PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DOLLAR. Suwarjo, SH., M.Hum

Vol. 8 no. 1 Maret 2014

ISSN : 1978-6697

PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DOLLAR

Suwarjo, SH., M.Hum.

Abstrak Pemberantasan dollar AS palsu di Indonesia terbilang cukup sulit karena tidak terjangkau oleh hukum di Indonesia. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakkan hukum dalam tindak pidana pemalsuan mata uang dollar. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu 1) Ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang diatur dalam Bab X buku II KUHP, Pasal 244, 245, 246, 247, 249, 250, 250 dan Pasal 251. Selain diatur di dalam KUHP, ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang juga diatur dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yakni Bab VII mengenai larangan dari Pasal 23-Pasal 27 dan Bab X tentang ketentuan pidananya yaitu Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34-Pasal 37. Dalam hal ini maka diperlukan Undangundang tersendiri yang khusus mengatur mengenai pemalsuan terhadap uang dollar dan pengedarannya, sehingga penegakan hukum terhadap kejahatan uang palsu dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, diharapkan dalam Undang-Undang tentang Mata Uang kelak, perlu dicantumkan ancaman pidana dan denda minimal agar tujuan pemidanaan lebih efektif yaitu untuk menimbulkan efek jera dapat dicapai. Pemerintah harus lebih serius untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pemalsuan uang dan meningkatkan kinerja dari para penegak hukum di Indonesia. Para penegak hukum harus lebih menjunjung tinggi profesionalitas dalam melaksanakan peran dan tugasnya dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan uang kertas rupiah di Indonesia. Kata Kunci : Tindak Pidana, Pemalsuan, Uang Dollar

KUHPidana, yang berbunyi: (1) Ketentuan

A. Latar Belakang Kejahatan terhadap mata uang, dalam

sejarah

peradaban

pidana

dalam

peraturan

perundang-

manusia

undangan Indonesia diterapkan bagi setiap

dianggap sebagai kejahatan yang sangat

orang yang melakukan di luar Indonesia

merugikan

Oleh

sedangkan dalam ayat (2) Suatu kejahatan

karena itu negara dilindungi dari hal-hal

mengenai mata uang atau uang kertas yang

tersebut, sehingga dicantumkan dalam asas

dikeluarkan

perlindungan yang di dalam KUHPidana

ataupun

kepentingan

negara.

oleh

negara

mengenai

atau

bank,

meterai

yang

tercantum dalam Pasal 4. Dalam Pasal 4

Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA

1


ISSN : 1978-6697

dikeluarkan dan merek yang digunakan

tindakannya yang dinyatakan sebagai

oleh Pemerintah Indonesia.

dapat dihukum.3

Ketentuan tersebut dimaksudkan

Kejahatan pemalsuan mata uang

untuk melindungi kepentingan Negara

yang berkaitan dengan judul diatas

Republik

setiap

adalah kejahatan pemalsuan mata uang

orang di luar Indonesia yang melakukan

sebagaimana diatur dalam Pasal 245

kejahatan terhadap mata uang RI. Dalam

KUHP. Pasal 245 KUHP berbunyi

teori hukum pidana, ketentuan di atas

“Barangsiapa

disebut sebagai asas perlindungan. Asas

mengedarkan mata uang atau uang

perlindungan mengandung arti bahwa

kertas yang dikeluarkan oleh negara atau

“setiap negara dianggap mempunyai

bank sebagai mata uang atau uang kertas

wewenang untuk memutuskan tindakan

asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau

mana

dipalsu olehnya sendiri, atau waktu

Indonesia

yang

terhadap

membahayakan

keamanannya atau keuangannya”. 1

dengan

sengaja

diterima diketahuinya bahwa tidak asli

Menurut Wirjono Prodjodikoro

atau

dipalsu,

ataupun

pemalsuan adalah suatu perbuatan yang

menyimpan

disengaja meniru suatu karya orang lain

Indonesia mata uang dan uang kertas

untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang

yang demikian, dengan maksud untuk

bersangkutan

mengedarkan

(illegal)/melanggar

hak

atau

barangsiapa

memasukkan

atau

ke

menyuruh

cipta orang lain.2 Simons, merumuskan

mengedarkan sebagai uang asli dan tidak

strafbaar feit adalah suatu tindakan

dipalsu, dipidana dengan pidana penjara

melanggar hukum yang dengan sengaja

paling lama 15 (lima belas) tahun”.

