PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TEDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TESIS

PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TEDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TESIS Oleh

ENDANG KEMALASARI 077017037/Akt

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009

Endang Kemalasari : Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan Yang Tedaftar Di Bursa Efek Indonesia, 2009

PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAAN PERBANKAN YANG TEDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains dalam Program Studi Akuntansi Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh ENDANG KEMALASARI 077017037 /Akt

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009


Judul Tesis

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

: PENGARUH

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA : Endang Kemalasari : 077017037 : Akuntansi

Menyetujui Komisi Pembimbing

( Prof.Dr. Azhar Maksum, M.Ec.Ac) Ketua

Ketua Program Studi

(Prof.Dr. Ade Fatma Lubis, MAFIS, MBA, Ak)

( Dra. Sri Mulyani, MBA, Ak) Anggota

Direktur

(Prof.Dr.Ir.T. Chairun Nisa B.,M.Sc)

Tanggal Lulus : 24 Juni 2009


Telah diuji pada Tanggal : 24 Juni 2009

PANITIA PENGUJI TESIS : Ketua

: Prof.Dr. Azhar Maksum, M.Ec.Ac

Anggota

: 1. Dra. Sri Mulyani, MBA, Ak 2. Prof. Dr. Ade Fatma Lubis, MAFIS ,MBA, Ak 3. Dra. Tapi Anda Sari Lubis, M.Si,Ak 4. Fahmi Natigor, M.Ec, Ak


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul: “ Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia” Adalah benar hasil kerja saya sendiri dan belum dipublikasikan oleh siapapun sebelumnya. Sumber-sumber data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara benar dan jelas.

Medan, 24 Juni 2009 Yang membuat pernyataan,

( Endang Kemalasari )


ABSTRAK Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian terletak pada perubahan kerangka pemikiran teoritis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan Good Corporate Governance (dewan komisaris, kepemilikan institusional dan komite audit) berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan 4 (empat) indikator, Return on Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasioanal (BOPO) dan Return on Equity (ROE), secara simultan dan parsial pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2005-2007. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar dibursa efek Indonesia tahun 2005-2007, yaitu sebanyak 29 perusahaan. Dengan α 5% diambil jumlah sampel sebanyak 20 perusahaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, penyajian data dilakukan secara time series ( dengan jumlah tahun amatan 3 tahun berturut turut dari tahun 2005 – 2007) sehingga jumlah sampel amatan sebanyak 20 X 3 = 60 sampel observasi. Analisis data yang digunakan dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial penerapan Good Corporate Governance (dewan komisaris, kepemilikan institusional dan komite audit) tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan 4 (empat) indikator, Return on Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasioanal (BOPO) dan Return on Equity (ROE), bahkan komite audit mempunyai pengaruh yang negatif terhadap NPM serta kepemilikan institusional terhadap ROE. Kata kunci : Good Corporate Governance, kinerja perusahaan


ABSTRACT This researchs is replicated from the prior researchs the difference is solely on the theorical concept changes. The researchs objective is to find out the influence of Good Corporate Governance (Board of Directors, Institutional ownership and Audit Committee) toward the company performance using 4 (four) indicators, Return on Assets (ROA), Net Profit Margin (NPM), Operational Expenses toward Operational Income (BOPO) and Return on Equity (ROE), on the banking enterprises either simultantly and partially that are listed in the Stock Exchanges of Indonesia from 2005 to 2007. Population of this researchs are banking enterprises that are listed in the Stock Exchange of Indonesia from 2005-2007, that consist of 29 enterprises. Samples taken are 20 enterprises with the significancy of α 5%. Data using in this researchs is scunder, using time series base (total observing period is three years from 20052007) base on observing period period, total samples is 20 X 3 = 60 observation. Data analyzing using in this researchs is multiple regresion analysis. The results of this researchs show simultantly and partially that the appliance of Good Corporate Governance (Board of Directors, Institutional ownership and Audit Committee) have no influence toward the company performance using four indicators, Return on Assets (ROA), Net Profit Margin (NPM), Operational Expenses toward Operational Income (BOPO) and Return on Equity (ROE), even the Audit Committee influence toward the Net Profit Margin (NPM) and Institutional ownership Return on Equity (ROE) is negative. Keywords : Good Corporate Governance, Company Performance


KATA PENGANTAR Dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas, penulis menyampaikan syukur alhamdullilah kepada Allah SWT dengan Rahmat, Hidayah, Karunia dan Anugrah yang diberikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “

Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja

Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapat gelar Magister Sains, pada Program Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Dalam menyelesaikan tesis ini tentu saja penulis banyak menemui kesulitan, kendala, dan hambatan. Akan tetapi berkat bantuan

bimbingan, petunjuk dan

masukan dari berbagai pihak lainnya penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H,Sp.A.(K), Selaku Rektor Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan Sekolah Pascasarjana. 2. Ibu Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa, B., M.Sc, Selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, yang senantiasa dengan sabar dan secara berkesinambungan meningkatkan layanan pendidikan di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 3. Ibu Prof. Dr. Ade Fatma Lubis, MBA, MAFIS, Ak., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Akuntansi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, sekaligus sebagai Anggota Komisi Pembanding yang telah banyak memberikan saran dan kritik yang konstruktif dalam membimbing penulis sejak awal hingga selesainya tesis ini


4. Bapak Prof.Dr.Azhar Maksum, M.Ec,Ac selaku Ketua Komisi Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan saran dan kritik yang konstruktif dalam membimbing penulis sejak awal hingga selesainya tesis ini 5. Ibu Dra. Sri Mulyani,MBA,Ak selaku Anggota Komisi Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan saran dan kritik yang konstruktif dalam membimbing penulis sejak awal hingga selesainya tesis ini 6. Ibu Dra. Tapi Anda Sari Lubis, M.Si, Ak selaku Anggota Komisi Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan saran dan kritik yang konstruktif dalam membimbing penulis sejak awal hingga selesainya tesis ini. 7. Bapak Fahmi Natigor, M.Ec, Ak, selaku Anggota Komisi Dosen Pembanding yang telah banyak memberikan saran dan kritik yang konstruktif dalam membimbing penulis sejak awal hingga selesainya tesis ini. 8. Teristimewa buat Kedua Orang Tuaku,

terima kasih atas doa yang

dipanjatkan, keridoan dan keikhlasannya serta ketulusan hatinya sehingga saya dapat menjadi seperti sekarang ini dan juga dapat menyelesaikan tesis ini. 9. Rekan–Rekan Bagian Administrasi di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Bang Ary, Kak Dory, Kak Yusna, Bang Dedi, Kak Juli, dan rekan rekan lainnya terima kasih buat kebaikannya, bantuannya, serta perhatiannya selama penulis menyelesaikan Pendidikan Magister di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 10. Rekan rekan mahasiswa Angkatan XIII khususnya Mangasi Sinurat, Endang Kurniati, Lusi Elviana Rangkuti, terima kasih buat bantuannya, perhatiannya dan kebersamaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 11. Bapak Hasan Basri Simangungsong, ST, terima kasih atas semuanya.


Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penyajian maupun maupun dari segi penyusunannya. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca guna penyempurnaan tesis ini pada masa yang akan datang. Akhir kata penulis mengucapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi rekan mahasiswa dan mahasiswi.

Medan,

Juni 2009

Endang Kemalasari


RIWAYAT HIDUP

I.

DATA PRIBADI :

Nama Tempat /Tgl Lahir Jenis Kelamin Agama Alamat Telepon

: Endang Kemalasari : Bies Penentanan,Takengon, 3 Agustus 1977 : Perempuan : Islam : Jalan Karya Wisata Komplek Johor Indah Permai I Blok F 22 Medan Johor : 061 (7874978 )

II. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN : 1983 – 1989 1989 – 1992 1992 – 1995 1995 – 2000 2007 - 2009

: SD Negeri Bies Penentanan, Takengon : SMPN Pegasing, Takengon : SMAN 1 Takengon : S1 Ekonomi Akuntansi Unsyiah : S-2 Program Pascasarjana Magister Akuntansi USU Medan

III. LATAR BELAKANG PEKERJAAN 1. 2000 -2003 Staff Aaccounting di CV. Mitra Prima Lestari 2. 2003 – 2007 Accounting di PT . Citra Inti Garda Artha 3. 2007 – 2008 Asisten Manajemen Keuangan PNPM P2KP Koorkot I Medan 4. 2008 – Sekarang Staff Keuangan Kopertis Wilayah I NAD- SUMUT


DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK………………………………………………………………………..

i

ABSTRACT.………………………………………………………………………

ii

KATA PENGANTAR…………………………………………………………...

iii

RIWAYAT HIDUP……………..…………………………………………….….

Vi

DAFTAR ISI………………….………………………………………………….

Vii

DAFTAR TABEL………………………………………………………………..

xi

DAFTAR GAMBAR……………………….……………………………………

xii

DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………………. xiii BAB I

PENDAHULUAN .............................................................................

1

1.1. Latar Belakang Penelitian................. ..............................................................

1

1.2. Perumusan Masalah Penelitian .......................................................................

8

1.3. Tujuan Penelitian.............................................................................................. 8 1.4. Manfaat Penelitian...........................................................................................

9

1.5. Originalitas Penelitian......................................................................................

9

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................ 11 2.1. Tinjauan Teori................................................................................................ 11 2.1.1. Corporate Governance ....................................................................... 11 2.1.2. Jenis-jenis Corporate Governance dan Board Structure .................... 17 2.1.3. Prinsip-prinsip Dasar Good Corporate Governance........................... 20 2.1.4. Corporate Governance di Indonesia................................................... 26 2.1.5. Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum………. 28 2.1.6. Pengukuran Kinerja Perusahaan…………………………………........ 31


2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu ........................................................................ 33 BAB III. KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS...................................... 35 3.1. Kerangka Konsep ............................................................................................ 35 3.2. Hipotesis.......................................................................................................... 36 BAB IV METODE PENELITIAN ................................................................... 37 4.1. Jenis Penelitian............................................................................................... 37 4.2. Lokasi Penelitian/Ruang Lingkup Penelitian ................................................ 38 4.3. Populasi dan Sampel…………………………………………………............

38

4.4. Metode Pengumpulan Data ............................................................................. 39 4.5. Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel................................ 39 4.5.1. Klasifikasi Variabel............................................................................. 39 4.5.2. Definisi Operasional............................................................................ 40 4.5.3. Lokasi dan Waktu Penelitian .............................................................. 43 4.6. Metode Analisis Data...................................................................................... 43 4.6.1. Uji Normalitas..................................................................................... 43 4.6.2. Uji Multikolinieritas........................................................................... 43 4.6.3. Uji Heteroskesdastisitas ..................................................................... 44 4.6.2. Uji Autokorelasi ................................................................................. 44 4.7. Model Analisis................................................................................................. 45 4.8. Model Uji Hipotesis......................................................................................... 46 BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN........................................................ 49 5.1. Deskripsi Variabel.......................................................................................... 49


5.2. Analisis Data..................................................................................................... 50 5.2.1. Uji Normalitas................................................................................... 50 5.2.2. Uji Multikolinearitas......……………………………………………... 53 5.2.3. Uji Heterokedastisitas ......................................................................... 54 5.2.4. Uji Aoutokorelasi ................................................................................ 58 5.3. Hasil Penelitian ............................................................................................... 59 5.3.1. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Return on Asset (ROA) ............................................ 59 5.3.2. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Net Profit Margin (NPM)……………………… ..

60

5.3.3.Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)………………………………………………..

61

5.3.4. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Return on Equity (ROE) ........................................ 62 5.4. Pembahasan.................................................................................................... 63 5.4.1.Analisa Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Governance (GCG) Terhadap Return on Asset (ROA) ...................... 63 1. Secara Simultan………………………………………………….. 63 2. Secara Parsial……………………………………………………. 64 5.4.2. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara Parsial terhadap Net Profit Margin (NPM)………….. 65 1. Secara Simultan………………………………………………….. 65 2. Secara Parsial……………………………………………………. 66 5.4.3.Analisa Pengaruh Penerapan Prinsip-PrinsipGood Governance (GCG) Terhadap Beban Operasional terhadap Pendapatan………… Operasional (BOPO)………………………………………………… 67


1. Secara Simultan………………………………………………….. 67 2. Secara Parsial……………………………………………………. 69 5.4.4.Analisa Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Governance (GCG) Terhadap Return on Equity (ROE)……………… 70 1. Secara Simultan………………………………………………… 70 2. Secara Parsial……………………………………………………. 71 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................ .. 75 6.1. Kesimpulan .................................................................................................... 75 6.2. Keterbatasan Penelitian............................................................................

76

6.3. Saran .......................... .............................................................................

77

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………

78


DAFTAR TABEL No

Judul

Halaman

2.1

Penelitian Terdahulu......................................................................................

34

4.1

Definisi Operasional Variabel........................................................................

42

5.1

Deskripsi Statistik...........................................................................................

49

5.2

Uji Normalitas Kolmogorov - Smirnov.........................................................

53

5.3

Uji Multikolinieritas Terhadap Variabel Independent..........................................

54

5.4

Uji Autokorelasi Durbin – Watson................................................................

58

5.5

Koefisien Determinasi Variabel ROA sebagai Variabel Dependent.............

63

5.6

Pengujian Hipotesis Simultan, Variabel ROA sebagai Variable Dependent

64

5.7

Pengujian Kontribusi Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip GCG terhadap Return on Asset (ROA)...................................................................................

64

5.8

Koefisien Determinasi Variabel NPM sebagai Variabel Dependent............

65

5.9

Pengujian Hipotesis Simultan, Variabel NPM sebagai Variable Dependent.........

66

5.10 Pengujian Kontribusi Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip GCG terhadap Net Profit Margin (NPM).........................................................................................

67

5.11 Koefisien Determinasi Variabel BOPO sebagai Variabel Dependent..........

68

5.12 Pengujian Hipotesis Simultan, Variabel BOPO sebagai Variabel Dependent......

68

5.13 Pengujian Kontribusi Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip GCG terhadap BOPO

69

5.14 Koefisien Determinasi Variabel ROE sebagai Variabel Dependent............

70

5.15 Pengujian Hipotesis Simultan, Variabel ROE sebagai Variable Dependent……

71

5.16 Pengujian Kontribusi Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip GCG terhadap Return on Equity (ROE)

71


DAFTAR GAMBAR No

Judul

Halaman

2.1

Struktur Umum Suatu Perusahaan Berbentuk PT di Indonesia.......

18

2.2

Tiga Organ Perusahaan....................................................................

20

2.3

Prinsip-Prinsip Dasar Good Corporate Governance........................

21

3.1

Kerangka Konsep.............................................................................

35

5.1

Normalitas Data untuk Model Penelitian I dengan Variabel Dependent ROA..............................................................................

5.2

Normalitas Data untuk Model Penelitian II dengan Variabel Dependent NPM..............................................................................

5.3

51

Normalitas Data untuk Model Penelitian III dengan Variabel Dependent BOPO...........................................................................

5.4

51

52

Normalitas Data untuk Model Penelitian IV dengan Variabel Dependent ROE..............................................................................

52

5.5

Uji Heteroskedastisitas ROA (Y1) sebagai Variabel Dependent

55

5.6

Uji Heteroskedastisitas NPM (Y2) sebagai Variabel Dependent

56

5.7

Uji Heteroskedastisitas BOPO (Y3) sebagai Variabel Dependent

57

5.8

Uji Heteroskedastisitas ROE (Y4) sebagai Variabel Dependent

57


DAFTAR LAMPIRAN No

Judul

Halaman

1

Data Sampel Penelitian...................................................................

81

2

Data Variabel Independent..............................................................

82

3

Data Variabel Dependent..................................................................

85

4

Hasil Screening................................................................................

88

5

Hasil Uji Normalitas Sebelum Screening.......................................

90

6

Hasil Regresi Model Penelitian.......................................................

