PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT DAN MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh: SINTA ANGGIANI 107082000212
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H / 2011 M
\
I I
I
PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT DAN MEKAIYISME GOOD CORrcRATE GOWRNANCE TERIIADAP KETEPATAN WAI(TU PELAPORAN KBUANGAN (StudipadaEmitandi BursaEfeklndonesia)
Skripsi Diajr:kanKepadaFalarltas EkonomidanBisnis Untuk MemenuhiSyaratGelarSaganaEkonorni
Oleh $intaAnesiani llIM: 10708200/.J.212 Di Bawah Bimbingan
?embimbing II
Pembimbingl
w
w
YessiFitri. SE..MSi.*{k NIP: 197609Z.2006/M2W2
Dn Amilin. S.E-AkM.Si. NIP: 197306152005011009
JURUSAN AKT.INTANSI FAKULTAS EKONOIttr DAN BISNIS LINTVERSITASISLAM NIEGERI SYARIF HIDAYATI]LI-AH JAKARTA 1432Htz0Lrl,M
LEMBAR PENGNSAHAN UJIAN KOMPREHENSIF'
Hari ini Selas42 Agustus201I telahdilakukanUjian Komprehensifatasmahasiswa: l. 2. 3. 4.
Nama NII\,{ Jurusan JudulSkripsi
SintaAnggiani rc7A820A0212 Akuntansi PengaruhKarakteristik Komite Audit dan Mekanisme Good Corporate GovernanceTerhadap Ketepatan Waktu PelaporanKeuangan
Setelahmencermatidan memperhatikanpenampilandan kemampuanyang bersangkutan selamaprosesUjian Komprehensif maka diputuskanbahwa mahasiswatersebutdi atas dinyatakanlulus dan diberi kesempatan untuk melanjutkanke tahapUjiaq Skripsi sebagai salah satu syaratuntuk memperolehgelar SarjanaEkonomi pada FakultasEkonomi dan BisnisUniversitasIslamNegeriSyarifHidayatullahJakarta.
Jakarta,2 Agustus20l l 1. Prof.Dr. AbdulHamid,MS NIP. 19570617 1985031 002
2. Rahmawati,SE.,MM NIP 19770814 2006042 003
Sekretaris
Yulianti,SE.,M.Si N I P. 1 9 8 2 0 3 1 8 2 0 1 120011 1
PengujiAhli
LEMBAR PENGESAHAi\ UJIAN SKRIPSI
Hari ini Kamis,8 September 20ll telahdilakukanUjian Skripsiatasmahasiswa: 1. 2. 3. 4.
Nama NIM Jurusan JudulSkripsi
SintaAnggiani 107082000212 Akuntansi PengaruhKarakteristikKomite Audit dan MekanimeGoodCorporateGovernanceterhadap KetepatanWaktu PelaporanKeuangan.
Setelah mencermati dan memperhatikanpenmpilan dan kemampuan yang bersangkutan selamaprosesujian Skripsi, maka diputuskanbahwa mahasiswa tersebutdi atasdinyatakanlulus dan skripsi ini diterima sebagaisalahsatusyarat untuk memperolehgelar SarjanaEkonomi pada FakultasEkonomi dan Bisnis UniversitasIslam Negeri Syarif HidayatullahJakarta. Jakarta,8 September201| Prof.Dr. Abdul Hamid,MS N I P . 1 9 5 7 0 6 1179 8 5 0 3 I 002
Rahmawati,SE.,MM NrP. I 97708142006042 003
Prof. Dr. Azzam Jasin.Ak
'T1/ (U-\
Dr. Amilin, SE.,Ak.,M.Si NrP. 19730615200501 1009
Pembimbing
w
YessiFitri,SE.,M.Si.,Ak NrP. 197609242006042002
PembimbingII
lv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH
Yang bertandatangan dibawah lnl: Nama
SintaAnggiani
No. Induk Mahasiswa
107082000212
Fakultas
EkonomidanBisnis
Jurusan
Akuntansi
Denganini menyatakan bahwadalampenulisanskripsiini, saya; 1. tidak menggunakanide orang lain tanpa mampu mengembangkandan memprtanggungi awabkan 2. tidak melakukanplagiatterhadap naskahkarya orang lain 3. tidak menggunakankarya orang lain tanpa menyebutkansumber asli atau tanpa ijin pemilik karya 4. tidak melakukanpemanipulasiandan pemalsuandata f,. mengerjakansendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab ataskarya ini Jikalaudi kemudianhari adatuntutandari pihak lain ataskarya saya,dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, ternyata memang ditemukanbukti bahwasayatelah melanggarpernyataandi atas,makasayasiap untuk dikenai sanksiberdasarkan aturanyang berlakudi FakultasEkonomi dan BisnisUIN SyarifHidayatullah Jakafia. Demikianpernyataan ini sayabuatdengansesungguhnya.
ciputat, ?t.rytllll..10tl Y-ano-,M"envatakan-.
( srura Airggra
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. 1DENTITAS PRIBADI Nama Jenis Kelamin Tempat/Tanggal Lahir Agama Status Perkawinan Alamat Telepon E-mail Ayah Ibu
: Sinta Anggiani : Perempuan : Jakarta, 5 September 1989 : Islam : Belum Menikah : Jl. Bali 3 Blok Q7 no 22. Reni jaya-Pamulang 15416 : (021) 93003890/085711189650 :
[email protected] : Alm. Sugiyanto : Siti Aminah
II. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL 1. TK Tadika Puri Reni Jaya
: 1994
2. SDN Pamulang 1
: 2000
3. SLTP Negeri 1 Pamulang
: 2004
4. SMA Negri 1 Ciputat
: 2007
5. S1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
: 2007-sekarang
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi III. RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL 1. Lulus General English for adults di LIA (LBPP LIA)
: 2005
Elementary Levels, Jakarta
2. Lulus General English for adults di LIA (LBPP LIA)
: 2007
Intermediate Levels, Jakarta 3. Lulus General English for adults di LIA (LBPP LIA)
: 2009
Advance Levels, Jakarta
vi
IV. PENGALAMAN ORGANISASI 1. REMINA (Remaja Masjid Nurul Hasannah) Reni jaya
: 2004
2.
: 2005
Anggota Paskibra SLTPN 1 Pamulang
3. Wakil Ketua Pengurus album Kenangan SMAN 1 Ciputat : 2005 4. Sekretaris OSIS SMAN 1 Ciputat
: 2006
vii
The Influence of Characteristic of Audit Committee and Mechanismn Corporate Governance on Timelines of Corporate Financial Reporting
ABSTRACT Sinta Anggiani. Script title “ The Influence of Characteristic of Audit Committee and Mechanismn Corporate Governance on Timelines of Corporate Financial Reporting”. Stratum One (S1) Study Program Accounting Faculty of Economic and Social Science State Islamic University (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2011 M/1432 H. The objective of study examines the influence of mechanism corporate governance consist of independent board of director and institusional ownership and audit committee characteristic consist of size of audit committee and annually audit committee meetings quality on timeliness of corporate financial reporting.This research represents the empirical test which used purposive sampling techniques in data collection. Data were collected using a secondary data of 102 from company listed in Indonesian Stock Exchange 2007, 2008 and 2009. Data analysis uses logistic regression with the program SPSS 17.00 version for windows.The results of this study show that size of audit committee, annually audit committee meetings, independent board of director and institusional ownership aren’t significant influence and effect to quality on timeliness of corporate financial reporting.
Keywords: Size of Audit Committee, Annually of Audit Committee Meetings, Independent Board of Director and Institusional ownershipand financial report Timelines
viii
Pengaruh Karakteristik Komite Audit dan Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan
ABSTRAK Sinta Anggiani. Judul skripsi “Pengaruh Karakteristik Komite Audit dan Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan”. Strata satu (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011 M/1432 H. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh Mekanisme Corporate Governance yang terdiri dari Komisaris Independen dan kepemilikan Institusional dan Karakteristik Komite Audit yang terdiri dari Ukuran komite audit dan pertemuan rutin komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan teknik purposive sampling dalam pengumpulan data. Data diperoleh dari data sekunder laporan keuangan 102 perusahaan yang terdaftar di BEI 2007, 2008, dan 2009. Analisis data dilakukan dengan regresi logistik dengan program SPSS version 17.00 for windows. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit, pertemuan rutin komite audit, komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
Kata Kunci: Ukuran Komite audit, Pertemuan Rutin Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Ketepatan Waktu Pelaporan.
ix
KATA PENGAI\TAR
DenganmenyebutAsmaAllahyang mahaPengasihlagi mahaPenyayang, Segalapuji dan syukurpenulispanjatkankehadiratAllah SWT yangtelah memberikanhidayah dan rahmat-Nyasehinggapenelitianini dapatterselesaikan dengan maksimal sebagai syarat kelulusan untuk mendapat gelar sarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, pada Fakultas EkonomidanBisnis,JurusanAkuntansi. Selanjutnyapenulis menyadaribahwa dengan selesainyapenelitian ini tidak lepas dari kontribusi dan motivasi dari berbagaipihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasihkepada: 1. Alm. Papayang selalumenjadiinspirasikuuntuk mencapaicita-citakudan mama tercinta yang telah memberikandukungansecaramoril dan materil, sertasegaladoa yang telah merekapanjatkanuntuk penulis.Terimakasih dariku sebesar-besarnya untuk semuayang telah diberikan.Tidak lupajuga kepadaadikku (Bimo Adhi Baskoro)sertakeluargayang telah memberikan dukungan kepada penulis, semogaAllah SWT selalu memberikanyang terbaikuntuk kalian semua.
2 . Bapak Dr. Amilin, S.E.,Ak.,M.Si.SelakupembimbingI, atassegalailmu dan waktu yang telah diberikan,semogailmu yang Bapak berikan menjadi ilmu yang bermanfaat. 3 . Ibu Yessi Fitri, SE.,Ak,.MSi. SelakuSekretarisJurusanAkuntansiFakultas Ekonomi dan Bisnis UniversitasIslam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Sekaligusselaku dosenpembimbingII yang telah memberikanperhatian, waktu, ilmu yang tidak terhingga,semogasegalakebaikan dan ketulusan yangIbu berikanmenjadiamalshaleh. 4 . SeluruhDosenFakultasEkonomidan Bisnisterutamadosen-dosen Jurusan Akuntansiyang tidak bisa penulissebutkansatuper satu,terimakasihuntuk seluruhilmu yangtelahdiberikankepadapenulis. 5 . Teman,sahabat,sekaliguskekasihterbaikkuadyaksaanggawidodo, terima kasih atas segala bantuanokesabaran,kasih sayang dan hari-hari yang menyenangkan selamaini, semogaAllah meridhoikebersamaan kita. 6 . Teman-temanku,karina miraceti, nadyasiregar,fauzia, Sophiahaya, Egha anggunsartika,Rey ratna,kabul, aprina,taufika ramadhani,ocha dan serta Teman-temanakuntansiaudit A. 7. Seluruhpihak yang telah membantupenulisdalam menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya dengan tulus hati yang paling dalam penulis berdoa semoga bantuan dari semua pihak menjadi amal shaleh dan semoga Allah s.w.t membalasjasa dan amal baik mereka dengan balasanyang berlipat ganda. Harapanpenulis, semogapenelitian ini dapat bermanfaatbagi para pembaca umumnyadanpenuliskhususnya. Jakarta,12 AprilZ}ll
Sintaanggiani
xl
DAFTAR ISI Halaman HalamanJudul
i
Skripsi.. Lembar Pengesahan
ii
Uji Komprehensif. LembarPengesahan Uji Skripsi..... LembarPengesahan Lembar PernyataanBebasPlagiat..... Daftar RiwayatHidup Abstract... Abstrak... Kata Pengantar
iii .................. ........iv v vi ..........;.................. """""""' viii ix ............... x
DaftarIsi.............
xii ....................
Daftar Tabe1........
xv ....................
DaftarGambar.....................
xvi ....................
Daftar Lampiran
BAB I PENDAHULUAN ............ Penelitian A. LatarBelakang Masalah B. Perumusan
18
C. TujuandanManfaatPenelitian
18
1. TujuanPenelitian
18
2. ManfaatPenelitian.
18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A
Tinjauan Literatur
20
1. Komite audit ........
20
-
a Definisikomiteaudit........
20
KomiteAudit b. PerandanTanggungjawab
25
2. KarakteristikKomite Audit
28
a UkuranKomiteAudit
28
Rutin KomiteAudit b. FrekuensiPertemuan
30
..."...'....' Governance GoodCorporate 3. Mekanisme a
Governance..'....,',,....' DefinisiGoodCorporate
32 JZ
GCG.... b. Konsepdanpengaturan
A
c. Komisarislndependen
38
Institusional................. Kepemilikan
40
Keuangan....'.':........'. 4. Ketepatan WaktuPelaporan
4I
d
a Definisi LaporanKeuangan
4I
b. KetepatanWaktuPelaporan
42
Hipotesis'........'.'...46 AntaraVariabeldanPerumusan B. Keterkaitan C. PenelitianTerdahulu
54
D. KerangkaPemikiran
60
BAB III METODOLOGIPENELITIAN A. RuangLingkupPenelitian
62
Sampel B. MetodePenentuan
62
Data C. MetodePengumpulan
63
D. MetodeAnalisisData.........
64
1. AnalisisRegresiLogistikBinary.......
64
64
2. DefinisiRegresiLogistik....
65 ...........".......
ModelRegresi..... 3. MenilaiKelayakan
.. 66
4. MenilaiModelFi1............. 5. Goodness of Fit Model(R')..............
66
6. KoefisienCoxand SnellR Squared
67
7. Uji Wald
68
Hipotesis 8. Pengujian
68
Test........... 9. Omnibus
69 70
VariabelPenelitian. E. Operasional
70
1. VariabelDependen. 2. Variabel Independen
...................
Variabe1............... 3. Operasionalisasi
7l 73
BAB IV ANALISISDAN PEMBAHASAN Penelitian A. Deskripsi Populasi B. AnalisisdanPembahasan..........
75 .................... 76
Da1a............ 1. Analisis
76
2. Omnibus TestsofModelCofficient
76
3. ModelSummary(KoefisienDeterminasi) 4. UjiKoefisienRegresi C. Pembahasan
77 ..............'.'..... 79 82
BAB V KESIMPULAN,IMPLIKASI DAN SARAN A. Kesimpu1an................
.. 90
B. Implikasi....
9I
C. Saran..........
92
DAFTARPUSTAKA L AMP IR A N
94 100 ...........
DAFTAR GAMBAR
Nomor 2]
Keterangan
SkemaKeranskaPemikiran
Halaman 60
DAFTAR TABEL
Nomor
Keterangan
Halaman
1.1
Fenomena 16NegaraTerkorupdi Asia Pasifik
2
12
10Skandal Akuntansi BesarDunia........
3
13
goodcorporategovernancedi Indonesia Contohpenerapan
7
lA
Manfaatmekanisme goodcorporate governance..........
10
1.5
Penyampaian LaporanKeuanganBerdasarkan CatatanBursa
13
2J
Hasil PenelitianSebelumnya
55
3.1
Operasionalisasi Variabel..............
