Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0164 pp. 27- 36
10 Pages
PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARATUR PERANGKAT DAERAH DI PEMERINTAH ACEH Nurhalimah, Darwanis2, Syukriy Abdullah2 1)
Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2) Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala
Abstract: : The purpose of this study to examine the effect of budgetary participation and budget goal clarity on the performance of the local officials in the Government of Aceh. The population is the entire apparatus is in working units (SKPD) which includes offices, offices and agencies. In Aceh Government SKPD SKPD Overall there are 33 ± 7675 the work force. While the study sample was head SKPD, SKPD secretary, and chief totaling 3 people at each agency, department and office in the Government of Aceh. So the number of respondents in this sample as many as 99 people. This research is a census, and data collection is done directly by using a questionnaire containing 18 statements. While the analysis tool used is multiple regression with SPSS. The results indicate that separate budgetary participation affects the performance of local officials, while the clarity of the budget target does not affect the performance of the local officials in the Government of Aceh. Keywords: Budgetary Participation, Goal Clarity Budget, Performance Apparatus
Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparatur perangkat daerah di Pemerintah Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur yang ada dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang meliputi dinas, kantor dan badan. Pada SKPD Pemerintah Aceh terdapat 33 SKPD yang keseluruhan pegawainya berjumlah ±7675 orang. Sedangkan sampel penelitian ini adalah kepala SKPD, sekretaris SKPD, dan kepala bagian yang berjumlah 3 orang pada setiap badan, dinas dan kantor di Pemerintah Aceh. Sehingga jumlah responden dalam sampel ini sebanyak 99 orang. Penelitian ini merupakan penelitian sensus, dan pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan menggunakan kuesioner yang berisikan 18 pernyataan. Sedangkan alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan program SPSS. Hasil penelitian secara terpisah menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur perangkat daerah, sedangkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur perangkat daerah di Pemerintah Aceh. Kata Kunci: Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Kinerja Aparatur
pelaksanaan/penatausahaan
PENDAHULUAN
Kinerja pemerintah daerah selama
pertanggung
jawaban
APBD, yang
berupa
ini masih rendah. Ada beberapa faktor
pelaporan hasil pelaksanaan APBD serta
penyebab terjadinya kinerja pemerintah
pengawasan. Dalam proses penganggaran,
daerah tersebut rendah, diantaranya karena
pemerintah
sistem pengelolaan keuangan daerah yang
keterlambatan didalam pengesahan perda
masih
proses
APBD. Keterlambatan ini menyebabkan
perencanaan dan penganggaran APBD,
banyak program dan kegiatan yang tidak
27 -
lemah
dimulai
dari
Volume 2, No.1, Februari 2013
daerah
selalu
mengalami
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dapat dilaksanakan untuk tahun anggaran
good
berjalan sehingga terjadi keterlambatan
pemerintah daerah harus membenahi diri
pembangunan
untuk
daerah
(Santoso,
2009
dalam Wulandari, 2011).
governance
merespon
diinginkan
oleh
menyebabkan
perubahan masyarakat
yang sebagai
Selain keterlambatan itu, terdapatnya
stakeholder. Aparatur perangkat daerah
penilaian bahwa kinerja pemerintahan di
diharapkan memiliki kinerja yang baik
Aceh, baik pada level provinsi maupun
yaitu dengan mengelola anggaran secara
kabupaten/kota dalam mengelola anggaran
ekonomis, efisien, efektif dan yang benar-
publik
benar
masih
belum
memuaskan.
Permasalahan mendesak yang harus segera
mencerminkan
kepentingan
masyarakat.
diselesaikan oleh Pemerintahan Daerah di
Keikutsertaan aparatur dalam proses
Aceh, yaitu masih rendahnya daya serap
penganggaran demi peningkatan kinerja,
anggaran dalam APBA dan APBK. Artinya,
telah tertuang dalam Peraturan Menteri
pengelolaan dana APBA dan APBK di
Dalam Negeri yang memuat pedoman
Aceh, selama 3 (tiga) tahun terakhir (2008-
penyusunan APBD yang dilaksanakan oleh
2010)
Tim
belum dikelola sesuai
dengan
harapan publik. Hal
Pemerintah
Daerah.
