PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH (Studi Kasus di Kabupaten Buru Provinsi Maluku)

PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH (Studi Kasus di Kabupaten Buru Provinsi Maluku) JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

EKO HARDIYONO 0710213034

JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2015

“PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH DAN IMLPLIKASINYA TERHADAP PEREKONOMIAN” (Studi Kasus di Kabupaten Buru Provinsi Maluku) Eko Hardiyono Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Email: [email protected]

ABSTRAK Dengan pelaksanaan otonomi daerah yang secara efektif dimulai 1 Januari 2001 dengan tujuan otonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi keadilan dan pemerataan pembangunan dalam segala bidang hal ini berdampak pada Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan dan Belanja daerah Di kabupaten Buru terhadap perkembangan perekonomian daerah dengan indakator PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) oleh karena itu, pelaksanaan system desentralisasi ini dapat memberikan kesempatan kepada setiap pemerintahan daerah serta peran masyarakat dalam men gembangkan potensi daerah dalam menigkatkan perekonomian daerah.Tujuan penelitian ini yaitu:untuk menguji pengaruh PAD dan Dana perimbangan terhadap Belanja daerah dan perekonomian daerah Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Kata kunci: Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja daerah dan Perekonomian

PENDAHULUAN Pelaksanaan otonomi daerah, yang secara efektif dimulai tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek di sentralisasi pemerintah yang sesungguhnya. Tujuan otonomi untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan dan pemerataan pembangunan dalam segala bidang. Otonomi daerah yang ditandai dengan terbitnya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 serta Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 memberikan kewenangan pada daerah untuk mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah secara luas. Rumusan masalah Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat menyusun rumusan masalah sebagai berikut : 1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) berpengaruh terhadap Belanja Daerah dan Perekonomian Daerah (PDRB) di Kabupaten Buru Provinsi Maluku? . Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan melakukan perhitungan-perhitungan secara statistik. Sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dengan menggunakan Interpolasi data dengan membagi data menjadi empat bagian (Kuartal) tentang dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat dan data pendapatan asli daerah serta data penggunaan anggaran yang ada pada pemerintah Kabupaten Buru Maluku yang diperoleh dari laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dampaknya pada perekonomian daerah kabupaten buru provinsi maluku. Dalam menjawab rumusan masalah yang disebutkan di bab sebelumnya, penelitian ini akan menggunakan metode analisis jalur (Path Analysis). Melalui diagram jalur, secara garis besar sangat membantu untuk menggambarkan pola hubungan klausal antara sejumlah peubah, dan analisis jalur ini memiliki daya guna untuk mencetak atau menguji kausal yang diteorikan dan bukan untuk menurunkan teori kausal tersebut (Riduan dan kuncoro dalam Vidianingsih, 2011). Dalam path analysis terdapat pengaruh langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung artinya arah hubungan antara dua variabel langsung tanpa variable lain, sementara pengaruh tidak langsung harus melewati variabel lain. Untuk melihat besarnya pengaruh antar variabel dengan menggunakan koefisien regresi yang distandarisasikan,

adapun besarnya pengaruh tidak langsung dalam path analysis adalah dengan cara mengalikan koefisien path pengaruh tidak tidak langsung variabel bebas terhadap variabel terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN Perhitungan koefisien path pada penelitian ini menggunakan analisis path dengan melihat pengaruh secara simultandanparsial pada masing-masing persamaan. Metode yang digunakan adalah ordinary least square (OLS) yaitu metode kuadrat terkecil dihitung dengan menggunakan software SPSS versi 20.0. Hasil analisis path Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH Terhadap Belanja Daerah diterangkan dibawah ini : a. Dari nilai R Square menunjukkan nilai sebesar 0,985 atau 98,5 %. Artinya bahwa BD dipengaruhi oleh PAD, DAU, DAK, DBH sebesar 98,5 %, sedangkan sisanya sebesar 1,5% dipengaruhi oleh variabel di luar variabel bebas yang diteliti atau variabel yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. b. Berdasarkan pengujian simultan (uji f) dapat dilihat bahwa f hitung sebesar 650,208 dan signifikan sebesar 0,000. Maka kesimpulan yang diambil adalah fhitung (650,208) lebih besar dari ftabel (2,6123) dan signifikansi (0,000) lebih kecil dari 5% sehingga diputuskan bahwa untuk menolak Ho yang berarti terdapat pengaruh bersama terhadap variabel PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap BD. c. Persamaan path : BDbelanjadaerah = 0,047 PADpendapatanAsli Daerah+ 0,682 DAUdanaalokasiumum+ 0,155 DAKdanaalokasiKhusus+ 0,158DBHDanaBagihasil+ ε1 1. 2. 3. 4.