73
4.1
DaftarPemilihanSampel
75
42
Omnibus testsof ModelCofficients........,.
77
4.3
Model Summary..
78
4.5
HasilUji HosmerandLemeshow Test
79
4.5
HasilUji KoefisienRegresi.....
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Setiap perusahaan pada suatu periode tertentu akan melaporkan semua kegiatan keuangannya dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hasil-hasil yang telah dicapai dalam satu periode waktu yang telah berlalu (past performance),
serta
berfungsi
sebagai
alat
pertanggungjawaban
manajemen. Definisi laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (2009:1), laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (seperti laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut misalnya, infomasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Definisi lainnya yaitu laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan
1
keuangan
adalah
bagian
dari
proses
pelaporan
keuangan
(http://i.m.wikipedia.org diakses pada hari Kamis 14 januari 2011). Ditengah gagap gempita pertumbuhan ekonomi yang positif pada tahun 2009 silam, ternyata Indonesia merupakan Negara paling korupsi dari 16 negara Asia pasifik yang menjadi tujuan pelaku bisnis yang dirilis pada hari Senin, 8 Maret 2010 oleh perusahaan konsultan “Political and Economic Risk Consultancy” (PERC) yang berbasis di Hong Kong. Penilaian didasarkan atas pandangan eksekutif bisnis yang menjalankan usaha di 16 negara terpilih. Total responden adalah 2.174 dari berbagai kalangan eksekutif kelas menengah dan atas di Asia, Australia dan Amerika Serikat. Tabel berikut ini (tabel 1.1) merupakan daftar peringkat p16 Negara Terkorupsi di Asia Pasifik oleh PERC. Tabel 1.1 16 Negara Terkorup di Asia Pasifik* oleh PERC 2010
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Negara Indonesia Kamboja Vietnam Filipina Thailand India China Taiwan Korea Macau Malaysia Jepang Amerika Serikat
Peringkat 1 (Terkorupsi) 2 (Korupsi) 3 (Korupsi) 4 (Korupsi) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (Bersih)
Bersambung pada halaman selanjutnya 2
Tabel 1.1 (Lanjutan) Negara No Peringkat 14. Hong Kong 14 (Bersih) 15. Australia 15 (Bersih) 16. Singapura 16 (Bersih) Sumber: http://nusantaranews.wordpress.com/2010/03/09/ Banyaknya kasus dan kecurangan yang menyangkut masalah praktek transparansi dan akuntanbilitas pelaporan keuangan perusahaan (tabel 1.2) seperti kasus Enron Corporation (2001), WorldCom (2002), Health South Corporation (2003), Parmalat (2003), Kanebo Limited (2003), American International Group (2005), dan Satyam Computer Services (2009), telah mendorong profesi akuntan, pengguna laporan keuangan, dan pemerintah memberikan perhatian yang serius terhadap pentingnya keberadaan komite audit dan mekanisme good corporate governance menjadi suatu kebutuhan di dunia bisnis sebagai barometer akuntabilitas dari suatu perusahaan. Tabel 1.2 10 Skandal Akuntansi Besar di Dunia No.
Nama Perusahaan
1.
Bank of Credit and Commerce International (BCCI)
2.
Enron Corporation
Tuduhan Kasus Kecurangan Salah satu skandal terbesar dalam sejarah keuangan dengan kecurangan $20 miliar lebih. Labih dari $13 miliar dana unaccounted. Tuduhan lainnya termasuk penyuapan, mendukung terorisme, money laundery, penyeludupan, penjualan teknologi nuklir, dan lain-lain. Mendongkrak laba dan menyembunyikan hutang lebih dari $1 milyar dengan menggunakan perusahaan di luar pembukuan, memanipulasi pasar listrik di Texas, menyogok pejabat asing untuk memenangkan kontrak di luar Amerika, memanipulasi pasar energi di California.
Bersambung pada halaman selanjutnya 3
Tabel 1.2 (Lanjutan) No. 4.
Nama Perusahaan
Tuduhan Kasus Kecurangan
Tyco International
Mantan CEO (Dennis Kozlowski) dan mantan CFO (Mark H. Swartz) dituduh melakukan pencurian sebesar $600 juta dari perusahaan pada tahun 2002 5. Kanebo Limited Melambungkan keuntungan sebesar $2 miliar untuk periode 5 tahun. 6. Waste Management, Laba yang meningkat $17 miliar dengan Inc menambah masa manfaat penyusutan untuk aset tetap pada tahun 2002 7. Parmalat Total hutang perusahaan lebih dua kali lipat yang tercatat di neraca. Pemalsuan dan kebangkrutan adalah tuduhan lainnya. 8. Health South Pendapatan perusahaan overstated Corporation sebanyak 4700 persen dan $14 miliar dilambungkan untuk memenuhi harapan investor. 9. American Perusahaan mempertahankan perjanjian International Group payoff menguntungkan. Melakukan (AIG) permohonan penawaran kecurangan untuk kontrak asuransi dan melambungkan posisi keuangan sebesar $2,7 M pada tahun 2005 10. Satyam Computer Melambungkan saldo kas dan bank lebih Services dari $1 miliar, posisi debitor yang overstated sebesar 100 miliar dan kewajiban understated sebesar $250 juta yang diatur untuk kepentingan Ramalinga Raju (Pendiri Satyam Computer Services) Sumber: http://bizcovering.com/history/10-major-accounting-scandals/ Sekar Mayangsari (2003:1255) mengungkapkan timbulnya kasuskasus tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan tentang tata kelola perusahaan. Negara Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai negara acuan penerapan tata kelola perusahaan yang baik menjadi diragukan dengan merebaknya kasus-kasus manipulasi akuntansi di negara tersebut. Bahkan ada tuduhan bahwa pemicu munculnya kasus manipulasi
4
tersebut justru karena mekanisme tata kelola perusahaan di Amerika Serikat. Contohnya, bonus untuk manajer perusahaan di Amerika Serikat selalu dikaitkan dengan kenaikan harga saham dan laba akuntansi sehingga ada kecenderungan para manajer melakukan manipulasi akuntansi untuk kepentingannya sendiri. Demikian pula dengan pola kepemilikan yang terdistribusi luas ke publik yang menyulitkan bagi pendiri perusahaan untuk melakukan intervensi langsung ke direksi. Salah satu tugas dan tanggung jawab yang diemban komite audit adalah untuk memverifikasi kebenaran laporan tahunan atau laporan keuangan serta berupaya memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya atau aspek transparency sehingga laporan keuangan tersebut dapat membantu para pengambil keputusan dalam mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, kehadiran komite audit akhir-akhir ini telah mendapat respon positif dari berbagai pihak, antara lain pemerintah, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Bursa Efek Indonesia (BEI), para investor, profesi hukum (advokat), profesi akuntan serta independen appraisal dan profesi. Menurut Arens, Beasley, dan Elder (2010:114) yang dimaksud dengan komite audit adalah sebagai berikut: “ An audit committee is a selected number of members of company’s board of directors whose responsibilities include helping auditors remain independent of management. Most audit commitees are made up of three to five or sometimes as many as seven directors who are not part of company management. The Sarbanes-Oxley Act requires that all members of the audit committee be independent and companies must disclose 5
whether or not the audit committee includes at least one member who is financial expert”. Tugas dan tanggung jawab komite audit secara garis besar adalah melakukan penelahaan atas informasi laporan keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan, menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik, melakukan penelahaan atas efektifitas pengendalian internal perusahaan, melakukan penelahaan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan. Seperti yang dinyatakan oleh Wardhani (2008:3) bahwa komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal dan eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Dengan adanya komite audit dalam suatu perusahaan, maka proses pelaporan keuangan perusahaan akan termonitor dengan baik. Komite audit ini akan memastikan bahwa perusahaan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang akan menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan berkualitas. Adanya komite audit pada perusahaan-perusahaan merupakan ciri dari corporate governance yang terbentuk dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pedoman good corporate governance yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia untuk membentuk komite audit.
Penelitian
yang
dilakukan
oleh
Khomsiyah
(2003:200) 6
menunjukkan bahwa Indonesia, Thailand dan Jepang yang mempunyai tingkat transparansi yang rendah, merupakan Negara yang mengalami volattle stock yang lebih besar dibandingkan dengan Negara yang mempunyai transparasi yang lebih tinggi (Hongkong, Singapura, dan Taiwan). Good corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya good corporate governance yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek good corporate governance di Indonesia. Tabel 1.3 Contoh Penerapan good corporate governance di Indonesia Penerapan good corporate Governance 1. PT Pertamina Tbk Berbagai upaya untuk mencegah kasus pelanggaran GCG telah dilakukan perusahaan. Salah satunya dengan membentuk Satuan Pengawasan Internal (SPI). Sejumlah evaluasi internal maupun eksternal dilakukan. Dan terakhir kali, PT. Pertamina sudah mencapai indeks GCG 80,03 pada tahun 2008. SPI akan mendorong dan melakukan evaluasi atas apa yang dilakukan oleh seluruh pekerja, apakah GCG itu benar-benar dijalankan atau tidak. Manajemen GCG nantinya akan menerima pengaduan dengan whistle Bersambung pada halaman selanjutnya No.
Nama Perusahaan
7
Tabel 1.3 (Lanjutan) Nama Perusahaan
Penerapan good corporate Governance blower system yang akan diterapkan, selanjutnya tugas SPI melakukan audit pendalaman (khusus) untuk membedah permasalahan tersebut secara komprehensif. Selanjutnya, rekomendasi akan diberikan ke SDM untuk bisa diambil eksekusinya. Sejauh ini, untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme auditor, Pertamina telah melakukan pelatihan, seperti IT Audit, Risk Base Audit, dan Sertifikasi Internasional. Dengan demikian, SPI ke depannya diharapkan mampu memberikan kontribusi konkret dalam rangka membangun integritas Pertamina menjadi perusahaan publik (non listed). 2. PT Bank BNI Tbk PT BNI Tbk bekerjasama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melakukan sosialisasi mengenai tindak pidana korupsi di kantor pusat dan seluruh kantor wilayah BNI seluruh Indonesia. Kegiatan dimulai sejak awal Agustus 2008 lalu di masing-masing wilayah operasi BNI yaitu, Medan, Batam, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Makasar. Denpasar, Banjarmasin, Manado dan Jakarta Sumber:http://yuthiaghina.blogspot.com/2009/10/goodcorporategovernane No.
Pengungkapan informasi harus efektif dan tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manajemen dan membantu menghasilkan keputusan yang tepat. Perusahaan juga dituntut untuk melakukan transparansi dan pengungkapan penuh (full disclosure)
dalam
mengungkapkan
informasi
laporan
keuangan
8
perusahaan, agar dapat mengantisipasi kondisi ekonomi yang cepat berubah. Pentingnya penelitian mengenai corporate governance dan pengungkapan informasi dapat ditinjau dari dua perspektif. Pertama, penelitian governance
untuk
mengetahui
penerapan
prinsip-prinsip
corporate
perlu dilakukan mengingat pentingnya peran corporate
governance dalam struktur pengelolaan bisnis dan ekonomi moderen yang ditopang oleh pasar modal dan pasar uang dan meningkatkan kepercayaan publik pada perusahaan (Khomsiyah, 2003:200). Beasley et al., (1996) dalam Jama’an (2007:12) memberikan bukti bahwa perusahaan yang menerapkan good corporate governance cenderung meningkat kinerjanya. Penelitian McKinsey seperti dikutip oleh Lukuhay (2002) dalam jurnal Jama’an (2007:12) membuktikan bahwa investor di negara-negara maju bersedia memberi premium yang cukup tinggi, mencapai sekitar 28%, kepada perusahaan yang menerapkan prinsip good corporate governance dengan konsisten. Mekanisme
good
corporate
governance
dipercaya
dapat
meningkatkan kinerja perusahaan. Pernyataan ini dapat ditemukan dalam berbagai codes of corporate governance hampir di semua negara. Sebagai contoh, Dey Report (1994) dalam Jama’an (2007:12), mengemukakan bahwa corporate governance yang efektif dalam jangka panjang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menguntungkan bagi pemegang saham. Peningkatan kinerja perusahaan tersebut tidak hanya untuk
9
kepentingan pemegang saham, tetapi juga untuk kepentingan publik. Sebagai contoh, PT Bank Mandiri Tbk, PT United Tractors Tbk, dan PT Krakatau Steel (Persero) sebagai peserta CGPI 2007 lalu terjadi korelasi positif antara peningkatan kinerja dan penerapan good corporate governance (tabel 1.4). Tabel 1.4 Manfaat Mekanisme good corporate governance No.
Nama Perusahaan
1.
PT Bank Mandiri Tbk
2.
PT United Tractors Tbk
Manfaat Mekanisme good corporate governance Aktualisasi GCG sebagai sebuah sistem yang telah dilakukan di Bank Mandiri memperlihatkan korelasi positif dengan hasil kinerja. Diantaranya telah terjadi peningkatan kinerja keuangan secara signifikan, peningkatan kualitas layanan hingga mencapai posisi Services Leader, serta pengembangan bisnis di berbagai segmen dan perluasan jaringan pelayanan. Selain itu, penerapan GCG menjadi salah satu daya tarik investor untuk membeli saham Bank Mandiri, sehingga dapt dikatakan bahwa penerapan GCG berkorelasi positif dengan meningkatnya harga Saham Bank Mandiri sejak IPO (tahun 2004) sampai dengan saat ini.. Pelaksanaan GCG di PT United Tractors Tbk telah memberikan beberapa manfaat diantaranya keberlangsungan (sustainability) perusahaan dapat lebih terjamin sehingga dapat meningkatkan stakeholder value, kinerja perusahaan dan meningkatnya kapitalisasi di pasar modal yang mencerminkan terwujudnya manfaat bagi para pemegang saham, meningkatkan motivasi dan karyawan.
Bersambung pada halaman selanjutnya 10
Tabel 1.4 (Lanjutan) Manfaat Mekanisme good corporate governance 3. PT Krakatau Steel Aktualisasi GCG sebagai sebuah (Persero) sistem yang dilakukan di lingkungan Krakatau Steel telah memberikan beberapa manfaat: a. Produktivitas dan efisiensi usaha akan meningkat dan iklim usaha lebih kondusif. b. Hubungan baik dengan stakeholders terjaga secara seimbang dan saling menguntungkan serta terdorong untuk bersama-sama mengaktualisasikan GCG. c. Keterbukaan dalam mengungkapkan dan mengkomunikasikan kebijakan dan keputusan bsnis secara relevan. d. Kesempatan yang sama bagi setiap karyawan unutk karir dan penilaian kinerja karyawan yang adil. e. Serta terjaganya hubungan yang hamonis antara atasan dan bawahan. Sumber: Corporate governance perception index tahun 2009 No.
