PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS KECAMATAN MUARA KELINGI Jl. Raya Muara Kelingi Kel. Muara Kelingi Kode Pos 31662

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS KECAMATAN MUARA KELINGI Jl. Raya Muara Kelingi Kel. Muara Kelingi Kode Pos 31662

KEPUTUSAN CAMAT MUARA KELINGI NOMOR : /KPTS/MKL/2016

TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MUARA KELINGI KABUPATEN MUSI RAWAS CAMAT MUARA KELINGI Menimbang

: a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi

pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungn jawab dipandang perlu adanya penyusunan perencanaan Strategis Kecamatan Muara Kelingi Tahun 2016-2021 untuk menjabarkan Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Muara Kelingi pada perda Nomor 15 Tahun 2011 dan Perbub Nomor 49 Tahun 2011; b. Bahwa untuk merencanakan program dan kegiatan tahun 2016 – 2021 dipandang perlu menetapkan perencanaan Strategis Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas ; c. Bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a dan b diatas, penetapan perencanaan Strategis ditetapkan dengan Keputusan Camat Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas; Mengingat

: 1. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang – undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286 ); 3. Undang - undang Negara (Lembaran

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

RI

tahun 2004 Nomor 5, tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 4355 ); Undang – undang ………….

4. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Janggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400), 5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) ; Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang– undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679); 6. Undang – undang Nomor Keuangan

antara

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Pemerintah

Pusat

dan

Pemerintah

Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 ; Tambahan Lembaran Negara RI 44380; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833) ; Peraturan Presiden ………….

14. Peraturan

Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 ; 15. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntanbilitas Kinerja Intansi Pemerintah ; 16. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemerantasan Korupsi; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahahn Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahunn 2011 Nomor 310 ); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapab, Tata Cara Penyusunan, Pengendaliaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Menteri PAN dan RB tanggal 31 Desember 2010 Nomoe 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. 21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Selatan Nomor 14 TAHUN 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 14); 22. Peraturan daerah Provinsi Sumtra Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2013 – 2018; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembararn Daerah Kabupaten Musi Rawas 15); 24. Peraturan daerah Kabuaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas 2005-2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7 ) 25. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2013 tentang rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Musi Rawas ( Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013 Nomor 2 ); 26. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan; Peraturan Daerah ………….

27. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2016 tentang rencana Pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2021.

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA

: Perencanaan Strategis Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2021 dimaksud dalam diktum PERTAMA disusun berdasarkan pada Visi, Misi, dan tujuan dan sasaran Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJLP) kepada Bupati Musi Rawas sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan .

KEDUA

: Naskah Perencanaan Strategis Kecamatan Muara Kelingi Tahun 2016 – 2021 dimaksud dalam diktum PERTAMA, sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MUARA KELINGI PADA TANGGAL: September 2016 CAMAT MUARA KELINGI

FIRDAUS, S.Sos PEMBINA NIP. 19640813 198503 1 009

Renstra Kecamatan Muara Kelingi

I-1

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan jangka menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Penyusunan Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut “Renstra Perangkat Daerah” Kecamatan Muara Kelingi pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan undang- undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah maka Daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang – Undang Tersebut adalah bahwa Pemerintah

Daerah

Harus

dapat

lebih

meningkatkan

kinerjanya

dalam

penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan ditetapkannya UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan

secara

terpadu

bagipeningkatan

kesejahteraan

rakyat

dengan


I-2

memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan,dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan

perwujudan

kewajiban

instansi

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LKjLP). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan

kinerjanya,

yang

mampu

menjawab

tuntutan

perkembangan

lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global. Perencanan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai jangka waktu yang direncanakan untuk melakukan pembangunan tersebut. Secara umum rencana pembangunan yang disusun sesuai jangka waktu yang diperlukan tersebut, antara lain : a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Provinsi dan RPJP Nasional. b. Recana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman RPJP Nasional, RPJP Provinsi dan memperhatikan RPJMD Provinsi serta RPJM Nasional. c.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor

13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 serta dengan memperhatikan


I-3

dokumen rencana pembangunan seperti yang dijelaskan diatas, maka Perangkat Daerah

Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas menyusun Renstra

Perangkat Daerah untuk periode tahun 2016-2021 ini. Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas tahun 2016–2021 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta indikator kinerja yang disusun sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi serta kewenangan yang dilimpahkan dengan memperhatikan batasan wilayah, potensi wilayah, aspirasi masyarakat, isu yang berkembang serta hasil evaluasi capaian kinerja lima tahun sebelumnya, dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2016-2021. Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas tahun 2016-2021 ini penting artinya mengingat Renstra merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan di Kecamatan Muara Kelingi. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan, maka dalam menjalankan

Renstra

Perangkat

Daerah

diwajibkan

untuk

mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan tahapan pembangunan tiap-tiap tahunnya sesuai rencana dan periodesasi Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun. Selain hal tersebut di atas, urgensi penyusunan Renstra Perangkat Daerah bagi Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi antara lain : 1. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja Perangkat Daerah ), sehingga perencanaan yang dilaksanakan setiap tahun anggaran dapat lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan 2. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance). 3. Agar terjaminnya sinergitas, sinkronisasi dan integritas rencana strategis Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas


I-4

tahun 2016–2021, serta guna mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksud. Telah dijelaskan diatas bahwa Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi adalah sebagai bagian yang utuh dari sistem manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam mendukung rencana pembangunan sesuai yang digariskan dalam RPJMD 2016-2021. Oleh karena itu Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi berisi tentang rencana strategis pembangunan yang diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi sesuai dengan kewenangan yang ada pada Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat.

1.2.

Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 – 2015 didasarkan pada ketentuan hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir beberapa kali, terahur dengan undang- undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679 ) ; 3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


I-5

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara


I-6

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor …. Tahun ….. tentang Pembentukan Kecamatan Muara Kelingi; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah 2010-2015 Kabupaten Musi Rawas; 19. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat; 20. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 52 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

1.3.

Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud a. Memberikan arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan di Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi dan stakeholders dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan di lingkup Perangkat Daerah dan wilayah Kecamatan Muara Kelingi dalam kurun waktu tahun 20162021

anggaran berjalan sesuai rencana dengan hasil sesuai yang

diharapkan. b. Mempermudah pengendalian

dan

evaluasi

pelaksanaan

koordinasi

dengan stakeholders baik internal maupun eksternal. c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana induk pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah (lima tahunan) beserta rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi pada setiap tahun anggaran. d. Menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kepemerintahan.


I-7

1.3.2 Tujuan a. Adanya

dokumen

perencanaan

pembangunan

jangka

menengah

Perangkat Daerah serta adanya acuan dan pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah selama lima tahun ke depan. b. Merencanakan perubahan melalui pembangunan yang dilaksanakan lima tahun ke depan di wilayah Kecamatan Muara Kelingi dan di lingkungan Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi. c. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan. d.

Memudahkan

para

pemangku

kepentingan

(stakeholders)

untuk

menghadapi masa depan. e. Meningkatkan pelayanan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. f. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).

1.4.