telah dilakukan oleh seseorang yang dapat

dipertanggungjawabkan

atas

Perbuatan

mengedarkan

atau

menyuruh mengedarkan uang palsu telah terwujud. Perihal mengedarkan atau menyuruh mengedarkan adalah berupa apa yang dituju oleh maksud pelaku, berupa

unsur

subjektif.

Selesainya

1

Starke, J. G., 2001., Pengantar Hukum Internasional 2., Edisi Kesepuluh. Jakarta. Sinar Grafika.hal 131 2 Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung : Refika. Aditama, 2003. Hal 34


kejahatan ditentukan oleh perbuatan 3

Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 40

3


ISSN : 1978-6697

meniru atau memalsu, bukan pada telah

sendiri

dengan

maksud

terjadinya perbuatan mengedarkan atau

mengedakan

menyuruh mengedarkan. Uang palsu

mengedarkan sebagai uang asli dan

yang telah diedarkan tidak termasuk

tidak dipalsu.

atau

untuk

menyuruh

kejahatan Pasal 244 KUHP tetapi masuk

4. Melarang orang yang dengan sengaja

dalam kejahatan Pasal 245 KUHP.

menyimpan atau memasukkan ke

Dalam rumusan Pasal 245 tersebut di

Indonesia mata uang atau uang

atas, menurut adami chazawi ada 4

kertas negara atau uang kertas bank

(empat) bentuk kejahatan mengedarkan

yang

uang palsu, yaitu:4

diketahuinya sebagai uang palsu,


dengan maksud untuk mengedarkan

mengedarkan mata uang atau uang

atau menyuruh mengedarkan seperti


uang asli dan tidak dipalsu.

waktu

diterimanya

palsu sebagai mata uang atau uang

Unsur kesengajaan kini berarti

kertas asli dan tidak dipalsu, uang

bahwa si pelaku harus tahu bahwa

palsu

barang-barang tersebut

mana ditiru atau dipalsu

olehnya sendiri. 2. Melarang

orang

adalah uang

palsu. Ia juga tidak perlu mengetahui yang

waktu

bahwa,

berhubung

dengan

barang-

menerima mata uang atau uang

barang itu, telah dilakukan tindak pidana

kertas Negara atau uang kertas bank

pembuatan uang palsu atau memalsukan

diketahuinya sebagai palsu, dengan

uang asli. Secara khusus tidak perlu

sengaja

sebagai

diketahui bahwa yang membuat atau

mata uang atau uang kertas asli dan

memalsukan uang itu memiliki tujuan

tidak dipalsu.

untuk mengedarkan barang-barang itu

mengedarkannya


4

pada

sebagai uang asli (Wirjono; 2003:25).

menyimpan atau memasukkan ke

Tindak pidana pemalsuan uang

Indonesia mata uang atau uang

merupakan delik formil yaitu delik yang


dianggap telah terlaksana apabila telah

palsu, yang mana uang palsu itu

dilakukan suatu tindakan yang terlarang.

ditiru atau dipalsu oleh dirinya

Dalam delik formil hubungan kausal

Ibid hal 42


mungkin juga diperlukan tetapi berbeda

4


ISSN : 1978-6697

dengan yang diperlukan dalam delik

negara atau uang kertas bank itu sebagai

materiil. Dalam delik materiil, meskipun

yang asli dan tidak dipalsukan, dipidana

perbuatan tersebut tidak diatur dalam

dengan pidana penjara selama-lamanya

perundang-undangan

lima belas tahun”.

tetapi

apabila

dianggap

tercela

Pasal 245 KUHP “Barangsiapa

karena tidak sesuai dengan rasa keadilan

dengan sengaja mengeluarkan mata uang

atau norma kehidupan sosial dalam

atau uang kertas negara atau uang kertas

masyarakat, maka perbuatan tersebut

bank yang ditirunya atau dipalsukannya

dapat

sendiri

perbuatan

tersebut

dipidana.

