PENGARUH PENGAWASAN INTERN DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK REKLAME TERHADAP KINERJA DINAS PENDAPATAN (Sensus pada Dinas Pendapatan Se-Priangan Timur) KENYA NUR DESIANTI NRP: 083403016 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi
Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Se-Priangan Timur. Tujuan dari penelitian adalah (1) untuk mengetahui pengawasan intern, realisasi penerimaan pajak reklame dan kinerja pada Dinas Pendapatan. (2) untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan antara pengawasan intern dan realisasi penerimaan pajak reklame terhadap kinerja Dinas Pendapatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan sensus. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner dan data realisasi penerimaan pendapatan daerah. Pengolahan data yang digunakan adalah uji validitas, realibilitas dan teknik path analysis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa pengawasan intern, realisasi penerimaan pajak reklame dan kinerja Dinas Pendapatan sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan uji statistic terdapat hubungan antara pengawasan intern dengan realisasi penerimaan pajak reklame. Pengawasan intern terhadap kinerja Dinas Pendapatan secara parsial berpengaruh signifikan, sedangkan realisasi penerimaan pajak reklame terhadap kinerja Dinas Pendapatan berpengaruh tidak signifikan. Pengaruh secara simultan pengawasan intern dan realisasi penerimaan pajak reklame terhadap kinerja Dinas Pendapatan berpengaruh signifikan. Kata Kunci
:
Pengawasan Intern, Realisasi Penerimaan Pajak Reklame, Kinerja Dinas Pendapatan
PENDAHULUAN Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya Nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintah Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat sebagai daerah otonom. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara
1
Pemerintah Pusat dan Daerah, diharapkan kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan pendapatan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sangat penting dalam rangka pembangunan daerah dan diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kebutuhan rumah tangga daerahnya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah dengan meningkatkan penerimaan dari sektor Pajak Daerah.
Dari fenomena yang penulis sebutkan diatas, timbul suatu pertanyaan bagaimana realisasi penerima pajak reklame ini dari tahun ke tahun, apakah realisasi penerimaan pendapatannya mampu melebihi target yang ditetapkan atau malah sebaliknya. Lalu kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap PAD serta kinerja Dinas Pendapatan. Sejalan dengan kewenangan yang diberikan dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peranan Pemerintah Daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat daerah (Halim,2004:22). Implikasi lain dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas adalah salah satu pilar untuk menunjukan terjadinya perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, pada tataran operasionalnya kinerja pelayanan publik di Indonesia masih memiliki banyak permasalahan. Fenomena ini terlihat dari keluhan masyarakat, baik secara individual maupun kelompok organisasi ketika mengurus keperluan, kebutuhan tertentu pada instansi pemerintah. Kebutuhan mereka kurang cepat direspon, waktu penyelesaiannya lama, birokrasi yang berbelit-belit, informasi kurang jelas, dan biaya yang dikeluarkan lebih dari yang ditentukan. Dalam hal ini, pelaksanaan pengawasan interen yang efektif dan efisien sangat penting untuk menghindari adanya penyimpangan yang terjadi dan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. TINJAUAN PUSTAKA Dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dimaksud dengan pengawasan intern adalah seluruh proses
kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secera efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Mardiasmo (2003:44) mengemukakan pengertian pendapatan asli daerah sebagai berikut: ”Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan dari daerah sendiri yang perlu terus ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat, sehingga kemandirian daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan”. Menurut Suparmoko (2002:45) mendefinisikan bahwa pajak reklame adalah sebagai berikut: ”Pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, orang, atau jasa”. METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan sensus.