Hubungan

Renstra

Kecamatan

Muara

Kelingi

dengan

Dokumen

Perencanaan Lainnya

Dalam

kaitan

dengan

sistem

perencanaan

pembangunan

nasional

sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, keberadaan Renstra Perangkat Daerah

Kecamatan Muara Kelingi merupakan

bagian yang utuh dari sistem manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMD 2016-2021 Kabupaten Musi Rawas. Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi keberadaanya dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah

dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi (Renja Perangkat Daerah ), yang dalam penyusunan Renja tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas tahun anggaran yang direncanakan. Hubungan Renstra Kecamatan dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat seperti pada bagan berikut.


I-8

Gambar 1.1 Hubungan Renstra Kecamatan Muara Kelingi dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Kecamatan

RKA Kecamatan

Rincian APBD

Pemerintah Kecamatan

Renstra Kecamatan

Gambar 1.2 Komponen Minimal Renstra Sumber : Paparan Tim Penilai LAKIP Meneg PAN

Komponen Minimal Renstra dan Rencana Kinerja VISI

NILAI-NILAI LUHUR

MISI

CSF TUJUAN SASARAN STRATEGI

INDIKATOR KINERJA

KEBIJAKAN

TARGET KINERJA

PROGRAM KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Keterangan mengenai (antara lain): 1. keterkaitan kegiatan dengan sasaran dan programnya 2. keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh

instansi/sektor lain


I-9

1.5. Sistematika Penulisan Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I.

Pendahuluan 1.1. Latar belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Landasan Hukum 1.4. Hubungan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi dengan dokumen perencanaan lainnya 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah BAB III. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah (RPJMD) 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian LingkunganHidup Strategis 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan 4.1. Visi dan Misi Kecamatan Muara Kelingi 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Muara Kelingi 4.3. Strategi dan Kebijakan


I-10

BAB V. Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif BAB VI. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD 2016-2021 BAB VII. Penutup


II-1

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2008 bahwa Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten, sebagai pelaksana teknis kewilayahan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan. 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan. 6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan. 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dijelaskan di atas, Camat sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :


II-2

1. Menyusun program dan kegiatan Kecamatan 2. Perumusan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan sesuai dengan ketentuan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat 3. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat 4. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 5. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan 6. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum 7. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan 8. Pembinaan penyelenggaan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan 9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan 10. Pelaksanaan penatausahaan Kecamatan 11. Pengkoordinasian dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis di wilayah kerjanya, dan 12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya Adapun tugas setiap unit kerja/unit organisasi yang ada di Kecamatan Muara Kelingi sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 32 Tahun 2008 pasal 4. Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi adalah sebagai berikut :

A. Sekretaris Kecamatan Sekretaris

Kecamatan

umum,penyusunan

Mempunyai

perencanaan,

tugas

pengelolaan

pokok

melaksanakan

administrasi

keuangan

urusan dan

kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi : 1. Pengkoorganisian dan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan kecamatan;


II-3

2. Pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian; 3. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat; 4. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan kecamatan; 5. Pembinaan dan pengendaliaan administrasi pelayaan publik, penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan; 6. Pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendaliaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja kacamatan; 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya Sedangkan tugas dari setiap sub bagian yang berada langsung di bawah Sekretariat adalah sebagai berikut : a).

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai Tugas : 1) Melaksanakan urusan surat menyurat, penerimaan dan mencatat surat – surat masuk, pendistribusian dan pengiriman surat; 2) Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan kecamatan 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian, disiplin pegawai dan peningkatan kesejahteraan pegawai; 4) Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat – rapat dinas dan pendokumentasiannya; 5) Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan; 6) Melaksanakan bahan kenaikan pangkat, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), Daftar urut kepangkatan (DUK), Sumpah/Janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;


II-4

7) Menyiapkan bahan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional, serta kursus peningkatan kualitas pegawai; 8) Melakukan koordinasi dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan kecamatan 9) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang tugasnya; 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan tugasnya: b). Sub Bagian Keuangan Mempunyai Tugas : 1) Menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan kecamatan; 2) Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan, meliputi urusan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan kecamatan; 3) Melaksanakan penyusunan laporan realisasi keuangan, menyusun laporan keuangan secara berkala dan menyusun laporan keuangan akhir tahun 4) Melaksanakan penyusunan dan pembuatan daftar gaji; 5) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian pengelolaan keuangan; dan 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugasnya. c). Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas : 1) Menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan perlengkapan kecamatan; 2) Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan kerja kecamatan; 3) Melaksanakan pemeliharan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan kelengkapan kantor;


II-5

4) Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana kantor; 5) Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perlengkapan dan pembekalan; 6) Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang – barang inventaris dinas; 7) Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan 8) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya.

B.

Seksi Pemerintahan Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan

kebijakan teknis bidang pemerintahan. Rincian tugas Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut : 1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan; 2. Menyusun program dan kegiatan, serta penyusunan rencana kerja dibidang tugasnya; 3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan; 4. Melaksanakan penilaian atas laporan pertanggungjawaban kepala desa; 5. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan di wilayah kerjanya; 6. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan; 7. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa; 8. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi kependudukan; 9. Melaksanakan penataaan dan pengawasan atas tanah – tanah Negara dari tanah asset pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya; 10. Melaksanakan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan kepentingan pembangunan,serta


II-6

peralihan status tanah dari tanah Negara menjadi milik sesuai peraturan perundang-undangan; 11. Melaksanakan tugas pembantuan dalam penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa, serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan; 12. Melaksanakan tugas pembantuan pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah Negara bebas di wilayah kerjanya; 13. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB); 14. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan;dan 15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan,sesuai dengan bidang tugasnya. C.

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Seksi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan mempunyai

tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat/kelurahan. Rincian tugas seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan adalah sebagai berikut: 1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan; 2. Menyusun program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang tugasnya; 3. Menyiapkan

bahan

dan

melaksanakan

pembinaan

pembangunan

dan

pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan; 4. Memfasilitasi

kegiatan

pembangunan

dan

pemberdayaan

masyarakat

desa/kelurahan; 5. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah kecamatan;


II-7

6. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan; 7. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan; 8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan lomba desa/kelurahan di wilayah kerjanya; 9. Melaksanakan pembinaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), perdagangan pasar desa, Usaha Ekonomi Desa (UED) dan pemberdayaan masyarakat; 10. Menyusun bahan pembinaan pelaksanaan upaya pengentasan kemiskinan dan pembinaan di bidang perekonomian dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat; 11. Melaksanakan pengawasan,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang, perekonomian dan pemberdayaan masyarakat; dan 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugasnya; D.

Seksi Kesehjateraan Sosial Seksi

Kesejahteran

sosial

mempunyai

tugas

pokok

merumuskan

dan

melaksanakan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan. Rincian tugas seksi kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut: 1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan; 2. Menyusun program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang tugasnya; 3. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama; 4. Menyelenggarakan

dan

memfasilitasi

pelaksanaan

kegiatan

keagamaan,

kepemudaan, olahraga, kebudayaan, peranan wanita, bantuan sosial serta kesejahteraan keluarga; 5. Mengkoordinasikan

pembinaan

dan

pengawasan

kegiatan

bidang

sosial

kemasyarakatan; 6. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan keagamaan;


II-8

7. Melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan dan pembinaan kesejahteraan sosial; 8. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang sosial dan kemasyarakatan; 9. Melaksakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya. E.