Nama Perusahaan
Pada dasarnya isu tentang corporate governance dilatarbelakangi oleh agency theory yang menyatakan permasalahan agency muncul ketika pengelolaan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Pemilik sebagai pemasok modal perusahaan mendelegasikan wewenangnya atas pengelolaan perusahaan kepada professional managers, akibatnya kewenangan untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan sepenuhnya ada di tangan eksekutif. Hal itu menimbulkan kemungkinan terjadinya Moral Hazard dimana manajemen tidak bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan (conflict 11
of interest). Manajer dengan informasi yang dimilikinya hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik karena manajer memiliki informasi perusahaan yang tidak dimiliki pemilik (asymmetry information). Hal ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan
dan
menghilangkan
kepercayaan
investor
terhadap
pengembalian (return) atas investasi yang telah mereka tanam pada perusahaan tersebut. Pengungkapan
laporan
keuangan
yang
tepat
waktu
akan
memberikan informasi yang berguna bagi pemakai laporan keuangan. Pengungkapan laporan keuangan sebagai salah satu aspek GCG diharapkan dapat menjadi dasar untuk melihat baik atau tidaknya kinerja perusahaan.
Masalah
ketepatan
waktu
laporan
keuangan
dapat
diminimalisasikan dengan implementasi good corporate governance salah satunya dengan peningkatan peran dan fungsi komite audit sebagai komite independen dalam perusahaan yang memiliki peran dan fungsi utama dalam
memperbaiki
kualitas
laporan
keuangan,
meningkatkan
kepercayaan masyarakat serta mengurangi terjadinya fraud di perusahaan. Perusahaan
yang
terlambat
dalam
menyampaikan
laporan
keuangan secara tepat waktu akan dikenakan sanksi administrasi dan denda. Sanksi dan denda yang dikenakan cukup berat, namun demikian masih ada beberapa perusahaan yang tidak dapat menyampaikan laporan keuangan tepat waktu walaupun sudah dibentuk Komite Audit. Menurut Peng-LK-00242/BEI.PPR/12-2010 dan Peng-LK-00324/BEI.PPJ/12-2010,
12
berdasarkan pencatatan bursa hingga tanggal 3 Agustus 2010 penyampaian Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
Tabel 1.5 Penyampaian Laporan Keuangan Berdasarkan Catatan Bursa Hingga Tanggal 02 Desember 2010 Hal
Total perusahaan tercatat
Jumlah
417
Keterangan Penjelasan atas 417 Perusahaan Tercatat tersebut adalah sebagai berikut: a. 411 Perusahaan Tercatat yang wajib menyampaikan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir per 30 September 2010. b. 2 Reksadana KIK tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir per 30 September 2010. c. 4 Perusahaan Tercatat belum wajib menyampaikan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir per 30 September 2010, karena listing di Bulan Oktober 2010 dan November 2010. Penjelasan atas 401 Perusahaan Tercatat tersebut adalah sebagai berikut: a. 400 Perusahaan Tercatat menyampaikan 13
Tabel 1.5 (Lanjutan) Hal Telah menyampaikan Laporan Keuangan
Jumlah 401
Belum menyampaikan Laporan Keuangan
14
Tidak Wajib menyampaikan Laporan Keuangan
2
Keterangan Laporan Keuangan hingga tanggal 30 November 2010. b. 1 Perusahaan Tercatat menyampaikan Laporan Keuangan yang ditelaah secara terbatas oleh Akuntan Publik, namun melebihi batas waktu yang telah ditentukan (dikenakan Peringatan Tertulis I) Penjelasan atas 14 Perusahaan Tercatat tersebut adalah sebagai berikut: a. 1 Perusahaan tercatat belum menyampaikan Laporan keuangan yang tidak ditelaah secara terbatas atau yang tidak diaudit oleh Akuntan Publik (dikenakan Peringatan Tertulis II dan denda Rp 50 juta). b. 9 Perusahaan tercatat akan menyampaikan Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik. c. 4 Perusahaan tercatat belum wajib menyampaikan laporan keuangan (listing pada bulan Oktober dan November 2010). 2 Reksadana KIK tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan untuk Periode yang berakhir pada 30 September 2010.
Sumber: http://www.idx.co.id 14
Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dechow et al (1995) Beasley (1996); dan Bedard (2002) dalam Purwati (2006:44) mengenai hubungan antara keberadaan komite audit dan ketiadaan masalah dalam pelaporan keuangan menunjukkan bahwa Komite Audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya kecurangan keuangan (financial fraud). PricewaterhouseCoopers (1999) dalam Khomsiyah
(2003:200)
melakukan
penelitian
mengenai
adanya
information gap. Dengan menggunakan responden investor institusional di Singapura, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diantara negara-negara di Asia dan Australia, Indonesia berada pada urutan yang sangat rendah dalam persepsian standar akuntanbilitas, proses penentuan dewan, auditing dan ketaatanya. Penelitian yang dilakukan oleh Andrew J. Felo, Krishnamurthy, dan Solieri (2003:30) mengenai karakteristik komite audit dan kualitas pelaporan keuangan dalam analisis empiris dengan sampel yang diambil dari Association for Investment Management and Research (AIMR) tahun 1995-1996, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik komite audit yang berisi keahlian komite audit dalam bidang akuntansi dan atau keuangan dan ukuran komite audit menunjukkan hasil yang positif terhadap pelaporan keuangan sedangkan independensi komite audit menunjukkan hasil yang negatif terhadap pelaporan keuangan. .Namun, pada penelitian Purwati (2006:77) mengungkapkan bahwa variabel ketua komite audit dan keberadaan financial expert menunjukkan
15
pengaruh yang positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Rekonsiliasi hasil penelitian tersebut memerlukan penelitian-penelitian yang lebih lanjut untuk mengetahui apakah karakteristik komite audit dan mekanisme good corporate governance akan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian ini merupakan replikasi dari Purwati (2006). Dalam penelitian ini, elemen-elemen yang terkandung dalam pengukuran mekanisme corporate governance adalah komisaris independen dalam perusahaan, keberadaan komite audit dalam perusahaan dan persentase saham yang dimiliki oleh institusional (kepemilikan institusional). Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena pertama, dengan adanya komite audit dalam suatu perusahaan, maka proses pelaporan keuangan perusahaan akan termonitor dengan baik. karakteristik komite audit ini akan memastikan bahwa perusahaan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang akan menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan berkualitas. Hal diharapkan dapat menjadi kunci bagi perusahaan untuk ketepatan waktunya dalam penyampaian laporan keuangan Informasi yang disajikan tidak tepat waktu akan mengurangi atau bahkan menghilangkan kemampuannya sebagai alat bantu prediksi bagi pemakainya karena lapoan keuangan yang tidak disajikan secara tepat pada saat dibutuhkan, tidak akan mempunyai nilai untuk dasar penentuan tindakan pada masa yang akan datang. Kedua, berbagai penelitian sebelumnya mengenai mekanisme good corporate
16
governance terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, peneliti belum menemukan penelitian yang menaruh perhatiannya pada mekanisme good corporate governance terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul ”Pengaruh Karakteristik Komite Audit dan Mekanisme good corporate
governance
terhadap
ketepatan
waktu
pelaporan
keuangan”. Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Purwati (2006). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut: 1. Dalam penelitian ini ada penambahan variabel independen yaitu mekanisme good corporate governance (komisaris independen dan kepemilikan institusional). Mekanisme good corporate governance merupakan penyebab keefektifan ketepatan pelaporan keuangan dan dapat mengurangi resiko earnings management dan fraud dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut apakah mekanisme good corporate governance sebagai variabel independen
berpengaruh
terhadap
ketepatan
waktu
pelaporan
keuangan. 2. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2011 sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2006.
17
A. Perumusan masalah Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah karakteristik komite audit berpengaruh secara langsung terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan? 2. Apakah
mekanisme
good
corporate
governance
mempunyai
pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan? B. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris sebagai berikut: a. Pengaruh karakteristik komite audit mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. b. Pengeruh mekanisme good corporate governance mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 2. Manfaat Penelitian a. Kontribusi teoritis 1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai
bahan
referensi
penelitian
selanjutnya
dan
pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan. 2) Masyarakat, sebagai sarana informasi tentang ketepatan waktu pelaporan keuangan serta menambah pengetahuan akuntansi khususnya auditing dengan memberikan bukti empiris tentang
18
pengaruh karakteristik komite audit dan mekanisme good corporate governance sebagai variabel independen. 3) Peneliti berikutnya, sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini. 4) Penulis, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai auditing, terutama tentang ketepatan waktu pelaporan keuangan sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang. b. Kontribusi Praktis Membantu profesi auditing dalam upaya meningkatkan efesiensi dan efektivitas proses audit dengan mengendalikan faktor-faktor dominan yang dapat mempengaruhi timeliness. Selain itu untuk praktisi, terutama manajemen perusahaan, analis, investor, hasil penelitian akan memberikan gambaran tentang pentingnya tepat waktu dalam melaporkan keadaan keuangan perusahaan. Selain itu juga untuk akademisi, penelitian ini akan memberikan arah studi tentang konsep dasar akuntansi umumnya, dan ketepatan waktu (timeliness) khususnya. Akademisi akan memperoleh informasi tentang aplikasi ketepatan waktu pelaporan secara empiris, sebagai salah satu konsep dasar dalam akuntansi.
19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Literatur 1. Komite Audit a. Definisi Komite Audit Menurut peraturan Nomor IX.I.5 dalam lampiran keputusan ketua Bapepam Nomor: KEP-29/PM/2004 dijelaskan bahwa Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Jama’an (2008:15) mengemukakan bahwa komite audit merupakan badan yang dibentuk oleh dewan direksi untuk mengaudit operasi dan keandalan. Badan ini bertugas memilih dan menilai kinerja perusahaan kantor akuntan publik. Pengertian komite audit menurut Menurut Arens, Beasley, dan Elder (2010:114) yang dimaksud dengan komite audit adalah sebagai berikut: “ An audit committee is a selected number of members of company’s board of directors whose responsibilities include helping auditors remain independent of management. Most audit commitees are made up of three to five or sometimes as many as seven directors who are not part of company management. The Sarbanes-Oxley Act requires that all members of the audit committee be independent and companies must disclose whether or not the audit committee includes at least one member who is financial expert”.
20
Menurut Davies dan Parker (1995) yang dikutip oleh Tugiman (1995:8) menyatakan bahwa: “Audit committee” means a committee comprising a majority of independent/ non-executive members of the governing body of an entity to which has been assigned, amongst other functions, the oversight of the financial reporting and audit process; “Governing body”means the entity’s board of directors,trustees or governors, or other equivalent body or person”. Sesuai dengan Keputusan Bursa Efek Indonesia melalui Kep.Direksi BEJ No.Kep 315/BEJ/06/2000 mendefinisikan komite audit sebagai berikut: Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan.
Menurut Tugiman (1995:8) komite audit adalah: “Sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus. Komite audit sangat berguna untuk menangani masalahmasalah yang membutuhkan integrasi dan koordinasi sehingga dimungkinkan permasalahan yang signifikan dapat segera teratasi didalam perusahaan”.
Siegel (1996) dalam Susiana dan Herawati (2007:8), Komite audit adalah suatu badan yang dibentuk didalam perusahaan klien yang bertugas untuk memelihara independensi akuntan pemeriksa terhadap manajemen. Sarbanes Oxley Act mengartikan Komite Audit sebagai sebuah komite (atau badan yang setingkat) yang didirikan oleh dan terdiri atas Board of Directors dengan tujuan mengawasi proses
21
pelaporan akuntansi dan keuangan dan audit atas laporan keuangan perusahaan (Purwati,2006 :25). Keberadaan komite audit pada perusahaan publik di Indonesia secara resmi dimulai sejak bulan Juni 2000 yang ditandai dengan keluarnya Keputusan Direksi BEJ No: Ke-315/BEJ/06/2000 perihal: Peraturan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa. Pada bagian ini dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) wajib memiliki komisaris independen, komite audit, sekretaris perusahaan, keterbukaan dan standar laporan keuangan per sektor. Pembentukan komite audit dilakukan dengan dasar UU No.19 tahun 2003 pasal 70, yang dijabarkan lebih lanjut dalam keputusan Bapepam No.29 tahun 2004 pasal 2. Pembentukan tersebut berkaitan dengan review sistem pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit. Susiana dan Arleen Herawaty (2007:3) mengungkapkan Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian intern. Tujuan pembentukan komite audit adalah:
22
1) Memastikan
laporan
keuangan
yang
dikeluarkan
tidak
menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yng berlaku umum. 2) Memastikan bahwa internal kontrolnya memadai. 3) menindaklanjuti terhadap dugaan adanya penyimpangan yang material di bidang keuangan dan implikasi hukumnya. 4) merekomendasikan seleksi auditor internal. Komite ini harus bebas dari pengaruh manajemen (independen) sehingga dapat mewujudkan tanggung jawabnya untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian menejemen dan peranan auditor eksternal termasuk auditor internal perusahaan. Komite audit dapat membantu dewan komisaris mereka secara keseluruhan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan laporan keuangan dan kontrol atas operasi keuangan. Mereka juga dapat memperkuat posisi manajemen dengan memberikan keyakinan bahwa seluruh langkah-langkah yang mungkin dilakukan telah diambil untuk memberikan penelahaan independen atas kebijakan-kebijakan keuangan dan operasi manajemen. Hal ini merupakan sesuatu yang baik bagi perusahaan dan bagi masyarakat umum. Menurut peraturan Bapepam Nomor: SE-03/PM/2000, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang tugasnya membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas kerja serta
23
mengurangi
penyimpangan
pengelolaan
perusahaan,
sedangkan
berdasarkan Kep-315/BEJ/06200, dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance), perusahaan tercatat wajib memiliki komite audit. Landasan lain keberadaan komite audit di Indonesia mengenai pembentukan komite audit yaitu Keputusan Ketua Bapepam Nomor 29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang mengharuskan pembentukan komite audit bagi perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek dan rumusan tugas dan tanggung jawab komite audit dan keputusan direksi BEJ Nomor 339/BEJ/2001 tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di bursa yang mengharuskan pembentukan komite audit bagi perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa dan rumusan tugas, tanggung jawabnya berikut proses pelaporannya. Berbagai ketentuan dan peraturan mengenai komite audit telah dibuat diantaranya: 1) Pedoman Good Corporate governance (Maret 2001) yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki komite audit. 2) Surat
Edaran
BAPEPAM
No.
