Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi

Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang )

DISUSUN O L E H

BUDI MULYAWAN 050903045

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2009

Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

ABSTRAK PENGARUH PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA ORGANISASI ( Study Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ) Nama NIM Fakultas Departemen Pembimbing

: Budi Mulyawan : 050903045 : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Ilmu Administrasi Negara :

Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang sebagai salah satu dinas pemerintahan yang berperan penting di kota Palembang, sampai saat ini Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang turut berpartisipasi aktif dalam meminimalkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di kota Palembang dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial kota Palembang tahun 2009. Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang telah banyak melakukan perubahan perubahan yang dinamis serta memberikan kontribusi yang besar pada masyarakat dengan selalu sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi di kota Palembang. Berdasarkan tujuan yang telah disebutkan diatas maka diperlukannya suatu pemerintahan yang baik (good governance) dan juga kinerja dari organisasi tersebut. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh good governance terhadap kinerja organisasi. Good governance (X) adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien. Kinerja organisasi (Y) adalah hasil dari kegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisa kuantitatif. Sedangkan teknik analisa data yang diginakan adalah teknik korelasi antar variabel untuk membuktikan adanya pengaruh dari good governance terhadap kinerja organisasi. Berdasarkan hasil penlitian yang dilakukan dan dilanjutkan dengan meganalisa data yang diperoleh, maka hasilnya dikategorikan baik antara pelaksanaan good governance terdap kinerja organisasi sebesar 0,563. Bedasarkan uji hipotesis diperoleh nlai positif sebesar 5,409, hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan good governance terhadap kinerja organisasi sebesar 31,69%, sehingga hipotesis yang menyatakan ada pengaruh antara pelaksanaan good governance terhadap kinerja organisasi.

Keywords : Good Governance, Kinerja Organisasi, dinas Kesjahteraan Sosial Kota Palembang.


KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya penulis dapat menyeleasikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi Kasus Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ) ” Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang diperlukan untuk melengakapi persyaratan melengkapi gelar sarjana serta sebagai wahana untuk melatih diri dan mengembangkan wawasan berfikir dalam penulisan karya ilmiah ini. Penulis mengakui bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis dalam penelitian, pengumpulan literature, maupun penulisan karya ilmiah. Namun berkat bimbingan dan arahan semua pihak, kesulitan yang ada dapat diatasi dan karya ilmiah inipun dapat diselesaikan . Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakaih kepada : 1. Bapak Prof. Dr. M. arif Nasution, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik. 3. Ibu Dra. Beti Nasution, M.Si, selaku Serkertaris Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.


4. Bapak Drs. Karyono, M.Si

selaku dosen pembimbing yang telah

memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. 5. Kepada Kak Mega dan Kak Emi serta Kak Dian selaku pegawai pendidikan Fisip USU yang selalu membantu penulis dalam urusan administrasi yang berhubungan dengan perkuliahan maupun skripsi. 6. Kepada seluruh pegawai Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang yang telah membantu dan juga membimbing didalam pelaksanaan penelitian. 7. Untuk yang teristimewa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, Muhammad Arsyad Latief (Ayah) dan Umi Kalsum (Ibu) yang telah memberikan kasih sayang dan banyak memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Tiada kata-kata yang bisa

mengungkapkan betapa besar rasa terimakasih ananda sampaikan. 8. Untuk saudara-saudara saya Kak Tommy, Ayuk Fifin, Kak Momon, Mbak Rini, Kak Adi, Kak Agus dan juga ke dua keponakan saya yang tercinta Zilan Zolilan, dan Patih Malik dan juga kedua nenek saya dan kakek tersayang Fatimah, Cahaya dan Latief, saya ucapakan terima kasih atas dukungan materiil maupun sprituil sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya ini. 9. Untuk sahabat-sahabatku di Palembang Teddy, Gepeng, Ikik, Sono, Apis, Apek, Sendy, Desty, Cicik, Anggok saya ucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya atas semua dukungan dan semangat yang telah diberikan serta persahabatan yang terjalin selama ini.


10. Untuk sahabat-sahabatku tercinta Fanie, Crismanto, Ula, Bajaj, Nelda, Wiwid, Novan, Ester, Sabet, Rahmi, Iman dan teman-teman AN’05 serta teman-teman kost Bang Ian, Bang Andy, Bang AL, dan Ricky terimakasih sekali saya ucapkan atas dukungan dan semangat yang kalian berikan semoga persahabatan kita abadi. 11. Terakhir untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapakan terima kasih. Akhir kata penulis mengucapakan terima kasih banyak atas semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu.


DAFTAR ISI

ABSTRAK.................................................................................................. i KATA PENGANTAR ............................................................................... ii DAFTAR ISI ............................................................................................. v DAFTAR TABEL .................................................................................. viii LAMPIRAN .............................................................................................. x BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1 A. Latar Belakang Masalah ............................................................ 1 B. Perumusan Masalah ................................................................... 4 C. Tujuan Penelitian ....................................................................... 4 D. Manfaat Penelitian ..................................................................... 4 E. Kerangka Teori .......................................................................... 4 1. Good Governance ............................................................... 5 1.1 Pengertian Governance .......................................... 5 1.2. Good Governance ................................................ 7 2. Kinerja Organisasi ............................................................ 12 2.1. Organisasi .......................................................... 12 2.2. Kinerja Organisasi .............................................. 19 3. Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ........................................................................ 26 F. Hipotesa .................................................................................. 27 G. Defenisi Konsep ...................................................................... 27 H. Defenisi Operasional............................................................... 28 Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

I. Sistematika Penulisan ............................................................... 32 BAB II METODELOGI PENELITIAN ................................................ 33 A. Bentuk Penelitian..................................................................... 33 B. Lokasi Penelitian .................................................................... 33 C. Populasi dan Sampel ................................................................ 33 1. Populasi…………………………………………………..33 2 Sampel ............................................................................ 33 D. Teknik Pengumpulan Data ....................................................... 34 E. Teknik Penentuan Skor ............................................................ 35 F. Teknik Analisa Data ................................................................. 36 BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ..................... 39 A. Sejarah Ringkas Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ............................................................................... 39 B. Visi dan Misi Dinas Kesejahteraan Kota Palembang ................ 40 C. Struktur Organisasi .................................................................. 40 D. Tugas Pokok dan Fungsi .......................................................... 44 BAB IV PENYAJIAN DATA PENELITIAN ........................................ 48 A. Deskripsi Data Identitas Responden .................................................... 48 B. Pelaksanaan Good Governance ..................................................... 52 C. Kinerja Organisasi ......................................................................... 68 D. Klasifikasi Data ............................................................................. 73 E. Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ......................................................................... 75


BAB V ANALISA DATA ....................................................................... 80 A. Pelaksanaan Good Governance ...................................................... 80 B. Kinerja Organisasi ......................................................................... 81 C. Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ......................................................................... 81 BAB VI PENUTUP ................................................................................. 84 A. Kesimpulan ................................................................................... 84 B. Saran ............................................................................................. 85 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 86


DAFTAR TABEL

Tabel 1

Pedoman untuk memberikan interprestasi Koefisien Korelasi…37

Tabel 2.

Distribusi Responden Beradarkan Jenis Kelamin………………48

Tabel 3.

Distribusi Responden Menurut Kelompok Usia…………… ......49

Tabel 4

Distribusi Responden Menurut Pangkat/Golongan Pegawai........50

Tabel 5.

Distribusi Pegawai Menurut Lama Berkerja…………………….50

Tabel 6.

Dalam Membuat Suatu Kebijakan Melibatkan Masyarakat…….51

Tabel 7.

Menerima Masukan-Masukan Dari Masyarakat………………..52

Tabel 8

Selalu Menindak Tegas Pegawai yang Melakukan Pelanggaran Disipiln………………………………………………………….53

Tabel 9.

Tegas Terhadap Pegawai/Pimpinan yang Menyalahgunakan Wewenangnya……………………………… …………………..54

Tabel 10.

Penerapan Hukum Yang Sama Secara Adil Terhadap Pegawai Staf dan Pimpinan……………………………………………………55

Tabel 11.

Sistem Komunikasi Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang Dengan Masyarakat Seperti di Dalam Pelayanan….56

Tabel 12

Kebijakan yang dibuat oleh Dinas Kesejahteraan Kota Palembang Demi Kepentingan Masyarakat…………………………………57

Tabel 13.

Laporan Keuangan Dipublikasikan kepada Masyarakat………..58

Tabel 14.

Masyarakat Dapat Mengakses Masalah-Masalah di Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang……………………….....59

Tabel 15.

Membedakan Perempuan dalam Penempatan Posisi……………60

Tabel 16.

Pelaksanaan Kerja Didasarkan pada Prinsip Efektivitas………..61


Tabel 17.

Pelaksanaan Kerja Didasarkan pada Prinsip Efisiensi…………..62

Tabel 18.

Membuat Peraturan Mengenai Kesejahteraan Sosial yang Memihak pada Kepentingan Masyarakat …………………………………63

Tabel 19.

Program Kerja yang dibuat Bertujuan Untuk Melayani Masyarakat Sebaik Mungkin………………………………………………....64

Tabel 20.

Pimpinan Mempunyai Visi dan Strategi untuk Mengembangkan Pegawai………………………………………………………….65

Tabel 21.

Hasil Pekerjaan Telah Mencapai Sasaran yang Diinginkan oleh Organisasi……………………………………………………….66

Tabel 22.

Menyelesaikan Pekerjaan Tepat Waktu…………………………67

Tabel 23.

Menunda Pekerjaan……………………………………………...67

Tabel 24.

Memberikan Pelayanan yang Optimal Kepada Masyarakat…….68

Tabel 25.

Tanggap Terhadap Keluhan dan Keinginan Masyarakat………..69

Tabel 26.

Klasifikasi Data Variabel Pelaksanaan Good Governance……...70

Tabel 27.

Klasifikasi Data Variabel Kinerja Organisasi…………………...71

Tabel 28.

Pedoman Untuk Memberikan Interprestasi Koefisien korelasi….77


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1.

Angket Penelitian

Lampiran

2

Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Masyarkat

Lampiran

3.

Skor Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Good Governance.

Lampiran

4

Skor Jawaban Responden Tentang Kinerja Organisasi

Lampiran

5

Koefisien Korelasi

Lampiran

6

Tabel nilai R Product Moment

Lampiran

7

Tabel Nilai-Nilai “t”

Lampiran

8

Permohonan judul Skripsi

Lampiran

9

Penunjukan Dosen Pembimbing

Lampiran

10

Undangan Seminar Proposal Usulan Penelitian Skripsi

Lampiran

11

Jadwal Seminar Proposal Usulan Penelitian Skripsi

Lampiran

12

Berita Acara Seminar Proposal Usulan Penelitian Skripsi

Lampiran

13

Daftar Hadir Peserta Seminar Proposal Usulan Penelitian Skripsi

Lampiran

14

Surat Rekomendasi/Izin Penelitian dari FISIP USU

Lampiran

15

Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Dinas Kesejahteraan Sosial kota Palembang.


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Pada saat krisis terjadi, ada wacana yang menyebutkan bahwa asal muasal krisis adalah kurangnya kualitas “governansi” atau governance kita. Baik disektor pemerintah maupun disektor bisnis. Bertolak dari proses reformasi 1998 yang menginginkan suatu perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, berkeadilan dan akuntabel. Maka tuntunan akan adanya pemerintahan yang baik (good governance) menjadi relevan berhubungan satu dengan yang lainnya.

Tujuan reformasi untuk penguatan peran masyarakat

dengan penerapan demokrasi rakyat tidak tercapai jika tidak didukung oleh suatu pemerintahan yang kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan. Semangat reformasi telah mewarnai pendayahgunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekan prinsip-prinsip good governance. Good governance dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and service disebut governance (pemerintahan atau kepemerintahan) sedangkan praktek terbaiknya adalah “good governance” (kepemerintahan yang baik) agar good governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dari semua pihak yaitu pemerintahan dan masyarakat.

Good


governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan intergritas, profesional dan etos kerja dan moral yang tinggi dengan demikian penerapan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara merupakan tantangan tersendiri. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna bertanggung jawab serta bebas KKN. Hari ini konsep good governace untuk dilaksanakan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dilatar belakangi oleh banyak faktor. Namun demikian salah satu faktor yang terbesar adalah ketidakberdayaan pemerintah negara-negara berkembang dalam menghadapi eraglobalisasi yang penuh dengan hiperkompetisi. Pemerintah tidak lagi menjadi pemain tetapi mengharapkan peran lebih besar dari sector swasta dan masyarakat sipil (rakyat). Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang adalah salah satu mitra pemerintah sebagai mitra pemerintah Kota Palembang dalam penyelenggaraan pemerintah kota serta merupakan unsur pelaksanaan asas desentaralisasi. Maka dalam rangka menciptakan good governance, Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang sangat berperan penting, dengan pengertian lain Dinas Kesejahteraan Kota Palembang harus menjadi suatu organisasi yang mempunyai kinerja yang baik agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Mengingat bahwa kinerja dari suatu organisasi itu adalah untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

sebelumnya, maka informasi tentang kinerja organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting. Informasi tentang kinerja organisasi dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah proses kerja yang dilakukan organisasi selama ini sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan atau belum. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak organisasi yang justru kurang atau bahkan tidak jarang ada yang tidak mempunyai informasi tentang kinerja dalam organisasinya Untuk menilai kinerja organisasi ini tentu saja diperlukan indikator-indikator atau kriteria-kriteria untuk mengukurnya secara jelas. Tanpa indikator dan kriteria yang jelas tidak akan ada arah yang dapat digunakan untuk menentukan mana yang relatif lebih efektif diantara, alternatif alokasi sumber daya yang berbeda, alternatif desain-desain organisasi yang berbeda, dan diantara pilihan-pilihan pendistribusian tugas dan wewenang yang berbeda. Sekarang permasalahannya adalah kriteria apa yang digunakan untuk menilai organisasi. Sebagai

sebuah

pedoman,

dalam

menilai

kinerja

organisasi

harus

dikembalikan pada tujuan atau alasan dibentuknya suatu organisasi. Misalnya, untuk sebuah organisasi privat/swasta yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dan barang yang dihasilkan, maka ukuran kinerjanya adalah seberapa besar organisasi tersebut mampu memproduksi barang untuk menghasilkan keuntungan bagi organisasi. Indikator yang masih bertalian dengan sebelumnya adalah seberapa besar efficiency pemanfaatan input untuk meraih keuntungan itu dan seberapa besar effectivity process yang dilakukan untuk meraih keuntungan tersebut.