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Seksi ketentraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas

pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Rincian tugas seksi ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagai berikut: 1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; 2. Menyusun program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang tugasnya; 3. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penegakan produk hukum pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya; 5. Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam; 6. Melaksanakan

pembinaan

dalam

rangka

meningkatkan

keamanan

dan

kenyamanan lingkungan; 7. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal di wilayah kerja kecamatan; 8. Melaksanakan pembinaan dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat; 9. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;


II-9

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya. F.

Seksi Pelayanan Umum Pelayanan umum mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan

kebijakan teknis bidang pelayanan umum. Rincian tugas Seksi Pelayanan Umum sebagai berikut: 1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan umum kepada masyarakat; 2. Menyusun program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang tugasnya; 3. Melaksanakan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan pelayanan umum lainnya. 4. Melaksanakan

pembinaan

terhadap

pengelolaan

kekayaan

dan

inventaris

desa/kelurahan, sarana dan prasarana fisik pelayanan umum, kebersihan dan kesehatan masyarakat; 5. Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka proses perizinan, sarana kesehatan dan pemanfaatan sarana pelayanan umum; 6. Memfasilitasi penyusunan program dan kegiatan peningkatan pelayanan umum, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan; 7. Melakukan koordinasi rencana program dan kegiatan peningkatan pelayanan umum dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan daerah lainnya di wilayah kecamatan; 8. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi aset pemerintah kabupaten di tingkat kecamatan; 9. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum;dan 10. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya.


II-10

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 tahun 2008 adalah sebagai berikut : Bagan 2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas CAMAT

Kelompok Jabatan Fungsional

SEKRETARIS

Kasubbag.Umum dan Kepegawaian

Seksi Pemerintahan

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Sosial

KELURAHAN

Kasubbag Keuangan

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kasubbag Perlengkapan

Seksi Pelayanan Umum

DESA

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 2.2.1. Sumber Daya Manusia Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan baik barang maupun jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumberdaya manusia yang baik akan memberikan keunggulan


II-11

bersaing yang sangat memuaskan. Tabel 2.1 menjelaskan kondisi sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi berdasarkan kriteria

pangkat/

golongan,

sedangkan

berdasarkan

tingkat

pendidikan

serta

berdasarkan diklat yang pernah diikuti masing-masing dijelaskan pada tabel 2.2 dan tabel 2.3 berikut. Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan Pangkat

No. 1.

Pembina Penata Penata Muda Penata Muda Tk. I Pengatur Pengatur Muda

Juru

Gol/Ruang

Jumlah Pegawai

IV/a III/d III/c III/b II/c II/a I/c

Keterangan

1 orang 5 orang 3 orang 1 orang 3 orang

2 orang 1orang

Jumlah

16 orang

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan No. 1. 2. 3. 4.

Tingkat Pendidikan Sarjana (S2) Sarjana (S1) SLTA SLTP Jumlah

Jumlah Pegawai 7 orang 8 orang 1 orang

Keterangan

16 orang

Tabel 2.3 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Diklat Penjenjangan No. 1. 2. 3.

Tingkat Pendidikan PIM II / SPAMEN PIM 111 / SPAMA PIM IV / ADUM / ADUMLA Jumlah

Jumlah Pegawai 9 orang 9 orang

Keterangan


II-12

2.2.2. Aset - Aset Selain sumber daya manusia, sumber daya lain yang dimiliki oleh Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi adalah berupa peralatan atau sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.4 Peralatan atau Sarana dan Prasarana Pendukung yang dimiliki No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Jenis Barang Inventaris Kendaraan roda 4 (empat) Kendaraan roda 2 (dua) Filing cabinet Almari Mesin ketik Komputer Printer Kursi kerja Kursi rapat Pesawat RIG Pesawat TV Meja biro Meja Komputer Kursi tunggu Wirelest Amplifeyer Amplifier Microphon Mesin hitung Almari besi Rak besi Mic genggam Tiang Mic Micropon Meja rapat Meja panjang pelayanan Papan Pengumuman

Jumlah

Keterangan

1 bh 7 bh 7 bh 8 bh 1 bh 3 bh 7 bh 22 bh 2 bh 1 bh 1 bh 4 bh 2 bh 1 bh 1 bh 1 bh 0 0 0 0 3 bh 3 bh 0 0 0 1 bh

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi yang telah dicapai atau yang akan dicapai selanjutnya perlu adanya ukuran yang jelas, agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat. Kinerja pelayanan


II-13

yang telah diberikan kepada masyarakat selama ini sangat berguna bagi perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. Berikut disampaikan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas berdasarkan sasaran/ target Renstra Perangkat Daerah periode 2008-2010, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/ atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Pengukuran indikator kinerja ini sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu tiga tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama tiga tahun kebelakang, maka dapat ditentukan trend yang akan terjadi tiga tahun kedepan. Dengan demikian, setelah mengetahui trend yang terjadi tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Muara Kelingi berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor : 39 tahun 2010, Pada unit kerja setingkat eselon III/ Perangkat Daerah/ unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja utama diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif atau ukuran lainnya sesui sasarannya. Pengukuran kinerja dengan menggunakan rentang waktu selama 3 tahun sebagaimana dijelaskan diatas didasari atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang baru memfasilitasi Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi dengan APBD terhitung sejak tahun 2008, dengan demikian pengukuran indikator kinerja untuk berbagai urusan/ program tahun 2008-2010 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Muara Kelingi menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya


II-14

dalam kurun waktu tersebut, dengan mengacu pada Laporan Akuntabilitas Kinera Pemerintahan (LAKIP) Kecamatan Muara Kelingi tahun 2008 – 2010.

Hasil pengukuran tersebut termuat sebagaimana pada tabel 2.5 berikut ini. Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas NO

(1)

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK*)

(2)

(3)

(4)

Target Indikator Lainnya

Rasio Capaian pada Tahun 2019

2020

2021

(9)

(10)

(11)

98,97 65,80

98,12 68,62

98,59 69,70

81,74

86,59

85,64

0,98

0,99

13,33

13,33

13,33

Jumlah Polisi per 10.000 penduduk Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

6,01

6,33

6,66

3,00

3,55

3,17

Jumlah Linmas per 10.000 penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

60,39

58,44

57,41

0,71

0,65

0,71

Prosentase desa/kelurahan/kec. yang melaksanakan musrenbang Frekuensi pelaksanaan musrenbang kecamatan

100 %

100 %

100 %

1 kali

1 kali

1 kali

1 Jumlah dokumen kependudukan: KTP Kartu Keluarga 2 Pelayanan Umum ; Jumlah kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk Rasio pasangan berakte nikah

(5)

2016 2017 2018 (6)

(7)

(8)

1,00

3 Persentase aparatur

pemerintahan di kecamatan yang meningkat SDMnya 4 5 6 -

7 -

Jumlah ormas yang dibina

1 ormas 1 ormas 1 ormas


II-15

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Sebagai Perangkat Daerah terdepan dalam memberikan pelayanan pemerintahan umum kepada masyarakat, terdapat banyak tantangan yang dihadapi Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam upaya pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi. Disamping tantangan yang merupakan faktor penghambat, juga terdapat peluang yang dapat diraih dalam upaya pengembangan pelayanan Perangkat Daerah tersebut. Tantangan dan peluang tersebut merupakan dua sisi yang harus dikelola sedemikian rupa agar memberikan manfaat yang maksimal dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat. Tantangan sebagaimana dimaksud antara lain : 1.

