ISSN 2302-0172 pp. 21- 29
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
9 Pages
PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI ACEH Anita1) , Prof . Dr. Said Mohammad , M.A 2), Prof. Dr. Abubakar Hamzah3) Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
Abstract: The fiscal decentralization aims to increase economic growth in the region faster, because the area is set up and manage its own finances in the implementing of development activities. So the area is expected to be a driving force in economic growth, to the issues raised in this study is how big the influences of the fiscal decentralization on economic growth in the Aceh Province and whether there are differences in economic growth before and after the fiscal decentralization in the Aceh Province. This study goals is to aim determining differences in economic growth before and after the fiscal decentralization in the Aceh Province and to determine the influences of the fiscal decentralization on economic growth in the Province. This research method using time series data analysis. The data obtained in this study is a secondary data at the macro level of the relevant institutions such as Bappeda Aceh, Central Bureau of Statistics (BPS) and then analyzed using multiple linear regression model. The results of this study indicate that there is the effect of economic growth in Aceh before and after the fiscal decentralization is 0.129 % (percent) thus it is recommended that the policy of the fiscal decentralization considered important in promoting economic growth. Keywords: Economic growth (GDP), DBH (DBH), the General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) Abstract: Pelaksanaan desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah yang lebih cepat, karena daerah sedirilah yang mengatur dan mengelola keuangannya sendiri dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Sehingga daerah diharapkan menjadi motor penggerak dalam pertumbuhan ekonomi untuk itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berapa besar pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh dan apakah terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi sebelum dan setelah desentralisasi fiskal di Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan ekonomi sebelum dan setelah desentralisasi fiskal di Provinsi Aceh dan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Metode penelitian ini menggunakan analisis data time series. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat makro dari lembaga terkait seperti Bappeda Aceh, Badan Pusat Statistik (BPS), lalu dianalisis menggunakan model persamaan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal yaitu 0.129 % (persen), dengan demikian maka disarankan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal dianggap penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
daerah tersebut. Dengan kata lain bahwa
PENDAHULUAN Desentralisasi
pemerintah
daerah
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
keuangan
yang
akan meningkatkan penerimaan pemerintah
melaksanakan pembangunan di daerah, yang
daerah dan keputusan pengeluaran yang akan
menjadi pertanyaan, bagaimanakah efektifitas
mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi
pemerintah daerah dalam memobilisasi sumber-
21 -
dan
perimbangan
Volume 2, No. 3, Agustus 2014
memiliki cukup
kemampuan
besar
dalam
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala sumber pendapatan daerah dan mengalokasikan
berada
di
dana tersebut pada sektor-sektor atau pos-pos
Laporan
yang penting atau yang membutuhkan dalam
(Bappenas, 2007) mendudukkan Provinsi Aceh
meningkatkan pembangunan, apakah sudah
sebagai daerah termiskin ke 15 di Indonesia.
mencapai sasaran atau belum.
Aceh
membawa
ternyata belum mampu
perubahan
peningkatan
rata-rata
MDG’S
nasional. Dalam
Indonesia
Tahun
2007
Adapun yang menjadi rumusan masalah
Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Provinsi
atas
penting
bagi
kesejahteraan masyarakat lokal,
dalam penelitian ini adalah berapa besar pengaruh
desentralisasi
fiskal
terhadap
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh dan apakah
terdapat
perbedaan
pertumbuhan
tetapi baru sebatas mampu memunculkan
ekonomi sebelum dan setelah desentralisasi
pembentukan daerah-daerah baru. Mardiasmo
fiskal di Provinsi Aceh.
(2007:117), menyatakan bahwa beranjak dari konsep dasar dan implementasinya dalam
STUDI KEPUSTAKAAN
desentralisasi fiskal di Indonesia, besarnya
Desentralisasi Fiskal
transfer dana di daerah seharusnya memiliki
Desentralisasi
korelasi
yang
peningkatan
positif terhadap kesejahteraan
upaya
masyarakat.
mekanisme yang
adalah
penyelenggaraan
menyangkut
pola
sebuah
pemerintahan
hubungan
antara
Pendapat ini senada dengan hasil studi Wibowo
pemerintah nasional dan pemerintah lokal.