Populasi sasaran adalah Inspektorat yang berada di wilayang Priangan Timur yaitu sebanyak lima Inspektorat. TEKNIK ANALISIS DATA Adapun analisis yang digunakan adalah sebagai berikut Skala Likert, Uji Validitas dan Reliabilitas, serta Uji Path Analysis, Principal
Component Analysis (PCA) HIPOTESIS Pengujian hipotesis akan dimulai dengan penetapan hipotesis operasional, penetapan
tingkat signifikansi, uji signifikansi, kriteria dan penarikan kesimpulan. a. Penetapan hipotesis operasional Pada penetapan hipotesis, hipotesis yang akan diuji dimaksudkan untuk melihat ada tidaknya pengaruh antara variable-variabel penelitian, hipotesis yang digunakan adalah: Ho : Pengawasan Intern tidak terhadap x 2 x1 = 0 berpengaruh Realisasi Penerimaan Pajak : Reklame Ha : x 2 x1 ≠ 0 :
Pengawasan Intern berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Reklame
Ho : y x1 = 0 :
Pengawasan Intern secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Dinas Pendapatan Pengawasan Intern secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Dinas Pendapatan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Dinas Pendapatan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Dinas Pendapatan Pengawasan Intern dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame secara simultan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Dinas Pendapatan
Ha : y x1 ≠ 0 : Ho : yx 2 = 0 : Ha
yx 2 :
: ≠ 0
y x1
=
yx 2 = 0 :
y x1
=
yx 2 ≠ 0 :
Pengawasan Intern dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Dinas Pendapatan
Penetapan tingkat signifikansi Taraf signifikan (α) ditetapkan sebesar 5% ini berarti kemungkinan kebenaran hasil penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas 95% atau toleransi kekeliruan 5%. Taraf signifikan ini adalah tingkat yang umum digunakan dalam penelitian sosial karena dianggap cukup lekat untuk mewakili hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. b. Uji signifikansi Untuk menguji signifikansi dilakukan dua pengujian, yaitu: Secara parsial menggunakan uji t Secara simultan menggunakan uji F c. Kriteria pengujian Secara parsial: Tolak Ho jika t < - t ½ α atau t > t½α Terima Ho jika t ≤ - t ½ α atau t ≤t½α Secara simultan: Tolak Ho jika Fhitung> Ftabel Terima Ho jika Fhitung ≤ Ftabel d. Penarikan kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian diatas, penulis akan melakukan analisa secara kuantitatif dan hasil analisa tersebut akan ditarik kesimpulan, apakah hipotesis yang telah ditetapkan itu diterima atau ditolak.
HASIL DAN PEMBAHASAN Tabel 1 Rekapitulasi Hasil Kuesioner No. 1.
Pertanyaan
Apakah di Dinas Pendapatan rencana kinerja terprogram dengan jelas?
Skor yang ditargetkan
Skor yang diperoleh
Kategori
25
21
Sangat Baik
25
21
Sangat Baik
25
20
Baik
25
20
Baik
25
21
Sangat Baik
25
20
Baik
25
21
Sangat Baik
25
21
Sangat Baik
25
21
Sangat Baik
25
21
Sangat Baik
25
20
Baik
2.
Apakah dalam setiap melaksanakan program/kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku? 3. Apakah Aparatur Pengawasan Intern cukup memperoleh kemudahan dalam hal pemeriksaan fasilitas dan catatan dari bagian yang diperiksa? 4. Apakah Aparatur Pengawasan Intern memiliki pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang penting dalam pelaksanaan pemeriksaannya? 5. Apakah dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Intern ditindak lanjuti oleh Dinas Pendapatan? 6. Apakah untuk menjadi Aparatur Pengawasan Intern ditentukan jenjang pendidikan tertentu? 7. Apakah setiap aktivitas atau kegiatan operasi di Dinas Pendapatan dievaluasi dengan baik? 8. Menurut pendapat Bapak/Ibu, dengan dilakukan evaluasi pada Dinas Pendapatan akan memberikan hasil yang baik pada Dinas Pendapatan! 9. Apakah setiap dilakukan evaluasi pada Dinas Pendapatan selalu dapat dipertanggung jawabkan oleh setiap pegawai yang bersangkutan? 10. Menurut pendapat Bapak/Ibu, dengan pemantauan aktivitas kerja akan memberikan kedisiplinan kerja pada Dinas Pendapatan! 11. Apakah Dinas Pendapatan mengutamakan pemantauan terhadap catatan dan dokumentasi yang
