PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PASAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KABUPATEN BIAK NUMFOR Menimbang

: a. bahwa untuk tertib pengelolaan pasar dalam upaya memberikan kenyamanan dan pelayanan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli serta dalam upaya Penigkatan Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Biak Numfor; b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Pasar merupakan jenis retribusi daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten biak Numfor tentang Retribusi Pasar.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tetang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Jaya Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 47); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 3209); 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3685); 4. Undang-undang……

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbagan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1973 tentang perubahan nama Irian Jaya barat menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 9); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3258); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692); 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahuin 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Peerintah dan Rancangan keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 70); 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Peyidik Pegawai Negeri Sipil; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;

14. Keputusan …………….

14. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Biak Numfor Nomor 11 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Biak Numfor Tahun 1988 Nomor 9 Seri D).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor MEMUTUSKAN Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TENTANG RETRIBUSI PASAR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Biak Numfor ; b. Pemeritah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor ; c. Bupati ialah Bupati Kabupaten Biak Numfor ; d. Pejabat ialah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik usaha negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya; f. Pasar adalah tempat yang diberi tugas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang ; g. Los ……………

g. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding ; h. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan ; i. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ; j. Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar ; k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ; l. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan fasilitas pasar ; m. Surat Pendaftaran Objek retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPDORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut perundang-undangan retribusi Daerah ; n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ; o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan ; p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ; q. Surat Tagihan Retribusi daerah selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi adan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. r. Surat Ketetapan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;

s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ; t. Penyidik tindak pidanan di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yangterjadi serta menemukan tersangka. BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Pasal 3 (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa halaman/pelataran, los dan atau kios, dan khusus disediakan untuk pedagang. (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki ada atau dikelola oleh pihak swasta dan Perusahaan Daerah (PD) Pasar. Pasal 4 Subyek Retribusi ialah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnta tarif Retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri halaman/pelataran, los dan atau kios, luas lokasi, dan jangka waktu pemakaian.

atas

(2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar. (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. (4) Struktur ………….

(4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut : Lokasi

Jenis Bangunan

Pasar Kelas I

Untuk sementara belum ada

Pasar Kelas II

a. Los - Semi Permanen - Permanen b. Kios - Semi Permanen - Permanen c. Pelataran (Pemakaian minimal 1 M2)

Pasar Kelas III a. Los (Ibukota Kecamatan - Semi Permanen di luar Kota Biak) - Permanen b. Kios - Semi Permanen - Permanen c. Pelataran (Pemakaian minimal 1 M2)

Luas

Tarif

M2 M2

Rp. 300/hari Rp. 500/hari

M2 M2 M2

Rp. 2000/bln Rp. 2500/bln Rp. 200/hari

M2 M2

Rp. 200/hari Rp. 250/hari

M2 M2 M2

Rp. 1000/bln Rp. 1500/bln Rp. 200/hari

(5) Pengalihan Hak pakai kios milik Pemerintah Daerah dikeakan biaya balik nama sebesar Rp. 100.000,- / peralihan. (6) Pengalihan hak yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dikenakan sanksi 10 kali dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini. BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Retribusi yang terutang di pungut di wilayah Kabupaten Biak Numfor tempat penyediaan fasilitas pasar diberikan.

BAB VIII ………….

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10 Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati. Pasal 11 Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB IX SURAT PENDAFTARAN Pasal 12 (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdoRD. (2) SpdoRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tanda tangani oleh wajib Retribusi Kuasanya. (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SpdoRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetap oleh Bupati. BAB X PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 13 (1) Berdasarkan SpdoRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terungkap maka dikeluarkan SKRDKBT. (3) Bentuk, isi, dan tata cara penertiban SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. BAB XI ……………

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 14 (1) Pemungutan retribusi tidak dapatr diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT. BAB XII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 15 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutrang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 16 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan STRD. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati. BAB XV TATA CARA PENAGIHAN Pasal 17 (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih dengan melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). (2) Penagihan ……………

(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB XVI KEBERATAN Pasal 18 (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas.an ketetapan retribusi. (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak-benar ketetapan retribusi. (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, keuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dpat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam Pasal ini tidak dianggap sebagai suatu keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Pasal 19 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau manambah besarnya retribusi yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 20 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 91), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah melampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonanpengembalian kelebihan

retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 9satu) bulan. (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam waktu selambat lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. Pasal 21