94


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian Adanya beberapa bank yang melakukan merger dan diakuisisi oleh bank-bank lain menggambarkan adanya masalah serius di industri perbankan. Kasus yang terjadi pada Bank Century yang kalah kliring pada 20 November 2008 merupakan contoh nyata adanya permasalahan tersebut. Ekonom Fadhil Hasan, mengatakan kasus gagal kliring di Bank Century bisa saja diakibatkan oleh kekurangan likuiditas (Kompas 2008). Hal ini terkait dengan adanya kesulitan pendanaan yang dialami industri perbankan saat ini. Akibatnya sejak sesi kedua perdagangan hari Kamis, 20 November 2008, pihak otoritas bursa terpaksa melakukan suspensi terhadap perdagangan saham bank tersebut dan selanjutnya diambilalih oleh pemerintah. Pada saat diambil alih CAR Bank Century minus 2.3% (www.inilah.com, 2008). Menurut pengamat perbankan, Iman Sugema, ketatnya situasi likuiditas saat ini memang berpotensi membuat bank menengah dan kecil mengalami kesulitan likuditas, dan karenanya ia menyarankan agar pemilik bank mencari mitra baru yang lebih kuat. (Kompas 2008). Uraian di atas merupakan fenomena yang saat ini terjadi di dunia industri perbankan. Ketika industri perbankan dibelit banyak masalah, barulah dirasakan pentingnya menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate


governance atau GCG), padahal, sebelumnya, prinsip GCG yang meliputi keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran terkesan sebagai panjangan belaka. Tidak mudah menerapkan prinsip tersebut, sebab, perlu komitmen yang sungguh-sungguh antara pemegang saham dan pengelola bank. Belakangan

ini GCG dianggap begitu

penting bagi perbankan karena

diharapkan dapat memperbaiki citra perbankan yang sempat terpuruk beberapa waktu lalu. Hal ini mengingat dalam GCG terkandung lima prinsip yang dianggap positif bagi pengelolaan sebuah perusahaan. Prinsip pertama adalah

keterbukaan atau

transparansi, dimana bank harus menyediakan informasi tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan, serta mudah diakses penggunanya, termasuk informasi mengenai struktur kepemilikan perusahaan serta perubahan-perubahan yang terjadi. Kedua prinsip akuntabilitas, yang berarti bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Setiap komponen organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Mereka harus dapat memahami perannya dalam melaksanakan GCG. Ketiga, prinsip tanggung jawab (responsibility). Dalam hal ini, bank harus memegang prinsip prudential banking practice. Prinsip tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tetap terjaga kelangsungan usahanya. Bank harus mampu bertindak sebagai perusahaan yang baik. Keempat,

prinsip kewajaran. Dalam hal ini bank harus

memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran, namun bank juga perlu memberikan kesempatan kepada stakeholders


untuk memberikan masukan bagi kepentingan bank sendiri serta memiliki akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. Penetapan tanggung jawab dewan komisaris, direksi, kehadiran komisaris independen dan komite audit, serta penyajian informasi (terutama laporan keuangan) dengan pengungkapan penuh merupakan perwujudan dari prinsip keadilan ini (Maksum, 2005). Hasil penilaian Bank Indonesia menunjukan 69 persen perbankan masih melanggar good corporate governance, terutama pelanggaran oleh bank-bank kecil swasta. Menurut Deputi Gubernur BI, Siti Fadjriah pelanggaran yang terjadi terutama pada masalah komisaris independen dalam dewan komisaris. Kasus ini mencapai 53 persen. Selanjutnya pelanggaran dalam pembentukan komite mencapai 30,7 persen, tidak terpenuhinya jumlah komisaris independen sekitar 18 persen, pelanggaran terhadap keharusan independensi presiden direktur dari pemegang saham mencapai 10 persen, serta kasus rangkap jabatan mencapai 7 persen. (www.unisosdem.org, 2007). Pada tahun 2008 bank wajib memberikan laporan GCG kepada BI, dengan adanya kewajiban pelaporan tersebut agar pihak perbankan melaksanakan tata kelola yang baik secara transparan, diharapkan bank terus menjaga kinerjanya. Menurut beliau dengan penerapan GCG akan mendukung kinerja yang baik dari perbankan. Komitmen BUMN untuk menerapkan Good Corporate Governance masih rendah, hal ini terbukti dari hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap 16 BUMN selama Oktober 2002 sampai bulan Mei 2003, ternyata hanya 6 perusahaan yang memiliki kinerja baik yaitu Bank Negara Indonesia, PT. Asuransi Ekspor Indonesia, Pelindo II, PT. Krakatau Steel, PTPN VIII, PT. Surveyor


Indonesia. (www.kompas.com, 2003). Komitmen dalam menerapkan GCG masih dipersepsikan sebagai hal yang bersifat mandatory. Pengalaman juga membuktikan, pengabaian terhadap penerapan GCG bukan hanya memperburuk kinerja perusahaan, tetapi juga perekonomian nasional. Dari uraian di atas dapat disimpulkan penerapan GCG akan sangat berpengaruh pada kinerja perusahaan. Apabila penerapan GCG baik maka kinerja perusahaan dipastikan juga baik, demikian juga sebaliknya. Kinerja suatu bank dapat dianalisis dengan tekhnik analisis aspek keuangan dan non keuangan. Adapun aspek keuangan menitikberatkan pada analisis ratio, analisis trend (vertikal dan horizontal), analisis posisi, dan analisis proyeksi. Sementara aspek non keuangan menitikberatkan kepada unsur manajemen dengan pendekatan penilaian terhadap manajemen umum (penerapan good corporate governance), risk management, dan penilaian compliance (Surat Edaran BI No.6/73/INTERN, 2004) Beberapa penelitian tedahulu menunjukkan adanya pengaruh penerapan good corporate governance terhadap kinerja perusahaan, misalnya McMulen (1996) , menemukan komite audit yang berhubungan dengan lebih sedikit tuntutan hukum pemegang saham karena kecurangan, lebih sedikit kecurangan, lebih sedikit pelaporan

kembali laba kuartalan, lebih sedikit tindakan ilegal, lebih sedikit

pergantian auditor ketika terdapat selisih pendapat antara klien dan auditor. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan kesalahan pelaporan, pelanggaran dan indikator lain dari pelaporan keuangan yang tidak andal cenderung tidak memiliki komite audit.


Kepemilikan institusional secara mayoritas akan mengurangi kemungkinan perusahaan untuk diakuisisi, sehingga meningkatkan keinginan manager untuk memperbesar kepemilikan pada perusahaan (Theresia, 2002 dalam Putri dan Nasir, 2006). Sebaliknya menurut Fitri dan Mamduh (2003) semakin tinggi kepemilikan institusional, maka akan semakin meningkatkan pengawasan pihak eksternal terhadap perusahaan. Penelitian-penelitian lain juga telah membuktikan secara empiris bahwa penerapan good corporate governance akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara positif (Sakai dan Asoka 2003; Black dan Kim 2003, dalam Maksum 2005). Menurut teori keagenan (Agency Theory), salah satu cara untuk mengatasi ketidaksamaan atau ketidakselarasan kepentingan antara manager dan pemegang saham serta antara manager dan kreditur adalah melalui pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance). Corporate governance merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa penyedia dana perusahaan, misalnya

pemegang

saham/pemilik

(shareholders)

dan

pemberi

pinjaman

(bondholders) dari suatu perusahaan memperoleh pengembalian (return) dari kegiatan yang dijalankan manajer. Untuk dapat memastikan hal tersebut maka penyedia dana harus melakukan kontrol terhadap manajer (Schleifer dan Vishny, 1997). Pihak pemilik dapat membatasi divergensi kepentinganya dengan memberikan tingkat insentif yang layak kepada manajer dan harus bersedia mengeluarkan biaya pengawasan atau monitoring cost untuk mencegah hazard dari manajer. Biaya-biaya ini yang disebut dengan agency cost. Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan


untuk mengurangi agency cost, diantaranya adalah, dengan meningkatkan kepemilikan dari dalam (insider ownership) atau kepemilikan manajerial, karena dengan

penambahan kepemilikan manajerial

akan mensejajarkan kepentingan

manajer dan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Putri dan Nasir, 2006). Kedua, dengan menggunakan kebijakan hutang, di mana dengan kebijakan tersebut pihak ketiga (debtholders atau bondholders) akan membantu melakukan monitoring (Easterbrook, 1984). Ketiga, dengan peningkatan Devidend payout Ratio (DPR), karena pembayaran deviden akan menjadi alat monitoring sekaligus bonding bagi manajemen (Crutchley dan Hansen, 1989). Keempat, dengan cara mengaktifkan monitoring melalui investor-investor institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain

yang akan mendorong

peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pengawasan terhadap manager dapat berupa mekanisme internal seperti struktur dewan komisaris, kepemilikan manajerial

dan kompensasi eksekutif.

Sedangkan mekanisme eksternal dapat berupa pasar untuk kontrol perusahaan, kepemilikan institusional, dan tingkat pendanaan dengan hutang/debt financing (Bamhart dan Rosenstein, 1998). Kemampuan Dewan Komisaris untuk mengawasi merupakan fungsi yang positif dari porsi dan independensi Dewan Komisaris Eksternal. Dewan Komisaris juga bertanggung jawab atas kualitas laporan yang disajikan. Komite audit yang bertanggung jawab untuk untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit


eksternal, dan mengamati sitem pengendalian internal

juga diharapkan

dapat

mengurangi sifat opportunistic manajemen yang melakukan manajemen laba. Menurut Jensen dan Mecling (1976) ada dua macam bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang saham dan antara manajer dan pemberi pinjaman. Sedangkan menurut positive accounting theory (Watt dan Zimmerman, 1990) secara implisit diakui bahwa ada tiga bentuk hubungan keagenan yaitu antara pemilik dengan manajemen (bonus plan hypothesis), kreditur dengan manajemen (debt/equity hypothesis) dan pemerintah serta manajemen (political cost hypothesis). Masalah keagenan (agency problem) muncul karena adanya conflict of interest antara pemegang saham atau principal dan manajer atau agen. Pemegang saham kesulitan untuk memastikan bahwa manajer bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Menurut teori keagenan salah satu mekanisme yang secara luas digunakan dan diharapkan menyelaraskan tujuan pemegang saham dan manajer adalah melalui mekanisme pelaporan keuangan. Fama dan Jensen (1982) mengungkapkan bahwa tanpa pengawasan pengelolaan perusahaan (corporate governance control), maka ada kecenderungan dari manajemen untuk melakukan manipulasi laba untuk kepentingan pribadinya. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa ada hubungan antara corporate governance dengan kinerja perusahaan. Penelitian akan menguji pengaruh penerapan good corporate governance terhadap kinerja perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.


1.2. Perumusan Masalah Penelitian Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : Apakah penerapan Good Corporate Governance (dewan komisaris, kepemilikan institusional dan komite audit) berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan 4 (empat) indikator, Return on Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM),

Beban

Operasional terhadap Pendapatan Operasioanal (BOPO) dan Return on Equity (ROE), secara simultan dan parsial pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian Sebagaimana telah dinyatakan dalam rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Governance

untuk mengetahui

pengaruh penerapan Good Corporate

(dewan komisaris, kepemilikan institusional dan komite audit)

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan 4 (empat) indikator, Return on Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM),

Beban Operasional terhadap Pendapatan

Operasioanal (BOPO) dan Return on Equity (ROE), secara simultan dan parsial pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.


1.4. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih baik ke berbagai kalangan, antara lain : 1. Peneliti. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai media untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan Good Corporate Governance sekaligus berguna dalam pemahaman penelitian. 2. Akademisi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bergunan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi untuk penelitian lebih lanjut oleh para calon peneliti berikutnya.

1.5. Originalitas Penelitian Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Kesuma ( 2005 ). Perbedaan penelitian terletak pada perubahan kerangka pemikiran teoritis. Penelitian

Kesuma ( 2005 ) menguji

governance terhadap kinerja perusahaan

pengaruh penerapan corporate

dengan kepemilikan managerial,

kepemilikan institusional, komite audit sebagai variabel independen serta leverage dan pertumbuhan sebagai variabel kontrol terhadap kinerja perusahaan. Sementara penelitian ini untuk menguji pengaruh penerapan corporate governance terhadap kinerja perusahaan dengan kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris, komite audit sebagai variabel independen serta kinerja perusahaan sebagai variabel dependen dengan empat (4) indikator yaitu : Return on Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM). ), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasioanal (BOPO),


Return on Equity (ROE). Dengan demikian, penelitian ini berusaha menguji apakah kepemilikan institusional, dewan komisaris dan komite audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja perusahaan

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia. Perbedaan

variabel

kepemilikan managerial

menjadi kepemilikan

institusional didasarkan pada penelitian terdahulu (Hidayah, 2007) yang menyatakan bahwa mekanisme kunci dari Corporate Governance adalah investor eksternal (outside investor), baik pemegang saham maupun kreditor. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan semakin meningkatkan pengawasan pihak eksternal terhadap operasional perusahaan, yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan kinerja perusahaan.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori 2.1.1. Corporate Governance Sebenarnya konsep corporate governance

bukanlah sesuatu yang baru,

karena konsep ini telah ada dan berkembang sejak konsep korporasi mulai diperkenalkan di Inggris di sekitar pertengahan abad XIX (Solomon dan Solomon, 2004). Teori korporasi pertama yang dikatakan sebagai teori induk dari berbagai teori mengenai korporasi adalah Equity Theory. Teori ini kemudian menurunkan berbagai teori lainnya, diantaranya Entity Theory yang kemudian menurunkan pula Agency Theory yang menjelaskan bagaimana hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (principal) yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu guna meningkatkan kesejahteraannya dengan pihak manajemen/pengelola (agent) yang menerima pendelegasian tersebut. Agency Theory inilah yang kemudian memberikan landasan model teoritis yang sangat berpengaruh terhadap konsep good corporate governance di berbagai perusahaan di seluruh dunia. Kemudian konsep ini menjadi sangat populer dan bahkan dapat dikatakan telah menjadi isu sentral bagi kalangan pelaku usaha, pemerintah dan juga pihak-pihak lainnya. Sentralisasi

isu

corporate

governance

di

dilatarbelakangi

beberapa

permasalahan yang terkait dengan trend di industri pasar modal, korporasi, pasar


audit, tuntutan akan transparansi dan indepedensi, dan krisis keuangan Asia (Tjager et al.2003). 1. Perkembangan Industri Pasar Modal Tidak dapat disangkal

industri pasar modal telah menjadi salah satu

barometer penting perekonomian suatu negara. Melalui industri ini lahir public listed companies yakni perusahaan-perusahaan yang diizinkan untuk menawarkan saham mereka kepada publik setelah proses Intial Public Offering (IPO) atau go public. Dengan sistem ini, para pemodal atau investor kecil dapat turut memiliki saham perusahaan terbuka. Namun industri pasar modal juga memunculkan banyak permasalahan mendasar. Sesuai dengan fungsinya, pasar modal juga mengubah nilai ekonomi suatu perusahaan menjadi nilai financial (nilai pasar dari saham suatu perusahaan). Dan dengan sejumlah alasan, nilai financial sebuah perusahaan terbuka dapat dicitrakan jauh diatas, atau sebaliknya terjerumus kebawah dari nilai ekonomi yang sesungguhnya. Hal ini melahirkan tuntutan agar perusahaan-perusahaan bersifat terbuka terutama agar kepentingan para pemegang saham minoritas (minority shareholders), terlindungi dengan semestinya. Penerapan prinsip good corporate governance (GCG), yang didukung dengan regulasi yang memadai, akan mencegah berbagai bentuk overstated, ketidakjujuran dalam financial disclosure yang

merugikan para stakeholders, misalnya karena

ekspektasi yang jauh melampaui kinerja perusahaan yang sesungguhnya (Kesuma, 2005). Perkembangan lain adalah tumbuhnya institusional investor seperti perusahaan-perusahaan investasi, perbankan, dana pensiun, dan lain-lain yang


memiliki pengaruh terhadap korporasi, baik melalui partisipasi formal para pemegang saham berupa hubungan langsung dengan dewan komisaris atau (Board of Comisioners) atau bahkan dengan melakukan ligitasi terhadap dewan. Meskipun secara potensial bermanfaat, aktifitas-aktifitas semacam ini dapat menyebabkan prasangka diantara pemegang saham minoritas, yang tentunya mengharapkan perlakuan serupa.