(2008:54),
Sembiring
Tujuan otonomi daerah adalah membebaskan
bahwa
pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak
telah
perlu dalam menangani urusan domestik,
serta
(2007:29),
Fadjar
yang
dan
menunjukkan
pelaksanaan
desentralisasi
fiskal
mendorong
pertumbuhan
ekonomi
di
Indonesia.
sehingga
pemerintah
mempelajari,
Fakta
bahwa
pelaksanaan
manfaat
membawa
berkonsentrasi
signifikan
terhadap
kesejahteraan masyarakat lokal dapat kita
Pendapatan
dan
merespon
daripadanya. pada
Pemerintah perumusan
hanya
kebijakan
makro nasional yang bersifat strategis.
cermati pada kondisi aktual di Provinsi Aceh.
memahami
berkesempatan
berbagai kecenderungan global dan mengambil
desentralisasi fiskal ternyata belum mampu perubahan
pusat
Kebijakan
desentralisasi
fiskal
perkapita masyarakat
sebagaimana tertuang dalam Undang-undang
masih sangat kecil, yakni hanya setengah dari
No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
rata-rata pendapatan perkapita nasional bahkan
Keuangan
menunjukkan
menurun.
Pemerintah Pusat, bertujuan untuk pertama,
Selain itu jumlah penduduk miskin di daerah
menyelaraskan dengan kebijakan ketahanan
juga semakin bertambah. Provinsi Aceh masih
fiskal
gejala
semakin
Antara
yang
Pemerintah
Pusat
berkesinambungan
Volume 2, No. 3, Agustus 2014
dan
(fiscal - 22
Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
sustainable). Kedua, memperkecil ketimpangan
Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Desentralisasi Fiskal di Indonesia
(vertical
imbalance).
Ketiga,
mengoreksi
Sejak
diberlakukannya
paket
UU
ketimpangan antar daerah dalam kemampuan
mengenai Otonomi Daerah, banyak orang
keuangan (horizontal imbalance). Keempat,
sering
meningkatkan akuntabilitas, efektivitas dan
Memang
efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja
desentralisasi
pemerintah
meningkatkan
positif di daerah dalam hal kewenangan daerah
kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan
untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini
keenam meningkatkan partisipasi masyarakat
menjadi
dalam pengambilan keputusan di sektor publik
pemerintahan
(demokrasi).
menempatkan
daerah.
Kelima,
membicarakan tidak
aspek
disangkal
fiskal
sebuah yang
lagi,
membawa
impian
bahwa
perubahan
karena
sentralistik
daerah
positifnya.
sistem
cenderung
sebagai
pelaku
pembangunan yang tidak begitu penting atau pinggiran. Pada masa lalu, pengerukan potensi
Desentralisasi Fiskal di Indonesia Di
Indonesia,
pelaksanaan
daerah ke pusat terus dilakukan dengan dalih
salah
pemerataan
pembangunan.
instrumen kebijakan pemerintah mempunyai
mendapatkan
mendapatkan
prinsip dan tujuan antara lain (Mardiasmo,
pembangunan, daerah justru mengalami proses
2009:361);
pemiskinan
desentralisasi
fiskal
1. Mengurangi
sebagai
kesenjangan
yang
luar
Alih-alih manfaat
biasa.
dari
Dengan
antara
kewenangan tersebut tampaknya banyak daerah
pemerintah pusat dan pemerintah daerah
yang optimis bakal bisa mengubah keadaan
(vertical
yang tidak menguntungkan tersebut.
fiscal
fiskal
satu
imbalance)
dan
antar
daerah (horizontal fiscal imbalance). 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah
dan
mengurangi
kesenjangan
pelayanan publik antar daerah. 3. Meningkatkan
efisiensi
Dana Bagi Hasil (DBH) Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagihasilkan
peningkatkan
sumber daya nasional.
kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah
4. Tata kelola, transparan, dan akuntabel
penghasil. Dana bagi hasil terdiri dari dana bagi
dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian
hasil bersumber dari pajak dan dana bagi hasil
transfer ke daerah yang tepat sasaran.
