PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266 Semarang 50243 44c.31 Semarang, 13 Pebi-aari 2017 Nomor Sifat Perihal
189/0802256 SEGERA Tindaklanjut Pembatalan Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota
Kepada Yth. : Bupati/Walikota Se - Jawa Tengah
Dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Otonom Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomo 188 / 537/ OTDA tanggal 26 Januari 2017 perihal Tindaklanju Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatala Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta 35 (tiga pulu 1ima) Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembatalan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota, aga saudara : a. men.cabut dan menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah yang telah dibatalkan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memprioritaskan penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terkait urusan peralihan kewenangan sebagai Undang-Undang NOITIOT- 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dernikian untuk dilaksanakan.
'RNUR JAWA TENGAH retaris Daerah ntahan Dan Kesra
MONO SH MH MT tama Madya 115 198303 1 007 Tembusan : disampaikan Kepada Yth. _Gubernur-Jawa. Tengah; 2. Wakil Gubernur Jawa Tengah; 3. Asisten. Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah; 4. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; 5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah; 6. Kepala Bagian Hukum. Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah.
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH J1. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266 Semarang - 50243
Semarang, lo 1?,2.bt-vox\-
lool000”InNomor : Segera. Sifat Lampiran : 1 (satu) berkas. : Penyampaian Keputusan Perihal Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Kepada Yth. : Bupati/Walikota Se Jawa Tengah di TEM PAT
Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 188.34/9426/ OTDA tanggal 24 Nopember 2016 perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah, bersama ini kami sampaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pembatalan Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah (sebagai.mana terlampir).
Demikian untuk ditindaklanjuti.
a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH retaris Daerah tahan Dan Kesra
ONO SH MH MT tama Madya 15 198303 1 007
TEMBUSAN : Kepada Yth. : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan); Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan); Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah; Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik; Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 188.34-5306 Tahun 2016 TENTANG .
PEMBATALAN BEBERAPA KETENTUAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan peringatan pertama dan peringatan kedua melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/ SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/1107/ SJ tentang Penegasan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/ Sj Tentang Pencabutan/ Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah Yang Menghambat Birokrasi Dan Perizinan Investasi; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 251 ayat (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah tidak membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan/ atau Peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/ atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi;
-2-
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KESATU
KEDUA
Membatalkan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi karena bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan peringatan pertama dan kedua kepada gubernur melalui: a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/ SJ tanggal 16 Februari 2016 tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi; dan b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/1107/ SJ tanggal 4 April 2016 tentang Penegasan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582 / 476/Sj Tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah Yang Menghambat Birokrasi Dan Perizinan Investasi,
-3-
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
namun tidak ditindaklanjuti oleh gubernur, sehingga Menteri Dalam Negeri membatalkan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penataan D n Pembangunan Menara Telekomunikasi. Walikota S rakarta untuk segera menghentikan pelaksanaan beberapa ke tentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 20 12 Tentang Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunil asi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Menteri ini dan selanjutnya Walikota Surakarta b ersama DPRD Kota Surakarta mencabut beberapa ketentuan Peraturan Daerah yang dibatalkan dimaksud. Keputusan Menteri ini bersifat final terhadap pembatalan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 7 - 6 - 2 0 1 6 LAM NEGERI DONESIA,
OLO Tembusan: 1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia; ti...K • -'f!?.L 2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia; 3. Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia; 4. Yth. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia; 5. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; 6. Yth. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah di Semarang; 7. Yth. Gubernur Jawa Tengah di Semarang; 8. Yth. Walikota Surakarta di Solo;dan 9. Yth. Ketua DPRD Kota Surakarta di Solo.
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 188.34-5306 'i'ahun 2016 TENTANG PEMBATALAN BEBERAPA KETENTUAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI PEMBATALAN BEBERAPA KETENTUAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI Berdasarkan hasil kajian Tim, beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum sehingga perlu dibatalkan. Beberapa ketentuan Perda dimaksud yang dibatalkan yaitu: 1. Pasal 17 dan Pasal 18 Perda dimaksud bertentangan dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi yang tidak mengatur pembangunan Menara Telekomunikasi Kamuflase sehingga harus dihapus. 2. Pasal 29 ayat (1) huruf a bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) huruf h Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Urnum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi yang menyatakan bahwa "pembangunan menara wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan dan izin genset". M NEGERI ONESIA,
OLO