SE-03/PM/2000
yang
merekomendasikan perusahaan-perusahaan publik memiliki komite audit,
sebagaimana
diperbaharui
dengan
Keputusan
Ketua
BAPEPAM No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003
24
tentang Peraturan Nomor IX.1.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. 3) Kep. 339/BEJ/07-2001, yang mengharuskan semua perusahaan yang listed di Bursa Efek Jakarta memiliki komite audit. 4) Keputusan menteri
BUMN No. Kep-103/MBU/2002
yang
mengharuskan semua BUMN mempunyai komite audit. 5) Keputusan menteri BUMN No. Kep-117 /M-MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai komite audit. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya, yang harus bebas dari pengaruh manajemen perusahaan dan bersifat independen serta dengan demikian hanya bertanggung jawab kepada dewan komisaris. b. Peran dan Tanggungjawab Komite Audit Dalam bidang laporan keuangan (financial reporting), tanggung jawab komite audit secara umum adalah untuk memastikan bahwa laporan
keuangan
perusahaan
telah
menggambarkan
keadaan
perusahaan secara wajar mengenai kondisi keuangan (financial condition), hasil usaha (result of operation), serta rencana dan komitmen jangka panjang (plans and long term commitments). Dalam bidang corporate governance, komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-
25
undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, dan melaksanakan pengawasan efektif terhadap benturan atau potensi benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan dan manajemen perusahaan (Alijoyo dan Zaini, 2004:99). Tugas dan tanggung jawab komite audit telah diatur dalam Surat Keputusan ketua BAPEPAM Nomor: KEP-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003, Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan
oleh
direksi
kepada
dewan
komisaris,
mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris antara lain : 1) Melakukan penelahaan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya. 2) Melakukan
penelahaan
atas
ketaatan
perusahaan
terhadap
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. 3) Melakukan penelahaan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal. 4) Melaporkan kepada komisaris berbagai resiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh direksi.
26
5) Melakukan penelahaan dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten atau perusahaan publik. 6) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan. 7) Membuat pedoman kerja komite audit (audit committee charter). Berdasarkan international best practise dalam Alijoyo dan Zaini (2004:98), komite audit mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam bidang: 1) Laporan Keuangan (financial reporting). 2) Corporate governace. 3) Pengawasan perusahaan (corporate control). Tanggung jawab komite audit meliputi: memilih auditor independen, mengawasi proses audit dan memastikan laporan keuangan. Bapepam (2000) juga menyatakan bahwa komite audit bertanggung jawab untuk: 1) Melakukan penelahaan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi, serta informasi keuangan lainnya. 2) Melakukan
penelahan
atas
ketaatan
perusahaan
terhadap
perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan lain yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. 3) Melakukan penelahaan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik untuk memastikan semua resiko yang penting telah dipertimbangkan (Purwati,2006:27).
27
Audit committee charter atau piagam komite audit merupakan dokumen formal sebagai bentuk wujud komitmen komisaris dan dewan direksi dalam usaha menciptakan kondisi pengawasan yang baik dalam perusahaan. Piagam komite audit yang telah disahkan akan menjadi acuan anggota komite audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam komite audit disosialisasikan kepada seluruh pihak terkait untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Piagam komite audit akan membantu anggota baru dalam melakukan orientasi sebagai komite audit dan berfungsi sebagai sarana komunikasi untuk menunjukkan komitmen komisaris dan dewan direksi terhadap efektifitas corporate governance, pengendalian internal, risk assesment, dan pengelolaan perusahaan secara keseluruhan (FCGI, 2002). Berdasarkan beberapa tugas dan tanggung jawab komite audit di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komite audit memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi atau dewan komisaris, mengidentifikasi halhal yang memerlukan perhatian komisaris, dan melaksanakan tugastugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris.
2. Karakteristik Komite Audit a. Ukuran Komite Audit Dalam rangka untuk membuat komite audit yang efektif dalam pengendalian dan pemantauan atas kegiatan pengelolaan perusahaan,
28
komite harus memiliki anggota yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawab. Peraturan yang mengatur masalah ukuran atau size komite audit di Indonesia adalah: 1) Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa. 2) Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota. 3) Keputusan Ketua Bapepam No: KEP-41/PM/20003 tanggal 22 Desember 2003. 4) Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang lainnya yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Peraturan BEI menyatakan bahwa kedudukan komite audit berada dibawah Dewan Komisaris dan salah seorang Komisaris Independen sekaligus menjadi ketua Komite Audit. Komite audit terdiri dari satu orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar emiten. Jumlah anggota komite audit yang harus lebih dari satu orang ini dimaksudkan agar komite audit dapat mengadakan rapat pertemuan dan bertukar pendapat satu sama lain. Hal ini dikarenakan masing-masing anggota komite audit memiliki pengalaman tata kelola perusahaan dan pengetahuan keuangan yang berbeda-beda.
29
Besarnya perusahaan dan kompleksitas sistem pengendalian merupakan variabel yang berpengaruh terhadap besarnya komite audit. Umumnya perusahaan di Indonesia memiliki komite audit dengan tiga sampai lima orang. Braiotta (1999:11) mengungkapkan berdasarkan survey yang dilakukan oleh American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) mengenai ukuran atau jumlah komite audit dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit sekitar 90% perusahaan memiliki tiga sampai lima anggota. Berdasarkan pernyataan yang ada maka dapat disimpulkan bahwa terciptanya fungsi pengawasan komite audit yang efektif berhubungan dengan sumber daya yang dimiliki oleh komite audit. Efektifitas komite audit akan meningkat jika ukuran komite audit akan meningkat, karena komite audit memiliki sumber daya yang lebih untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Oleh karena itu, diharapkan keberadaan komite audit dapat mencegah kecurangan, meningkatkan kualitas serta ketepatan waktu pelaporan keuangan. b. Frekuensi Pertemuan rutin Komite Audit Dalam setiap audit committee charter yang dimiliki oleh masingmasing anggota, komite audit akan mengadakan pertemuan untuk rapat secara periodik dan dapat mengadakan rapat tambahan atau rapat-rapat khusus bila diperlukan. Pertemuan secara periodik ini sebagaimana ditetapkan oleh komite audit sendiri dan dilakukan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat dewan komisaris yang ditentukan dalam
30
anggaran dasar perusahaan. Komite audit biasanya perlu untuk mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya(FCGI,2002). Pertemuan komite audit berfungsi sebagai media komunikasi formal anggota komite audit dalam mengawasi proses corporate governance, memastikan bahwa manajemen senior membudayakan corporate governance, memonitor bahwa perusahaan patuh pada code of conduct, mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja keuangan, memonitor bahwa perusahaan patuh pada
tiap
undang-undang
dan
peraturan
yang
berlaku,
dan
mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan corporate governance dan temuan lainnya. Berdasarkan Surat Edaran Bapepam Nomor: SE-03/PM/2000. komite audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan. Kemudian peraturan tersebut dirubah menjadi Peraturan Keputusan Ketua Bapepam No: KEP-41/PM/2003, komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. Oleh sebab itu, komite audit harus secara rutin melakukan pertemuan dengan dewan komisaris, dewan direksi atau pihak manajemen, internal auditor, dan eksternal auditor. Berdasarkan beberapa karakteristik komite audit di atas, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik komite audit terdiri dari ukuran komite audit dan frekuensi pertemuan rutin komite audit.
31
3. Mekanisme Good Corporate Governance a. Definisi Good Corporate Governance Menurut Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) (2002), mendefinisikan: “corporate governance sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain.” Corporate Governance dalam arti sempit pada dasarnya berbicara tentang dua aspek yakni governance structure (board structure) dan governance process (Governance mechanism) pada suatu perusahaan. Governance Structure adalah struktur hubungan pertanggungjawaban dan pembagian peran di antara berbagai organ utama perusahaan yakni pemilik/ pemegang saham, pengawas/komisaris, dan pengelola/ direksi/ manajemen. Governance process membicarakan tentang mekanisme kerja dan interaksi aktual di antara organ-organ tersebut. Meskipun pada dasarnya governance process dipengaruhi oleh governance structure, mekanisme kerja dan interaksi aktual di antara organ-organ korporasi dapat berjalan menyimpang dari struktur yang ada. Menurut Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002, good governance adalah: “Suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntanbilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai etika”.
32
Komite Cadbury dalam Surya dan Ivan (2006:24) mendefinisikan good corporate governance sebagai berikut: “Sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlakukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya”. Good corporate governance pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Good corporate governance dimaksudkan untuk mengatur hubunganhubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahankesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. Penerapan
good
corporate
governance
dipercaya
dapat
meningkatkan kinerja perusahaan. Pernyataan ini dapat ditemukan dalam berbagai code of corporate governance hampir di semua negara. Sebagai contoh, Dey Report (1994) dalam Jama’an (2008:12), mengemukakan bahwa corporate governance yang efektif dalam jangka
panjang
dapat
meningkatkan
kinerja
perusahaan
dan
menguntungkan bagi pemegang saham. Peningkatan kinerja perusahaan tersebut tidak hanya untuk kepentingan pemegang saham, tetapi juga untuk kepentingan publik.
33
Penelitian yang dilakukan oleh Susiana dan Herawaty (2007) mengenai analisis pengaruh independensi, mekanisme corporate governance dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan membuktikan bahwa mekanisme corporate governance yang diukur dengan keberadaan komite audit dalam perusahaan, keberadaan komisaris independen dalam perusahaan, persentase saham yang dimiliki oleh institusi serta persentase saham yang dimiliki oleh manajemen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Berdasarkan definisi atau pengertian good corporate governance di atas dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya good corporate governance adalah mengenai sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. b. Komisaris Independen Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, dan perusahaan itu sendiri baik dalam bentuk hubungan bisnis maupun kekeluargaan. Salah satu fungsi utama dari komisaris independen adalah untuk menjalankan fungsi monitoring yang bersifat independen terhadap kinerja manajemen perusahaan. Keberadaan
34
komisaris dapat menyeimbangkan kekuatan pihak manajemen (terutama CEO) dalam pengelolaan perusahaan melalui fungsi monitoringnya (Wardhani,2006:3). Emirzon (2007) mengungkapkan bahwa komisaris independen merupakan
sebuah
badan
dalam
perusahaan
yang
biasanya
beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. Sebagai bagian dari organ pengawasan, Komisaris Independen diharapkan memiliki perhatian dan komitmen penuh dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Untuk itu Komisaris Independen perusahaan merupakan orang-orang yang memiliki pengetahuan, kemampuan, waktu dan integritas yang tinggi. Fama dan Jensen (1983) dalam Arief dan Bambang (2007:7) menyatakan bahwa non-executive director (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara manajer
internal
dan
mengawasi
kebijakan
manajemen
serta
memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan monitoring agar tercipta perusahaan yang good corporate governance Mace
(1986)
dalam
Arifin
(2005:43) menemukan bahwa
pengawasan dewan komisaris terhadap manajemen umumnya tidak efektif. Ini terjadi karena proses pemilihan dewan komisaris yang kurang demokratis dimana kandidat dewan komisaris sering dipilih oleh
35
manajemen sehingga setelah terpilih tidak berani memberi kritik kepada manajemen. Namun jika dewan didominasi oleh anggota dari luar (independent board) maka monitoring dewan komisaris terhadap manajer menjadi efektif seperti yang ditemukan oleh Weisbach (1988) dalam Arifin (2005:43) maka hal ini memungkinkan perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan lebih cepat ke publik. Dengan
demikian,
komisaris
independen
bertujuan
menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihakpihak lain yang terkait. Dapat disimpulkan keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi ketepatan waktu (timelines) pelaporan keuangan. Jika perusahaan memiliki komisaris independen maka laporan keuangan
yang disajikan
manajemen cenderung berintegritas, karena didalam perusahaan terdapat badan yang mengawasi dan melindungi hak pihak-pihak dari luar manajemen perusahaan. c. Kepemilikan institusional Kepemilikan institusional adalah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi (Jama’an 2008:13). Persentase saham tertentu yang dimiliki institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Gideon,2005).
36
Jama’an (2008:13) menemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak investor institusional dapat membatasi perilaku para manajer. Moh’d et al. (1998) dalam Arief dan Bambang (2007:3) menyatakan bahwa investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor agen dengan kepemilikannya yang besar, sehingga motivasi manajer untuk mengatur laba menjadi berkurang. Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku opportunistic atau mementingkan diri sendiri (Arief dan Bambang, 2007:7). Dengan demikian, dengan adanya kepemilikan perusahaan oleh pihak luar mempunyai kekuatan yang besar dalam mempengaruhi media massa berupa kritikan atau komentar yang semuanya dianggap publik atau
masyarakat.
Adanya
konsentrasi
kepemilikan
pihak
luar
menimbulkan pengaruh dari pihak luar sehingga mengubah pengelolaan perusahaan yang semula berjalan sesuai keinginan perusahaan itu sendiri menjadi memiliki keterbatasan. Keberadaan investor institusional dapat menunjukkan mekanisme corporate governance yang kuat sehingga dapat
untuk
mengawasi
manajemen
perusahaan.
Kepemilikan
institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor peusahaan pada umumnya dan manajer sebagai pengelola perusahaan pada khususnya.
37
4. Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan a. Definisi Laporan Keuangan Laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Indonesia (2009:1), laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan (http://id.m.wikipedia.org diakses pada tanggal 31 Januari 2011). Dalam sekar mayangsari (2003:1257) Integritas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Ukuran integritas laporan keuangan selama ini belum ada walaupun demikian secara intuitif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu diukur
38
dengan konservatisme serta keberadaan manipulasi laporan keuangan yang biasanya diukur dengan manajemen laba. Dari beberapa definisi di atas disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan perusahaan kepada para pihak-pihak pengguna informasi laporan keuangan. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang mengangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai di dalam pengambilan keputusan. b. Ketepatan Waktu Pelaporan Informasi yang dikatakan relevan adalah jika tepat waktu. Ketepatan waktu tidak menjamin relevansi, tetapi relevasi informasi tidak dimungkinkan tanpa ketepatan waktu informasi mengenai kondisi dan posisi perusahaan harus cepat dan tepat waktu sampai ke pemakai laporan keuangan. Scott (2003) dalam Rachmawati (2008:348) mendefinisikan informasi sebagai bukti yang mempunyai potensi untuk mempengaruhi keputusan individual. Namun demikian, informasi baru akan bermanfaat bagi pemakainya apabila informasi tersebut tepat waktu. Tepat waktu diartikan bahwa informasi harus disampaikan sedini mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.
39
Dalam UU No.8 tahun 1995 menyatakan bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Bapepam selambat-lambatnya 120 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya tahun buku. Untuk laporan keuangan tengah tahunan: 1) Selambat-lambatnya 60 hari setelah tengah tahun buku berakhir, jika tidak disertai laporan akuntan. 2) Selambat-lambatnya 90 hari tanggal setelah tengah tahun buku berakhir, jika disertai laporan akuntan dalam rangka penelahaan terbatas. 3) Selambat-lambatnya 120 hari tanggal setelah tengah tahun buku perusahaan berakhir, jika disertai laporan akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan. Sedangkan untuk laporan keuangan triwulanan selambat-lambatnya 60 hari setelah triwulan buku berakhir. Setiap perusahaan yang listing di BEI wajib melakukan pelaporan ke bursa sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan BEI. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bursa pasar modal, bab XII sanksi administratif pasal 61, dinyatakan bahwa yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dikenakan sanksi administratif berupa: 1) peringatan tertulis
40
2) denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu 3) pembatasan kegiatan usaha 4) pembekuan kegiatan usaha 5) pencabutan izin usaha 6) pembatalan persetujuan 7) pembatalan pendaftaran sanksi sebagaimana dimaksud dalam poin nomor dua dan seterusnya di atas dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis. Sanksi denda dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi lainnya. Jenis dan besarnya sanksi ditetapkan Bapepam selaku Pengawas Pasar Modal. Terkait dengan keterlambatan penyampaian laporan sesuai dengan ketentuan
yang
diterapkan
oleh
Bapepam,
dikenakan
sanksi
administratif sebagai berikut: 1) Emiten yang Pernyataan Pendaftaran telah menjadi efektif, dikenakan sanksi denda Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 2) Perusahaan publik yang terlambat menyampaikan Pernyataan Pendaftarannya, dikenakan sanksi denda Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan
41
dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) . 3) Direktur atau komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, atau setiap pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik, dikenakan sanksi denda Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ketaatan Emiten terhadap peraturan BEI selalu dipantau oleh Bapepam dan
secara
periodik
mempublikasikan
hasil
pemeriksaannya
(Purwati,2006:39). Bapepam semakin memperketat peraturan dengan dikeluarkannya lampiran surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-36/PM/2003 yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim harus disampaikan kepada BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Menurut Bapepam batas keterlmbatan suatu perusahaan menyampaikan laporan keuangan adalah 31 Maret. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan wajib mengungkapkan informasi penting dalam laporan tahunan dan laporan keuangan kepada pemegang saham dan instansi pemerintah terkait
42
dengan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu, akurat, jelas, dan secara objektif. Pengungkapan dan transparansi tidak hanya mementingkan isi dari informasi, tetapi juga ketepatan waktu dalam penyampaian informasi.