sumber daya alam. Penjelasan umum Undang-
5. Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.
undang Nomor 33 Tahun 2004 mengandung pengertian bahwa pengalokasian Dana Bagi Hasil pada APBN merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daya nasional
23 -
Volume 2, No. 3, Agustus 2014
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala yang berada di daerah berupa pajak dan sumber
tujuan membantu mendanai kegiatan khusus
daya alam. Tim Asistensi Menteri Keuangan
yang merupakan urusan daerah dan sesuai
Bidang
(2008:44)
dengan prioritas nasional”. Sesuai dengan
menjelaskan, Dana Bagi Hasil merupakan dana
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang
perimbangan yang strategis bagi daerah-daerah
perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat
yang memiliki sumber-sumber penerimaan
dan Pemerintah Daerah, kegiatan khusus yang
pusat di daerahnya, meliputi penerimaan pajak
dimaksud adalah kegiatan dengan kebutuhan
pusat dan penerimaan dari sumber daya alam.
yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus
Besarnya dana bagi hasil dari pajak maupun
alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan
sumber daya alam ditetapkan berdasarkan
suatu daerah tidak sama dengan kebutuhan
persentase tertentu.
daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan
Desentralisasi
Fiskal
transmigrasi,
Alokasi
Umum,
beberapa
jenis
investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di
Dana Alokasi Umum (DAU) Dana
kebutuhan
selanjutnya
kawasan terpencil, serta saluran irigasi primer.
disebut DAU adalah dana yang bersumber dari
Kebutuhan yang merupakan komitmen atau
pendapatan APBN yang dialokasikan dengan
prioritas nasional.
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar
Penentuan
Daerah
Tertentu
harus
daerah untuk mendanai kebutuhan daerah
memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU
kriteria teknis. Besaran alokasi DAK masing-
Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1 ayat 21). DAU
masing daerah ditentukan dengan perhitungan
dialokasikan
persentase
indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria
pendapatan dalam negeri yang ditetapkan dalam
khusus, dan kriteria teknis. Alokasi DAK per
APBN. DAU untuk suatu daerah ditetapkan
daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri
berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan
Keuangan.
berdasarkan
pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras
dengan
penyelenggaraan
urusan
Produk Domestik Regional Bruto
pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-undang.
Seperti halnya Produk Domestik Bruto (PDB) bagi suatu negara, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu alat ukur kegiatan ekonomi suatu daerah (Provinsi)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Syarifin
dan
Jubaedah
(2005:107)
yang
penting.
PDRB
berfungsi
sebagai
“Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana
indikator kuantitatif tingkat kesejahteraan suatu
yang bersumber dari pendapatan APBN yang
masyarakat pada suatu daerah dalam suatu
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan
periode tertentu. Volume 2, No. 3, Agustus 2014
- 24
Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
dalam penelitian ini adalah dari Sekretariat
Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan di suatu negara pada
Daerah Aceh, Dinas Keuangan Aceh, Badan
dasarnya adalah pembangunan sumber daya
Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh. Jenis data
manusia. Pembangunan ini dilaksanakan harus
yang digunakan adalah data sekunder dengan
merata sehingga tidak terjadinya ketimpangan
menggunakan variabel DBH, DAU, DAK dan
pembangunan.
Pertumbuhan Ekonomi dari tahun 1989-2013.
Pembangunan
yang
dilaksanakan biasanya dititikberatkan pada bidang ekonomi. Pembangunan adalah sebagai
Model Analisis Data
suatu proses perbaikan yang berkesinambungan
Untuk mengetahui besarnya pengaruh
atas suatu masyarakat menuju kehidupan yang
Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan
lebih baik atau lebih manusiawi (Todaro,
Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan
2002:19).
ekonomi di Provinsi Aceh akan dianalisis
Sukirno
(2004:439),
menjelaskan
dengan menggunakan analisis regresi linier
dalam
mewujudkan
pembangunan
berganda, model tersebut diformulasikan ke
memerlukan dua faktor penting; modal dan
dalam bentuk semi Ln dengan model penelitian
tenaga ahli. Tersedianya modal tidak saja cukup
sebagai berikut:
bahwa
untuk
memodernisasikan
PE = α + β1LnDBH + β2LnDAU +
perekonomian.
