PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Sensus Pada Dinas Pemerintahan Kota Tasikmalaya)
Oleh: NOVITASARI SUSANTY 123403097 (
[email protected])
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SILIWANGI
ABSTRACT This research aimed to know (1) Comprehension of Accrual Based Government Accounting Standards and (2) Quality of Financial Statements. The research method used in this research is descriptive method with approach saturation sampling (census). The analysis methods used were analysis of the correlation coefficient and coefficient of determination with software SPSS 17.0 for Windows to process the data of questionnaire. The research results shows that: (1) Comprehension of Accrual Based Government Accounting Standards is excellent classification category; (2) The Quality of Financial Reports is good classification category; (3) Comprehension of Accrual Based Government Accounting Standards influence significant between Quality of Financial Statements . Keywords : Governmental Accounting Standards and Quality Accrual Based Financial Statements ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan (2) Kualitas Laporan Keuangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan
sampling jenuh (sensus). Metode analisis yang digunakan yaitu analisis koefisien korelasi dan analisis koefisien determinasi dengan batuan software spss 17.0 for windows untuk mengolah data kuisioner. Hasil penelitian menujukkan bahwa: (1) Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual menujukkan kategori klasifikasi yang sangat baik; (2) Kualitas Laporan Keuangan menunjukkan kategori klasifikasi baik; (3) Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Kata kunci:
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Kualitas Laporan Keuangan
PENDAHULUAN Penerapan
akuntansi
pada pemerintahan sebelum
dilakukan reformasi
pengelolaan keuangan negara, telah menerapkan sistem pencatatan single entry dan basis pencatatan yang digunakan adalah basis kas. Setelah pemerintah melakukan reformasi pengelolaan keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam SAP tersebut ditetapkan bahwa basis pencatatan yang digunakan adalah basis kas menuju akrual. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 2005 tersebut pada tahun 2010 disempurnakan dengan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Perubahan SAP (2010) dibandingkan dengan SAP (2005) adalah diterapkannya SAP full accrual basis yakni mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonom yang diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2001 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Tasikmalaya, telah mengantarkan Pemerintah Kota Administratif Tasikmalaya melewati pintu gerbang Daerah Otonomi Kota Tasikmalaya untuk menjadi daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri.
Keberadaan Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonom baru akan memiliki makna dan mendapatkan pengakuan, apabila pemerintahnya mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pada saat dimulainya otonomi daerah harapan yang muncul adalah pemerintah daerah semakin mandiri dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan maupun melakukan pembangunan di daerah masing-masing, karena setiap daerah diberi kebebasan untuk mengelola daerah masing-masing, karena setiap daerah diberi kebebasan untuk mengelola daerah masing-masing. Laporan keuangan pada pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran pada periode berikutnya, penilaian prestasi kerja pemerintah serta alat pemotivasi. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan. Seiring dengan reformasi di bidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan adalah diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual diberlakukan guna meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengolahan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian maka good governance dapat tercapai. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang baru pada Pemerintah Kota Tasikmalaya diharapkan dapat mencegah kebocoran informasi keuangan daerah. Hal ini dipertegas dengan terselenggaranya Lokakarya Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya di Aula Bale Kota pada hari Kamis, 14 Januari 2016. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memberikan pemahaman penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan berbasis akrual. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah
Kota Tasikmalaya menuju sebuah tata kelola keuangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya menandatangani "Fakta Integritas" dukungan penerapan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya berbasis akrual. (Berita Kota Tasikmalaya, 2016). Dengan beberapa pertimbangan, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melakukan berbagai persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem informasi, sumber daya manusia (SDM), infrastruktur dan komitmen guna menunjang keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang baru. Akan tetapi, Pemerintah Kota Tasikmalaya menyadari bahwa sebagian staff akuntansinya dirasa masih kurang memahami Standar Akuntansi Berbasis Akrual. Kurangnya pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada aparatur pemerintah kota disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: kurangnya sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi/pembukuan, pelatihan yang belum maksimal, serta basis akrual dirasa lebih sulit jika dibandingkan dengan basis kas menuju akrual. TUJUAN PENELITIAN Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman staf akuntansi atas standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, untuk mengetahui kualitas laporan keuangan pada Pemerintahan Kota Tasikmalaya, serta untuk mengetahui pengaruh pemahaman staf akuntansi atas standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pemerintahan Kota Tasikmalaya. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode peenelitian deskriptif dengan pendekatan sampling jenuh (sensus). Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu geala tertentu. Metode ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada waktu sedang