B. Keterkaitan Antara Variabel dan Perumusan Hipotesis 1. Ukuran atau jumlah anggota komite audit (size of audit committee) berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan direksi yang bertugas melaksanakan pengawasan independen atau proses laporan keuangan dan audit ekstern (Jama’an,2007:14). Dengan menjalankan tugas ini diharapkan komite audit dapat meningkatkan kecukupan pengendalian internal perusahaan, kesesuaian kebijakan akuntansi dengan standar yang berlaku serta pengawasan terhadap auditor eksternal sehingga dapat mencegah kecurangan dan meningkatkan kualitas serta ketepatan waktu penyampaian (timelines) laporan keuangan. Di Indonesia, pedoman pembentukan komite audit yang efektif (KNKG,2002) menjelaskan bahwa anggota komite audit yang dimiliki dalamm perusahaan sedikitnya terdiri dari 3 orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Jumlah anggota komite audit yang harus lebih
43
dari satu orang ini dimaksudkan agar komite audit dapat mengadakan pertemuan dan bertukar pendapat satu sama lain. Hal ini dikarenakan masing-masing anggota komite audit memiliki pengalaman tata kelola perusahaan dan pengetahuan keuangan yang berbeda-beda(Anggarani, 2010:31). Andrew, Srinivasan, dan Steven (2003:30) menguji pengaruh ukuran komite audit (size of audit committee) terhadap kualitas pelaporan keuangan (quality of financial reporting) dalam analisis empiris dengan sampel yang diambil dari Association for Investment Management and Research (AIMR) tahun 1995-1996, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik komite audit yang berisi ukuran komite audit menunjukkan hasil yang positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha, Sugeng, Endang, dan Rahardja (1999) dapat disimpulkan bahwa jumlah komite audit kurang signifikan terhadap efektifitas peranan komite audit dalam pengelolaan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Abbot, Susan, dan Gary (2002:31) hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa komposisi komite audit atau ukuran komite audit (size of audit committee) memiliki hubungan yang sedikit atas terjadinya financial reporting misstatement. Penelitian tersebut memiliki mengenai pengaruh karakteristik komite audit terhadap terjadinya financial misstatement, namun tidak konsisten dengan
44
penelitian Manao (1996) yang menyatakan bahwa ukuran atau jumlah komite audit berpengaruh terhadap efektifitas komite audit Dengan adanya jumlah anggota komite audit yang harus lebih dari satu orang ini dimaksudkan agar komite audit dapat mengadakan pertemuan dan bertukar pendapat satu sama lain. Hal ini dikarenakan masing-masing anggota komite audit memiliki pengalaman tata kelola perusahaan dan pengetahuan keuangan yang berbeda-beda. Efektifitas komite audit akan meningkat jika ukuran komite audit meningkat, karena komite audit memiliki sumber daya yang lebih untuk menangani berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Oleh karena itu, keefektifan komite audit dapat mempengaruhi ketepatan waktu (timelines) pelaporan keuangan dan menghindari terjadinya permasalahan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andrew, Srinivasan, dan Steven (2003), Abbot, Susan, dan Gary (2002), serta Zulaikha, Sugeng, Endang, dan Rahardja (1999), maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H1: Ukuran dan jumlah komite audit berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
45
2. Pertemuan rutin anggota komite audit (annually audit committee meetings) anggota komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pertemuan komite audit berfungsi sebagai media komunikasi formal anggota komite audit dalam mengawasi proses corporate governance, memastikan bahwa manajemen senior membudayakan corporate governance, memonitor bahwa perusahaan patuh pada code of conduct, mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja keuangan atai non kinerja keuangan, memonitor bahwa perusahaan patuh pada tiap undang-undang dan peraturan yang berlaku,dan mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan corporate governance dan temuan lainnya. Dalam jurnal yang sama, penelitian yang dilakukan oleh Abbot, Susan, dan Gary (2002:31) menunjukkan bahwa pertemuan rutin minimal tiga kali dalam satu tahun memiliki pengaruh yang negatif terhadap financial reporting restatement. Penelitian lain yang dilakukan oleh Hashanah Ismail, Iskandar, dan Rachmat (2008:37) menunjukkan hasil yang tidak signifikan antara frekuensi pertemuan komite audit (frequency of meetings) dengan kualitas pelaporan laporan perusahaan (corporate reporting quality). Penelitian ini meneliti mengenai kualitas pelaporan perusahaan, komite audit dan kualitas audit di Malaysia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ishak (2002) dalam Aditya (2005:42) menunjukkan bahwa peran serta komite audit dalam
46
pelaksanaan audit yang dilakukan oleh eksternal auditor dengan melakukan pertemuan rutin dengan eksternal auditor dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga laporan keuangan menjadi reliable bagi pemakai informasi laporan keuangan. Penelitian tersebut meneliti mengenai analisis faktor-faktor penentu kualitas audit menurut persepsi klien. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abbot, Susan, dan Gary (2002), Hashanah Ismail, Iskandar , dan Rachmat serta Ishak (2002), maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H2: Pertemuan rutin anggota komite audit (annually audit committee meetings) berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
3. Komisaris independen berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Beasley (1996) dalam Jama’an (2007:13) menguji hubungan antara proporsi
dengan
membandingkan
kecurangan
perusahaan
yang
pelaporan melakukan
keuangan. kecurangan
Dengan dengan
perusahaan yang tidak melakukan kecurangan, mereka menemukan bahwa perusahaan yang melakukan kecurangan memiliki persentasi dewan komisaris eksternal yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan.
47
Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan dewan komisaris lain, dan perusahaan itu sendiri baik dalam bentuk hubungan bisnis maupun kekeluargaan (Wardhani,2006:3). Salah satu fungsi utama dari komisaris independen adalah untuk menjalankan fungsi monitoring yang bersifat independen terhadap kinerja manajemen perusahaan. Keberadaan komisaris independen dapat menyeimbangkan kekuatan pihak manajemen (terutama CEO) dalam pengelolaan perusahaan melalui fungsi monitoringnya. Komisaris independen diukur dengan proporsi antara jumlah komisaris independen dengan seluruh total anggota dewan komisaris perusahaan. Penelitian Evans dan Robert (2002) dalam Jama’an (2007:13) melaporkan hasil bahwa tidak terdapat hubungan positif secara statistik signifikan antara rasio komisaris independen dengan kinerja perusahaan. Penelitian yng dilakukan oleh Wardhani (2008:6) menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen terhadap total jumlah komisaris maka semakin besar pula tingkat konservatisme akuntansi yang diukur dengan ukuran pasar. Fama dan Jensen (1983) dalam Arief dan Bambang (2007:7) menyatakan bahwa non-executive director (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan
48
posisi terbaik untuk melaksanakan monitoring agar tercipta perusahaan yang good corporate governance Penelitian yang dilakukan oleh Arief dan Bambang (2007:17) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Jama’an (2007:31) yang meneliti tentang pengaruh mekanisme corporate governance
(kepemilikan
institusional, komisaris independen, dan komite audit) menunjukkan hasil yang positif yang signifikan.
Dapat disimpulkan bahwa keberadaan
komisaris independen di suatu perusahaan dapat mempengaruhi ketepatan waktu perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan.
Jika
perusahaan memiliki komisaris independen maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen cenderung lebih berintegritas dan tepat waktu, karena di dalam perusahaan terdapat badan yang mengawasi dan melindungi hak pihak-pihak diluar manajemen perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arief dan Bambang (2007), Jama’an (2007), dan Wardhani (2008), maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H3: Komisaris independen berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
49
4. Kepemilikan institusional terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mendorong manajemen untuk mengeluarkan laporan keuangan yang tepat waktu. McConnell dan Servaes (1990), Nesbitt (1994), Smith JR. dan L. Watts (1996) dalam Arief dan Bambang (2007:7) menemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak investor institusional dapat membatasi perilaku manajer. Cornett et al (2006) dalam Arief dan Bambang (2007:7) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku opportunistic atau mementingkan diri sendiri. Penelitian yang dilakukan Wardhani (2008:6) menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional dalam struktur kepemilikan perusahaan maka semakin mendorong penggunaan prinsip akuntansi yang konservatis yang diukur dengan ukuran akrual. Penelitian lain yang dilakukanoleh
Jama’an
(2007:32)
menghasilkan
temuan
bahwa
kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap integritas informasi laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Saleh (2004) mendapatkan temuan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap ketepatan
50
waktu
pelaporan
keuangan
tahunan.
Sedangkan
Harnida
(2005)
mendapatkan hal yang sebaliknya yaitu kepemilikan institusional berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saleh (2004), Harnida (2005), Jama’an (2007), dan Wardhani (2008), maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H4: Kepemilikan institusional berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
C. Penelitian Terdahulu Penelitian mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan dan faktorfaktor yang mempengaruhinya seperti karakteristik komite audit dan mekanisme corporate governance telah banyak dilakukan oleh penelitipeneliti sebelumnya. Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitianpenelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 2.1
51
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya No. 1.
Peneliti (tahun) Andrew J. Felo, Srinivasa n, dan Steven A. Solieri (2003)
Judul
Metedologi Penelitian Perbedaan Persamaan
Audit 1. Variabel Committe dependen Characteristic terdahulu And the menggunakan Quality of kualitas Financial pelaporan Reporting: An keuangan Empirical (quality of Analysis financial reporting) 2. Objek penelitian terdahulu menggunakan sampel AIMR (Association for Investment Management and Research) tahun 19951996 di United States 3. Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2003 sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada tahun 2011. 4. Ada penambahan variabel independen yaitu mekanisme corporate governance 5. Alat pengujian yang digunakan multiple regression
Hasil Penelitian Menggunakan Hasil penelitian variabel ini independen yaitu menunjukkan karakteristik bahwa komite audit (audit karakteristik committee komite audit characteristic) yang terdiri yaitu ukuran dari komposisi komite audit (size komite audit of audit committee) atau ukuran dan keahlian atau komite audit kompetensi di (size of audit bidang akuntansi committee) dan dan keuangan keahlian di (expertise in bidang accounting and akuntansi dan financial) keuangan (expertise in accounting and financial) memiliki hubungan yang positif atas kualitas pelaporan keuangan.
Bersambung pada halaman selanjutnya
52
Tabel 2.1 (Lanjutan) No. 2.
Peneliti (tahun) Hashan ah Ismail, takiah M.Iskan dar, dan M.M Rahmat (2008)
Metedologi Penelitian Perbedaan Persamaan
Hasil Penelitian Corporate 1. Objek penelitian Hasil penelitian Variabel Reporting terdahulu ini independen Quality, Audit menggunakan menunjukkan terhadap Committee, sampel ketiga variabel and Quality perusahaan yang dependennya sama yaitu financial yaitu karakteristik literacy, of Audit listed di Bursa komite audit yang frequency of Malaysia terdiri dari keahlian audit sebanyak 108 atau kompetensi sampel. committee komite audit di 2. tidak terdapat meetings dan bidang akuntansi variabel independence dan keuangan independen of audit mekanisme good (financial literacy committee tidak in accounting and memiliki corporate financila of governance hubungan yang committee auditl) signifikan 3. penelitian dilakukan pada dan frekuensi terhadap pertemuan rutin tahun 2008 kualitas komite audit sedangkan pelaporan. (frequency of audit penelitian committee sekarang dilakukan pada meetings) tahun 2011 4. variabel dependen terdahulu menggunakan kualitas audit 5. terdapat penambahan variabel independen pada penelitian sekarang yaitu mekanisme corporate governance 6. Alat pengujian yang digunakan adalah regresi berganda Judul
53
Tabel 2.1 (Lanjutan) No. 3.
Metedologi Penelitian Peneliti Judul Perbedaan Persamaan (tahun) Jama’an Pengaruh 1. Objek Variabel (2007) mekanisme penelitian independennya corporate terdahulu pada menggunakan governance, perusahaan mekanisme good dan kualitas publik pada corporate kantor akuntan bursa efek governance yang publik terhadap jakarta sejak terdiri dari integritas tahun 2003 kepemilikan informasi sampai dengan institusional, laporan tahun 2006 komisaris keuangan yang dipilih independen, dan menggunakan keberadaan komite metode audit purposive sampling. 2. penelitian dilakukan pada tahun 2007 sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada tahun 2011. 3. variabel dependen menggunakan integritas informasi laporan keuangan 4. ada penambahan variabel independen pada penelitian sekarang yaitu karakteristik komite audit
Hasil Penelitian Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh mekanisme corporate governance (kepemilikan institusional, komisaris independen, dan Komite audit) menunjukkan hasil yang positif signifikan.
54
Tabel 2.1 (Lanjutan) No. 4.
Peneliti (tahun) Atiek Sri Purwati (2006)
Judul
Metedologi Penelitian Perbedaan Persamaan
Pengaruh 1. Penelitian Karakteristik terdahulu komite audit dilakukan terhadap pada tahun ketepatan 2006 waktu sedangkan pelaporan penelitian keuangan pada sekarang perusahaan dilakukan publik yang pada tahun tersesdaftar di 2010. BEJ 2. Ada penambahan variabel independen yaitu mekanisme Good Corporate governance 3. Objek penelitian menggunakan sampel perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) sebanyak 331 perusahaan.
Menggunakan variabel dependen yaitu ketepatan waktu pelaporan keuangan dan variabel independennya berupa karakteristik komite audit
Hasil Penelitian Variabel keanggotaan komite audit memiliki koefisien bertanda positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,351.variabel independen anggota komite audit menunjukkan koefisien bertanda positif dengan nilai 0,752.variabel komisaris independen menunjukkan nilai koefisien yang negatif dengan nilai signifikansi dengan nilai 0,534.variabel ketua komite audit menunjukkan pengaruh yang positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,278.variabel keberadaan financial expert Menunjukkan pengaruh yang positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,021
Bersambung pada halaman selanjutnya
55
Tabel 2.1 (Lanjutan) No.