Bertitik tolak dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang )”. B. Perumusan Masalah Untuk dapat memudahkan dalam penelitian ini dan agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dalam menginterprestasikan fakta dan data ke dalam penulisan skripsi, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahannya. Adapun permasalahan yang diajikan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi di Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ?”

C. Tujuan Penelitian Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Good Governance pada Dinas kesejahteraan Sosial Kota Palembang. 2. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas kerja pegawai pada Dinas kesejahteraan Sosial Kota Palembang. 3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pelaksaanaan Good Governance terhadap efektifitas kerja pegawai pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang.


D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan dari peneitian ini adalah: 1. Bagi penulis secara subjektif adalah sebagai suatu tahapan untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir secara sistematis dan teoritis dalam memecahkan suatu permasalahan secara objektif dan kritis melalui suatu karya ilmiah sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang bersifat teruji dan berguna 2. Bagi mahasiswa lainnya sebagi khasanah ilmiah untuk penelitian lainnya. 3. Bagi FISIP-USU khususnya Departemen Ilmu Administrasi Negara sebagai bahan referensi, bahan kajian dan bahan perbandingan bagi mereka yang memerlukannya dan orang-orang yang tertarik dengan pemasalahan ini.

E. Kerangka Teori Adalah sebahagian konsep, defenisi dan kontruksi defenisi dan proposisi yang menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan merumuskan konsep.

Kerangka teori merupakan landasan pemikiran untuk melaksanakan

penelitian dan teori digunakan untuk menjelaskan fenomena social yang menjadi objek penelitian (Singarimbun, 1995:73). Berdasarkan rumusan diatas maka, penelitian akan mengemukakan beberapa teori, pendapat, ataupun gagasan yang akan dijadikan sebagai titik tolak atau landasan berfikir dalam penelitian ini.


1. Good Governance 1.1. Governance Konsep governance bukanlah konsep baru, konsep governance sama luasnya dengan peradaban manusia, salah satu pembahasan tentang good governance dapat ditelusuri dari tulisan J.S Endarlin (Setyawan , 2004 : 223) governance merupakan suatu terminologi yang digunakan untuk mengganti istilah government, yang menunjuk penggunaan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah kenegaraan. Governance

yang

diterjemehkan

menjadi

tata

pemerintahan

adalah

penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusanurusan negara pada semua tingkat.

Tata pemerintahan mencangkup seluruh

mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutamakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Defenisi lain menyebutkan governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan social yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor nonpemerintah dalam suatu usaha kolektif. Defenisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari terminology governance membantah pemahaman formal tentang berkerjanya institusi-institusi negara.

Governance mengakui bahwa

didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang berkerja pada tingkat yang berbeda. Governance sebagai proses pengambilan keputusan dan proses yang mana keputusan itu diimplementasikan, maka analisis governance difokuskan pada Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

faktor-faktor formal dan informal yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan implementasinya serta struktur formal dan informal yang disususun untuk mendatangkan implementasi keputusan.

Governance dapat digunakan dalam

beberapa konteks seperti coorporate governance, international governance, national governance dan local governance. Menurut Kooiman (Setyawan, 2004 : 224) mengatakan governance merupakan serangkaian proses interaksi social politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Governance merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusiinstitusi melalui warga negara mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka.

Governance merupakan proses lembaga-lembaga

pelayanan, mengelola sumber daya publik dan menjamin realita hak asasi manusia. Dalam konteks ini good governance memiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak berlandaskan pada pemerintahan hukum. 1.2. Good Governance Istilah Good Governance berasal dari induk bahasa Eropa, Latin, yaitu Gubernare yang diserap oleh bahasa inggris menjadi govern, yang berarti steer (menyetir, mengendalikan), direct (mengarahkan), atau rule (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa inggris adalah to rule with authority, atau memerintah dengan kewenangan.


Pengertian good governance diatas merupakan suatu pemahaman atau pijakan dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Good governance sebenarnya

mempunyai makna sebagai kepengelolaannya atau kepengarahannya yang baik bukan kepemerintahan yang baik.

Memang pemahaman ini mempunyai

perbedaan dengan pemahaman dasar di lingkungan kita selama ini, antara lain yang diperkenalkan oleh lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasn Keuangan dan Pembangunan. Pengertian good governance menurut (Mardiasmo, 1998:18) adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang baik. Lebih lanjut menurut Bank Dunia yang dikutip (Wahab, 2002

:34)

menyebut

good

governance

adalah

suatu

konsep

dalam

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Selain itu Bank Dunia juga mensinonimkan good governance sebagi hubungan sinergis dan konstruktif diantara Negara, sector dan masyarakat (Effendi, 1996:47) Berkaitan dengan good governance, Mardiasmo (Tangkilisan, 2005:114) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance, dimana pengertian dasarnya adalah pemerintahan yang baik.

Kondisi ini berupaya untuk menciptakan suatu penyelenggaraan

pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip


demokrasi, efesiensi,

pencegahan korupsi, baik

secara politik

maupun

administrasi.. Tuntutan reformasi yang berkaitan dengan aparatur negara adalah perlunya mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan perpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembagunan menurut dipraktekknanya prinsip good governance. Menurut dokumen United Nation Development Program (UNDP), tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencangkup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok

masyarakat

mengutarakan

kepentingan

mereka,

menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaanperbedaan diantara mereka.

Jelas bahwa good governance adalah masalah

perimbangan antara negara, pasar dan masyarakat. Menurut UNDP (United nation Development Program) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan yang baik (good governance) adalah sebagai berikut 1. Partisipasi Setiap orang atau setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.

Partisipasi yang luas ini

perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

2. Aturan Hukum ( Rule of Law ) Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan ditegakkkan dan dipatuhi secara utuh (impartially), terutama tentang aturan hukum tentang hak asasi manusia. 3. Transparasi Transparasi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan, dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya, dan informasi harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi 4. Daya Tanggap (Responsivenes) Seiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stake holders) 5. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation) Pemerintah yang baik (good governance) akan bertindak sebagai penegah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsesus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika mungkin juga diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang kan ditetapkan pemerintah. 6. Berkeadilan (Equity) Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. 7. Efektifitas dan efisiensi Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melaui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari berbagai sumber yang tersedia. 8. Akuntabilitas Para pengambil keputusan (decision makers) dalam organisasi sector pelayanan, dan warga negara madani memiliki pertanggungjawaban (akuntanbilitas) kepada publik (masyarakat umum) sebagaimana halnya kepada para pemilik (stake holders).

Pertanggung jawaban tersebut

berbeda-beda, tergantung pada jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau bersifat eksternal. 9. Bervisi strategis Para pemimpin dan warga negara memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance ) pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Mereka juga memahami aspekaspek histories, kultur, dan kompleksitas social yang mendasari perspektif mereka. 10. Saling keterkaitan Bawa keseluruhan ciri good governance tersebut diatas adalah saling memperkuat dan saling terkait dan tidak berdiri sendiri.

Misalnya,

informasi semakin mudah diakses berarti transparasi semakin baik, tingkat partisipasi akan semakin luas, dan proses pengambilan keputusan akan semakin efektif. Partisipasi yang semakin luas akan berkontribusi kepada dua hal, yaitu terhadap pertukaran informasi yang diperlukan bagi Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

pengambilan keputusan dan memperkuat keabsahan atau legitimasi atas berbagai keputusan yang ditetapkan. Tingkat legitimasi keputusan yang kuat

pada gilirannya akan mendorong efektifitas pelaksanaanya.

Kelembagaan yang responsive harus transparan dan berfungsi sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku agar keberfungsiannya itu dapat bernilai dan berkeadilan. Prinsip-prinsip diatas adalah merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan good governance yang berkaitan dengan kontrol dan pengendalian, yakni pengendalian suatu pemerintahan yang baik agar cara dan penggunaan cara sungguh-sungguh mencapai hasil yang dikendaki stake holders. (Winarno, 2002:53) menyebutkan sebenarnya good governance berkenaan dengan masalah bagaimana suatu organisasi ditata dan bagaimana tatanaan tersebut berproses jadi prinsipnya adalah implementasi sudah sesuai dengan rencana, apakah hasil yang diperoleh benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Berkaitan dengan pemerintah yang dikelola siapa saja yang mempunyai kualifikasi profesional mengarah kepada kinerja SDM yang ada dalam organisasi publik sehingga dalam penyelenggaraan good governance didasarkan pada kinerja organisasi

publik

yaitu

responsivitas

(responsivinies),

responsibilitas

(responsibility), dan akuntabilitas (accountability ). Penerapan good governance kepada pemerintah adalah ibarat warga negara memastikan bahwa mandat, wewenang, hak dan kewajiban telah dipenuhi sebaikbaiknya. Disisi pula kita melihat bahwa arah kedepan good governance adalah pemerintahan yang proposional, bukan dalam arti pemerintah yang dikelola oleh para teknokrat, oleh siapa saja yang mempunyai kualifikasi profesional, yaitu Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan, yang mampu mentransfer ilmu dan pengetahuan menjadi skill dan dalam pelaksanaannya berdasarkan etika dan moralitas yang tinggi. Agenda selanjutnya adalah good governance sebuah upaya baik untuk meningkatkan pemerintah disetiap tingkat, namun demikian, harus disadari tujuan dari good governance untuk menjalankan pekerjaan pemerintah yang baik yang bersih berdasarkan hukum yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan dalam pelaksanaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Kinerja Organisasi 2.1. Organisasi Organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Pengertian organisasi telah banyak disampaikan para ahli, tetapi pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip, dan sebagai bahan perbandingan akan disampaikan beberapa pendapat sebagai berikut Chester I. Barnard (1938) mengemukakan bahwa : “ Organisasi adalah system kerjasama antara dua orang atau lebih”. James D. Mooney mengatakan bahwa : Organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Dimock, organisasi adalah organisasi adalah perpaduan secara sistematis daripada bagian-bagian yang saling ketergantungan/berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan). Dari beberapa pengertian organisasi di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

organisasi harus memiliki tiga unsur dasar, yaitu : 1.

Orang-orang (sekumpulan orang),

2.

Kerjasama,

3.

Tujuan yang ingin dicapai,

Dengan demikian organisasi merupakan sarana untuk melakukan kerjasama antara

orang-orang

dalam

rangka

mencapai

mendayagunakan sumber daya yang dimiliki

tujuan

bersama,

dengan

Seperti telah diuraikan di atas

bahwa organisasi memiliki tiga unsur dasar, dan secara lebih rinci organisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 1. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal dan saling mengenal, 2. Adanya kegiatan yang berbeda-beda, tetapi satu sama lain saling berkaitan (interdependent part) yang merupakan kesatuan kegiatan, 3. Tiap-tiap orang memberikan sumbangan atau kontribusinya berupa; pemikiran, tenaga, dan lain-lain, 4. Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan, 5. Adanya tujuan yang ingin dicapai.

Prinsip-prinsip organisasi banyak dikemukan oleh para ahli, salah satunya A.M. Williams yang mengemukakan pendapatnya cukup lengkap Government, bahwa prinsip-prinsip organisasi meliputi

. 1. Organisasi Harus Mempunyai Tujuan yang Jelas. Organisasi dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai, dengan Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

demikian tidak mungkin suatu organisasi tanpa adanya tujuan. Misalnya, organisasi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas sebagai suatu organisasi, mempunyai tujuan yang ingin dicapai

antara lain,

memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan lain lain. 2. Prinsip Skala Hirarkhi. Dalam suatu organisasi harus ada garis kewenangan yang jelas dari pimpinan, pembantu pimpinan sampai pelaksana, sehingga dapat mempertegas dalam pendelegasian wewenang dan pertanggungjawaban, dan akan menunjang efektivitas jalannya organisasi secara keseluruhan. 3. Prinsip Kesatuan Perintah. Dalam hal ini, seseorang hanya menerima perintah atau bertanggung jawab kepada seorang atasan saja. 4. Prinsip Pendelegasian Wewenang. Seorang pemimpin mempunyai kemampuan terbatas dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga perlu dilakukan pendelegasian wewenang kepada bawahannya. Pejabat yang diberi wewenang harus dapat menjamin tercapainya hasil yang diharapkan. Dalam pendelegasian, wewenang yang dilimpahkan meliputi kewenangan dalam pengambilan keputusan, melakukan hubungan dengan orang lain, dan mengadakan tindakan tanpa minta persetujuan lebih dahulu kepada atasannya lagi. 5. Prinsip Pertanggungjawaban. Dalam menjalankan tugasnya setiap pegawai harus bertanggung jawab Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

sepenuhnya kepada atasan. 6. Prinsip Pembagian Pekerjaan. Suatu organisasi, untuk mencapai tujuannya, melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan. Agar kegiatan tersebut dapat berjalan optimal maka dilakukan

pembagian

tugas/pekerjaan

yang

didasarkan

kepada

kemampuan dan keahlian dari masing-masing pegawai. Adanya kejelasan dalam pembagian tugas, akan memperjelas dalam pendelegasian wewenang, pertanggungjawaban, serta menunjang efektivitas jalannya organisasi. 7. Prinsip Rentang Pengendalian. Artinya bahwa jumlah bawahan atau staf yang harus dikendalikan oleh seorang atasan perlu dibatasi secara rasional. Rentang kendali ini sesuai dengan bentuk dan tipe organisasi, semakin besar suatu organisasi dengan jumlah pegawai yang cukup banyak, semakin kompleks rentang pengendaliannya. 8. Prinsip Fungsional. Bahwa seorang pegawai dalam suatu organisasi secara fungsional harus jelas tugas dan wewenangnya, kegiatannya, hubungan kerja, serta tanggung jawab dari pekerjaannya. 9. Prinsip Pemisahan. Bahwa beban tugas pekerjaan seseorang tidak dapat dibebankan tanggung jawabnya kepada orang lain. Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

10..Prinsip Keseimbangan. Keseimbangan antara struktur organisasi yang efektif dengan tujuan organisasi. Dalam hal ini, penyusunan struktur organisasi harus sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Tujuan organisasi tersebut akan diwujudkan melalui aktivitas/ kegiatan yang akan dilakukan. Organisasi yang aktivitasnya sederhana (tidak kompleks) contoh ‘koperasi di suatu desa terpencil’, struktur organisasinya akan berbeda dengan organisasi koperasi yang ada di kota besar seperti di Jakarta, Bandung, atau Surabaya. 11. Prinsip Fleksibilitas Organisasi harus senantiasa melakukan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika organisasi sendiri (internal factor) dan juga karena adanya pengaruh di luar organisasi (external factor), sehingga organisasi mampu menjalankan fungsi dalam mencapai tujuannya. 12. Prinsip Kepemimpinan. Dalam organisasi apapun bentuknya diperlukan adanya kepemimpinan, atau dengan kata lain organisasi mampu menjalankan aktivitasnya karena adanya proses kepemimpinan yang digerakan oleh pemimpin organisasi tersebut. Jenis-Jenis Organisasi Pengelompokan jenis organisasi dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :


1. Berdasarkan jumlah orang yang memegang pucuk pimpinan. (1) bentuk tunggal, yaitu pucuk pimpinan berada ditangan satu orang, semua kekuasaan dan tugas pekerjaan bersumber kepada satu orang. (2) bentuk komisi, pimpinan organisasi merupakan suatu dewan yang terdiri dari beberapa orang, semua kekuasaan dan tanggung jawab dipikul oleh dewan sebagai suatu kesatuan. 2. Berdasarkan lalu lintas kekuasaan. Bentuk organisasi ini meliputi; (1) organisasi lini atau bentuk lurus, kekuasaan mengalir dari pucuk pimpinan organisasi langsung lurus kepada para pejabat yang memimpin unit-unit dalam organisasi, (2) bentuk lini dan staff, dalam organisasi ini pucuk pimpinan dibantu oleh staf pimpinan ahli dengan tugas sebagai pembantu pucuk pimpinan dalam menjalankan roda organisasi, (3) bentuk fungsional, bentuk organisasi dalam kegiatannya dibagi dalam fungsi-fungsi yang dipimpin oleh seorang ahli dibidangnya, dengan hubungan kerja lebih bersifat horizontal. 3. Berdasarkan sifat hubungan personal, yaitu ; (1) organisasi formal, adalah organisasi yang diatur secara resmi, seperti : organisasi pemerintahan, organisasi yang berbadan hukum (2) organisasi informal, adalah organisasi yang terbentuk karena hubungan bersifat pribadi, antara lain kesamaan minat atau hobby, dll. 4. Berdasarkan tujuan. Organisasi ini dapat dibedakan, yaitu : (1) organisasi yang tujuannya mencari keuntungan atau ‘profit oriented’ dan (2) organisasi sosial atau Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

‘non profit oriented 5. Berdasarkan kehidupan dalam masyarakat, yaitu ; (1) organisasi pendidikan, (2) organisasi kesehatan, (3) organisasi pertanian, dan lain lain. 6. Berdasarkan fungsi dan tujuan yang dilayani, yaitu : (1) Organisasi produksi, misalnya organisasi produk makanan, (2) Organisasi berorientasi pada politik, misalnya partai politik (3) Organisasi yang bersifat integratif, misalnya serikat pekerja (4) Organisasi pemelihara, misalnya organisasi peduli lingkungan, dan lain lain. 7. Berdasarkan pihak yang memakai manfaat. Organisasi ini meliputi; (1) Mutual benefit organization, yaitu organisasi yang kemanfaatannya terutama dinikmati oleh anggotanya, seperti koperasi, (2) Service organization, yaitu organisasi yang kemanfaatannya dinikmati oleh pelanggan, misalnya bank, (3) Business Organization, organisasi yang bergerak dalam dunia usaha, seperti perusahaanperusahaan, (4) Commonwealth organization, adalah organisasi yang kemanfaatannya terutama dinikmati oleh masyarakat umum, seperti organisasi pelayanan kesehatan, contohnya rumah sakit, Puskesmas, dll

2.2. Kinerja Organisasi Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar "kerja" yang menterjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. Bisa pula berarti hasil kerja. Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

Pengertian Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga perusahaan / instansi menghadapi krisis yang serius. Kesankesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda-tanda peringatan adanya kinerja yang merosot. Konsep kinerja (Performance) dapat didefinisikan sebagai sebuah pencapaian hasil atau degree of accomplishtment (Rue dan byars, 1981 dalam Keban 1995). Hal ini berarti bahwa, kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Mengingat bahwa kinerja dari suatu organisasi itu adalah untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya, maka informasi tentang kinerja organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting. Informasi tentang kinerja organisasi dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah proses kerja yang dilakukan organisasi selama ini sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan atau belum. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak organisasi yang justru kurang atau bahkan tidak jarang ada yang tidak mempunyai informasi tentang kinerja dalam organisasinya. Untuk menilai kinerja organisasi ini tentu saja diperlukan indikator-indikator atau kriteria-kriteria untuk mengukurnya secara jelas. Tanpa indikator dan kriteria yang jelas tidak akan ada arah yang dapat digunakan untuk menentukan mana yang relatif lebih efektif diantara : alternatif alokasi sumber daya yang berbeda; Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

alternatif desain-desain organisasi yang berbeda; dan diantara pilihan-pilihan pendistribusian tugas dan wewenang yang berbeda (Bryson, 2002). Sekarang permasalahannya adalah kriteria apa yang digunakan untuk menilai organisasi. Sebagai

sebuah

pedoman,

dalam

menilai

kinerja

organisasi

harus

dikembalikan pada tujuan atau alasan dibentuknya suatu organisasi. Misalnya, untuk sebuah organisasi privat/swasta yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dan barang yang dihasilkan, maka ukuran kinerjanya adalah seberapa besar organisasi tersebut mampu memproduksi barang untuk menghasilkan keuntungan bagi organisasi. Indikator yang masih bertalian dengan sebelumnya adalah seberapa besar efisien pemanfaatan input untuk meraih keuntungan itu dan seberapa besar efective yang dilakukan untuk meraih keuntungan tersebut. Sementara itu ada indikator yang sering kali digunakan untuk mengukur kinerja organisasi privat/publik seperti : work lood/demain, economy, efficiency, effectiveness dan equity Sclim dan Wood ward (Keban, 1995:) productivity (Perry, 1990 dalam Dwiyanto, 1995). Dalam organisasi publik, sulit untuk ditemukan alat ukur kinerja yang sesuai. Bila dikaji dari tujuan dan misi utama kehadiran organisasi publik adalah untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan publik, kelihatannya sederhana sekali ukuran kinerja organisasi publik, namun tidaklah demikian kenyataannya, karena hingga kini belum ditemukan kesepakatan tentang ukuran kinerja organisasi publik. Berkaitan dengan kesulitan yang terjadi dalam pengukuran kinerja organisasi publik ini dikemukakan oleh Dwiyanto (1995:1), “kesulitan dalam pengukuran Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

kinerja organisasi pelayanan publik sebagian muncul karena tujuan dan misi organisasi publik seringkali bukan hanya kabur akan tetapi juga bersifat multidimensional. Organisasi publik memiliki stakeholders yang jauh lebih banyak dan kompleks ketimbang organisasi swasta. Stakeholders dari organisasi publik seringkali memiliki kepentingan yang berbenturan satu dengan yang lainnya, akibatnya ukuran kinerja organisasi publik dimata para stakeholders juga menjadi berbeda-beda”. Kumorotomo (1995:36) menggunakan beberapa kriteria untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik, antar lain adalah berikut ini: 1. Efisiensi Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik

mendapatkan laba,

memanfaatkan

fakltor-faktor

produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. 2. Efektivitas Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut tercapai? Hal tersebut erat kaitannya organisasi rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan. 3. Keadilan Keadilan

mempertanyakan

distribusi

dan

alokasi

layanan

yang

diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. 4. Daya Tanggap Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

Berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini Moeljarto (1997) (dalam W. Riawan Tjandra, 2005:44) menyatakan bahwa : “Organisasi bukanlah sistem yang tertutup (close system) melainkan organisasi tersebut akan selalu dipaksa untuk memberika tanggapan atas rangsangan yang berasal dari lingkungannya. Pengaruh lingkungan dapat dilihat dari dua segi : pertama, lingkungan eksternal yamg umumnya menggambarkan kekuatan yang berada diluar organisasi seperti faktor organisasi politik, ekonomi dan sosial, kedua, adlah lingkungan internal yaitu faktor-faktor dalam organisasi yang menciptakan iklim organisasi dimana berfungsinya kegiatan mencapai tujuan. Sejalan dengan pendapat tersebut Higgins (1985) (dalam Tjandra, 2005:44) menyatakan bahwa: “Ada dua kondisi yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi, yaitu kapabilitas organisasi yaitu konsep yang dipakai untuk menunjuk pada kondisi lingkungan internal yang terdiri dari dua faktor srtatejik yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategik dalam mencapai sasarannya: sedangkan kelemahannya adalah situasi dan ketidak kemampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Kedua faktor tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi” Faktor yang perlu diperhitungkan dalam melihat kemampuan internal organisasi antara lain :struktur organisasi, sumberdaya baik dana amupun tenaga, lokasi, fasilitas yang dimiliki, intergritas seluruh karyawan dan intergritas seluruh karyawan dan intergritas kepemimpinan.

Jondisi kedua adalah ;ingkungan

eksternal, yang terdiri dari dua faktor eksternal yang membantu organisasi mencapai atau bahkan nisa melampaui pencapaian sasarannya. Dalam mengamati Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

lingkungan eksternal, ada beberapa sector yang peka secara stratejik, artinya bisa menciptkan peluang, atau sebaliknya merupakan ancaman. Steers, 1980 (dalam Tjandra, 2005:45) menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyokong keberhasilan akhir suatu organisasi dapat dikemukakan dalam empat kelompok umum adalah : 1.

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi. Yang dimaksudkan dengan struktur adalah hubungan yang relative tetap sifatnya seperti dijumpai dalam organisasi, sehubungan dengan susunan sumber daya manusia. Struktur adalah cara unik untuk setiap organisasi, menyusun orang-orangnya untuk menciptakan suatu organisasi. Dengan demikian pengertian struktur meliputi faktor-faktor seperti luasnya desentralisasi pengendalian, jumlah spesialisasi pekerjaan, cangkupan perumusan interaksi antar pribadi, dan seterusnya. Jadi, keputusan mengenai cara bagaimana orang-orang akan dikelompokan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang dimaksud dengan teknologi disini adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran jadi. Teknologi dapat memiliki berbagai bentuk, temasuk variasi-variasi dalam proses mekanisme yang digunakan dalam produksi, variasi dalam bahan yang digunakan dan variasi dalam pengetahuan teknis yang dipakai untuk menunjang kegiatan menuju sasaran.

2.

Karakteristik lingkungan, mencangkup dua aspek yaitu : pertama adalah lingkungan eksternal, yaitu semua kekuatan yang timbul diluar batasbatas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan didalam organisasi (contoh: kondisi ekonomi dan pasar, peraturan pemerintah), yang kedua adalah lingkungan intern, yang sebagai iklim organisasi meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja (contoh: pekerja sentries, orientasi pda prsetasi) yang sebelumnya telah ditujikan mempunyai hubungan dengan segi-segi tertentu dari efektivitas, khususnya atribut-atribut yang diukur pada tingkat individual (contoh : sikap kerja, prestasi)

3.

Karakteristik pekerja, perhatian harus diberikan kepada perbedaan individual antara pekerja dalam hubungannya dengan efektivitas. Pekerja yang berlainan mempunyai pandangan, tujuan, kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda, variasi sifat manusia ini sering menyebabkan prilaku orang berbeda satu sama lain, walaupun mereka ditempatkan diastu lingkungan kerja yang sama. Lagi pula perbedaan individual ini dapat mempunayi pengaruh yang langsung terhadap dua proses yang penting, yang dapat berpengaruh nyata terhadap efektivitas. Yaitu rasa keterkaitan terhadap organisasi atau jangkauan identifikasi para pekerja dengan majikannya, dan prestasi kerja individual. Tanpa rasa keterkaitan dan prestasi efektivitas adalah mustahil.


4.

Kebijakan dan praktek manajemen, peranan manajemen dalam prestasi organisasi, meliputi variasi gaya kebijakan dan praktek kepemimpinan dapat memperhatikan atau merintangi pencapaian tujuan. Peran manajer memaikan peran sentral dalam keberhasilan suatu perusahaan melalui perencanaan, koordinasi, dan memperlancar kegiatan yang ditujukan kearah sasaran. Adalah kewajiban mereka untuk teknologi dan lingkungan yang ada. Lagi pula adalah tanggung jawab mereka untuk menetapkan suatu sistem imbalan yang pantas sehingga para pekerja dapat memuaskan kebutuhan dan tujuan pribadinya sambil mengejar sarsaran organisasi. Dengan makin rumitnya proses teknologi dan kejamnya keadaan lingkungan, peranan manajemen dalam mengkoordinasikan orang dan proses demi keberhasilan organisasi tidak hanya bertambah ulit, tapi juga menjadi semakin penting artinya.

Kinerja organisasi sebenarnya dapat dilihat melalui berbagai dimensi seperti dimensi akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, responsivitas maupun responsibilitas. Berbagai literatur yang membahas kinerja organisasi pada dasarnya memiliki kesamaan substansial yakni untuk melihat seberapa jauh tingkat pencapaian hasil yang telah dilakukan oleh birokrasi pelayanan. Kinerja itu merupakan suatu konsep yang disusun dari berbagai indikator yang sangat bervariasi sesuai dengan fokus dan konteks penggunaannya Kinerja bisa juga dikatakan sebagai sebuah hasil (output) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumbersumber tertentu yang digunakan (input). Selanjutnya, kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu organisasi. Bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Sederhananya, kinerja merupakan produk dari kegiatan administrasi, yaitu kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan yang pengelolaannya biasa Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

disebut sebagai manajemen.

Sebagai produk dari kegiatan organisasi dan manajemen, kinerja organisasi selain dipengaruhi oleh faktor-faktor input juga sangat dipengaruhi oleh prosesproses administrasi dan manajemen yang berlangsung. Sebagus apapun input yang tersedia tidak akan menghasilkan suatu produk kinerja yang diharapkan secara memuaskan, apabila dalam proses administrasi dan manajemennya tidak bisa berjalan dengan baik. Antara input dan proses mempunyai keterkaitan yang erat dan sangat menentukan dalam menghasilkan suatu output kinerja yang sesuai harapan atau tidak. Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa proses manajemen yang berlangsung tersebut, merupakan pelaksanaan dari fungsi-fungsi manajemen yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling (POAC) atau lebih detailnya lagi adalah planning, organizing, staffing, directing, coordinating, regulating, dan budgetting (POSDCoRB). Mengingat bahwa kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor input dan proses-proses manajemen dalam organisasi, maka upaya peningkatan kinerja organisasi juga terkait erat dengan peningkatan kualitas faktor input dan kualitas proses manajemen dalam organisasi tersebut. Analisis terhadap kondisi input dan proses-proses administrasi maupun manajemen dalam organisasi merupakan analisis kondisi internal organisasi. Selain kondisi internal tersebut kondisi-kondisi eksternal organisasi juga mempunyai peran yang besar dalam mempengaruhi kinerja organisasi. Penilaian Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

terhadap faktor-faktor kondisi eksternal tersebut dapat dilakukan dalam analisis: (a) kecenderungan politik, ekonomi, sosial, tekhnologi, fisik, dan pendidikan; (b) peranan yang dimainkan oleh pihak-pihak yang dapat diajak bekerja sama (collaborators) dan pihak-pihak yang dapat menjadi kompetitor, seperti swasta, dan lembaga-lembaga lain; dan (c) dukungan pihak-pihak yang menjadi sumber resources seperti para pembayar pajak, asuransi, dan sebagainya (Bryson, 1995 dalam Keban, 2001). Berkaitan dengan upaya peningkatan kinerja organisasi, maka pilihan mana yang akan dioptimalkan penanganannya, apakah pada sisi internal organisasi atau pada sisi eksternal organisasi, itu tergantung pada permasalahan yang dihadapi organisasi.