2. Perkembangan Korporasi Selain perkembangaan industri pasar modal, perkembangan korporasi modern juga menjadi latar belakang perlunya corporate governance. Korporasi-korporasi modern telah berkembang menjadi kelompok-kelompok korporasi (konglomerasi) dengan skala dan kompleksitas yang tinggi. Dahulu para regulator mungkin tidak pernah membayangkan bahwa sebuah entitas korporasi dapat memiliki saham di perusahaan lain dan melakukan perdagangan melalui anak perusahaan (subsidiaries) dan associated company. Sering kali kelompok-kelompok perusaahaan ini beroperasi secara internasional dan strukturnya dirancang untuk maksud-maksud yang terkait dengan masalah-masalah hukum (regulatory). Dalam banyak hal, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip good corporate governance mudah dan sering terjadi. Kecenderungan di banyak negara, termasuk Indonesia adalah privatisasi (secara sederhana, penjualan saham-saham publik milik pemerintah atau BUMN menjadi korporasi swasta yang menguntungkan melalui listing di pasar modal). Tren ini cukup mengangkat isu reformasi corporate governance.


3. Perkembangan Pasar Audit Pasar audit yang semakin global dan kompetitif, standar akuntansi yang semakin kompleks, dan berbagai tuntutan disclosure lainnya diseluruh dunia ikut pula mendorong reformasi corporate governance. Profesi audit dari para akuntan ini, memainkan peranan yang sangat penting karena mereka memverifikasi kejujuran informasi yang mendasari berbagai transaksi. Tanpa kepercayaan terhadap kebenaran kondisi keuangan suatu perusahaan, maka investor akan ragu untuk membeli saham pada suatu perusahaan terbuka, dan pasar akan sulit tercipta. Tetapi para auditor atau akuntan ini memiliki tanggung jawab yang terbagi atau bahkan ambigius, di satu sisi mereka harus bekerja untuk perusahaan yang membayar mereka, di sisi lain mereka harus memperhatikan kepentingan para investor yang bergantung sepenuhnya kepada kebenaran laporan mereka.

4. Tuntutan akan Transparansi dan Independensi Tuntutan akan transparansi dan independensi ini terlihat dari tuntutan agar perusahaan mimiliki lebih banyak komisaris independen yang mengawasi tindakantindakan para eksekutif. Permasalahan seputar adanya ”vested interest” para komisaris independen atau lemahnya posisi mereka dibandingkan ”orang dalam”, sehingga menyulitkan independensinya, dapat ditopang

dengan adanya komite-

komite, termasuk komite audit, yang anggotanya juga harus terdiri dari orang-orang yang independen.


5. Krisis Keuangan Asia (1997-1998) Era pasar bebas yang secara formal dimulai dengan terbentuknya World Trade Organization (WTO) di tahun 1994, diikuti krisis keuangan di berbagai kawasan, dimulai dengan krisis keuangan Meksiko (1995), kemudian krisis keuangan Thailand (1997), yang berubah menjadi krisis keuangan Asia. Karena krisis serupa melanda negara-negara Asia lainnya yang dikenal sebagi pencipta economic miracle Indonesia, Malaysia, Jepang, Korea, Hongkong dan Singapura. Krisis keuangan yang melanda Asia tahun 1997-1998 ini dipandang sebagai akibat lemahnya praktik good corporate governance di negara Asia. Kondisi-kondisi yang relative sama di negaranegara tersebut antara lain hubungan erat antara pemerintah dengan pelaku usaha, konglomerasi dan monopoli, proteksi, subsidi, dan intervensi pasar membuat negaranegara tersebut tidak siap memasuki era globalisasi (internasionalisasi pasar) dan pasar terbuka (free market). Berbagai lembaga donor internasional kemudian memasukkan persyaratan reformasi corporate governance bagi negara-negara yang dilanda krisis ini. Dari agency theory tersebut maka kajian teoritis mengenai corporate governance mulai muncul di akhir tahun 1980-an. Forum for Corporate Governance in Indonesia (2002) memberikan definisi corporate governance sebagai “seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan”.


Tujuan corporate governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Organization For Economic Cooperation And Development (OECD) (2002) mendefinisikan corporate governance sebagai suatu struktur dimana para pemegang saham, komisaris dan manajer menyusun tujuan-tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut serta mengawasi kinerja. Sedangkan menurut keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa corporate governance pada dasarnya adalah

suatu sistem, prosedur, dan seperangkat peraturan yang

mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi untuk tercapainya tujuan organisasi. Corporate governance dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.


2.1.2. Jenis-jenis Corporate Governance dan Board Structure Dari isu corporate governance menyusul berbagai perkembangan industri pasar modal, korporasi, profesi audit, dan krisis keuangan serta konsep dan definisi mengenai corporate governance dan korporasi diatas akan membawa ke suatu perusahaan mengenai beberapa jenis corporate governance dan alternatif board structure yang ada dan bagaimana penerapan di Indonesia yang berbasis two-tier board system. Ada beberapa jenis sistem corporate governance yang berkembang di berbagai negara. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan tradisi budaya, rangka hukum, praktik bisnis, kebijakan, dan lingkungan ekonomi-institusional dimana sistem-sistem yang berbeda tersebut berkembang. Setiap sistem memiliki kekuatan dan kelemahan, dan berbagai usaha telah dilakukan untuk mendalami faktor-faktor apa yang membuat suatu sistem corporate governance efektif dan dalam kondisi seperti apa, dengan tujuan agar negara-negara yang saat ini sedang dalam keadaan transisi dari perekonomian komando menuju perekonomian pasar dapat memiliki panduan yang memadai. Pembahasan mengenai berbagai sistem corporate governance didominasi oleh dua isu penting yaitu apakah perusahaan harus dikelola dengan single board system atau two board system dan apakah para anggota dewan sebaiknya terdiri atas para ”outsiders” atau lebih terkosentrasi ”insiders” termasuk misalnya sejumlah kecil institusi keuangan yang memberi pinjaman kepada perusahaan, perusahaan lain yang


memiliki hubungan perdagangan dengan suatu perusahaan, karyawan, manajer dan lain-lain (Tjager et al,2003) Rapat Umum Pemegang Saham Dewan Komisaris

Dewan Direksi Sumber : FCGI, 2002 Gambar 2.1 Struktur Umum Suatu Perusahaan Berbentuk PT.di Indonesia Pembahasan mengenai board of structure ini sangat penting karena hal ini akan memperlihatkan bagaimana seluruh peran dan fungsi dalam organisasi saling berhubungan dan bekerja serta bagaimana berbagai kepentingan dari para stakeholders terlindungi.

1. Single Board System dan Two Board System Model board structure perusahaan-perusahaan di Inggris dan Amerika serta negara-negara lain yang dipengaruhi langsung oleh model Anglo-Saxon, pada umumnya berbasis single-board system dimana keanggotaan dewan komisaris dan dewan direksi tidak dipisahkan. Dalam model ini anggota dewan komisaris juga merangkap anggota dewan direksi dan kedua dewan ini ditunjuk sebagai board of directors. (Hunger dan Wheelen, 2003)


2. Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan pedoman Good Corporate Governance yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance yang mengatur tentang pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi (Tjager et al. 2003). Dalam pedoman tersebut disebutkan antara lain bahwa hak pemegang saham harus dilindungi, dan pemegang saham yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan harus menyadari tanggung jawabnya saat ia menggunakan pengaruhnya atas manajemen. Regar (2001) menyatakan bahwa sebagai perorangan setiap pemegang saham mempunyai hak-hak tertentu yang dijamin oleh Undang-Undang dan keputusannya sebagai perorangan tidak mempunyai arti terhadap perseroan dan besarnya hak masing-masing pemegang saham ditentukan oleh jumlah saham yang dimilikinya. Oleh sebab itu maka pemegang saham mayoritas yang memiliki jumlah saham yang besar mempunyai hak dan suara yang paling menentukan dalam mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau General Meeting of the Shareholders (GMOS).


RUPS

Pemilik, penguasa tertinggi, memberi keputusan

Dewan Komisaris

Direksi

Mengawasi, memberi nasehat, bukan mengurus, tidak dapat diminta pertanggung jawaban

Mengurus perseroan, bertanggung jawab penuh

Sumber : Regar, 2001 Gambar 2.2 Tiga Organ Perusahaan Para pemegang saham atau investor turut serta dalam keuntungan perusahaan tanpa harus bertanggung jawab atas operasional perusahaan. Dalam RUPS para pemegang saham akan mengangkat suatu dewan yakni dewan komisaris yang memiliki kewajiban hukum untuk mewakili dan melindungi pemegang saham, melalui RUPS ini pula kinerja Dewan Komisaris dinilai.

2.1.3. Prinsip-Prinsip Dasar Good Corporate Governance Dalam rangka tumbuhnya kesadaran akan arti penting corporate governance, maka dikembangkan prinsip-prinsip dasar corporate governance. Terdapat beberapa prinsip-prinsip dasar corporate governance, yang dikembangkan oleh: OEDC (Organization of Economic Corporation and Development), MENEG BUMN, FCGI


(Forum For Corporate Governance In Indonesia), BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan). Prinsip-prinsip dasar tersebut diharapakan menjadi titik rujukan bagi para regulator (pemerintah) dalam membangun frame work bagi penerapan corporate governance.Bagi pelaku usaha dan pasar modal prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan guidance atau pedoman dalam menerapkan best practices bagi peningkatan nilai (valuation) dan sustainability perusahaan

Fairness

Transparency

GCG Accountability

Responsibility

Sumber : Tjager et.al. 3 Gambar 2.3 Prinsip-Prinsip Dasar Good Corporate Governance 1)

Kewajaran/Keadilan (Fairness) Prinsip ‘Keadilan atau Kewajaran’ ini dapat diartikan sebagai upaya dan

tindakan yang tidak membeda-bedakan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap organisasi atau perusahaan terkait. Dengan konsep korporasi, maka terdapat pemisahan antara pemegang saham atau pemilik dan manajemen yang bertindak sebagai pengelola perusahaan (dalam Agency Theory, pihak pertama disebut Principal, sedang pihak kedua disebut Agent). Manajemen bertugas untuk


mengelola perusahaan guna meningkatkan kesejahteraan para pemilik perusahaan. Namun sejalan dengan sifat-sifat manusia, manajemen mungkin saja bertindak kearah yang lebih mengutamakan kepentingannya dibandingkan dengan kepentingan para pemegang saham. Selanjutnya dengan berkembangnya pasar modal di dunia, akhirnya muncul para pemegang saham yang hanya memiliki sejumlah kecil saham di dalam perusahaan (disebut pemegang saham minoritas) dan pemegang saham asing yang secara otomatis memiliki akses dan kekuatan yang lebih kecil dibandingkan dengan kelompok mayoritas. Prinsip fairness ini harus menjamin adanya perlakuan yang setara (adil) terhadap semua pihak terkait, terutama para pemegang saham minoritas maupun asing. Untuk dapat terlaksananya prinsip ini diperlukan ketersediaan peraturan yang melindungi kepentingan para pemegang saham minoritas maupun asing, membuat pedoman perilaku perusahaan dan atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perlakuan buruk orang dalam (Tjager dkk. 2003). Penetapan tanggung jawab dewan komisaris, direksi, kehadiran komisaris independen, dan komite audit, serta penyajian informasi (terutama laporan keuangan) dalam pengungkapan penuh merupakan perwujudan dari prinsip keadilan/kewajaran ini.

2)

Transparansi (Transparency) Keputusan Menteri Negara BUMN tahun 2002 mengartikan transparansi

sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai


perusahaan. Jadi dalam prinsip ini, para pemegang saham haruslah diberi kesempatan untuk berperan dalam pengambilan keputusan atas perubahan-perubahan mendasar dalam perusahaan dan dapat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai perusahaan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prinsip ini tidak menghendaki berbagai pihak yang berkepentingan menjadi tersesatkan atau tidak akan membuat kesimpulan atau keputusan yang salah mengenai perusahaan. Dalam praktik, perusahaan seharusnya berkewajiban mengungkapkan berbagai transaksi penting yang berkaitan dengan perusahaan, seperti kontrak kerja yang bernilai tinggi dengan perusahaan lain, resiko-resiko yang dihadapi dan rencana/kebijakan perusahaan yang akan dijalankan. Selain itu, perusahaan seharusnya juga berkepentingan untuk menyampaikan kepada semua pihak terkait informasi mengenai struktur kepemilikan perusahaan serta perubahan-perubahan yang terjadi. Para pemain pasar modal tentu akan bereaksi secara negative bila mereka menilai bahwa tingkat transparansi ini rendah dan begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu konsep good corporate governance harus menjamin pengungkapan yang cukup, akurat dan tepat waktu terhadap seluruh kejadian penting yang berhubungan dengan perusahaan termasuk di dalamnya mengenai kondisi keuangan, kinerja, struktur kepemilikan dan pengaturan perusahaan.

3)

Akuntabilitas (Accountability) Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kejelasan fungsi, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara


efektif. OECD menyatakan bahwa prinsip ini berhubungan dengan tersedianya system yang mengendalikan hubungan antara organ-organ yang ada dalam perusahaan. Selanjutnya prinsip akuntabilitas ini dapat diterapkan dengan mendorong agar seluruh organ perusahaan menyadari tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajiban

mereka

masing-masing.

Corporate

governance

harus

menjamin

perlindungan kepada pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas dan asing serta pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi. Realisasi dari prinsip ini dapat berupa pendirian dan pengembangan komite audit yang dapat mendukung terlaksananya fungsi pengawasan dewan komisaris, juga perumusan yang jelas terhadap fungsi audit internal. Khusus untuk bidang akuntansi, penyiapan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta diterbitkan tepat waktu juga jelas merupakan perwujudan dari prinsip akuntabilitas ini.

4)

Pertanggungjawaban (Responsibility) OECD menyatakan bahwa prinsip tanggung jawab ini menekankan pada

adanya system yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada shareholder dan stakeholder. Hal ini dimaksudkan agar tujuan yang hendak dicapai dalam good corporate governance dapat direalisasikan, yaitu untuk mengakomodasikan kepentingan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis, dan sebagainya.


Prinsip tanggung jawab ini juga berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan hukum yang berlaku, termasuk juga prinsip-prinsip yang mengatur tentang penyusunan dan penyampaian laporan keuangan perusahaan. Setiap peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku tentu akan diikuti dengan sanksi yang jelas dan tegas. Selain itu juga harus diingat bahwa ketentuan yang dibuat tentu antara lain bertujuan agar kepentingan pihak tertentu terutama masyarakat tidak dirugikan. Oleh karena itu kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku akan dapat menghindarkan perusahaan dari sanksi hukum sebagaimana diatur dalam peraturan terkait, dan juga sanksi moral dari masyarakat. Keempat prinsip sebagaimana diuraikan diatas, kemudian dijabarkan kedalam lima aspek utama yang terdiri dari: 1) Hak-hak pemegang saham; 2) Perlakuan yang merata (sama) terhadap pemegang saham; 3) Peranan pemegang saham yang harus diakui; 4) Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu; dan 5) Tanggung jawab dewan. Secara keseluruhan terdapat berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan good corporate governance yang terdiri dari pemegang saham, investor, karyawan, dan manajer, pemasok dan rekanan bisnisnya, masyarakat setempat, pemerintah, institusi bisnis, media, akademisi, dan pesaingnya. Masing-masing pihak ini memainkan peran-peran tertentu dalam aplikasi good corporate governance. Dalam hal ini perusahaan harus mampu mengakomodasikan kepentingan para pihak (stakeholder) tersebut. Dengan two tier system yang dianut oleh sistem korporasi di Indonesia, maka peranan para pemegang saham akan dilaksanakan oleh dewan komisaris yang menjalankan fungsi pengendalian.