Peneliti (tahun)
5.
Ratna Wardhani (2008)
Judul
Metedologi Penelitian Perbedaan Persamaan
Tingkat 1. variabel Konservatisme penelitian Akuntansi di terdahulu Indonesia dan menggunaka Hubungannya n dengan konservatism Karakteristik e sebagai Dewan variabel sebagai salah dependen. satu 2. penelitian mekanisme terdahulu corporate dilakukan governance. pada tahun 2008 sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada tahun 2011. 3. Objek penelitian ini menggunaka n data sekunder yang diambil dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dari tahun 20032006 4. alat pengujian yang digunakan adalah regresi OLS dengan pooled data dan analisis panel data.
Menggunakan variabel independen mekanisme good corporate governance (komisaris independen, kepemilikan oleh komisaris dan direksi, serta keberadaan komite audit)
Hasil Penelitian Hasil penelitian hipotesis pertama (tahun 2000)menunju kkan independensi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan.
Sumber: Diolah dari berbagai referensi
56
D. Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar 2.1 Judul Pengaruh Karakteristik Komite Audit dan Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Ketepatan Pelaporan Waktu Keuangan
Bursa Efek Indonesia (BEI)
Perusahaan yang listed di BEI
Variabel Independen
Variabel Dependen
Karakteristik Komite Audit (X1)
Ketepatan Waktu Pelaporan (Y)
Mekanisme Good Corporate Governance (X2)
Metode Analisis : Model Regresi Logistik
Hosmer and lemeshow’s Goodness of Fit Test
Overall Model Fit Test (Log Likelihood)
Uji Koefisien Regresi
Bersambung pada halaman selanjutnya
57
Gambar 2.1 (Lanjutan) Metode Analisis : Model Regresi Logistik
Hosmer and lemeshow’s Goodness of Fit Test
Overall Model Fit Test (Log Likelihood)
Uji Koefisien Regresi
Hasil Pengujian dan Pembahasan
Kesimpulan, Implikasi, Keterbatasan, dan Saran Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran
58
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh karakteristik komite audit dan mekanisme corporate governance terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. B. Metode Penentuan Sampel Populasi penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di BEI dengan periode 2007-2009. Metode penarikan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling yang penentuannya berdasarkan pertimbangan (judgement sampling). Judgement sampling merupakan pemilihan secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan berdasarkan pertimbangan tertentu (Nur Indriantoro, 2002). Untuk memenuhi pembahasan permasalahan dalam penelitian ini maka sampel yang dipilih adalah sampel dengan kriteria berikut: 1. Perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode 2007-2009 yang sudah menerapkan mekanisme corporate governance seperti kepemilikan institusi, komisaris independen, dan komite audit. 2. Perusahaan tidak pernah mengalami delisting (tidak terdaftar/keluar) di BEI selama tahun 2007-2009.
59
3. Perusahaan memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini. C. Metode Pengumpulan Data Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Adapun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan tahunan (annual report) yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia http://www.idx.co.id, bagan struktur organisasi, nama auditor independen, data tanggal penyerahan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit ke BAPEPAM, data persentase kepemilikan publik, data komisaris independen, komite audit, dan auditor eksternal diperoleh dari laporan keuangan tahunan masing-masing perusahaan. Data mengenai nama-nama emiten yang telah membentuk Komite Audit dan mengangkat Komisaris Independen diperoleh dari pengumuman BEJ No. Peng-123/BEJ-PSR/102003. Data pendukung mengenai informasi komisaris independen dan komite audit diperoleh dari berbagai pengumuman dalam website. Semua kebutuhan sumber data tersebut diperoleh dari Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) yang terdapat di Bursa Efek Indonesia, akses langsung ke www.bapepam.go.id dan www.idx.co.id, serta dari Indonesia Capital Market Directory (ICMD). Alasan menggunakan data sekunder karena laporan keuangan yang go public lebih mudah diperoleh, penggunaan data sekunder dalam penelitian sudah lazim digunakan baik oleh peneliti dalam negeri maupun luar negeri, dan penggunaan laporan keuangan yang go public memiliki keabsahan yang
63
sangat dipercaya karena laporan keuangan yang go public harus diaudit oleh auditor. D. Metode Analisis Data Penelitian ini menggunakan model regression logistic, karena variabel dependen menggunakan variabel kategorikal dan variabel independen merupakan campuran antara variabel kontinyu (metrik) dan kategorikal (nonmetrik) (Ghozali, 2009:261). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan skala nominal (kategorikal), yaitu apakah perusahaan yang listed di BEI sudah tepat waktu atau tidak. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran komite audit, pertemuan rutin komite audit, komisaris independen, dan kepemilikan institusional. 1. Analisis Regresi Logistik Binary Regresi binary logistic sangat tepat digunakan untuk melakukan penelitian suatu kemungkinan kejadian dengan variabel respons bertipe kategorial dua pilihan. Nilai kemungkinan kejadian berada pada rentang 0-1. Hal ini sangat berbeda dengan regresi linear biasa dimana nilai variabel independen (variabel respons) bisa bernilai < 0 atau >1 (Imam Ghozali, 2009:211). 2. Definisi Regresi Logistik Regresi logistik adalah bentuk khusus dimana variabel dependennya terbagi menjadi dua bagian / kelompok (biner). Walaupun formulanya dapat saja melebihi dua kelompok. Secara umum penginterpretasian regresi logistik sangat mirip dengan regresi linear.
64
Regresi logistik adalah regresi yang digunakan untuk mencari persamaan regresi jika variabel dependennya merupakan variabel yang berbentuk skala nominal. Regresi binary logistic digunakan untuk melakukan pemodelan suatu kemungkinan kejadian dengan variabel dependen (respon) bertipe kategorikal dua pilihan. Nilai kemungkinan kejadian berada pada rentang 0-1. Hal ini sangat berbeda dengan regresi linear biasa dimana nilai variabel (variabel respon) bisa bernilai < 0 atau >1. Regresi logistik adalah regresi yang digunakan untuk menemukan persamaan regresi dimana variabel dependennya (variabel respon) bertipe kategorikal dua pilihan seperti : ya atau tidak, atau lebih dari dua pilihan seperti: tidak setuju, setuju, sangat setuju. Regresi logistik binary adalah regresi logistik dimana variabel dependennya berupa variabel dikotomi (dua kelompok) atau variabel biner. 3. Menilai kelayakan Model Regresi Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai Hosmer and Lemeshow Goodness of fit test statistic sama dengan atau kurang dari 0.05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga Goodness fit model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistik Hosmer and
65
Lemeshow Goodness of Fit lebih besar daripada 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya (Ghozali, 2009:269). 4. Menilai Model Fit Adanya pengurangan nilai antara -2LL awal (initial -2LL function) dengan nilai -2LL pada langkah berikutnya menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data (Ghozali, 2009). Log Likelihood pada regresi logistik mirip dengan pengertian “Sum of Square Error” pada model regresi, sehingga penurunan Log Likelihood menunjukkan model regresi semakin baik. Penilaian keseluruhan model menggunakan -2Log Likelihood untuk melihat kinerja keuangan perusahaan. -2Log Likelihood dimana output SPSS memberikan dua nilai yaitu pertama untuk model yang hanya memasukkan konstanta dan -2Log Likelihood yang kedua untuk model dengan konstanta variabel bebas, jika terjadi penurunan dalam nilai -2Log Likelihood pada blok kedua jika dibandingkan dengan blok pertama maka dapat disimpulkan bahwa model kedua regresi menjadi lebih baik (Purbayu dan Ashari, 2005:191). 5. Goodness of Fit Model (R2) Goodness of fit model dilakukan untuk mengestimasi variasi dari variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun besarnya nilai R2 adalah diantara nol dan satu (0 < R2 < 1). Nilai R2 yang kecil menunjukkan
66
bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan nilai R2 yang mendeteksi satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Citra Alam Rabanniyah, 2009:69) 6. Koefisien Cox & Snell R Squared dan Nagelkerke’s R Squared Cox & Snell’s R Squared merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran R2 pada multiple regression yang didasarkan pada teknik estimasi likelihood dengan nilai maksimum kurang dari 1 (satu) sehingga sulit di interpretasikan. Nagelkerke’s R Squared merupakan modifikasi dari koefisien Cox & Snell untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari O (nol) sampai 1(satu). Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai Cox dan Snell R dengan nilai maksimumnya. Nilai Negelkerke’s R2 dapat di interpretasikan seperti nilai R2 pada multiple regression (Imam Ghozali, 2005:219). Koefisien determinan (R2) pada regresi berganda pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel
independen
memberikan
hampir
semua
informasi
yang
dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Imam Ghozali, 2005:83). Nilai koefisien Negelkerke’s R Squared umunya lebih besar dari nilai koefisien Cox dan Snell’s R Squared tapi cenderung lebih kecil
67
dibandingkan dengan nilai koefisien determinasi R2 pada regresi linear berganda (Stanislaus, 2006:236). 7. Uji Wald Uji wald merupakan pengujian signifikan koefisien secara sendirisendiri. Dasar pengambilan keputusan adalah : a. Tingkat signifikan variabel independen < 0,05, maka secara individu variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen. b. Tingkat signifikan variabel independen > 0,05, maka secara individu variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. (Singgih Santoso, 2000:177) 8. Pengujian Hipotesis Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi logistik, karena variabel dependennya berupa variabel dummy. Adapun modelnya adalah sebagai berikut:
Keterangan : = Dummy variabel ketepatan waktu pelaporan keuangan
ACSIZE
= Audit Commitee Size atau jumah komite audit
ACMEET
= Frequency of Audit Committee Meetings atau Pertemuan Rutin Komite Audit
KomInd
= Proporsi komisaris independen 68
INST
= proporsi jumlah kepemilikan oleh institusi
ε
= variabel gangguan
9. Omnibus Tests Digunakan untuk menguji apakah secara bersama-sama seluruh variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel
dependen.
Dasar
pengambilan
keputusan
berdasarkan
probabilitas: Jika,
P-value > tingkat kesalahan (α = 0.05), maka H0 gagal ditolak P-value < tingkat kesalahan (α = 0.05), maka H0 ditolak
69
E. Operasionalisasi Variabel Menurut Abdul hamid (2007:3) batasan operasional variabel merupakan pendefinisian dari serangkaian variabel yang digunakan dalam penulisan. Variabel penelitian ini merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dan orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh peneliti ini akan diuraikan dari masing-masing variabel yang digunakan berikut dengan operasional dan pengukurannya. 1. Variabel Dependen : Ketepatan Waktu (Timeliness). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Variabel dependen ini diukur berdasarkan tanggal penyampaian laporan keuangan tahunan auditan ke Bapepam. Perusahaan dikategorikan tepat waktu jika laporan keuangan disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret, sedangkan perusahaan yang terlambat adalah perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan setelah tanggal 31 Maret, kecuali untuk PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (TLKM) dan PT. Indosat, Tbk. (ISAT) yang memiliki batas waktu penyampaian laporan keuangan pada tanggal 30 Juni. Variabel ini diukur dengan menggunakan variable dummy dengan kategorinya adalah bagi perusahaan yang tidak tepat waktu (terlambat) masuk kategori 0 dan perusahaan yang tepat waktu masuk kategori 1.
70
2. Variabel Independen a. Ukuran Komite Audit Berdasarkan Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000 menyatakan bahwa komite audit pada perusahaan publik di Indonesia terdiri dari sedikitnya tiga orang anggota dan diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen. Ukuran atau jumlah komite audit adalah keanggotaan komite audit minimal terdiri dari 3 (tiga) orang anggota. Perhitungan karakteristik jumlah atau ukuran komite audit dengan cara: 1. Memberikan nilai berdasarkan jumlah komite audit di perusahaan. b. Frekuensi Pertemuan Rutin Komite Audit Berdasarkan pedoman FCGI (2002) menyatakan bahwa komite audit harus mengadakan pertemuan paling sedikit setiap tiga bulan atau minimal empat kali pertemuan dalam satu tahun. Variabel frekuensi pertemuan rutin komite audit dalam penelitian ini menggunakan variabel dummy. Pemberian kode pada variabel ini adalah 1 (satu) jika anggota mengadakan pertemuan minimal empat kali dalam satu tahun, dan 0 (nol) jika anggota komite audit mengadakan pertemuan kurang dari empat kali dalam satu tahun. c. Komisaris Independen Jumlah komisaris independen dibagi dengan total jumlah komisaris, informasi mengenai jumlah Komisaris Independen diperoleh dari
71
Laporan Tahunan perusahaan dan dari pengumuman yang dikeluarkan oleh BEI (Wardhani:2008). d. Kepemilikan Institusional Jumlah lembar saham yang dimiliki oleh investor institusional dibagi dengan total jumlah lembar saham yang beredar. Investor institusional mencakup bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnnya (Wardhani,2008).
72
Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel Definisi Indikator Operasional Tanggal pelaporan keuangan Tepat atau perusahaan, dianggap tepat Tidak tepat waktu jika tidak melebihi batas waktu akhir yang di tetapkan oleh Bapepam yaitu 31 Maret ( 90 hari ) setelah tanggal tahun tutup buku.
No
Variabel
Skala Ukur Nominal
1.
Variabel Dependen (Y) : Ketepatan waktu Pelaporan Keuangan
2.
Variabel Independen (X): X1: Ukuran Komite Audit
Keanggotaan Komite Audit minimal terdiri dari 3 (tiga) orang anggota
Ada dan sesuai Bapepam atau tidak ada dan tidak sesuai Bapepam
Nominal
3.
X2: Frekuensi Pertemuan Rutin Komite Audit
Anggota mengadakan pertemuan minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
Ada dan sesuai Bapepam atau tidak ada dan tidak sesuai bapepam
Nominal
4.
X3 : Komisaris Independen
Jumlah Komisaris dibagi dengan total jumlah komisaris
Persentase Rasio jumlah komisaris dibagi dengan total jumlah komisaris
Bersambung ke halaman berikutnya
73
No 5.
Tabel 3.1. (Lanjutan) Definisi Operasional
Variabel X4 : Kepemilikan Institusional
Jumlah lembar saham yang dimiliki oleh investor institusional dibagi dengan total jumlah lembar saham yang beredar
Indikator Persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari total saham beredar
Skala Ukur Rasio
Sumber: data yang diolah
74
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Populasi Penelitian Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang laporan tahunannya (annual report) dipublikasikan pada Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih secara purposive sampling. Penelitian ini mengambil sampel selama 3 (tiga) tahun, yaitu 20072009. Berdasarkan pemilihan sampel yang dilakukan diperoleh sebanyak 34 perusahaan yang memenuhi kriteria, sehingga diperoleh data sebanyak 102 sampel. Analisa yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi analisa variabelvariabel independen, yaitu ukuran komite audit, pertemuan rutin komite audit, kepemilikan institusional dan komisaris independen. Tabel 4.1 berikut ini adalah perusahaan yang masuk ke dalam kriteria sampel. Tabel 4.1 Daftar Pemilihan Sampel No Kriteria Sampel 1. Populasi perusahaan di BEI yang dijadikan sampel penelitian tahun 2007-2009. 2. Perusahaan yang mengalami delisting (tidak terdaftar/keluar) di BEI selama tahun 2007-2009. 3. Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data mengenai variabel-variabel yang akan diteliti Total Sampel Sumber : Data Diolah
75
Jumlah Perusahaan 450 (104)
(244) 102
B.