1.5.4.

Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi

Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang adalah salah satu lembaga pemerintahan

yang

berfungsi

untuk

meningkatkan

kesejahteraan

sosial

masyarakat. Dalam melayani masyarakat aparatur Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang dituntut untuk dapat menjalankan tugas dengan baik yakni kinerja organisasinya harus tinggi. Tercapainya kinerja organisasi kerja bukan saja ditentukan dari banyaknya jumlah pegawai akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti pengelolaan organisasi, pengendalian yang baik yang disebut dengan good governance.


Pengelolaan dan pengendalian yang baik dari suatu organisasi dalam hal ini organisasi publik menyangkut pencapaian tujuan organisasi secara bersama-sama yaitu untuk menciptakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efisiensi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administrasi.

Dengan

pengertian lain good governance adalah proses penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel oleh oragisasi-organisasi pemerintahan seperti organisasi

publik

pemerintahan

Kota

Palembang

yang

mencangkup

kepemimpinan, struktur organisasi dan sumber daya manusianya. Berdasarkan uraian diatas maka disebutkan bahwa apabila pemimpin organisasi public, struktur organisasi dan sumberdaya manusianya baik maka akan tercipta Good Governance yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi itu sendiri.

Dengan demikian jelaslah pelaksanaan good governance akan

berpengaruh terhadap kinerja organisasi, sehingga para stakeholders dalam hal ini masyarakat luas dapat merasa terpuaskan akan hasil kinerja dari organisasi tersebut.

F. Hipotesa Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2005:70) Adapun hipotesis yang penulis kemukakan adalah ; 1.

Hipotesis Alternatif (Ha) :


“Terdapat pengaruh antara pelaksanaan Good Governance terhadap kinerja organisasi”. 2. Hipotesa Nihil (Ho) : “Tidak terdapat pengaruh antara pelaksanaan Good Governance terhadap kinerja organisasi”

G. Defenisi Konsep Konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang enjadi pusat perhatian ilmu sosial (Singarimbun, 1989:33) konsep teoritis diajukan untuk menjawab permasalahan yang diteliti, maka perlu diadakan defenisi konsep. Adapun konsep dari penelitian ini adalah : a. Good Governance adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dimana pola sikap dan pola tindak perilakunya dilandasi prinsipprinsip

dan

karakteristik

tertentu

sehingga

menciptakan

negara

(pemerintahan) yang kuat , pasar yang kompetitif, dan civil society yang mandiri. b. Kinerja Organisasi adalah . merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan..

H. Defenisi Operasional Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

Defenisi operasioal adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variiabel atau suatu informasi ilmiah yang sangat membantu penelitian lain yang ingin menggunakan variable yang sama (Singarimbun, 1989:46). dirumuskan

Defenisi operasional merupakan uraian dari konsep yang sudah dalam

bentuk

indikator-indikator

agar

lebih

memudahkan

operasionalisasi dari suatu penelitian. 1. Variabel Bebas (X) dalam penelitian ini

adalah pelaksanaan Good

Governance, yang diukur berdasarkan indikatornya yaitu : a. Partisipasi Masyarakat Yaitu semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan

sah

yang

mewakili

kepentingan

mereka.

Partisipasi

menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. b. Tegaknya Supremasi Hukum Yaitu penerapan hukum di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang, kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. c. Transparansi Yaitu keterbukaan, tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu


dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. d. Peduli pada Stakeholder Adalah lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. e. Berorientasi pada Konsensus Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. f. Kesetaraan Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. g. Efektifitas dan Efisiensi Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumbersumber daya yang ada seoptimal mungkin. h. Akuntabilitas Yaitu bagaimana kemampuan organissasi dalam membuat kebijakan dan kegiatan Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang konsisten dengan kehendak masyarakat banyak, serta adanya pertanggung jawaban berupa laporan keuangan yang terbuka untuk tinjauan public. i.

Visi Strategis


Para pemimpin memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. 2. Variabel Terikat (Y) dalam penelitian ini adalah Kinerja Organisasi ,yang diukur berdasarkan indikatornya yaitu : : a. Produktivitas Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. b. Kualitas Layanan Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik. c. Responsivitas Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat

menyusun

agenda

dan

prioritas

pelayanan

dan

mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. d. Responsibilitas Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit (Lenvine, 1990). e. Akuntabilitas


Akuntabilitas publik menunjukan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat.

I. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan yang disusun dalam rangka memaparkan keseluruhan hasil penelitian ini secar singkat dapat diketahui sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Bab ini memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, hipotesis, defenisi konsep, defenisi operasional dan systematika penulisan

BAB II METODE PENELITIAN Bab ini terdiri dari bentuk penelitian, lokasi penelitian, populasi dan Sample teknik pengumpulan data, teknik penentuan skor dan teknik Analisis data. BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini berisi gambaran umum tentang objek atau lokasi penelitian yang relefan dengan topik penelitian . Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

BAB IV PENYAJIAN DATA Bab ini berisi hasil data yang diperoleh dari lapangan dan atau berupa dokumen yang akan dianalisis. BAB V ANALISA DATA Bab ini berisi tentang uraian data-data yang diperoleh setelah melaksanakan penelitian. BAB VI PENUTUP Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II METODE PENELITIAN

A. Bentuk Penelitian Bentuk penelitian ini adalah penelitian korelasional dengan analisa Kuantitatif dengan maksud mencari pengaruh antara variable independent (X) dengan variable devenden(Y).

Dengan metode ini diharapkan dapat menjelaskan

fenomena yang ada berdasarkan data dan informasi yang diperoleh.

B. Lokasi Penelitian Adapun lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang.

C. Populasi dan Sampel Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

1. Populasi Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek dan obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005:90).

Dalam

penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pegawai Kantor Dinas Kesejahteraan Kota Palembang yang jumlahnya sebanyak 65 orang. 2 Sampel Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2003:91).

Jumlah pegawai Kantor Dinas

Kesejahteraan Sosial Kota Palembang Sebanyak 65 pegawai. Apabila populasi lebih dari 100 maka sample yang diambil menggunakan rumus, tetapi apabila populasi kurang dari 100 maka sample yang diambil adalah dari seluruh populasi tersebut. Maka sample yang diambil dalam penelitian ini adalah 65 orang.

4. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data atau informasi, keteranganketerangan yang diperlukan penulis menggunakan metode sebagai berikut : 1.

Pengumpulan Data Primer Yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian

untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dat primer tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : a. Metode Observasi Pelaksanaan pengamatan secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan fokus penelitian.. Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

b. Metode Angket (kuisioner) Yaitu teknik pengumpulan data melalui pemberian daftar pertanyaan secara tertutup kepada responden yang dilengkapi dengan berbagi alternative jawaban.

Respondenya adalah pegawai Kantor Dinas

Kesejahteraan Sosial Kota Palembang. c. Metode Wawancara (interview) Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukana pertanyaanpertanyaan langsung kepada pihak yang berhubungan dengan penelitian. Respondenya

adalah

masyarakat

yang

berurusan

dengan

Dinas

Kesejahteraan Sosial Kota Palembang. 2. Pengumpulan Data Skunder Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui : a. Penelitian Kepustakaan Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan berbagai literature seperti buku, majalah dan berbagai bahan yang berhubungan dengan objek penelitian. b. Studi Dokumentasi Yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui pengkajian dan penelaahan terhadap catatan tertulis maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Penentuan Skor Untuk membantu dalam menganalisa data yang diperoleh dalam penelitian, maka penelitian ini menggunakan teknik penentuan skor. Teknik penentuan skor Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

yang akan digunakan adalah dengan skala ordinal untuk menilai jawaban kuesioner responden.

Adapun skor yang ditentukan untuk setiap pertanyaan

adalah : 1.

Untuk alternative jawaban A diberi skor 5

2

Untuk alternative jawaban B diberi skor 4

3. Untuk alternative jawaban C diberi skor 3 4. Untuk alternative jawaban D diberi skor 2 5. Untuk alternative jawaban E diberi skor 1 Untuk mengetahui atau menentukan kategori jawaban responden dari masingmasing variable apakah tergolong tinggi, sedang atau rendah maka terlebih dahulu ditentukan skala interval dengan cara sebagai berikut :

SkorTertinggi − SkorTerendah BanyaknyaBilangan Maka diperoleh n =

5 −1 = 0,80 5

Sehingga dengan demikian dapat diketahui kategori jawaban responden masing-masing variable yaitu : Skor untuk kategori sangat tinggi

=

4.25 – 5.00

Skor untuk kategori tinggi

=

3.43 – 4.23

Skor untuk kategori sedang

=

2.62 – 3.42

Skor untuk kategori rendah

=

1.81 – 2.61

Skor untuk kategori sangat rendah

=

1.00 – 1.80

Untuk menentukan jawaban responden tersebut tergolong sangat tinggi , tinggi, sedang, rendah, sangat rendah maka dari jumlah skor dari variable akan Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

ditentukan rata-ratanya dengan membagi jumlah pertanyaan.

Dari hasil

pembangian tersebut, maka akan dapat diketahui jawaban responden termasuk kedalam kategori yang mana

6. Teknik Analisa Data Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif yang digunakan untuk menguji pengaruh variable bebas dan variabrl terikat. Adapun metode statistk yang digunakan adalah : 1. Koefisien Korelasi Product Moment Cara ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya dan besar kecilnya hubungan antara variable bebas dan variable terikat (Sugiyono, 2005:193). Cara perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut: r xy =

{N .Σ

N .Σ ΧΥ − (Σ Χ )(Σ Υ ) Χ2

}{

− (Σ Χ ) 2 N .Σ Υ 2 − (Σ Υ ) 2

}

Keterangan: r = koefisien korelasi x = variable bebas y = variable terikat n = jumlah sampel Dari hasil perhitungan tersebut akan memperlihatkan kemungkinankemungkinan sebagai berikut : a. Koefisien korelasi yang diperoleh sama dengan nol (r = o) berarti hubungan kedua variable yang diuji tidak ada. b. Koefisien korelasi yang diperoleh positif (r = +)berarti kenaikan nilai Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

variable yang satu, diikuti nilai variable yang lain dan kedua variable memiliki hubungan positif. c. Koefisien korelasi yang diperoleh negative (r = -) berarti kedua variable negative dan menunjukan meningkatnya variable yang satu diikuti menurunya variable yang lain. Untuk mengetahui adanya hubungan yang tinggi, sedang atau rendah antara kedua variable berdasarkan nilai r (koefisien korelasi) digunakan penafsiran atau interprestasi angka yang dikemukakan oleh Sugiyono {2005:214) Tabel I. Pedoman untuk memberikan interprestasi Koefisien Korelasi Interprestasi Koefisien 0,00 – 0,199 0,20 – 0,399 0,40 – 0,599 0,60 – 0,799 0,80 – 1,000

Tingkat Hubungan Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi

Dengan nilai r yang di peroleh maka dapat diketahui apakah nilai r yang diperoleh berarti atau tidak dan bagaimana tingkat hubungannya melalui tabel korelasi. Tabel korelasi menentukan batas-batas r yang signifikan. Bila r tersebut signifikan, artinya hipotesis kerja atau hipotesis alternative dapat diterima. 2. Untuk melihat hubungan variabel x dan y digunakan uji statistic t dengan rumus : t=

r n−2 t − r2

(Sutrisno Hadi, 2001:365) Kriteria pengujian adalah : d. jika harga t hitung < t tabel maka hipotesis alternative ditolak Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

e. jika harga t hitung > t tabel maka hipotesis alternative diterima. 3. Koofisien Determinant Teknik ini di gunakan untuk mengetahui berapa persen besarnya pengaruh variable bebas terhadap variable terikat.

Perhitungan dilakukan dengan

mengkuadratkan nilai Koofisien Korelasi Product Moment (R) dan dikalikan 100%. KP = (rxy) x 100% Keterangan : KP = Koofisien Determinant Rxy = koofisien Korelasi Product Moment.antara x dan y


.BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang Terletak di Jl. No.26 Palemabang

merupakan Satuan Kerja (Satker)

Merdeka

Pemerintah Kota

Palembang yang dari awal pembentukannya pada tanggal 20 Mei 1959 No.DP/5231959 telah banyak mengalami perubahan baik kelembagaan maupun namanya, dan terakhir berdasarkan PERDA No. 9 Th 2008 menggunakan nama Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang .Pimpinan Satker adalah Kepala Dinas, dibantu oleh Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang, yaitu : 1. Bidang Pengolahan Data dan Penyuluhan 2. Bidang Pemberdayaan Sosial. 3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. 4. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial..


Disamping itu Dinas Kesejahteaan Sosial Kota Palembang juga memiliki 5 (lima) Unit Pelaksana Tehnis Dinas, yaitu : 1.

Panti Sosial Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PRPGOT).

2. Panti Sosial Rehabilitasi Penderita Cacat Netra (PRPCN). 3. Panti Sosial Rehabilitasi Anak Nusantara (PRAN). 4. Panti Sosial Rehabilitasi Tresna Werdha Teratai (PTWT). 5. Panti Sosial Bina Anak dan Remaja (PSBAR)

B. Visi dan Misi Dinas Kesejahteraan Kota Palembang Visi Dinas kesejahteraan Osial Kota Palembang Adalah penyandang

masalah

kesejahteraan

Kesejahteraan Sosial tahun 2008.

sosial

(PMKS)

untuk

Meminimalkan mewujudkan

Sedangkan Misi dari Dinas Kesejahteraan

Sosial Kota Palembnag adalah 1. Peningkatan kegiatan dan pengembangan UKS. 2. Peningkatan pembinaan PMKS. 3. Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. 4. Peningkatan Upaya Bantuan Sosial. 5. Peningkatan Upaya Kerukunan Sosial Dengan adanya visi dan misi diatas maka diharapkan seluruh aparatur dan pihak=pihak yang berkepentingan dapat mengenal, mengetahui peran dan program-progran deni pencapaian hasil maksimal dimasa yang akan datang.

