Journal Of Economic Management & Business - Volume 13, Nomor 1, Januari 2012 Journal Of Economic Management & Business Volume 13, Nomor 1, Januari 2012 ISSN: 2301-4717 Hal. 53-60
Pengaruh Desentralisasi dan Kualitas Informasi Akuntansi Manajemen terhadap Kinerja Manajerial Aparatur Pemerintah Daerah Studi pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat
mursidah
Dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh The purpose of this study is to know the influence of Decentralization and Management Accounting Information Characteristics on Managerial Performance of Local Government Apparatus (A Study on Local Government in West Java). This research is conducted by using explanatory survey method on Local Government in West Java. The sample is taken the amount of the office on 7 Regencies in West Java. Data are collected by spreading the questionnaire to the research respondents, which are middle managerial level. Analysis method that is used is multiple regression analysis. The result of the test of the hypothesis shows that simultaneously, decentralization and management accounting information characteristics have significant influence on managerial performance. Partially, decentralization and management accounting information characteristics have positive relationship and significant influence on managerial performance. Keywords: decentralization, management accounting information characteristics, managerial performance
53
54
mursidah
PENDAHULUAN Tuntutan daerah agar lebih memperhatikan pembangunan ekonomi regional melatarbelakangi lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Otonomi daaerah tidak lain adalah perwujudan dan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dan mempunyai hubungan yang erat dengan desentralisasi. Mengenai ini, Mahfud MD (2000 : 66) menyatakan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daaerah mulai, dari kebijakan, perencanaan, sampai pada implementasi dan pmbiayaan dalam rangka demokrasi. Sedangkan otonomi adalah wewenang yang dimiliki oleh daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah, dan misi utamanya sekurang-kurangnya ada 3, yaitu: 1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, 2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya, dan 3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002). Namun pencapaian tujuan sebagaimana yang dikemukakan di atas memerlukan persyaratan tertentu, dan memerlukan penjabaran operasional lebih lanjut. Persyaratan yang harus ada antara lain terciptanya kehidupan berdemokrasi, tegaknya supremasi hukum, penataan ulang pemerintah (reinventing government) dan penguatan sumberdaya manusia yang harus dipandang sebagai intellectual asset yang
penting, yang tercermin pada kompetensi aparatur pemerintah daerah. Kompetensi aparatur pemerintah daaerah tercermin dari kemampuan mengelola setidak-tidaknya tiga hal, yakni kebijakan, sumberdaya, dan program. Kemampuan pengelolaan ini juga harus tetap dilandaskan pada semangat desentralisasi dalam bingkai kehidupan negara yang demokratis, maasyarakat madani dan good governance. Salah satu indikator good governance yakni adanya pelayanan yang lebih berkualitas serta pemerintah yang bersih, berwibawa dan bebas KKN. Untuk itu dukungan profesionalisme aparat pengawasan sangat penting dalam upaya mencegah kebocoran, pemborosan, inefisiensi dalam pengelolaan keuangan negara dan pembangunan. Dengan demikian, peningkatan kualitas hasil-hasil pengawasan akan mampu memberikan kontribusi bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik, terwujudnya akuntabilitas publik dan terciptanya aparatur pemerintah yang bersih. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan informasi akuntansi. Menurut Mardiasmo (2002:39), terkait dengan manajemen keuangan daerah, akuntansi sektor publik (terutama akuntansi manajemen) berperan dalam hal : 1. Perencanaan strategik; 2. Pemberian informasi biaya; 3. Penilaian investasi publik 4. Penganggaran; dan 5. Evaluasi kinerja Bentuk informasi akuntansi manajemen adalah: informasi keuangan dan operasional dari berbagai aktivitas organisasi, proses, unit-unit operasi, produk-produk, jasa-jasa dan pelanggan. Dalam perkembangannya katagori informasi akuntansi manajemen menjadi lebih luas. Bukan saja tentang operasi yang dikuantifikasikan dalam terminologi keuangan saja akan tetapi juga berupa informasi non keuangan seperti kualitas, waktu, proses, pengukuran yang bersifat lebih subjektif, kepuasan pelanggan,
Journal Of Economic Management & Business - Volume 13, Nomor 1, Januari 2012