12
13
14
15
memadai? Apakah Aparatur Pengawasan Intern memantau secara khusus pegawai baru pada Dinas Pendapatan? Apakah Inspektorat melakukan pengawasan terhadap rancangan implementasi dan efektivitas dari kegiatan, program dan sasaran yang berhubungan dengan etika pada Dinas Pendapatan? Apakah di Dinas Pendapatan apabila terjadi permasalahan, kebijakan maupun peraturan diperlukan suatu pengawasan yang relevan? Apakah pelaksanaan Pengawasan Intern di Dinas Pendapatan ini memberikan penilaian dan rekomendasi yang tepat? Jumlah
25
23
Sangat Baik
25
21
Sangat Baik
25
21
Sangat Baik
25
21
Sangat Baik
375
313
Baik
Dari tabel 4.16 rekapitulasi kuesioner mengenai Pengawasan Intern yang terdiri dari 5 responden yang terdiri dari 5 Inspektorat Se-Priangan Timur, maka dapat dilihat bahwa Pengawasan Intern pada 5 Inspektorat Se-Priangan Timur tersebut Baik dengan perolehan skor 313. Berdasarkan klasifikasi yang telah ditentukan maka Pengawasan Intern pada 5 Inspektorat Se-Priangan Timur adalah baik. Untuk mengetahui berapa besarnya realisasi penerimaan pajak reklame yang diperoleh oleh Dinas Pendapatan Se-Priangan Timur pada tahun 2011, maka dilihat pada tabel realisasi penerimaan pajak reklame dibawah ini:
Tabel 2 Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2011 No Nama Kota Realisasi (Rp) Persentase (%) 1 Kabupaten Ciamis 787.010.886,00 105,07 2 Kota Tasikmalaya 1.788.089.621,00 100,47 3 Kabupaten Tasikmalaya 367.853.125,00 100,44 4 Kabupaten Garut 2.226.548.067,00 117,19 5 Kota Banjar 395.291.012,00 139,68 (Sumber : Dinas Pendapatan, data realisasi penerimaan pendapatan daerah)
Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Kabupaten Ciamis sebesar Rp. 787.010.886,00 dengan persentase 105,07%, di Kota Tasikmalaya sebesar 1.788.089.621,00 dengan persentase 100,47%, di Kabupaten Tasikmalaya realisasi penerimaan pajak reklame sebesar 367.853.125,00 dengan persentase 100,44%, di Kabupaten Garut sebesar 2.226.548.067,00 dengan persentase 117,19% dan di Kota Banjar sebesar 395.291,012,00 dengan persentase 139,68%. Kinerja Dinas Pendapatan adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dinasdalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah atau sejauh mana dinas menyelenggarakan kegiatan atau melaksanakan urusan-urusan kepemerintahan.
Dalam pengukuran kinerja pada Dinas Pendapatan Se-Priangan Timur dapat dihitung berdasarkan data keuangan yang bersumber dari data realisasi penerimaan pendapatan daerah dibawah ini:
Tabel 3 Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Pada Dinas Pendapatan Se-Priangan Timur
No .
Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD 2.8239
Pertumbuh an Pendapatan Asli Daerah
Nama Kota
1 2
Kab. Ciamis 81.9730 Kota Tasikmalaya 6.8886 22.6377 3 Kab. Tasikmalaya -29.3248 32.0257 4 Kab. Garut 12.3986 19.9784 5 Kota Banjar 38.6350 5.5043 (Sumber : Dinas Pendapatan, data diolah kembali)
Derajat Disentralisa si Fiskal
Rasio Efektifit as PAD
Rasio Efisiensi PAD
26.0834
26.4734
14.4681
12.0531
12.0484
3.6932 5.9229 9.3889
3.7206 5.9342 9.4917
36.8913 107.400 6 74.3729 61.5640
Hasil Uji Validitas, Reliabilitas, dan Regresi 1.