2.1.4. Corporate Governance di Indonesia Ditinjau dari segi hukum Indonesia mengenai corporate governance, kita mengacu pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang tentang BUMN dan Undang-Undang Pasar Modal. Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan kerangka paling penting bagi perundang-undangan yang ada mengenai Corporate Governance di Indonesia. Berdasarkan hasil survey bank dunia tahun 2007, dari total 175 negara yang di survey, Indonesia berada pada urutan 135, turun 4 peringkat dibandingkan tahun lalu. Peringkat penerapan good corporate governance di

Indonesia pun berada pada

peringkat terendah dibanding Jepang, Taiwan, Korea, Thailand dan Malaysia. (www.inilah.com, 2008)

Beberapa Tonggak Penting Reformasi corporate governance dipandang menentukan bagi keberhasilan berbagai upaya perbaikan dan berpengaruh terhadap kelanjutan bantuan keuangan dari badan-badan donor internasional seperti World Bank, International Monetary Fund (IMF), dan Asia Development Bank (ADB). Dan dilihat dari kebutuhan dunia usaha akan kepercayaan investor yang menuntut adanya corporate governance berdasarkan prinsip-prinsip dan praktikpraktik yang diterima secara internasional (international best practices) maka terbentuknya Komite Nasional mengenai kebijakan corporate governance (National Committee on Corporate Governance / NCCG) di bulan Agustus tahun 1999


merupakan suatu tonggak penting dalam sejarah perkembangan GCG di Indonesia. National Committee on Corporate Governance dimaksudkan untuk memprakarsai dan memantau perbaikan di bidang corporate governance di Indonesia. Selain itu ada beberapa program atau inisiatif penting lain yang merupakan tonggak penting penerapan corporate governance di Indonesia antara lain: 1. Dikeluarkannya beberapa acuan pelaksanaan corporate governance di BUMN, oleh kantor kementrian BUMN yang mewajibkan BUMN untuk menerapkan good corporate governance, antara lain Kepmen BUMN No.103, 3 Juli 2002 mengenai pembentukan Komite Audit, Surat Edaran Menteri BUMN No.106, 17 April 2002 mengenai kebijakan penerapan Corporate Governance, Kepmen BUMN No. 23 tahun 2000, 31 Mei 2000 mengenai pengembangan praktik Good Corporate Governance dalam perusahaan perseroan, Kepmen BUMN No.117, 1 Agustus 2002 mengenai Penerapan

Praktik Good

Corporate Governance pada BUMN. 2. Dikeluarkan

keputusan

Direksi

BEJ

Kep.339/BEJ/07-2001

yang

mengharuskan semua perusahaan yang listed di Bursa Efek Jakarta memiliki Komite Audit. 3. Dikeluarkannya Surat Edaran Badan Pengawas Pasar Modal No.SE03/PM/2000 yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan publik untuk memiliki Komite Audit.


2.1.5. Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Yang dimaksud dengan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi adalah seluruh pengurus dan karyawan bank mulai dari dewan komisaris dan direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006, Pelaksanaan prinsipprinsip Good Corporate Governance paling kurang harus diwujudkan dalam: a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank; c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal; d. Penerapan manajemen resiko, termasuk sistem pengendalian intern; e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; f. Rencana strategis bank; g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank Dewan komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Dewan Komisaris juga wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melakukan pengawasan komisaris wajib mengarahkan, memantau,


dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank. Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia : No. 8/4/PBI/2006 menetapkan sebagai berikut; Keanggotaan Dewan Komisaris 1) Jumlah anggota dewan komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi 2) Paling kurang 1 (satu) orang anggota dewan komisaris wajib berdomisili di Indonesia. 3) Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama Komposisi Dewan Komisaris 1) Dewan Komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris Independen 2) Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota dewan komisaris adalah komisaris independen Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang: a. Komite Audit b. Komite Pemantau Resiko c. Komite Remunerasi dan Nominasi Ketentuan tentang struktur dan keanggotaan komite 1) Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari a. Seorang Komisaris Independen b. Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi; dan


c. Seorang dari Pihak Idependen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan 2) Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen 3) Anggota direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit 4) Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite Audit 5) Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik. Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit: 1) Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. 2) Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia guna memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris


3) Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada dewan komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2.1.6. Pengukuran Kinerja Perusahaan Untuk mengukur kinerja suatu perusahaan, ukuran yang sering digunakan adalah rasio, Banyak ahli yang menggolongkan beberapa jenis rasio keuangan, menurut Agung dan Bambang (1996), rasio keuangan dapat digolongkan menjadi 6 jenis yaitu: 1.

Rasio Likuiditas

2.

Rasio Leverage

3.

Rasio Aktivitas

4.

Rasio Profitabilitas

5.

Rasio Pertumbuhan

6.

Rasio Penilaian Dalam penelitian ini rasio keuangan yang digunakan adalah rasio

profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan aspek fundamental perusahaan karena selain memberikan daya tarik yang besar bagi perusahaan yang akan menanamkan dananya juga sebagai alat ukur terhadap efesiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang ada di dalam proses operasional perusahaan. Rasio Profitabilitas adalah analisis yang dilakukan terhadap kemampuan Bank dalam memenuhi perolehan laba. Keuntungan sudah menjadi tujuan utama dan setiap


perusahaan, dan keuntungan tersebut modal akan bertambah yang pada gilirannya akan

meningkatkan

kemampuan

(www.scribd.com, 2008),

bank

dalam

melaksanakan

operasinya

Keuntungan yang diperoleh selain ditentukan oleh

kecakapan dan keterampilan pimpinan bank, juga tidak lepas dan kepercayaan para pemegang saham dan masyarakat yang menyimpan uangnya berupa giro, tabungan, maupun deposito. Untuk memupuk kepercayaan masyarakat yang menyimpan dananya, bank dituntut untuk memelihara alat - alat likuid yang cukup besar tanpa menghilangkan kesempatan untuk memperoleh laba optimal. Keuntungan yang rendah merupakan hambatan bagi pertumbuhan bank dan juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank dan sebaliknya. Dalam analisis ini dicari hubungan timbal balik dengan pos - pos yang ada pada laporan laba / rugi bank dengan pos pada neraca bank guna memperoleh berbagai indikasi yang bermanfaat dalam mengukur tingkat efisiensi dan profitabilitas bank yang bersangkutan. Rasio Profitabilitas dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu:

1. Return on Asset (ROA) Return on Asset juga sering disebut sebagai rentabilitas ekonomis merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki perusahaan. Dalam hal ini laba yang dihasilkan adalah laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT.


2. Return on Equity (ROE) Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. 3. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Rasio biaya operasional adalah membandingkan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. 4. Net Profit Margin (NPM) Profit margin merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai.

2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dan berhubungan dengan penelitian mengenai pengaruh penerapan corporate governance terhadap kinerja perusahaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Nama Peneliti

Judul Penelitian

Variabel yang digunakan

Hasil Penelitian

Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Jakarta Pengaruh Komite Audit terhadap Kualitas Laba pada perusahaan manufaktur dan non manufaktr yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta

Variabel Independen: Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan institusioanl dan Komite Audit Variabel Dependen : Return on Invesment

Astuti (2005)

Hubungan antara Good Corporate Governance dan struktur kepemilikan dan kinerja keuangan

Variabel Independen : Good Corporate Governance Variabel Dependen : Struktur kepemilikan dan kinerja keuangan

Hidayah (2008)

Pengaruh pengungkapan informasi terhadap hubungan antara penerapan Corporate Governance dengan kinerja perusahaan di Bursa Efek Indonesia Pengaruh kualitas Corporate Governance terhadap kinerja perusahaan publik (studi kasus 10 besar CGPI tahun 2003, 2004, 2005)

Variabel Independen: Corporate Governance Variabel intervening: Pengungkapan informasi Variabel Dependen : Kinerja

Kepemilikan manajerial,kepemilikan institusioanl dan komite audit secara bersamasama mempengaruhi kinerja perusahaan Hasil pengujian menunjukkan adanya perbedaan kualitas laba perusahaan yang membentuk komite audit dan perusahaan yang tidak membentuk komite audit Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara struktur kepemilikan dan manajemen laba terhadap kinerja perusahaan. Terdapat hubungan yang signifikan antara disclousure dengan kinerja perusahaan Penerapan Corporate Governance tidak berpengaruh secara langsung terhadap kinerja perusahaan

Variabel Independen: kualitas Corporate Governance (skor CGPI) Variabel Dependen Kenerja (PM, ROA, ROE, ROI) Variable control LogBM, LogTA, LogYear

Kualitas penerapan Corporate Governance tidak mempengaruhi kinerja perusahaan baik yang diproksi dengan profit margin, ROA, ROE maupun ROI

Pengaruh pelaksanaan prinsip-prinsip GCG atas Kinerja BUMN

Variabel Independen : Good Corporate Governance Variabel Dependen : Kinerja BUMN (ROA,ROI dan ROE)

Pelaksanaan GCG berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja BUMN

Kesuma ( 2005 )

Suaryana (2005)

Sayidah (2007)

Suyanto (2006)

Variabel Independen : Komite Audit Variabel Dependen : Kualitas Laba


BAB III KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS

3.1. Kerangka Konsep

PENERAPAN GCG (X) Komposisi Dewan Komisaris (X1) Kepemilikan Institusional Komite Audit

(X2) (X3)

KINERJA (Y) ROA

(Y1)

NPM

(Y2)

BOPO

(Y3)

ROE

(Y4)

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Semakin tinggi komposisi dewan komisaris independen, semakin besar pengawasan yang dilakukan oleh pihak independen, ini merupakan fungsi yang positif dari porsi dan independensi dewan komisaris eksternal. Dewan komisaris juga bertanggung jawab atas kualitas laporan yang disajikan. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan semakin meningkatkan pengawasan pihak eksternal terhadap perusahaan. Jadi, semakin besar persentase dewan komisaris independen dan semakin tinggi kepemilikan institusional, akan lebih meningkatkan pengawasan terhadap operasional perusahaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan.


Komite audit yang bertanggung jawab untuk untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sitem pengendalian internal diharapkan

juga

dapat mengurangi sifat opportunistic manajemen yang melakukan

manajemen laba. Ada beberapa pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur penerapan corporate governace. (Ho dan Wong, 2000 dalam Kesuma, 2006) menggunakan proporsi dewan komisaris independen terhadap jumlah total komisaris, keberadaan komite audit, keberadaan individu yang dominan, dan persentase anggota keluarga dalam komisaris. Dengan penerapan good corporate governance diharapkan manajemen tidak melakukan suatu manipulasi informasi atau manipulasi data yang dapat merugikan pemilik perusahaan, sehingga dengan adanya good corporate governance kinerja perusahaan akan lebih baik.

3.2. Hipotesis Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan teori, dan kerangka pemikiran, maka hipotesis penelitian penerapan Good Corporate Gonernance (dewan komisaris, kepemilikan institusional dan komite audit) mempengaruhi kinerja perusahaan dengan 4 (empat) indikator, Return on Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM),

Beban Operasional terhadap Pendapatan

Operasioanal (BOPO) dan Return on Equity (ROE), baik secara parsial maupun simultan.


BAB IV METODE PENELITIAN

4.1. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hubungan kausal (causal effect). Penelitian ini dirancang untuk menguji pengaruh fakta dan fenomena serta mencari keteranganketerangan secara faktual. Rancangan penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh penerapan Good Corporate Governance terhadap kinerja. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 1 (satu) variabel terikat yaitu kinerja perbankan, dengan 4 (empat) indikator : Return on Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasioanal (BOPO), Return on Equity (ROE), dan 3 (tiga) variabel bebas yaitu Komposisi Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Rancangan Model teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan model regresi linier berganda. Untuk ketepatan perhitungan sekaligus mengurangi human errors digunakan program komputer yang dibuat khusus untuk membantu pengolahan adat statistika yaitu program SPSS dengan tingkat signifikan pada confidence level 95% dengan Alpha 0,05.


4.2. Lokasi Penelitian / Ruang Lingkup Penelitian Lokasi penelitian adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, untuk menguji bagaimana pengaruh komposisi dewan komisaris, kepemilikan institusional dan komite audit terhadap kinerja perusahaan.

4.3. Populasi dan Sampel Perusahaan yang menjadi populasi adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel berdasarkan purposive sampling. Sampel yang digunakan adalah sampel yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Sampel diambil dari data yang tersedia di Indonesia Market Directory dan Laporan Keuangan Perusahaan pada tahun 2005-2007. 2. Sampel yang diambil merupakan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2005-2007. 3. Perusahaan perbankan yang dimaksud mempunyai data-data tentang Komposisi Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, serta Komite Audit. 4. laporan Keuangan telah diaudit oleh Auditor Independen. Sesuai dengan kriteria diatas, maka jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 20 perusahaan (dari 29 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008). Angka tahun amatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 tahun berturut-turut dari tahun 2005-2007, sehingga jumlah sampel observasi dalam penelitian ini sebanyak 60 sampel (lampiran 1).


4.4. Metode Pengumpulan Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder

berupa

laporan keuangan beserta informasi tambahan yang terdapat dalam Capital Market Directory dan situs resmi Bursa Efek Indonesia. Periode pengamatan tahun 2005 sampai 2007. Penyajian data dilakukan secara time series. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah: Laporan keuangan yang telah diaudit oleh oleh Auditor Independen, beserta catatan laporan keuangannya, data-data tentang komposisi Dewan Komisaris, Kepemilikan Perusahaan, Komite Audit serta data tambahan dari Capital Market Directory maupun dari situs masing-masing perusahaan perbankan dimaksud serta dari Bank Indonesia sebagai regulator perbankan Indonesia.

4.5. Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel 4.5.1. Klasifikasi Variabel Variabel bebas ( Independent Variable ) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dewan komisaris, kepemilikan institusional dan komite audit, sedangkan variabel terikat (Dependent Variable ) yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja perbankan dengan 4 (empat) indikator antara lain: Return on Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasioanal (BOPO) dan Return on Equity (ROE).


