PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR NOMOR : 21 TAHUN 2001 TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2001 – 2005 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KABUPATEN BIAK NUMFOR Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan landasan dan pedoman bagi pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor yang merupakan bagian integral dari pembangunan propinsi dan nasional, maka perlu menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah yang sekaligus merupakan penjabaran dari Garis-garis Besar Haluan Negara dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Irian Jaya dengan memperhatikan kondisi dan potensi obyektif, spesifikasi daerah serta tuntutan masyarakat di daerah dan sebagai dasar bagi tahapan pembangunan selanjutnya di Kabupaten Biak Numfor. b. bahwa untuk memberikan kejelasan arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah sebagai usaha utuk meneingkatkan keserasian dan keselarasan pembangunan daerah dengan pembangunan propinsi dan nasional maka perlu adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2001 – 2005 yang ditetapkan dengan suatu peraturan daerah. Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115) 3. Undang-udang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4. Udang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Irian Barat menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 9); 6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Keraj BAPPEDA Tingkat I da BAPPEDA Tingkat II; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Tingkat II Biak Numfor. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor, MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIAK TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2001 - 2005
NUMFOR DAERAH
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Biak Numfor 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor 3. Bupati ialah Bupati Kabupaten Biak Numfor 4. Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Biak Numfor 6. Program Pembangunan Lima Tahun Daerah yang selanjutnya disingkat PROPEDA adalah Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Kabupaten Biak Numfor yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2001-2005 7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya sdisingkat REPETADA adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor yang disusun dan dilaksanakan setiap tahunnya. BAB II SISTEMATIKA POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 2
Untuk dapat memperoleh kebulatan hubunga yang menyeluruh maka sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah disusun sebagai berikut: BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI
: : : : : :
PENDAHULUAN KONDISI UMUM DAERAH VISI DAN MISI PEMBANGUNAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PELAKSANAAN PENUTUP Pasal 3
Isi beserta rincian uraian Pola Dasar Pembangunan Daerah dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini diatur dalam Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Bupati selaku Kepala Pemerintahan melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, berkewajiban mengerahkan semua potensi dan kekuatan pembangunan daerah sesuai dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daeran ini melalui pejabaran dalam PROPEDA dan REPETADA. Pasal 5 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati. Pasal 6 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memeritahkan pengundangan Peraturan Daerah ini degan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor. Ditetapkan di : Pada tanggal :
BIAK 10 Mei 2001
BUPATI BIAK NUMFOR
OBED ALBERT SROYER
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2001 – 2005 1. UMUM Telah menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah yang merupakan Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Daerah sebagai penjabaran lebih lanjut daripada Garis-garis Besar Haluan Negara dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Irian Jaya yang disesuaikan dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah. Pola Dasar Pembangunan Daerah ini harus memberikan kejelasan arah bagi perjuangan rakyat di daerah yang dewasa ini sedang membangun agar dapat terwujud keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang dan dalam rangka pembangunan jangka panjang selanjutnya sehingga secara bertahap dapat terwujud cita-cita masyarakat Biak Numfor. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor disusun berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor : IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 – 2004 dengan memperhatikan sepenuhnya kondisi, potensi dan prioritas Daerah Biak Numfor. Pola Dasar Pembangunan Daerah dibuat dengan maksud untuk dijadikan landasan dan pedoman bagi penyusunan Program-program Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 2001 – 2005 yang disebut dengan Program Pembangunan Lima Tahun Daerah (PROPEDA) Kabupaten Biak Numfor. Sebutan Pola Dasar Pembangunan Daerah di dalam Peraturan Daerah ini mengacu pada ketentuan pasal 5 Keputusan Presiden Nomor : 27 Tahun 1980 tentang pembentuka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan fungsinya, BAPPEDA mempunyai tugas antara lain menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah, yang dalam garis besarnya memuat tujuan, sasaran, prioritas dan strategi pembangunan. Pembangunan Daerah adalah Pembangunan yang dilaksanakan di daerah yang mencakup ruang lingkup sektoral dan regional yang saling menunjang dan melengkapi serta dimanfaatka oleh masyarakat di daerah. Pembangunan Daerah Biak Numfor dalam hubungan ini meliputi semua kegiatan pembangunan yang diselenggarakan di Biak Numfor tanpa mempersoalkan sumber pembiayaannya. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor tahun 2001 – 2005 ini mencerminkan aspirasi masyarakat Biak Numfor dalam mendukung Pembangunan Propinsi dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu watak dan
warna yang dimiliki sesuai dengan Pembangunan Propinsi dan Pembangunan Nasional. Penetapan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor dengan Peraturan Daerah antara lain akan membawa konsekuensi berikut: 1. Aparat Pemerintah di daerah berkewajiban menjadikan Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagai dasar koordinasi dalam pelaksanaan programprogram pembangunan daerah; 2. Mengikat masyarakat Biak Numfor untuk secara bersama-sama berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah; 3. Apabila Garis-garis Besar Haluan Negara dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Irian Jaya merupakan peryataan dan keputusan politik yang telah menjadi ketetapan nasional dan propinsi maka Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor ini berfungsi juga sebagai pernyataan dan keputusan politik daerah sebagai kristalisasi kehendak pemerintah dan masyarakat Biak Numfor tentang dasar-dasar pembangunan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2001 – 2005. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4
: : : :
Pasal 5 Pasal 6
: :
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas PROPEDA dan REPETADA ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Daerah. Cukup jelas Cukup jelas