Rancangan anggaran unit kerja dimuat
tersebut
optimalnya
Anggaran
proses
karena
belum
perencanaan
dan
dalam suatu dokumen yang disebut dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD).
penganggaran yang mengabaikan prinsip-
Dalam Pemerintah Daerah, makna
prinsip pengelolaan keuangan daerah yang
partisipasi adalah pelibatan SKPD dalam
baik. Akibatnya, daya serap yang rendah
penyusunan anggaran daerah (APBD).
memunculkan
pengelolaan
Kepala SKPD (sekretariat, dinas, badan,
keuangan daerah yang buruk, sehingga
kantor, inspektorat, dan satuan polisi
semakin tidak maksimalnya Pemerintahan
pamongpraja)
di Aceh menyediakan pelayanan hak-hak
anggaran/pengguna barang, yang diberi
dasar bagi rakyat.
kesempatan untuk mengajukan usulan
(http://www.komisikepolisianindonesia.com).
terkait dengan pelaksanaan Tupoksi (tugas
masalah
Hampir di semua aspek pengelolaan keuangan
daerah,
aparatur
perangkat
daerah memiliki kelemahan sehingga dapat dikatakan
kinerja
aparatur
pokok
dan
merupakan
fungsi)
pengguna
SKPD
yang
Kepala SKPD menyusun
RKA-
dipimpinnya.
perangkat
SKPD, yang secara substansi harus sesuai
daerah masih rendah. Di satu sisi, semakin
dengan Tupoksi SKPD bersangkutan dan
meningkatnya tekanan dari masyarakat
sudah disetujui target kinerja dan pagu
agar pemerintah daerah meningkatkan
anggarannya dalam KUA dan PPAS. RKA-
kinerja dan akuntabilitas demi terwujudnya
SKPD
inilah
yang
disebut
Volume 2, No.1, Februari 2013
sebagai - 28
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dokumen anggaran partisipatif di Pemda secara internal terkait penentuan alokasi
dipimpinnya. Kepala SKPD menyusun
RKA-
anggaran dan target kinerja yang akan
SKPD, yang secara substansi harus sesuai
diakomodasi
dan
dengan Tupoksi SKPD bersangkutan dan
APBD
sudah disetujui target kinerja dan pagu
akhirnya
di
dalam
dalam
RAPBD
perda
(http://syukriy.wordpress.com).
anggarannya dalam KUA dan PPAS. RKASKPD
yang
disebut
sebagai
dokumen anggaran partisipatif di Pemda
KAJIAN KEPUSTAKAAN
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 mendefinisikan
inilah
kinerja
sebagai
secara internal terkait penentuan alokasi anggaran dan target kinerja yang akan
keluaran/hasil dari kegiatan/program yang
diakomodasi
akan atau telah dicapai sehubungan dengan
akhirnya
penggunaan anggaran dengan kuantitas
(http://syukriy.wordpress.com).
dan kualitas yang terukur. Kinerja aparatur
di
dalam
dalam
Dalam
RAPBD
perda
Permendagri
dan
APBD
Nomor
13
pemerintahan dinilai dari bagaimana unit
Tahun 2006 pasal 93, dijelaskan bahwa
kerja
untuk
Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pada
memberikan pelayanan terbaik dengan
indikator kinerja, capaian atau target
mendayagunakan sumberdaya yang ada.
kinerja, analisis standar belanja, standar
pemerintahan
berupaya
Instrumen kinerja terkait dengan
satuan
harga,
dan standar
pelayanan
pencapaian target kinerja kegiatan dari
minimal. Indikator kinerja adalah ukuran
suatu program, akurasi (ketepatan dan
keberhasilan
kesesuaian)
pencapaian
program dan kegiatan yang direncanakan.
