PENERAPAN DEMOKRASI PANCASILA
Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Disusun oleh
Nama
: Asilka Islamey
Nim
: 11.11.5124
Kelompok : D Jurusan
: S1-TI
Dosen
: Drs. Tahajudin Sudibyo
STMIK AMIKOM YOGYAKARTA 2011
KATA PENGANTAR
Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur kepada ALLAH SWT karena berkat rahmat serta hidayahnyalah saya dapat menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Pancasila yang berjudul “Penerapan Demokrasi Pancasila” tepat pada waktunya. Tak lupa pula shalawat serta salam saya sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw beserta pengikutnya hingga akhir zaman. Dalam penyusunan tugas akhir ini saya juga ingin mengucapkan terimakasih kepada: 1. Allah SWT karena berkat rahmat serta hidayah-Nya lah saya dapat menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Pancasila ini tepat pada waktunya. 2. Bapak Tahajudin Sudibyo yang bersedia memberikan pengarahan dalam pembuatan tugas akhir ini. 3. Untuk semua teman-teman yang senantiasa memberikan saran, kritikan, serta dukungan sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.
Saya sadar bahwa tugas akhir yang saya buat ini masih memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Jadi, saya mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam tugas akhir yang saya buat ini. Saya berharap agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi siapasaja yang ingin mempelajari demokrasi yang ada di Indonesia atau lebih tepatnya Demokrasi Pancasila. Yogyakarta, 28 Oktober 2011
AsilkaIslamey
DAFTAR ISI Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Maslah B. Rumusan Masalah
1 3
BAB II PEMBAHASAN MASALAH A. B. C. D.
Pengertian Demokrasi Demokrasi Berdasarkan Pancasila Penerapan Demokrasi Berdasarkan Pancasila Pentingnya Demokrasi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
4 5 6 7
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran DAFTAR PUSTAKA
9 9 10
BAB I Pendahuluan A. Latar Belakang Masalah Demokrasi menjalankan
merupakan
suatu
sistem
salah
satu
pemerintahan
bentuk yang
apresiasi
dalam
berdasarkan
pada
kedaulatan rakyat. Sistem pemerintahannya adalah kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, yang mengikut sertakan semua golongan yang mempunyai kepentingan dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan
dengan musyawarah mufakat
untuk
mewujudkan
kesejahteraan bersama. Sistem pemerintahan di Negara Indonesia bukanlah berdasarkan demokrasi rakyat yang menitik beratkan kepentingan bersama dengan menganggap bahwa tiap-tiap individu sebagai bagian saja dan juga bukan berdasarkan demokrasi liberal yang menitik beratkan kepentingan individu dan mendasarkan diri pada jumlah suara saja. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan pada falsafah yang dianut oleh bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Dengan kata lain Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah apakah bangsa Indonesia sudah menerapkan demokrasi yang berdasarkan pada pancasila tersebut ? Pertanyaan ini muncul dikarenakan kasus bentrok yang sering terjadi di Indonesia yang asal muasalnya disebabkan oleh ketidaksepakatan antara satu pihak dengan pihak lain. Masing-masing pihak saling menganggap bahwa pendapat merekalah yang terbaik, mereak tidak berfikir untuk melakukan musyawarah untuk menacapai mufakat. Walaupun mereka
melakukan musyawarah, tetapi pendapat mereka tidak di terima mereka akan melakukan demo, mogok kerja, dan lain sebagainya. Masing-masing pihak saling berusaha untuk menjatuhkan pihak lawan, mencari celah yang dapat dimanfaatkan untuk menjatuhkan pihak lawan dalam musyawarah yang mereka pikirkan hanyalah gengsi, kedudukan, dan pengakuan, tanpa mereka sadari hal tersebut dapat merugikan bangsa dan Negara. Kenyataanya di dalam Pancasila dijelaskan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah berdasrkan musyawarah atau mufakat bersama yang hasil dari musyawarah tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa, dan Negara, serta Tuhan Yang Maha Esa.
B. Rumusan Masalah 1. Apakah yang dimaksud dengan demokrasi ? 2. Bagaimanakah Demokrasi yang berdasarkan Pancasila itu ? 3. Apakah Indonesia telah melaksanakan Demokrasi yang sesuai dengan Pancasila ? 4. Pentingnya DEmokrasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ?