berlangsungnya proses penelitian. Metode penelitian ini dapat digunakan dengan lebih banyak segi dan lebih luas dari metode yang lain. Sampling jenuh adalah penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu teknik ini dilakukan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan melalui kuisioner. Kuisioner adalah daftar isian terstruktur yang diajukan oleh penulis kepada responden yang berhubungan erat dengan topik permasalahan. Penelitian Kepustakaan
(Library Research) adalah teknik ini
dilaksanakan untuk memperoleh data-data sekunder guna mendukung data-data primer yang diperoleh selama penelitian. Data sekunder ini diperoleh dari buku-buku serta referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan skala likert. Setiap jawaban item kuisioner dengan menggunakan skala likert maka dalam pemberian skornya diberi alternatif jawaban setuju atau tidak setuju. Untuk pernyataan positif diberi skor dari 5 sampai 1, sedangkan untuk pernyataan bernilai negatif diberi skor dari 1 sampai 5. Pemberian skala pengukuran untuk setiap jawaban responden adalah menggunakan skala interval, yaitu skala yang menggunakan angka untuk suatu set objek dengan jarak yang sama antara satu ciri atau sifat objek maupun kejadian yang diukur. Pemberian skala ini mengacu pada pernyataan Uma Sekaran (2006:197): “Angka-angka dalam skala likert dapat dirancang menunjukan skala interval”. Variabel Independen (Bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2014:4). Dalam penelitian ini, variabel independen yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Variabel Dependen (Terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014:4). Dalam penelitian ini, variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan.
Tabel Operasionalisasi Variabel Penelitian Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (X)
Definisi Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)
Kualitas Laporan keuangan (Y)
Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).
Indikator 1. PASP No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan 2. PASP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas 3. PSAP No. 03 tentang Laporan Arus Kas 4. PSAP No. 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan 5. PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan 6. PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi 7. PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap 8. PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan 9. PSAP No. 09 tentang Akuntansi Kewajiban 10. PSAP No.10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan 11. PSAP No. 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian 12. PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional 1. Laporan keuangan bersifat relevan 2. Laporan keuangan bersifat andal 3. Laporan keuangan dapat dibandingkan 4. Laporan keuangan dapat dipahami
Skala Interval
Interval
Populasi dan Sampel Populasi pada penelitian ini adalah staf bagian keuangan pada setiap Dinas Pemerintahan Kota Tasikmalaya. Serta jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 11 responden.
Analisis Data dan Rancangan Pengujian Hipotesis Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis regresi linier sederhana dengan mengolah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner. Data mentah berupa data kualitatif yang diperoleh dari jawaban responden terhadap instrumen penelitian (kuisioner) yang telah didistribusikan, ditransformasi kedalam data kuantitatif, sehingga dapat dianalisis secara kuantitatif dengan metode statistik yang ditetapkan. Teknik ukuran yang digunakan untuk mengubah jawaban kualitatif menjadi bentuk kuantitatif, dalam penelitian ini mengikuti aturan skala likert (likert scale). Pada penetapatan skor terdapat lima alternatif jawaban. Jawaban yang bersifat positif diberi nilai berturut-turut 5 ,4, 3, 2, 1 dan jawaban yang bersifat negatif diberi nilai berturutturut yaitu 1, 2, 3, 4, 5. (Uma Sekaran dalam Sugiama, 2008:103). Pengolahan data dilakukan dengan SPSS 17. Pengolahan data dan analisa data menggunakan analisis regresi sederhana, yaitu data diperoleh dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, akan dinilai berdasarkan skor yang telah ditetapkan kemudian dilakukan Uji Kualitas Data (Uji Validitas dan Uji Reliabilitas) setelah itu diuji dengan analisis regresi sederhana. Penetapan Hipotesis Operasional Ho = 0 Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Ha ≠ 0 Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Uji Kualitas Data Uji Validitas Teknik yang digunakan untuk uji validitas dalam penelitian ini adalah teknik korelasi Pearson Product Moment dengan bantuan program SPSS versi 17. Dengan jumlah responden (n) 11 akan diperoleh df 9 (N-2), dan peneliti menetapkan taraf signifikansi 0,05 maka diperoleh r tabel sebesar 0,666. Hasil uji validitas untuk masingmasing variabel penelitian disajikan dalam tabel berikut.
Tabel Hasil Uji Validitas Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Item Pertanyaan atau Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
0,944 0,708 0,788 0,813 0,825 0,727 0,769 0,683 0,666 0,732 0,711 0,741 0,769 0,777 0,697 0,727 0,893 0,944 0,816 0,826 0,741 0,682
0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666
Keterangan VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID
Sumber: Data primer yang diolah, 2016
Tabel Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Item Pertanyaan atau Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Keterangan 0,721 0,851 0,795 0,830 0,801 0,875 0,817 0,822 0,709 0,851 0,713 0,782 0,851
Sumber: Data primer yang diolah, 2016
0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666
VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID
Uji Reliabilitas Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Cronbach’s Alpha dengan ketentuan pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan besarnya nilai alpha yang dihasilkan dengan indeks yang ditetapkan. Hasil perhitungan uji reliabilitas penelitian disajikan dalam tabel sebagai berikut. Tabel Hasil Uji Reliabilitas Penelitian No. 1. 2.
Variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Kualitas Laporan Keuangan
Cronbach’s Alpha
Keterangan
0,964
Sangat kuat
0,948
Sangat kuat
Sumber: Data Primer yang diolah, 2016 Berdasarkan tabel hasil uji reabilitas instrumen penelitian di atas, instrumen dari masing-masing variabel dalam penelitian ini reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian.
PEMBAHASAN Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemahaman atas Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual menujukkan kategori klasifikasi sangat baik. Yang mana dilihat dari 22 pertanyaan yang diajukan memiliki respon yang sangat baik dengan total nilai 1057. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman staf akuntansi atas Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Dinas Pemerintahan Kota Tasikmalaya sudah cukup merata dan sesuai dengan peraturan yang diterapkan, yang mengacu pada pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (PP No. 71 Tahun 2010). Kualitas Laporan Keuangan Kualitas Laporan keuangan menunjukkan kategori klasifikasi baik. Yang mana dilihat dari 13 pertanyaan yang diajukan memiliki respon yang baik dengan total nilai 599. Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Pemerintahan Kota Tasikmalaya sudah sesuai dengan karakteristik dalam laporan keuangan, yang diantaranya meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari pemahaman standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut didukung oleh pengujian hipotesis penelitian telah menghasilkan nilai signifikansi 0,046 lebih kecil dari batas tingkat signifikansi yang ditentukan yaitu sebesar 0,05; Selain itu, nilai
5,791 lebih besar dari
dengan nilai 2,145
dengan df = 9 (11-2) dan α = 0,05 sehingga hipotesis yang menyatakan pemahaman standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan diterima. Hasil analisis statistik pada hipotesis menunjukkan koefisien korelasi r (XY) bernilai 0,611 dengan r2 sebesar 0,373. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (X) memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar 37,3% sedangkan 62,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Deddi Nordiawan, dkk, (2009:123) bahwa dengan adanya penerapan serta pemahaman staf akuntansi atas standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dilingkungan pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. Faktor yang tidak diteliti ialah ciri-ciri lingkungan peemerintahan seperti yang diungkapkan oleh Deddi Nordiawan (2009:124) antara lain: Ciri struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan yaitu bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan, sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah, adanya pengaruh proses politik, dan hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintahan. Serta ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian yaitu anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan alat pengendalian, investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan, dan kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian.
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 1.
Pemahaman dari staf akuntansi atas standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Dinas Pemerintahan Kota Tasikmalaya sudah termasuk dalam klasifikasi sangat baik, yang diukur oleh indikator diantaranya PSAP No 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, PSAP No 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran, PSAP No 3 tentang Laporan Arus Kas, PSAP No 4 tentang Catatan atas Laporan Keuangan, PSAP No 5 tentang Akuntansi Persediaan, PSAP No 6 tentang Akuntansi Investasi, PSAP No 7 tentang Akuntansi Aset Tetap, PSAP No 8 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan, PSAP No 9 tentang Akuntansi Kewajiban, PSAP No 10 tentang Koreksi Kesalahan, PSAP No 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian, dan PSAP No 12 tentang Laporan Operasional.