Uji Validitas Variabel Pengawasan Intern Correlations Variables=total Pearson Correlation
item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7
Sig. (2-tailed)
.967** .978** .987** ** .987 ** .984 .977** .988**
N
.302 .302 .287 .002 .016 .449 .302
5 5 5 5 5 5 5
item8 item9 item10 item11 item12 item13 item14 item15 total
.978** .989** .990** .978** * .964* .976** * .984* .978** 1
.509 .321 .236 .625 .030 .302 .016 .091
5 5 5 5 5 5 5 5 5
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2tailed).
Uji Relibilitas Variabel Pengawasan Intern Case Processing Summary N Cases Valid
% 5
100.0
Excludeda
0
.0
Total
5
100.0
Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda
%
Reliability Statistics
5
100.0
0
.0
Cronbach's Alpha
Total 5 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
.905
Hasil Uji Regression Regression Variables Entered/Removedb Model
Variables Entered
Variables Removed
Realisasi Penerimaan Pajak Reklame, Pengawasan Interna a. All requested variables entered.
Method
1
. Enter
b. Dependent Variable: Kinerja Dinas Pendapatan
Model Summary Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1 .982a .965 .929 .2582515 a. Predictors: (Constant), Realisasi Penerimaan Pajak Reklame, Pengawasan Intern
N of Items 15
ANOVAb Sum of Squares
Model 1
Regression Residual Total
df
Mean Square
F
3.630
2
1.815
.133
2
.067
3.763
4
Sig. .035a
27.213
a. Predictors: (Constant), Realisasi Penerimaan Pajak Reklame, Pengawasan Intern b. Dependent Variable: Kinerja Dinas Pendapatan
Coefficientsa Standardize d Coefficients
Unstandardized Coefficients Model 1
B (Constant) Pengawasan Intern
Std. Error
Beta
-1.421
3.358
.055
.007
Realisasi Penerimaan -.070 .164 Pajak Reklame a. Dependent Variable: Kinerja Dinas Pendapatan
t
Sig.
-.423
.713
.986
7.373
.018
-.057
-.429
.710
Correlations Correlations
Pengawasan Intern Pengawasan Intern
Pearson Correlation
1
Sig. (2-tailed) N Realisasi Penerimaan Pajak Reklame
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
Untuk mengetahui hubungan antara pengawasan intern dengan realisasi penerimaan
Realisasi Penerimaan Pajak Reklame .091 .885
5
5
.091
1
.885 5
5
pajak reklame pada Dinas Pendapatan SePriangan Timur dapat diketahui dengan
menggunakan analisis koefisien korelasi dengan menggunakan program spss versi 16.00 (terlampir pada lampiran). Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien korelasi person sebesar 0,247 dengan nilai probabilitas sebesar 0,005 yang lebih kecil dari alpha 0,05, yang berarti terdapat hubungan antara hubungan yang signifikan antara pengawasan intern dengan realisasi penerimaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Se-Priangan Timur, yang berarti pula bahwa pengawasan intern dan realisasi penerimaan pajak reklame saling berhubungan. Dengan demikian jika pelaksaanaan pengawasan intern dilakukan dengan baik yang sesuai dengan fungsinya, maka akan mendorong realisasi penerimaan pajak reklame. Begitupun sebaliknya jika realisasi penerimaan pajak reklame berjalan kurang baik, dimungkinkan terdapat fungsi pengawasan intern yang berjalan kurang baik atau tidak sesuai dengan fungsinya di dalam suatu organisasi. Pengaruh secara parsial Pengawasan Intern terhadap Kinerja Dinas Pendapatan pada Dinas Pendapatan Se-Priangan Timur berdasarkan hasil perhitungan SPSS untuk analisis jalur, diperoleh nilai beta atau koefisien standar (standardized coefficient) untuk variabel (Pengawasan Intern) terhadap Variabel Y ( Kinerja Dinas Pendapatan) Untuk pengolahan data dapat dilihat pada tabel output Coefficient SPSS yang disajikan dilampiran. Dari gambar 4.1 dapat dihitung total pengaruh secara parsial antara Pengawasan Intern terhadap Kinerja Dinas Pendapatan pada Dinas Pendapatan Se-Priangan Timur dengan cara menghitung besarnya pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung antara Pengawasan Intern terhadap Kinerja Dinas Pendapatan (Y) melalui Realisasi Penerimaan Pajak Reklame yaitu : 1. Besarnya pengaruh langsung variabel terhadap Y