Analisis dan Pembahasan 1. Analisis Data Pengujian pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model regression logistic dimana akan dilihat karakteristik komite audit dan mekanisme
corporate governance
mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pada periode 20072009 dengan variabel ukuran atau jumlah komite audit, pertemuan rutin komite audit, komisaris independen dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pada periode 2007-2009. 2. Omnibus test of Model Coefficients (Pengujian Simultan/Uji F) Jika pengujian Omnibus Tests of Model Coefficients menunjukkan hasil yang signifikan, maka secara keseluruhan variabel independen dimasukkan (enter) dalam model atau dengan kata lain tidak ada variabel yang dikeluarkan (remove) dalam model. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi (probabilitas): Jika probabilitas > alpha 0,05, maka Ho gagal ditolak Jika probabilitas < alpha 0.05. maka Ho ditolak Hasil Omnibus Tests of Model Coefficients (pengujian simultan/pengujian F) ditunjukkan pada tabel berikut:
76
Tabel 4.2 Omnibus Test of Model Coefficients
Chi-square Step 1
df
Sig.
Step
2.861
4
.581
Block
2.861
4
.581
Model
2.861
4
.581
Sumber : Data Diolah dengan SPSS 17 Dari hasil pengujian regression logistic, dengan melihat tabel Omnibus test of model coefficients, diketahui nilai Chi-squarenya sebesar 2,861 dan degree of freedomnya sebesar 4. Adapun tingkat signifikansi sebesar 0,581 (pvalue 0.581 > alpha 0.05). Maka Ho gagal ditolak. Hal ini berarti model regresi layak dipakai untuk analisis selanjutnya, karena tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat signifikansi 5% karakteristik komite audit (ukuran komite audit dan pertemuan rutin komite audit) dan mekanisme corporate governance (komisaris independen dan kepemilikan institsional) secara bersama-sama tidak berpengaruh tehadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 3. Model Summary (Koefisien Determinasi) Model Summary dalam regression logistic sama dengan pengujian pengujian R2 pada persamaan regresi linear. R2 menunjukkan estimasi variasi dari variabel independen terhadap variabel dependen.
77
Tabel 4.3 Model Summary
Step 1
-2 Log likelihood 74.968
a
Cox & Snell R
Nagelkerke R
Square
Square .028
.052
a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001.
Sumber : Data diolah dengan SPSS 17 Dari tabel 4.3 hasil pengolahan data dengan regression logistic, diketahui bahwa uji model menghasilkan -2Loglikelihood sebesar 74,968 ternyata tidak signifikan pada alpha 5%. Berarti H0 gagal ditolak. Pada awal (Block Number = 0) angka -2LogLikelihood adalah 77,828 ,sedangkan pada Block Number = 1 angka -2LogLikelihood turun menjadi 74,968. Penurunan ini, dimana Likelihood pada regresi logistik mirip dengan pengertian ‘sum of squared error’ pada model regresi, menunjukkan model regresi yang lebih baik. Cox & Snell R Square merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran R2 pada multiple regression yang didasarkan pada teknik estimasi LikeLihood dengan nilai maksimum kurang dari satu sehingga sulit diinterpretasikan. Nagelkerke R Square merupakan modifikasi dari efisiensi Cox & Snell R Square untuk memastikan bahwa nilai bervariasi dari nol sampai satu. Nilai Nagelkerke R Square dapat diinterpretasikan seperti nilai R2 pada multiple regression. Nilai Cox & Snell R Square sebesar 0,28 dan nilai Nagelkerke R2 adalah 0,52 menunjukkan bahwa ACSize, ACMeet, KomInd dan INST yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjelaskan ketepatan
78
waktu pelaporan keuangan hingga 2,8% (Cox & Snell R Square) dan 5,2% (Nagelkerke R Square). 4. Uji Goodness of Fit Uji Goodness of Fit digunakan untuk menguji ketepatan atau kecukupan data, data dilakukan dengan uji Hosmer and Lemeshow Test, dengan hasil uji dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4.4 Hasil Uji Hosmer and Lemeshow Test
Step 1
Chi-square
Df
7.869
Sig. 8
.446
Sumber: Data diolah dengan SPSS 17
Pada tabel 4.4 diatas yang merupakan hasil pengujian Hosmer and Lemeshow dapat diketahui nilai Chi-square sebesar 7,869 dan degree of freedom sebesar 8. Adapun tingkat signifikansi sebesar 0,446 (p-value sebesar 0,446 > 0,05), maka H0 diterima, dengan kata lain model regresi logistik yang digunakan telah memenuhi kecukupan data. 5. Uji Koefisien Regresi Tahap akhir adalah uji koefisien regresi, di mana hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.5. Tabel tersebut menunjukkan hasil pengujian dengan regresi logistik pada tingkat signifikansi 5 persen. Pada lampiran H menunjukkan bahwa penelitian ini melalui hasil output SPSS 17 regresi logistic memberikan nilai Cox dan Snell’s R sebesar 0,028 dan nilai Nagelkerke R2 sebesar 0,052 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh 79
variabilitas variabel independen sebesar 5,2%. Dari pengujian persamaan regresi logistik tersebut, maka diperoleh model regresi logistik sebagai berikut: Ln (TL/1-TL) = 1,092 – 0,030ACSize + 0,286ACMEET + 0,012KomInd + 0,043INST Tabel 4.5 Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik Variables in the Equation B Step 1
a
S.E.
Wald
df
Sig.
Exp(B)
ACSIZE
-.030
.451
.004
1
.947
.971
ACMEET
.286
.643
.198
1
.657
1.331
KOMIND
.012
.022
.302
1
.583
1.012
INST
.043
.033
1.726
1
.189
1.044
1.092
1.667
.429
1
.513
2.980
Constant
a. Variable(s) entered on step 1: ACSIZE, ACMEET, KOMIND, INST.
Sumber: Data Output SPSS 17
Hasil Uji Hipotesis 1: Ukuran atau Jumlah komite audit (ACSize) berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Variabel ACSize menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar –0,30 dengan probabilitas variabel sebesar 0,947 di atas signifikansi 0,05 (5 persen). Hal ini mengandung arti bahwa H1 ditolak, dengan demikian tidak terbukti bahwa ukuran atau jumlah komite audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pelaporan keuangan.
80
Hasil Uji Hipotesis 2: Pertemuan rutin komie audit (ACMeet) berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Variabel pertemuan rutin komite audit (ACMeet) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,286 dengan probabilitas variabel sebesar 0,657 di atas signifikansi 0,05 (5 persen). Hal ini mengandung arti bahwa H2 ditolak, dengan demikian tidak terbukti bahwa frekuensi pertemuan rutin komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil Uji Hipotesis 3: Komisaris Independen berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Variabel komisaris Independen (KomInd) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,012 dengan probabilitas variabel sebesar 0,583 di atas signifikansi 0,05 (5 persen). Hal ini mengandung arti bahwa H3 ditolak, dengan demikian tidak terbukti bahwa komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hasil Uji Hipotesis 4: Kepemilikan Institusional berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Variabel kepemilikan institusional (KomInd) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0.043 dengan probabilitas variabel sebesar 0,189 di atas signifikansi 0,05 (5 persen). Hal ini mengandung arti bahwa H4 ditolak, dengan demikian tidak terbukti bahwa komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
81
C. Pembahasan Bukti empiris dalam penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tepat waktu dalam pelaporan keuangan perusahaan ke Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Hal ini memperlihatkan adanya kesadaran perusahaan dalam memenuhi peraturan di bidang pasar modal, khususnya mengenai prinsip keterbukaan dalam penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan, di samping adanya rasanya
tanggung
jawab
perusahaan
terhadap
pihak-pihak
yang
berkepentingan terhadap informasi laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis secara statistik dengan regresi logistik, maka terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Berikut ini akan dibahas beberapa temuan hasil penelitian: 1. Ukuran atau Jumlah komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Pengujian hipotesis 1 ukuran dan jumlah Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik yang listing di BEI menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara ukuran dan jumlah komite audit dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik yang listing di BEI. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Septiyanti (2007) dan Jamaan
82
(2007) yang menemukan bukti empiris bahwa komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Zulaikha (1999) yang menyatakan bahwa jumlah komite audit kurang signifikan terhadap efektifitas komite audit, penelitian Abbott (2002) yang menyatakan bahwa komposisi atau ukuran komite audit memiliki hubungan yang sedikit atas terjadinya
financial
misstatement,
penelitian
Aditya
(2005)
yang
menyatakan ukuran atau jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwati (2006) yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara keanggotaan komite audit dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan Komite Audit belum secara maksimal melaksanakan fungsinya sehingga jumlah anggota yang besar tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Hasil ini sejalan dengan pendapat Vincentus Anthony dalam Media Akuntansi yang tidak yakin Komite Audit efektif dalam menjalankan fungsinya. Dikatakan bahwa semasa Komite Audit masih mendapat manfaat dari perusahaan, independensinya sulit diwujudkan. Ukuran atau jumlah komite audit tergantung dari besarnya perusahaan dan kompleksitas pengendalian perusahaan. Semakin besar dan kompleks seharusnya semakin besar jumlah komite audit. Menurut Felo (2003) ukuran atau jumlah komite audit yang sedikit lebih relatif bermanfaat, tetapi di lain pihak ukuran dan jumlah yang sedikit dapat 83
menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan dan masalah yang berkaitan dengan pelaporan keuangan di perusahaan. Semakin banyak jumlah komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas tanggung jawab komite audit. Di Indonesia, ukuran dan jumlah komite audit yang rata-rata hanya 3 (tiga) orang anggota akibat pada kurang pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan serta masalah yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan akibatnya karakteristik komite audit memiliki pengaruh yang kurang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. 2. Pengaruh frekuensi pertemuan rutin komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Pengujian hipotesis 2 mengenai Frekuensi Pertemuan Rutin Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik yang listing di BEI menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara keberadaan komite audit dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik yang listing di BEI. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji logistic regression, variabel ACMeet menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,286 dengan probabilitas variabel sebesar 0,657 di atas signifikansi 0,05 (5 persen). Hal ini mengandung arti bahwa H2 ditolak, dengan demikian tidak terbukti bahwa pertemuan rutin komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ishak (2002) yang menyatakan bahwa peran serta komite audit dengan 84
melakukan pertemuan rutin dengan auditor eksternal dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan penelitian yang dilakukan oleh Manao (1996) yang menyatakan bahwa komunikasi dengan satuan pengawas internal dapat mempengaruhi efektifitas komite audit. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Abbott (2002) yang menyatakan bahwa pertemuan rutin minimal tiga kali dalam setahun memiliki pengaruh yang negatif terhadap financial misstatement dan penelitian Aditya (2005) yang menyatakan bahwa pertemuan rutin komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib pelaporan keuangan. Dalam laporan keuangan tahunan (annual report) tahun 2007-2009, sebagian besar perusahaan tidak memuat laporan kegiatan komite audit perusahaan sehingga data mengenai pertemuan rutin komite audit hanya sedikit Tidak adanya pengaruh signifikan antara pertemuan rutin komite audit dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan disebabkan rendahnya pertemuan rutin komite audit berdasarkan laporan tahunan (annual report) tahun 2007-2009 sehingga masalah-masalah yang terkait dengan laporan keuangan perusahaan tidak dapat dibahas dengan eksternal auditor, internal auditor, dewan direksi, dan dewan komisaris. Berdasarkan analisa diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik komite audit (ukuran atau jumlah komite audit dan frekuensi pertemuan rutin komite audit) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, hal ini dapat disebabkan oleh:
85
a. Pembentukan komite audit di perusahaan hanya bersifat pemenuhan kewajiban (mandatory) terhadap peraturan yang ada seperti peraturan: Peraturan Pencatatan Efek Nomor 1-A dan Keputusan Ketua Bapepam No: KEP-41/PM/2003. b. Komite audit belum melaksanakan tugasdan tanggung jawabnya secara maksimal sehingga fungsi dan peran komite audit tidak efektif. 3. Pengaruh Komisaris Independen terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pengujian hipotesis 3 mengenai Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik yang listing di BEI menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara komisaris independen dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik yang listing di BEI. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiyanti (2007) yang menyatakan bahwa jumlah komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap penyerahan lebih cepat laporan keuangan auditan ke bursa saham. Komisaris independen yang merupakan mekanisme corporate governance bermanfaat dalam meningkatkan relevansi laporan keuangan dengan cara memperbaiki ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan ke bursa saham, serta penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Savitri (2010) yang menyatakan bahwa komisaris independen secara statistik berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
86
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Purwati (2006) yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara proporsi komisaris independen terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik yang lising di BEI. Dengan demikian menunjukkan bahwa Komisaris Independen belum mampu melaksanakan fungsinya sebagai salah satu mekanisme corporate governance secara maksimal dan posisi Komisaris Independen masih sebatas untuk tujuan kosmetik semata dan bukan untuk meningkatkan pengendalian pemegang saham atas pihak manajemen. 4. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pengujian
hipotesis
4
mengenai
Kepemilikan
Institusional
berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik yang listing di BEI menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusional dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik yang listing di BEI. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamaan (2007) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap integritas informasi laporan keuangan dan penelitian yang dilakukan oleh terdahulu Harnida yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
87
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Savitri (2010) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhdap keteptan waktu pelaporan keuangan. Karena persentase kepemilikan institusional tidak terlalu besar sehingga menyebabkan kepemilikan institusional kurang berpengaruh dalam pengawasan yang ketat terhadap manajemen dalam melaporkan kinerja perusahaan mereka melalui ketepatan waktu pelaporan keuangan dan hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan sampel serta pengukuran yang digunakan oleh penelitian terdahulu. Ketidakkonsistenan hasil pengujian ini diduga karena masih cukup banyak emiten yang hingga saat ini belum membentuk komite audit dan komisaris independen (lebih kurang 25%). Menurut peraturan Bapepam, pengungkapan laporan keuangan tidak boleh lebih dari 3(tiga) bulan sejak tanggal neraca berakhir. Maka pengungkapan yang melewati batas waktu tersebut sudah tidak mempunyai atau kehilangan manfaatnya dalam pengambilan keputusan. Dari segi regulasi di Indonesia bahwa ketepatan waktu (timelines) merupakan kewajiban bagi perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu (timelines) dalam penyajian laporan keuangan kepada publik di Indonesia telah diatur dalam UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Keputusan Ketua Bapepam No.80/PM/1996 tentang kewajiban pelaporan keuangan berkala. Bapepam semakin memperketat dengan dikeluarkannya lampiran surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-36/PM/2003 yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim harus disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. 88
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN
A. Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris tentang pengaruh karakteristik komite audit dan mekanisme corporate governance terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur di Indonesia dengan menggunakan sampel sebanyak 34 perusahaan dari tahun 2007 hingga 2009. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, dengan menggunakan regresi logistik maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Variabel Ukuran atau Jumlah Komite Audit (ACSize) secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil pengujian variabel ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha (1999), Aditya (2005), dan Purwati (2006). 2. Variabel Frekuensi Pertemuan Rutin Komite audit (ACMeet) secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Abbott (2002) dan Aditya (2005) yang menemukan bukti empiris bahwa variabel ACMeet tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.