2.
Kualitas laporan keuangan pada Dinas Pemerintahan Kota Tasikmalaya menunjukkan kategori klasifikasi bak. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan yang dihasilkan sudah sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang menjadi ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.
3.
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
SARAN Berdasarkan hasil, pembahasan, dan simpulan yang telah dikemukakan diatas, penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan Dinas Pemerintahan Kota Tasikmalaya maupun peneliti selanjutnya. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut: 1. Bagi Dinas Pemerintahan Kota Tasikmalaya Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagai dasar dalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan pada
Dinas Pemerintahan Kota Tasikmalaya, menuntut para staf akuntansi untuk memahami dengan baik standar akuntansi pemerintahan yang baru tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kemampuan serta pemahaman dari staf akuntansi atas diterapkannya standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, diharapkan Pemerintah Kota Tasikmalaya mengadakan sosialisasi, pelatihan, dan pengawasan secara rutin kepada staf akuntansi di Bagian Keuangan pada Dinas Pemerintahan Kota Tasikmalaya. Hal tersebut perlu dilakukan karena dengan terciptanya pemahaman yang tinggi, kualitas laporan keuangan akan meningkat. 2. Bagi Peneliti Selanjutnya Diharapkan dalam pembuatan kuisioner, pertanyaan harus lebih kompleks dan lengkap agar menghasilkan informasi yang benar-benar relevan.
DAFTAR PUSTAKA Abdul Halim. 2012. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Arif Ardi Kusumah. 2012. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. Tidak Dipublikasikan. Asry Nurdiani. 2014. Analisis Penerapan PSAP No. 2 Tahun 2010 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Dalam MenujanG Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. Tidak Dipublikasikan. Beltian Hanny Priyatna. 2015. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Tingkat Pendidikan, dan pengalaman Kerja Pejabat Penatausahaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Derah. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret. Diakses pada 2 Maret 2016. Binsar Sihombing. 2011. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Daerah. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Bandung. Tidak Dipublikasikan. Blondal, Jon. R. 2003. “Accrual Accounting and Budgeting Key Issues and Recent Developments”. OECD Journal on Budgeting –Volume 3, Nomor 1. ISSN 16087143. Chabib soleh dan Heru Rochmansjah. 2009. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintah yang Baik. Bandung: CV Gaza Publishing. Daniel Kartika Adhi. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal
Fakultas
Ekonomi
dan
Bisnis
STIE
AKA
Semarang.
Tidak
Dipublikasikan. Deddi Nordiawan. 2009. Akuntansi Pemerintaha. Jakarta: Salemba Empat. Hafiz Tanjung, Abdul. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah: Berbasis Akrual untuk SKPD. Bandung: Alfabeta. Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat. Indra Bastian. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. Khoirul Maarif Joko Lelono. 2014. Tingkat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. Diakses pada 2 Maret 2016. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2006. Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia: Bahan Bahasan untuk Limited Hearing, KSAP. Jakarta. (diakses dari www.ksap.org) Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV Andi Offset.
Prof. Erlina, Omar Sakti Rambe, Drs. Rasdianto. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual: Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2010. Jakarta: Salemba Empat. Ratmono, Dr. Dwi dan Mahfud Sholihin. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Sugiyono. 2014. Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. Tetiyanti Bilondatu. 2015. Pengaruh Tingkat Pemahaman dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Diakses pada 2 Maret 2016. Titik Setyaningsih. 2013. Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Diakses pada 3 Maret 2016. Uma Sekaran, 2006, Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi 4, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat. Veronicha Husain. 2015. Pengaruh Pemahaman Pegawai atas Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gorontalo. Tidak Dipublikasikan. Widjajarso, Bambang. 2011. “Penerapan Basis Akrual pada Akuntansi Pemerintah Indonesi
Sebuah
Kajian
Pendahuluan”.
(Diakses
dari
http://sutaryofe.staff.uns.ac.id pada 3 Maret 2016) www.tasikmalayakota.go.id (situs resmi Kota Tasikmalaya) Peraturan dan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Peraturan Walikota Tasikmalaya nomor 96 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2012-2017 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya nomor 6 tahun 2013 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah Kota Tasikmalaya Undang-Undang nomor 10 tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya Peraturan Daerah (Perda) nomor 30 tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
