PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN Meiling Hunowu, Hartati Tuli, Siti Pratiwi Husain Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Gorontalo
ABSTRAK Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada BPKAD Kabupaten Pohuwato. Skripsi. Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Pohuwato.
Responden dalam penelitian ini adalah
staf/pegawai yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan yang ada pada BPKAD Kabupaten Pohuwato. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Pohuwato. Koefisien determinasi menunjukan besarnya pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahterhadap terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Pohuwato sebesar 75.7%. Kata Kunci: Penerapan SAP, kualitas laporan keuangan
PENDAHULUAN Akuntabilitas laporan keuangan merupakan syarat terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang baik, demokratis amanah. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
negara adalah penyampaian
pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Tahun 1999 pemerintah melakukan reformasi dibidang pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua undang-undang tersebut membawa perubahan fundamental daerah(Darise, 2009:18). Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah akan timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan
otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah
akan memperoleh sumber dana pendapatan termasuk dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauhmana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang adil, rasional, transparan dan bertanggung jawab (Darise, 2009:190). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan.Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakaianya. Pengguna istilah “laporan keuangan” meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut. Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam standar akuntansi pemerintah berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hal tersebut
dipengaruhi oleh sumber-sumber pencatatan laporan keuangan berasal dari penerimaan dan pengeluaran untuk kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Pohuwato harus menyajikan dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, (Datau, 2007:2). Untuk melancarkan penyajian dan penyusunan laporan keuangan, maka perlu adanya pengawasan terhadap proses pencatatan dan pelaporan. Pengawasan dapat dilakukan oleh para wakil rakyat, lembaga pengawasan dan lembaga pemeriksa, serta pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman. Pengawasan dapat dilakukan secara kontinu maupun secara berkala sesuai dengan keputusan yang ditetapkan. Pengawasan tersebut meminimalkan penyimpangan-penyimpangan keuangan negara. Fenomena yang ditemukan dilapangan yaitu telah diterapkan standar akuntansi pemerintahan sejak tahun 2007, namun setelah diterapkan masih saja belum efektif dalam penyusunan laporan keuangan Hal ini terlihat dari hasil pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2009 BPK memberikan opini “wajar dengan pengecualian”. Pemerintah Kabupaten Pohuwato menurut pendapat BPK, telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pohuwato per 31 Desember 2009, laporan realisasi anggaran (LRA), laporan arus kas (LAK) dan catatan atas laporan keuangan (CaLK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecuali untuk dampak halhal yang berhubungan dengan yang dikecualikan, yaitu: “Saldo Aset Tetap yang Disajikan di Neraca Minimal Sebesar Rp330.254.007.901,00 Belum Didukung Dengan Daftar Aset Daerah yang Memadai, (BPK RI, 2009).
METODOLOGI PENELITIAN Penelitian ini dilaksanakan dikantor BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah) Kabupaten Pohuwato, BPKAD merupakan badan yang mengelola seluruh keuangan daerah. Obyek ini didasarkan atas pertimbangan lokasi tersebut memenuhi syarat terutama dalam hubungan dengan pengumpulan data penelitian, serta memperhatikan segi biaya, waktu dan tenaga.
Jenis penelitian yang digunakan adalah statistik deskripsi yang memberikan gambar atau deskrpsi yang mengenai variabal–variabel penelitian yaitu: standar akuntansi pemerintah dan Kualitas laporan keuangan daerah penelitian ini menggukankan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada respondan. Penelitian ini terdiri dari 2 variabel yang meliputi variabel bebas (independen) dan variabel terikat (Dependen), untuk lebih jelasnya masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Variabel Bebas (Independent Variabel) Variabel bebas yaituvariabel yang mempengaruhi variabel lainnya dan merupakan variabel yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabael depent (terkait). Adapun yang menjadai variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah Standar akuntansi Pemerintah.Menurut PP No. 71 tahun 2010 standar akuntansi pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Adapun dimensi dan Indikator penerapan standar akuntansi pemerintah dalam penelitian ini dibatasi hanya pada PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan, PSAP 02 tentang laporan realisasi anggaran berbasis kas, PSAP 03 tentang laporan arus kas dan PSAP 04 tentang Catatan atas laporan keuangan. 2. Variabel terkait (Depent Variabel) Variabel terkait yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terkait (Variabel Y) adalah kualitas laporan keuangan daerah.Menurut kerangka konseptual PP No. 71 tahun 2010 karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, adapun karakteristik kualitas laporan keuangan tersebut adalah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.