β3LnDAK + β 4 D+ ε
Pelaksanaan pemordenisasian tersebut harus ada, dengan kata lain diperlukan berbagai golongan tenaga kerja yang terdidik seperti ahli-ahli teknik di berbagai bidang, akuntan dan manajer untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan. Di samping itu diperlukan tenaga terampil yang akan menjadi pengawas dan pelaksana dalam berbagai kegiatan industri.
Keterangan : PE = Pertumbuhan ekonomi α = Konstanta β1...β3 = Koefisien Regresi DBH = Dana Bagi Hasil DAU = Dana Alokasi Umum DAK = Dana Alokasi Khusus D = Dummy Variabel 1 = sebelum desentralisasi 0 = sesudah desentralisasi ε = Error (variabel pengganggu)
METODE PENELITIAN
Dari persamaan diatas akan diestimasi
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk
dengan menggunakan metode Ordinary Least
menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap
Square
pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal
kemungkinan terjadinya penyimpangan asumsi
dilihat dari DBH, DAU, dan DAK di Provinsi
klasik yaitu multicolinieritas, heterocedastisty
Aceh
dan
sebagai
variabel
bebas
terhadap
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh sebagai variabel terikat. Sumber data yang digunakan 25 -
Volume 2, No. 3, Agustus 2014
(OLS)
autocorellation.
dan
memperhatikan
Pengujian
statistik
dilakukan dengan melihat uji-t dan uji-F.
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 4.
HASIL PENELITIAN
Koefisien regresi untuk Dana Alokasi Khusus diperoleh sebesar 0,523 artinya
Hasil Estimasi
setiap kenaikan sebesar 1 persen yang Dari
hasil
penelitian
diperoleh
terjadi pada variabel dana alokasi khusus
persamaan regresi secara umum pertumbuhan
maka
ekonomi Provinsi Aceh sebelum dan sesudah
terhadap di
Provinsi Aceh sebesar 0,523 persen,
PDRB = 3.200 – 0.149 LnDBH - 0.0859
dengan asumsi variabel dana bagi hasil dan
LnDAU + 0.5227 LnDAK + 0.1496 D
dana alokasi umum dianggap tetap.
Dapat kita jabarkan bahwa nilai
5.
Konstanta sebesar 3,20 artinya apabila dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan dana alokasi umum dianggap konstan maka besarnya pertumbuhan ekonomi
di
Provinsi Aceh sebesar 3,20 persen 2.
berpengaruh
meningkatnya pertumbuhan ekonomi
terjadinya desentralisasi fiskal sebagai berikut:
1.
akan
Koefisien
dummy
0,149
bermakna bahwa pertumbuhan ekonomi sesudah desentralisasi fiskal lebih besar 0,15 % (persen) dibandingkan dengan pertumbuhan
ekonomi
diterapkannya
Koefisien regresi untuk dana bagi hasil
variabel
kebijakan
sebelum desentralisasi
fiskal
diperoleh sebesar 0,149 artinya setiap kenaikan sebesar 1 persen yang terjadi
Dari hasil penelitian diatas, ternyata
pada variabel dana bagi hasil maka akan
variabel dana alokasi khusus yang memiliki
berpengaruh
meningkatnya
koefisien regresi yang paling besar. maka dapat
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh
disimpulkan bahwa dana alokasi khusus yang
sebesar 0,149 persen saat desentralisasi,
paling besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan
dengan asumsi variabel dana alokasi
ekonomi di Provinsi Aceh.
terhadap
khusus dan dana alokasi umum dianggap Dampak Desentalisasi Fiskal
tetap. 3.
