PENGARUSUTAMAAN HAM DALAM PELAYANAN PUBLIK DI POLRES METRO JAKARTA UTARA
I. Pendahuluan Dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia disebutkan bahwa tugas Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari negara, Polri berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagai petugas negara, personel kepolisian dituntut menjalankan tugas mereka dengan cara tidak sewenang-wenang dan tidak memihak. Oleh karena itu, untuk menghindari penggunaan kekuasaan dan kekuatan yang berlebihan, pelaksanaan tugas tersebut antara lain dilakukan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia tersebut Pada tanggal 22 Juni 2009, Kapolri telah mengesahkan Peraturan No. 8/2009 tentang Pedoman Implementasi HAM. Melalui Peraturan Kapolri tersebut diharapkan adanya pelayanan-pelayanan polisi yang mengedepankan hak asasi manusia. Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Pedoman Implementasi HAM, Polres Metro Jakarta Utara sedang berupaya melakukan pengarusutamaan hak asasi manusia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengarusutamaan tersebut antara lain dilakukan dengan menyusun dan melaksanakan program-program hak asasi manusia. Agar program-program tersebut dapat berjalan dengan baik, Polres Metro Jakarta Utara menjalin kerjasama dengan Komnas HAM, KPAI, LPSK, Pemda DKI dan pihak-pihak lainnya.
II. Latar Belakang Pengarusutamaan HAM di Polres Metro Jakarta Utara Agenda atau program pengarusutamaan HAM di Polres Metro Jakarta Utara ini dilatarbelakangi suatu riset lapangan tentang “Persepesi Masyarakat Terhadap Pelayanan Kepolisian di Wilayah Polres Metro Jakarta Utara” pada bulan Juli 2015. Riset tersebut dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada 600 responden di enam kecamatan di Jakarta Utara. Riset tersebut antara lain menemukan bahwa:
60% responden menyatakan pelayan aparat kepolisian sudah cukup memuaskan (masih jauh dari ideal) 52% responden menyatakan kinerja aparat kepolisian membaik (hampir ½ populasi responden menyatakan sebaliknya) 67% responden percaya aparat kepolisian sudah mengetahui tempat-tempat pelanggaran hukum (namun belum maksimal menindak)
76% Responden Percaya bahwa aparat Kepolisian mampu mengatasi gangguan Kamtibmas (mengapa tidak maksimal mengatasinya?) 36% responden menyatakan kasus-kasus yang mereka laporkan tidak diselesaikan dengan baik oleh aparat kepolisian (mengapa?)
Berdasarkan temuan-temuan riset tersebut, disimpulkan bahwa Polres Metro Jakarta Utara masih perlu meningkatkan pelayanannya lagi kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat tersebut antara lain dengan cara mengedepankan hak asasi manusia.
III. Mengapa Hak Asasi Manusia?
Kami Percaya bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap individu yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang.
Kami Percaya bahwa HAM bagi penegak hukum adalah prinsip dan standar HAM yang berlaku secara universal bagi semua petugas penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.
Kami Percaya bahwa Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Kami Percaya bahwa Penerapan dan optimalisasi pelayanan berbasis hak asasi manusia oleh kepolisian pada dasarnya merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan profesionalisme polisi.
Kami Percaya bahwa Pendekatan hak asasi manusia tidak bertentangan dengan perpolisian yang efektif, sebaliknya malah mendukungnya.
Selain itu juga, implementasi HAM dalam pelayanan kepolisian telah memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Implementasi HAM.
III. Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia di Polres Metro Jakarta Utara Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia di Polres Metro Jakarta Utara pada dasarnya dibagi dalam beberapa tahapan. Pertama, mendeklarasikan Polres Metro Jakarta Utara sebagai Polres yang mengedepankan prinsip dan standar HAM dalam pelayanannya. Deklarasi ini dilaksanakan pada tanggal 2 November 2015. Dalam tahapan pertama ini, Polres akan menetapkan komitmennya untuk mengedepankan hak asasi manusia dalam pemberian pelayanan kepada masayarakat. Untuk menjalankan komitmenya tersebut, Polres Metro Jakarta Utara menjalin kerjasama kepada instansi-instansi terkait antara lain: Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban, serta Pemda DKI Jakarta, Pemkot Jakarta Utara, dan pihakpihak lainnya yang mempunyai perhatian dengan hak asasi manusia. Setelah deklarasi, tahapan selanjutnya adalah memperkuat kapasitas aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Utara di bidang penegakan, perlindungan dan penghormatan HAM dalam pelayanan publik. Dalam tahapan ini, Polres, dengan difasilitasi oleh Komnas HAM akan memberikan pendidikan HAM bagi anggota polisi, sekaligus menerbitkan buku saku HAM bagi para polisi. Buku saku HAM ini akan menjadi panduan bagi polisi dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Tahapan berikutnya adalah menyiapkan perangkat pendukung pelayanan publik di Polres Metro Jakarta Utara yang sesuai dengan prinsip dan standar HAM. Dalam tahap ini, Polres akan membentuk beberapa infrastruktur baik fisik maupun elektronik yang akan mendukung pelaksanaan pelayanan publik berbasis HAM seperti safe house dan aplikasi ponsel bagi laporan warga. Safe house akan berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi kelompok rentan yang menjadi korban kejahatan, dan aplikasi ponsel akan membuat proses penanganan laporan dan keluhan warga menjadi lebih cepat. Setelah semua tahapan diatas terlaksana, tahapan selanjutnya adalah menggandeng masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Utara; dan meningkatkan pengawasan internal dan publik terhadap pelayanan Polres Metro Jakarta Utara. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Polres Metro Jakarta Utara dalam rangka pengarusutamaan HAM antara lain: A. Meningkatkan kapasitas SDM dan sistem HAM 1. Pelatihan Hak Asasi Manusia dan Perkap HAM bagi Personel Polres Metro jakarta Utara, melalui pelatihan ini diharapkan anggota Polres Metro Jakarta Utara memahami prinsip-prinsip dasar HAM dan mampu mengimplementasikan Perkap HAM sesuai fungsinya 2. Menerbitkan Buku Saku Perkap HAM 3. Penguatan Unit Perempuan dan Anak serta Kelompok Rentan, melalui kegiatan ini diharapkan anggota Unit PPA dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kaidah HAM 4. Pemantauan Kinerja Berbasis Teknologi Selular, yaitu: Membuat aplikasi resmi yang memungkinkan Kapolres untuk: Memantai pergerakan petugas di wilayahnya; Menerima masukan masyarakat; Menerima laporan masyarakat tentang suatu kejadian/peristiwa; Menerima laporan rutin penanganan kasus oleh personel; Menerima laporan masyarakat mengenai kinerja personel di lapangan (individu), baik yang berbentuk keluhan maupun apresiasi; Membangun analisis otomatis mengenai kinerja petugas secara individu, sebagai masukan untuk promosi atau demosi jabatan 5. Penguatan Kapasitas Anggota Polres Mengenai Diskresi, melalui kegiatan ini diharapkan anggota Polres Metro Jakarta Utara mampu mengambil diskresi yang dapat dipertanggungjawabakan.
6. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas bagi Polbinmas, agar Polbinmas mampu secara maksimal bekerjasama dengan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan serta permasalahan-permasalahan keamanan lainnya. 7. Revitalisasi Website Polres Metro Jakarta Utara 8. Revitalisasi Command Center, yaitu Memaksimalkan commad center sebagai fungsi kontrol utama bagi seluruh operasional pelayanan Program. B. Membangun Kerjasama dengan masyarakat 1. Polisi Sahabat Warga (Berteman), yaitu: Membentuk polisi sahabat warga (Berteman) di setiap RW sebagai perwujudan dari Polmas. Polisi sahabat warga ini sudah dibentuk di Polsek Kelapa Gading dan dapat diterapkan di Polsek-Polsek lainnya. 2. Safe House, yaitu: merupakan tempat rujukan pertama bagi korban yang terancam keselamatannya untuk mencari perlindungan di lingkungan terdekat. Safe House selanjutnya akan mengontak Polsek terdekat untuk membantu korban melakukan pelaporan ke Polisi. Keberadaan Safe House akan dilakukan dengan melibatkan masyarakat dengan prasyarat tertentu sehingga keberadaannya dapat berfungsi maksimal dan bisa dipertanggungjawabkan. Setiap pengelola Safe House akan memperoleh pelatihan secara berkala. 3. Sapa Warga, yaitu: Mengadakan kunjungan informal ke masyarakat sebagai sarana untuk mewujudkan polri yang peduli persoalan-persoalan di masyarakat dan ramah kepada masyarakat 4. Penguatan Tiga Pilar, yaitu: Melakukan koordinasi terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat bersama dengan Pemerintah Kota Administratif Jakarta Utara dan Komando Distrik Militer setempat. C. Pemetaan Potensi Konflik Setiap Polsek menyusun peta potensi konflik di wilayahnya masing-masing guna mengantisipasi dan pencegahan dini terhadap ancaman gangguan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Hasil dari setiap pemetaan di Polsek dipresentasikan di Polres sehingga bisa disinergikan antisipasinya, terutama oleh Polsek-Polsek yang bersinggungan wilayah teritorinya. D. Pelayanan Lalu-lintas di Jam Sibuk (Pengerahan Kekuatan dan Gatur Lalin), yaitu: untuk mengurangi kemacetan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna lalu-lintas di jam sibuk. Kegiatan ini dilakukan melalui pengerahan personel-personel Polres Metro Jakarta Utara ke tempat-tempat yang diperlukan misalnya lingkungan sekolah, perkantoran, pusat-pusat bisnis, terminal, stasiun dan lain-lain. E. Optimalisasi Kring Serse F. Patroli Dialogis, yaitu: Patroli dilakukan secara rutin di tempat-tempat yang dinilai rawan maupun di lingkungan masyarakat. Tujuannya adalah sebagai wujud kehadiran
aparat kepolisian di tengah masyarakat untuk meningkatkan rasa aman di jalan raya maupun aman di lingkungan sekitar. G. Pendirian Pos Polisi di Tempat Rawan, Dalam rangka mencegah dan mengurangi potensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlu didirikan pos-pos polisi di tempat-tempat yang dinilai rawan. H. Penyuluhan dalam rangka Deradikalisi, Penyuluhan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konflik di tengah masyarakat, terutama terkait dengan konflik agama. I. Penyuluhan Bahaya Narkoba, Penyuluhan dilakukan di setiap sekolah menengah di wilayah Jakarta Utara sebagai perwujudan sosialisasi maupun pencegahan terhadap bahaya narkoba. J. Penyuluhan Keselamatan Berkendaraan, Penyuluhan ini dilakukan di sekolah-sekolah menengah agar para siswa memiliki sikap taat, tertib dan selalu mengutamakan keselamatan dalam menggunakan kendaraan. K. Penyuluhan Pelajar Cinta Damai, Penyuluhan ini dilakukan di sekolah menengah di wilayah Jakarta Utara, khususnya sekolah yang siswa-siswanya rawan terlibat dalam tawuran dan kenakalan remaja. L. Lomba Kreatif Anti Narkoba bagi Murid Sekolah Menengah Lomba kreatif ini diselenggarakan berbagai sarana kampanye dan penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi murid sekolah menengah. Lomba kreatif tersebut dapat berupa lomba penulisan artikel, lomba tentang film pendek, lomba poster, dan lomba foto. Penyelenggaraan kegiatan ini dapat dikerjasamakan dengan pihak lain, misalnya BNN, LSM, Lembaga Negara, dan pemerintah kota Jakarta Utara.
IV. Penutup Demikian latar belakang diadakannya program ini, serta tahapan-tahapan dan kegiatankegiatannya. Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia di Polres Jakarta Utara ini tidak lain ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme aparat kepolisian khususnya di wilayah kerja Polres Metro Jakarta Utara, dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan memberikan rasa adil dan rasa aman. Melalui program yang didukung secara resmi oleh Komnas Ham ini, diharapkan adanya optimalisasi tugas-tugas kepolisian di Polres Metro Jakarta Utara yang berbasiskan HAM; adanya jaminan keamanan dan ketertiban di masyarakat serta jaminan bahwa masyarakat terlayani dengan baik dalam rangka memenuhi hak atas rasa adil dan aman; tumbuhnya pengarusutamaan HAM sebagai budaya organisasi dan individu petugas kepolisian; serta terjalinnya kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Administratif Jakarta Utara, serta masyarakat Jakarta Utara khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