BAB II Pembahasan Masalah
Sebelum kita membahas tentang apa itu demokrasi Pancasila mari kita lihat lihat dulu beberapa pendekatan yang berhubungan dengan pembahasan kita kali ini. Pendekatan Historis Keikutsertaan rakyat/wn sbginfrastruktur dalam pengambilan keputusan memang hanya terdapat dalam Negara yang berlandaskan system demokrasi, oleh karena itu para perancang UUD 1945 cukup menyadari perlunya keikutsertaan rakyat di dalam pengambilan keputusan di negara Indonesia. Di dalam masa sidang ke-2 BPUPKI dr tgl 10-17 Juli 1945 terdapat rumusan :Souvereniteit berada di tangan rakyat yang kemudian diubah oleh panitia penghalus Bahan BPUPKI menjadi “kedaulatan adalah di tangan rakyat” yang termuat dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Rumusan “kedaulatan adalah di tangan rakyat” menunjukkan bahwa UUD 1945 menganut system pemerintahan demokrasi. Budaya demokrasi sudah dilaksanakan oleh nenek moyang kita sejak lama. Semua masalah senantiasa dimusyawarahkan sehingga permasalahan yang dihadapi dapat terpecahkan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan adanya musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Dimana ciri-ciri musyawarah dan mufakat , antara lain sebagai berikut: 1. Masalah yang dibicarakan merupakan kepentingan bersama. 2. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 3. Proses nusyawarah selalu mempertimbangkan moral. 4. Usul atau pendapat mudah dipahami dan masuk akal.
5. Hasil keputusan tidak memberatkan warga atau rakyat.
Pendekatan Yuridis Pasal 1 (1) UUD 1945: “Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Yang di dalam penjelasan terhadap pasal ini UUD 1945 menyebutkan: “menetapkan bentuk Negara kesatuan dan republik”. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” Kedaulatan politik rakyat dilaksanakan lewat pemilihan umum untuk membtk MPR dan DPR setiap 5 th sekali A. Pengertian Demokrasi Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” berarti rakyat dan “kratia” berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau sering diartikan suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan demikian demokrasi adalah suatu system pemerintahan dimana kekuasaan untuk pemerintah berasal dari mereka yang diperintah. Atau bisa juga disebut demokrasi adalah suatu pola pemerintahan yang mengikutsertakan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Maka legitimasi pemerintah
adalah kemauan rakyat
yang memilih dan
mengontrolnya. Demokrasi mengandung ciri yang menjadi patokan, yakni setiap system demokrasi adalah ide bahwa warga Negara seharusnya terlibat dalam hal tertentu di bidang pembuatan keputusan-keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil pilihan mereka, dan juga ciri lain
yang tidak boleh diabaikan adalah adanya keterlibatan atau partisipasi warga Negara baik langsung maupun tidak langsung di dalam proses pemerintahan.
B. Demokrasi Berdsarkan Pancasila Demokrasi yang berdasarkan Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh Pancasila, hal ini mengingat bahwa Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Yang tak kalah pentingnya adalah bahwa Pancasila sebagai jiwa demokrasi Indonesia yang merupakan satu konsep yang saling berkaitan antara sila yang satu dengan sila yang lainnya. Maka dapat dirumuskan bahwa demokrasi Pancasila itu berarti bahwa demokrasi itu harus berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, demokrasi yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, demokrasi yang membina persatuan Inadonesia dengan kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan demokrasi yang bertujuan untuk mencapai keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia “Demokrasi Pancasila berarti demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya”. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak dakemokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing, haruslah menjunjung nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, menjamin dan mempertahankan bangsa dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Demokrasi Pancasila. Dasar demokrasi Pancasila adalah demokrasi konstitusional karena terformulasikan dalam UUD 1945. Di dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke IV ditegaskan: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan
dalam
permusyawatan/perwakilan”
dan
selanjutnya
dijabarkan dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 1 ayat (2) “kedaulatan
adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.