4.5.2. Definisi Operasional Variabel dalam penelitian ini adalah

Komposisi Dewan Komisaris (X1),

Kepemilikan Institusional (X2), Komite Audit (X3), serta Kinerja Perusahaan (Y). Adapun untuk lebih mengoperasionalkan masing-masing variabel penelitian maka disusun indikator-indikator sebagai berikut: 1) Komposisi Dewan Komisaris (X1) adalah struktur anggota dewan komisaris yang mengarah kepada struktur yang sejalan dengan prinsip-prinsip GCG yang baik. Variabel ini diukur dengan menghitung persentase dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (Komisaris Independen) dibandingkan dengan dewan komisaris berasal dari dalam perusahaan. Variabel ini diukur dengan skala 1 (satu) sampai 5 (lima), antara lain: Komposisi komisaris independen ≥ 75% : nilai 5, komposisi komisaris independen > 50% - < 75%: nilai 4, komposisi komisaris independen = 50%: nilai 3, komposisi komisaris independen > 25% < 50%: nilai 2, komposisi komisaris independen ≤ 25%: nilai 1. (Diadopsi dari Peraturan BI : No. 8/4/PBI/2006). 2) Kepemilikan Institusional (X2) merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh lembaga. Variabel ini dihitung dengan membandingkan persentase kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki lembaga terhadap modal secara keseluruhan. Variabel ini diukur dengan skala 1 (satu) sampai 5 (lima), yaitu : Komposisi kepemilikan institusional ≥ 75%: nilai 5, komposisi > 50% - < 75%:


nilai 4, komposisi = 50%: nilai 3, komposisi > 25% - < 50%: nilai 2, komposisi ≤ 25%: nilai 1. (Diadopsi dari Peraturan BI : No. 8/4/PBI/2006). 3) Komite Audit (X3) adalah komite yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal dan penerapan prinsip akuntansi yang diterima umum, juga mengawasi proses audit secara keseluruhan . Adapun ketentuan susunan anggota audit terdiri dari: seorang komisaris independen (sebagai ketua audit), serta dua orang lagi dari pihak independen (Peraturan BAPEPAM LK.IX.I.5, 24 September 2004). Variabel ini dihitung dengan nilai dengan skala 1 (satu) sampai 3 (tiga), yaitu: yang memiliki anggota komite lebih dari 2 orang; nilai 3, yang memiliki anggota komite sama dengan 2; nilai 2, yang memiliki anggota komite kurang dari 2 orang; nilai 1. 4)

Kinerja Perusahaan (Y) adalah kinerja perusahaan yang diukur dari aspek profitabilitas dengan menggunakan 4 (empat) indikator yaitu : Return on Asset (ROA) (Y1), yaitu kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutupi investasi yang dikeluarkan. Indikator ini menggunakan rumus pendapatan setelah pajak dibagi dengan total aktiva, Net Profit margin (NPM) (Y2) merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai,

Beban Operasional bank

dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO) (Y3), Return on Equity (ROE) (Y4), yaitu kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dengan


dasar modal tertentu dengan cara membandingkan laba bersih dengan modal saham. Matrik definisi operasional variabel dapat ditunjukkan sebagai berikut : Tabel 4.1 Definisi Operasional Variabel Jenis Variabel

Nama Variabel

Definisi

Parameter

Independen

Komposisi Dewan Komisaris (X1)

Struktur dewan komisaris yang Mengarahkan kepada struktur Yang sejalan dengan prinsip GCG yang baik

Persentase dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dengan dewan komisaris perusahaan. Dengan skala 1 (satu) sampai 5 (lima)

Rasio

Kepemilikan Institusional (X2)

Kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga

Persentase Kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga terhadap modal secara keseluruhan Dengan skala 1 (satu) sampai 5 (lima)

Rasio

Komite Audit (X3)

Komite yang bertanggung jawab Variabel ini diukur untuk mengawasi proses pelapora dengan nilai 3 (tiga) bila Anggota komite lebih termasuk sistem pengendalian dari 2, 2 (dua) bila internal dan penerapan prinsip akuntansi yang diterima umum, anggota komite sama dengan 2 orang, serta 1 juga mengawasi Proses audit secara keseluruhan (satu) bila anggota komite kurang dari 2 ROA=Pendapatan setelah pajak Kemampuan bank untuk Total Aktiva menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutupi investasi yang dikeluarkan ROE=Laba bersih kemampuan bank Modal Saham menghasilkan keuntungan dengan dasar modal tertentu BOPO=Beban Operasional Beban Operasional Pendapatan Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional NPM =laba setelah pajak kemampuan bank untuk Penjualan menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan

Dependen

Kinerja (Y)

Skala Ukuran

Rasio

Rasio

Rasio

Rasio

Rasio


4.5.3. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia, dari tahun 2005-2007. Waktu penelitian dimulai dari bulan Oktober 2008 dan berakhir pada bulan Februari 2009.

4.6. Metode Analisis Data Sebelum dilakukan pengujian hipotesis yang mengunakan regresi linier berganda, maka diperlukan pengujian asumsi klasik yang meliputi :

4.6.1. Uji Normalitas Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal (Nugroho,2005:18 ). Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak dapat dilihat melalui normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang mengambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnnya (Ghozali, 2002:74 ). 4.6.2. Uji Multikolinieritas Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui apakah ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model ( Nugroho, 2005:58 ). Selain itu deteksi terhadap multikolinearitas juga


bertujuan untuk menghindari kebiasan dalam proses

pengambilan kesimpulan

mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap varibel dependen. Deteksi multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat jika nilai Variance Inflation Factor ( VIF ) tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1, maka model tersebut dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas. VIF = 1/Tolerance, jika VIF = 10 maka Tolerance =1/10=0,1. 4.6.3. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskesdastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki persamaan variance residual suatu periode pengamatan dengan periode pengamatan yang lain, atau homokesdastisitas. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual. Jika ada pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 2005:105). 4.6.4. Uji Autokorelasi Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya. (Ghozali, 2002). Dalam beberapa penelitian uji autokorelasi jarang


dilakukan karena autokorelasi jarang terjadi pada data yang bersifat cross section, jika terjadi maka cara menggunakannya hanya dengan merubuh posisi sampel.

4.7. Model Analisis Model analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah regresi linier berganda ( Multiple Regression Analysis) dengan persamaan sebagai berikut : Y = ß0 + ß1X1+ ß 2X2+ ß 3X3+ ε Dimana: Y

: Variabel terikat Kinerja (Y1=ROA, Y2=NPM, Y3=BOPO, Y4=ROE)

X1 : Variabel bebas Dewan Komisaris X2 : Variabel bebas Kepemilikan Institusional X3 : Variabel bebas Komite Audit ε ß0 – ß3

: Error : Konstanta.

Pengujian pengaruh penerapan GCG (variabel bebas) terhadap kinerja (variabel terikat) dilakukan secara simultan dan parsial, sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruhnya terhadap masing-masing indikator kinerja (ROA, NPM, BOPO, dan ROE


4.8. Model Uji Hipotesis Berhubung variabel dependen lebih dari 1 maka pengujian hipotesis dilakukan dalam 4 (empat) tahap yaitu: 1. Pengaruh penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Return on Asset (ROA) secara simultan dan parsial. 2. Pengaruh penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Net Profit Margin (NPM). secara simultan dan parsial. 3. Pengaruh penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO) secara simultan dan parsial. 4. Pengaruh penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Return on Equity (ROE) secara simultan dan parsial. Untuk melihat pengaruh secara gabungan melihat hasil perhitungan dalam Model Summary, dengan cara menghitung koefisien determinasi (KD). Ghozali (2003) membuktikan hipotesis dengan menggunakan alat uji sebagai berikut Uji F, dimaksudkan untuk menguji apakah secara simultan variabel bebas bepengaruh terhadap variabel tidak bebas, dengan tingkat keyakinan 95% (α=5%). Urutan uji F a. Merumuskan hipotesis null dan hipotesis alternatife. H0 : ß1 = ß2 = 0 Ha : ß1 = ß2 ≠ 0 b. Menghitung F-hitung dengan menggunakan rumus yaitu :


R2 / k

Adjusted F =

(1 – R ) / n – k – 1 Dimana : R2 = Koefisien determinasi n = Jumlah sampel k = Jumlah variabel bebas. Dengan kriteria tersebut, diperoleh nilai F hitung yang dibandingkan dengan F tabel

dengan tingkat resiko (level of significant) dalam hal ini 0,05 dan degree

of freedom = n-k-1. c. Kriteria Pengujian : Dimana : F hitung > F F hitung < F

tabel tabel

= Ho ditolak.

= Ho dierima.

Sedangkan Uji-t statistika (Ghozali, 2003),

untuk menguji secara parsial

antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan, dengan tingkat keyakinan 95% (α = 5%). Uji ini dilakukan sekaligus untuk melihat koefisien regresi secara Individual variabel penelitian. Koefisien regresi yang paling tinggi merupakan koefisien dominan yang mempengaruhi variabel terikat penelitian. Urutan Uji-t : a. Merumuskan hipotesis null dan hipotesis alternatife H0 : ß1 = ß2 = 0 Ha : ß1 = ß2 ≠ 0


Menghitung t-hitung dengan menggunakan rumus : b t hit =

i

sb

i

dimana : bi = Koefisi regresi masing masing variabel sbi= Standar eror masing masing variabel Dari perhitungan tersebut akan diperoleh nilai t hitung yang kemudian dibandingkan dengan t tabel pada tingkat keyakinan 95%. b. Kriteria pengujian. t hitung > t t hitung < t

tabel tabel

= Ho ditolak. = Ho dierima.


BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1.Deskripsi Variabel Data variabel penelitian ini ditunjukkan melalui statistik deskriptif yang menggambarkan informasi karakteristik variabel dalam penelitian ini yakni Komposisi Dewan Komisaris sebagai X.1, Kepemilikan Institusional Sebagai X.2, Komite Audit sebagai X.3, Return on Asset (ROA) sebagai variabel Y.1, Net Profit Margin (NPM) sebagai variabel Y.2, Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO) sebagai variabel Y.3, dan Return on Equity (ROE) sebagai variabel Y.4, antara lain meliputi nilai minimum, maksimum, ratarata/mean, standar deviasi yang ditunjukkan oleh Tabel 5.1 berikut ini. Tabel 5.1 Deskripsi Statistik Descriptive Statistics

Dewan Komisaris Kepemilikan Institusional Komite Audit ROA NPM BOPO ROE Valid N (listwise)

N 52 52 52 52 52 52 52 52

Minimum Maximum Sum 1.00 5.00 127.00 2.00 5.00 228.00 1.00 3.00 104.00 .11 4.56 85.62 .01 .36 5.19 66.28 99.03 4490.63 1.87 33.95 552.50

Mean Std. Deviation 2.4423 1.16170 4.3846 .86668 2.0000 .79212 1.6465 1.00788 .0998 .06784 86.3583 8.17170 10.6250 5.98592

Variance 1.350 .751 .627 1.016 .005 66.777 35.831

Tabel 5.1 di atas bahwa variabel independent menunjukkan angka rata-rata yang tidak jauh berbeda satu dengan yang

lain (dewan komisaris 2,4423,

kepemilikan institusional 4,3846, komite audit, 2,000). Net Profit Margin sebagai


Variabel dependent mempunyai nilai paling kecil dari nilai variabel dependent lain., sementara BOPO dengan

nilai rata-rata 86,3583

menunjukkan terjadinya

inefisiensi di tubuh perbankan nasional. Menurut data Bank Indonesia (BI) per Desember 2008, BOPO rata-rata perbankan nasional mencapai 88,59%, jauh di atas rasio ideal yang berkisar 70-80%. Padahal efisiensi perbankan merupakan sarana penting untuk efektivitas kebijakan moneter (Karyadi, 2009).

5.2.Analisis Data 5.2.1. Uji Normalitas Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model penelitian memiliki distribusi normal atau tidak. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2002:74). Dalam penelitian ini, terdapat data yang berasal dari populasi yang diambil sebagai sampel, memiliki nilai yang ekstrim (outlier) dan tidak terdistribusi secara normal. Agar data memenuhi asumsi normalitas,

terhadap data yang outlier dilakukan

screening (lampiran 4). Hasil uji normalitas sebelum dilakukan screening terdapat pada lampiran 5. Setelah dilakukan screening , tersisa 52 data, data tersebut telah memenuhi asumsi normalitas yang telah ditetapkan. Gambar berikut ini menunjukkan hasil uji normalitas dengan menggunakan plots, sementara hasil uji dengan model


Kolmogorov-Smirnov terlihat dalam tabel 5.2. Sedangkan uji grafik terdapat dalam lampiran 6.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: ROA 1.0

Expected Cum Prob

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Observed Cum Prob

Gambar 5.1 Normalitas Data untuk Model Penelitian I dengan Variabel Dependent ROA Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: NPM 1.0

Expected Cum Prob

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Observed Cum Prob

Gambar 5.2 Normalitas Data untuk Model Penelitian II dengan Variabel Dependent NPM



Dependent Variable: BOPO 1.0

Expected Cum Prob

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Observed Cum Prob

Gambar 5.3 Normalitas Data untuk Model Penelitian III dengan Variabel Dependent BOPO Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: ROE 1.0

Expected Cum Prob

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Observed Cum Prob

Gambar 5.4 Normalitas Data untuk Model Penelitian IV dengan Variabel Dependent ROE

Gambar 5.1 sampai 5.4 mengindikasikan bahwa sebaran data model penelitian telah memenuhi asumsi normalitas data sesuai dengan ketentuan yang telah dikemukakan di atas. Uji normalitas data juga dapat dilakukan dengan melihat hasil analisis


Kolmogorov-Smirnov tabel 5.2 dibawah ini dapat dilihat bahwa nilai KolmogorovSmirnov adalah 0.609 dan signifikan pada angka 0.853 yang berarti lebih besar dari nilai signifikan yang ditentukan, yaitu 0.05. Dengan demikian data dapat dikatakan berdistribusi normal. Tabel 5.2 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N Normal Parameters

a,b

Most Extreme Differences

Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative

Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardi zed Residual 52 -.1853783 5.82052342 .084 .084 -.060 .609 .853

a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.

5.2.2. Uji Multikolinearitas Multikolinearitas merupakan situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas diantara satu dengan lainnya. Untuk mendeteksi multikoliearitas ini dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1, maka model tersebut dapat dikatakan terbebas dari mulitikolinieritas (Nugroho, 2005:58). Nilai VIF dari masing-masing variabel bebas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 5.3 berikut ini.


Tabel 5.3 Uji Multikolinearitas Terhadap Variabel Independent Model 1 (Constant) Dewan Komisaris Kepemilikan Institusional Komite Audit

Collinearity Statistics Tolerance VIF 0.8300 0.9700 0.8530

Keputusan

1.2050 Tidak terdapat multikolinearitas 1.0310 Tidak terdapat multikolinearitas 1.1730 Tidak terdapat multikolinearitas

Keterangan : Tidak terdapat multikolinearitas, bila nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0.1

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai VIF dari keseluruhan variabel bebas (independent) adalah lebih kecil dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas.

5.2.3. Uji Heterokedastisitas Salah satu cara untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas adalah dengan menggunakan scater plot. Apabila scatter plot menunjukkan sesuatu yang membentuk pola maka dapat dikatakan terjadi homoskedastisitas. Dalam hal ini data yang akan diuji tidak mengalami heteroskedastisitas yang ditunjukkan dengan scatter plot yang tidak memiliki pola apapun. Pengujian regresi variabel ROA sebagai variabel Dependent maka diperoleh scatter plot sebagai berikut:


Scatterplot

Dependent Variable: ROA

Regression Studentized Residual

3

2

1

0

-1

-2 -2

-1

0

1

Regression Standardized Predicted Value

Gambar 5.5 Uji Heteroskedastisitas ROA (Y1) sebagai variabel Dependent Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa scatter plot tidak membentuk pola tertentu maka dapat dikatakan terjadi homoskedastisitas dan terbebas dari asumsi heteroskedastisitas. Pengujian regresi variabel

NPM (Y2) sebagai variabel

Dependent maka diperoleh scatter plot sebagai berikut:


Scatterplot

Dependent Variable: NPM


4

3

2

1

0

-1

-2 -3

-2

-1

0

1

2


Gambar 5.6 Uji Heteroskedastisitas NPM (Y2) Sebagai Variabel Dependent Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa scatter plot tidak membentuk pola tertentu maka dapat dikatakan terjadi homoskedastisitas dan terbebas dari asumsi heteroskedastisitas. Pengujian regresi dengan BOPO (Y3) sebagai variabel Dependent maka diperoleh scatter plot sebagai berikut:


Scatterplot

Dependent Variable: BOPO


2

1

0

-1

-2

-3

-2

-1

0

1


Gambar 5.7 Uji Heteroskedastisitas BOPO (Y3) Sebagai Variabel Dependent

Scatterplot

Dependent Variable: ROE


4

3

2

1

0

-1

-2 -2

-1

0

1

2

3

4


Gambar 5.8 Uji Heteroskedastisitas ROE (Y4) Sebagai Variabel Dependent


Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa scatter plot tidak membentuk pola tertentu maka dapat dikatakan terjadi homoskedastisitas dan terbebas dari asumsi heteroskedastisitas.

5.2.4. Uji Autokorelasi Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya. (Ghozali, 2002). Pendeteksian autokorelasi pada kasus ini digunakan uji durbin watson. Jika nilai durbin watson diatas nilai dl maka dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi. Tabel 5.4 Uji Autokorelasi Durbin-Watson Dependent

Variable ROA NPM BOPO ROE

N

k

52 52 52 52

3 3 3 3

DW Tabel DurbinKeputusan dl du Watson 1.4210 1.6740 2.9450 Tidak terjadi autokorelasi 1.4210 1.6740 3.0030 Tidak terjadi autokorelasi 1.4210 1.6740 2.9910 Tidak terjadi autokorelasi 1.4210 1.6740 2.7830 Tidak terjadi autokorelasi

Dari hasil regresi yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS diperoleh hasil untuk regresi variabel ROA sebagai variabel Dependent diperoleh nilai DW sebesar 2.9450 berada diatas nilai dl sebesar 1.4210 , maka dapat dikatakan bahwa terjadi autokorelasi negatif. Untuk regresi variabel NPM sebagai variabel Dependent diperoleh nilai DW sebesar 3.0030 berada diatas nilai dl sebesar 1.4210 , maka dapat dikatakan bahwa terjadi autokorelasi negatif. Untuk regresi variabel BOPO sebagai variabel Dependent diperoleh nilai DW sebesar 2.9910 berada diatas


nilai dl sebesar 1.4210 , maka dapat dikatakan bahwa terjadi autokorelasi negatif. Untuk regresi variabel ROE sebagai variabel Dependent diperoleh nilai DW sebesar 2.7830 berada diatas nilai dl sebesar 1.4210 , maka dapat dikatakan bahwa terjadi autokorelasi negatif.