kapabilitas karyawan dan kinerja atas produk baru. Oleh karena itu ketersediaan informasi akuntansi manajemen yang tepat waktu dan akurat sangat dibutuhkan oleh para manajer dalam menjalankan tugasnya. Hasil penelitian Huther dan Shah (1998) di 80 negara bahwa kualitas pemerintahan, yang merupakan variabel gabungan dari partisipasi masyarakat, orientasi pemerintah, pembangunan sosial, dan manajemen ekonomi (makro), berhubungan positif dengan derajat desentralisasi. Semakin tinggi derajat desentralisasi yang ada di suatu negara semakin baik pula partisipasi masyarakatnya, orientasi pemerintah, pembangunan sosial, dan manajemen ekonomi (makro). Mardiasmo (2002:6) menyimpulkan bahwa “pada tataran empiris, desentralisasi terbukti berhubungan positif dengan kualitas pemerintahan”. Hasil penelitian Yew Ming Chia (1995) yang dilakukan di Singapura pada 100 perusahaan telekomunikasi yang listing tahun 1990 menyimpulkan bahwa desentralisasi (sebagai variable kontekstual organisasi) serta informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi manajemen mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Dan hasil penelitian N.Z. Miah and L. Mia and L. Mia (1996) yang dilakukan pada lima departemen di Pemerintah Pusat Zew Zealand menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara desentralsiasi dengan pengambilan keputusan dan kinerja dari government department district offices,di mana accounting controls systems sebagai mediator keduanya Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Desentralisasi dan Kualitas Informasi Akuntansi Manajemen terhadap Kinerja Manajerial Aparatur Pemerintah Daerah ( Studi pada Kabupaten / Kota di Jawa Barat)”. Rumusan masalah yang diajukan adalah seberapa besar desentralisasi dan kualitas informasi akuntasi manajemen
55
berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja manajerial aparatur pemerintah daerah, seberapa besar desentralisasi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja manajeral aparatur pemerintah daerah dan seberapa besar kualitas informasi akuntansi manajemen berpengaruh secara parsial terhadap kinerja manajerial aparatur pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar desentralisasi dan kualitas informasi akuntansi manajemen berpengaruh terhadap kinerja manajerial aparatur pemerintah daerah, untuk mengetahui seberapa besar desentralisasi berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial Aparatur Pemerintah Daerah, dan untuk mengetahui seberapa besar kualitas informasi akuntansi manajemen berpengaruh terhadap kinerja manajerial aparatur pemerintah daerah. METODE PENELITIAN Objek dalam penelitian ini adalah desentralisasi dan kualitas informasi akuntansi manajemen serta kinerja manajerial aparatur pemerintah daerah. Unit analisisnya adalah aparatur pemerintah daerah yaitu kepala dinas. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif-analitis. Menurut Moh. Nazir (1999: 105) Penelitian deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, dan analitis ditujukan untuk menguji hipotesa-hipotesa dan mengadakan interpretasi yang lebih dalam tentang hubungan-hubungan. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari: 1. Variabel desentralisasi (X1) Variabel desentralisasi (X1) diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Gordon dan Narayanan (1984), yang terdiri dari 5 item pertanyaan untuk menentukan seberapa besar otoritas yang didelegasikan kepada para kepala dinas. Masing-masing item dalam variabel ini
56
menggunakan lima skala likert. 2. Kualitas informasi akuntansi manajemen (X2) Variabel kualitas informasi akuntansi manajemen (X2) diukur menggunakan instrument yang dikembangkan oleh Chenhall dan Morris (1986) yang terdiri dari 19 pertanyaan, dan berdasarkan penelitian Paul Usmany menyatakan bahwa sebelum kuesioner didstribusikan kepada responden, terlebih dahulu melakukan uji awal kuesioner (pilot test) kepada 30 orang mahasiswa Magister Sains Akuntansi yang bekerja pada instansi pemerintah, untuk mengetahui apakah item-item pertanyaan dalam kuesioner tersebut valid dan reliabel (dipercaya) ataukah tidak. Hasil pilot test menunjukkan bahwa ada 3 item pertanyaan pada variabel informasi sistem akuntansi manajemen ternyata tidak valid. Untuk itu ketiga item pertanyaan ini terpaksa harus dilepaskan dalam pengujian dan analisis data yang sesungguhnya. Penelitian ini menggunakan 16 item pertanyaan yang telah diuji oleh Paul Usmany untuk menentukan seberapa luas ketersediaan informasi yang dihasilkan dari sistem akuntansi manajemen. 