Karakteristik, kultur budaya dan agama serta norma yang berlaku dalam masyarakat beragam

2.

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat

3.

Masih rendahnya taraf hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat

4.

Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi, transportasi dan infrastruktur dasar

5.

Lemahnya koordinasi lintas sektor

6.

Tuntutan kualitas dan kuantitas pelayanan yang semakin meningkat

7.

Terbatasnya sumberdaya dan sumber dana

8.

Regulasi dan peraturan perundang-undangan yang sering mengalami perubahan Selain tantangan tersebut di atas terdapat peluang yang dapat diraih dalam upaya

pengembangan pelayan Perangkat Daerah , peluang tersebut antara lain : 1.

Kecamatan sudah menjadi Perangkat Daerah

2.

Dukungan dana APBD dan sumber lain yang dimungkinkan untuk digali

3.

Sumberdaya alam yang cukup potensial

4.

Adanya peluang investasi

5.

Kemajuan informasi dan teknologi

6.

Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat


III-1

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Camat adalah melaksanakan sebagian pelimpahan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Terkait dengan pelaksanaan tugas tersebut terdapat permasalahan yang menjadi kendala, kendala yang dimaksud antara lain : 1. SDM aparatur yang tersedia di Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat 2. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur 3. Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan 4. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih. Sebagaimana terdapat pada RPJMD 2016-2021 Kabupaten Musi Rawas bahwa Visi Kabupaten Musi Rawas lima tahun ke depan adalah “MURA Sempurna 2021 “ Sejaterah, Mandiri, Produktif, Unggul, Religius, Nyaman dan Aman”.

Renstra Kecamatan Muara Kelingi Makna

visi

“Mura

Sempurna

2021”

adalah

“terwujudnya

III-2

keseimbangan

masyarakat Kabupaten Musi Rawas sejahtera dan mandiri yang ditopang oleh produktivitas masyarakat yang tinggi dan didukung oleh SDM yang unggul dalam tata kehidupan masyarakat yang religius dan lingkungan yang nyaman dan aman”. Adapun pengertian dari akronim “SEMPURNA” adalah sebagai berikut:

Sejahtera

: Masyarakat dan daerah mencapai kehidupan yang layak secara sosial dan

ekonomi

dengan

tingkat

kemiskinan,

pengangguran,

dan

ketimpangan yang rendah dan dengan mobilitas yang lancar. (indikator : kenaikan PDRB per kapita, rumah layak huni, penurunan penduduk miskin, penurunan indeks gini ratio, kenaikan panjang dan kualitas jalan, bertambahnya jumlah alat transportasi, bertambahnya kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Mandiri

: Kemampuan membangun dan mengelola Sumber Daya Alam oleh elemen masyarakat sendiri (indikator: makin bertambahnya jumlah usaha ekonomi produktif berbasis sumber daya alam dan potensi lokal dan dikelola oleh masyarakat daerah).

Produktif

: Menghasilkan output (keluaran) yang tinggi dalam setiap satuan waktu kerja yang dicurahkan atau satuan

input (masukan) yang digunakan

(indikator: naiknya rata-rata kelulusan sekolah, produksi komoditi unggulan daerah, hasil industri pengolahan komoditi tersebut dan nilai tambahnya, serta secara makro makin meningkatnya PDRB). Unggul

: Sumberdaya manusia dan wilayah memiliki daya saing tinggi serta memiliki daya kreatif dan inovatif untuk memajukan daerah dan organisasi. (indikator: meningkatnya IPM dan angka partisipasi sekolah serta kelulusan di semua tingkat pendidikan, berkembangnya usaha ekonomi produktif komoditi unggulan dan jasa yang relevan).

Religius

: Masyarakat bertaqwa dan berakhlak mulia, yang ditandai oleh sikap dan perilaku baik individu maupun masyarakat untuk mengaktualisasikan nilai agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari baik dilingkungan keluarga, masyarakat dan berbangsa dan bernegara, dengan demikian


III-3

akan terciptanya sikap toleransi antar pemeluk agama baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan kewjiban Agama bagi masing-masing pemeluknya, (indikator: meningkatnya aktivitas seharihari masyarakat melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaan). Nyaman

: Adanya tepa salira yaitu sikap saling menjaga keharmonisan/ kerukunan hidup dikalangan masyarakat baik lintas suku, ras, agama, dan budaya. (indikator: tidak ada atau sangat minimnya terjadinya tindakan intoleransi, konflik dalam masyarakat baik konflik vertikal maupun konflik horizontal).

Aman

: Kabupaten Musi Rawas merupakan daerah yang terbebasnya dan terlindunginya dari rasa takut dari berbagai ancaman, gangguan seperti kriminalitas, teror dan lainnya sehingga baik untuk tinggal maupun berinvestasi. (indikator: terbebasnya dari rasa takut ditandai dengan turunnya angka kriminalitas).

Untuk menjabarkan Visi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021, ditetapkan menjadi 7(tujuh) Misi yaitu : 1. Memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur 2. Menumbuhkembangkan sistem dan usaha agribsnis dan agroindustri komoditi unggulan 3. Mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat non petani 4. Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah dan pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan 5. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima 6. Memantapkan pembangunan masyarakat

yang religius menuju Musi Rawas

Darussalam 7. Memastikan kondisi Kabupaten Musi Rawas yang lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi, menarik, dan berkesan untuk dikunjungi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya seluruh Perangkat Daerah dalam Kabupaten Musi Rawas menterjemahkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi


III-4

dan kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Rawas tersebut kedalam Renstra Perangkat Daerah melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah

yang dikaitkan

dengan isu-isu strategis yang ada pada lingkungan masing-masing Perangkat Daerah.

