PEMERINTAHAN DAERAH
PEMDA
SETWAN
DPRD
LEGISLATIF
EKSEKUTIF
APBD 2
FUNGSI PEMERINTAHAN DAERAH PEMDA
Pengelola
Pengguna
DPRD Legislasi
Sistem Manajemen Keuangan Daerah
Anggaran Pengawasan Tupoksi
Audit BPK-RI
Lap Hasil Audit 3
SISTEM MANAJEMEN KEUANGAN APBD
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
SISTEM PELAKSANAAN ANGGARAN
BUKTI TRANSAKSI
LAP KEU
SISTEM
PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DAERAH
SISTEM
AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH
CATATAN PEMBUKUAN 4
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pedoman RPJP NASIONAL diacu
Pedoman
Pedoman
RENJA KL
RKA - KL
diacu
RPJM NASIONAL
dijabarkan
Pedoman
RKP
diperhatikan dijabarkan
Pedoman RAPBD
KUA
APBD
PPAS Pedoman
RENJA SKPD
PERENCANAAN PROGRAM
Created : Muhammad Junaidi, SH
APBN
Pedoman
RKA – SKPD
PENJABARAN APBD
Pemerintah Daerah
RKPD
Pedoman RENSTRA SKPD
RAPBN
Diserasikan melalui MUSRENBANGDA Pedoman
RPJP Pedoman RPJM DAERAH DAERAH
RINCIAN APBN
Pemerintah Pusat
RENSTRA Pedoman KL
DPA – SKPD
PENGANGGARAN 5
SISTEM PERENCANAAN Pasal 150 UU 32/ 2004
5 TH 20 TH PERDA/QANUN
RPJP DAERAH
VISI MISI ARAH PEMBANGUNAN
1 TH
PERDA/QANUN M U S R E N B A N G D A
RPJM DAERAH PENJABARAN RPJP Arah Kebijakan Keuangan Daerah Strategi Pembangunan Daerah
Kebijakan Umum Program Kerja Rencana Kerja (Kerangka Regulasi) Rencana Kerja (Kerangka Pendanaan)
M U S R E N B A N G D A
RKP DAERAH Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Prioritas Pembangunan Daerah Rencana Kerja dan Pendanaan
6
SISTEM PENGANGGARAN RPJMD
RKPD
KU FKPD
POKOK2 PIKIRAN Prioritas & Plafon Anggaran
RKA
RAPBD
RKA SKPD
APBD
Penjabaran APBD
RKA SKPD : Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Created : Muhammad Junaidi, DPA SKPD : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat SH Daerah
DPA SKPD 7
JADWAL PENGANGGARAN NO
JENIS KEGIATAN
WAKTU
1
Pelaksanaan Musrenbangda Tahunan dalam Rangka Penyusunan RKPD
2
Penyusunan Kebijakan Umum APBD
3
Penyampaian Kebijakan Umum APBD kpd DPRD
4
Pembahasan Kebijakan Umum APBD, PPAS dgn DPRD
5
Penyusunan RKA SKPD
6
Pembahasan RKA SKPD dgn DPRD
7
Penyampaian dan Evaluasi RKA SKPD oleh Tim Anggaran Eksekutif Daerah
8
Penyusunan Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD & Dok. Pendukung
9
Penyebarluasan Raperda ttg APBD kpd masyarakat
10
Pengajuan Raperda tentang APBD kpd DPRD disertai Penjelasan & Dok. Pendukung
11
Pembahasan Raperda APBD & persetujuan bersama DPRD
12
Penyusunan Raper KDH ttg Penjabaran APBD dan Rancangan DPA SKPD
13
Penyampaian Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD u/ dievaluasi
(3 hari)
14
Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD
(15 hari)
15
Penyempurnaan hasil evaluasi
(7 hari)
Created : Muhammad Junaidi, 16 Pengesahan Raperda APBD SH
s/d Maret Periode Maret s.d Medio Juni Medio Juni
Periode Medio Juni s.d Minggu I Oktober
Minggu I Oktober
Mg I – IV November
Minggu IV Desember8
KOMPONEN APBD PENDAPATAN
BELANJA
SURPLUS
DEFISIT
PEMBIAYAAN
Dimanfaatkan :
Dibiayai al. dr :
• Tranfer ke Dana Cadangan • Pembayaran Pokok Hutang • Penyertaan Modal (investasi) • Sisa Perhitungan TH Berkenaan
• Sisa Lebih Perhit Angg Thn Lalu • Pinjaman Daerah Dan Penjualan
Created : Muhammad Junaidi, SH
Obligasi Daerah • Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Dipisahkan • Transfer dari Dana Cadangan 9
STRUKTUR PENDAPATAN A. Pendapatan Asli Daerah: 1. Hasil Pajak Daerah 2. Hasil Retribusi Derah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4. Lain-lain PAD yang sah B. Dana Perimbangan : 1. Dana Bagi Hasil 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah : 1. Dana Darurat dari Pemerintah 2. Hibah 3. Bantuan Keuangan 4. Bagi hasil dari Provinsi
10
STRUKTUR BELANJA… 1. Aparatur Daerah
A. Belanja Administrasi Umum - Belanja Pegawai/Personalia - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Pemeliharaan B. Belanja Operasi dan Pemeliharaan - Belanja Pegawai/Personalia - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Pemeliharaan C. Belanja Modal 11
…STRUKTUR BELANJA… 2. Pelayanan Publik
A. Belanja Administrasi Umum - Belanja Pegawai/Personalia - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Pemeliharaan B. Belanja Operasi dan Pemeliharaan - Belanja Pegawai/Personalia - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Pemeliharaan C. Belanja Modal Created : Muhammad Junaidi, SH
12
…STRUKTUR BELANJA
3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 4. Belanja Tidak Tersangka
13
STRUKTUR PEMBIAYAAN A. Penerimaan Pembiayaan: 1. 2. 3. 4. 5.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu Transfer dari Rekening Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Penerimaan Piutang Daerah
B. Pengeluaran Pembiayaan:
1. 2. 3. 4. 5.
Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pembelian kembali obligasi daerah Penyertaan modal (investasi) daerah Pemberian piutang daerah Transfer ke rekening dana cadangan
14
PENDEKATAN KINERJA SUATU SISTEM ANGGARAN YANG MENGUTAMAKAN UPAYA PENCAPAIAN HASIL KERJA (OUTPUT) DARI PERENCANAAN ALOKASI BIAYA (INPUT) YANG DITETAPKAN OUTPUT (KELUARAN) MENUNJUKKAN PRODUK (BARANG ATAU JASA) YANG DIHASILKAN DARI PROGRAM ATAU KEGIATAN SESUAI DENGAN (INPUT) YANG DIGUNAKAN INPUT (MASUKAN) ADALAH BESARNYA SUMBER-SUMBER: DANA, SUMBER DAYA MANUSIA, MATERIAL, WAKTU DAN TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM ATAU KEGIATAN SESUAI DENGAN (INPUT) YANG DIGUNAKAN KINERJA DITUNJUKKAN OLEH HUBUNGAN ANTARA INPUT (MASUKAN) DENGAN OUTPUT (KELUARAN) 15
CONTOH KEGIATAN OBAT GENERIK
Pengadaan O.Generik
INPUT /MASUKAN Sumberdaya (anggaran/dana, sumberdaya manusia, peralatan/teknologi, material) Yang dipergunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan
Jumlah Dana Rp
PROSES Upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran
1.Ketaatan pd Hk /Aturan 2.Rata-rata Waktu Pengadaan
OUTPUT/KELUARAN Sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik /non Jumlah Obat Generik Yang tersedia fisik
OUTCOMES/HASIL Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output/keluaran. Hasil nyata yang diperoleh setelah adanya output/keluaran
BENEFIT/MANFAAT Manfaat yang diperoleh dari adanya indikator hasil
Kualitas pengobatan
Tingkat Kesembuhan
IMPACT/DAMPAK Pengaruh yang ditimbulkan dari adanya manfaat yang diperoleh dari hasil dari suatu Tingkat Kesehatan Masy Kegiatan. Sifatnya makro, regional Created : Muhammad Junaidi, SH
16
STANDAR ANALISA BELANJA DALAM SISTEM ANGGARAN KINERJA SETIAP USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DINILAI KEWAJARANNYA STANDAR ANALISA BELANJA ADALAH STANDAR ATAU PEDOMAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGANALISIS KEWAJARAN BEBAN KERJA ATAU BIAYA SETIAP PROGRAM ATAU KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DALAM SATU TAHUN ANGGARAN PENILAIAN KEWAJARAN DALAM SAB MENCAKUP DUA HAL: KEWAJARAN BEBAN KERJA DAN KEWAJARAN BIAYA 17
PENILAIAN KEWAJARAN BEBAN KERJA • KAITAN LOGIS ANTARA PROGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN DENGAN STRATEGI DAN PRIORITAS APBD • KESESUAIAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN KERJA YANG BERSANGKUTAN • KAPASITAS SATUAN KERJA UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN PADA TINGKAT PENCAPAIAN YANG DIINGINKAN DAN DALAM JANGKA WAKTU SATU TAHUN ANGGARAN 18
PENILAIAN KEWAJARAN BIAYA • KAITAN ANTARA BIAYA YANG DIANGGARKAN DENGAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA (STANDAR BIAYA) • KAITAN ANTARA STANDAR BIAYA DENGAN HARGA YANG BERLAKU • KAITAN ANTARA BIAYA YANG DIANGGARKAN, TARGET PENCAPAIAN KINERJA DENGAN SUMBER DANA 19
PENILAIAN KEWAJARAN BIAYA PROGRAM
KEGIATAN
ANGGARAN BELANJA
TARGET KINERJA
STANDAR BIAYA
HARGA YANG BERLAKU 20
CONTOH KEGIATAN
TARGET KINERJA