Dengan

demikian

atau

yang

pada

waktu

dikatakan bahwa delik materiil tidak

diterimanya diketahui akan palsu atau

dirumuskan secara jelas, lain dengan

dipalsukan itu, sebagai mata uang atau

formil yang dilarang dengan tegas

uang kertas negara atau uang kertas bank

adalah perbuatannya. Delik materiil

asli dan yang tidak dipalsukan ataupun

perumusannnya dititikbertkan kepada

yang menyimpan atau memasukkan ke

akibat yang tidak dikehendaki (dilarang).

daerah Republik Indonesia mata uang

Delik ini dikatakan selesai apabila akibat

dan uang kertas negara atau uang kertas

yang tidak dikendaki itu telah terjadi.

bank yang demikian, dengan maksud

Dalam

apabila

untuk mengeluarkan atau menyuruh

terpisah

mengeluarkan sebagai yang asli dan

delik

perbuatan

formil

dan

yaitu

akibatnya

menurut waktu, jadi timbulnya akibat

tidak

dipalsukan,

dipidana

dengan

yang tertentu itu baru kemudian terjadi.

pidana penjara selama-lamanya lima

Pengaturan ancaman terhadap tindak

belas tahun”.

pidana pemalsuan uang secara spesifik

Perbedaan kedua pasal tersebut

diatur dalam KUHP pada Pasal 244 dan

adalah hanya perbedaan unsur saja, jika

Pasal 245.

pada Pasal 245 mengancam pelaku yang

Pasal 244 KUHP “Barangsiapa

dengan

sengaja

mengedarkan

atau

meniru atau memalsukan mata uang atau

menyimpan uang palsu. Sedangkan pada

uang kertas negara atau uang kertas

Pasal 244 dijelaskan terhadap ancaman

bank,

untuk

pidana terhadap orang yang dengan

menyuruh

sengaja meniru atau membuat uang

dengan

menjalankan

maksud atau

menjalankan mata uang atau uang kertas


palsu.

Khusus

untuk

5

kejahatan


ISSN : 1978-6697

pemalsuan mata uang, yang beberapa

“Bagaimana penegakkan hukum dalam

waktu terakhir sering terjadi, sangat

tindak pidana pemalsuan mata uang

merisaukan,

dollar?”

baik

Bank

Indonesia

sebagai otorisator, maupun masyarakat sebagai penerima uang palsu.

C. Batasan Masalah

Direktur Direktorat Pengedaran

Untuk memperjelas serta memberi

Uang Bank Indonesia (BI), sebetulnya

arah yang tepat dalam pembahasan ini

pasal itu tidak bisa menjangkau kasus

dan berdasarkan identifikasi masalah di

pemalsuan valuta asing termasuk dollar

atas,

AS. Pasal tersebut hanya bisa untuk

permasalahan pada penegakkan hukum

menjerat

dalam tindak pidana pemalsuan mata

kasus

Kondisi

pemalsuan

ini

rupiah.

mengakibatkan

maka

penulis

membatasi

uang dollar.