Setiap peningkatan 1 satuan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Maka akan menaikan BD (Belanja Daerah) sebesar 0,074. Setiap peningkatan 1 satuan DAU (Dana Alokasi Umum) Maka akan menaikan BD (Belanja Daerah) sebesar 0,682. Setiap peningkatan 1 satuan DAK (Dana Alokasi Khusus) Maka akan menaikan BD (Belanja Daerah) sebesar 0,155. Setiap peningkatan 1 satuan DBH (Dana Bagi Hasil) Maka akan menaikan BD (Belanja Daerah) sebesar 0,158.

d. Dari nilai thitung menunjukkan bahwa variabel PAD (Pendapatan Asli Daerah) memiliki nilai thitung sebesar 1,412 dengan signifikansi sebesar 0,166. Karena |thitung| lebih kecil dari ttabel (1,412 <2,018 atau sig t lebih besar dari α (0,166>0,05) ) maka belum cukup bukti untuk menyatakan variabel PAD (PendapatanAsli Daerah) berpengaruh signifikan terhadap BD (Belanja Daerah). e. Dari nilai thitung menunjukkan bahwa variabel DAU (Dana Alokasi Umum) memiliki nilai thitung sebesar 16,693 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena |thitung| lebih besar dari ttabel (16,693 >2,018 atau sig t lebih kecil dari α (0,000 <0,05) ) maka cukup bukti untuk menyatakan variabel (Dana Alokasi Umum) berpengaruh signifikan terhadap BD (Belanja Daerah). f. Dari nilai thitung menunjukkan bahwa variabel DAK (Dana Alokasi Khusus) memiliki nilai thitung sebesar 3,419 dengan signifikansi sebesar 0,001. Karena |thitung| lebih besar dari ttabel (3,419 >2,018 atau sig t lebih kecil dari α (0,001 <0,05) ) maka cukup bukti untuk menyatakan variabel DAK (Dana Alokasi Khusus) berpengaruh signifikan terhadap BD (Belanja Daerah). Dari nilai thitung menunjukkan bahwa variabel DBH (Dana Bagi Hasil) memiliki nilai thitung sebesar 3,843 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena |thitung| lebih besar dari ttabel (3,843 >2,018 atau sig t lebih kecil dari α (0,000 <0,05)) maka cukup bukti untuk menyatakan variabel DBH (Dana Bagi Hasil) berpengaruh signifikan terhadap BD.

Hasil analisis path Hasil Analisis Path BD, PAD, DAU, DAK dan DBK terhadap PDRB diterangkan dibawah ini : a. Dari nilai R Square menunjukkan nilai sebesar 0,891 atau 0,891%. Artinya bahwa PDRB (Perekonomian Daerah) dipengaruhi sebesar 89,1 % oleh BD, PAD, DAU, DAK dan DBH Sedangkan sisanya sebesar 10,9 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel bebas yang teliti atau variabel lain yang tidak terdeteksi di penelitian ini. b. Berdasarkan pengujian simultan (uji f) dapat dilihat bahwa f hitung sebesar 62,264 dan signifikan sebesar 0,000. Maka kesimpulan yang diambil adalah fhitung (62,264) lebih besar dari ftabel (2,4625) dan signifikansi (0,000) lebih kecil dari 5% sehingga diputuskan bahwa untuk menolak Ho yang berarti terdapat pengaruh bersama terhadap variabel BD, PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap PDRB. c.

Persamaan regresi standardize : PDRBPerekonomianDaerah =2,139 BD belanjadaerah+0,054PADpendapatanAsli Daerah – 0,911 DAUdanaalokasiumum - 0,533 DAKdanaalokasiKhusus + 0,119 DBHDanaBagihasil+ ε2 1. 2. 3. 4. 5.

d.

Setiap peningkatan 1 satuan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Maka akan menaikan PDRB (Perekonomian Daerah) sebesar 0,054. Setiap peningkatan 1 satuan DAU (Dana Alokasi Umum) Maka akan menurun PDRB (Perekonomian Daerah) sebesar 0,911. Setiap peningkatan 1 satuan DAK (Dana Alokasi Khusus) Maka akan menurunkan PDRB (Perekonomian Daerah) sebesar 0,533. Setiap peningkatan 1 satuan DBH (Dana Bagi Hasil) Maka akan menaikan PDRB (Perekonomian Daerah) sebesar 0,119. Setiap peningkatan 1 satuan BD (Belanja Daerah) maka akan menaikan PDRB (Perekonomian Daerah) sebesar 2,139.