5.3.Hasil Penelitian 5.3.1. Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) terhadap Return on Asset (ROA) Berdasarkan hasil regresi pada lampiran 5 dapat disimpulkan sebagai berikut: Secara simultan penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap ROA dengan nilai Koefisien Determinasi sebesar 0,90 % sisanya 99,10 dipengaruhi oleh faktor lain. Sedangkan secara parsial dapat diinterprestasikan melalui persamaan regresi linier berganda sebagai berikut : Y = 0,081X1 + 0,040X2 + 0,024X3 + 0,991 1. Komposisi Dewan Komisaris berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ROA dengan nilai koefisien berpengaruh sebesar 0.081, artinya setiap pertambahan 1 Komposisi Dewan Komisaris

akan menambah ROA sebesar

0,081 2. Kepemilikan Institutional berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ROA dengan nilai koefisien berpengaruh sebesar 0.040, artinya setiap pertambahan 1 Kepemilikan Institutional akan menambah ROA sebesar 0,040


3. Komite Audit berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ROA dengan nilai koefisien berpengaruh sebesar 0.024, artinnya setiap pertambahan 1 Komite Audit akan menambah ROA sebesar 0,024. 5.3.2

Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip Good Coorporate Governance (GCG) terhadap Net Profit Margin (NPM) Berdasarkan hasil regresi pada lampiran 5 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Secara simultan penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap NPM dengan nilai Koefisien Determinasi sebesar 1,5 % sisanya 98,50 dipengaruhi oleh faktor lain. Sedangkan secara parsial dapat diinterprestasikan melalui persamaan regresi linier berganda sebagai berikut : Y = 0,114X1 + 0,081X2 -0,050X3 + 0,985 1. Komposisi Dewan Komisaris berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap NPM dengan nilai koefisien berpengaruh sebesar 0.114, artinya setiap pertambahan 1 Komposisi Dewan Komisaris

akan menambah NPM sebesar

0,114 2. Kepemilikan Institutional berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap NPM dengan nilai koefisien berpengaruh sebesar 0.081, artinya setiap pertambahan 1 Kepemilikan Institutional akan menambah NPM sebesar 0,081 3.

Komite Audit

berpengaruh negatif terhadap NPM dengan nilai koefisien

berpengaruh sebesar -0,050, artinnya setiap pertambahan 1 Komite Audit akan mengurangi NPM sebesar 0,050.


5.3.3. Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip Good Coorporate Governance (GCG) terhadap Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasioanal (BOPO) Berdasarkan hasil regresi pada lampiran 5 dapat disimpulkan sebagai berikut: Secara simultan penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap BOPO dengan nilai Koefisien Determinasi sebesar 0,10 % sisanya 99,90 dipengaruhi oleh faktor lain. Sedangkan secara parsial dapat diinterprestasikan melalui persamaan regresi linier berganda sebagai berikut : Y = 0,002X1 + 0,030X2 + 0,005X3 + 0,999 1. Komposisi Dewan Komisaris berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap BOPO dengan nilai koefisien berpengaruh sebesar 0.002, artinya setiap pertambahan 1 Komposisi Dewan Komisaris akan menambah BOPO sebesar 0,002 2. Kepemilikan Institutional berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap BOPO dengan nilai koefisien berpengaruh sebesar 0,030, artinya setiap pertambahan 1 Kepemilikan Institutional akan menambah BOPO sebesar 0,030. 3. Komite Audit

berpengaruh negatif terhadap BOPO dengan nilai koefisien

berpengaruh sebesar 0,005, artinya setiap pertambahan 1 Komite Audit akan menambah BOPO sebesar 0,005.


5.3.4. Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip Good Coorporate Governance (GCG) terhadap Return on Equity (ROE) Berdasarkan hasil regresi pada lampiran 5 dapat disimpulkan sebagai berikut: Secara simultan penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap ROE dengan nilai Koefisien Determinasi sebesar 5,7 % sisanya 94,30 dipengaruhi oleh faktor lain. Sedangkan secara parsial dapat diinterprestasikan melalui persamaan regresi linier berganda sebagai berikut : Y = 0,154X1 - 0,157X2 + 0,004X3 + 0,943 1. Komposisi Dewan Komisaris berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ROE dengan nilai koefisien berpengaruh sebesar 0,154, artinya setiap pertambahan 1 Komposisi Dewan Komisaris akan menambah ROE sebesar 0,154. 2. Kepemilikan Institutional

berpengaruh negatif

terhadap ROE dengan nilai

koefisien berpengaruh sebesar -0,157, artinya setiap pertambahan 1 Kepemilikan Institutional akan mengurangi ROE sebesar 0,157. 3. Komite Audit berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ROE dengan nilai koefisien berpengaruh sebesar 0,004, artinya setiap pertambahan 1 Komite Audit akan menambah ROE sebesar 0,004.


5.4. Pembahasan 5.4.1. Analisa

Pengaruh

Penerapan

Prinsip-prinsip

Good

Coorporate

Governance (GCG) terhadap Return on Asset (ROA) 1. Secara Simultan Untuk melihat pengaruh Komposisi Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit secara gabungan terhadap ROA dapat dilihat pada hasil penghitungan model summary, khususnya angka R square dibawah ini. Tabel 5.5 Koefisien Determinasi Variabel ROA Sebagai Variabel Dependent Model Summaryb Model 1

R R Square .096 a .009

Adjusted R Square -.053

Std. Error of the Estimate 1.03415

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris b. Dependent Variable: ROA

Besarnya angka R square (r2) adalah 0,009. Angka tersebut dapat digunakan untuk melihat besarnya pengaruh Komposisi Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit terhadap ROA dengan cara menghitung Koefisien Determinasi (KD) dengan menggunakan rumus sebagai berikut: KD

=

r2

x 100%

KD

=

0,009

x

KD

=

0.90 %

100%

Ini berarti bahwa pengaruh gabungan Komposisi Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit terhadap ROA hanya sebesar 0.90 % sedangkan sisanya sebesar 99.10 % dipengaruhi oleh faktor lain.


Tabel 5.6 Pengujian Hipotesis Simultan, Variabel ROA Sebagai Variabel Dependent ANOVAb

Model 1

Regression Residual Total

Sum of Squares .473 51.335 51.807

df 3 48 51

Mean Square .158 1.069

F .147

Sig. .931 a

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris b. Dependent Variable: ROA

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan uji F, membandingkan F tabel pada tingkat kepercayaan 95 % (α = 0,05)

sebesar 3.23 dengan F hitung. Berdasarkan perhitungan

F tabel > F hitung (3.23 > 0.147) , maka dalam hal ini, tidak ada alasan untuk menolak H0. Ini berarti tidak ada hubungan linier (kecil pengaruhnya) antara pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) terhadap nilai ROA. 2. Secara Parsial Untuk melihat besarnya pengaruh variabel masing-masing variabel, Komposisi Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit terhadap ROA disajikan dalam tabel dibawah ini Tabel 5.7 Pengujian Kontribusi Pengaruh Parsial Penerapan Prinsip-prinsip GCG terhadap Return on Asset (ROA) P2Yxi

thitung

ttabel

Keputusan

Pengaruh Parsial

pYxi

Dewan Komisaris (X1)

0.0815 0.664% 0.5166

1.6766 H0 diterima


0.0401 0.161% 0.2749

1.6766 H0 diterima

Komite Audit (X3)

0.0243 0.059% 0.1564

1.6766 H0 diterima

Keterangan : ttabel = t0,05(49) (nilai ttabel pada α = 5% dan db = n-k-1 = 52-3)


Tabel diatas menunjukkan bahwa secara parsial, masing-masing variabel bebas tidak berpengaruh terhadap ROA (Y) thitung < ttabel. Ketidakberpengaruhan ini menggambarkan bahwa tidak ada hubungan linier antara pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance terhadap nilai ROA.

5.4.2. Pengaruh Penerapan GCG (Komposisi Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit) Terhadap NPM 1. Secara Simultan Untuk melihat pengaruh Komposisi Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit secara gabungan terhadap NPM dapat dilihat pada hasil penghitungan model summary, khususnya angka R square dibawah ini. Tabel 5.8 Koefisien Determinasi Variabel NPM Sebagai Variabel Dependent Model Summaryb

Model 1



Std. Error of the Estimate .06940

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris b. Dependent Variable: NPM

Besarnya angka R square (r2) adalah 0.015. Angka tersebut dapat digunakan untuk melihat besarnya pengaruh Komposisi Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit terhadap NPM dengan cara menghitung Koefisien Determinasi (KD) dengan menggunakan rumus sebagai berikut: KD

=

r2

x

100%


KD

=

0.015

KD

=

1.5 %

x

100%

Ini berarti bahwa pengaruh gabungan Komposisi Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit terhadap NPM hanya sebesar 1.5% sedangkan sisanya sebesar 98.50 % dipengaruhi oleh faktor lain. Tabel 5.9 Pengujian Hipotesis Simultan, Variabel NPM Sebagai Variabel Dependent ANOVAb

Model 1


Sum of Squares .004 .231 .235

df 3 48 51

Mean Square .001 .005

F .244

Sig. .865 a

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris b. Dependent Variable: NPM

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan uji F, membandingkan F tabel pada tingkat kepercayaan 95 % (α = 0,05) adalah sebesar 3.23 dengan F perhitungan F

tabel

>F

hitung

hitung.

Berdasarkan

(3.23 > 0.244) , maka dalam hal ini, tidak ada alasan

untuk menolak H0. Ini berarti tidak ada hubungan linier (kecil pengaruhnya) antara pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) terhadap nilai NPM. 2. Secara Parsial Untuk melihat besarnya pengaruh masing-masing variabel Komposisi Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit terhadap NPM disajikan dalam tabel dibawah ini.


Tabel 5.10 Pengujian Kontribusi Pengaruh Parsial Penerapan Prinsip-prinsip GCG terhadap Net Profit Margin (NPM) Pengaruh Parsial

pYxi

Dewan Komisaris (X1)

0.1139


0.0814

Komite Audit (X3)

-0.0500

P2Yxi 1.298 % 0.663 % 0.250 %

thitung 0.7246 0.5598 -0.3223

ttabel 1.676 6 1.676 6 1.676 6

Keputusan H0 diterima H0 diterima H0 diterima


Tabel diatas menunjukkan bahwa secara parsial, masing-masing variabel bebas tidak (Y) thitung

berpengaruh terhadap NPM

<

ttabel. Ketidakberpengaruhan ini

menggambarkan bahwa tidak ada hubungan linier antara pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance

terhadap nilai NPM, bahkan Komite Audit

berpengaruh negatif terhadap NPM.

5.4.3. Analisa

Pengaruh

Penerapan

Prinsip-prinsip

Good

Coorporate

Governance (GCG) terhadap “Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasioanal” (BOPO)

1. Secara Simultan Untuk melihat pengaruh Komposisi Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit secara gabungan terhadap BOPO dapat dilihat pada hasil penghitungan model summary, khususnya angka R square dibawah ini.


Tabel 5.11 Koefisien Determinasi Variabel BOPO Sebagai Variabel Dependent Model Summaryb Adjusted R Square -.062


Model 1


a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris b. Dependent Variable: BOPO

Besarnya angka R square (r2) adalah 0,001. Angka tersebut dapat digunakan untuk melihat besarnya pengaruh Komposisi Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit terhadap BOPO dengan cara menghitung Koefisien Determinasi (KD) dengan menggunakan rumus sebagai berikut: KD

=

r2

x

100%

KD

=

0,001

x

100%

KD

=

0.10 %

Ini berarti bahwa pengaruh gabungan Komposisi Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit terhadap BOPO hanya sebesar 0.10 % sedangkan sisanya sebesar 99.90 % dipengaruhi oleh faktor lain. Tabel 5.12 Pengujian Hipotesis Simultan, Variabel BOPO Sebagai Variabel Dependent ANOVAb

Model 1


Sum of Squares 3.125 3402.484 3405.609

df 3 48 51

Mean Square 1.042 70.885

F .015

Sig. .998 a



Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan uji F, membandingkan F tabel pada tingkat kepercayaan 95 % (α = 0,05) perhitungan F

tabel

>F

hitung

adalah sebesar 3.23 dengan F

hitung.

Berdasarkan

(3.23 > 0.015) , maka dalam hal ini tidak alasan untuk

menolak H0. Ini berarti tidak ada hubungan linier (kecil pengaruhnya) antara pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) terhadap nilai BOPO. 2. Secara Parsial Untuk melihat besarnya pengaruh masing-masing variabel Komposisi Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit terhadap BOPO disajikan dalam tabel dibawah ini. Tabel 5.13 Pengujian Kontribusi Pengaruh Parsial Penerapan Prinsip-prinsip GCG terhadap BOPO Pengaruh Parsial pYxi P2Yxi thitung ttabel Keputusan Dewan Komisaris (X1)

0.0023 0.00%

0.0148 1.6766 H0 diterima


0.0303 0.09%

0.2068 1.6766 H0 diterima

Komite Audit (X3)

0.0053 0.00%

0.0338 1.6766 H0 diterima


Tabel diatas menunjukkan bahwa secara parsial, masing-masing variabel bebas tidak berpengaruh terhadap BOPO

(Y) thitung

<

ttabel. Ketidakberpengaruhan ini

menggambarkan bahwa tidak ada hubungan linier antara pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance terhadap nilai BOPO.


5.4.4. Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip Good Coorporate Governance (GCG) terhadap Return on Equity (ROE) 1. Secara Simultan Untuk melihat pengaruh Komposisi Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit secara gabungan terhadap ROE dapat dilihat pada hasil penghitungan model summary, khususnya angka R square dibawah ini. Tabel 5.14 Koefisien Determinasi Variabel ROE Sebagai Variabel Dependent Model Summaryb

Model 1




a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris b. Dependent Variable: ROE

Besarnya angka R square (r2) adalah 0,057. Angka tersebut dapat digunakan untuk melihat besarnya pengaruh Komposisi Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit terhadap ROE dengan cara menghitung Koefisien Determinasi (KD) dengan menggunakan rumus sebagai berikut: KD

=

r2

x 100%

KD

=

0,057

x

KD

=

5.7 %

100%

Ini berarti bahwa pengaruh gabungan Komposisi Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit terhadap ROE hanya sebesar 5.7 % sedangkan sisanya sebesar 94.30 % dipengaruhi oleh faktor lain.


Tabel 5.15 Pengujian Hipotesis Simultan , Variabel ROE Sebagai Variabel Dependent ANOVAb

Model 1

Sum of Squares 103.335 1724.057 1827.392


df 3 48 51


F .959

Sig. .420 a


Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan uji F, membandingkan F tabel pada tingkat kepercayaan 95 % (α = 0,05) perhitungan F

tabel

>F

hitung

adalah sebesar 3.23 dengan F

hitung.

Berdasarkan

(3.23 > 0.959) , maka dalam hal ini, tidak ada alasan

untuk menolak H0. Ini berarti tidak ada hubungan linier (kecil pengaruhnya) antara pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) terhadap nilai ROE. 2. Secara Parsial Untuk melihat besarnya pengaruh masing-masing variabel Komposisi Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit terhadap ROE disajikan dalam tabel dibawah ini. Tabel 5.16 Pengujian Kontribusi Pengaruh Parsial Penerapan Prinsip-prinsip GCG terhadap Return on Equity (ROE) Pengaruh Parsial pYxi P2Yxi thitung ttabel Keputusan Dewan Komisaris (X1) Kepemilikan Institutional (X2) Komite Audit (X3)

0.1537 2.36%

0.9991 1.6766 H0 diterima

-0.1567 2.46%

-1.1011 1.6766 H0 diterima

0.0004 0.00%

0.0024 1.6766 H0 diterima



Tabel 5.16 sebelumnya menunjukkan bahwa secara parsial, masing-masing variabel bebas tidak berpengaruh terhadap ROE (Y) thitung

< ttabel.