program, dampak hasil kegiatan terhadap
Dalam penyusunan RKA-SKPD target
kehidupan masyarakat, kesesuaian realisasi
harus disebutkan dengan jelas, sasaran
anggaran dengan anggaran, pencapaian
(target) itu sendiri merupakan hasil yang
efisiensi
diharapkan
hasil,
tingkat
operasional,
serta
perilaku
pegawai.
yang
dari
akan
suatu
dicapai
program
dari
atau
keluaran dari suatu kegiatan. Pencapaian
Makna partisipasi adalah pelibatan
hasil program yang efektif dapat dinilai
SKPD dalam penyusunan anggaran daerah
dengan cara membandingkan keluaran
(APBD). Kepala SKPD (sekretariat, dinas,
dengan hasil berdasarkan target yang telah
badan, kantor, inspektorat, dan satuan
ditetapkan.
polisi pamongpraja) merupakan pengguna anggaran/pengguna barang, yang diberi kesempatan untuk mengajukan usulan
METODE PENELITIAN
Penelitian
ini
merupakan
suatu
terkait dengan pelaksanaan Tupoksi (tugas
penelitian empiris yang akan menguji
pokok
hipotesis
29 -
dan
fungsi)
SKPD
yang
Volume 2, No.1, Februari 2013
yang
telah
dikemukakan
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala sebelumnya,
dengan
menggambarkan
β1 = Nilai koefisien regresi berganda
hubungan kausal (sebab akibat) antara partisipasi
penyusunan
kejelasan
sasaran
anggaran
anggaran
dan
terhadap
kinerja aparatur perangkat daerah di
antara variabel
independen X1
terhadap variabel dependen Y,
bila
variabel independen X2 dianggap konstan β2 = Nilai koefisien regresi berganda
Pemerintah Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah
antara
variabel
independen
X2
seluruh aparatur yang ada dalam Satuan
terhadap variabel dependen Y, bila
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
variabel independen X1
meliputi dinas, kantor dan badan. Pada
konstan
SKPD SKPD
Pemerintah Aceh terdapat 33 yang
keseluruhan
pegawainya
berjumlah ±7675 orang. Sedangkan sampel penelitian
ini
adalah
kepala
ε = error term yaitu faktor-faktor lain yang mempengaruhi variabel dependen Y
SKPD,
sekretaris SKPD, dan kepala bagian yang
HASIL PEMBAHASAN
berjumlah 3 orang pada setiap badan, dinas
Pengujian Validitas
dan kantor di Pemerintah Aceh. Sehingga jumlah
responden
dalam
dianggap
sampel
ini
Berdasarkan output komputer setelah dilakukan
pengujian
validitas
seluruh
sebanyak 99 orang. Metode analisis yang
pernyataan yang diajukan pada kuisioner
digunakan dalam penelitian ini adalah
telah valid (18 item pertanyaan) dan
analisis regresi berganda yang diolah
memenuhi persyaratan untuk melakukan
dengan menggunakan software SPSS versi
pengujian
16.0.
koefesien korelasinya sudah lebih dari Untuk
partisipasi kejelasan
mengetahui penyusunan
sasaran
sejauhmana
anggaran
anggaran
selanjutnya,
dimana
nilai
0.213.
dan
terhadap
kinerja aparatur perangkat daerah di
Pengujian Reliabilitas Uji
reliabilitas
memperlihatkan
Pemerintah Aceh, maka bentuk persamaan
bahwa alpha untuk masing-masing variabel
dari regresi berganda ini adalah:
yaitu 0,784 untuk variabel X1, 0.618 untuk
Y = α + β1X1 + β2X2 + ε
variabel X2, dan 0.737 untuk variabel Y.