3.3 . Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah (RPJMD)

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya diperoleh critical success factor yang merupakan strategi kunci untuk Kantor Kecamatan Muara Kelingi yang harus dipenuhi sebagai berikut : 1. Kuantiítas, kualitas dan motivasi Pegawai yang memadai; 2. Koordinasi yang mantap antar lini/sektor/unit. 3. Peran serta aktif dari masyarakat dan swasta yang mendukung program dan kegiatan. 4. Tersedianya sarana prasarana yang memadai; 5. Tersedianya alokasi anggaran yang cukup guna mendukung pelaksanaan tupoksi; 6. Komitmen kuat dari pihak eksekutif dan legislatif melalui kebijakan yang ada untuk menguatkan peran kecamatan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

dapat menyusun rancangan program beserta


III-5

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kecamatan Muara Kelingi adalah salah satu kecamatan yang sangat luas dan berpenduduk besar. Di samping itu dengan kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Megang Sakti di sebelah Utara, Kecamatan BTS. Ulu di sebelah Selatan, Kecamatan Muara Beliti sebelah Barat dan Kecamatan Muara Lakitan di sebelah Timur, sebagian besar adalah hutan/di pinggiran hutan dengan daerah pertanian model tadah hujan dan (disesuaikan dengan kondisi kecamatan) disebelah utara dengan pertanian teknis. Dengan kondisi seperti ini tampak keanekaragaman jenis tanaman dalam sebuah wilayah (heterogen). Kawasan hutan yang semakin lama semakin gundul akibat penebangan liar (illegal logging) menjadikan kawasan ini semakin berkurang fungsinya. Kawasan Pertambangan (bagia kecamatan yang berpotensi, lokasi dan potensinya) 3.4.1 Telaah Rencana Struktur Ruang Rencana struktur ruang Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas sebagaimana yang telah dipaparkan di atas dapat dilihat pada Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Musi Rawas. Sedangkan fungsi-fungsi pelayanan untuk masing-masing pusat pelayanan dapat dilhat pada Tabel berikut: Tabel Fungsi-Fungsi Pelayanan Untuk Masing-Masing Pusat Pelayanan No 13

Kecamatan Muara Kelingi

Hirarki PPL

1

2

3

Fungsi Yang Diemban Pusat Kegiatan/Pelayanan 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

16

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Keterangan : 1. Pemerintah Kabupaten 6. Jasa Persewaan dan Perbankkan 11.Kesehatan 16.Air Limbah 2. Pemerintah Lokal 7. Jasa Koperasi UnitDesa 12. Listrik 3. Distribusi dan Koleksi 8. Jasa Hukum dan Konsultasi 13. Telekomunikasi 4. Industri 9. Pariwisata & Jasa Penginapan 14. Irigasi 5. Perdagangan, Kios &Los Pasar 10.Pendidikan 15. Air Minum Bersih PKL : Pusat Kegiatan Lokal, PPK: Pusat Pelayanan Kawasan, PPL: Pusat Pelayanan Lingkungan


III-6

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Berikut dirumuskan isu-isu strategis berdasarkan analisis kondisi lingkungan di Kecamatan Muara Kelingi adalah : 1.

Kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan dan kesehatan

2. Infrastruktur dasar dan pelayanan publik 3. Kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat 4. Kesempatan usaha dan lapangan kerja 5. Akses informasi dan transportasi 6. Pembinaan kehidupan dan kerukunan umat beragama


IV-1

4.1. Visi dan Misi Kecamatan Muara Kelingi

Dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis di Kecamatan Muara Kelingi sebagai dampak dari pembangunan, pesatnya kemajuan ilmu dan teknologi serta pengaruh adanya pasar bebas baik pengaruh langsung maupun tidak langsung. Berangkat dari asumsi tersebut diatas, Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi menyadari sepenuhnya akan peran di masa datang terutama lima tahun kedepan dalam memberikan

pelayanan

yang

terbaik

kepada

masyarakat

terutama

dalam

penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dalam wilayah Kecamatan Muara Kelingi. Untuk menjalankan peran penting Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi tersebut, dan bertitik tolak dari analisa kondisi yang dimiliki yang berupa kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada, maka Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi menetapkan Visi Kecamatan Muara Kelingi sebagai berikut : ”Terwujudnya Muara Kelingi SEMPURNA 2021” Sejaterah, Mandiri, Produktif, Unggul, Nyaman, Dan Aman ” Dilandasi pemikiran di atas maka Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi juga mengemban amanah melalui pelimpahan sebagian kewenangan Bupati, dan juga turut bertanggung jawab dalam mewujudkan visi Kabupaten Musi Rawas sebagaimana terdapat dalam RPJMD 2016-2021 Kabupaten Musi Rawas yakni “MURA Sempurna 2021 “ Sejaterah, Mandiri, Produktif, Unggul, Religius, Nyaman dan Aman” sesuai tugas pokok dan fungsinya.


IV-2

Untuk mewujudkan visi Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi sebagaimana tersebut diatas maka diperlukan alat yang digunakan, dan alat tersebut adalah misi. Misi adalah alat yang berupa tindakan nyata yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Adapun misi yang akan dijalankan dalam mewujudkan visi tersebut, antara lain : 1. Meningkatkan pemberdayaan dan perekonomian masyarakat 2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta partisipasi masyarakat 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 4. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat 5. Meningkatkan Kegiatan Sosial, kebudayaan dan Keagamaan

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Muara Kelingi

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, misi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis Kecamatan Muara Kelingi yang dihadapi. Sejalan dengan maksud di atas maka dapat dijelaskan bahwa masing-masing misi yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi dalam lima tahun ke depan bertujuan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 2. Meningkatkan SDM Aparatur 3. Meningkatkan stabilitas lingkungan sosial dan budaya 4. Meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan 5. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama 6. Meningkatkan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial ( PMKS ) Lainnya 7. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam


IV-3

jangka waktu lima tahun ke depan. Dari tujuan yang telah dirumuskan diatas, sasaran yang akan dicapai dari masing-masing tujuan tersebut antara lain : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 2. Meningkatnya SDM Aparatur 3. Terciptanya trantibmas, budaya gotong royong dan kesetiakawanan sosial. 4. Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan 5. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama 6. Meningkatkan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial ( PMKS ) Lainnya 7. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Tujuan dan sasaran mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi. Secara rinci tujuan dan sasaran dari visi dan misi Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi dijelaskan pada tabel 4.1.

4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan yang dimaksud dalam Renstra ini adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD 2016-2021 Kabupaten Musi Rawas. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi menunjukkan bagaimana Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Muara Kelingi. Berangkat dari tujuan dan sasaran di atas, maka strategi Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi adalah sebagai berikut :


IV-4

1. Meningkatkan SDM Aparatur 2. Koordinasi internal dan eksternal 3. Pemberdayaan masyarakat dan aparatur 4. Pengembangan potensi lokal 5. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dan kerukunan hidup beragama. 6. Membangun kemitraan kerjasama dengan stakeholders. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Untuk menjalankan strategi di atas, kebijakan yang ditempuh Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi adalah sebagai berikut : 1. Menjalin komunikasi antar pelaku pembangunan dan masyarakat 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat, aparatur dan kemitraan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penerapan nilai-nilai keagamaan 4. Skala prioritas program dan kegiatan pembangunan 5. Orientasi penganggaran yang berbasis kinerja 6. Fasilitasi pengembangan produk lokal/ lokal spesifik 7. Penerapan tata kepemerintahan dan budaya kerja yang baik, serta pengembangan kapasitas kelembagaan, aparatur dan kemitraan


