMI

• Kurangnya kesabaran, disiplin, ketegasan dan konsistensi dari pejabat struktural, termasuk mereka yang ditugasi secara khusus untuk melaksanakan dan mengembangkan SPMI. • Masih adanya sikap dan tindakan yang bersifat pragmatik dan materialistik dari pejabat struktural, dosen, maupun karyawan.

Sumber : DITJEN DIKTI

ALTERNATIV CARA MENGATASI KENDALA • Perlu contoh baik, keteladanan, kedisiplinan dan ketertiban administratif bagi para SDM dan mahasiswa. • Perli digunakan pendekatan personal dan persuasif, atau pendekatan sistem bila menghadapi penolakan. • Perlu digalang dukungan dan jalin komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan, termasuk dengan Yayasan. • Perlu dilaksanakan sosialisasi SPMI secara berkelanjutan dengan mengeksplorasi kemungkinan penggunaan berbagai sarana sosialisasi yang tersedia. Sumber : DITJEN DIKTI

ALTERNATIV CARA MENGATASI KENDALA • Perlu dibuat tagline atau slogan yang dirumuskan secara singkat dengan bahasa sederhana, tetapi tepat sasaran untuk memotivasi semua dosen,tenaga kependidikan, dan mahasiswa agar bekerja sesuai dengan standar. • Perlu diterapkan secara konsisten sistem rewards and punishment dalam rangka implementasi SPMI kepada semua unit kerja dan semua SDM.

• Perlu ada keterbukaan terhadap kemungkinan terjadinya perubahan atau dinamika dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.


CARA MENGATASI KENDALA

• Perlu disiapkan dan ditingkatkan peran audit mutu internal untuk menjamin tertib administrasi. • Perlu pelibatan sebanyak mungkin SDM dan mahasiswa ketika PT hendak menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan berbagai standar. Pendekatan bottom up atau upstream management diyakini akan lebih efektif daripada pendekatan yang cenderung top down.

• PT dapat mencoba untuk memperoleh sertifikasi ISO dan/atau yang sejenis untuk mendukung aspek ketertiban administrasi SPMI.


SOSIALISASI SPMI SECARA TERUS MENERUS Metode sosialisasi SPMI antara lain: • Rapat struktural • Seminar, lokakarya, ceramah, sarasehan, atau kuliah umum • Diskusi formal maupun informal (dialog) dengan setiap dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa • Kunjungan rutin secara periodik ke setiap unit kerja • Acara seremonial seperti upacara, peresmian suatu kegiatan, dies natalis, wisuda, dsbnya. • Menetapkan hari atau bulan khusus yang didedikasikan untuk SPMI


Target sosialisasi adalah: • • • •

Semua pejabat struktural, dosen, karyawan, mahasiswa Orang tua /wali mahasiswa Organisasi alumni, organisasi profesi, pengguna lulusan dll


• Bagian 2

• Pengalaman pengembangan • Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi • Di UGM

TUNTUTAN BAGI GENERASI MUDA INDONESIA • • • •

Tahu banyak being ‘knowing much’ Berbuat banyak ‘ doing much’ Mempunyai keunggulan ‘ being exellence’ Bermoral ‘ being morally’

• Kata Kunci: unggul dan bermoral

STRATEGIC PLAN(S) QUALITY ASSURANCE PATHS WHICH REPRESENT THE STRATEGIC PLAN OPTIONS

Desired End Point Position

1 2 GAP

3 Current Position

TIME

07/10/2013

J.P GENTUR SUTAPA

31

Implementasi SPM-PT UGM Sesuai dengan budaya, kondisi, kemampuan, serta cita-cita UGM Kebijakan Akademik

CQI

Standar Akademik

Akreditasi, Sertifikasi Internasional (AUN, AACSB, ASIIN, WFME, ABET, IChem-E, ISO)

Peraturan Akademik

PMI

PME

SNPT, BAN-PT, LAM

Survei (QS, Webo-metrics)

Kerangka Organisasi Penjaminan Mutu Di UGM Penanggung jawab Penanggung jawab Nama Pelaksana

Sistem penjaminan Mutu Internal

Sistem Audit Mutu Internal

Universitas

Kantor Jaminan Mutu (KJM)

Rektor

Manajer Program Audit Mutu Internal (Ketua KJM)

Fakultas/ SPS/ SV

Komisi Koordinasi Kegiatan Akademik (K3A), Gugus jamian Mutu (GJM)

Dekan/ WD AKm./Ass.Dir I SPS/ Ass.Dir I SV

Manajer Program Audit Mutu Internal ( Auditor senior)

Jurusan

Tim Koordinasi Kegiatan Akademik (TK2A)

Sekretaris Jurusan/ Pengelola SPS

Program Studi

Tim Koordinasi Semester (TKS)

Ketua Lab./Ketua KBK

Tingkat

PDCA

PENGEMBANGAN SATU SIKLUS SPMI-PT UGM

STANDAR

PELAKSANAAN

MONITORING

Standar Baru

Benchmarking PENINGKATAN MUTU

RUMUSAN KOREKSI

AUDIT INTERNAL

EVALUASI DIRI

Pemilihan Pelatihan

MANAJEMEN 1

10

Menentukan kebijakan AMI

Melaksanakan RTM

3 Perencanaan Audit

2

9

Kualifikasi AMI

MPAMI

Tentukan Tujuan Audit

4

LAPORAN AUDIT

Membentuk Tim Audit

Tim Audit 5

8 Melaksanakan Audit Lapangan

7

Jadwal Audit (Visitasi)

6

Kajiulang Dokumen dan Persiapan checklist

Rapat Tim Audit

Siklus Audit Mutu Internal

Kelompok Auditor

AUN • THINK BIG START SMALL • DEVELOPING ASSESMENT INDICATORS

• 8 prodi telah disertifikasi AUN • Rencana oktober 4 prodi • Rencana Tahun depan 5 Prodi

Budaya Mutu

Implementasi Sistem Mutu

Organisasi SDM Dokumen Anggaran

Komitmen

Perubahan Paradigma

Sikap Mental

Kinerja

Peran Pemimpin

07/10/2013

J.P GENTUR SUTAPA

40

PENGELOLAAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Recommend Documents