Pemberantasan dollar AS palsu di Indonesia terbilang cukup sulit karena tidak

terjangkau

oleh

D. Tujuan Penelitian

hukum

Tujuan dalam penelitian ini adalah

di Indonesia. Kepolisian juga secara

untuk mengetahui penegakkan hukum

teknis akan mengalami kesulitan. Sebab,

dalam tindak pidana pemalsuan mata

untuk mengatasi pemalsuan dollar AS,

uang dollar.

polisi harus memiliki specimen atau uang contoh dollar AS. Masalah lain

E. Manfaat Penelitian

yang juga muncul adalah siapakan yang

Manfaat penelitian ini adalah untuk

nanti berwenang menentukan keaslian

menambah wawasan dan wacana ilmu

uang dollar AS. Bank Indonesia dalam

pengetahuan,

hal ini jelas tidak punya kewenangan

penegakkan hukum dalam tindak pidana

untuk mengatakan, apakah uang dollar

pemalsuan mata uang dollar.

khususnya

dibidang

AS itu palsu atau tidak. F. Tinjauan Pustaka B. Rumusan Masalah Berdasarkan masalah

diatas

perumusan

Tindak Pidana latar

maka

masalahnya

belakang

dapat

ditarik

yaitu

:


Dalam

Kitab

Undang-Undang

Hukum Pidana istilah tindak pidana menggunakan perkataan stafbaar feit

6


ISSN : 1978-6697

tanpa memberikan sesuatu penjelasan

di antara para ahli hukum pidanapun,

mengenai apa yang dimaksud dengan

diskusi mengenai pemidanaan masih terus

strafbaar feit tersebut. Perkataan feit

berlangsung.

sendiri dalam bahasa Belanda berarti

bahwa

“sebagian

persoalan yang murni hukum (purely

dan

kenyataan”

atau

een

gedeelte van de werkelijkheid, sedang

Sebagian

pemidanaan

berpandangan adalah

sebuah

legal matter).6

strafbaar berarti dapat dihukum, sehingga

J.

D.

Mabbot,

misalnya,

secara harfiah perkataan strafbaar feit itu

memandang seseorang “penjahat” sebagai

dapat diterjemahkan sebagai “sebagian

seseorang yang telah melanggar hukum

dari

dapat

bukan orang jahat. Seorang yang “tidak

dihukum”, yang sudah barang tentu tidak

bersalah” adalah seseorang yang belum

tepat,

suatu

kenyataan

karena

sebenarnya

yang

adalah

yang

dapat

dihukum

melanggar suatu hukum, meskipun ia bisa

manusia

sebagai

jadi merupakan orang jahat dan telah

pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan

melanggar hukum-hukum lain.

ataupun tindakan.5

Mabbot memandang, pemidanaan merupakan akibat wajar yang disebabkan

Pemalsuan Mata Uang

bukan dari hukum, tetapi dari pelanggaran

Kejahatan peniruan dan pemalsuan mata

hukum. Artinya, jahat atau tidak jahat,

uang dan uang kertas, yang disingkat

bila seseorang telah bersalah melanggar

dengan pemalsuan uang adalah berupa

hukum maka orang itu harus dipidana.7

penyerangan terhadap kepentingan hukum

Beberapa di antara para ahli hukum

atas kepercayaan terhadap uang sebagai

pidana

alat pembayaran yang sah. Sebagai alat

pemidanaan bukanlah sekedar masalah

pembayaran, kepercayaan terhadap uang

tentang

harus dijamin.

seseorang

menyadari

proses

betul

sederhana

persoalan

memidana

denganmenjebloskannya

kepenjara. Refleksi yang paling kecil saja, G. Hasil dan Pembahasan Pemidanaan terhadap kejahatan

dengan

mudah

menunjukkan

bahwa

memidana sesungguhnya mencakup pola

pemalsuan mata uang sebagaimana terjadi 5

P.A.F Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti,. 1997. Hal. 46


6 Adami Chazawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 15 7 Ibid

7


ISSN : 1978-6697

pencabutan (peniadaan), termasuk proses

bulan dua minggu (Pasal 249) dan b)