C. Struktur Organisasi Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

Struktur organisasi adalah merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi. Dengan adanya organisasi sebagai wadah kerjasama dari berbagai orang atau pegawai untuk mencapai tujuan tertentu, maka setiap pegawai yang berkerja dalam organisasi tersebut secara jelas akan mengetahui kedudukan dan kewenangannya, tugas fungsi, serta tanggung jawabnya, sistem komunkasi dan bagaiman system control dijalankan. Dengan demikian akan dapat diketahui oleh pegawai apa yang harus dilaksanakan, dan kepada siapa dia harus bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Sehingga dari bagan struktur

organisasi tersebut akan diperoleh gambaran dari aktifitas secara keseluruhan dan dari struktur organisasi dapat menunjukan dengan jelas arus dari wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota organisasi sesuai dengan fungsinya tiap jabatan dan terlihat jelas pembagian tugas masing-masing. a. Kepala Dinas b. Serkertariat 1) Sub Bagian Umum. 2) Sub Bagian Kepegawaian. 3) Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pengolahan Data dan Penyuluhan 1) Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi. 2) Seksi Penyuluhan. 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi. d. Bidang Pemberdayaan Sosial 1) Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga dan Lanjut Usia. 2) Seksi Pemberdayaan Karang Taruna dan Tenaga Kesejahteraan Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

Sosial. 3) Seksi Kepahlawanan, Kejuangan dam Kesetiakawanan Sosial. e. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. 1) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat. 2) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial. 3) Seksi Pelayanan, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial. f. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial. 1) Seksi Pembinaan dan Pembudayaan Organisasi Sosial. 2) Seksi Pendayagunaan Dana Sosial. 3) Seksi Bantuan Sosial dan Penanggulangan Korban Bencana. Kepala Dinas juga di Bantu oleh Unit Pelaksana Teknis Sosial. a. Kepala b. Unsur Staff / Petugas Administrasi. c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional. d. Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun bagan struktur organisasi Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang dapat dilihat dihalaman berikut..



D. Tugas Pokok dan Fungsi 1. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas untuk melaksanakan segala usaha-usaha dan kegiatan dibidang bimbingan dan perbaikan Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan kebijaksanaan yang digariskan oleh Gubernur , Kepal Daerah serta petunjuk-petunjuk pelaksanaannya. Tugas : 1) Membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menggariskan kebijaksanaan pelaksanaan bimbingan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial, bantuan sosial serta usaha kesejahteraan sosial. 2) Memimpin kegiatan-kegiatan Sub-Sub Dinas, Sub-Sub Bagian dan SeksiSeksi yang ada dalam lingkungan Dinasnya, sesuai dengan tugas yang digariskan Pemerintah. 3) Bimbingan teknis kepada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang. Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

4) Merumuskan kebijaksanaan operasional dibidang sosial di Pemerintah Daerah. 5) Melakukan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan bantuan keuangan, baik yang bersumber dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, masyarakat maupun bantuan-bantuan lainnya. 6) Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan unsur Pemerintah dan Instansi lain serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas pokok. 7) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Gubernur Kepal Daerah dalam bidang tugasnya. 2. Serkertariat. Serkertarist mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana kegiatan rutin dan tata usaha pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan surat menyurat. Fungsi : 1) Melaksanakan urusan umum, arsip, organisasi,dan tata naskah. 2) Melakasanakan pengelolaan urusan keuangan. 3) Melaksanakan urusan kepegawaian. 4) Melaksanakan urusan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga 3. Bidang Pengolahan Data dan Penyuluhan. Bidang pengolahan dta dan penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesejahteraan Sosial di bidang pendataan, pengolahan data, perencanaan, pembangunan dan penyuluhan, monitoring, evaluasi kegiatan. Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

Fungsi : 1) Mendata, pengolahan data, dan merencanakan kegiatan, mengadakan penyuluhan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan penyajian informasi pembangunan bidang sosial. 2) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DInas. 4. Bidang Pemberdayaan Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan anak, keluarga dan lanjut usia, pemberdayaan Karang Taruna dan tenaga kesejahteraan sosial serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial. Fungsi : 1) Pembinaan dan Pengendalian usaha-usaha kesejahteraan sosial dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan anak, keluarga dan lanjut usia. 2) Pemberdayaan tenaga kesejahteraan sosial. 3) Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial. 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepal Dinas. 5. Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial. Bidang pelayanan dan Rehabilitsu Sosial mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat, pelayanan dan rehabilitsi tuna sosial, pelayanan dan rehabilitasi anak nakal serta perlindungan sosial terhadap korban narkoba dan korban tindak kekerasan Fungsi : 1) Pelaksanaan pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat, Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial, pelayanan dan rehabilitsi serta perlindungan sosial terhadap anak terlantar, anak nakal, korban narkotika dan korban tindak kekerasan. 2) Pembinanaan teknis dan motivasi percaya diri bagi penyandang maslah sosial. 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Bidang Bantuan Dan Jaminan Sosial. Bidang Bantuan Dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan organisasi sosial, mendayagunakan dana sosial kemasyarkatan, pengaturan bantuan kesejahteraan sosial keluarga miskin dan penaggulangan korban bencana. Fungsi : 1) Pemantauan, pembinaan organisasi sosial. 2) Pemantauan, Pembinaan dan pengaturan f=dana sosial. 3) Pembinaan, pengaturan terhadap pelaksanaan bantuan kesejahteraan sosial keluarga miskin. 4) Pembinaan, pengaturan terhadap pemberian bantuan dan pelakasanaan kegiatan penaggulangan korban bencana. 7. Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur

pelaksana teknis

opersioanal dinas, Unit ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Unit Pelaksana Teknis


mempunyai tugas Dinas, disatu atau beberapa wilayah kecamatan dalam satu daerah. Fungsi : 1) Melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidangnya. 2) Pelaksanaan urusan Administrasi.

BAB IV PENYAJIAN DATA PENELITIAN

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil-hasil penelitian berupa data primer yang telah diperoleh dari lapangan. Data primer ini diperoleh melalui kuesioner yang didistribusikan kepada 65 orang pegawai Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang sebagai responden termasuk didalamnya teknik wawancara yang dilakukan kepada masyarakat yang berusrusan dengan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang.

A. Deskripsi Data Identitas Responden Data identitas responden mencangkup distribusi data responden menurut jenis kelamin, usia, pangkat/golongan, masa kerja. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka identitas responden dapat diuraikan seperti dibawah ini. 1. Jenis Kelamin


Jenis kelamin responden terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dapat dilihat dari tabel berikut ini. Tabel 2 Distribusi Responden Beradarkan Jenis Kelamin No 1 2

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Jumlah Sumber : Angket Penelitian 2009

Jumlah 38 27 65

Persentase 58,5 41,5 100

Menurut data diatas diketahui bahwa pegawai laki-laki berjumlah 38 orang (58,5%) dan pegawai wanita jumlahnya 27 orang (41,5%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pegawai di Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang lebih banyak pegawai laki-laki dari pegawai perempuan.

2. Usia Tabel 3 Distribusi Responden Menurut Kelompok Usia No 1 2 3 4 5 6 7

Kelompok Umur 20 s/d 25 Tahun 26 s/d 30 Tahun 31 s/d 35 Tahun 36 s/d 40 Tahun 41 s/d 45 Tahun 45 s/d 50 Tahun 50 Tahun keatas Jumlah Sumber : Angket Penelitian 2009

Jumlah 1 1 5 4 16 38 65

Persentase 1,5 1,5 7,7 6,2 24,6 58,5 100

Menurut tabel diatas, pegawai yang paling banyak di Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang adalah kelompok umur 50 Tahun keatas 38 orang (58,5%), menyusul kelompok umur 45 s/d 50 Tahun sebanyak 16 orang (24,6%), Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

kelompok umur 36 s/d 40 Tahun sebanyak 5 orang (7,7%), dan kelompok umur 41 s/d 45 Tahun sebanyak 4 orang (6,2%) sedangkan kelompok umur 26 s/d 30 Tahun sebanyak 1 orang (1,5 %), dan terakhir kelompok umur 20 s/d 25 Tahun sebanyak 1 orang (11,5%). Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa umumnya pegawai Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang adalah pegawai yang tidak produktif lagi..

3. Pangkat/Golongan Pegawai Tabel 4 Distribusi Responden Menurut Pangkat/Golongan Pegawai No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pangkat/Golongan Golongan I a Golongan I b Golongan I c Golongan I d Golongan II a Golongan II b Golongan II c Golongan II d Golongan III a Golongan III b Golongan III c Golongan III d Golongan IV a Golongan IV b Golongan IV c Jumlah Sumber : Angket Penelitian 2009

Jumlah 2 8 2 1 4 10 7 22 2 5 2 65

Persentase 3,1 12,3 3,1 1,5 6,2 15,4 10,7 33,8 3,1 7,7 3,1 100


Dari data diatas tersebut dapat disimpulkan, bahwa di Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang golongan pegawai terbanyak adalah mereka yang mempunyai golongan pegawai III d sebanyak 22 orang (33,8%)

4. Lama Berkerja Tabel 5 Distribusi Pegawai Menurut Lama Berkerja No 1 2 3 4

Lamanya menjadi pegawai 1-2 Tahun 3-5 Tahun 6-10 tahun Lebih dari 10 Tahun Jumlah Sumber : Angket Penelitian 2009

Jumlah 1 1 2 61 65

Persentase 1,5 1,5 3,2 93,8 100

Dari data tersebut dapat disimpulkan, bahwa di Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang 61 orang (93,8%) pegawai telah berkerja lebih dari 10 tahun, sebanyak 2 orang (3,2%) masa kerja antara 6-10 tahun, 1 orang (1,5%) yang telah berkerja 3-5 tahun dan 1 orang (1,5%) yang telah berkerja antara 1-2 tahun.

B. Pelaksanaan Good Governance (X) Data tentang pelaksanaan Good Governance diperoleh dari pertanyaan 1 - 15 pada angket. Hasil jawaban responden disajikan dalam tabel-tabel berikut.

Tabel 6 Dalam Membuat Suatu Kebijakan Melibatkan Masyarakat No Pert.

Pilih Jawaban

Frekuensi

Persentase


1

a. Selalu melibatkan masyarakat dalam membuat suatu kebijakan b. Jarang melibatkan masyarakat dalam membuat suatu kebijakan c. Sangat jarang melibatkan masyarakat dalam membuat suatu kebijakan d. Pernah melibatkan masyarakat dalam membuat suatu kebijakan e Tidak pernah melibatkan masyarakat dalam membuat suatu kebijakan Jumlah Sumber : Angket Penelitian 2009

14

21,6

47

72,3

3

6,1

-

-

-

-

65

100

Dari tabel 7 diatas dapat diketahui bahwa 47 responden (72,3%) yang mengatakan jarang melibatkan masyarakat dalam membuat suatu keputusan, dan 14 responden (21,6%) mengatakan bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang selalu melibatkan masyarakat dalam membuat suatu kebijakan, dan 4 responden (6,1%) mengatakan bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang sangat jarang melibatkan masyarakat dalam membuat suatu keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap masyarakat yang berurusan dengan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang , mereka juga berpendapat yang sama bahwa masyarakat jarang diundang dalam suatu rapat di untuk membuat suatu kebijakan pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang.

Dapat

disimpulkan bahwa dalam membuat suatu kebijakan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang jarang mengikut sertakan masyarakat didalamnya untuk berpartisipasi dalam membuat suatu kebijakan.(Sumber : Interview dengan Masyarakat yang berurusan dengan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang).

Tabel 7 Menerima Masukan-Masukan Dari Masyarakat Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

No Pilih Jawaban Frekuensi Pert 2 a. Ya, selalu dan keseluruhan masukan 17 menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan b. Ya, sebagian besar dijadikan sebagai 46 masukan dalam pengambilan keputusan c. Hanya sebagian dijadikan masukan dalam 2 pengambilan keputusan d. Hanya sebagian kecil dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan e. Belum pernah dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan Jumlah 65 Sumber : Angket Penelitian 2009

Persentase 26,1

70,8 3,1 100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 46 responden (70,8%) mengatakan bahwa masukan-masukan dari masyarakat sebagian besar dijadikan sebagi bahan pengambilan keputusan, sedangkan 17 responden (261%) menyatakan bahwa. Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang selalu menerima masukan-masukan

dari

masyarakat

dan

keseluruhan

masukan

menjadi

pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, mereka berpendapat bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang menerima sebagian besar masukan dari masyarakat dalam membuat ,merumuskan suatu kebijakan maupun keputusan, dengan bukti di Dinas Kesejahteraan Sosial kota Palembang terdapat kotak saran dimana fungsinya adalah sebagai sarana bagi masyarakat untuk memberikan masukan , saran maupun ktritik terhadap Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang. Dapat disimpulkan bahwa masukan-masukan yang berasal dari masyarakat sangatlah diperhatikan. .(Sumber : Interview dengan Masyarakat yang berurusan dengan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang).


Tabel 8 Selalu Menindak Tegas Pegawai yang Melakukan Pelanggaran Disipiln No Pilih Jawaban Frekuensi Pert 3 a. Selalu memindak tegas pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin 36 b. Jarang memindak tegas pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin c. Sangat jarang memindak tegas pegawai 29 yang melakukan pelanggaran disiplin d. Pernah memindak tegas pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin e. Tidak Pernah memindak tegas pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin Jumlah 65 Sumber : Angket Pemelitian 2009

Persentase 55,4 44,6 -

100

Berdasarkan tabel diatas diketahui 36 responden (55,4%) mengatakan bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang Jarang menindak tegas pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin, 29 responden (44,6%) mengatakan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang sangat jarang memindak tegas pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin,

Dapat disimpulkan bahwa Dinas

Kesejahteraan Sosial Kota Palembang penerapan hukumnya belum terlaksana dengan baik sehingga tingkat disiplin pegawai tidak baik.