Dari nilai thitung menunjukkan bahwa variabel PAD (PendapatanAsli Daerah) memiliki nilai thitung sebesar 0,580 dengan signifikansi sebesar 0,565. Karena |thitung| lebih kecil dari ttabel (0,580 <2,0243 atau sig t lebih besar dari α (0,565 >0,05) maka belum cukup bukti untuk menyatakan variabel PAD (Pendapatan Asli Daerah) berpengaruh signifikan terhadap PDRB (Perekonomian Daerah). e. Dari nilai thitung menunjukkan bahwa variabel DAU (Dana Alokasi Umum) memiliki nilai thitung sebesar -2,843 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena |thitung| lebih besar dari ttabel (2,843 >2,0243 atau sig t lebih kecil dari α (0,007<0,05) maka cukup bukti untuk menyatakan variabel (Dana Alokasi Umum) berpengaruh signifikan terhadap PDRB (Perekonomian Daerah). f. Dari nilai thitung menunjukkan bahwa variabel DAK (Dana Alokasi Khusus) memiliki nilai thitung sebesar -3,756 dengan signifikansi sebesar 0,001. Karena |thitung| lebih besar dari ttabel (3,756 >2,0243 atau sig t lebih kecil dari α (0,001 <0,05) maka cukup bukti untuk menyatakan variabel DAK (Dana Alokasi Khusus) berpengaruh signifikan terhadap PDRB (Perekonomian Daerah). g. Dari nilai thitung menunjukkan bahwa variabel DBK (Dana Bagihasil) memiliki nilai thitung sebesar 0,903 dengan signifikansi sebesar0,372 . Karena |thitung| lebih kecildari ttabel (0,903 <2,0243 atau sig t lebih besardari α (0,372 >0,05) maka belum cukup bukti untuk menyatakan variabel DBH (Dana Bagi Hasil) berpengaruh signifikan terhadap PDRB (Perekonomian Daerah). h. Dari nilai thitung menunjukkan bahwa Variabel BD (Belanja Daerah) memiliki nilai thitung sebesar 4,859 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena |thitung| lebih besar dari ttabel (4,859 >2,0243 atau sig t lebih kecil dari α (0,000< 0,05) ) maka cukup bukti untuk menyatakan bahwa Variabel BD (Belanja Daerah) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel PDRB (Perekonomian Daerah) .

Gambar 4.11 : Hasil Analisis Path pada variabel PAD, DAU, DAK, DBH Terhadap PDRB 0,054 PAD

= 0,047 =-0,911 DAU

=2,139 BD

PDRB

=0,155 =-0,533 DAK

=0,158

DBH

Sumber : Ilustrasi Peneliti, 2014

Uji Hipotesis Tidak Langsung 1. Uji Hipotesis I Pengaruh tidak langsung antara DAU (Dana Alokasi Umum) terhadap PDRB (Perekonomian Daerah) melalui BD (Belanja Daerah) diperoleh dari hasil kali pengaruh langsung antara DAU (Dana Alokasi Umum) terhadap BD (Belanja Daerah) dan pengaruh langsung antara BD (Belanja Daerah) terhadap PDRB (Perekonomian Daerah) sehingga pengaruh tidak langsung sebesar 0,682 x 2,139 =1,458. Karena pengaruh langsung antara DAU (Dana Alokasi Umum) terhadap BD (Belanja Daerah) signifikan dan pengaruh langsung antara BD (Belanja Daerah) terhadap PDRB (Perekonomian Daerah) signifikan, maka pengaruh tidak langsung signifikan DAU (Dana Alokasi Umum) terhadap PDRB (Perekonomian Daerah) melalui BD (Belanja Daerah) artinya BD (Belanja Daerah) sebagai intervening (Perantara) yang baik. 2. Uji Hipotesis II Pengaruh tidak langsung antara DAK (Dana Alokasi Khusus) terhadap PDRB (Perekonomian Daerah) melalui BD (Belanja Daerah) diperoleh dari hasil kali pengaruh langsung antara DAK (Dana Alokasi Khusus) terhadap BD (Belanja Daerah) dan pengaruh langsung antara BD (Belanja Daerah) terhadap PDRB (Perekonomian Daerah) sehingga pengaruh tidak langsung sebesar 0,155 x 2,139 =0,3315. Karena pengaruh langsung antara DAK (Dana Alokasi Khusus) terhadap BD (Belanja Daerah) signifikan dan pengaruh langsung antara BD (Belanja Daerah) terhadap PDRB (Perekonomian Daerah) signifikan, maka pengaruh tidak langsung signifikan DAK (Dana Alokasi Khusus) terhadap PDRB (Perekonomian Daerah) melalui BD (Belanja Daerah) artinya BD (Belanja Daerah) sebagai intervening (Perantara) yang baik. 3. Uji Hipotesis III Pengaruh tidak langsung antara DBH (Dana Bagi Hasil) terhadap PDRB (Perekonomian Daerah) melalui BD (Belanja Daerah) diperoleh dari hasil kali pengaruh langsung antara DBH (Dana Bagi Hasil) terhadap BD (Belanja Daerah) dan pengaruh langsung antara BD (Belanja Daerah) terhadap PDRB (Perekonomian Daerah) sehingga pengaruh tidak langsung sebesar 0,158 x 2,139 = 0,3379. Karena pengaruh langsung antara DBH (Dana Bagi hasil) terhadap BD (Belanja Daerah) signifikan dan pengaruh langsung antara BD (Belanja Daerah) terhadap PDRB (Perekonomian Daerah) signifikan, maka pengaruh tidak langsung signifikan DBH (Dana Bagi Hasil) terhadap