3. Variabel kinerja manajerial aparatur pemerintah daerah(Y) Variabel kinerja manajerial diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Mahoney, et al., (1963). Variabel ini terdiri dari 9 item pertanyaan untuk menentukan kinerja manajer berdasarkan kegiatan manajerial yang dilakukan. Masingmasing item pertanyaan menggunakan lima skala likert. Populasi dan sampel penelitian adalah seluruh dinas pada 25 Kabupaten/ Kota di Jawa Barat. Selanjutnya dipilih sampel dengan menggunakan teknik cluster sampling. Penentuan sampel pada penelitian ini melalui dua langkah, yang dikenal dengan istilah Two Stage Cluster Sampling. Pada tahap kedua sampel ditarik secara purposive. Akhirnya yang menjadi
mursidah
sampel adalah 3 dinas pada 7 Kabupaten di Jawa Barat. Responden dalam penelitian ini pejabat eselon III di lingkungan dinas yang terpilih. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer untuk variabel independen dan variabel dependen serta data sekunder untuk mendukung kelengkapan data primer. Pengujian Data Data primer yang digunakan dalam penelitian ini perlu diuji kesahihan atau validitas dan keandalan atau reliabilitasnya karena data tersebut berasal dari jawaban responden yang mungkin dapat menimbulkan bias. Hal ini sangat penting dilakukan karena kualitas data nantinya akan mempengaruhi kualitas kesimpulan. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan benar-benar mengukur apa yang diukur atau seberapa cermat suatu alat ukur melakukan fungsinya. Uji validitas dengan menggunakan teknik korelasi RankSpearman. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan, atau konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok individu walaupun dilakukan pada waktu yang berbeda. Uji reliabilitas dengan menggunakan metode Alpha Cronbach. Data yang diperoleh melalui kuesioner berupa data yang berskala ordinal, maka agar dapat dianalisis secara statistik, data tersebut harus dinaikkan atau ditransformasikan skalanya menjadi interval dengan menggunakan Method of Successive Interval (MSI). Metode Analisis Data Hipotesis penelitian yang diuji ada dua yaitu: uji secara bersama-sama dengan menggunakan uji F, dan uji secara parsial dengan menggunakan uji t.
Journal Of Economic Management & Business - Volume 13, Nomor 1, Januari 2012
Uji secara bersama-sama Ho : Semua βi = 0 i = 1,2 Desentralisasi dan kualitas informasi akuntansi manajemen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota pada Propinsi Jawa Barat Ha : Ada βi ≠ 0 i = 1,2 Desentralisasi dan kualitas informasi akuntansi manajemen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota pada Propinsi Jawa Barat Uji Secara Parsial Ho:β1 = 0 : i = 1,2 Desentralisasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota pada Propinsi Jawa Barat Ha: β1 ≠ 0 : i = 1,2 Desentralisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/ kota pada Propinsi Jawa Barat Kriteria uji F dan uji t adalah apabila Fhitung atau thitung > Ftabel atau ttabel maka H0 ditolak, dan apabila Fhitung atau thitung ≤ Ftabel atau ttabel maka H0 diterima, dengan tingkat keyakinan 95% ( = 0,05). Hipotesis diuji dan dianalisa dengan menggunakan analisis regressi linier berganda. Pengolahan data menggunakan software SPSS 12.0 for windows. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil pengujian validitas terhadap item pernyataan dari variabel desentralisasi (X1), variabel kualitas informasi akuntansi manajemen (X2), dan variabel kinerja manajerial aparatur pemerintah daerah (Y) dengan menggunakan teknik korelasi
57
Rank-Spearman menunjukkan semua item pernyataan tersebut valid dan dapat diteruskan ke uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas terhadap item pernyataan dari variabel desentralisasi (X1), variabel kualitas informasi akuntansi manajemen (X2), dan variabel kinerja manajerial aparatur pemerintah daerah (Y) dengan menggunakan metode Alpha Cronbach menunjukkan semua item pernyataan tersebut adalah reliabel. Pengujian hipotesis secara bersamasama dengan menggunakan uji F menyatakan hipotesis nul (Ho) ditolak, artinya desentralisasi dan kualitas informasi akuntansi manajemen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota di propinsi Jawa Barat. Pengujian koefisien regresi secara parsial (individual) merupakan kelanjutan dari pegujian koefisien regresi secara bersamasama, di mana apabila pada pengujian koefisien regresi secara bersama-sama Ho ditolak, artinya ada di antara kedua variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, maka untuk menguji lebih lanjut koefisien regresi variabel independen mana yang pengaruhnya signifikan dilakukan uji parsial (individual). Untuk menguji apakah desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial, maka dilakukan pengujian secara statistik dengan rumusan hipotesis sebagai berikut: Ho: β1 = 0 : i = 1,2 Desentralisasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota pada Propinsi Jawa Barat Ha: β1 ≠ 0 : i = 1,2 Desentralisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/ kota pada Propinsi Jawa Barat Hasil pengujian secara statistik seperti yang tertera dalam tabel di bawah ini:
58
Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai t-hitung variabel desentralisasi sebesar 2,262 sedangkan dari tabel untuk = 0.05 dan derajat bebas 18 pada pengujian dua arah diperoleh nilai t-tabel sebesar 2,1009. Karena nilai t-hitung (2,262) lebih besar dari t-tabel (2,1009) maka pada tingkat kekeliruan 5% Ho ditolak Ha diterima, sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel desentralisasi terhadap kinerja manajerial di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/ kota pada Propinsi Jawa Barat. Besarnya pengaruh variabel desentralisasi terhadap kinerja manajerial secara parsial ditunjukkan oleh koefisien regresi desentralisasi yaitu sebesar 0,344 atau 34,4%, artinya jika variabel lain konstan maka setiap adanya peningkatan desentralisasi sebesar satu satuan akan meningkatkan kinerja manajerial sebesar 34,4%. Hasil penelitian ini telah mendukung hipotesis yang diajukan bahwa desentralisasi secara parsial berpengaruh terhadap kinerja manajerial aparatur pemerintah dan sesuai penelitian yang telah dilakukan oleh Yew Ming Chia (1995)bahwa Hubungan antara setiap karakteristik informasi Sistem Akuntansi Manajemen dengan kinerja manajerial adalah ditentukan oleh tingkat desentralisasi. N.Z. Miah and L. Mia (1996) bahwa semakin tinggi tingkat desentralisasi maka semakin tinggi pula kegunaan dari Accounting Controls Systems pada akhirnya akan meningkatkan kinerja district offices.
mursidah
Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial Untuk menguji apakah karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial, maka dilakukan pengujian secara statistik dengan rumusan hipotesis sebagai berikut: Ho.β2 = 0 : i = 1,2 Kualitas informasi akuntansi manajemen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota pada Propinsi Jawa Barat Ha.β2 ≠ 0 : i = 1,2 kualitas informasi akuntansi manajemen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota pada Propinsi Jawa Barat Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai t-hitung variabel karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen sebesar 3,617 sedangkan dari tabel untuk = 0.05 dan derajat bebas 18 pada pengujian dua arah diperoleh nilai t-tabel sebesar 2,1009. Karena nilai t-hitung (3,617) lebih besar dari t-tabel (2,1009) maka pada tingkat kekeliruan 5% Ho ditolak Ha diterima, sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kualitas informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota pada Propinsi Jawa Barat. Besarnya pengaruh variabel kualitas
Journal Of Economic Management & Business - Volume 13, Nomor 1, Januari 2012
informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial secara parsial ditunjukkan oleh koefisien regresi kualitas informasi akuntansi manajemen yaitu sebesar 0,655 atau 65,5%, artinya jika variabel lain konstan maka setiap adanya peningkatan kualitas informasi akuntansi manajemen sebesar satu satuan akan meningkatkan kinerja manajerial sebesar 65,5%. Hasil penelitian ini telah mendukung hipotesis yang diajukan bahwa karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen secara parsial berpengaruh terhadap kinerja manajerial aparatur pemerintah. Dan sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Yew Ming Chia (1995)bahwa Hubungan antara setiap karakteristik informasi Sistem Akuntansi Manajemen dengan kinerja manajerial adalah ditentukan oleh tingkat desentralisasi. KESIMPULAN Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini sebagai berikut: 1. Desentralisasi dan kualitas informasi akuntansi manajemen berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja manajerial aparatur pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan kinerja manajerial dapat meningkat dengan struktur organisasi desentralisasi dan dengan tersedianya kualitas informasi akuntansi manajemen yang meliputi (informasi dalam scope yang luas yaitu informasi masa lalu dan informasi untuk masa yang akan datang, informasi tepat waktu, dan informasi yang ringkas) oleh sistem informasi akuntansi manajemen. 2. Desentralisasi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja manajerial aparatur pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan kinerja manajerial dapat meningkat dengan struktur organisasi desentralisasi 3. Kualitas informasi akuntansi manajemen berpengaruh secara parsial terhadap kinerja manajerial aparatur pemerintah