Keterangan:
Berdasarkan perolehan angka tersebut,
Y = Kinerja aparatur perangkat
maka pengukuran reliabilitas terhadap
daerah
variabel dalam penelitian ini menunjukkan
X1 = Partisipasi penyusunan anggaran
bahwa pengukuran keandalan memenuhi
X2 = Kejelasan sasaran anggaran
persyaratan α > 0.5.
α = Konstanta Volume 2, No.1, Februari 2013
- 30
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala berikut.
Pengujian Normalitas Berdasarkan
hasil
pengujian
normalitas, data model regresi penelitian ini berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada Gambar
Tabel 1. Hasil Pengujian Hipotesis Persamaan Regresi Y = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + e KAPD i = 1.184 + 0,871 PPA + 0,101 KSA t value
berikut.
= 3.919
Sig
0,000
R/R
2
Adj R
11.888
0,871
0,000
0,366
0,798/0,636 2
F value
0,627 71.725
Maka dapat dibentuk model regresi variabel partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparatur perangkat daerah di Gambar 1. Pengujian Normalitas
Pemerintah Aceh yaitu: Y = 1.184 + 0,871 X1 + 0,101 X2 + e
Pengujian Heteroskedastisitas
Berdasarkan tabel model summary,
Menghasilkan bahwa nilai tolerance
tabel coefficients dan persamaan regresi
menunjukkan tidak ada variabel bebas
dapat diketahui hasil-hasil penelitian
yang memiliki nilai tolerance kurang dari
sebagai berikut:
10 persen (0,998–0,998) yang berarti tidak
1. Koefisien korelasi (R) sebesar 0,798
ada korelasi antarvariabel bebas. Nilai VIF
menunjukkan bahwa derajat hubungan
menunjukkan bahwa tidak ada variabel
(korelasi) antara variabel independen
bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari
dengan
10 (1.002-1.002). Berdasarkan ketentuan
79,8%. Artinya partisipasi penyusunan
ini dapat disimpulkan bahwa variabel
anggaran
penelitian ini tidak mengandung problem
anggaran
multikolinieritas.
terhadap kinerja aparatur perangkat
variabel
dan
dependen
sebesar
kejelasan
mempunyai
sasaran hubungan
daerah sebesar 79,8%. Pengujian Hipotesis
2. Koefisien determinasi (R2) sebesar
Berdasarkan hasil pengolahan data
0,636 artinya kinerja aparatur perangkat
mengenai pengaruh partisipasi penyusunan
daerah sebesar 63,6% dipengaruhi oleh
anggaran dan kejelasan sasaran anggaran
partisipasi penyusunan anggaran dan
terhadap kinerja aparatur perangkat daerah
kejelasan sasaran anggaran, sedangkan
di Pemerintah Aceh maka diperoleh hasil
sebesar
regresi seperti yang terlihat pada Tabel 31 -
Volume 2, No.1, Februari 2013
36,4%
dipengaruhi
oleh
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala variabel lain yang tidak dimasukkan
(β1 dan β2) yaitu 0,871 dan 0,101.
dalam penelitian ini.
Sedangkan penentuan hipotesis secara bersama menyebutkan bahwa jika paling
3. Konstanta sebesar 1,184 artinya jika partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran dianggap konstan, maka besarnya nilai kinerja aparatur perangkat daerah sebesar 1,184
sedikit ada satu Tvalue(i) (i = 1,2) < 0 : H0 ditolak, artinya partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur perangkat daerah.
pada satuan skala Likert. a. Koefisien regresi (β1) sebesar 0,871 menunjukkan bahwa setiap kenaikan partisipasi
penyusunan
anggaran
sebesar 100% maka akan diikuti oleh
kenaikan
kinerja
aparatur
perangkat daerah sebesar 87,1% secara signifikan, karena variabel partisipasi
penyusunan
anggaran
memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05 yaitu 0,000. b. Koefisien regresi (β2) sebesar 0,101 menunjukkan bahwa setiap kenaikan kejelasan sasaran anggaran sebesar 100%
maka
akan
diikuti
oleh
Hasil Pengujian Secara Parsial Pengaruh
Partisipasi
Penyusunan
Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Perangkat Daerah Hasil penelitian untuk variabel independen
partisipasi
anggaran
(X 1)
penyusunan
mendapatkan
hasil
sebesar 0,871 (β 1 ≠ 0) dengan nilai signifikansi
yaitu
0,000.