pengadilan itu sendiri. Oleh karenaitu,

Untuk kejahatan mengenai mata uang dan

kesepakatan tentang apa pemidanaan itu

uang kertas berlaku asas universaliteit ,

merupakan hal yang Penting sebelum

artinyahukum pidana Indonesia berlaku

menempatkan

bagi

perintah

(putusan)

setiap

orang

yang

Melakukan

keberbagai aplikasi paksaan publik pada

kejahatan ini di luar wilayah Indonesia di

individu, Misalnyaatas nama kesehatan,

manapun

pendidikan,

Kejahatan-kejahatan yang oleh Undang-

ataupun

kesejahteraan

umum.8

undang

Dalam

sub

ditentukan

2

berlaku

KUHP).

asas

universaliteit bukan saja berhubungan

Indonesia kejahatan terhadap mata uang

terhadap kepentingan hukum masyarakat

dan uang kertas adalah berupa kejahatan

Indonesia dan kepentingan hukum negara

berat. Setidak-tidaknya ada 2 (dua) alasan

Republik Indonesia, Tetapi juga bagi

yang mendukung pernyataan itu, yakni:9

kepentingan

a) Ancaman pidana maksimum pada

internasional. Sebagai contoh hukum

kejahatan ini rata-rata berat. Ada 7

pidana Indonesia dapat digunakan untuk

Bentuk rumusan kejahatan mata uang dan

menghukum seorang warga negara asing

uang kertas dalam Bab X buku II KUHP,

yang memalsukan uang negaranya yang

duadiantaranya diancam dengan pidana

kemudian melarikan diri ke Indonesia, di

penjara maksimum 15 tahun (Pasal 244

mana negara tersebut tidak mempunyai

danPasal 245), duadengan pidana penjara

perjanjian mengenai ekstradisi dengan

maksimum 12 tahun (Pasal 246 danPasal

Indonesia.

satu

dengan

hukum

4

pidana

247),

sistem

(Pasal

masyarakat

penjara

Selain diatur di dalam KUHP,

250).

ketentuan hukum pidana terhadap tindak

pidana

pidana pemalsuan uang jugadiatur dalam

penjara maksimum 1 (satu) tahun (Pasal

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011

250bis) dan maksimum pidana penjara 4

tentang Mata Uang yakni Bab VII

maksimum

6

tahun

Selebihnya,

diancam

pidana

hukum

(Pasal dengan

mengenai larangan dari Pasal 23-Pasal 27. 8

Teguh Prasetyodan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal.73-74 9 Adami Chazawi, op.cit, hal. 21-22.


Perumusan

tindak

pidana

terhadap

pemalsuan mata uang dalam KUHP diatur dalam Pasal 244 dan Pasal 252 KUHP.

8


ISSN : 1978-6697

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal-Pasal

penjara) dan secara alternatif, yaitu

tersebut

pidana penjara atau denda.

,jenis-jenis

tindak

pidana

terhadap mata uang terdiri dari:

Jenis sanksi pidana yang diancamkan

1) Perbuatan memalsukan mata uang;

selain pidana penjara dan denda juga ada

2) Perbuatan

sanksi perampasan uang palsu atau dirusak

mengedarkan mata uang

palsu;

atau bahan-bahan yang digunakan untuk

3) Perbuatan

menyimpan

atau

memasukkan ke Indonesia mata uang

memalsukan uang dan pencabutan hak-hak terdakwa.

palsu;

Perumusan sanksi pidana secara

4) Perbuatan merusak mata uang berupa

tunggal

diancamkan

kepada

pelaku

perbuatan mengurangi nilai mata uang

pemalsuan dan perusakan mata uang (butir

dengan maksud untuk mengedarkan;

1-6), sedangkan sanksi pidana alternatif

5) Mengedarkan

mata

uang

yang

dirusak; 6) Perbuatan

menyimpan

atau

diancamkan

kepada

mengedarkan

dan

memasukkan

pelaku menyimpan

bahan-bahan

memasukkan ke Indonesia mata uang

pemalsuan

mata

yang dikurangi nilainya;