IV-5

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan (2016-2021) Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi No. (1)

1

2

3

Tujuan (2)

Sasaran (3)

(4)

Meningkatkan Meningkatnya kualitas kualitas pelayanan publik pelayanan publik

Meningkatkan SDM Aparatur

Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Pembangun Pedesaan

Target Kinerja Sasaran Tahun ke-

Indikator Sasaran

Persentase Penduduk yang memiliki KK dan Adm Kependudukan Rasio pelayanan Umum: - Persentase Penetapan KTP Nasional Berbasis NIK Meningkatnya SDM Persentase aparatur Aparatur pemerintahan di kecamatan yang meningkat SDMnya Meningkatkan - Rasio Pos Pembangunan Siskambling Masyarakat perjumlah Desa Pembangun Pedesaan - Pkk Aktif

1

2

3

4

5

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

75,00

75,00

75,00

87,00

95,00

85,84

85,93

85,95

92,21

97,00

2,20

2,20

2,20

2,20

3.50

2,20

2,20

2,20

3,50

3,50

2,50

2,50

2,50

3,50

4,00

-

Posyandu Aktif

2,30

2,30

2,30

3,00

3,50

-

Rata- rata Jumlah Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

2,00

2,50

2,50

4,00

5,00

Renstra Kecamatan Muara Kelingi 4

Meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan

Meningkatkan

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

- Persentase Masyarakat Muslim Bebas Buta Aksara Al- Qur’an - Persentase penduduk Muslim Dikecamatan yang Aktif dalam Pengajian Rutin Bulanan Pembinaan Organisasi Jumlah Kegiatan Kepemudaan Kepemudaan

65.00

65,50

70,00

70,50

80,00

45,00

50,00

55,00

65,00

70,00

35,00

35,00

35,00

45,00

55,00

Meningkatkan

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

Pelaksanaan

- Persentase Desa yang Melaksanakan musrenbang

IV-6

Musrenbang Desa dan Kecamatan perencanaan pembangunan

5

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama

6

Terbentuknya Organisasi Kepemudaan

7

Meningkatkan wawasan Kebangsaan

Pembinaan Terhadap Guru Ngaji dan Majelis Ta’lim

Prosentase penduduk muslim di kecamatan yang khatam al-quran

Propesi Peringatan HUT RI dan HUT Wawasan Kebangsaan Pemkab Mura

Renstram Kecamatan Muara Kelingi

V-1

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa. Program Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi merupakan program prioritas yang terangkum dalam RPJMD 2016-2021 Kabupaten Musi Rawas yang disertai dengan indikator keluaran program, yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini disesuaikan dengan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sesuai Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan. Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Muara Kelingi selama lima tahun ke depan yakni tahun 2016-2021 diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya Terwujudnya visi Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi diharapkan akan menunjang tercapainya visi


V-2

Kabupaten Musi Rawas lima tahun ke depan sesuai periodesasi RPJMD Kabupaten Musi Rawas yakni tahun 2016-2021. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Untuk maksud tersebut program dilaksanakan melalui satu atau beberapa kegiatan dalam satu program sebagai cara mencapai sasaran dengan terukur dan terarah. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, serta jelas rencana anggarannya.

Adapun program–program Perangkat Daerah Kecamatan Muara

Kelingi untuk periode lima tahun kedepan Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan (input), proses, keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan/atau dampak (imfact) yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Pengukuran kinerja dari masing-masing indikator kinerja harus jelas dan terukur. Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan ketidakberhasilan atau kinerja dari kegiatan atau program pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi. Dengan berpedoman pada indikator kinerja, maka pelaksanaan dan pengendalian kegiatan atau program akan lebih terarah, dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan nomor 29 tahun 2010 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kecamatan. Dimana disebutkan bahwa pada unit kerja setingkat eselon II/ Perangkat Daerah/ unit kerja mandiri, pengukuran kinerja sekurang kurangnya menggunakan indikator kinerja keluaran (output). Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Muara Kelingi disusun berdasarkan indikator kinerja keluaran (output) Kelompok sasaran dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi adalah meliputi internal Perangkat Daerah Kecamatan, eksternal Perangkat Daerah Kecamatan yang meliputi Instansi/ UPT/ UPTD


V-3

Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan Muara Kelingi serta elemen masyarakat Pendanaan

indikatif

adalah

indikasi

program

yang

ditujukan

untuk

mempengaruhi perubahan yang diinginkan melalui pembelanjaan keuangan daerah, baik

langsung

maupun

tidak

langsung.

Pendanaan

indikatif

yang

akan

diselenggarakan Kecamatan Muara Kelingi selama kurun waktu 2016-2021 antara lain : 1. Tahun 2016 ; Pagu Rp. 2.522.490,2. Tahun 2017 ; Pagu Rp. 1.505.787,3. Tahun 2018 ; Pagu Rp. 1.522.587,4. Tahun 2019 ; Pagu Rp. 1.401.837,5. Tahun 2020 ; Pagu Rp. 1.517.487,6. Tahun 2021 ; Pagu Rp. 1.618.687,- (masa transisi)

Berikut disajikan data rencana program, kegiatan, indikator kinerja program dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi Kabupaaten Musi Rawas dalam tabel 5.1


V-4

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok-Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi Kab. Musi Rawas TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1

2

3

KODE PROG/KEG

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN

4

5

INDIKATIF ANGGARAN TAHUN (000.000) INDIKATOR KINERJA TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2019

TAHUN 2020

TAHUN 2021

Kondisi Kenerja pada akhir periode Renstra SKPD

Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab

Lokasi

URAIAN

SATUAN

Target

RP

Target

RP

Target

RP

Target

RP

Target

RP

Target

RP

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

KECAMATAN KELINGI Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD 1.20.1.20.11.01

iMeningkatkan Meningkatny Rasio jumlah kualitas a kualitas dokumen pelayanan publik pelayanan kependudukan: publik

1.20.1.20.11.01.01

1.20.1.20.11.01.02

- KTP - Kartu Keluarga 1.20.1.20.11.01.06 Rasio pelayanan Umum: - Jumlah kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk - Rasio pasangan berakte nikah

1.20.1.20.11.01.07

1.20.1.20.11.01.08

1.20.1.20.11.01.10

Program peningkatan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

400.000,-

401.000,-

405.000,-

406.000,-

410.000,-

2.021.000,-

Kec.Muar a Kelingi

Kec.Muar a Kelingi

3.500,-

3.500,-

3.500,-

3.500,-

3.500,-

17.500,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

Kelancaran Surat Menyurat

lbr

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayar rekening listrik

bln

7.400,-

7.400,-

7.400,-

7.400,-

7.400,-

37.000,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Peizinan Kendaraan Dinas

Tertibnya Surat Kendaraan Dnas

unit

5.000,-

5.000,-

5.000,-

5.000,-

5.000,-

25.000,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Kelancaran adm. keuangan

OB

12.000,-

12.000,-

12.000,-

12.000,-

12.000,-

60.000,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terjaganya Kebersihan Kantor