PDRB (Perekonomian Daerah) melalui BD (Belanja Daerah) artinya BD (Belanja Daerah) sebagai intervening (Perantara) yang baik. Uji Hipotesis Langsung 1.

Uji Hipotesis I Pengaruh langsung antara DAU (Dana Alokasi Umum) terhadap PDRB (Perekonomian Daerah) sebesar -0,911 dan memiliki kesimpulan yang signifikan artinya memiliki pengaruh secara langsung pada variabel DAU (Dana Alokasi Umum) menuju PDRB (Perekonomiandaerah). Jika jalur ini dipakai maka akan memberikan dampak yang negatif karena bisa menurunkan PDRB (Perekonomian Daerah). 2. Uji Hipotesis II Pengaruh langsung antara DAU (Dana Alokasi Khusus) terhadap PDRB (Perekonomian Daerah) sebesar -0,533 dan memiliki kesimpulan yang signifikan artinya memiliki pengaruh secara langsung pada variabel DAK (Dana Alokasi Khusus) menuju PDRB (Perekonomian Daerah). Jika jalur ini dipakai maka akan memberikan dampak yang negatif karena bisa menurunkan PDRB (Perekonomian Daerah).

KESIMPULAN Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut sebagai berikut : 1. Pengaruh PAD terhadap belanja daerah dengan perekonomian daerah (PDRB) terdiri :

2.

3.

a.

Pengaruh langsung : pengaruh langsung PAD terhadap PDRB tidak signifikan dikarenakan besaran PAD di kabupaten buru masih minim dalam menunjang PDRB sehingga tidak terdapat jalur dalam digram path.

b.

Pengaruh tidak langsung : pengaruh tidak langsung PAD terhadap PDRB melalui variabel Belanja Daerah tidak signifikan dikarenakan besaran PAD di kabupaten Buru masih minim dalam menunjang belanja daerah dan PDRB sehingga tidak terdapat jalur dalam diagram path hal ini masih dimaklumi karena usia kabupaten buru yang masih 13 tahun berdiri sehingga masih banyak potensial asli daerah yang belum di maksimalkan.

Pengaruh DAU terhadap belanja daerah dengan perekonomian daerah (PDRB) terdiri dari : a.

Pengaruh langsung : pengaruh langsung DAU terhadap PDRB mengalami signifikan tapi dalam penerepannya langsung dapat mengakibatkan penurunan PDRB dikarenakan DAU seharusnya dikelompokkan dalam belanja daerah terlebih dahulu baik dalam belanja langsung maupun belanja tidak langsung sehingga dampaknya bisa positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDRB).

b.

Pengaruh tidak langsung : pengaruh tidak langsung DAU terhadap PDRB melalui belanja daerah mengalami signifikan dan dapat menaikkan belanja daerah dan juga meningkatkan PDRB. hal ini sesuai dengan fungsinya karena DAU merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

Pengaruh DAK terhadap Belanja Daerah dengan perekonomian daerah (PDRB) terdiri dari : a.

Pengaruh langsung : pengaruh langsung DAK terhadap PDRB mengalami signifikan tapi dalam penerepannya langsung dapat mengakibatkan penurunan PDRB dikarenakan DAK seharusnya dikelompokkan dalam belanja daerah terlebih dahulu baik dalam belanja langsung maupun belanja tidak langsung sehingga dampaknya bisa positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDRB).

b.