Penentuan
hipotesis menyebutkan jika T value <0,05 maka H 0 ditolak, artinya partisipasi penyusunan terhadap
anggaran
kinerja
berpengaruh
aparatur
perangkat
daerah.
kenaikan kinerja aparatur perangkat daerah
sebesar
10,1%.
Namun
karena kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,386 maka variabel kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur perangkat daerah.
Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Perangkat Daerah Hasil penelitian untuk variabel independen kejelasan sasaran anggaran (X2) mendapatkan hasil sebesar 0,101 (β 2 ≠ 0) dengan nilai signifikansi yaitu 0,386.
Hasil Pengujian Secara Simultan Nilai koefisien regresi untuk variabel independen yaitu partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran
Penentuan
hipotesis
menyebutkan jika T value >0,05 maka H0 diterima,
artinya
kejelasan
sasaran
anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja
aparatur
perangkat
Volume 2, No.1, Februari 2013
daerah, - 32
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala karena nilai signifikansi berada diatas
aparat
pemerintah
daerah
mampu
5%.
meningkatkan kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pembahasan
Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran
Pengaruh
Partisipasi
Penyusunan
Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh
Perangkat
Daerah Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Perangkat Daerah
terdapat
Terhadap Kinerja Aparatur
partisipasi
sasaran anggaran terhadap kinerja aparatur
penyusunan anggaran terhadap kinerja
perangkat daerah. Hal ini memperlihatkan
aparatur perangkat daerah sebesar 87,1%.
bahwa
Pengaruh yang dihasilkan besar menlihat
Pemerintah
hasil jawaban responden terhadap variabel
anggaran dengan jelas atau pernyataan
partisipasi penyusunan anggaran yang rata-
sasaran anggaran belum dinyatakan secara
rata menjawab setuju dan sangat setuju.
jelas atau mudah untuk dipahami oleh
Dari
aparatur
hasil
antara
tidak terdapat pengaruh dari kejelasan
responden
memperlihatkan
aparatur
perangkat
Aceh
daerah.
belum
daerah
di
memahami
Berdasarkan
hasil
bahwa apartur daerah di Pemerintah Aceh
responden, masih banyak yang mejawab
telah ikut berpartisipasi dan berkontribusi
tidak setuju terhadap pernyataan mengenai
dalam penganggaran.
“Sasaran
Anggaran
ditetapkan
Pemerintah Aceh dapat dimengerti oleh
memiliki peranan sebagai perencanaan dan
aparat yang bertanggung jawab didalam
sebagai kriteria kinerja, yaitu anggaran
penyusunan dan pelaksanaan anggaran
dipakai sebagai suatu sistem pengendalian
daerah.” Hal tersebut menunjukkan masih
untuk mengukur kinerja aparat pemerintah
ada aparatur yang belum mengerti terhadap
daerah. Menurut Agyris (1952) untuk
sasaran yang jelas.