Ob

42.000,-

42.000,-

42.000,-

42.000,-

42.000,-

210.000,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya ATK

bln

40.300,-

41.300,-

42.000,-

42.000,-

42.000,-

207.600,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi


TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1

2

3

KODE PROG/KEG


4

5

1.20.1.20.11.01.11

1.20.1.20.11.01.12

1.20.1.20.11.01.15

1.20.1.20.11.01.17

1.20.1.20.11.01.18

1.20.1.20.11.01.19

1.20.1.20.11.01.20

1.20.1.20.11.02

1.20.1.20.11.02.05


TAHUN 2018

TAHUN 2019

TAHUN 2020

TAHUN 2021



Lokasi

URAIAN

SATUAN

Target

RP

Target

RP

Target

RP

Target

RP

Target

RP

Target

RP

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan

Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Kebutuhan Komponen Listrik

Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangundangan

Tersedianya bahan bacaan

Penyediaan makanan dan minuman

makan dan minum

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rakoor ke luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Rakoor ke dalam daerah

Jasa Pendukung administrsi teknis perkantoran

Kelancaran adm. Teknis perkantoran

Jenis

25.000,-

25.000,-

25.000,-

25.000,-

25.000,-

125.000,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

jenis

15.000,-

15.000,-

15.000,-

15.000,-

15.000,-

75.000,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

thn

10.000,-

10.000,-

10.000,-

10.000,-

10.000,-

50.000,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

Bln

55.000,-

55.000,-

55.000,-

55.000,-

55.000,-

225.000,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

thn

44.000,-

44.000,-

44.000,-

45.000,-

45.000,-

225.000,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

thn

55.000,-

55.000,-

59.000,-

59.000,-

59.000,-

287.000,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

thn

85.800,-

85.800,-

85.800,-

85.800,-

89.800,-

433.800,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

117.100,-

132.100,-

132.100,-

147.100,-

117.100,-

645.500,-

Kec.Muar a Kelingi

Kec.Muar a Kelingi

25.000,-

25.000,-

25.000,-

25.000,-

25.000,-

125.000,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Penyediaan Peralatan Rumah

V-5

Terpenuhinya Peralatan Rumah

Thn


TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1

2

3

KODE PROG/KEG


4

5

1.20.1.20.11.02.22

1.20.1.20.11.0224

1.20.1.20.11.02.28

1.20.1.20.11.06

TAHUN 2021



Lokasi

Target

RP

Target

RP

Target

RP

Target

RP

Target

RP

Target

RP

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Kelengkapanp peralan rmh dinas

Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Lancarnya Tugas Perkantoran

Tersedianya Pakaian Olahraga

unit

30.000,-

30.000,-

30.000,-

35.000,-

30.000,-

155.000,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

jenis

47.100,-

47.100,-

47.100,-

57.000,-

47.100,-

245.400,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

jenis

20.000,-

25.000,-

25.000,-

30.100,-

20.000,-

120.100,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

25.000,-

25.000,-

25.250,-

25.500

26.000,-

126.000,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

25.000,-

25.000,-

25.250,-

25.500

26.000,-

126.000,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

20.000,-

20.000,-

20.000,-

20.000,-

20.000,-

100.000,-

Kec.Muar a Kelingi

Kec.Muar a Kelingi

20.000,-

20.000,-

20.000,-

20.000,-

20.000,-

100.000,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

15.000,-

15.000,-

15.000,-

15.000,-

15.000,-

45.000,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

stell

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

TAHUN 2020

SATUAN

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan

TAHUN 2019

6

Rumah dinas

Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Hari Tertentu

TAHUN 2018

URAIAN

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

1.20.1.20.11.03

1.20.1.20.11.05.03

TAHUN 2017

Tangga

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.20.1.20.11.05

INDIKATIF ANGGARAN TAHUN (000.000) INDIKATOR KINERJA

Tangga

1.20.1.20.11.03

V-6

Meningkatnya Sumber Daya Aparatur

Tahun


TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1

2

3

KODE PROG/KEG


4

5

1.20.1.20.11.06.28

1.20.1.20.11.00.

1.20.1.20.11.00.00

1.20.1.20.11.21.07

1.20.1.20.11.21.07

1.20.1.20.11.15

1.20.1.20.11.15.02

1.20.1.20.11.15

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja SKPD


Program Penataan Administrasi Kependudukan

TAHUN 2020

TAHUN 2021



Lokasi

SATUAN

Target

RP

Target

RP

Target

RP

Target

RP

Target

RP

Target

RP

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Tersedianya Dokumen Perencanaan

Tahun

Terbinanya Linmas Desa

kali

Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan

Kali

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

TAHUN 2019

6

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Musrenbang Tingkat Kecamatan

TAHUN 2018

URAIAN

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan

V-7

Tersedianya Jasa Tukang Angkut Sampah

tahun

15.000,-

15.000,-

15.000,-

15.000,-

15.000,-

45.000,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

30.000,-

30.000,-

30.000,-

30.000,-

30.000,-

90.000,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

30.000,-

30.000,-

30.000,-

30.000,-

30.000,-

90.000,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

55.000,-

55.000,-

55.000,-

55.000,-

55.000,-

265.000,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

55.000,-

55.000,-

55.000,-

55.000,-

55.000,-

265.000,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

50.000,-

50.000,-

25.000,-

25.000,-

25.000,-

175.000,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

50.000,-

50.000,-

25.000,-

25.000,-

25.000,-

175.000,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

25.000,-

25.000,-

25.000,-

25.000,-

25.000,-

125.000,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi


TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1

2

3

KODE PROG/KEG


4

5

1.20.1.20.11.05.03

1.20.1.20.11.15

1.20.1.20.11.15.11

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan ( Membangun, Updating dan Pemeliharaan )


TAHUN 2018

TAHUN 2019

TAHUN 2020

TAHUN 2021



Lokasi

URAIAN

SATUAN

Target

RP

Target

RP

Target

RP

Target

RP

Target

RP

Target

RP

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Lancarnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Kecamatan

Ob

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunits Adat Terpencil ( KAT ) Dan Penyandangan Masalah Kesejateraan Sosial ( PMKS ) Fasilitas Penangulangan Masalah Kemiskinan