90
3. Variabel komisaris independen secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwati (2006) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara proporsi komisaris independen terhadap ketepatan waktu. 4. Variabel Kepemilikan Institusional (INST) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Savitri (2010) tetapi tidak konsisten dengan penelitian Harnida (2005) yang menemukan bukti empiris bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
B. Implikasi Berdasarkan kesimpulan diatas menunjukkan bahwa karakteristik komite audit dan mekanisme Good Corporate Governance tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh pembentukan komite audit di perusahaan hanya bersifat pemenuhan kewajiban (mandatory) terhadap peraturan yang ada dan komite audit belum melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Dalam menjalankan penugasan audit, seorang komite audit dituntut untuk meningkatkan kualitas audit yang dihasilkannya. Tindakan komite audit yang belum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara 91
maksimal menyebabkan peran komite audit menjadi tidak efektif. Mekanisme Good Corporate Governance
seperti komisaris independen dan kepemilikan
institusional memiliki persentase yang tidak terlalu besar sehingga kurangnya pengawasan yang ketat terhadap manajemen dalam melaporkan kinerja perusahaan mereka melalui ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian ini memiliki implikasi bagi perusahaan sebagai bahan evaluasi atas kebijakan BEI yang mewajibkan pembentukan komite audit agar tujuan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dapat dirasakan. Selama ini, yang dilakukan para pelaku usaha hanya sebatas memenuhi kewajiban pembentukan komponen GCG tanpa memperdulikan keefektifan dan menjamin pelaksanaannya serta penerapan prosedur review dan kontrol Penelitian ini juga memiliki implikasi bagi pemerintah atau Bapepam sebagai bahan evaluasi bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan mencerminkan keefektifan regulasi, khususnya regulasi tentang penyampaian laporan keuangan. Dengan demikian, kepercayaan pihak internal (manajemen) dan eksternal (investor dan masyarakat) yang memiliki kepentingan atas laporan keuangan juga akan meningkat dan mengatasi kemungkinan terjadinya fraud (kecurangan). C. Keterbatasan dan Saran 1. Keterbatasan Beberapa keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:
92
a. Jumlah perusahaan yang menjadi sampel hanya 102 perusahaan dan pengambilan sampel ini juga tidak dilakukan kecenderungan ketepatan waktu pelaporan keuangan. b. Jumlah variabel independen yang digunakan masih sangat terbatas, ini dikarenakan sedikitnya informasi tentang Komite Audit yang diungkapkan ke publik. Hal ini menjelaskan bahwa transparansi dalam pengungkapan good corporate governance masih kurang. c. Mekanisme corporate governance dalam penelitian ini masih sebatas pada komisaris independen dan kepemilikan institusional. d. Periode pengamatan hanya 3 tahun sehingga hasil penelitian ini tidak dapat menentukan kecenderungan ketepatan waktu pelaporan keuangan dalam jangka panjang 2. Saran Saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya, adalah sebagai berikut: a. Memperluas sampel penelitian sehingga data yang dihasilkan lebih baik. b. Perlu ditambahkan variabel-variabel lain yang diduga mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan seperti kualitas sistem pengendalian intern, opini audit, proses kerja dari komite audit dan peranan audit internal perusahaan.
93
c. Penelitian selanjutnya disarankan perlu menambah mekanisme good corporate governance lain seperti auditor internal, komposisi dewan direksi dan kepemilikan terkonsentrasi. d. Memperpanjang periode penelitian sehingga dapat melihat kecenderungan yang terjadi dalam jangka panjang sehingga akan menggambarkan kondisi yang sesungguhnya terjadi.
94
DAF'TAR PUSTAKA Abbott. L, J., Susan.P. dan Gary.F. P.2002. "Audit CommitteeCharacteristic and Financial Misstatement:A study of the Efficacy of Certain Blue Ribbon CommitteeRecommendations ". Working Paper. Aditya,
Muammar.2005. "Karakteristik Komite Audit dan Tingkat PengungkapanWajib Informasi Laporan Keuongan". Skripsi UIN Jakarta.
Alijoyo. A. dan S. Zaini. 2004. "KomisarisIndependen:PenggerakPraktik GCG di Perusahaan".PT. Indeks.Jakarta. Alijoyo,
F. Antonius. "Keberadaan dan Peran Komite Audit Dalant Implementasi GCG". Seminar Nasional FKSPI BUMN/BUMD, Surabaya, 2003.
Andrew J. Felo, SrinivasanKrishnamurtidan StevenA. Solieri. 2003.Audit Committee Characteristicsand the Perseived Quality of Financial Reporting:An EmpiricalAnalysis.SSRNWorking Paper. Anggarini, Tifani Vota. 2010 "PengaruhKarakteristik Komite Audit terhadap FinancialDistress". Skipsi UniversitasDiponegoro Anonim."16 peringkatnegara news, terkorupdi Asia Pasifik", nusantara Diaksesmelalui: http://nusantaranews.wordpress.corn/2010/03/09/, Pada tanggal: 2l September 2010 Arens, Alvin A., RandalJ. Elder, Mark S. Beasley."Auditing and Assurance ServicesAn IntegratedApproach", l3'oeditio,re, PearsonEducationInc, UpperSaddleRiver,New Jersey,2010. Arief, & Bambang. (2007). Mekanisme Corporate Governance,Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan(Studi padaPerusahaan Go Publik Sektor Manufaktur).SimposiumNasionalAkuntansiX. Arifin, Z (2005). Hubungan Antara Corporate Governancedan Variabel PengurangMasalahAgensi.Jurnalsiasatbisnis,Vol.l No.l0, pp 39-55 Aziza,Nurma.,MohammadNasir,dan Daljono.2006.HubunganAntaraResiko Manipulasi Earnings dan Risiko Corporate Governance (Studi pada dengan Perencanaan Audit Empiris Auditor Se-Jawa). SimposiumNasionalAkuntansi9. Padang.
94
Bapepam. "Pembentuknndan Pedoman PelaksanaanKerja Komite Audit", Desember,Kep-41/PW2003. Bapepam, 2000. PembentukanKomite Audit, Surat Edaran Bapepam No. sE.03/PM/2000 Bapepam,1996.HimpunanPeraturanPasarModal.
Bapepam. "Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Kep-29lPMl2004 Audit" .Peraturan No.IX .l .5, 24 September,
Komite
Beasley,Mark S., 1996."An EmpiricalAnalysisof The RelationBetweenthe Board of DirectorsCompositionand FinancialStatementFraud". The AccountingReview,Vol.17.No.4,October,p.443-465 Braiotta,jr.L.1999. "The CommiueeHandbook".Third Edition.JohnWilleys & Sons,Inc. Canada CGPI. (2009). Good Corporate GovernanceDalam Perspektif ManaJemen Stratejik,Jakarta:The IndonesianInstitutefor CorporateGovernance Emirzon,J. (2007).,GoodCorporateGovernance.Yogyakarta:LenggePrintika. Evans,John, Robert Evans dan SerenaLoh.2002. Corporate Governanceand Journalof BussinessStudies DecliningF irm Performance,International (June) FaisalBasri & HarisMunandar,LanskapEkonomiIndonesia.Penerbit:Kencana PrenadaMediaGroup.2009 Fama,& Jensen.(1983).Separation of Ownershipandcontrol.Journalof Lmu & Economics, Yol.26No.2pp.30l-28 Forumfor CorporateGovernancein Indonesia(FCGI). (2002). The essenceof ' good Corporate Governancekonsep dan implementasi perusahaan publik dan korporasi Indonesia. Jakarta: YayasanPendidikanPasar Modal Indonesia& SinergyCommunication.
Forum for Corporate Governancein Indonesia (FCGI). 2002. "Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance). Mid II "Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Melalcsanakan Corporate Governance(fata Kelola Perusahaan)".Diambil dari httplhryqry.cig: fcgi .org /news/files /FCGI_Booklet_Il.pdf. diaksespadatanggalll November2010
Edisi Ghozali,Imam. n'AplikasiAnalisis Multivartate DenganProgram,SP,S,S", 2010. 4, BadanPenerbitUniversitasDiponegoro,Semarang, Gideon SB Boediono. (2005). Kualitas Laba; Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan MenggunakanAnalisis Jolur. SymposiumNasional Akuntansi VIII, IAI,2005. Hamid, Abdul. ooBuku PanduanPenulisanSlrripsi", Juni,FakultasEkonomi dan Ilmu SosialUniversitasIslamNegeriSyarifHidayatullah,Jakarta,2007. Hamida,M (2005).Faktor-faktoryqng MenentukanKesegeraanPenyerahan LaporanKeuangan.TesispascasarjanaFEUGM Ikatan Akuntansi Indonesia. 2004. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: SalembaEmpat.Per I juli 2009 Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. "Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen", Edisi Pertama, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta,2002. Ishak.M.z}}L.'Analisis Faktor-faktorPenentuKualitasAudit MenurutPersepsi Klien". Tesis. Program Magister Sains Ilmu Akuntansi. Univesitas GajahMada Jama'an. Pengaruh MekanismeCorporate Governance,dan Kualitas Kantor Ala,mtanPublik Terhadap Integritas Informasi Laporan Keuangan. JurnalAkrtntansidanKeuangan.2008 KeputusanKetua BapepamNo: KEP- 4llPMl2003 tanggal 22 Desember2003 Tentang Pembentukandan Pedomandan PelaksanaanKerja Komite Audit. Bussiness News 7019/9-2-2004 KomisarisIndependen KeputusanKetuaBapepamNo. KEP- 339lBEJl07-2001. danKomite Audit KeputusanMenteriBadanUsahaMilik NegaraNomor : KEP-117AvI-MBU12002 TentangPenerapanPraktik Good Corporate GovernancePada Badan UsahaMilik Negara(BUMN) 999 KeputusanM-P.BUMN Nomor : KEP-I 13/I\4-P.BUMN/1 KeputusanBursaEfek Indonesia., Kep. DireksiBEJNo. Kep 315/BEJ/2000 Khomsiyah. 2003. Hubungan Corporate Governance dan Pengungkapan
Informasi: PengujianSecaraSimultan.SimposiumNasionalAkuntansi XI. Padang. Lukuhuay, Jos. 2002. Tata Pamong dan Nilai Perusahaan.Warta Ekonomi, No.21/)ilV/2 September. Mace,M (1986).The New PalgraveDictionaryof Money and Finance,pp 475477 Manao.H. l99T."Memperjelas fungsidewanaudit".MediaAkuntansi.Edisi 22. Oktober-November. Mayangsari,Sekar.2003.AnalisisPengaruhIndependensi, KualitasAudit, Serta Mekanisme Corporate Governance Terhadap Integritas Laporan Keuangan.Simposium NosionalAkuntansiX/. Surabaya,16-17 Oktober 2003 Pengumuman BursaEfek IndonesiaNomor: Peng-LK-00242|BEI.PPR/ I 2-2010 TentangStatusPenyampaianLaporanKeuanganTercatatpertanggal3 Agustus2010. PengumumanBursa Efek IndonesiaNomor: Peng-LK-00324|BEL.PPI I 12-20| 0 TentangStatusPenyampaianLaporanKeuanganTercatatpertanggal2 Desember2010. PeraturanNomor IX.l.s Lampiran KeputusanKetua BapepamNo: KEP29/PMt2004. Purbayudan Ashari. 2005. "AnalisisStatistikdenganMs.Excel&,SP,SS", ANDI, Yogyakarta. Purwati, Atiek Sri. 2006 "Pengaruh Karokteristik Komite Audit terhadap KetepatanWaktuPelaporanKeuanganPada PerusahaanPublik yang tercqtatdi'BEJ ". TesisUniversitasDiponegoro. Rabbaniyah, Citra Alam, "Analisis Pengaruh Profitabilitas Perusahaan TerhadapKonsistensiPenyajianLaporan KeuanganPada Perusahaan Go Publik di Bursa Efek Indonesia". Skripsi tidak dipublikasikan, FakultasEkonomiUniversitasIslamNegeriJakarta,2009. Rachmawati,S. (2008). PengaruhFaktor Internal dan Eksternal Peyusahaan TerhadapAudit Delaysdan Timeliness.Jurnalakuntansidankeuangan. RatnaWardhani. "Tingkat Konservatisme Akuntansi di Indonesia dan Hubungannya Dengan Karakteristik Dewan Sebagai Salah Satu mekanismecorporate governance",The l't Accounting Conference, 97
Facultyof EconomicsUniversitasIndonesia, Depok,2008
Saleh, R. (2004). Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan PerusahaanManufaktur di Bursa Efek Jakarra. Simposiumnasional akuntansiVII (Desember) Santoso,Singgih. "Buku Latihan SP,S^I SrarrsfikParametik", PT. Alex Media Komputindo,Jakarta,2000. Scott, W.R (2003). Financial Accounting Theory 4th Edition. Canada Inc: PearsonEducation. Stanislaus S, Uyanto.2006."PedomanAnalisisdatadengan,SP,S.y", Grahallmu, Yogyakarta Suaryana, A.2006. Pengaruh KomiteAudit TerhadapKualitasLaba.Jurnalriset akuntansiindonesia, Vo1.9No.4,pp 307-326
Surya, Indra dan Ivan Yustiananda.2006. PenerapanGood Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hakIstimewaDemi Kelangsungan Usaha,Jakarta:PrenadaMediaGroup. SusianadanArleen Herawaty.2007.AnalisisPengaruhindependensi, MekanismeCorporateGovernance,dan KualitasAudit Terhadap IntegritasLaporanKeuangan.SimposiumNasionalAkuntansiX. UnhasMakassar.26-28 Juli 2007. Tugiman. H. 1997." Komite Audit". Print Out Buku Komite Audit. Maret. Bandung Valli."l0 MajorAccountingScandals", Diaksesmelalui: http://bizcovering.com/history'/10-major-accounting-scandals/. Padatanggal: 3 Februari2011 Yuthiaghina."Contoh Penerapan GoodCorporateGovernance", Diaksesmelalui: http://)zuth iaehina.bl ogspot.com/2009/ I 0/good-corporategovernance_30.html, PadatanggalI Februari2011 Zulaikha,Sugeng.P.,Basuki H.P.,Endang K. danRahardja.7999."Studiempiris tentangefekttfitasperanankomiteaudit dalampengelolaanperusahaan". LaporanAkhir HasilPenelitianDosenMuda.FakultasEkonomiUniversitas Dipenogoro,Semarang, FebruariI 999. 98