dampak
telah
yang
disusun
mencegah
yang
anggaran
atau
Menurut Kenis (1979), kejelasan
disfungsional, sikap dan perilaku anggota
sasaran anggaran merupakan sejauhmana
organisasi dalam penyusunan anggaran
tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan
perlu
(aparat
spesifik dengan tujuan agar anggaran
pemerintah daerah). Sehingga partisipasi
tersebut dapat dimengerti oleh orang yang
anggaran dapat dinilai sebagai pendekatan
bertanggung jawab atas pencapaian sasaran
aparat pemerintah daerah yang dapat
anggaran tersebut. Oleh sebab itu sasaran
meningkatkan
anggaran
melibatkan
organisasi
fungsional
bawahan
kinerja
anggota
pemerintah
daerah
harus
individual
karena
dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat
partisipasi
dalam
dimengerti oleh mereka yang bertanggung
penyusunan anggaran diharapkan setiap
jawab untuk melaksanakannya. Locke
dengan
33 -
sebagai
setiap
adanya
Volume 2, No.1, Februari 2013
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (1968)
menyatakan
bahwa
penetapan
2. Diberikannya sanksi bagi aparatur
tujuan spesifik akan lebih produktif. Hal
yang
ini akan mendorong karyawan/staf untuk
dalam
melakukan yang terbaik bagi pencapaian
padahal aparatur tersebut memiliki
tujuan
kewajiban dan tanggung jawab
yang
dikehendaki
sehingga
berimplikasi pada peningkatan kinerja.
tidak
ikut
berpartisipasi
penyusunan
anggaran
untuk ikut didalamnya. 3. Pemda membuat panduan tentang
KESIMPULAN DAN SARAN
proses penyusunan anggaran yang
Kesimpulan
baik, sehingga aparatur daerah
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, partisipasi penyusunan anggaran
yang menyusun anggaran memiliki pedoman yang jelas.
berpengaruh terhadap kinerja aparatur perangkat daerah, sedangkan kejelasan sasaran
anggaran
tidak
berpengaruh
b. Bagi peneliti selanjutnya 1. Menambahkan
terhadap kinerja aparatur perangkat daerah
pernyataan
di Pemerintah Aceh.
sehingga
jumlah dalam
item kuesioner
jawaban
dan
hasil
responden lebih focus di mengerti SARAN
oleh peneliti dalam pengambilan
Saran-saran yang dapat penulis berikan
kesimpulan.
berdasarkan hasil penelitian ini adalah
2. Kekurangan
maupun
kelemahan
sebagai berikut:
yang terdapat didalam penelitian ini
a. Bagi SKPD pada Pemerintah Aceh
dapat dijadikan pembanding dan
1. Sebaiknya
seluruh
bertanggung
aparatur
jawab
dan
ikut
berpartisipasi terhadap penyusunan anggaran, pada
dengan
Peraturan
telah
Mentri
Dalam
diubah
dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59/2007
tentang
Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 21/2011 tentang Perubahan No.13/2006.
Kedua
dalam
menghasilkan
penelitian yang lebih baik lagi untuk masa yang akan datang.
berpedoman
Negeri No.13/2006 sebagaimana yang
pedoman
Permendagri
DAFTAR KEPUSTAKAAN Agyris, C. 1952. The Impact of Budget on People. The Controllership Foundation, New York. Ithaca: School of Business and Public Administration, Cornel University. Antony, R.N. dan V. Govindarajan, 1998. Management Control System. 9ed. New York: Richard D Irwin, Mc. Graw- Hill. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2007. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
Volume 2, No.1, Februari 2013
- 34
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Anonim, 2009. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Perundangundangan dalam Rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2008. Nomor 171.C/S/XVIII.BAC/07/. Bangun, A., 2009. Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Pemoderasi. Tesis. Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan. Bastian, I., 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFE. Brownell, P. 1982. Participation in Budgeting Process: When It Works and When It Doesn’t. Journal of Accounting Literature. Vol. 1: 124-153. Chow, C.W; J. C. Cooper, dan S. W. Waller. 1988. Participative Budgeting Effect of a Truth-Inducing Pay Sheme and Information Asymmetry on Slack and Performance. The Accounting Review. No 1. Hal: 111-122. Cooper, D. R. dan Pamela S. Schindler., 2006. Metode Riset Bisnis. Jakarta: PT. Media Global Edukasi. Darise, N., 2008. Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD). Penerbit PT. Indeks. Ebdon, C., 2000. The Relationship between Citizen Involvement in the Budget Process and City Structure and Culture. Public Productivity and Management Review, 23 (3). Hal : 383-393. Ebdon, C. & Franklin, A. L., 2006. Citizen Participation in Budgeting Theory. Public Administration Review, 66 (3). Hal: 437447. Ghozali, I., 2005. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Univeristas Diponegoro. Ginting, H. S., 2009. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Aparat Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupatan Karo. Tesis. Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Halim, A. A. Tjahyono dan M. F. Husien. 2000. Sistem Pengendalian Manajemen. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. http://www.komisikepolisianindonesia.com/sec ondPg.php?cat=sekilas&id=1614. http://syukriy.wordpress.com/2012/02/23/angg aran-partisipatif-di-pemerintahan-
35 -
Volume 2, No.1, Februari 2013
daerah-samakah-dengan-di-sektorbisnisswasta/#more-2638. http://www.acehprov.go.id/2;Kepemerintahan. Indriantoro, N. dan Bambang Supomo., 1999. Metodologi Penelitian Bisnis, Untuk Akuntansi & Manajemen. Yogyakarta: BPFE. Jones, R. dan M. Pendlebury, 1996. Public Sector Accounting. London: Pitman Publishing. Kenis, L., 1979. The Effect of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance. Accounting Review. Hal: 707-721. Kluvers, R., 2001. Program Budgeting and Accountability in Local Government. Australian Journal of Public Administration. Vol 60 (2). Hal: 35-43. Locke, E., Latham., 1984. Goal Setting: A Motivational Technique That Works. New Jersey: Prentice Hall. Mahoney, T.A., Jardee dan J. Caroll., 1963. Development of Managerial Performance: A Research Approach. Cincinati, Ohio: Southwestern Publishing, Co. Mahsun, M., 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE. Mardiasmo, 2002a. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi. Mardiasmo, 2002b. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. Milani, K., 1975. The Relationship of Participation in Budget Setting to Industrial Supervisor Performance Attitudes: A Field Study. Accounting Review. Hal: 274-284. Munandar, 2001. Budgeting; Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, dan Pengawasan Kerja. Yogyakarta:BPFE. Nunnaly. 1967. Psychometric Theory. New York: Mc. Graw-Hill. Pemerintah Aceh. 2007. Qanun Aceh No.5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Banda Aceh. Riyanto, B., 2003. Model Kontijensi Sistem Pengendalian: Integrasi dan Ekstensi untuk Future Research. Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Sistem Informasi. No: 9. Hal: 330-342. Robbins, M., D. Bill Simonsen dan Emily Shepard. 2009. Citizens, Budgets and Performance Measures: A Case Study of West Hartford, Connecticut. Journal of Public Budgeting, Accounting &
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Financial Management. Academics Press, 21 (3) Hal: 426-453. Sardjito, B. dan Muthaher, Osmad, 2007. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar. Schiff, M. and A.W. Lewin, 1970. The Impact of People on Budgets. The Accounting Review, Vol. 45, Hal: 259 -268. Sekaran, U., 2006. Research Methods for Business (Metodologi Penelitian untuk Bisnis). Penerbit Salemba. Sembiring, S. A. T., 2008. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial dengan Motivasi sebagai Variabel Intervening pada Kawasan Industri Medan. Tesis. Medan: Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Siegel, G. dan Helene Ramanauskas-Marconi., 1989. Behavioral Accounting. Ohio: South-Western Publishing. Suhartono, E. dan Solichin, M., 2006. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi.
Simposium Nasional Akuntansi 9. Padang, 23-26 Agustus 2006. Syafrial, 2009. Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Tesis. Medan: Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Van de Ven, A. H. dan Ferry, D. L., 1980. Measuring and Assessing Organizations: New York. Wulandari, N. E., 2011. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak). Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Yuhertiana, I., 2003. Principal-Agent Theory dalam Proses Perencanaan Anggaran Sektor Publik. Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Sistem Informasi. No: 9. Hal: 403-422.
Volume 2, No.1, Februari 2013
- 36