V-8

Terlaksananya Penangulangan Masalah Kemiskinan

Tahun

25.000,-

25.000,-

25.000,-

25.000,-

25.000,-

125.000,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

25.000,0

25.000,-

25.000,-

25.000,-

25.000,-

125.000,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

25.000,0

25.000,-

25.000,-

25.000,-

25.000,-

125.000,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

290.000,-

290.900,-

290.900,-

290.900,-

290.900,-

1.454.500,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

1.20.1.20.11.22

Musi Rawas Darusalam

1.20.1.20.11.22.01

Pembinaan Santri AlQur’an

Terlaksananya Keg. Khatam AlQur’an

Tahun

129.275,-

129.275,-

129.275,-

129.275,-

129.275,-

646.375,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

Pembinaan Guru Ngaji

Adanyan Pembinaan Guru Ngaji

Tahun

42.625,-

42.625,-

42.625,-

42.625,-

42.625,-

213.125,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

Pembinaan Majelis Ta’lim

Terselenggarany a Pengajian Majelis Ta’lim

Tahun

45.000,-

45.000,-

45.000,-

45.000,-

45.000,-

225.000,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

Musabaqoh Tilawatil Qur’an

Terseleksinya Qori dan Qoriah

Kali

74.000,-

74.000,-

74.000,-

74.000,-

74.000,-

370.000,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

1.20.1.20.11.22.02

1.20.1.20.11.22.03

1.20.1.20.11.22.04


TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1

2

3

KODE PROG/KEG


4

5

1.20.1.20.11.16

1.20.1.20.11.16.01

1.20.1.20.11.20

1.20.1.20.11.20.10

1.20.1.20.11.17

1.20.1.20.11.17.09

1.20.1.20.11.15

1.20.1.20.11.15.10

1.20.1.20.11.15.17


TAHUN 2020

TAHUN 2021



Lokasi

SATUAN

Target

RP

Target

RP

Target

RP

Target

RP

Target

RP

Target

RP

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Tersedianya Even- even Kepemudaan

Kali

Terlaksanya Kegiatan Olahraga Musi Triboaton

Kali

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional

TAHUN 2019

6

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Fasilitas Menuju Musi Triboaton

TAHUN 2018

URAIAN

Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan

V-9

Peringatan HUT RI dan Hut Kabupaten

Kali

Program Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

45.000,-

45.000,-

45.000,-

45.000,-

45.000,-

225.000,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

45.000,-

45.000,-

45.000,-

45.000,-

45.000,-

225.000,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

57.000,-

57.000,-

57.000,-

57.000,-

57.000,-

285.000,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

57.000,-

57.000,-

57.000,-

57.000,-

57.000,-

285.000,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

61.275,-

61.275,-

61.275,-

61.275,-

61.275,-

306.375,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

61.275,-

61.275,-

61.275,-

61.275,-

61.275,-

306.375,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

169.137,-

169.137,-

169.137,-

169.137,-

169.137,-

815.685,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

Pembinaan Kota Terpadu Mandiri

Terwujudnya Pemelihraan KTM

Tahun

51.737,-

51.737,-

51.737,-

51.737,-

51.737,-

258.685,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

Fasilitasi Alokasi Dana Desa

Terwujudnya Administrasi Alokasi Dana Desa

Kali

54.999,-

54.999,-

54.999,-

54.999,-

54.999,-

274.995,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi


TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1

2

3

KODE PROG/KEG


4

5

1.20.1.20.11.15.`7

1.20.1.20..11.00

1.20.1.20.11.00.00

1.20.1.20.11.00.00

1.20.1.20.11.00

1.20.1.20.11.00.00

Kegiatan Pembinaan Kelurahan

V-10


TAHUN 2018

TAHUN 2019

TAHUN 2020

TAHUN 2021



Lokasi

URAIAN

SATUAN

Target

RP

Target

RP

Target

RP

Target

RP

Target

RP

Target

RP

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Pembinaan Aparatus Kelurahan

Tahun

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

62.400,-

62.400,-

62.400,-

62.400,-

62.400,-

312.000,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

101.275,-

101.275,-

101.275,-

101.275,-

101.275,-

506.375,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

Terbinanya Masyarakat Dalam Membangun Desa

Kali

50.000,-

50.000,-

50.000,-

50.000,-

50.000,-

250.000,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

Lomba Desa dan 10 Program Pokok PKK

Terseleksinya Kegiatan PKK, P2WKSS dan Desa

Desa

51.275,-

51.275,-

51.275,-

51.275,-

51.275,-

256.375,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

20.000,-

20.000,-

20.000,-

20.000,-

20.000,-

100.000,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

20.000,-

20.000,-

20.000,-

20.000,-

20.000,-

100.000,-

Kec.Muara Kelingi

Kec.Muara Kelingi

Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah Penyusunan Buku Salayang Pandang

Tersusunnya KegiatanKegiatan Kec Dalam Bentuk Buku

Kali


VI-1

Indikator kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021 Kabupaten Musi Rawas adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tersebut. Secara rinci indikator kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi dijelaskan pada 6.1 berikut.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021 Kabupaten Musi Rawas

No.

(1) 1

2

Indikator Sasaran

(2) Jumlah dokumen kependudukan: - KK dan Adm Kependudukan - KTP NAsional Persentase Aparatur Yang Meningkat SDM nya

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

2021

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

(8)

(9)

(10)

75,00 85,95

87,00 92,21

95,00 97,00

2,20

2,20

3,50

Target Capaian Setiap Tahun

2016

2016

2017

2018

2019

2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

75,00 85,84

75,00 85,84

75,00 85,84

75,00 85,93

2,20

2,20

2,20

2,20


No.

Indikator Sasaran

(1) 3

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

(2) -

-

Rasio Pos Siskambling Perjumlah Desa PKK Aktif Posyandu Aktif Rata- Rata Jumlah Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

2021

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

(9)

(10)

Target Capaian Setiap Tahun

2016

2016

2017

2018

2019

2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

3,50

2,50 2,30 2,00

2,50 2,30 2,00

2,50 2,30 2,00

2,50 2,30 2,00

2,50 2,30 2,00

3,50 3,00 4,00

4,00 3,50 5,00

100,00

4

-

Persentase Desa Yang Melaksanakan Musrenbang

100,00

100,00

100,00

100,00 100,00

100,0

5

-

Prosentase penduduk muslim di kecamatan yang khatam al-quran Persentase Masyarakat Muslim Bebas Buta Aksara Al- Qur’an Persentase penduduk Muslim Dikecamatan yang Aktif dalam Pengajian Rutin Bulanan Jumlah Kegiatan Kepemudaan

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

65,00

65,00

65,00

65,50

70,00

70,50

45,00

45,00

45,00

50,00

55,00

65,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

45,00

55,00

Propesi Peringatan HUT RI dan HUT Pemkab Mura

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

-

-

6

-

7

-

VI-2

100,00

80,00

70,00


VII-1

Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) Kecamatan Muara Kelingi tahun 2016-2021 merupakan rencana pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah , dan disusun sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah ). Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi ini juga merupakan pedoman dan arahan bagi seluruh

pemangku

kepentingan

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan di Kecamatan Muara Kelingi selama lima tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi ini sangat ditentukan oleh dukungan banyak pihak, termasuk didalamnya masyarakat, pihak swasta dan kemitraan, aparatur Perangkat Daerah Kecamatan mulai dari pengelola keuangan sampai dengan pelaksana teknis kegiatan. Dengan tersusunnya Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi ini diharapkan rencana pembangunan Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan pada akhirnya Visi Kabupaten Musi Rawas dapat terwujud.

Muara Kelingi,

2016

Camat Muara Kelingi, FIRDAUS, S.Sos Pembina NIP. 19640813 198503 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS KECAMATAN MUARA KELINGI Jl. Raya Muara Kelingi Kel. Muara Kelingi Kode Pos 31662

Recommend Documents