Tabel 9 Melakukan Tindakan Yang Tegas Terhadap Pegawai/Pimpinan yang Menyalahgunakan Wewenangnya No Pilih Jawaban Frekuensi Pert 4 a. Selalu melakukan tindakan tegas terhadap pegawai/pimpinan yang menyalahgunakan wewenangnya b. Jarang melakukan tindakan tegas terhadap 38

Persentase -

58,5


pegawai/pimpinan yang menyalahgunakan wewenangnya c. Sangat Jarang melakukan tindakan tegas terhadap pegawai/pimpinan yang menyalahgunakan wewenangnya d. Pernah melakukan tindakan tegas terhadap pegawai/pimpinan yang menyalahgunakan wewenangnya e. Tidak Pernah melakukan tindakan tegas terhadap pegawai/pimpinan yang menyalahgunakan wewenangnya Jumlah Sumber : Angket Penelitian 2009

27

41,5 -

-

65

100

Berdasarkan tabel diatas diketahui 38 responden (58,5%) mngatakan bahwa bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang jarang melakukan tindakan tegas terhadap pegawai/pimpinan yang menyalahgunakan wewenangnya, 27 responden (41,5%) mengatakan bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang sangat jarang melakukan tindakan tegas terhadap pegawai/pimpinan yang menyalahgunakan wewenangnya,

Dapat disimpulkan bahwa penerapan

pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang belum diterapkan dengan baik. Tindakan ini dapat menyebabkan timbulnya suatu permasalahan dalam tubuh Dinas kesejahteraan Sosial Kota Palembang,

Tabel 10 Penerapan Hukum Yang Sama Secara Adil Terhadap Pegawai Staf dan Pimpinan No Pilih Jawaban Frekuensi Pert 5 a. Selalu melakukan penerapan hukum yang sama secara adil b. Jarang melakukan penerapan hukum yang 33 sama secara adil c. Sangat jarang melakukan penerapan 32 hukum yang sama secara adil d. Pernah melakukan penerapan hukum yang sama secara adil

Persentase 50,8 49,2 -


e. Tidak pernah melakukan hukum yang sama secara adil Jumlah Sumber : Angket Penelitian 2009

penerapan

-

-

65

100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 33 responden (50,8%) mengatakan bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang jarang melakukan penerapan hukum yang sama secara adil terhadap pegawai staf dan pimpinan, 32 responden (49,2%) mengatakan bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang sangat jarang melakukan penerapan hukum yang sama secara adil, Dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang belum terlaksana dengan baik.

Tabel 11 Sistem Komunikasi Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang Dengan Masyarakat Seperti di Dalam Pelayanan No Pert 6 a. b. c. d. e.

Pilih Jawaban

Sangat terbuka dengan masyarakat Terbuka dengan ,masyarakat Kurang terbuka dengan masyarakat Tertutup kepada Masyarakat Sangat tertutup kepada masyarakat Jumlah Sumber : Angket Penelitian 2009

Frekuensi

Persentase

6 56 3 65

9,2 86,2 4,6 100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 56 responden (86,2%) mengatakan bahwa sistem komunikasi organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

Kota Palembang terbuka dengan masyarakat, 6 responden (9,2%) mengatakan bahwa sistem komunikasi organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang dengan masyarakat sangat terbuka, 3 responden (4,6%) mengatakan bahwa sistem komunikasi organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang dengan masyarakat kurang terbuka dengan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat mereka juga berpendapat yang sama bahwa komunikasi yang dijalin oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang adalah terbuka dengan masyarakat. Masyarakat berpendapat seperti itu dikarenakan, didalam mengurusi suatu hal pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang para pegawai mempunyai sikap yang ramah terhadap mayarakat dengan kata lain masyarakat Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem komunikasi Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang sudah terlaksana dengan baik. .(Sumber : Interview dengan Masyarakat yang berurusan dengan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang). Tabel 12 Kebijakan yang dibuat oleh Dinas Kesejahteraan Kota Palembang Demi Kepentingan Masyarakat No Pilih Jawaban Frekuensi Pert 7 a. Selalu, bahwa setiap kebijakan itu dibuat 12 demi kepentingan masyarakat. b. Agak sering dibuat kebijakan demi 47 kepentingan msyarakat c. Seimbang 6 d. Masih sebagian kecil e. Belum memihak kepentingan masyarakat Jumlah 65 Sumber : Angket Penelitian 2009

Persentase 18,5 72,3 9,2 100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui 47 responden (72,3%) mengatakan bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang dalam membuat suatu Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

kebijakan agak sering demi kepentingan masyarakat, 12 responden (18,5%) mengatakan bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang dalam membuat kebijakan selalu demi kepentingan masyarakat, dan 6 responden (9,2%) mengatakan bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang seimbang dalam membuat suatu kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat mereka berpendapat bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial Kota palembang membuat suatu kebijakan terutama kebijakan sosial selalu memihak terhadap kepentingan masyarakat.

Dapat

disimpulkan bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang dalam membuat suatu kebijakan dibuat untuk kepentingan masyarakat.

.(Sumber : Interview

dengan Masyarakat yang berurusan dengan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang).

Tabel 13 Laporan Keuangan Dipublikasikan kepada Masyarakat No Pert 8 a. b. c. d. e.

Pilih Jawaban

Selalu Jarang Sangat jarang Pernah Tidak pernah Jumlah Sumber : Angket Penelitian 2009

Frekuensi 1 40 24 65

Persentase 1,5 61,6 36,9 100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 40 responden (61,6%) mengatakan bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang jarang memberikan laporan keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat, 24 Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

responden (36,9%) mengatakan bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang sangat jarang mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat, dan 1 responden (1,5%) mengatakan bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang selalu mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat.. Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat, mereka berpendapat bahwasanya laporan keuangan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang jarang dipublikasikan kepada masyarakat, mereka berasumsi bahwa laporan keuangan merupakan masalah intern yang tidak boleh diketahui oleh masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang jarang mempublikasikan laporan keuangan. .(Sumber : Interview dengan Masyarakat yang berurusan dengan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang).

Tabel 14 Masyarakat Dapat Mengakses Masalah-Masalah di Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang No Pilih Jawaban Frekuensi Pert 9 a. Sangat dapat mengakses masalah-masalah 4 di Dinas Ksejahteraan Sosial Kota Palembang. 58 b. Dapat mengakses masalah-masalah di 3 Dinas Ksejahteraan Sosial Kota Palembang. c. Kurang dapat mengakses masalah-masalah di Dinas Ksejahteraan Sosial Kota Palembang. d. Tertutup dalam mengakses masalahmasalah di Dinas Ksejahteraan Sosial Kota Palembang.

Persentase 6,2 89,2 4,6 -

-


e. Sangat tertutup dalam mengakses masalahmasalah di Dinas Ksejahteraan Sosial Kota Palembang. Jumlah Sumber : Angket Penelitian 2009

52

100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 58 responden (89,2%) mengatakan masyarakat dapat mengakses masalah-masalah di Dinas Ksejahteraan Sosial Kota Palembang., 4 responden (6,2%) mengatakan bahwa masyarakat sangat dapat mengakses masalah-masalah di Dinas Ksejahteraan Sosial Kota Palembang, dan 3 responden (4,6%) mengatakan masyarakat kurang dapat mengakses masalah-masalah di Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, mereka berpendapat bahwa mereka dapat mengakses masalah-masalah yang terdapat di Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang.

Dapat disimpulkan bahwa masalah-masalah yang

terdapat pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang dapat diketahui oleh masyarakat. .(Sumber : Interview dengan Masyarakat yang berurusan dengan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang).

Tabel 15 Membedakan Perempuan dalam Penempatan Posisi No

Pilih Jawaban

Frekuensi

Persentase

-

-

58

89,2

lebih

7

10,8

keberadaan

-

-

Pert 10

a. Tidak sama sekali b. Ya, untuk jabatan tertentu sesuai dengan jabatannya c. Ya,

secara

umum

masih

mengutamakan pimpinan pria d. Jarang

membedakan


perempuan

dalam

penempatan

posisi

puncak e. Pernah perempuan

membedakan dalam

-

-

52

100

keberadaan

penempatan

posisi

puncak Jumlah Sumber : Angket Penelitian 2009 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 58 responden (89,2%) mengatakan

Dinas

Kesejahteraan

Sosial

Kota

Palembang

membedakan

perempuan untuk penempatan posisi untuk jabatan tertentu sesuai dengan jabatanya, 7 responden (10,8%) mengatakan bahwa Dinas Ksejahteraan Sosial Kota Palembang lebih mengutamakan pimpinan pria dalam suatu jabatan. Dapat disimpulkan bahwa di Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang membedakan keberadaan perempuan untuk jabatan tertentu.

Tabel 16 Pelaksanaan Kerja Didasarkan pada Prinsip Efektivitas No Pert 11 a.

Pilih Jawaban

Ya setiap pelaksanaan kerja selalu didasarkan pada prinsip efektivitas b. Ya sebagian besar pelaksanaan kerja selalu didasarkan pada prinsip efektivitas c. Hanya sebagian pelaksanaan kerja selalu didasarkan pada prinsip efektivitas d. Hanya sebagian kecil pelaksanaan kerja selalu didasarkan pada prinsip efektivitas e. Setiap pelakasanaan kerja tidak pernah didasarkan pada prinsip efektivitas Jumlah Sumber : Angket Penelitian 2009

Frekuensi

Persentase

1

1,5

54

83,1

10

15,4

-

-

-

-

65

100


Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 54 responden (83,1%) mengatakan bahwa sebagian besar

pelaksanaan kerja selalu didasarkan pada

prinsip efektivitas, 10 responden (15,4%) mengatakan bahwa hanya sebagian pelaksanaan kerja selalu didasarkan pada prinsip efektivitas,.dan 1 responden (1,5%) mengatakan bahwa setiap pelaksanaan kerja selalu didasarkan pada prinsip efektivitas

Dapat

disimpulkan bahwa pelaksanaan kerja pada Dinas

Kesejahteraan Sosial Kota Palembang sebagian besar didasarkan pada prinsip efektivitas.

Tabel 17 Pelaksanaan Kerja Didasarkan pada Prinsip Efisiensi No Pert 12 a.

Pilih Jawaban

Ya setiap pelaksanaan kerja selalu didasarkan pada prinsip efisiensi b. Ya sebagian besar pelaksanaan kerja selalu didasarkan pada prinsip efisiensi c. Hanya sebagian pelaksanaan kerja selalu didasarkan pada prinsip efisiensi d. Hanya sebagian kecil pelaksanaan kerja selalu didasarkan pada prinsip efisiensi e. Setiap pelakasanaan kerja tidak pernah didasarkan pada prinsip efisiensi Jumlah Sumber : Angket Penelitian 2009

Frekuensi

Persentase

1

1,5

53

83,1

11

15,4

-

-

-

-

65

100


Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 53 responden (83,1%) mengatakan bahwa sebagian besar

pelaksanaan kerja selalu didasarkan pada

prinsip efisiensi, 11 responden (15,4%) mengatakan bahwa setiap pelaksanaan kerja selalu didasarkan pada prinsip efisiensi, dan 1 responden (1,5%) mengatakan bahwa hanya sebagian pelaksanaan kerja selalu didasarkan pada prinsip efisiensi. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kerja pada Dinas Kesejahteraan Sosial Palembang sebagian besar didasarkan prinsip efisiensi.

Tabel 18 Membuat Peraturan Mengenai Kesejahteraan Sosial yang Memihak pada Kepentingan Masyarakat No Pilih Jawaban Frekuensi Pert 13 a. Selalu memihak kepentingan masyarakat 23 b. Jarang memihak kepentingan masyarakat 40 2 c. Sangat jarang memihak kepentingan masyarakat d. Pernah memihak kepentingan masyarakat e. Tidak pernah memihak kepentingan masyarakat Jumlah 65 Sumber : Angket Penelitian 2009

Persentase 35,4 61,6 3,1 -

100


Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 40 responden (61,6%) mengatakan bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang dalam membuat suatu peraturan mengenai kesejahteraan sosial jarang memihak kepentingan masyarakat, 23 responden (35,4%) mengatakan bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang dalam membuat suatu peraturan mengenai kesejahteraan sosial selalu memihak terhadap kepentingan masyarakat, dan 2 responden (3,1%) mengatakan bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang dalam membuat suatu peraturan mengenai kesejahteraan sosial sangat

jarang

memihak

kepentingan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara terhadap masyarakat, mereka juga berpendapat yang sama bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang dalam membuat peraturan terkadang tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat.

Dapat

disimpulkan bahwa peraturan-peraturan yang dibuat oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang jarang

memihak terhadap kepentingan masyarakat.

.(Sumber : Interview dengan Masyarakat yang berurusan dengan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang).

Tabel 19 Program Kerja yang dibuat Bertujuan Untuk Melayani Masyarakat Sebaik Mungkin No Pilih Jawaban Frekuensi Pert 14 a. Selalu untuk melayani masyarakat sebaik 27 mungkin b. Jarang untuk melayani masyarakat sebaik 36 mungkin c. Sangat jarang untuk melayani masyarakat 2 sebaik mungkin

Persentase 41,5 55,4 3,1


d. Pernah untuk melayani masyarakat sebaik mungkin e. Tidak pernah untuk melayani masyarakat sebaik mungkin Jumlah Sumber : Angket Penelitian 2009

-

-

-

-

65

100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 36 responden (55,4%) mengatakan bahwa program kerja yang dibuat oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang jarang untuk melayani masyarakat sebaik mungkin, 27 responden (41,5%) mengatakan bahwa program kerja yang dibuat oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang selalu untuk melayani masyarakat sebaik mungkin, dan 2 responden (3,1%) mengatakan bahwa program kerja yang dibuat oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang sangat jarang untuk melayani masyarakat sebaik mungkin. Berdasarkan hasil wawancara terhadap masyarakat , mereka berpendapat program kerja yang dibuat oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang jarang bertujuan untuk melayani masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa program kerja yang dibuat oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang dalam melayani kepentingan masyarakat kurang baik. .(Sumber : Interview dengan Masyarakat yang berurusan dengan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang).

Tabel 20 Pimpinan Selalu Mempunyai Visi dan Strategi untuk Mengembangkan Pegawai No Pert 15 a. b. c. d. e.