= × = 0,986 × 0,986 = 0.972 2. Besarnya pengaruh tidak langsung variabel terhadap variabel Y, melalui variabel = = 0,986 × 0,247 × -0,057 = - 0,014 3. Besarnya pengaruh total variabel terhadap variabel Y = + = 0,972 -0,014 = 0,958 Dengan demikian besarnya pengaruh total antara variabel Pengawasan Intern terhadap Kinerja Dinas Pendapatan (Y) pada Dinas Pendapatan Se-Priangan Timur adalah sebesar 0,958. Untuk menguji hipotesis atau signifikansi pengaruh secara parsial Pengawasan Intern terhadap Kinerja Dinas Pendapatan (Y) pada Dinas Pendapatan Se-Priangan Timur dilakukan dengan menggunakan uji t. Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan uji t pada hasil perhitungan SPSS V.16 yang tersaji pada lampiran untuk variabel Lingkungan Kerja diperoleh nilai dengan nilai signifikansi 0,018 dan dk = (n-k-l) = 4 maka nilai dari perhitungan tersebut diperoleh bahwa nilai > dan berdasarkan probabilitas nilai signifikansi 0,018 < 0,05. Dengan demikian hal ini berarti ditolak atau dengan kata lain Pengawasan Intern berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Dinas Pendapatan pada Dinas Pendapatan SePriangan Timur. Pengaruh secara parsial Realisasi Penerimaan Pajak Reklame terhadap Kinerja Dinas Pendapatan pada Dinas Pendapatan SePriangan Timur dari hasil perhitungan yang telah dilakukan melalui program SPSS V.16 maka dapat kita ketahui koefisien jalur pengaruh secara parsial Realisasi Penerimaan Pajak Reklame terhadap Kinerja Dinas Pendapatan
. Berdasarkan Gambar 4.2 di atas, kita dapat mengetahui pengaruh secara parsial antara Realisasi Penerimaan Pajak Reklame terhadap Kinerja Dinas Pendapatan pada Dinas Pendapatan Se-Priangan Timur dengan cara menghitung besarnya pengaruh langsung dan
pengaruh tidak langsung antara Realisasi penerimaan pajak reklame terhadap Kinerja Dinas Pendapatan melalui Pengawasan intern, yaitu : 1. Besarnya pengaruh langsung variabel terhadap Y
= -0,057 × -0,057 = 0,003249 2. Besarnya pengaruh tidak langsung variabel terhadap variabel Y, melalui variabel = = 0,986 × 0,247 × -0,057 = -0,01388 3. Besarnya pengaruh total variabel terhadap Y = + = 0,003249-0,01388 = 0,010631 Dengan demikian besarnya pengaruh total antara variabel Realisasi Penerimaan Pajak Reklame terhadap Kinerja Dinas Pendapatan pada Dinas Pendapatan se-Priangan Timur adalah sebesar – 0,010631. Untuk menguji hipotesis atau signifikansi pengaruh secara parsial Realisasi penerimaan pajak reklame terhadap Kinerja Dinas Pendapatan pada Dinas Pendapatan Se-Priangan Timur dilakukan dengan menggunakan uji t. Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan uji t pada hasil perhitungan SPSS V.16 yang tersaji pada lampiran untuk variabel Kepuasan Kerja diperoleh nilai -0,429 dengan nilai signifikansi sebesar 0,710 dan dk = (n-k-l) = 4 maka nilai dari perhitungan tersebut diperoleh bahwa nilai dan berdasarkan probabilitas nilai signifikansi sebesar 0,710 > 0,05. Dengan demikian hal ini berarti dterima atau dengan kata lain Realisasi penerimaan pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Dinas Pendapatan pada Dinas Pendapatan Se-Priangan Timur. Hal ini kemungkinan disebabkan semakin bertambahnya realisasi penerimaan pajak reklame tidak mencerminkan suatu kinerja atau prestasi kerja yang dicapai oleh Dinas Pendapatan atau entitas dalam periode tertentu. Adapun faktor lain yang tidak diteliti diantaranya: kinerja pegawai, kinerja pemerintahan daerah, retribusi daerah, penatausahaan keuangan daerah. Untuk mengetahui pengaruh Pengawasan Intern dan Realisasi Penerimaan Pajak reklame terhadap Kinerja Dinas Pendapatan secara simultan, maka sebagaimana hasil perhitungan masing-masing variabel pada