TOT BINTEK PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN DAERAH
100 PESERTA TERLATIH
ANGGARAN BELANJA
STANDAR BIAYA
BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA BELANJA BARANG/JASA BELANJA PERJALANAN DINAS
BELANJA RATA-RATA PER PESERTA
HARGA YANG BERLAKU HONOR FASILITATOR BIAYA MAKAN & MINUM BIAYA PENGGANDAAN Created : Muhammad Junaidi, SH BIAYA TRANSPOT
21
STANDAR ANALISA BELANJA Visi Misi Tujuan Sasaran Tugas Pokok Fungsi
ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM
STANDAR BIAYA
Created : Muhammad Junaidi, SH
STRATEGI DAN PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN
TOLOK UKUR TINGKAT PENCAPAIAN
ANGGARAN BELANJA LANGSUNG ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
22
BELANJA LANGSUNG BELANJA YANG EKSISTENSINYA DIPENGARUHI SECARA LANGSUNG OLEH ADANYA KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN (TERPROGRAM)
BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA YANG EKSISTENSINYA TIDAK DIPENGARUHI SECARA LANGSUNG OLEH ADANYA KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN (TERPROGRAM)
23
PERUBAHAN APBD PERUBAHAN APBD DAPAT DILAKUKAN BILA: •
PERKEMBANGAN TIDAK SESUAI DENGAN ASUMSI UMUM APBD
•
KEADAAN YANG MENYEBABKAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR ORGANISASI, KEGIATAN, JENIS BELANJA
•
KEADAAN YANG MENYEBABKAN SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN LALU HARUS DIGUNAKAN UNTUK PEMBIAYAAN DALAM TAHUN ANGGARAN BERJALAN
•
PENETAPAN PERDA PERUBAHAN APBD PALING LAMBAT 3 BULAN SEBELUM TAHUN ANGGARAN BERAKHIR.
24
KONDISI MENYEBABKAN PERGESERAN ANGGARAN
PERKEMBANGAN TIDAK SESUAI KUA
PENGGUNAAN SISA LEBH ANGGARAN TAHUN LALU
PEMDA
Kebijakan Umum APBD
Prioritas & Plafon Anggaran Sementara
PERATURAN KDH
SATKER SATKER SATKER
PROSES PERUBAHAN APBD
DPRD
PANITIA ANGGARAN LEGISLATIF
Juklak & Juknis Plafon Anggaran Standar Harga Formulir RKASKPD
RKA SKPD
Klarifikasi Perubahan RAPBD
TIM ANGGARAN EKSEKUTIF
Rancangan Perubahan APBD
Pengajuan Ranqanun
Perubahan APBD
Perda/Qanun Perubahan APBD
Sosialisasi kpd Masy
Persetujuan Ranqanun Perubahan APBD
Evaluasi Ranqanun Perubahan APBD
25
PERUBAHAN ANGGARAN SKPD •
DALAM KEADAAN MENDESAK PELAKSANAAN PERUBAHAN APBD UNTUK MENDANAI KEGIATAN TERTENTU DAPAT DILAKUKAN MENDAHULUI PENETAPAN PERDA PERUBAHAN APBD, SEPANJANG MEMPEROLEH PERSETUJUAN DPRD.
•
PERSETUJUAN DPRD DIKECUALIKAN UNTUK MENANGGULANGI KEADAAN DARURAT, SEPERTI BENCANA ALAM/SOSIAL.
•
DPA SKPD YANG MENGALAMI PERUBAHAN AKIBAT DARI ANGKA 1 & 2 DITUANGKAN KEMBALI DALAM DPA SKPD SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN.
•
KEGIATAN-KEGIATAN BARU UNTUK DITAMPUNG DALAM PERUBAHAN APBD DITUANGKAN DALAM RKA SKPD.
26
APBD MURNI 2016 Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat
Rp 709.838.491.155 OKTOBER 2016
FISIK
= 69,717 %
KEUANGAN = 62,076 %
Sd. Oktober 2016
27
APBD Perubahan
Rp 677.285.586.638 PREDIKSI REALISASI AKHIR DESEMBER :
FISIK
= 94,278 %
KEUANGAN = 93,494 %
28
APBN Reguler Rp 4.449.415.123.000,FISIK
= 63,12 %
Sd. Oktober 2006
KEUANGAN = 59,50 %
29
TERIMA KASIH 30