Mengingat

pengaturan

7) Perbuatan

mengedarkan

matauang

palsu atau dirusak;

uang

atau untuk

(butir tindak

7-9). pidana

terhadap mata uang mempunyai fungsi perlindungan terhadap kepentingan publik

8) Membuat atau mempunyai persediaan bahan untuk pemalsuan uang; 9) Perbuatan

yang

menyimpan

dalam

hal

ini

kepentingan

ekonomi

masyarakat dan Negara, maka disamping atau

pidana penjara, penjatuhan pidana denda

memasukkan ke Indonesia keping-

kepada pelaku tindak pidana mata uang

keping atau lembaran-lembaran perak

sangat penting sebagai kompensasi dari

tanpa izin.

kerugian yang ditimbulkan oleh tindak

Pengaturan sanksi pidana terhadap jenis-jenis

tindak

pidana

tersebut

pidana tersebut. Sanksi pidana penjara dalam

dirumuskan dalam 2 bentuk perumusan,

KUHP menganut sanksi penjara minimum

yaitu perumusan sanksi secara tunggal

umum

(hanya satu jenis pidana saja, yaitu pidana

minimum 1 hari dan maksimum 15 tahun.

dan

maksimum

umum,

yaitu

Ketentuan hukum pidana terhadap tindak


9


ISSN : 1978-6697

pidana pemalsuan uang juga diatur dalam

uang palsu dapat ditingkatkan. Oleh


karena itu, diharapkan dalam Undang-

tentang Mata Uang yakniBab X tentang

Undang tentang Mata Uang kelak, perlu

ketentuan pidananya yaitu Pasal 33 ayat

dicantumkan ancaman pidana dan denda

(2) dan Pasal 34-Pasal 37.

minimal agar tujuan pemidanaan lebih efektif yaitu untuk menimbulkan efek jera dapat dicapai. Pemerintah harus lebih

H. Penutup Kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1)

Ketentuan

hukum

pidana

serius

untuk

mencegah

dan

menanggulangi kejahatan pemalsuan uang

terhadap tindak pidana pemalsuan uang

dan

meningkatkan

diatur dalam Bab X buku II KUHP, Pasal

penegak

244, 245, 246, 247, 249, 250, 250 dan

penegak hukum harus lebih menjunjung

Pasal 251. Selain diatur di dalam KUHP,

tinggi profesionalitas dalam melaksanakan

ketentuan hukum pidana terhadap tindak

peran

pidana pemalsuan uang juga diatur dalam

penegakan hukum terhadap kejahatan


pemalsuan

tentang Mata Uang yakni Bab VII

Indonesia.

hukum

dan

kinerja di

dari

para

Indonesia.

Para

tugasnya

uang

dalam

kertas

upaya

rupiah

di

mengenai larangan dari Pasal 23-Pasal 27 dan Bab X tentang ketentuan pidananya

I. DAFTAR PUSTAKA

yaitu Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34-Pasal 37dan 2) Pertanggungjawaban pidana terhadap jenis-jenis tindak pidana tersebut dirumuskan dalam 2 bentuk perumusan, yaitu perumusan sanksi secara tunggal dan secara alternatif. Dalam hal ini maka diperlukan Undang-undang tersendiri yang khusus mengatur mengenai pemalsuan terhadap

uang

kertas

rupiah

dan

pengedarannya yang dapat mengancam perekonomian Negara kita ini, sehingga

Adami Chazawi, 2001, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. P.A.F Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung : Refika. Aditama.

penegakan hukum terhadap kejahatan


10


Starke, J. G., 2001., Pengantar Hukum Internasional 2., Edisi Kesepuluh. Jakarta : Sinar Grafika.

ISSN : 1978-6697

Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, Politik Hukum


11

PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DOLLAR. Suwarjo, SH., M.Hum

Recommend Documents