Dampak dari kebijakan desentralisasi
Koefisien regresi untuk dana alokasi umum diperoleh sebesar 0,086 artinya setiap kenaikan sebesar 1 persen yang terjadi pada variabel dana alokasi umum maka
akan
berpengaruh
terhadap
meningkatnya pertumbuhan ekonomi
di
Provinsi Aceh sebesar 0,086 persen, dengan asumsi variabel dana alokasi khusus dan dana bagi hasil dianggap tetap.
fiskal telah memberikan pertumbuhan ekonomi lebih besar dibandingkan dengan sebelum diberlakukan kebijakan desentralisasi fiskal yaitu
sebesar
0,15%
(persen),
sehingga
kebijakan desentralisasi dianggap penting untuk meningkatkan kemajuan daerah. Ada
beberapa
aspek
mengapa
kebijakan dari desentralisasi fiskal dianggap penting karena (1) pemerintah dan unsur Volume 2, No. 3, Agustus 2014
- 26
Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
muspida dan masyarakat di daerah memiliki
0,0859 persen dan 0,52279 persen dengan nilai
wewenang
mengatur,
konstantannya adalah 3.3200832 yang artinya
mengurus dan menjalankan roda pemerintahan
jika DBH, DAU dan DAK konstan maka
daerahnya sendiri sehingga pembangunannya
pertumbuhan ekonomi sebesar 3,3 %.
yang
luas
dalam
yang dijalankan sesuai dengan keinginan masyarakat da lebih tepat sasaran. (2) daerah
SARAN
memiliki peran dalam mengatur keuangan
Untuk
meningkkatkan
pertumbuhan
daerahnya sendiri, sehingga bisa menyusun
ekonomi Provinsi Aceh, pemerintah pusat dan
program pembangunan sesuai dengan dana
daerah perlu meningkatkan penggunaan dana
yang tersedia di daerah tersebut. (3) daerah bisa
alokasi khusus (DAK) untuk meningkatkan
mengembangkan
berbasis
pembangunan daerah sesuai dengan tingkat
potensi wilayah sesuai dengan keakrifan lokal
kebutuhan dan pengembangan potensi wilayah
yang dimiliki, sehingga pembangunan tidak
dan dana bagi hasi (DBH) untuk peningkatan
semestinya seragam namun tumbuh secara
kualitas sumberdaya manusia, kualitas sarana
beragam. (4) kebijakan tidak lagi terpusat pada
dan prasarana publik karena kedua variabel ini
pemerintah
memberi
pembangunan
pusat,
sehingga
pembangunan
sangat serat dengan kepentingan kekuasaan yang dipusat dan peran dari perwakilan daerah yang
ada
di
pusat,
serta
perencanaan
pembangunan sering tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah masingmasing. KESIMPULAN Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat di ambil kesimpulan yaitu pertumbuhan ekonomi Aceh sesudah diterapkan
kebijakan
desentralisasi
fiskal
tumbuh sebesar 0.129 % (persen) dibandingkan dengan
sebelum
diteraapkan
kebijakan
desentralisasi. Sesudah desentralisasi, apabila DBH, DAU dan DAK meningkat 1 persen maka pertumbuhan ekonomi terjadi masingmasing 27 -
meningkat sebesar 0,149 persen, Volume 2, No. 3, Agustus 2014
pengaru
yang
besar
pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh.
terhadap
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
DAFTAR KEPUSTAKAAN Azis, I.J. (1992). Pemikiran, Pelaksanaan dan Perintisan Pembangunan Ekonomi. Penerbit FEUI, Jakarta.
-----,Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. -----,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Arsyad, L. (1999). Ekonomi Pembangunan, Edisi Keempat, Bagian Penerbitan STIE YKPN Yogyakarta. Badan Pusat Statisik, Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota 20062012, Jakarta – Indonesia. Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi. Sukirno, S. (2004). Makro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi ke tiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Syarifin dan Jubaedah (2005). Konsep Kebijakan Fiskal. Jakarta: Erlangga Wibowo, P. (2008). Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Jurnal Keuangan Publik, Vol. 5 No. 1, Oktober 2008 Hal: 55-83. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2010. -----,Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. ------,Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Aceh. -----,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. -----,Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Volume 2, No. 3, Agustus 2014
- 28
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
29 -
Volume 2, No. 3, Agustus 2014
9 Pages
ISSN 2302-0172 pp. 29- 37