59
daerah. Hal ini menunjukkan kinerja manajerial dapat meningkat dengan tersedianya kualitas informasi akuntansi manajemen yang meliputi (informasi dalam scope yang luas yaitu informasi masa lalu dan informasi untuk masa yang akan datang, informasi tepat waktu, dan informasi yang ringkas) oleh sistem informasi akuntansi manajemen. SARAN Bagi aparatur Pemerintahan Daerah di kabupaten/kota di Jawa Barat diharapkan: a. Dengan struktur organisasi desentralisasi dapat meningkatkan profesionalisme yang berorientasi wirausaha, mengacu kepada misi organisasi dan pemberdayaan melalui kreativitas, inovasi dan responsivitas. b. Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berorientasi pada prestasi kinerja, aparatur pemerintah daerah diharapkan untuk mendayagunakan ketersediaan kualitas informasi akuntansi manajemen yang meliputi (informasi dalam scope yang luas yaitu informasi masa lalu dan informasi untuk masa yang akan datang, informasi tepat waktu, dan informasi yang ringkas) dalam pengambilan keputusan. Bagi para peneliti selanjutnya: a. Berdasarkan penelitian ini ada pengaruh faktor-faktor lain di luar variabel desentralisasi dan kualitas informasi akuntansi manajemen yang tidak diamati dalam penelitian ini yaitu sebesar 36,7% yang mempengaruhi kinerja manajerial. Dengan demikian dapat dilakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja manajerial, seperti partisipasi penyusunan anggaran dan sistem pengendalian manajemen. b. Memperluas populasi penelitian, karena masing-masing daerah mempunyai kekhasannya.
60
mursidah
REFERENSI Anonymous, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. ……………, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. ……………,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. ……………, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Atkinson, Anthony A., Banker, Rajiv D., et, al, 1995, Management Accounting, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall. Chenhall, Robert H. and Deigan Morris (1986). The Impact of Structure, Environment, and Interdependence on The Percerved Usefulness of Management Accounting Systems, The Accounting Review Vol. LXI No. 1 January, pp. 16-35. Chia, Yew Ming,1995, Decentralization, Management Accounting System (MAS) Information Characteristics and Their Interaction Effect on Managerial Performance: A Singapore Study), journal of business finance and accounting, September, pp. 811-830. Gujarati, Damodar N., 2003, Basic Econometrics, 4th edition, New York: McGraw-Hill. Harun Al – Rasyid, 1994, Teknik Penarikan Sampel dan Penyusunan Skala, Diktat Kuliah, Bandung: UNPAD. Hansen, Don R. and Mowen, Maryanne, 2004, Management Accounting, buku 1, Salemba Empat, Jakarta. ……………, 2005, Management Accounting, buku 2, Salemba Empat, Jakarta. H.R.E. Kosasih Taruna Sepandji, 1998, Manajemen Pemerintahan dalam Sistem dan Struktur Administrasi Negara Baru, Idola Remaja Do’a”, Bandung. Indra Bastian, 2001, Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta. Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Andi, Yogyakarta Mardiasmo, 2004, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta. Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, 2006, Metode Penelitian Survei, Edisi revisi, LP3ES, Yogyakarta. Miah N.Z. and L. Mia , (1996), Decentralization, Accounting Controls and Performance of Governtment Organizations: A New Zealand Empirical Study, Financial Accountability & management, (12(3), August, pp. 173-190. Mohamad Nazir.1999. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia Nazaruddin Sjamsuddin (1995) Indonesia dan Perubahan Global. www.hamline.edu Paul Usmany, 2004, Pengaruh Struktur Desentralisasi, Informasi Sistem Akuntansi Manajemen dan Dukungan Organisasional terhadap Kinerja Manajerial di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda): Studi Empiris pada Pemda Kota dan Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tesis, Universitas Gajah Mada. Sekaran, Uma, 2000, Research Methods For Bussiness: A Skill-Building Approach, Third Edition, New York: John Wiley & Sons Inc.