Ketidakberpengaruhan ini

menggambarkan bahwa tidak ada hubungan linier antara pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance terhadap nilai ROE. Bahkan Kepemilikan Institusional berpengaruh negative terhadap ROE. Dari hasil pengujian baik diatas tidak satupun variabel independent yang berpengaruh signifikan terhadap varibel dependent, bahkan ada beberapa yang berpengaruh negatif seperti komite audit terhadap Net Profit Margin (NPM) dan kepemilikan institusional

terhadap Return on Equity (ROE), artinya dari hasil

penelitian ini tidak satupun hipotesis yang dapat diterima. Koefesien Determinasi (KD) menunjukkan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh kecil (ROA = 0.90%, NPM = 1.5%, BOPO = 0,10%, ROE = 5.7%) terhadap Kinerja Perusahaan, yang lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dalam konteks pengaruh pelaksanaan Good Corporate Governanace terhadap kinerja perusahaan, faktor-faktor lain yang secara teoritis diduga turut mempengaruhi adalah beban bunga modal pinjaman, tingkat pajak pemerintah atas laba usaha, tingkat produktivitas asset, efektivitas penempatan equitas dan biaya operasional. Hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hidayah , dengan menggunakan penerapan Corporate Governance hasil riset The Indonesian Institut for Corporate Governance (IICG) tahun 2001-2004, yang berupa Corporate


Governance Perception Index (CGPI), dengan kinerja perusahaan diukur dengan menggunakn rumus Tobin’s Q serta penelitian Sayidah yang juga menggunakan skor CGPI pada perusahaan non perbankan yang masuk peringkat 10 besar skor CGPI tahun 2003-2005, dengan kinerja diproksi oleh profit Margin, ROA, ROE dan ROI, yang menyatakan bahwa penerapan Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Kesuma yang menyatakan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit secara bersama-sama mempengaruhi kinerja perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Sementara objek penelitian ini pada Perusahaan Perbankkan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dimungkinkan perbedaan objek penelitian dan indikator dari variabel independent. Dalam penerapan Good Corporate Governance di lingkungan perbankan di tanah air, selain harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh BAPEPAM, bank juga harus mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral . Dalam mengatur tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006. Penelitian ini menggunakan data penelitian tahun 2005 – 2007, sebelum peraturan ini diberlakukan. Faktor lain yang memungkinkan hipotesis penelitian ini tidak didukung adalah indikator GCG sebagai variabel Independent hanya pada persentase saja, sementara menurut peraturan dari BI sendiri dalam menentukan Komisaris


Independent dan Komite audit dalam perbankan harus diuji kemampuan, integritas dan persyaratan lain yang harus dipenuhi. Dalam perusahaan yang termasuk dalam penelitian ini ada beberapa bank yang pada tahun 2005 tidak memiliki komite audit, akibatnya pembentukan komite audit yang baru ini masih mengalami kendala seperti masalah komunikasi dengan dewan komisaris, dewan direksi, auditor eksternal dan internal serta pihak lain sebagai aspek penting dalam keberhasilan kerja komite audit. Masalah Kepemilikan Institutional juga harus diperhatikan, apakah dalam membeli saham ada banyak kepentingan pihak lain, sehingga apa yang diharapkan dengan lebih banyaknya kepemilikan institusi akan meningkatkan pengawasan terhadap bank tidak tercapai. Bank Indonesia sendiri pada tahun 2007 menemukan 69% perbankan masih melanggar Good Corporate Governance, pelanggaran yang terjadi terutama pada masalah komisaris independent dalam dewan komisaris. Kasus ini mencapai 53%. Selanjutnya pelanggaran dalam pembentukan komite mencapai 30,7%, tidak terpenuhinyta jumlah komisaris independen 18%, independensi Presiden Direktur dari pemegang saham 10%. Hal ini menunjukkan implementasi GCG di perbankan masih lemah (awal penerapan peraturan BI), sehingga kemungkinan pengaruh GCG belum terlihat.


BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1.Kesimpulan Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwa: 1. Penerapan Good Corporate Governance secara simultan dan parsial mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2008) , dengan menggunakan Corporate Governance Perception Index (CGPI), hasil riset

The Indonesian Institut for Corporate Governance (IICG) tahun 2001-

2004. Begitu pula penelitian Sayidah (2007) yang juga menggunakan skor CGPI pada perusahaan non perbankan yang masuk peringkat 10 besar skor CGPI tahun 2003-2005, hasil penelitiannya menyatakan penerapan Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 2. Penelitian ini bertolakbelakang dengan penelitian Kesuma (2005), kepemilikan manajerial, kepemilikan institutional dan komite audit secara bersama-sama mempengaruhi kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Suyanto (2006), juga menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG (kewajaran, transparansi, akuntabilitas dan pertanggungjawaban) berpengaruh secara signifikan baik simultan dan parsial terhadap kinerja BUMN. Hal ini dimungkinkan faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, misalnya pelaksanaan GCG paling tidak


harus diwujudkaan diantaranya dengan adanya kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank, penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal serta rencana strategis bank. 3. Hasil penelitian ini menunjukkan dari

masing-masing

pengaruh parsial

variable independen terhadap kinerja sebagai berikut: Komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Kepemilikan Institutional

tidak mempunyai hubungan yang

signifikan

terhadap kinerja perusahaan, hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Astuti (2005), bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara struktur kepemilikan

terhadap kinerja perusahaan. Demikian juga

Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, sementara penelitian yang dilakukan oleh Suaryana (2005) menunjukkan adanya perbedaan kinerja

antara perusahaan yang membentuk komite audit dan

perusahaan yang tidak membentuk komite audit.

6.2.Keterbatasan Penelitian Setelah melakukan analisis hasil penelitian, diketahui bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut : 1. Data penelitian merupakan data kuantitatif yang diangkat dari laporan tertulis dari

perusahaan. Sementara, inti dari Good Corporate Governance bagaimana

pelaksanaannya di lapangan.


2. Data penelitian berasal dari perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2005-2007. Sementara peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum diterapkan mulai tahun 2006, sehingga dimungkinkan sampel dari penelitian belum sepenuhnya menerapkan GCG.

6.3.Saran Berdasarkan analisis hasil penelitian, temuan dan keterbatasan dari penelitian ini, maka selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada para peneliti lanjutan, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh penerapan good corporate governance, antara lain : 1. Menggunakan data kualitatif, tentang bagaimana implementasi Good Corporate Governance di lapangan, misalnya bagaimana tugas dan tanggung jawab dari dewan komisaris, komite komite yang berada di perusahaan 2. Menggunakan tahun amatan setelah penerapan penuh peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Goverance bagi Bank Umum.


DAFTAR PUSTAKA Agoes.S., 2004. “Good Corporate Governance Practice In Indonesia And Malaysia,” Manajemen Usahawan Indonesia. 43-48. Agung, M. dan Bambang., 1996.Finacial Statement Analysis.Nusi Grafika. Alijoyo, F.A., 2003. Keberadaan dan Peran Komite Audit Dalam Rangka Implementasi Good Corporate Governance.Seminar Nasional FKSPI BUMN/BUMD. Asian Development Bank Institute, 2004. Corporate Governance.Practices and Firm Performance.www.adb.org Alijoyo, F.A., 2003. Keuangan dan Praktek Corporate Governance.Form for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). Core, J.E., Holthausen, R.W., Larker, D.F., 1999. “Corporate governance, chief executive officer compensation, and firm performance”, Journal of financial economic 51, 371-406 Dwi Astuti,Theresia., 2005. Hubungan Antara Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan dan Kinerja Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi VII, 1-4 Firmantyas Putri, Imanda dan Mohammad Nasir., 2006. Analisis Persamaan simultan kepemilikan Manjerial,Kepemilikan Institusional, Resiko, Kebijakan Hutang dan Kebijakan Deviden dalam Persfektif Teori Keagenan. Simposium Nasional Akuntansi IX, 2-5. Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), 2002. www.fegi.or.id Gunadi, M., 2008. Menata Bank Dengan Good Corporate Governance. http:/www.bexi.co.id Ghozali, Imam.,2001. Aplikasi Multivariat Dengan Program SPSS. Penerbit Universitas Diponegoro.

Badan

Hidayah, Erna (2008). Pengaruh Kualitas Pengungkapan Informasi terhadap Hubungan Antara Penerapan Corporate Governance dengan Kinerja Perusahaan di Bursa Efek Jakarta. JAAI Volume 12 No.1 Juni . 53-64


Kesuma, Sambas Ade., 2005. Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEJ. Medan: Tesis.Sekolah Pasca Sarjana,Universitas Sumatera Utara. Maksum, Azhar., 2005. Tinjauan Atas Good Corporate Governance di Indonesia. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Akuntansi Manajemen pada Fakultas Ekonomi. Medan: Universitas Sumatera Utara Moeljono, Djokosantoso., 2005. Good corporate culture sebagai inti dari good corporate governance. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), 2004. OECD Principles of Corporate Governance. Regar M.H., 2001. Pembahasan Kritis Aspek Manajemen dan Akuntansi Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995,Pustaka quantum, Jakarta. Sayidah, Nur, 2007. Pengaruh Kualitas Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan Publik (Studi Kasus periingkat 10 Besar CGPI tahun 2003, 2004, 2005). JAAI Volume 11 No.1. Juni 1-19 Siallangan,Hamonangan dan Mas’ud Machfoedz., 2006. Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi IX Simanjuntak, D.S., 2001. Good Corporate Governance In Postcrisis Indonesia: Initial Conditions, Windows Of Opportunity And Reform Agenda. Suarya, Agung., 2005. Pengaruh Komite Audit Terhadap Kualitas Laba pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEJ. Simposium Nasional Akuntansi IX, 147-156. Sutawinangun, M.N., 2003, Penerapan Corporate Governance di tahun 2003: Sebuah Tantangan. Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). Sutawinangun.M.N., 2003. Manajemen Resiko dalam Corporate Governance. Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). Sutojo, Siswanto dan E.John Aldridge., 2005. Good Corporate Governance, Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat. PT. Damar Mulia Pustaka, Jakarta


Suyanto., 2006. Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip GCG Atas Kinerja BUMN (Studi Empiris pada BUMN di Indonesia). Majalah Akuntabilitas, Maret 2007, hlm. 157-173 Tjager, I.N., Alijoyo, F.A., Djemat. H.R., Soembodo,B., 2003. Corporate Governance:Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia. PT.Prenhallindo, Jakarta Ahmad, Munjin dan Asteria., 2008. Bank Century, Pertanda Krisis?. http://www.inilah.com …………2004. GCG Indonesia http://www.madani-ri.com

Terendah

Empat

Tahun

…………2006. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum

Terakhir. Tentang

..............2008. Sinar Mas Akuisisi Bank Century. Kompas 17 November, hal.19. Jakarta.


Lampiran 1: Sampel Penelitian NO

KODE

NAMA BANK

LISTING

1

KRITERIA 2 3

4

√ √ √

√ √ √

√ √ √

1 2 3

AGRO ANKB INPC

Bank Agroniaga Bank Artha Niaga Kencana

08 Agts’03 02 Nov’00

Bank Artha Graha Internasional

23 Agts’90

√ √ √

4

BBKP

Bank Bukopin

10 Juli’06

−

−

−

−

5

BNBA

Bank Bumi Artha

01 Juni’06

−

−

−

−

6

BABP

Bank Bumiputera Indonesia

15 Juli’02

√

√

√

√

7 8

BACA BBCA

Bank Capital Indonesia Bank Central Asia

04 Okt’07 31 Mei’00

− √

− √

− √

− √

9

BCIC

Bank Century

25 Juni’97

√

√

√

√

10

BNGA

Bank Niaga

29 Nov’89

√

√

√

√

11

BDMN

Bank Danamon

06 Des’89

−

−

√

12

BAEK

Bank Ekonomi Raharja

08 Jan’08

−

−

−

13

BEKS

Bank Eksekutif Internasional

13 Juli’01

−

−

√

14

SDRA

Bank Himpunan Saudara

15 Des’06

−

−

−

−

15

BNII

Bank Internasional Indonesia

21 Nov’89

√

√

√

√

16

BKSW

Bank Kesawan

21 Nov’02

√

√

√

√

17

LPBN

Bank Lippo

10 Nov’89

√

√

√

√

18 19 20

BMRI Bank Mandiri MAYA Bank Mayapada Internasional MEGA Bank Mega

14 Juli’03 04 Juli’00

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

21

BBNI

Bank Negara Indonesia

25 Nov’96

√

√

√

√

22

NISP

Bank NISP

20 Okt’94

√

√

√

√

23

BBNP

Bank Nusantara Parahyangan

10 Jan’01

√

√

√

√

24 25 26 27 28 29

BNLI BBRI BSWD BTPN BVIC MCOR

Bank Permata Bank Rakyat Indonesia Bank Swadesi

√ √ √ − √ −

√ √ √ − √ −

29 Agts’97

15 Jan’90 √ √ 10 Okt’03 √ √ 01 Mei’02 √ √ Bank Tabungan Pensiunan Nasional 12 Mar’08 − − Bank Victoria 30 Juni’99 √ √ Bank Windu kencana 03 Juli’07 − − Keterangan Tanda : √ Sampel yang memenuhi kriteria − Sampel yang tidak memenuhi kriteria