C. Penerapan Demokrasi Berdasarkan Pancasila Dalam teori Hukum Tata Negara Indonesia dapat kita temukan di dalam pembukaan UUD 1945, yang menegaskan; “……… suatu susunan negara
Republik
Indonesia
yang
berkedaulatan
rakyat………”,dan
kemudian dilanjutkan dalam pasal 1 ayat 1 “Negara Indonesai adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik”. “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 ini menunjukkan bahwa kedudukan rakyatlah yang paling menonjol, paling top dan paling sentral. Faham demokrasi dapat tegak pabila didukung oleh suau wadah yaitu perangkat yang digunakan sebagai alat/sarana untuk mencapai cita-cita, dan juga harus didukung oleh
ide atau cita-cita demokrasi itu sendiri.
Antar wadah dan isi tersebut haruslah mengandung nilai-nilai dan unsurunsur yang demokratis, seperti: bagaimana konsep kekuasaan dirumuskan, konsep pengambilan keputusan, konsep pengawasan dan juga bagaimana konsep partisipasinya. Konsep-konep sentral demokrasi yang disebutkan di atas tadi terdapat dalam Hukum Tata Negara Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan demokrasi yang berkedaulatan rakyat ini terdapat pada penjabaran sila Kerakyatan yang dipimppin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang diantaranya adalah: 1. Sebagai warga Negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak terhadap orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Tetapi pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam hidup berdemokrasi dalam prakteknya masih menimbulkan berbagai macam masalah seperti saat diadakan siding DPR para wakil rakyat saling serang argument dan pendapat. Bahkan tak jarang terjadi kerusuhan di kalangan wakil-wakil rakyat tersebut. Padahal mereka sudah mendapat kepercayaan dan mengemban amanah dari rakyat. Tapi kelakuan mereka tak ubahnya seperti anak kecil yang sedang berebut mainan.
D. Pentingnya Demokrasi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Sepanjang masa kemerdekaanya, bangsa Indonesia telah mencoba menerapkan bermacam-macam demokrasi. Dari Demokrasi Liberal yang
cenderung mengikuti Negara-negara Barat. Demokrasi Terpimpin yang dalam prakteknya cenderung otoriter hingga Demokrasi Pancasila yang masih berlaku sampai sekarang. Banyaknya masalah yang terjadi dari Demokrasi Liberal hingga Demokrasi Pancasila disebabkan oleh penerapan demokrasi yang ada di Indonesia belum sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Padahal demokrasi adalah salah satu kunci utama dalam membangun suatu bangsa. Indonesia telah memiliki Pancasila sebagai landasannya yang menjadi kunci pokok dalam melaksanakan demokrasi. Demokrai sangatlah penting dalam menjalankan kehidupan yang berbangsa dan bernegara karena dengan adanya demokrasi segala sesuatunya dapat berjalan secara harmonis. Saling mengisi antara pemerintah dan rakyat dalam membangun negeri, bersama-sama mencari jalan keluar dalam menyelesaikan suatu masalah yang sedang di alami bangsa. Demokrasi juga dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang sekarang ini mudah sekali goyah karena isu-isu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yang dapat menghancurkan Negara Republik Indonesia ini. Selain dapat mempererat persatuan dan kesatuan, demokrasi juga dapat menjadi penghubung yang baik antara pemerintah dan rakyatnya. Jadi, demokrasi sangatlah penting dalam melaksanakan kehidupan yang berbangsa dan bernegara.
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang berarti pemerintahan rakyat atau sering disebut “pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat”. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan pada nilainilai yang terkandung didalam Pancasila. Tetapi, dalam prakteknya menyimpang dengan pengertian Demokrasi Pancasila itu sendiri. Demokrasi sangatlah penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dapat menjadi penghubung yang baik antar pemerintah dan masyarakat dalam membangun Negara Indonesia. B. Saran Dalam demokrasi setiap wakil rakyat harus menempatkan dirinya dan kekuasaannya di bawah kehendak umum dan dalam kerjasama yang selalu terikat oleh tanggungjawab kepada Tuhan, Bangsa, dan Negara.
DAFTAR PUSTAKA
Kaelan, M.S., Drs., Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan, Paradigma, Yogyakarta, 1996. MS Bakry Noor, Pancasila Yuridis Kenegaraan, Liberty, Yogyakarta, 1997. Thaib Dahlan, SH, MSi, Edisi Revisi: Pancasila Yurdis Kenegaraan, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1997.