Populasi adala totalitas semua nilai yang mungkin hasil menghitung atau pengukuran kuantitatif atau kualitatif dan karakteristik tertentu atau sekumpulan objek yang lengkap dan jelas sifatnya (Sudjana,1996:5). Dengan demikian populasi merupakan sumber suatu penyimpulan. Seluruh pegawai BPKAD Kabupaten pohuwatoyang berjumlah 90 orang, sedangkan sampel adalah 25% atau 23 orang pegawai bidang akuntansi dengan menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data yang dibutuhkan untuk mendukung peneliti ini menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah satu set pertanyaan yang tersusun secara sistematis dan standar sehingga pertanyaan yang sama dapat diajukan kepada setiap responden. Kuesioner penelitian ini diserahkan langsung kepada responden Menurut Arikunto (2006) dan Datau (2007) bahwa instrumen adalah untuk memperoleh skor data dari variabel-variabel penelitian ini digunakan instrument dalam bentuk kuesioner. Kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel penerapan standar akuntansi pemerintahdisusun sesuaiindikator dari Datau (2007) dan tiap-tiap pernyataan disesuaikan berdasarkan pernyataan standar akuntansi PP No. 71 tahun 2010. Kuesioner ini menghasilkan data interval dengan menggunakan skala likert dengan rentang skor dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi yaitu 1 sampai 5. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Untuk menghasilkan instrumen yang berkualitas terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Dengan menggunakan instrumen yang relah teruji validitas dan reliabilitasnya otomatis hasil data penelitian menjadi valid dan reliabel. Uji validitas dilakukan untuk mengukur pertanyaan atau persyaratan yang ada dalam kuesioner atau pernyataan dianggap valid jika pernyataan tersebut mampu mengungkap apa
yang ingin diukur. Instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur (Sugiono, 2009: 63).Uji validitas dimaksudkan untuk menilai sejauh mana suatu alat ukur diyakini dapat dipakai sebagai alat untuk mengukur item-item pertanyaan/pernyataan kuesioner dalam penelitian. Teknik yang digunakan untuk mengukur validitas pertanyaan/pernyataan kuesioner adalah Korelasi Product Moment dari Karl Pearson. dengan ketentuan: jika r hitung lebih besar dari r tabel, maka skor butir pertanyaan/ pernyatan kuesioner valid tetapi sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel, maka skor butir pertanyaan/pernyataan kuesioner tidak valid. Uji reabilitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah alat pengumpulan data pada dasarnya menunjukan tingkat ketepatan, kestabilan, atau konsisten alat tersebut dalam mngungkapkan gejala tertentu dari sekelompok individu, walaupun dilakukan terhadap pernyataanpernyataan yang sudah valid, untuk mengetahui sejauh mana hsil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran kembali terhadap gejala yang sama. Uji reabilitasi dimaksudkan untuk menguji konsistensi kuesioner dalam mengukur satu kontrak yang sama atau stabilitas instrument penelitian ini di uji dengan menggunakan keofisien cronbachs alpha. Jika nilai koefisien alpha sama dengan atau lebih besar dari 0,6 maka disimpulkan maka penelitan tersebut handal atau realiabel. Setelah dilakukan tranformasi data ordinal ke interval. Maka tahap selanjutnya adalah diolah dan dianalisis secara statistik dengan menggunakan uji regresi linear sederhana. Sistematika dari pengolahan ini, maka langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan uji normalitas data untuk kedua variabel untuk mengetahui tes yang instrumen yang digunakan apakah berdistribusi normal atau tidak. Kemudian dalam uji hipotesis penelitian, peneliti
menggunakan rumus regresi dan korelasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linear sederhana. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat (dependent) dan variabel bebes (independent)memiliki distribusi normal. Modal regresi yang baik adalah jika distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik merupakan cara yang mudah untuk mendeteksi normalitas yaitu dengan melihat penyebaran dta (titik) pada sumbu diagonal dari grafik norma probbability plot. 1. Jika ada data meyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Untuk melengkapi hasil analisis grafik normal probability plot digunakan uji statistik non-parametrik Kolmograv-Smimov (K-S). Pada uji statistik onesample Kolmograv-Smimov dapat dilihat probabilitas signifikan terhadap variabel.jika probabilitas signifikan diatas 0.05, maka variabel tersebut terdistribusi secara normal (Ghozali, 2006)
HASIL PENELITIAN Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatam lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Penelitian ini menggunakan metode grafik plot, untuk mendeteksi ada atau tidaknya