Pilih Jawaban Selalu Jarang Sangat jarang Pernah Tidak pernah

Frekuensi 7 57 1 -

Persentase 10,8 87,7 1,5 -


Jumlah Sumber : Angket Penelitian 2009

65

100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 57 responden (87,7%) mengatakan pimpinan jarang mempunyai visi dan strategi untuk mengembangkan pegawai, 7 responden (10,8%) mengatakan pimpinan selalu mempunyai visi dan strategi untuk mengembangkan pegawai, dan 1 responden (1,5%) mengatakan pimpinan sangat jarang pegawai

Dapat

mempunyai visi dan strategi untuk mengembangkan

disimpulkan

bahwa

pimpinan

kurang

memperhatikan

pengembangan SDM di Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang, adapun strategi pengembangan SDM yang dilakukan pada umumnya adalah pendidikan dan pelatihan yang berfungsi untuk mutu SDM karyawan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang..

C. Kinerja Organisasi (Y) Data tentang kinerja organisasi diperoleh dari pertanyaan 16- 20 pada angket. Hasil jawaban responden disajikan dalam tabel-tabel berikut

Tabel 21 Hasil Pekerjaan Telah Mencapai Sasaran yang Diinginkan oleh Organisasi No Pert 16 a.

Pilih Jawaban

Selalu dapat diselesaikan sesuai yang diinginkan oleh organisasi b. Jarang dapat diselesaikan sesuai yang

Frekuensi

Persentase

5

7,7

51

78,5


diinginkan oleh organisasi c. Sangat jarang dapat diselesaikan sesuai yang diinginkan oleh organisasi d. Pernah dapat diselesaikan sesuai yang diinginkan oleh organisasi e. Tidak pernah dapat diselesaikan sesuai yang diinginkan oleh organisasi Jumlah Sumber : Angket Penelitian 2009

9

13,8

-

-

-

-

65

100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 51 responden (78,5%) mengatakan jarang dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai yang diinginkan oleh organisasi, 9 responden (13,8%) mengatakan bahwa pegawai sangat jarang dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai yang diinginkan organisasi,. 5 responden (7,7%) mengatakan bahwa pegawai selalu dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai yang diinginkan organisasi Dapat disimpulkan bahwa kemampuan SDM Dinas Kesejahteraan

Sosial

Kota

Palembang

tergolong

kurang

baik

dalam

menyelesaikan pekerjaan.

Tabel 22 Menyelesaikan Pekerjaan Tepat Waktu No Pert 17 a. b. c. d. e.

Pilih Jawaban

Selalu tepat waktu Jarang tepat waktu Sangat jarang tepat waktu Pernah tepat waktu Tidak pernah tepat waktu Jumlah Sumber : Angket Penelitian 2009

Frekuensi 31 34 = 65

Persentase 47,7 52,3 100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 34 responden (52,3%) mengatakan sangat jarang tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, 31 Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

responden (47,7%) mengatakan jarang tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, Dapat disimpulkan bahwa pegawai Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan

Tabel 23 Menunda Pekerjaan No Pert 18 a. b. c. d. e.

Pilih Jawaban

Tidak pernah menunda pekerjaan Pernah menunda pekerjaan Sangat jarang menunda pekerjaan Sering menunda pekerjaan Sangat sering menunda pekerjaan Jumlah Sumber : Angket Penelitian 2009

Frekuensi

Persentase

1 49 15

1,5 75,4 23,1

65

100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 49 responden (75,4%) mengatakan bahwa pernah menunda pekerjaan, 15 responden (23,1%) mengatakan sangat jarang menunda pekerjaan, dan 1 responden (1,5%) mengatakan tidak pernah menunda pekerjaan. Dapat disimpulkan bahwa pegawai Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang mempunyai etos kerja yang kurang baik sehingga sebagian besar pegawai pernah menunda pekerjaan yang diberikan oleh kantor. Tabel 24 Memberikan Pelayanan yang Optimal Kepada Masyarakat No Pert 19 a.

Pilih Jawaban

Frekuensi

Persentase

Selalu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat b. Jarang memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat c. Sangat jarang memberikan pelayanan yang

15

23,1

44

67,7

6

9,2


optimal kepada masyarakat d. Pernah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat e. Tidak pernah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Jumlah Sumber : Angket Penelitian 2009

-

-

-

-

65

100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 44 responden (67,7%) mengatakan bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang jarang memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, 15 responden (23,1%) mengatakan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang selalu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, dan 6 responden (9,2%) mengatakan sangat jarang memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat, mereka berpendapat bahwa pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang kurang optimal kepada masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwasanya dalam

memberikan pelayanan, Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang kurang. Optimal. (Sumber : Interview dengan Masyarakat yang berurusan dengan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang). Tabel 25 Tanggap Terhadap Keluhan dan Keinginan Masyarakat No Pilih Jawaban Frekuensi Pert 20 a. Ya, selalu ditanggapi dan ditindak lanjuti 13 b. Sudah ditanggapi dan sebagian besar bisa 51 ditindak lanjuti c. Sudah ditanggapi tetapi sebagian besar 1 saja yang masih dilanjuti d. Masih kurang dilanjuti e. Sama sekali belum dilanjuti Jumlah 52 Sumber : Angket Penelitian 2009

Persentase 20,0 78,5 1,5 100


Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 51 responden (78,5%) mengatakan keluhan dan keiginan masyarakat sudah ditanggapi dan sebagian besar bisa ditindak lanjuti. 13 responden (20,0%) mengatakan keluhan dan keinginan masyarakat selalu ditanggapi dan ditindak lanjuti, 1 responden (1,5%) mengatakan keluhan dan keinginan masyarakat sudah ditanggapi tetapi sebagian besar saja yang masih ditindak lanjuti. Berdasarkan hasil wawancara terhadap masyarakat mereka berpendapat untuk masalah menindak lanjuti keluhan dan keinginan masyarakat di bidang sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang dinilai cukup baik.

Dapat

disimpulkan dalam menindak lanjuti keluhan dan keinginan, Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang cukup baik. .(Sumber : Interview dengan Masyarakat yang berurusan dengan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang).

D. Klasifikasi Data Jawaban responden dari masing masing variable d klasifikasikan atas : sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Maka terlebih dahulu ditentukan dengan skala interval dengan rumus

SkorTertinggi − SkorTerendah BanyaknyaBilangan 1. Klasifikasi Data Variabel X


Data skor masing-masing responden setiap pertanyaan angket dari variable pelaksanaan Good Governance dapat dilihat pada lampiran 2 Skor tertinggi

: 63

Skor terendah

: 55

Banyaknya bilangan : 5 63 − 55 8 = = 1,6 (dibulatkan 2) 5 5

Berdasarkan lampiran 2 maka dapat diklasifikasikan data sebagaimana pada tabel berikut : Tabel 26 Klasifikasi Data Variabel Pelaksanaan Good Governance No Skor F % Klasifikasi 1 63- 64 1 1,5 Sangat tinggi 2 61– 62 2 3,1 Tinggi 3 59 – 60 51 78,5 Sedang 4 57 – 58 6 9,2 Rendah 5 55 - 56 5 7,7 Sangat Rendah Berdasarkan tabel diatas diketahui dari 65 responden 51 responden (78,5%) memiliki skor 69 – 60, 6 responden (9,2%) memiliki skor 57 – 58, 5 responden (7,7%) memiliki skor 55 – 56, 2 responden (3,1%) memiliki skor 61 – 62, dan 1 responden (1,5%) memiliki skor 63 – 64. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Good Governance di Dinas Kesejahteraan Sosial kota Palembang dikategorikan sedang

2. Klasifikasi Data Variabel Y Data skor masing-masing responden setiap pertanyaan angket dari variable Kinerja Organisasi dapat dilihat pada lampiran 3 Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

Skor tertinggi

: 23

Skor terendah

: 15

Banyaknya bilangan : 5 23 − 15 8 = = 1,6 (dibulatkan 2) 5 5

Berdasarkan lampiran 3 maka dapat diklasifikasikan data sebagaimana pada tabel berikut : Tabel 27 Klasifikasi Data Variabel Kinerja Organisasi No Skor F % Klasifikasi 1 23 - 24 1 1,5 Sangat tinggi 2 21 - 22 2 3,1 Tinggi 3 19 – 20 55 84,7 Sedang 4 17 - 18 6 9,2 Rendah 5 15 – 16 1 1,5 Sangat Rendah Berdasarkan tabel diatas diketahui dari 65 responden, 55 responden (84,7%) memiliki skor 19 - 20, 6 responden (9,2%) memiliki skor 17 - 18, 2 responden (3,1%) memiliki skor 21- 22, 1 responden (1,5%) memiliki skor 23 - 24, dan 1 responden (1,5%) memiliki skor 15 - 16. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kinerja Organisasi di Dinas Kesejahteraan Sosial kota Palembang dikategorikan sedang.

BAB V ANALISA DATA

Dalam bab ini akan dianalisis semua data yang diperoleh dari hasil penelitian seperti yang sudah disajikan dalam bab terdahulu Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

A. Pelaksanaan Good Governance Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa variable bebas yakni pelaksanaan Good Governance di Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang dikategorikan sedang, hal ini dikarenakan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang mempunyai kebijakan-kebijakan yang berorientasi terhadap pelayanan kepada masyarakat seperti, program kerja yang dimiliki oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota palembang yang bertujuan untuk melayani masyarakat di bidang kesejahteraan sosial, sistem komunikasi yang terbuka terhadap masyarakat sehingga masyarakat dapat memberikan saran maupun kritik yang bersifat membangun kepada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang., dan pelaksanaan kerja pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang. yang sebagian besar berdasarkan pada prinsip efektivitas dan efisiensi kerja guna mencapai tujuan dan keinginan organisasi,

Akan tetapi Dinas Kesejahteraan

Sosial Kota Palembang kurang dalam hal penerapan hukum, maupun disiplin pegawai dan juga kurangnya strategi pengembangan SDM para pegawai, ini dapat menyebabkan timbulnya suatu permasalahan pada Dinas Kesejahteraan Sosial kota Palembang seperti menurunya etos kerja karyawan.

B. Kinerja Organisasi Berdasarkan analisis data diketahui bahwa Kinerja Organisasi sebagai variable terikat pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang dikategorikan sedang. Hal ini dikarenakan kualitas para pegawai Dinas Kesejahteraa Sosial Kota Palembang yang cukup baik dengan bukti dalam memberikan pelayanan kepada Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

masyarakat, para pegawai memberikan pelayanan yang cukup optimal, para pegawai tanggap terhadap keluhan-keluhan masyarakat, tetapi para pegawai Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang kurang dalam hal mutu SDM nya, dengan bukti para pegawai Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang jarang menyelesaikan pekerjaan tepat waktu , pernah memnunda pekerjaan. Sehingga sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi kurang memuaskan.

C. Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara pelaksanaan good governance (X) dengan kinerja organisasi (Y), maka dapat dilihat dengan menggunakan rumus korelasional product moment, kemudian untuk menguji hipotesis maka digunakan rumus “t”, dan selanjutnya untuk melihat seberapa besar pengaruh yang diberikan antara pelaksanaan good governance (X) terhadap kinerja organisasi (Y), maka digunakan rumus Koefisien Determinant. 1. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara pelaksanaan good governance (X) dan kinerja organisasi (Y) , maka digunakan rumus product moment (Sugiyono, 2005;212) untuk mencari koefisien koefisien korelasi antara kedua variable tersebut.

Dari tabel diatas diketahui : ΣΧ

= 3852

ΣΥ

= 1269

ΣΧ 2

= 228396

ΣΥ 2

= 24843


ΣΧΥ = 75254 Maka Koefisien Korelasinya (rxy ) adalah : r xy =

r xy =

r xy =

r xy =

r xy =

r xy =

{N .Σ

N .Σ ΧΥ − (Σ Χ )(Σ Υ ) Χ2

}{

− (Σ Χ ) 2 N .Σ Υ 2 − (Σ Υ ) 2

}

65.75254 − (3852)(1269)

{65.228396 − (3852) }{65.24843 − (1269) } 2

2

4891510 − 4888188

{14845740 − 14837904}{1614795 − 1610361} 3322

{7836}{4434} 3322 34744824 3322 22065.014

r xy = 0,563 Hasil perhitungan diatas akan memperlihatkan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut : d. Koefisien korelasi yang diperoleh sama dengan nol (r = o) berarti hubungan kedua variable yang diuji tidak ada. e. Koefisien korelasi yang diperoleh positif (r = +)berarti kenaikan nilai variable yang satu, diikuti nilai variable yang lain dan kedua variable memiliki hubungan positif. f.

Koefisien korelasi yang diperoleh negative (r = -) berarti kedua variable negative dan menunjukan meningkatnya variable yang satu diikuti menurunya variable yang lain.


Dari perhitungan diatas maka diperoleh rxy = 0,563 adalah bernilai positif, Untuk mengetahui adanya hubungan yang tinggi, sedang atau rendah antara kedua variable berdasarkan nilai r (koefisien korelasi) digunakan penafsiran atau interprestasi angka yang dikemukakan oleh Sugiyono {2005:214)

Tabel 28 Pedoman Untuk Memberikan Interprestasi Koefisien korelasi Interprestasi Koefisien

Tingkat Hubungan

0,00 – 0,199

Sangat Rendah

0,20 – 0,399

Rendah

0,40 – 0,599

Sedang

0,60 – 0,799

Tinggi

0,80 – 1,000

Sangat Tinggi

Dari ketentuan diatas jelaslah nilai koefisien korelasi yang diperoleh r xy =

0,563 berada diantara 0,40 – 0,599 dengan pengertian tingkat hubungan kedua variable adalah sedang.

Dengan demikian dapat disebutkan bahwa terdapat

pengaruh Good Governance terhadap kinerja organisasi di Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang. 2. Uji Signifikan Untuk menguji signifikan antara variabel X dan variabel Y dapat dilakukan dengan menggunakan rumus t=

r n−2 t − r2


maka :

t=

=

0,563 65 − 2 1 − (0,563)

2

0,563 63 1 − 0,3169

=

0,563 x7,937

=

4,468 . 0,826

0,6831

Berdasarkan ketentuan pengujian hipotesis : -

jika harga t hitung < t tabel maka hipotesis alternative ditolak

-

jika harga t hitung > t tabel maka hipotesis alternative diterima

Dari tabel distribusi t lampiran 5 pada taraf 5% (0,05) dengan dk 63 diketahui t-tabel = 2,00 sedangkan t- hitung yang diperoleh = 5,409, dengan demikian thitung > t-tabel (5,409>2,00), maka Ho ditolak Ha diterima, dengan demikian terdapat pengaruh antara pelaksanaan Good Governance terhadap kinerja organisasi di Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang 3. Koefisien Determinan Dengan Koefisien determinan kita dapat mengetahui berapa besar persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Untuk itu kita dapat

menggunakan rumus sebagai berikut : KP = (rxy ) x 100% 2

= (0,563) x 100% 2

=0,3169 x 100% =31,69% Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

Dari perhitungan diatas maka besar pengaruh pelaksanaan Good Governance terhadap kinerja organisasi di Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang sebesar 31,69% berarti 68,31% lagi yang mempengaruhi kinerja organisasi di Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang diprngaruhi oleh faktor-faktor lain, seperi faktor kepemimpinan, efektifitas kerja pegawai, dll

.