pengaruh parsial, dapat diperoleh dengan cara menjumlah seluruh nilai pengaruh-pengaruh parsial yaitu 0,958 - 0, 010631 = 0,947. Jadi total pengaruh Pengawasan Intern dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame terhadap Kinerja Dinas Pendapatan pada Dinas Pendapatan SePriangan Timur adalah 0,947. Untuk menguji hipotesis atau signifikansi pengaruh secara simultan Pengawasan Intern dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame terhadap Kinerja Dinas Pendapatan pada Dinas Pendapatan Se-Pringan Timur dilakukan dengan menggunakan uji F dengan hasil pengolahan yang disajikan dalam lampiran. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS V.16 yang disajikan dilampiran, diperoleh nilai dengan nilai signifikansi 0,035 dan nilai dan (n-k-l) = 4 maka nilai = dari perhitungan tersebut diperoleh hasil bahwa dan berdasarkan probabilitas nilai signifikansi sebesar 0,035 < 0,05 , dengan demikian berarti berada pada daerah penolakan dan terdapat di daerah penerimaan dengan kata lain Pengawasan Intern dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame terhadap Kinerja Dinas Pendapatan pada Dinas Pendapatan Se-Pringan Timur. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis di atas menunjukkan bahwa variabel Pengawasan Intern ( dan Relisasi Penerimaan Pajak Reklame ( secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Dinas Pendapatan (Y) pada Dinas Pendapatan Se-Priangan Timur dengan total pengaruh secara simultan sebesar 0,9474. Dengan nilai total pengaruh sebesar 0,9474 dan sisanya sebesar 0,0526 produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut : 1) Pelaksanaan pengawasan intern, realisasi penerimaan pajak reklame dan kinerja Dinas Pendapatan pada Dinas Pendapatan SePriangan Timur sudah berjalan dengan baik. Hal itu berdasarkan hasil pengolahan data yang bersumber dari tanggapan responden terhadap pernyataan pernyataan mengenai pengawasan intern dimana jumlah skor yang
diperoleh sebesar 313 hal itu termasuk klasifikasi baik. Untuk realisasi penerimaan pajak reklame dan kinerja Dinas Pendapatan diperoleh dari hasil rasio dari data realisasi penerimaan pendapatan daerah pada Dinas Pendapatan Se-Priangan Timur. 2) Terdapat hubungan antara pengawasan intern dengan realisasi penerimaan pajak reklame. Hal itu berdasarkan hasil pengolahan data yang bersumber dari pengolahan SPSS versi 16.00 dimana koevisien korelasinya sebesar 0,247 dengan demikian hubungan antara pengawasan intern dan realisasi penerimaan pajak reklame memiliki hubungan yang rendah. 3) Pengawasan intern terhadap kinerja Dinas Pendapatan secara parsial berpengaruh signifikan sebesar 0,018. Berarti pengawasan intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja Dinas Pendapatan. 4) Pengaruh secara parsial antara relisasi penerimaan pajak reklame terhadap kinerja Dinas Pendapatan berdasarkan pengolahan data dari SPSS versi 16.00 menunjukan bahwa penerimaan pajak reklame berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja Dinas Pendapatan. Hal ini disebabkan semakin bertambahnya realisasi penerimaan pajak reklame tidak mencerminkan suatu kinerja atau prestasi kerja yang dicapai oleh Dinas Pendapatan atau entitas dalam periode tertentu. 5) Pengaruh secara simultan antara pengawasan intern dan realisasi penerimaan pajak reklame terhadap kinerja dinas pendapatan berdasarkan pengolahan data dari SPSS versi 16.00 menunjukan bahwa pengawasan intern dan realisasi penerimaan pajak reklame berpengaruh signifikan sebesar 0,035 terhadap kinerja Dinas Pendapatan. Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan yang dapat memberikan manfaat bagi kemajuan Dinas Pendapatan adalah sebagai berikut : 1) Bagi Dinas Pendapatan Se-Priangan Timur Pelaksanaan pengawasan intern, Realisasi penerimaan pajak reklame dan kinerja Dinas Pendapatan pada Dinas Pendapatan Se-Priangan Timur memang sudah berjalan