heteroskedastisitas. Metode grafik plot dilakukan dengan cara mendiagnosa diagram residual plot. Residual plot (Studenzized) dibandingkan dengan hasil prodiksi. Jika titik-titik sebar membentuk pola tertentu dan teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengidentifikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
Hasil Uji Normalitas
Uji Heterokedastisitas
PEMBAHASAN Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan SAP. Selain itu, diharapkan adanya upaya pengharmonisan berbagai peraturan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan SAP. Mardiasmo (2004) mengatakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) perlu dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang dilakukan harus berdasarkan pada aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam standar keuangan dan dapat dimengerti oleh semua pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Tujuan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah dalam
rangka
penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga dapat dikatakan berhasil jika tujuan dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan dapat tercapai. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulakn bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah, hal ini disebabkan karena dalam SAP mengatur tata cara penyajian dan penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan hasil analsisi regresi dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, penelitian ini membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Pohuwato. Semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintah maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh BPKAD Kabupaten Pohuwato akan semakin baik. Angka R2 atau Koefisien determinan dari hasil penelitian ini adalah sebesar 0.757 hal ini berarti 75.7% kualitas laporan keuangan pada BPKAD kabupaten Pohuwato dapat dijelaskan oleh penerapan standar akuntansi pemerintah, sedangkan 24.3% dijelaskan oleh variabel lain seperti variabel kompetensi aparat, sistem pengendalian intern dan penerapan sistem informasi akuntansi. Hasil penelitian ini membuktikan teori yang dijelaskan oleh Mahmudim (2010: 29) yang menyatakan tujuan utama standar akuntansi pemerintah adalah agar laporan keuangan bisa lebih mudah dipahami bagi para pengguna laporan keuangan, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak penyaji dengan pembaca laporan keuangan, serta agar terdapat konsistensi dalam pelaporan sehingga laporan keuangan dapat memiliki daya banding Dengan adanya standar akuntansi pemerintah maka pelaporan keuangan lebih berkualitas. Penelitian ini juga mendukung
penelitian Kusumah (2012) dimana hasil
penelitiannya membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya Selain itu penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dari dari Nugraheni dan Subaweh (2008) membuktikan terdapat pengaruh penerapan SAP di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. Penelitian Pakaya (2011) juga sejalan dengan penelitian ini dimana hasil dari penelitiannya menunjukan bahwa Penerapan standar akuntansi pemerintah yang meliputi akuntansi neraca, akuntansi laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan penerapan standar akuntasi pemerintah menjadi pedoman yang wajib diikuti oleh pemerintah daerah dalam menerapkan dan menyajikan lapotan keuangan yang berkualitas. Adanya pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam standar akuntansi pemerintahan ini termuat dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Dengan adanya penerapan standar
akuntansi
pemerintahan dapat mencapai tujuan atau hasil yang ingin dicapai, yaitu dapat mewujudkan
dan meningkatkan kualitas dari laporan keuangan. Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan, akan dapat menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang terkandung dalam standar akuntansi pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil analsisi regresi dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, penelitian ini membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Pohuwato. Semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintah maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh BPKAD Kabupaten Pohuwato akan semakin baik. Angka R2atau Koefisien determinan dari hasil penelitian ini adalah sebesar 0.757 hal ini berarti 75.7%kualitas laporan keuangan pada BPKAD kabupaten Pohuwato dapat dijelaskan oleh penerapan standar akuntansi pemerintah, sedangkan 24.3% dijelaskan oleh variabel lain seperti variabel kompetensi aparat, sistem pengendalian intern dan penerapan sistem informasi akuntansi. Hasil penelitian ini membuktikan teori yang dijelaskan oleh Mahmudim (2010: 29) mengatakan dengan adanya standar akuntansi pemerintah maka pelaporan keuangan lebih berkualitas. Standar akuntansi pemerintah mengatur pedoman penyusunan laporan keuangan, mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya serta bagaimana melaporkannya, sehingga itu dengan berpedoman pada standar akuntasi pemerintah laporan keuangan yang disusun tentunya akan lebih berkualitas. Penelitian ini juga mendukung