− − −


Lampiran 2 : Data Variabel Independent NO

BANK

KODE

TAHUN

AGRO

3

AGRONIAGA BANK ARTHA NIAGA KENCANA ARTHA GRAHA INTERNASIONAL

4

PENERAPAN GCG DEKOM

K.INST

2005

4

5

2

ANKB

2005

1

5

1

INPC

2005

2

5

1

BUMIPUTERA

BABP

2005

2

1

1

5

BCA

BBCA

2005

2

4

1

6

CENTURY

BCIC

2005

5

2

2

7

BANK NIAGA

BNGA

2005

4

4

3

8

BII

BNII

2005

1

4

3

9

BANK KESAWAN

BKSW

2005

2

5

1

10

BANK LIPPO

LPBN

2005

1

4

2

11

BANK MANDIRI

MBRI

2005

2

5

3

12

BANK MAYAPADA

MAYA

2005

1

5

1

13

BANK MEGA

MEGA

2005

1

4

1

14

BANK BNI

BBNI

2005

1

5

1

15

BANK NISP

NISP

2005

2

5

3

16

BANK NUSANTARA.P

BBNP

2005

2

4

1

17

BANK PERMATA

BNLI

2005

2

5

2

18

BANK BRI

BBRI

2005

2

4

3

19

BANK SWADESI

BSWD

2005

3

5

2

20

BANK VICTORIA

BVIC

2005

2

2

2

1 2

KOMDIT

Sumber : Laporan Keuangan Perbankan BEI Tahun 2005


NO

BANK

KODE

TAHUN

AGRO

3


4

PENERAPAN GCG DEKOM

K.INST

2006

4

5

2

ANKB

2006

1

5

1

INPC

2006

2

5

1

BUMIPUTERA

BABP

2006

2

1

1

5

BCA

BBCA

2006

4

4

1

6

CENTURY

BCIC

2006

1

2

2

7

BANK NIAGA

BNGA

2006

3

4

3

8

BII

BNII

2006

3

4

3

9

BANK KESAWAN

BKSW

2006

2

5

2

10

BANK LIPPO

LPBN

2006

3

5

2

11

BANK MANDIRI

MBRI

2006

4

4

3

12

BANK MAYAPADA

MAYA

2006

1

5

2

13

BANK MEGA

MEGA

2006

4

4

2

14

BANK BNI

BBNI

2006

2

5

3

15

BANK NISP

NISP

2006

2

5

3

16

BANK NUSANTARA.P

BBNP

2006

2

2

1

17

BANK PERMATA

BNLI

2006

3

5

3

18

BANK BRI

BBRI

2006

4

4

3

19

BANK SWADESI

BSWD

2006

1

5

2

20

BANK VICTORIA

BVIC

2006

4

4

2

1 2


KOMDIT

NO

BANK

KODE

TAHUN

AGRO

3


4

PENERAPAN GCG DEKOM

K.INST

2007

4

5

2

ANKB

2007

1

5

1

INPC

2007

2

5

1

BUMIPUTERA

BABP

2007

2

4

2

5

BCA

BBCA

2007

4

4

2

6

CENTURY

BCIC

2007

1

3

2

7

BANK NIAGA

BNGA

2007

4

4

3

8

BII

BNII

2007

4

4

3

9

BANK KESAWAN

BKSW

2007

2

5

1

10

BANK LIPPO

LPBN

2007

1

5

2

11

BANK MANDIRI

MBRI

2007

4

4

3

12

BANK MAYAPADA

MAYA

2007

1

5

2

13

BANK MEGA

MEGA

2007

4

4

2

14

BANK BNI

BBNI

2007

2

5

3

15

BANK NISP

NISP

2007

3

5

3

16

BANK NUSANTARA.P

BBNP

2007

3

5

1

17

BANK PERMATA

BNLI

2007

3

5

2

18

BANK BRI

BBRI

2007

4

4

3

19

BANK SWADESI

BSWD

2007

3

5

2

20

BANK VICTORIA

BVIC

2007

2

4

2

1 2


KOMDIT

Lampiran 3 : Data Variabel Dependent NO

BANK

KODE

KINERJA

TAHUN ROA

NPM

BOPO

ROE

1

AGRONIAGA

AGRO

2005

2.00

0.09

84.00

9.09

2

Bank Artha Niaga Kencana

ANKB

2005

3.36

0.19

70.86

15.94

3

ARTHA GRAHA INTERNASIONAL

INPC

2005

0.54

0.02

95.43

4.21

4

BUMIPUTERA

BABP

2005

0.16

0.79

101.77

5

BCA

BBCA

2005

3.35

0.23

66.28

22.70

6

CENTURY

BCIC

2005

0.66

0.03

92.52

6.08

7

BANK NIAGA

BNGA

2005

2.45

0.13

81.27

13.79

8

BII

BNII

2005

1.94

0.13

81.73

15.40

9

BANK KESAWAN

BKSW

2005

0.16

0.02

98.79

2.42

10

BANK LIPPO

LPBN

2005

2.37

0.15

75.38

15.78

11

BANK MANDIRI

MBRI

2005

1.05

0.03

88.05

2.60

12

BANK MAYAPADA

MAYA

2005

0.97

0.05

92.30

5.34

13

BANK MEGA

MEGA

2005

1.80

0.08

83.30

14.05

14

BANK BNI

BBNI

2005

1.71

0.09

84.37

11.89

15

BANK NISP

NISP

2005

0.85

0.10

93.05

10.32

16

BANK NUSANTARA.P

BBNP

2005

1.13

0.11

91.77

17.30

17

BANK PERMATA

BNLI

2005

1.40

0.08

89.10

11.83

18

BANK BRI

BBRI

2005

4.62

0.21

72.51

37.92

19

BANK SWADESI

BSWD

2005

2.05

0.19

81.33

10.50

20

BANK VICTORIA

BVIC

2005

1.64

0.08

87.54

12.78

Sumber : Indonesian Capital Market Directory Tahun 2008 dan Laporan Pengawasa Bank Indonesia tahun 2005

(23.57)

NO

BANK

KODE

KINERJA

TAHUN ROA

1

NPM

BOPO

ROE (4.19)

AGRONIAGA

AGRO

2006

1.00

0.80

97.00

2


ANKB

2006

3.61

0.18

74.25

12.52

3


INPC

2006

0.42

0.02

96.89

5.58

4

BUMIPUTERA

BABP

2006

0.21

0.01

99.07

1.53

5

BCA

BBCA

2006

3.84

0.22

69.10

23.48

6

CENTURY

BCIC

2006

0.33

0.02

93.66

4.55

7

BANK NIAGA

BNGA

2006

2.34

0.11

83.82

13.53

8

BII

BNII

2006

1.52

0.09

89.47

12.06

9

BANK KESAWAN

BKSW

2006

0.43

0.02

99.03

3.24

10

BANK LIPPO

LPBN

2006

2.76

0.36

76.82

15.12

11

BANK MANDIRI

MBRI

2006

0.96

0.08

91.63

9.20

12

BANK MAYAPADA

MAYA

2006

1.16

0.08

91.64

10.72

13

BANK MEGA

MEGA

2006

0.81

0.05

93.48

7.84

14

BANK BNI

BBNI

2006

1.81

0.11

84.38

13.04

15

BANK NISP

NISP

2006

1.54

0.09

87.71

9.66

16

BANK NUSANTARA.P

BBNP

2006

1.05

0.08

89.25

10.85

17

BANK PERMATA

BNLI

2006

1.20

0.06

91.50

8.46

18

BANK BRI

BBRI

2006

4.56

0.19

73.78

33.95

19

BANK SWADESI

BSWD

2006

1.28

0.10

91.12

7.12

20

BANK VICTORIA

BVIC

2006

1.43

0.10

89.49

9.54

Sumber : Indonesia Market Directory dan Laporan Pengawasan Bank Indonesia tahun 2006

NO

BANK

KODE

KINERJA

TAHUN ROA

NPM

BOPO

ROE

1

AGRONIAGA

AGRO

2007

0.11

0.01

98.83

1.87

2


ANKB

2007

3.64

0.21

67.72

11.81

3


INPC

2007

0.41

0.01

96.48

2.38

4

BUMIPUTERA

BABP

2007

0.68

0.83

95.65

3.85

5

BCA

BBCA

2007

3.43

0.23

6.26

21.96

6

CENTURY

BCIC

2007

0.61

0.04

92.18

4.91

7

BANK NIAGA

BNGA

2007

2.30

0.13

83.90

14.81

8

BII

BNII

2007

1.66

0.06

87.21

7.58

9

BANK KESAWAN

BKSW

2007

0.69

0.03

95.04

4.73

10

BANK LIPPO

LPBN

2007

2.57

0.80

77.95

19.03

11

BANK MANDIRI

MBRI

2007

2.38

0.16

76.75

14.87

12

BANK MAYAPADA

MAYA

2007

1.59

0.08

87.70

4.33

13

BANK MEGA

MEGA

2007

2.44

0.15

78.48

17.72

14

BANK BNI

BBNI

2007

1.74

0.05

83.88

5.24

15

BANK NISP

NISP

2007

1.45

0.08

87.09

7.42

16

BANK NUSANTARA.P

BBNP

2007

0.90

0.09

91.92

10.22

17

BANK PERMATA

BNLI

2007

1.90

0.10

87.00

13.04

18

BANK BRI

BBRI

2007

4.27

0.19

10.89

24.89

19

BANK SWADESI

BSWD

2007

1.27

0.11

89.69

6.81

20

BANK VICTORIA

BVIC

2007

2.05

0.12

82.67

12.28

Sumber : Indonesia Market Directory dan Laporan Pengawasan Bank Indonesia tahun 2007

Lampiran 4 : Hasil Screening (Excel)

Sambungan Lampiran 4 (Excel)

Lampiran 5 : Hasil Uji Normalitas Sebelum Screening Histogram Dependent Variable: ROA 14

Frequency

12 10 8 6 4 2 0 -2

-1

0

1

2

3

Mean = 1.82E-17 Std. Dev. = 0.974 N = 60

Regression Standardized Residual Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual Dependent Variable: ROA

Expected Cum Prob

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

Observed Cum Prob

1.0

189

Histogram Dependent Variable: NPM

Frequency

25 20 15 10 5 Mean = 3.33E-16 Std. Dev. = 0.974 N = 60

0 -2

-1

0

1

2

3

4

Regression Standardized Residual



Expected Cum Prob

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

Observed Cum Prob

1.0

190

Histogram Dependent Variable: BOPO

20 15 10 5 0 -5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

Mean = 9.8E-16 Std. Dev. = 0.974 N = 60



Dependent Variable: BOPO 1.0

Expected Cum Prob

Frequency

25

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

Observed Cum Prob

1.0

191

Histogram

Dependent Variable: ROE 30

20 15 10 5 Mean = -1.73E-16 Std. Dev. = 0.974 N = 60

0 -4

-3

-2

-1

0

1

2

3


Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual Dependent Variable: ROE 1.0

Expected Cum Prob

Frequency

25

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

Observed Cum Prob

1.0

Lampiran 6 : Hasil Regresi Model Summaryb Adjusted Std. Error of Model R R Square R Square the Estimate Durbin-Watson 1 .238a .057 -.002 5.99315 2.783 a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris b. Dependent Variable: ROE

ANOVAb Model 1


Sum of Squares .473 51.335 51.807

df 3 48 51

Mean Square .158 1.069

F .147

Sig. .931a

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris b. Dependent Variable: ROA Coefficientsa

Model 1

(Constant) Dewan Komisaris Kepemilikan Institusional Komite Audit

a. Dependent Variable: ROA

Unstandardized Coefficients B Std. Error 1.208 .904 .071 .137 .047 .170 .031 .198

Standardized Coefficients Beta .081 .040 .024

t 1.336 .517 .275 .156

Sig. .188 .608 .785 .876

Collinearity Statistics Tolerance VIF .830 .970 .853

1.205 1.031 1.173

Residuals Statisticsa Minimum Maximum Predicted Value 1.4334 1.7853 Std. Predicted Value -2.214 1.442 Standard Error of .173 .510 Predicted Value Adjusted Predicted Value 1.3873 2.0561 Residual -1.67533 2.79033 Std. Residual -1.620 2.698 Stud. Residual -1.688 2.795 Deleted Residual -1.81838 2.99500 Stud. Deleted Residual -1.722 3.023 Mahal. Distance .439 11.440 Cook's Distance .000 .179 Centered Leverage Value .009 .224 a. Dependent Variable: ROA

Mean Std. Deviation 1.6465 .09626 .000 1.000

N 52 52

.278

.072

52

1.6551 .00000 .000 -.004 -.00855 .006 2.942 .023 .058

.13429 1.00328 .970 1.012 1.09357 1.040 2.345 .039 .046

52 52 52 52 52 52 52 52 52

Histogram Dependent Variable: ROA 10

Frequency

8

6

4

2

0 -2

-1

0

1

2


3

Mean = 1.51E-16 Std. Dev. = 0.97 N = 52

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N Normal Parameters a,b Most Extreme Differences

Unstandardiz ed Residual 52 -.1853783 5.82052342 .084 .084 -.060 .609 .853

Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative

Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.

Model Summaryb Adjusted Std. Error of Model R R Square R Square the Estimate Durbin-Watson 1 .123a .015 -.047 .06940 3.003 a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris b. Dependent Variable: NPM

ANOVAb Model 1


Sum of Squares .004 .231 .235

df 3 48 51

Mean Square .001 .005

F .244

Sig. .865a

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris b. Dependent Variable: NPM Coefficientsa

Model 1


a. Dependent Variable: NPM

Unstandardized Coefficients B Std. Error .064 .061 .007 .009 .006 .011 -.004 .013

Standardized Coefficients Beta .114 .081 -.050

t 1.058 .725 .560 -.322

Sig. .295 .472 .578 .749


1.205 1.031 1.173

Residuals Statisticsa Minimum Maximum Predicted Value .0750 .1141 Std. Predicted Value -2.983 1.719 Standard Error of .012 .034 Predicted Value Adjusted Predicted Value .0766 .1247 Residual -.10409 .25256 Std. Residual -1.500 3.639 Stud. Residual -1.563 3.709 Deleted Residual -.11298 .26234 Stud. Deleted Residual -1.587 4.345 Mahal. Distance .439 11.440 Cook's Distance .000 .133 Centered Leverage Value .009 .224 a. Dependent Variable: NPM

Mean Std. Deviation .0998 .00831 .000 1.000

N 52 52

.019

.005

52

.1004 .00000 .000 -.004 -.00061 .010 2.942 .019 .058

.00965 .06733 .970 1.005 .07231 1.060 2.345 .029 .046

52 52 52 52 52 52 52 52 52

Histogram


15

Frequency

12

9

6

3 Mean = 1.92E-16 Std. Dev. = 0.97 N = 52

0 -2

-1

0

1

2

3


4

Model Summaryb Adjusted Std. Error of Model R R Square R Square the Estimate Durbin-Watson 1 .030a .001 -.062 8.41933 2.991 a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris b. Dependent Variable: BOPO

ANOVAb Model 1


Sum of Squares 3.125 3402.484 3405.609

df 3 48 51


F .015

Sig. .998a


Coefficientsa

Model 1


a. Dependent Variable: BOPO

Unstandardized Coefficients B Std. Error 84.957 7.358 .016 1.114 .286 1.381 .055 1.612

Standardized Coefficients Beta .002 .030 .005

t 11.546 .015 .207 .034

Sig. .000 .988 .837 .973


1.205 1.031 1.173

Residuals Statisticsa Minimum Maximum Predicted Value 85.6155 86.5977 Std. Predicted Value -3.001 .967 Standard Error of 1.405 4.155 Predicted Value Adjusted Predicted Value 83.2216 88.7285 Residual -19.90663 12.50329 Std. Residual -2.364 1.485 Stud. Residual -2.433 1.518 Deleted Residual -21.08155 13.31802 Stud. Deleted Residual -2.571 1.540 Mahal. Distance .439 11.440 Cook's Distance .000 .174 Centered Leverage Value .009 .224 a. Dependent Variable: BOPO

Mean Std. Deviation 86.3583 .24752 .000 1.000

N 52 52

2.263

.582

52

86.2994 .00000 .000 .003 .05883 -.005 2.942 .021 .058

.90464 8.16795 .970 1.010 8.85483 1.031 2.345 .033 .046

52 52 52 52 52 52 52 52 52

Histogram

Dependent Variable: BOPO

12

Frequency

10

8

6

4

2 Mean = 1.22E-15 Std. Dev. = 0.97 N = 52

0 -3

-2

-1

0

1


2

Model Summaryb Adjusted Std. Error of Model R R Square R Square the Estimate Durbin-Watson 1 .238a .057 -.002 5.99315 2.783 a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris b. Dependent Variable: ROE

ANOVAb Model 1


Sum of Squares 103.335 1724.057 1827.392

df 3 48 51


F .959

Sig. .420a


Coefficientsa

Model 1


a. Dependent Variable: ROE

Unstandardized Coefficients B Std. Error 13.431 5.238 .792 .793 -1.082 .983 .003 1.147

Standardized Coefficients Beta .154 -.157 .000

t 2.564 .999 -1.101 .002

Sig. .014 .323 .276 .998


1.205 1.031 1.173

Residuals Statisticsa Minimum Maximum Predicted Value 8.8136 15.2323 Std. Predicted Value -1.273 3.237 Standard Error of 1.000 2.958 Predicted Value Adjusted Predicted Value 8.2871 18.1790 Residual -9.32277 21.67205 Std. Residual -1.556 3.616 Stud. Residual -1.756 3.746 Deleted Residual -12.09896 23.26167 Stud. Deleted Residual -1.796 4.407 Mahal. Distance .439 11.440 Cook's Distance .000 .257 Centered Leverage Value .009 .224 a. Dependent Variable: ROE

Mean Std. Deviation 10.6250 1.42344 .000 1.000 1.611

.414

52

10.6970 .00000 .000 -.005 -.07201 .008 2.942 .026 .058

1.74323 5.81421 .970 1.016 6.39285 1.075 2.345 .055 .046

52 52 52 52 52 52 52 52 52

Histogram

Dependent Variable: ROE

14

Frequency

12

10

8

6

4

2 Mean = -7.2E-17 Std. Dev. = 0.97 N = 52

0 -2

-1

0

1

2

N 52 52

3


4

PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TEDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TESIS

Recommend Documents