dengan baik, namun pengawasan intern terhadap pelaksanaan pajak sendiri harus lebih diperketat agar tidak ada pengusaha atau badan yang memanipulasi atau menghindari pajak. Begitu pula dengan pengawasan terhadap sistem penerimaan pajak reklame yang harus diawasi agar tidak terjadi kecurangan yang hanya menyebabkan pengaruh negatif terhadap kinerja Dinas Pendapatan dan menyebabkan kerugian terhadap Pemerintah Daerah. 2) Bagi Peneliti Selanjutnya Bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian yang sama, disarankan untuk menambah sampel dan penggunaan variabel-variabel yang lainnya antara lain kinerja pegawai, kinerja pemerintahan daerah, retribusi daerah, penatausahaan keuangan daerah.
DAFTAR PUSTAKA Abdul Halim. 2002. Akuntansi Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Keuangan
__________. 2004. Manajamen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Anggi Meliantha Cahya. 2010. ”Analisis Rasio Efektivitas Keuangan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah”. Skripsi Unikom : Bandung Cucu Cunayah. 2006. “Pengaruh Pengawasaan Intern dan Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah”. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. Erwin E. Koetin. 1994. Suatu Pedoman Investasi dalam efek di Indonesia. Jakarta : Bursa Efek Jakarta. Lourdes Torres and Vincente Vina. 2003. Local Goverment Financial Reporting In The Usa and Spain A. Comparative Study. Spanish Journal of Finance and Accounting, 115, April 2003 pp. 153-183. University of Zaragoza –Facultad D. CC. EE Empresariales.
M. Fachrizal Faisal K. 2007. “Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Dalam Rangka Meningkatkan Retribusi Daerah Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Ambon”. Skripsi Muhammadiyah : Malang.
Sugianto. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta. Cakra Buana. Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Untuk Bisnis. Bandung ALFABETA. _______. 2007. Statistika untuk Penelitian. Bandung ALFABETA.
Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Edisi Kedua. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
_______. 2009. Statistik untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta
Manahan Nasution. 2003. Sekilas Tentang Internal auditor. www.unsudigitallibrary.ac.id Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi Yogyakarta. _________. 2003. Perpajakan. Yogyakarta : Andi.
Suparmoko. 2002. Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pemerintahan Daerah.Edisi Pertama. Yogyakarta: PT Andi. Waluyo
dan Wirawan B. Ilyas. 2000. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG
Mohamad Mahsun. 2006. Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE.
Pajak daerah UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 6
Mohammad. Nazir. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2011. Peraturan daerah tentang Pajak Asli Daerah.
Panca Kurniawan&Agus Purwanto. 2006. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006. Pengelolaan Keuangan Daerah.
R. Santoso Brotodiharjo. 2003. Ilmu Hukum Pajak. Bandung. Refika Aditama.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan.
Rendra Putra. 2006. ”Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Tasikmalaya”. Skripsi Widyatama : Bandung. Rika Hasim. 2005. “Pengaruh Pengawasan Intern Terhadap Kinerja Pegawai Di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya”. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. Rochmat Soemitro dikutip oleh Waluyo dan Wirawan. 2003. Perpajakan Indonesia: Salemba Empat
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004. Perubahan atas UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang RI No. 33 Tahun 2004. Perubahan atas UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-undang RI No. 34 Tahun 2000. Pengganti Undang-undang RI No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