penelitian Kusumah (2012) dimana hasil
penelitiannya membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya Selain itu penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dari dari Nugraheni dan Subaweh (2008)
membuktikan terdapat pengaruh penerapan SAP di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. Penelitian Pakaya (2011) juga sejalan dengan penelitian ini dimana hasil dari penelitiannya menunjukan bahwa Penerapan standar akuntansi pemerintah yang meliputi akuntansi neraca, akuntansi laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporankeuangan berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Hasil penelitian dan pengujian hipotesis menunjukan bahwa penerapan standar akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keungan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato. Hal ini sebagaimana terlihat dari koefisien regresi dengan arah positif dan pengujian hipotesis dengan membandingkan nilai t-hitung dan ttabel dimana diperoleh nilai thitung > ttabel dengan signifikan kurang dari 0.05. berdasarkan penelitian tersebut menunjukan bahwa semakin tinggi penerapan standar akuntansi pemerintah maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin berkualitas. Hasil koefisien determinasi menunjukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan BPKAD Kabupaten Pohuwato sebesar 75.7 %
Saran Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:
1. Hasil Penelitian menunjukan bahwa penerapan standar akuntansi keuangan berpengaruh postif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD kabupaten Pohuwato, sehingga itu dapat diberikan saran kiranya pemerintah kabupaten Pohuwato dapat lebih meningkatkan lagi penerapan standar akuntansi pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato, dengan lebih meningkatkan pemahaman dan penguasaan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) kepada para pegawai, melakukan pelatihan dan pembinaan mengenai standar akuntansi pemerintah (SAP) kepada para pegawai, khususnya bagi aparatur pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Penelitian ini hanya terbatas pada lingkup pengaruh standar akuntans pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan, oleh karena itu diharapkan Untuk peneliti selanjutnya, kiranya dapat meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, diantaranya adalah sistem akuntansi keuangan daerah, Kompetensi apratur, dan sistem pengendalian intern.
DAFTAR PUSTAKA Baridwan, Zaki. 1999 .Akuntan Intermediate Accounting. Penerbit BPFE Yogyakarta.
BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran2009. Siaran Pers.
(http://www.gorontalo.bpk.go.id )
Chabib, Soleh, dan Rochmansjah Heru. 2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bandung : Fokusmedia.
Dama, Debby Oktaviani. 2012. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi kasus BPKD Boalemo). Skripsi S1. Akuntansi UNG.
Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Indeks
Datau, Nold, Mohamad. 2007 pengaruh standar akuntansi pemerintahan (SAP) Terhadap Kewajaran Laporan Keuangan (studi kasus pada BPKD Kabupaten Pohuwato). Skripsi S1. Akuntansi UNG.
Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
Kusumah, Arif Ardi. 2012. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi kasus pada SKPD/OPD Pemerintah Kota Tasikmalaya). Skripsi S1. Akuntansi Universitas Siliwangi.
Mahsun, Mohamad, Firman Sulistiyowati dan H.A Purwanugraha. 2006. Akuntansi Sektor Publik. BPFE. Yogyakarta.
Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Nugraheni, Purwaniati dan Imam Subaweh. 2008. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1 Vol. 13, April 2008.
Pakaya, Sulistianingsih. 2011. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Skripsi S1. Akuntansi UNG
Soetjipto, R Kery dan Prawoto Sudikdiono. 2011. Akuntansi Pemerintah RI Reformasi Keuangan Negara. Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta.
Standar Akuntansi Pemerintah. 2010. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010. Fokusmedia. Bandung
Sugiono. 2009. Statistika Teori dan Aplikasi. Cetakan Keduabelas. Alfabeta, Bandung.
Sugiono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Alfabeta. Bandung.
Tanjung, Abdul Hafiz. 2010. Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pendekatan Teknis Sesuai PP No.71/2010. Alfabeta. Bandung.