BAB VI PENUTUP


Setelah hasil penelitian ini diinterprestasikan dan dianalisis maka dalam bab ini penulis dapat menarik kesimpulan yang menjadi inti dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi.( Studi Kasus pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang)

A. Kesimpulan 1. Pelaksanaan Good Governance di Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang dikategorikan sedang. Ini dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam membuat suatu kebijakan, program kerja, seharusnya Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang harus mengikutsertakan masyarakat dalam membuat suatu kebijakan karena dari masyarakatlah Dinas dapat mengetahui apa saja yang dikehendaki, dan juga kurangnya supremasi hukum dalam Dinas Kesejahteraan Sosial Kota palembang, tetapi dalam hal sistem komunikasi, menerima masukan-masukan dan saran, transparansi, Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang tergolong baik. 2. Kinerja organisasi di Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang dikategorikan

sedang.

Ini

dikarenakan

kinerja

pegawai

dinas

Kesejahteraan Sosial Kota Palembang yang kurang baik dalam menyelesaikan pekerjaan, kurang tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Ini tentu dapat menyebabkan kurang tercapainya sasaran yang akan di capai oleh organisasi. Tetapi daloam hal memberikan pelayanan dan respon pegawai Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang masih pada taraf yang baik. Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

3.

Pengaruh yang terdapat pada pelaksanaan Good Governance terhadap kinerja organisasi sedang pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang.

Hal ini dapat memberi kita kesimpulan bahwa apabila

pelaksanaan Good Governance ditingkatkan maka otomatis dapat meningkatkan kinerja organisasi itu sendiri. Besar pengaruh pelaksanaan Good Governance terhadap kinerja organisasi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang sebesar 31,69%. B. Saran Adapun saran yang dapat dikemukakan penulis sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian ini, 1. Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang harus lebih tanggap terhadap aspirasi mayarakat dan juga Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang harus lebih melibatkan masyarakat dalam membuat kebijakan atau keputusan sehingga Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang dapat lebih mengetahui apa saja yang menjadi kehendak darp masyarakat. 2. Untuk lebih meningkatkan mutu pegawai Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang maka pimpinan harus melakukan strategi pengembangan baik itu dengan cara pendidikan dan pelatihan, loka karya dll. Sehingga para pegawai Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang dapat memiliki mutu pelayanan yang lebih profesionalisme, dan masyarakat dapat lebih puas terhadap kinerja para pegawai. 3. Pimpinan organisasi harus lebih menegakkan rasa disiplin dan penegakan hukum, dimana agar para pegawai Dinas Kesejahteraan Sosial Kota


Palembang memiliki tingkat kedisiplinan yang lebih agar kinerja organisasi yang ada dapat lebih ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA


Effendi, Sofian, 1996, Membangun Martabat Manusia ; Peranan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Pembangunan, Yogyakarta : Gajah Mada University.. Handayaningrat, Soewarno, 1996., Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta : Gunung Agung. Mardiasmo, 1998, Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta : Andy Offset. Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahuk Jannah, 2005, Metode Penelitian Kuantitatif, Jakarta : Rajagrafindo Persada. Sarwoto, 1990, Dasar - Dasar Organisasi dan Manajemen, Jakarta : Ghalia Indonesia. Setyawan, Dharma, 2004, Manajemen Pemerintahan Indonesia, Jakarta : Djambatan. Singarimbun, Masri, dan Sofyan Effendi, 1993, Metode Penelitian Survai, Jakarta : LP3ES. Sugiyono, 2003, Metode Penelitian Admiistrasi, Bandung : Alfabeta. Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2005, Manajemen Publik, Jakarta: Grassindo Tjandra, W.Riawan, dkk, 2005.

Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah

Dalam Pelayanan Publik, Yogyakarta: Pembaharuan. Wahab, Solichin Abdul, 1990, Analisis Kebijakan Negara, Jakarta : Rieneka Cipta. Widjaja, Amin Tunggal, 1993, Manajemen Suatu Pengantar, Jakarta: Rieneka Cipta Jaya Winarno, Budi, 2002, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Media Presindo. Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

Lampiran 1

ANGKET Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

Petunjuk 1. Jawablah semua pertanyaan dibawah ini dengan jujur. 2. Beri tanda silang pada a,b,c.d atau e sebagai jawaban pilihan anda yang sesuai menurut anda 3. Jawaban Bapak/Ibu digunakan hanya untuk bahan penulisan Skripsi dan tidak ada hubungannya dengan posisi Bapak/Ibu di Instansi tempat Berkerja. A. Identitas Responden 1. Nomor 2. Jenis Kelamin 3. Usia 4. Golongan/Pangkat 5. Masa Berkerja

: : : : :

(Kosongkan)

Pertanyaan : Pelaksanaan Good Governance (Variabel X) Partsipasi Masyarakat 1. Apakah Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang dalam membuat suatu kebijakan melibatkan masyarakat ? a. Selalu melibatkan masyarakat dalam membuat suatu kebijakan b. Jarang melibatkan masyarakat dalam membuat suatu kebijakan c. Sangat jarang melibatkan masyarakat dalam membuat suatu kebijakan d. Pernah melibatkan masyarakat dalam membuat suatu kebijakan e. Tidak pernah melibatkan masyarakat dalam membuat suatu kebijakan 2. Apakah Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang selalu menerima masukan-masukan dari masyarakat ? a. Ya, selalu dan keseluruhan masukan menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan b. Ya, sebagian besar dijadikan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan c. Hanya sebagian dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan d. Hanya sebagian kecil dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan e. Belum pernah dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan Tegaknya Supremasi Hukum 3. Apakah Dinas kesejahteraan Sosial Kota Palembang selalu menindak tegas pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin ? a. Selalu menindak tegas pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin b. Jarang menindak tegas pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin c. Sangat jarang menindak tegas pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin d. Pernah menindak tegas pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin e Tidak Pernah menindak tegas pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

4.. Apakah Dinas Kesejahteraan Kota Palembang melakukan tindakan yang tegas terhadap pegawai/pimpinan yang menyalahgunakan wewenangnya ? a Selalu melakukan tindakan tegas terhadap pegawai/pimpinan yang menyalahgunakan wewenangnya b. Jarang melakukan tindakan tegas terhadap pegawai/pimpinan yang menyalahgunakan wewenangnya c. Sangat Jarang melakukan tindakan tegas terhadap pegawai/pimpinan yang menyalahgunakan wewenangnya d. Pernah melakukan tindakan tegas terhadap pegawai/pimpinan yang menyalahgunakan wewenangnya e. Tidak Pernah melakukan tindakan tegas terhadap pegawai/pimpinan yang menyalahgunakan wewenangnya 5. Apakah Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang melakukan penerapan hukum yang sama secara adil terhadap pegawai staf dan pimpinan ? a. Selalu melakukan penerapan hukum yang sama secara adil b. Jarang melakukan penerapan hukum yang sama secara adil c. Sangat jarang melakukan penerapan hukum yang sama secara adil d. Pernah melakukan penerapan hukum yang sama secara adil e. Tidak pernah melakukan penerapan hukum yang sama secara adil Transparansi 6. Bagaimana sistem komunikasi organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang dengan masyarakat seperti di dalam pelayanan ? a. Sangat terbuka dengan masyarakat b. Terbuka dengan masyarakat c. Kurang terbuka dengan masyarakat d. Tertutup kepada masyarakat e. Sangat tertutup kepada masyarakat 7. Apakah kebijakan yang dibuat oleh Dinas Kesejahteraan Kota Palembang demi kepentingan masyarakat ? a. Selalu, bahwa setiap kebijakan itu dibuat demi kepentingan masyarakat. b. Agak sering dibuat kebijakan demi kepentingan msyarakat c. Seimbang d. Masih sebagian kecil e. Belum memihak kepentingan masyarakat. 8. Apakah ada laporan keuangan Kantor Kesejahteraan Sosial Kota Palembang untuk dipublikasikan kepada masyarakat.? a. Selalu b. Jarang c, Sangat jarang d. Pernah e. Tidak pernah

9. Apakah masyarakat dapat mengakses masalah-masalah di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ? Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

a. Sangat dapat mengakses masalah-masalah di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang b. Dapat mengakses masalah-masalah di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang c. Kurang dapat mengakses masalah-masalah di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang d. Tertutup dalam mengakses masalah-masalah di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang e. Sangat tertutup dalam mengakses masalah-masalah di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang Kesetaraan 10. Apakah Dinas Kesejahteraan Sosial Kota palembang membedakan jenis kelamin dalam penempatan posisi ? a. Tidak sama sekali b. Ya untuk jabatan tertentu sesuai dengan jabatannya c. Ya secara umum mesih lebih mengutamakan pimpinan pria d. Jarang membedakan keberadaan perempuan dalam penempatan posisi puncak e. Pernah membedakan keberadaan perempuan dalam penempatan posisi puncak Efektivitas dan Efisiensi 11. Apakah setiap pelaksanaan kerja didasarkan pada prinsip efektivitas kerja dalam mencapai sasaran yang diinginkan. a. Ya setiap pelaksanaan kerja selalu didasarkan pada prinsip efektivitas dalam mencapai sasaran yang diinginkan b. Ya sebagian besar pelaksanaan kerja didasarkan pada prinsip efektivitas dalam mencapai sasaran yang diinginkan c. Hanya sebagian pelaksanaan kerja didasarkan pada prinsip efektivitas dalam mencapai sasaran yang diinginkan d. Hanya sebagian kecil setiap pelaksanaan kerja didasarkan pada prinsip efektivitas dalam mencapai sasaran yang diinginkan e. Setiap pelaksanaan kerja tidak pernah didasarkan pada prinsip efektivitas dalam mencapai sasaran yang diinginkan 12. Apakah dalam pelaksanaan kerja didasarkan pada prinsip efisiensi ? a. Ya setiap pelaksanaan kerja selalu didasarkan pada prinsip efisiensi b. Ya sebagian besar pelaksanaan kerja didasarkan pada prinsip efisiensi c. Hanya sebagian pelaksanaan kerja didasarkan pada prinsip efisiensi d. Hanya sebagian kecil setiap pelaksanaan kerja didasarkan pada prinsip efisiensi e. Setiap pelaksanaan kerja tidak pernah didasarkan pada prinsip efisiensi

Akuntabilitas Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

13. Apakah Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang selalu membuat peraturan mengenai kesejahteraan sosial yang memihak kepada kepentingan masyarakat ? a. Selalu memihak kepentingan masyarakat b. Jarang memihak pada kepentingan masyarakat c. Sangat jarang memihak kepentingan masyarakat d. Pernah memihak kepada kepentingan masyarakat e. Tidak pernah memihak pada kepentingan masyarakat 14. Apakah program kerja yang dibuat Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang bertujuan untuk melayani masyarakat sebaik meungkin ? a. Selalu untuk melayani masyarakat sebaik mungkin b. Jarang untuk melayani masyarakat sebaik mungkin c. Sangat jarang untuk melayani masyarakat sebaik mungkin d. Pernah untuk melayani masyarakat sebaik mungkin e. Tidak pernah untuk melayani masyarakat sebaik mungkin Visi Strategis 15. Apakah pimpinan selalu mempunyai startegi dan visi untuk mengembangkan pegawai di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ? a. Selalu b. Jarang c. Sangat jarang d. Pernah e. Tidak pernah`

Kinerja Organisasi (Variabel Y) Produktifitas 16. Apakah hasil pekerjaan anda telah mencapai sasaran yang diinginkan oleh organisasi ? a. Selalu dapat diselesaikan sesuai yang diinginkan oleh organisasi b. Jarang dapat diselesaikan sesuai yang diinginkan oleh organisasi c. Sangat jarang dapat dapat diselesaikan sesuai yang diinginkan oleh organisasi d. Pernah dapat dapat diselesaikan sesuai yang diinginkan oleh organisasi e. Tidak pernah dapat diselesaikan sesuai yang diinginkan oleh organisasi 17. Apakah Anda dapat menyelesaikan pekerjaan anda tepat pada waktunya ? a. selalu tepat waktu b. Jarang tepat waktu c. Sangat jarang sasaran tepat waktu d. Pernah tepat waktu e. Tidak pernah tepat wakt

18. Apakah anda pernah menunda pekerjaan anda ? Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

a. b. c. d. e.

Tidak pernah. Pernah Sangat Jarang Sering Sangat sering

Kualitas Layanan 19. Apakah Dinas Kesejateraan Sosial Kota Palembang telah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat ? a. Selalu memeberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat b. Jarang memeberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat c. Sangat jarang memeberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat d. Pernah memeberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat e. Tidak pernah memeberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Responsifitas 20.. Apakah Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang selalu tanggap terhadap keluhan dan keinginan masyarakat ? a. Ya, selalu ditanggapi dan ditindak lanjuti b. Sudah ditanggapi dan sebagian besar bisa ditindak lanjuti c. Sudah ditanggapi tetapi sebagian besar saja yang masih dilanjuti d. Masih kurang dilanjuti e. Sama sekali belum dilanjuti

Lampiran 2 Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009. USU Repository © 2009

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA MASYARAKAT

1. Apakah masyarakat pernah dilibatkan dalam membuat suatu kebijakan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ? 2. Apakah Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang selaku dinas yang mengurusi masalah-masalah kesejahteraan sosial, menerima masukan ataupun saran dan kritik yang masyarakat sampaikan ? 3. Bagaimanakah sistem komunikasi yang dijalankan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ? 4. Apakah selama ini kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang selalu memihak kepada kepentingan masyarakat ? 5. Pernahkah Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang memberitahukan laporan keuangan kepada masyarakat ? 6. Apakah Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang memberikan keleluasaan masyarakat dalam mengakses masalah-masalah yang sedang terjadi dalam Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ? 7. Apakah peraturan-peraturan yang dibuat oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang selalu memihak kepada kondisis masyarakat saat ini ? 8. Apakah program kerja yang dibuat oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang bertujuan untuk melayani masyarakat sebaik mungkin ? 9. Dalam memberikan pelayanan apakah Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang telah memberikan secara optimal kepada masyarakat ? 10. Apakah keluhan-keluhan yang diberikan oleh masyarakat telah ditanggapi dan direalisasikan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ?


Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi

Recommend Documents