Pengaruh tidak langsung : pengaruh tidak langsung DAK terhadap PDRB melalui belanja daerah mengalami signifikan dan dapat berdampak positif dalam menaikkan belanja daerah dan juga meningkatkan PDRB. hal ini sesuai dengan fungsinya karena dana alokasi khusus, adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan

tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 4.

5.

Pengaruh DBH terhadap belanja daerah dengan perekonomian daerah (PDRB) terdiri diri ; a.

Pengaruh langsung : pengaruh langsung DBH terhadap PDRB tidak signifikan dikarenakan besaran DBH di kabupaten buru masih minim dalam menunjang PDRB sehingga tidak terdapat jalur dalam digram path dan juga DBH seharusnya dikelompokkan dalam belanja daerah terlebih dahulu baik dalam belanja langsung maupun belanja tidak langsungh sehingga dampaknya bisa positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDRB).

b.

Pengaruh tidak langsung : pengaruh tidak langsung DBH terhadap PDRB melalui Belanja Daerah mengalami signifikan dan berdampak positif menaikkan belanja daerah dan meningkatkan perekonomian daerah (PDRB) hasil ini juga dikarenakan sumber penerimaan bagi hasil pajak tahun anggaran berjalan yang dalam perencanaan belanja daerah positif dan berdampak menaikkan PDRB.

Pengaruh Belanja Daerah terhadap Perekonomian secara langsung Mengalami signifikansi terhadap PDRB dan dapat menjadi variabel variabel Intervening (Perantara) yang baik dalam menaikkan PDRB kabupaten Buru. Hasil ini menjelaskan bahwa keragaman atau perubahan perekonomian daerah dapat dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel belanja daerah dan sumber-sumber diasumsikan tetap, Belanja daerah adalah, semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga panduan ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA Syukriy, Abdullah dan Halim, Abdul.2003.Pengaruh dana Alokasi Umum (DAU) DAN Pendapatan ASLI Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah; Studi Kasus Kabupaten/kota di Jawa dan Bali. Simposium nasional Akuntansi.VI :1140-1151 Bastian, Indra. 2001, Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit BPFE Boediono, 1999, Teori Pertumbuhan Ekonomi, Yogyakarta:Penerbit BPFE. Devas, N.1989, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia,Jakarta.EdisiTerjemahan UI Press. Dumairy.1997. Perekonomian Indonesia, Jakarta: Penerbit Airlangga. Hayani, F.E. 2005, Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah, Potensi Daerah (Studi Kasus Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Selatan), Tesis Universitas Brawijaya Malang. Hambali, Imran F.E. 2009, Pengaruh Dana Perimbangan Dan PendapatanAsli Daerah TerrhadapBelanja Daerah Kabupaten/Kota Di ProvinsiGorontalo, Tesis Universitas Brawijaya Malang. Holtz, Eakin, Douglas. Harvey Rosen and Schuhler Tilly. (1994), Intertemporal Analysis od state ana Local Government Spending : Theory and Test.Journal of Urban Economic, 35 : 159-174. Huda, Ni’matul, 2005, otonomiDaerah : Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika. Yogyakarta: Penerbit Pustaka pelajar Mangkoesoebroto, Guritno. 1994, Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia, Jakarta: PT Gramedia. Mahmudi. 2007, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Yogyakarta: Penerbit STIM YKPN Munawir,H.S 2000, Perpajakan, Edisi Revisi. CetakanKe-empat, Yogyakarta: Penerbit Liberty Mustofa. 2010. Dana Bagi Hasil Dan Konservasi Sumber Daya Alam Di Indonesia: jurnal Ekonomi dan Pendidikan, volume 8 Nomor 2 : 124-126 Republik Indonesia,Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Republik Indonesia,Pasal 1 UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Republik Indonesia,Undang-Undang No. 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumodiningrat, Gunawan. l999. Pemberdayaan Rakyat, Gramedia PustakaUtama, Jakarta. Todaro Michel P dan, Stephen C. Smith, 2006. Pembangunan Ekonomi/edisi sembilan/jilid dua, Jakarta: Penerbit Airlangga Vidianingsih, Ulfa. 2011. Peranan Publik sektor Expenditure Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah.Studi kasus pada 38 Kabupaten/ kota di jawaTimur. Skripsi Universitas Brawijaya Yustika, Ahmad.2008, Desentralisasi Ekonomi di Indonesia, Malang: penerbit Bayumedia publishing Yani, Ahmad. 2002, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada