PEMERINTAfl REPUBLI K INDONESIA DAN PEMERINTAH HEPUBLIK BULGARIA BERKENAAN DENGAN ANGKUTAN UDARA BERJADWAL

PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANT ARA

PEMERINTAfl REPUBLI K INDONESIA DAN PEMERINTAH HEPUBLIK BULGARIA BERKENAAN DENGAN ANGKUTAN UDARA BERJADWAL

Pernerintah Republik Indonesia dan Pernerintah Republik dalam Persetujuan ini disebut sebagai Para Pihak ;

Bulgaria

Sebagai peserta dalam Konvensi Penerbangan Sipil lnternasional: Henyatakan keinginan rnereka untuk secara bersarna · rnengernbangkan penerbangan sipil internasional; Berhasrat untuk mernbentuk sebuah Persetujuan guna rnelengkapi Konvenai tersebut, untuk rnengembangkan dan rnengoperasikan dinasdinaa penerbangan antara dan melampaui Wilayah berdaula t masingmasing, Hem11tuakan untuk membentuk Persetujuan ini dan bersepakat sebagai berikut · PASAL

I

PENGERTIAN- PENGERTIAN Untuk kepentingan dalam hal penafsiran Persetujuan ini, kecuali ditentukan lain

dan

pelaksanaan

(a)

Istilah "Konvensi" berarti Konvensi Penerbangan Sipil Internasional yang terbuka untuk ditandatangani di Chicago pada tanggal 7 Desember 1944, termasuk Pasal 90 dan 94 Konvenai dan aetiap perubahan ataa larnpiran ya ng telah berlaku pasti bagi masing-masing Pihak.

(b)

Istilah "Pejabat- pejabat penerbangan" dalarn hal Pemerintah Republik Indonesia adalah Menteri Perhubungan dan dalam hal Pemerintah Republik Bulgaria adala~ Kernenterian Transportasi atau dalarn hal kedua-duanya setiap orang atau badan yang dikuasakan untuk menjalankan setiap tugas oleh Henteri yang dimaksudkan atau tugas yang sama.

( c)

I stilah "perusahac_rn penerbangan yang di tunjuk" berarti aebuah perusahaan penerbangan yang telah memperoleh penunjukan resrni sesuai Pasal 3 Persetujuan in{_

l

(d)

Istilah "Wilayah" berarti dalam hal Indonesia, adalah wi.layeh ne&1ara Rep11blik Indonesia sebagaimana dimaksudkan di dal~m ketentuen-ketentuan hukum nRsionalnya te~maeuk wil~y~h sekitarnya, yang diatasnya dimana Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan kedaulatannya, hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai hukum internasional dan dalam hal Pemerintah RepnhU.k Bulgaria, adalah wi layah daratan wilayah laut dan laut pedalaman termasuk udara diatasnya berada di bawah kedaulatan Republik Bulgaria.

( e)

Istilah "pe la ya nan penerbangan", "pe la ya nan penerbangan internaeional", "perusahaan penerbangan" dan " pendaratan dengan maksud tidak untuk angkutan··, mempunyai arti sebagaimana yang dite tapkan untuk masing-masing istilah itu dalam Pasal 96 dari Konvensi.

(f)

Istilah "kapasitas" dalam kaitannya dengan -sebuah pesawat terbang", berarti kemampuan angkutan yang disediakan oleh pesawat tersebut pada rute atau bagian dari suatu rute.

(g)

Istilah "kapasi.tas dalam kaitan dengan pelayanan tertentu", berarti kapaaitas yang digunakan dalam suatu pelayanan dikalikan dengan frekwensi penerbangan dari pada pesawat terbang itu aelama auatu jangka waktu dan rute atau bagian dari rute.

( h)

Istilah - istilah "persetujuan peJayanan" dan " rute terinci" mempunyai arti sebagaimana ditetapkan untuk pelayanan penerbangan internaaional berjadual dan oleh rute - rute te rinci. didalam Annex dari pada Persetujuan.

( i)

[stilah "tarif" berarti harga yang d ibayarkan untuk angkutan penumpang atau muatan barang dan persyaratan yang berlaku bagi tarif dimaksud termasuk harga- harga dan persyaratanpersyaratan untuk tambahan pelayanan tetapi diluar pembayaran untuk angkutan pos.

(j)

Annex dari Persetujuan ini merupakan hagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Jnduk, dan seti ap lampi.ran termaauk Annex mau pun perubahan-perubahan kecuali ditentukan lain dalam hal ini. PASAL

II

HAK -HA K ANGKIJTAN 1.

Mas ing-masing Pihak memberikan kepada Pihak l ainnya hak-hak terinci dida l am Persetujuan ini guna kepentingan pengembangan pelayanan penerbangan pada rute-rute terinci. Perusahaan penerbangan yang di tunjuk oleh masing -mas'i ng Pihak akan menikmati, eambil melaksanakan pelayanan pada suatu rute 2

·--··· ..,

terinci, hak untuk melakukan pendaratan didalam wilayah tersebut pada tempat-tempat yang terinci didalam Annex dengan maksud menurunkan dan memuat angkutan internasional dalam hal penumpang, barang dan pas yang dimasukkan dari atau diturunkan ke wilayah Pihak lainnya atau wilayah Pihak Ketiga. 2.

Ketentuan-ketentuan di dalam ayat (ll Pasal ini, sama sekali tidak dapat diartikan sebagai memberikan kepada perusahaan penerbangan dari aalah aatu Pihak hak-hak istimewa untuk memuat penumpang, barang dan pas dalarn wilayah Pihak lainnya, baik dengan atau tanpa pembayaran atau sewa dengan tujuan suatu tempat lain di dalam wilayah Pihak lainnya tersebut.

3.

Sebagai tambahan pada hak-hak yang diberikan dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing Pihak menjamin pula kepada perusahaan penerbangan dari Pihak lainnya untuk pelayanan angkutan udara internasianal .

4.

(a)

Terbang melintasi wilayah Pihak lainnya, tanpa mendarat;

(b)

Helakukan pendaratan-pendaratan di tersebut untuk maksud bukan angkutan ;

( c)

Penerbangan yang dilakukan oleh pesawat terbang sipil dari salah satu Pihak Berjanji untuk melintasi a tau mendarat di wilayah Pihak lainnya untuk tujuan bukan angkutan, hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Pihak Berjanji lainnya.

dalam

wi lay ah

Sekalipun ditentukan lain dalam ayat Ill dan (2) Persetujuan ini, penyelenggaraan dari pelayanan penerbangan yang telah disetujui didaerah-daerah yang tidak aman atau dibawah ·pengawasan militer atau didaerah-daerah yang dipengaruhi aleh keadaan tereebut harue eeeuai Pasal 9 Kanvensi dan memerlukan izin dari penguaea militer yang berwenang. PASAL

III

OTORISASI DAN PENUNJUKAN 1.

Masing-masing Pihak berhak menunjuk secara terttilis kepada Pihak lainnya sebuah peruaahaan penerbangan untuk melaksanakan aperasi pelayanan penerbangan pada rute-rute yang telah disetujui. Hasing-masing Pihak akan rnemberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya tentang perubahan penunjukan perusahaan penerbangannya dan rnenggantikannya dengan perusahaan penerbangan lainnya.

3

2.

Pada saat menerima penunjukan terse but, Pi.hak lainnya sesuai ketentuan ayat (4) dan (5) Pasal ini, dengan tanpa menundanunda lagi memberikan kepada per11sahaan penerbangan yang ditunjuk, izin operasi yang diperlukan.

3.

Pejabat-pejabat penerbangan sipil salah satu Pihak dapat meminta kepada Perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak lainnya, bahwa ia mampu untuk memenuhi persyarataripersyaratan yang di.tentukan di dalam Undang-Undang maupun Peraturan - pera turan yang 11mumnya dan biaeanya ber laku bagi mereka eeeuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi bagi operaai pelayanan penerbangan komereial internasional.

4.

Haaing- maaing Pihak herhak menolak pemherian izin o perasi kepada sehuah perusahaan penerbangan eebagaimana disebut dalam ayat (2) Pasal lni, atau menentukan persyoratanpersyaratan yang dianggap perlu da tam pelaksan'aan hak-hak penerbangan sebagaimana dirinci dalam Pasal 2 Peraetujuan ini, daJam hal di mana Pihak itu tidak dapat membuktikan bahwa bagian mutlak Pemilikan dan pengawasan effektif atas perueahaan penerbangan itu berada dalam tangan Pihak yang menun,juk ata11 di tangan warganegaranya.

5.

Pada saat memperoleh izin operasi sebag~imana ayat (2) Pasal ini, maka setiap eaat perusahaan penerbangan yang ditunjuk dapat memulai operasi pe]ayanan penerbangan yang telah disetujui, dengan syarat bahwa tarif yang dikenakan seeuai dengan ketentuan-ketentuan Paeal VIII clan V Persetujuan ini telah berlaku sehubungan dengan penerbangan tersebut.

6.

Berdaearkan prinsip timbal-balik, tidak dibutuhkan visa untuk masuk, berdiam dan keluar bagi awak pesawat yang dioperasikan oleh perueahaan penerbangan yang di tun,iuk oleh para Pihak, de~gan ketentuan bahwa mereka akan berangkat kembali dengan penerbangan berikutnya pada rute yang sama. Hal ini mengacu pula pada kasus di mana awak pesawat, yang menguaeai persyaratan teknie pesawat terbang atau alasanalasan keeehatan dan pengobatan eelama berada di wilayalh itu, dan berangkat kembali dengan penerbangan berikutnya pada rute yang eama.

PASAL

IV

PEMBATALAN DAN PENANGGUHAN 1.

Maeing-masing Pihak Berjanji mempunyai hak untuk membatalkan suatu izin operasi atau menangguhkan pelaksanaan hak-hak penerbangan dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak Berjanji lainnya sebagaimana dirinci dalam Pasal 2 Persetujuan ini atau menentukan syarat-syarat yang dianggap perlu bagi pelaksanaan hak-hak tereebut di bawah ini 4

2.

(a)

dalam hal perusahaan penerbangan itu tidak dapat membuktikan bahwa pemilikan mutlak dan pengawasan penuh atas perusahaan penerbangan tersebut berada dalam tangan Pihak Berjanji yang menunjuk perusahaan penerbangan tersebut atau dalam tangan warga negaranya dari Pihak Berjanji tersebut, atau

( b)

dalam hal terjadi kesalahan yang dilakukan perusahaan penerbangan tersebut untuk mematuhi atau peraturan-peraturan dari Pihak Berjanji memberikan hak-hak ini; atau

( c)

dalam hal perusahaan penerbangan itu tidak mampu melaksanakan operasi penerbangan seeuai dengan persyaratan-pereyaratan yang tercantum dalam Pereetujuan ini.

oleh hukum yang

Kecuali apabila eegera diambil tindakan-tjndakan pembatalan, penangguhan a tau pengenaan syarat-syarat sebagaimana
V

KAP/\SITAS 1.

Perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh mas i ng-mas ing Pihak Berjanji, didalam eegala hal, akan menikmati ke sempatan yang sama clan adil dalam operasi penerbangan internaeional antara dan me]ampaui wilayah kedua belah Pihak.

2.

Didalam meJakeanakan operasi penerbangan yang telah dieetujui, perueahaan penerbangan dari masing-masing Pihak Berjanji akan mempertimhangkan kape ntingan- k epentingan perusahaan penerbangan Pi.hak Berjanji Jajnnya sepanj ang tidak mempengaruhi operaei penerbangan yang dllakukan oleh Pihak terakhir pada eeluruh a tau sebagj an dad rute yang sama.

3.

Kapasitas yang disediakan, frekwen si penerbangan yang dllaksanakan dan sifat dari penerbangan yakni yang melakukan persingga}1an atau yang mengakhiri operasi. penerbangannya di wilayah Pihak Berjanji lajnnya akan disepakati bereama diantara Pejabat-Pejabat Penerbangan Sipil eesuai dengan prinsip-prineip yang diatur dalam Pasal ini.

5

.......~----- · -~- ·~--

4.

Set1ap

-- li. iif~-'.;l~. .. ... -

~-

_

-

....

penlngkRtRn kapaaitae yang clie~rliekan atau

frekwenei

penerbangan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan penerbangan yang clitunjuk oleh Pihak Berjanji lainnya, akan disepakati antara Pejahat-Pejabat Penerbangan Sipil dengan didasarkan kepada perkiraan jumlah permintaan angk1Jtan udara antara wilayat1 kedua belah pihak dan lalu lintas lainnya yang akan disepakati dan ditentukan bersama. Selama belum dipe~oleh kesepakatan atau penyelesaian, maka hak-hak mengenai kapasitas dan frekwensi yang telah berlaku tetap diberlakukan. 5.

Kapasitas yang disediakan, frekwensl penerbangan yang dilaksaanakan dan sifat dari penerbangan yakni yang melakukan persinggahan atau yang mengakhiri operasi penerbangannya di wilayah Pihak Berjanji lainnya sebagaimana telah disepakati sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal ini akan dirinci di dalam pertukaran eurat-eurat antara P~jabat-Pejabat Penerbangan Sipil dari para Pihak Berjanji.

PASAL PEHBEBASAN BEA

VI

~ASUK

DAN CUKAI

1.

Hasing- masing Pihak secara timbal-balik akan membebaskan perusahaan penerbangan yang ditunjuk salah satu Pihak sepanjang dimungkinkan oleh hukum nasionalnya , dari pembatasan-pernbatasan import, cukai / bea, pajak-pajak, biaya pemeriksaan dan biaya-biaya lain atas bahan bakar pesawat, pemakaian minyak pel11mas, persediaan teknis, suku cadang termasuk mesin pesawat, peralatan yang biasa digunakan, perlengkapan pesawat (termasuk min11man. tembakau d a n produk lainya yang dijual kepada penumpang dalam jumlah tertentu selama dalam penerbangan) dan barang lainnya yang dimaksudkan untuk dipergunakan eehubungan dengan pelakeanaan pelayanan al.eh pesawat dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk para Pihak, seperti persediaan tiket, airway bill, barang cetakan lainnya dan bahan publikasi yang biasanya didistribueikan tanpa biaya oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk.

2.

Pembebaean yang dijamin oleh Paeal ini akan berlaku terhadap barang-barang sebagaimana tereebut dalam ayat (1) Pasal ini, eebagai berilrnt : a.

yang dimasukkan ke dalam wilayah salah satu Pihak oleh atau atas nama perusahaan penerbangan yang ditunjuk Pihak lainnya;

b.

perlengkapan yang berada dalam pesawat dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh ealah satu Pihak pada waktu tiba di atau berangkat dari wilayah Pihak lainnya;

6

-

~·

c.

3.

·-

~""-

Perlengkapan yang dibawa oleh peeawat terbang dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh salah satu Pihak ke wilayah Pihak yang Jainnya dan dimaksudkan untuk digunakan dalam pelaksanaan pelayanan yang telah disetujui, bila atau tidak mungkin barang-barang tertentu digunakan seluruhnya atau sebagian didalam wilayah dari Pihak yang memberikan pembebaean, dengan ketentuan bahwa barang - barang itu tidak dialihkan pemilikannya di wilayah Pihak Berjanji tersebut.

Perlengkapan pesawat yang biasa digunakan, demikian pula bahan-bahan clan persediaan yang berada di dalam pesawat yang dioperasikan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh satu Pihak Berjanji, dapat diturunkan dalam wilayah Pihak Berjanji lainnya hanya dengan izin dari Pejabat-Pejabat Bea C11kai negara yang bersangkutan. Dalam hal-hal tertentu, barang -bara ng tersebut dapat diletakkan dalam pengawasan dari pejabat-pejabat tersebut sampai di export kembali atau diselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bea Cukai. PASAL

VI I

LALU LINTAS TRANSIT LANGSUNG Penumpang, barang dan muatan dalam persinggahan di wilayah satu Pihak Berjanji dan tidak dikeluarkan dari b andar untuk keperluan tertentu, hanya akan diawasi seperlunya. PASAL

salah udara

VI II

PENENTUAN TARIP .1.

Tarip yang dikenakan oleh perueahaan penerbangan dari ealah satu Pihak Berjanji untuk angkutan ke dan dari wilayah Pihak Berjanji lainnya akan dibuat pada tingkat yang wajar, dengan memperhatikan kewajaran dari seluruh unsur-unsur yang bersangkut paut, termasuk biaya operasi, keuntungan yang wajar clan tarip-tarip dari perusahaan penerbangan lainnya.

2.

Tarip-tarip sebagaimana ayat (1) Pasal ini, akan disetujui oleh perusahaan penerbangan yang telah ditunjuk oleh kedua Pihak Be rjanji, sesudah berkonsultasi dengan perusahaan penerbangan lain yang beroperasi secara keseluruhan atau eebagian dari rute yang terinci, dan persetujuan tertentu, apabila memungkinkan, akan dicapai melalui penggunaan tata cara penetapan tarip dari Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional.

7

3.

Tarip-tarip yang telah disetuj11I akan disampaikan kepada Pejabat - Pejabat Penerbangan Sipil kedua Pihak Berjanji untuk mendapatkan persetujuan dalam waktu sekurang-kurangnya enam puluh (60) hari sebelum tanggal pelaksanaannya. Dalam hal - hal tertentu, jangka waktu ini dapat diperpendek, tergantung kepada kesepakatan masing-masing pejabat penerbangan.

4.

Pereetujuan terse but dapa t d lberi kan secara je] as. Namun apabila U.dak satupun Pejabat-Pejabat Penerbangan Sipil yang menyatakan ketidak setujuannya dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal disampaikannya tarip tersebut sesuai dengan ayat (3) Pasal ini, maka tarip-tarip ini akan dianggap sebagai telah disetujui. Dalam hal jangka waktu penyampaiannya dapat ditekan sebagaimana da]am ayat (3), maka Pejabat-Pejabat Penerbangan Sipil dapat bersepakat bahwa batas jangka waktu " dimana setiap penolakan harus diberitahukan, akan kurang dari tiga puluh hari.

5.

Apabila euatu tarip tidak dapat disetujui sesuai dengan ayat (2) Pasal ini, atau jika, selama jangka waktu yang berlaku sesuai dengan ayat l Pasal ini, satu Pejabat Penerbangan Sipil memberikan kepada Pejabat Penerbangan Sipil lainnya pemberitahuan mengenai penolakannya a tas setiap tarip yang disepakati sesuai dengan ketentuan-ketentuan ayat 2. PejabatPejabat Penerbangan Sipil dari Pihak - Pihak Berjanji akan, setelah berkonsultasi dengan Pejabat-Pejabat Penerbangan Sipil dari setiap negara lain yang memberikan pertimbanganpertimbangan yang bermanfaat, berusaha untuk menetapkan tarip dengan keeepakatan bersama.

6.

Apabila pejabat-pejabat penerbangan tidak dapat menyetujui setiap tarip yang diajukan kepada mereka berdasarkan ketentuan ayat (3) Pasal ini atau atas penetapan dari setiap tarip berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat (5) Paaal in~, rnaka pereelisihan teraebut akan diaeleaaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Paaal XVII Persetujuan ini.

7.

Tarip yang dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku sampai dengan dibuatnya tarip yang baru. Namun demikian, sesuatu tarip tidak akan diperpanjang berdaearkan ayat ini untuk lebih dari dua belas bulan setelah tanggal dalam hal mana ketentuan-ketentuan tersebut akan berakhir.

8

- - - - --

--

----·· -------------------------------.

PASAL

IX

PERTUKARAN INFORHASI DAN STATISTIK Pejabat-Pejabat Penerbangan Sipil dari salah satu Pihak Berjanji akan menyampaikan kepada Pejabat-Pejabat Penerbangan Sipil Pihak Berjan.i i J ainnya sesuai permi ntaannya ten tang pernyataanpernyataan berkala atau lain-lain pernyataan statistik yang layak diperl11kan, untuk tujuan evaluasi penyediaan kapasitas dari pelayanan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk Pihak Berjanji yang pertama. Pernyataan dimaksud hendaknya terrnasuk sernua inforrnasi yang diminta guna menentukan jumlah angkutan dari perusahaan penerbangan itu pada pelayanan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tempat asal dan tujuan dari angkutan tersebut .

PASAL

X

PEHINDAllAN KELF.BIHAN PENGHASI LAN 1.

Perusahaan penerbangan yang ditunjuk salah satu Pihak Berjanji hendaknya secara bebas menjual jasa angku tan udara didalam wilayah Pihak Berjanji lain baik secara langsung atau melalu:I. agen, dalam mata uang r,etempat atau setiap pertukaran rnata uang bebas sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan nasional yang berlaku.

2.

Perusahaan penerbangan yang di tun.iuk oleh para Pihak hendaknya behas meminrlahkan sisa penghasj]annya dari wilayah di mana ia menjual jasa angkutan ke wil.ayahnya terrnasuk r•ula dalam total pernindahan adalah keuntungan penjualan jasa angkutan udara yang diperoleh secara langsung a tau melal. ui agen, clan tambahan pelayanan jasa, dan pendapatan bunga atau komisi yang wajar etas ke11ntungan tertentu dari tabungan, se menta~a menunggu pem i ndahan.

PASAL

XI

PERWAl
Secara timbal-balik, perusahaan penerbangan yang ditunjuk salah satu Pihak Berjanji hendaknya diperbolehkan untuk rnembuka Kantor Perwakilannya di clalam wilayah Pihak Berjanji lainnya terrnasuk kegiatan komersial dan penempa t an tenaga teknik sesuai permintaan sehubungan dengan pelaksanaan pelayanan angkutan udara yang telah disepakati. Tenaga-tenaga staf tersebut apabila dimungkinkan hendaknya dipilih diantara warga negara kedua Pihak.

9

.w/,~-··""'....,., • .-1; . _ , ......... ,_uL -~ o.;J.\:..--.\.•,wt>· ,,.,: ...11..i'

......

2.

Kebutuhan akan tenaga-tenaga staf dirnaksud, dapat disesuaikan dengan keinginan perusahaan penerbangan yang ditunjuk, dipenuhi dari stafnya sendiri atau menggunakan jasa organisasi lain, perusahaan atau perusahaan penerbangan yang beroperasi di wilayah Pihak Berjanji lainnya, clan yang ditunjuk untuk melaksanakan pelayanan tertentu di wilayah Pihak Berjanji itu.

3.

Perwakilan maupun tenaga staf dimaksud hendaknya tunduk pada hulrnm dan peraturan yang berlaku di wiJayah Pihak Berjanjj lainnya, dan sesuai hukum atau peraturan tertentu masingmasing Pihak Berjanji hendaknya sesuai prinsip timbal-balik menjamin izin kerja tertentu, visa kerja atau dokurnen lainnya yang serupa kepada Perwakilan clan tenaga staf sebagaimana makeud ayat (1) Pasal ini.

PASAL

XII

IWKUH DAN PERATURAN 1.

llukum dan peraturan dari salah satu Pi hak Berjanj i yang mengawasi penerirnaan izin untuk memas11ki atau meninggalkan wilayahnya bagi pesawat terhang yAng dipergunakan dalam penerbangan internasional atau mengoperasikan dan menjalankan pesawat terbang tersebut sementara berada di dalam wilayahnya, akan berlaku terhadap pesawat terbang dari perueahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak Berjanji yang lain.

2.

llukum dan peraturan dari salah satu Pihak Berjanji yang mengawasi izin untuk memasuki, menetap dan keberangkatan dari wi layahnya penumpang, awak pesawat a tau muatan i:•esawa t terbang seperti halnya peraturan-peraturan yang berhubungan dengan izin masuk dan berangkat dari negara tersebut, imigrasi, paspor, bea cukai clan karantina akan diberlakukan didalam wilayah tersebut berkenaan dengan operasi penerbangan dari perusahaan penerbangan dari Pihak Berjanji lain. PASAL

XII I

PENGAKUAN ATAS SURAT-SURAT KETERANGAN DAN PERIZINAN 1.

Surat keterangan laik udara, surat keterangan kecakapan dan perizinan yang dikeluarkan atau yang dinyatakan berlaku oleh ealah satu Pihak Berjanji dan tetap herlaku, akan diakui o leh Pihak Berjanji lainnya dalam hal pelaksanaan dinas-dinas operaei penerbangan yang telah disetujui pada rute-rute terinci didalam Lampiran dari Persetujuan ini, dengan ketentuan bahwa kebutuhan-kebutuhan dimana surat-surat 10

.~~- "'-'---~ ... .. -c,,.

... ........

keterangan dan perizinan yang dikeluarkan atau dinyatakan berlaku adalah sesuai dengan atau di atas standard minimum yang mungkin dikembangkan berdaearkan l
Mae1ng-masing Pihak Ber,ianji mencadangkan pula hak, bagaimanapun juga untuk tidak menguji keabsahan surat-surat keterangan kecakapan dan izin-izin yang dikeluarkan pada warga negaranya oleh Pihak Berjanji lainnya, untuk dipergunakan dalam penerhangan di atas wilayahnya.

PASAL

XIV

FASILITASI 1.

M8ei ng-m8A1 ng Pi hak Berjan.i i dripat memhebankan pungutanpnngutan tertentu yang wajar dalam hal. penggunaan fasilitas handar udara clan fasilitas penerbangan lainnya yang tersedia, dimana pungutan-pungutan ini tidak akan lebih tinggi dari yang dihayarkan oleh perusahaan penerbangan lain yang samasama melayani penerbangan internasional.

2.

Masing-maeing Pihak Berjanji akan menganjurkan konsultasi diantara badan-badan yang berkompetent dalam hal pungutan pembayaran dengan perusahaan penerbangan yang menggunakan jasa pelayanan dan fasilitas, atau aecara praktis rnelalui perwakilan perusahaan penerbangan. Pemberitahuan yang wajar harus diberikan kepada para pemakai tentang . setiap ueul pungutan pernbayaran untuk rnernungkinkan mereka menyarnpaikan pandangan mereka eebelum pembayaran itu ditetapkan.

3.

Tidak satupun Pihak Berjanji akan rnemberikan perlakuan khusus pada perueahaan penerbangannya eendiri atau kepada perusahaan penerbangan lain lebih dari pada suatu perusahaan penerbangan Pihak Berjanjt lainnya yang sama-sama melayani angkutan udara i.nternasionaJ, rlalam hal pelaksanaan bea-cukai . imigrasi, karantina, termasuk pula ketentuan mengenai penggunaan jasa bandar udara, jaJur udara, jasa angkutan udara clan asosiasi fasilitasi yang berada di bawah kewenangannya.

PASAL

XV

KEAMAtlAN PENERBAMGAN

1.

Tanpa membatasi hak dan kewajiban mereka pada umumnya berdasarkan hukum internasional, Pihak-Pihak Berjanji akan mengambil tindakan sesuai ketentuan-ketentuan Kon~enei mengenai Kejahatan dan Tindakan-tindakan lainnya di atas Pesawat Terbang yang ditanda tangani di Tokyo 11

pada tanggal 14 September 1963, Konvensi mengenai Tindakan Melawan Hukum dan Kekerasan terhadap pesawat yang ditanda tangani di Den Haag pada tanggal 16 Desember 1970, Konvensi mengenai Tindakan Melawan Hukum terhadap Keamanan Penerbangan Sipil yang ditanda tangani di Montrea l pada tanggal 23 September 1971 dan semua lembaga internasional lainnya dalam bidang yang sama yang mungkin disahkan kemudian. 2.

Pjhak-Pihak Berjanji akan memberikan bantuan yang diperlukan untuk mencegah tindakan melawan hukum terhadap pesawat udara sipil maupun tindakan rnelawan hukum lainnya terhadap keselamatan peeawat udara tersebut, pada penumpangnya dan awak peeawat, bandar udara clan fasilitas navigaei udara dan setiap ancaman lainnya terhadap keamanan penerbangan sipil.

3.

Pihak-Pihak Berjanji dalam hubungan satu sama lain, akan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan keamanan penerbangan yang dikeluarkan Organisasi Penerbangan Sipil Internaeional termasuk Lampiran-Lampiranya sepanjang ketentuan-ketentnan keamanan tersebut berlaku kepada Pihak-Pihak Berjanji; mereka akan meminta bahwa operator pesawat yang terdaftar di tempat mereka atau operator peeawat yang mempunyai pusat kegiatan atau tempat kediaman yang tetap di dalam wilayahnya dan operator bandar udara di dalam wilayah mereka bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan keamanan penerbangan tersebut.

4.

Masing-masing Pihak Berjanji sepakat bahwa operator pesaw,:;_t terbang teraebut dapat diminta untuk mengamati ketentuan-ketentuan keamanan penerbangan dengan menunjuk kepada ayat di ataa yang diminta oJeh Pihak Ber,ianj i lai.nnya untuk memasuki, berangkat dari atau sementara beracla di dalam wilayah Pihak Berjanji lainnya.

5.

Apabila terjadi insiden atau ancaman insiden tindakan melawan hukum di dalam pesawat sipil atau tindakantindakan melawan hukum lainnya yang bertentangan dengan keselamatan pesawat tersebut, para penumpangnya dan awak pesawat, bandar udara atau fasilitas navigasi udara telah ter,iadi, maka Pihak-Pihak Berjanji akan membantu satu sama lain dengan menyediakan fasilitas komunikasi dan tindakan-tindakan tepat lainnya dengan tujuan untuk mengakhiri dengan cepat clan aman insiden atau ancaman tersebut.

12

PASAL

XVI

KONSULTASI 1.

Dengan semangat kerjasama yang erat, Pejabat-Pejabat Penerbangan Sipil dari para Pihak Berjanji akan saling berkonsultaei dari waktu ke waktu untuk menjalin kerjaeama yang erat dan memuaskan eeeuai dengan ketentuan-ketentuan persetujuan ini dan Lampirannya.

2.

Para Pihak Berjanji setiap saat dapat meminta konsultasi pada Pihak l.alnnya eehubungan dengan penafeiran, pe]aksanaan maup11n perubahan Pereetu,iuan ini. Konsultasi dimaksud hendaknya dilakukan dal.am jangka waktu 60 (enam puluh) har1. sernenjak tanggal dikirirnkannya permintaan .. konsultasi. kecuali, kedua Pihak sepakat untuk memperpanjang atau mengurangi jangka waktu ~tu_ PASAL XVII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul diantara para Pihak sehubungan dengan penafsiran atau pelaksanaan dari Persetujuan ini, akan diseleeaikan melalui cara perundjngan langsung antara Pejabat Pejabat Penerbanga n S ipil kedu a Pihak. Apabila Pejabat-pejabat tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka pereelisihan itu akan diselesaikan rnelalu i eaJ.uran dipl omatik. PASAL

XVIII

PER!JBAHAM L

Apabila para Pihak memandang perlu untuk merubah ketentuan ketentuan dalam Persetu,iuan in i, dapat meminta diadakannya koneultasi dengan Pjhak lainn ya. Sesuatu konsuJtasi, (dapat dilakukan rnelalui diskusi diantara Pejabat-pejabat Penerbangad Sipil) akan dimulai dalam jangka waktu enam puluh ( 60 )' hari sejak tangga 1 permintaan. Setiap perubahan yang disetujui akan mulai berlaku setelah djperoJeh penegasan mengenai hal t ersebut melalui pertukaran Nat a Diplomatik. Perubahan-perubahan ter h adap Lampiran Persetujuan ini akan disepnkati berearna djantara pejabat yang berwenang dari para Pihak dan akan mulai berlalrn pada tanggal diadakannya pertukaran Nota Diplornatik.

l.3

I

PASAL

XIX

PENYESUAIAN TERHADAP KONVENSI-KONVENSI MULTILATERAL Apabila sebuah Konvensi Multilateral tentang angkutan udara berlaku dan mengikat kedua belah Pihak, maka persetuJuan ini akan diubah untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi tersebut.

PASA.L

XX

PENDAFTARAN Persetujuan ini termasuk setiap perubahannya, dan setiap pertukaran Neta Diplomatik akan didaftarkan pada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.

PASAL

XXI

PENGAKHIRAN PERSETUJUAN 1.

Masing- masing Pihak sewaktu-waktu dapat memberitahukan Pihak lainnya tentang keputusannya untuk mengakhiri Persetujuan ini. Pernberitahuan tersebut harus bersamaan disampaikan pula kepada Organisasi Penerbangan Sip il lnternasional. Dalam hal demikian, maka Persetujuan ini akan habis masa berlakunya dua belas (12) bulan setelah tanggal penerimaan pemberitahuan itu oleh Pihak yang lain ke cuali jika nota pengakhiran itu dicabut kembali melalui suatu peraetujuan diantara mereka sebelum habis waktu tersebut.

2.

Dalam hal tidak ada pengakuan penerimaan dari Pihak yang lain, maka pemberitahuan itu akan dianggap sebagai telah diterima empat belas (14) hari sesudah diterimanya pemberitahuan itu oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.

PASAL

XXII

MULAI BERLAKUNYA PERSETUJUAN Persetujuan ini akan mulai berlaku sementara pada tanggal ditanrla tangani dan mulai berlaku secara pasti segera setelah kedua Pihak Berjanji saling menyampaikan ·pemberitahuan melalui pertukaran Nota Diplomatik bahwa persyaratan kon st ituaionil masing - masing untuk memberlakukannya telah dipenuhi.

14

•-~

·-~--~·- - \.1-Q;,_,. ... 'Vl.1 ~

UNTUK MENGUATKANNYA, yang bertanda tangan dtbawah ini yang dikuasakan penuh dengan sah oleh Pemerintah masing- masing, telah menanda tangani persetujuan ini. Dibuat dalam rangkap dna di Jakarta, tanggal 23 Jnni 199:2, dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa lli1Jgaria, semua naakah memiliki nilai otentik yang sama. Dalam hal terdapat keragu-raguan ata11 perbedaan penafsiran, maka naskah dalam bahasa Inggris akan di.berlalrnkan.

UNTIJK PEHERINTAll REPUBLIK INDONESIA

UNTUK PEHER~-;:PAH REPUBLIK ~RIA

Signed

Signed

15

I./\Mf'IRAN 1. Bahagian I.

Rute yang akan diterbangi oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk olel1 Pemerintah Republik Indonesia, untuk masingmasing ,iuruean Tempat-tempat Keberanghatan

Tempat-tempat Persinggahan

Tempat-tempat Tujuan

Tempat -tempat Beri.kutnya

Tempat-tempat di Indonesi.a

Setiap tempat

Sofia

Setiap tempat

2. Bahagian II. Hute yang akan diterbangi oleh per11sahaan penei;bangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Bulgaria untuk maeing-masing jurusan · Tempat-tempat Keberangkatan

Tempat-tempat Persinggahan

Tempat.. -ternpat Tujuan

Tempat-ternpat Berikutnya

Tempat-tempat di Bulgaria

Setiap tempat

Jakarta

Setiap tempat

3. Perusahaan penerbangan yang ditunjuk oJeh salah satu Pihak Berjanji dapat untuk setiap atau seluruh penerbangan tidak menyinggahi setiap· tempat di atas, dengan ketentuan bahwa penerbangan yang telah di.aetujui teraebut pada rute ini dirnulai clan berakhir didalam wilayah Pjhak Berjanji tereebut. 4. 1!1;1k dar:i. perusahaan penerbangan yang cljtunjuk oleh salah satu Plhak Be,rj anj i untuk mengangkut penum~·ang, barang dan pas antara tempat-tempat cl:i.dalam wilayah dari salah satu Pihak Berjanji dan ternpat-ternpat didalam wilayah Pihak ketiga akan tergantung kepada persetujuan antara Pejabat-Pejabat Penerbangan Slpil dari Pihak-Pihak Berjanji.

16

cnoro.QEA ME)ltltt<.AyHapOAHara rpa>1
AOnp11Hecar 3a

nporpeca

B >1<8flaHl18TO Cl1 A8 ycraHOBRT 8b3AYllJHl1 Jll1Hl111 Me>l
111

Ha

OTBbA

-24nEH I AE1<eH1i1ero Ha CnoroA6ara, ocseH aKo V13p~1llHO He e ynoMeHaro no Apyr Half1t1H: a) nOHfln1ero ''li(0Hll1RH\ "111"1 KOHB8HL\lllRTa, CbrJlaCHO LJ11e1-1ose 90 lt1 94 OT CblJ..tara, AOTOllKOBa, AOKO/lKOTO Te31'1 np1t1n0>t<8Hltlfl It! V13M9H9HV1fl ca B/18311"1 B Cltl/18 no OTHOW8Hlt10 Ha AB9T8 .Uorosapml.\1t1 ce crpm-11.1; 11

6) noHs:irnero BbJAyxon11asme11H1t1 onacn1" 03Hal!aoa 3a Peny6111t1Ka 6Mrap1t1s:i - M1t1H1t1CTepcrnoro Ha rpaHcnopra, a 3a Peny6r.1-11tYHKUltlltl, KOltlTO ynoMeHaTlt!Te anacrn 113nbl1H~rnar;

s) nOHf1Tltl8TO "H83HalleHo Bb3AYXOn11asare11Ho npe.onp1t1Hn1e" 03Ha4aaa Bb3Ayxon11asaren1-1orn np0Anp1t1Rrne, Koero e noco4eHo 1.-1 np1-1ero Cbrnac1-10 YneH Ill Ha HacTOml.lara Cnoro.n6a; r) no1-unviero "rnp1.1TopviA" 03HaLJasa 3a Peny6111-11KHRBa cysepV1Hl-1T0T, cysepeHHl-1 npasa "111"1 1op1t1CAlt1KUlt1f1 B CbOTB9TCTBlt19 c M8)f
A) non nOHf!TltlflTa Bb3.llYWHV1 ycnyrn" "Men1<e .Qa B3eMa no Mapwpyra, 1i1n111 no 4acr .or Hero; >t<) no1-1nn1ero "1KeH no 4ecrorarn, c KORro l-13Bbpwaa nonernre roea Bb3.Qyxon11aaare111-10 cpencrao 3a naAeH nep1t10.Q 111 Mapwpyr Vlllltl llaCT OT Maptupyra; 3) nmrnrnero "noroaop1-11t1 111t1H1-11t1" 1t1 "noco4eH11 Mapwpyr1i1" 03Ha4aaar CbOTBSTHO nnaH1-1pa1-nne no pa3nl-1C1<8HL-18TO KbM Ta3l.1 Cnoron6a;

-3-

\ ~

11) nOH.flrneTO "Tap11cpa" 03Ha4aBa l..leHaTa, K05lTO Ce Jannall.la Ja r, np·e ao3 Ha nbTH~11..111 111111 roaap11 np11 ycnoa11ma, npH Komo Ille ce npHnarar Te3VI USHVI B TOBa 41'1CJ10 lt1 ueHl1T9 VI ycnoB1t1ma 3a AOnbnHV!TeJlHlne ycnyrn, HO 6e3 Jannawa11ero no npeso3a Ha nowa; 171) np1t1f10>l<e1-111ero KbM Ta31-1 CnoroA6a ce C411Ta 3a HeAefll-!Ma 4aCT OT Hen 1-1 BCml<eHl-10TO H l-13MeHeHlllf1Ta, OCBeH al
-4-

llnEH 11 nPE,QOCTAB~HE HA nPABA

1. BcriKa OT .D.oroaap.Rll.(111re ce crpaH1t1 npe.uocras.R Ha .opyrara .Qorosap.Ruta ce crpmia npasara, npe.us111,qe1-u.1 e Hacro.Rll.(ara Cnoro.Q6a 3a uen111re Ha ycTaHos.RsaHe 1t1 eKc11noaTaU1t1.R Ha AOrosopeH1t1Te 111t1Hmt no onpeAe!leHMre Mapwpyrn. no speMo Ha eKcnnoarnuvima Ha .o.oroaopeHHTe ·1111111111111 no onpeAene1-11-1re Mapwpyrn, Bb3.Qyxonnaame11Horo npe.unp111.Rrne, Ha3HaLteHo OT sc>1Ka or JlorosapRll.(11re ce crµat-11-1 !.48 c& no113yea or npasoTo Aa KaLta Ha cnoMeHarara rnp111rop111.R a nyHt1<8HM6TO C U8/l ,Qa pa3TOBapaa Mflltl B31-1Ma Me>K.QyHapO.Q8H rpacpHK OT nbTHML\111, TOBapM Mflltl nOLua, npe.uHa3HCl48Hl-1 3a 1-1111-1 111.QBall.(M OT nyHKTOBeTe Ha rep111rop111s:1ra Ha .o.pyrara .D.oroaaps:1LLta ce crpaHa.

2. PaJnope.Q6~no Ha naparpac~ (1} OT T031!1 Lf 11eH HrtMa .o.a npe.o.ocraaRT npaao Ha Bb3Jwxon11aaarem-1oro npe.Qnp111s:1rne Ha e.nHara OT .D.oroaaps:1ll.(111re ce crpaH111 .Qa sJeMa Ha rnp111rop111Rra Ha Apyrara Aoroaap.Rll.(a ce crpaHa nbTH111u111, roaap111 VI nouta 3a npeeo3 cpell.(y Jan11all.(aHe 1i111H HaeM AO .o.pyr ny11KT Ha rep111ropti1Rra Ha .o.pyrara .Qoroeap.Rll.(a ce crpaHa. 3. B .uonbm1et-111e Ha npaeara, npe.uocra0eH111 no naparpa (1) OT T03M LfneH, ocmt
a) npasoro .o.a npen1i1ra npe3 He~Hara rep111ropm1 6e3 1<artaHe; 6) npaeor o na tt
YnEH Ill HA3HAllABAHE HA Bb3AYxonnABATEnHlt1TE nPE,QnPll!J1Tlt1J1111 PA3PEWEHlt1E 3A EKCnnOAT~l..\L1J1

1. Bc.moµMa Apyrara J.J,oroaapnll.\a ce cTpaHa 3a 3aMRHa Ha noco4eHoTo or Hef! Bb3Ayxonna0arem10 npeA11p11nrne c Apyro. 2. np111 r10l1Y48B8H8 Ha TClll<e ,na no11cKa OT nocolfeHoro OT apyrara .D.orosapmua ce cTpaHa Bb3AyxonnasarenHo npe.o,np111nrne Aa .no11<e, 48 e s CbCTOnH1.1e Aa 1--13nbnHnea ycno01t1nra, npew111caH11 or 3altt<e n~eAO· crasnHero Ha pa3peweH1t1e 38 eKcru1oaraultln, ynoMeHaTO s naparpa 2) Ha T031t1 LJ1ieH, 81<0 He r10Jlytlll1 AOK838T811CTBara, npe.QB1t1A8HV1 B naparpa<j> 3) Ha T031t1 LIJ1eH 1t1111t1 s c11yt1a1t1rn, t1<e BbB ece1l
Tosa ce OTHacn 1t1 3a c11r1avne, Koraro eKVllla>KbT, nopaA11 r exHVlltecKo CbCTOHHVle Ha Bb3AyxonnaaarenHoro cpeacrso V!Jlltl no 3Apasoc11osH1t1 11 M8.Ult1U11HCl
-64flEHIV AHYnL'1PAHE VIDVI OTMEH51HE HA nPABA

1. Bcf11K1-1 TaKVIBa yc110BV1f1, KOV!ro rn Cl!ere 3a Heo6xon~1M~1 np1-1 nomysaHeTo u1<0: a) ObB sce1i
I

6) o cnyqaii!, qe rosa Bb3AyxonnasarenHo npennp11Rrne He ce Cb06pa3f1Ba CbC 38KOH"1T8 V1 npaBV111HV1UV1T0, B c1-1na Ha T8pV1TOp11f1Ta Ha JJ.orosapmuara ce CTpaHa, npenocrasmua T83V1 npasa, 1t1nvi; ·

......

a) a c11ytta11, tte Bb3.Qyxon11asare111-10To npennpw1rne no HflKaKbs npyr H8LJV1H He Aeiilcrsyea 8 CbOTB8TCTBMe c ycnOBV1f1Ta, npe.QnV1C8HV1 B H8CTOfll1.\8Ta Cnoron6a. ·

2. A1<0 Henocpe.ncrn eHo aHym1pa1-1e, npeKpanrn aHe 1t1m1 HanaraHe Ha ycnoa1t1nra ynoMeHarn a naparpaq> (1) Ha HaCTOfll1.\V1f1 '-lneH He e or Cbu~ecrneHo 3Hal!e111t1e 3a npenoraparnsaHe Ha no-HaTaTuwHo 1-1apyweH1t1e Ha Ja1<0H1He V1 pa3nopen611re, T03V1 npaea 11.\El ce ynpa>1
-74nEH V t
1. 8b3,o,yxonnasmenHo'ro npe,o,np1.rnrne, noco4eHo OT scnKa ,Uorosapmua ce c1pat1a lL(e nonyL11i1 BbB ac.rn<0 OTHoweH1i1e cnpaaeM1i101i1 H paeHH Bb3MO>ll<,QyHapo.oeH Tpacjrnt< Me>l
3. npeJ.locrae.rn11i1m KanaumeT, 1.1ecrnrn1e Ha onep~tpaHe, s1-1.ua Ha Bb3AYWHl1 re npeB0311 npeMli!H8Ba[U\11 npe3 l-1llH 38BbpWB8lL(\11 Ila Tep11rop1<15lTa Ha .Uorosapflwarn ce cTpaHa we ca npe.uMeT Ha .uoroaap.RHe Me>K,l:\y Bb3.Qyxonnaeare11H\11Te anacrn B CbOTBeTcrnvie c npVtHL\Vtmne 113nm1<e111i1 s ro3vi ll11eH. 4. BcnKo yeen11qasa1-1e Ha npe.uocraenHvim Kanal.lli!Ter WH1 ttecTornre Ha onepvipaHe or Ha3HalleHoro as1i1onpe.unpw1rne Ha Apyrara ,UoroaapHwa ce cTpaHa lL(e ce .aoroeapn Me>t<J.lY Bb3Ayxon11aaarenH1i1re enacn1, Ha ocHoearn Ha npe.ueap11re111-1a oueH111Ka Me>1<.uy repvirnpi.rnre Ha .aeere ,IJ,oroeapRLUi-t ce c1paH11 1i1 sce1<1i1 npyr rpa¢1.t1K .o.oroeopeH mm onpeAeneH CbBMecrno. ,IJ,oroeopeHi-tTe Kanau"ner 1i1 4ecrnrn lL(e ca s cm1a 11 lL(e npeo6na.o.asaT .o.o i-t3rn4aHeTO Ha TaKbB .uoroaop 1i1n11 cnopa3yr..1eH1i1e.

5. npeAocrnse1-111m 11<.o.y 1itM.

-0LfnEH VI OCB060)f()J,ABAHE OT TAl
1. Bcm11
2. Ocso6m1<.nasaHero no HaCTORll\11R LfneH we ce npenMernre ynoMeHarn a naparpacp (1) Ha 1-1acros:iu~11R LfneH:

npv1nara 3a

a) BHeceHvi Ha rep11ropvima Ha e.n11aTa OT JJ.orosapmume ce crpaH1-1 or 1111vi 3a HY)l1ll
3. 061t1lfali1HVIT8, npcHOCV1MV1 no Bb3Ayxa Cb0pb>t<8HW1, lt
.,.

-9ttnEH VII TPAH3L1TEH nPEB03 no ornowettvie Ha nbTHV1Ul'1 re, rosapvire l'1 6ara>1
- 10 -

lfnEH VIII

TAP lt1 <J) l/I 1. Tapwp1ne 3a npeso3, 1<011To i.ue ce 3annawaT 3a scm~ne Ha .npyrn Bb3.Qy1rn-111 111-1H111-1.

2. Tap1.1cjiV1TO, yn0Me1·1arn s naparpa

l1l1<.Qy1rnpOAHara acot111aui.-rn 3a Bb3AyweH rpaHcnopr 3a 1.13pa6orna11ern Ha rapwjime. 3. TatKe11a 3a Bbse>tt<e .aa ce HaMa111.1, crnra na e nocrnrHarn cw11ac1.1e no ro31.1 Bbnpoc M8>1<1-1y obnpoc111-1rn snacrn. 4. Ta1<0sa onofipe111-1e MO>t<e All ce nane 113p1-1l!HO. A1<0 HVITO enHa or CbOTOCTHl1Te 1111cn11yqi.rn He e 113p83Mfla 113p11lfll0 Heo1~06peH11ern Cl1 AO 30 {rpi.1necer) AH11 or nmara Ha npe.ncraanHeTO, cbmacHo pa3nope.n6i.ne Ha npexoA1t11n naparpac~ Ha 1tacTonu111n lfneH, re31i1 rapwj>11 we ce Clf11rar 3a o.uo6pe1111. B cnylfaL1, Lfe cpo1
,i:te HaManeH, CbrnacHo pa3nopeA6L1re Ha naparpa<j! (3) Bb3JWXOnnaaarenH1.1re anacrn MO>M .Qa nocnmmT AOroaopo11ocr cpOIQ,T Ja onosecnrnaite Ha OA06pe1111ero .Qa 6b.Qe no-Manb1< OT 30 (rp11necer) n1111.

5. B cnyYai.1, lfe .Qa,Qe1-1a rap1rHpa He MO>t<e Aa 6b.Qe .norosopeHa, Cbr118CHO naparparj> (2) Ha HaCTORLUL1R LlneH, 111!1V1 3a CpOl (2) Bb3Ayxonnasare11H11re snacrn Ha nsere .D,orooapnu~11re ce crpa1-111 tlte no110>1car yc11n11R 3c.t YT04HnBaHe 11 nocrnraHe Ha B3811MHO CbrflClCM8 110 OTHOl1JCHL1El Ha rapwlll1Te.

6. B cnylfa~1. lfe Bb3.Qyxonnaaarernrnre snacrn He Morar na nocrnrHaT Cbrnac11e 38 Hf11<051 OT Tap1.1qi11re, 1<011TO ca 11M npe.QCTaB8HL1, Cbrll8CHO naparpacp (5) Ha 11acTOflll.IL1H lf11eH, cnopbT ce ype>1<.ua ChrnacHo ria3nopeA6V1re 11a Ll11e11 XVII Ha Hacrorn1~ara Cnoro.u6a.

7. TapL1q>a, onpeaene11a cMnacHo pa3nope.u611re Ha T03M Llne1-1 ocrasa B CL1f1CI, AOl<aro ce onpe.ae111-1 HOOa TupM<jia. He3aBL1Cll1MO OT TOB8, san11nHOCTTa Ha 1-1111<0R rapwpa He M0>1<e na 6bne npOAbfl>t
- 11 4JIEHIX

05MEH HA V1HoµMau1M1, 11e0Gxo.uv1Ma 3a onpe.nenmte 11a oGeMa 11a rpac!i1-11
>{J"''"\ol>l·~

~., , .,.,..._L<.~~.

""~ . ,.:J,',,. ... . , ·.~'"f~

.

f,Jl .• ·i.,....,

.1~-..·.. ._;.i....:.n-.1,

•• .._,..

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-,

- 11 LJJIEH IX

05MEH HA VlHOpMClllMn, 11eo6xo.uv1Ma 3a or1pe.uenrn1e Ha o6eMa 11a rpacl11111
- 12 llnEH X nPEXBbPnRl-iE HA CBPbX nPltlXO)J,111 1. f-la311alfe11010 Bb3Ayxonnaaaren110 npc.anpvrnrne Ha e.a11ara or .Uoroaap.Rutme ce CTpam1 1110 6bne cao6oAHO Aa npo.uaua BbJAYWHL1 rpaHcnoprnvi ycnyrn 11a Tepviropvi.Rra Ha iipyrarn .Uoroaap.Ruta ce crpaHa virn1 AV1pe1rn~o vinvi llpe3 nocpe.QHW1ecrnoro Ha Arem cpeuw Mec1Ha sanyra vrnvi l
2. l-la311alfe111t1re aav1onpe.unp1t1.RT1trn Ha DoroEJapm1l1t1Te ce CTpa111-1 ute V1MaT npasoro .Qa npexobpmn OT Tepvnopvuna Ha npo.Qa>t<6me .no T.RxHara rerrnrop11.R V13JlV1Wut1<6ara np1t1xo.Qv11 e Ha.a pa3xonme. B Ta3V1 c1t1creMa Ha npexBbpnrn~e ce BKntotteaT nocTbrn1e111t1ma OT npona>1<61t1re, v13abp111eH1t1 ,n1t1peKTHO 11nvi ttpe3 AreHT-nocpew-11t1K Ha Tpat1cnoprnvire ycnyrn, .uonbflHV1TeflHV1 noMOU\HV1 ycnyrn vi HOpManHaTa Tuprosct
- 13 -

rJPE,D,CTABLt1TEnCTBO

I. 8b3Ayxonnaeare1111orn ripeHnpi.-rn me, Ha scn1t1rnrem1 Morar na 6h,uar 11ogGpam1 V13Me>t<JW rpn>t
2. V13v1c1<sa11vima l1<1t11emne no npeue1u
3. flpe.ncrasvirenvire 1t1 c11y>1<mem11e we 1pnGsa 1-1a ce 110.t\411Hnsar 11a 3a1<0H1t1Te vi pa3nope.uGvire, 1<01t1ro samar Ha Cborne111ara repv1ropirn v1 Cbr11acHo 1<01t1ro scrn1<M 1em11 e, 3a 1
- 14 LfnEH XII nPl/lnO)f<EHl/IE HA 3Al(0Hlt1 Ill nPABl/lnHl/IUlll 1. 3aKOHV1Te 11 npas111n11viu•ne l1<.QyHapo,q11ara H8BV1f8UV1fl V1/1V1 npol_le,qypv1, CBup3ClHV1 c 06c11y>1rna1wrn Ha C8MOl18Ta, K01'1TO ll.18 6b.£18T OCV1rypeHV1 Ha Herosa co6crne1 ta rep11Top1M1 111e 6b.Qar ocvirypnsaH1t1 ~, Ha ca Monera Ha Ha3Hallot-toro Ob3JWXOnnasarnmto am~onpennpviRrne Ha apyrara DorosapR~a CO CTpCllla.

2. 3al
- 15 LJnEH XIII r1Pl!l3HABAHE HA CEPTl!ll!llvi1<arn10 Ja 11ormo111w row1ocr, Ja 1<01v1 110 1011 111ocr ~1 f1Vlll8H31'1, 1'13AaJJ.e111-1 1-1m1 np1-13Harn 3a sanvi.uH1-1 or e.u11aia JJ.orosapm1.1a ce crpmta, 41'11'1TO cpo1< He e V13TeKb!l U_\e ce CMRTaT 3a sanvi.um1 o r .apyrara .D,orosapmua ce cTpa11a Ja L(en1-1re Ha e11-11<arn 1-1 n1-1L(eH31-1 ca 1'13JJ.aJJ.eH1-1 1-111vi r1p1-1311an1 3a sa11vi11m1 ca cnope.u CTaH/~apra v1m1 Ha.a MW-tV1MyMa, V13V1Cll<e .Qa ce ycraHOBV1, Karn ce Cbrnacysa c KoHB8Hl.lv1ma. 2. BcmKe ,qa npvi31-tae sam1AHOcna Ha ceprwjJVllt<JJ.arrn or .npyrarn Dorosapmua ce CTpm1a s cnyqame , 1t<me11virn viM Lue V138bpwsaT no11er 1-1ag coGcrn eHara cvi 1 epvrropviri.

- 16 LtflEH XIV 05flEKLJEHlt151

1. Bcmt<e Aa 1-ian0>11<eHa cnpasew1visa vi pa3yMHa rn11<e11vin, npv1 ycnosvie, lie Te3V1 TaKcv1 11nMa Aa GbAfff no-s11co1rn OT Ta1t<JlyHapo.oHme as1-1au1-10HHV1 npeoo3vi nJtall.(aT. 2. BcHKa .[\orosapnll.la ce crpaHa ll.(e Hacbpl!asa npeAsapvirenHvne 1 : pa3fOBOpv1 M8>11<et1vima, a TUM l(bJ_\8TO e Bb3MO>ll
;

3. Hvit1rnpaHo s CXOAH~1 Me>t1Vll( V1 CBbp3aHV1T8 c Hero Cb0pb>l<8Hlt1H, l
- 17 -

lfnEH XV ABlt1AU.lt10HHA Clt1rY'PHOCT 1. 6e3 .Ila orpa11viqasar o6cera Ha rexHvirn npasa vi 3a.(lbm1<eHvisi no Men1<.uaHc1<ara aevia1..111R, noJ.J.n1-1ca11a a MoHpean Ha 23.09.1971 roJ.J.. 11 BCV14K11 .upyrvi Me>1t<.D.aHClf<eHviR, 1i1 BCRKaKaa npyra 3annaxa cpell.ly cvirypHocna Ha rpa>t<.QaHcKara as11a1..11-1R.

3. JJ,oroeapmu11re ce crpaH1-1 ll.18 ne~crnyaar a rexH1.-1re a3a11MoornoLueH1-1R B CbOTB8TCTB"1 8 c ycrnHOBeHVITe MepKv1 38 c1-1rypHOCT OT Me>1<.D.y11apon11ara Opra11113aUvH1 38 rp8>1frnHl1R KbM l1<JJ.yttapOJJ.H8 rpa>l1l<.QCHl18 Ha T8XH11Te rep11rop1i111 V1 3a oneparopme Ha nen1111ara a rexH11re repvirop1111 .ua ne~ crny ear a Cboreercrnvie c ra1c11ea Mep1<11 3a cvirypHOCT. 4. Bcrnt<e J.J.a ce 1-1311c1<sa .na Cb6rno.uasar as1-1a1..1110HH~1Te Mep1<1-1 3a c1-1ryp11ocr nocoLJe111i1 no-rope a naparpacp (3) 1131-1c11<, rooapv1re ~' caMonernvire 3anac11 npe.n11 11 no l:lpeMe Ha KaLtsa11e 11n1-1 rosapeHe Ha caMonera. BcHKa JJ,orosapRll.la ce crpaHa Cbll..lO ll..l8 ce OT30B8Ba nono>1<11TenHO Ha BCRKaKBO VICKaHe OT .Qpyrara .Qorosapmua ce crpaHa 3a pa3yMH\.1 cnel..l11anH1-1 Mep1<11 3a c1-1rypHocr np11 o~pe.ne11eH1i1 cnyt1a11 Ha 3annaxa. 5. B cnyLJaiil 1-1a · 11111..111.QeHr 1-1n11 3annaxa or V1HUV1J.J.8HT 3a He3aKOHHO 3asnannsaHe Ha rpa>t<JJ.aHctrn caMonern 11n11 .upyrn He3a1<0H H1-1 aKToae HacoLteH1i1 cpell.ly 6e3onacHocrra Ha ra1rnea caMonern, rexH11re nbTHVIL\11 1i1 e1<11na>1<11, nernuia 1i1 aep0Hasvirau110HHV1 CbOpb>1<eHV1R, JJ,orosapRll.lVITe ce crpat11-1 u.1e CY! CbTPYAl111llaT El3a11MHO :rn oc11rypFHHHle lia a:Jal1Mtil1 ept.>JKrl 11 Apyr1-1 noAXOASllLlV1 Mep1<111 HacoLteH111 l
. .. .,__. ...

- 18 4nEH XVI l
1. B AYX 1-1a rncHo CbTPYAHl-14ecrno Bb3.QyxonnaearenH1t1 enacrn Ha .O.oroeapm.41t1re ce crpm11t1 ll.(e ce tt<eH1t1ero KbM Hefl. 2. Bcm1<e no ecmt
- 19 ~nEH

XVII

YPE>l
Cnoposere Bb3HV1K11am1 Me>1<,1:1y .D,orosapm.uvire ce crpaHvi BbB spb3Ka c Tu1111<.nar Lipe3 npeKvi nperosopvi Me>1
- 20 -

LlnEH XVIII 1113MEHEHll1~

1. Att<e Aa nm1cKa K0t1cymauw1 c .npyrara .Oorosapm1-1a ce crpa1-1a. Ta11<e

.na ca npose.no MS>t<.Qy Bb3.QyxonnasareJlHl.-1T8 snacrn t1pe3 .nvict
1-1nvi

no

KOpecnol-fA8HCl
2. ~13M8H8Hlt1f1Ta Ha npv1n0>1<8H\18TO l
- 21 LIJlEH XIX nr111no>1<EHl/IE HA MHOrOCTPAHHl/I l
llp111 ese1-nyam10 c1011olt0aHe 11111111 np1t1cbe.Q1t1Hnsa11e Ha .a.sere ,D.orosapm11111 ca crpaH111 t
c

pa3nopeAGV1T8

Ha TCll
l
- 22 4nEH XX PErlt1CTPAL(L1rl CnoroA6aTa, BKnt04V1TeflHO V1 nonpaBKV1T8 B 1-1esi, Ka11<.uy1-1apo.u1-1ara Opram13au1-1si 3a rpa>l
- 23 -

llJlEH XXI AEHOHCli'lPAHE/nPEl
1. Bcs11l<8 no ecmm spel\1e Aa yse.uoMV1 .upyrara ,IJ.oroBapnll.\a ce crpaHa 3a pewe1tV18ro CV1 .ua ,ueH011cvipa Aeii1crnV1ero Ha CnoroAGarn. Ta1<0aa yseAOM11e1-11i1e ll.\8 6b1-\e H8Ja6aeHo Cb06LI.(eHO Ha Ment(AaHClt
- 24 -

llJlEH XXll BnVl3AHE B CltlnA HacrnAutarn Cnoron6a Ille 6bne oao6peHa s cborneTcrn11e c l(OllCH1l)!llli10HllMT8 li13MCl1<.Qasa1q1i1, lfB reJ1i1 1i131i1c1rnaHi.u1 ca li13nb1111e1111.

B nornup>1<11e111-1e Ha t13fl0>1<e11oro no-rope, ,qony11oam1ca1n1T8, 11a11110>1<110 ynhntt0Mo11~etn1 or CbOTBern1-1re npasmencrna tta Llorosap.ntqme c0 crparn-1 no~n1,1caxa Ta3M Cnoron6a. no.Qnv1ca11a 118 ................. ~ ..... B .................... B ........... 81<38Mnrn1pa Ha 6b11rapc1rn, 1,111no11e31,1!1c1rn 1,1 a11rn1i1!1c1<M e3t.-1q1,1, t<aro BCMLll
3A nPABVITEJlCTBOTO

HA PEnYEnVll
Signed

............................ ,.

3A nPAB~lTEJlCTBOJO

HA PEnYGJlVll(A li11'"(ndt-f E3l/IR

Signed •••••t-4••·"•·...'\"""'·h •···········

/

- 25 -

n P VI .n 0

)I(

E H L1 E

1. Map1upynne no KOll1TO MoraT aa 6bAaT e1
Me)l
nyHICTOB0 Ha np1-1crnraHe

nyHICTOB8 B 6bnrapV1H

Bce1rn nyH1CT

nyHKTOBe B 111HAOH83111A

nyHtCTOBe OTBb.Q

Bce1rn nyHl
CEl
Me)l<.QY1HHV1 nyHICTOBe

nyHICTOB8 Ha np111crnra1-1e

n'fHKTOBO OTBbA

n yHt
Bce1rn ny1-11n

ny1-1KTOB8 B 5bnrap1-1si

8ce1rn nyHICT

Co4Ji.rn

3. 8Ce!H1 \.1111'1 BCWIKV1 M8>t
4. npaBOTO HCI Ha3HaLl81 IOTO 8b3JWXOn1lC\BaTElmtO nrennpWlTll18 Ha BCAlli
AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA FOR AIR SERVICES BETWEEN AND BEYOND THEIR RESPECTIVE TERRITORIES

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Bulgaria (hereinafter referred to as the "Contracting Parties"); Being parties to the Convention on International Civil Aviation; Confirming their will to contribute to international civil aviation; Desiring to establish respective territories;

the

air services between

progress and

beyond

Decided to conclude this Agreement and agreed as follows:

1

of

the their

' ..., , .._l ,,.~ , ~

·- .....

..__...s--*,f'j

ARTICLE

I

DEFfNITIONS

For the purpose of the interpretation and application Agreement, except as otherwlse provided herein:

of

the

a) the term "the Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the seve nth day of December J944. and includes Any Annex adopted under Artlcle 90 of tl1at Convention and any amendment of the Annexes of the Convention under Articles 90 and 94 thereof, so far as those Annexes and amendments have become effective for both Contracting Parties; the term "aeronautical authorities " means in the case of the Republic of Indonesia the Minister of Co mmunication s and in the case of the Republic of Bulgaria the Ministry of Transport or in both cases any person or body duly authorized to perform any functlons exercised by the said authorities; b)

c) the term "designated airline" means the airline which has been designated and authorized in accordance with Article III of the present Agreement; the term "territory" means in the case of Indo nesia the territory of the Republic of Indonesi a as d ef ined in its l aws and the adjacent areas over which the Republi c of lndonesia has sovereignty, sovereign rights or jurisdic tions in accordance with the international law and in the case of the Republic o f Bulgaria the land areas, the territorial and inland waters belor1ging to it the airspace above under the sovereignty of the Republic of Bulg a ria; d)

e) the terms "air services", "international air service", "a irline", and "stop for non-traffic purpo s es " have the meaning respe ct ively assigned to them in Article 96 of the Convention; f) the payload route;

term "capaclty" in relation to an aircraft means the of the aircraft available on the route or section of a

g) the term "capacity" in relation to a specified a ir se rvi ce means the capacity of aircraft, used on such service, mul tiplied by the frequ e ncy of the flights, operated by such an aircraft over a given p e riod and route or section of rou te; h) th e terms "a greed services" and "spec ifi ed routes" have the meaning re spec tively of scheduled intern at i o nal air services and of routes specified in the Annex t o thjs Agreement;

i) the term "tariff" means the prices to be paid for the carriage of passengers or cargo and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for additional services, but excluding remunerations for the carriage of mail:

j) The Annex to this Agreement is considered an inseparable part of it, and any reference to the Agreement includes the Annex and the amendments except as otherwise provided herein.

3

- -·--- .r.'"llf.,,.

ARTICLE II GRANT OF RIGHTS 1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in the present Agreement for the purpose of establishing and operating agreed services on specified routes. The airline, designated by each Contracting Party shall enjoy, while operating an agreed service on a specified route, the right to make stops in the said territory at the points, specified in the Annex to it for the purpose of puttjng down or taking up international traffic of passengers, cargo and mail destined for or coming from points in the territory of the other Contracting Party.

2. The provisions in paragraph (1) of this Article shall not be deemed to confer on the airline of one Contracting Party the privilege of taking up, in the territory of the other Contracting Party passengers, cargo or mail carried for remuner-ation or hire and destined for another point in the territory of that other Contracting Party. 3. In addition to the rights granted in paragraph (1} of this of Article, each Contracting Party grants also to the airline the other Contracting Party for international air services;

a) the right to fly across its territory without landing; b) the right to land in such territory for non-traffic purposes . The flight of the civil aircraft of one Contracting Party overflying or landing in the territory of the other Contracting Party for non-traffic purposes shall be performed only after an advance permission is being granted by the other Contracting Party. 4. Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2) of ·this Article, the operation of agreed services in areas of hostilities or military occupation, or in areas affected thereby, shall, in accordance with Article 9 of the Convention, be subject to the approval of the competent military authorities.

4

ARTICLE III

DESIGNATION OF AIRLINE

AND OPERATING AUTl-IORIZATION

1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party an airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes. Each Contracting Party shall notify in writing to the other Contracting Party the substitution of its designated airline by another designated airline. 2. On receipt of such designation, each Contracting Party shall grant without delay, subject to the provisions of paragraphs (3) and (4) of this Article to the airline designated by the other ~C9ntracting Party the appropriate · operating authorization. 3. Each Contracting Party may require the airline, designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by such authorities in conformity with the provisions of the Convention. 4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to gran t the operating authorization referred to in paragraph ( 2) of this Article if it does not obtain the required evidence prescribed under paragraph (3) of this Article, or is not satisfied that substantial ownership and effective control of the airline are vested in the Contracting Party dealgnating it or in its natjonals. 5. On receipt of the operatlng authorization referred to in paragraph (2) of this Article, the designated airline may begin at any time to operate any agreed service, provided the tariff and schedule established in accordance with the provisions of Articles VIII and V of the present Agreement are in force in respect of that service. 6. On a basis of reciprocity visas will not be required for entry, stay and exjt of the crews of the aircraft operated by the designated airline of the ContrBcting Parties, provlderl that they leave on the Bame following flight on the return r oute. Thie refers also to cases where the"crew, owning to the techni c al condition of the aircraft or to health and medical reasons remain in the country, and leave on the next following flight on the return route.

5

ARTICLE IV REVOCATION OR SUSPENSION OF RIGHTS 1 . Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorization or to suspend the exercise of the rights specified in Article II of the present Agreement by an airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights: a) in any case where there is reason to doubt that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of such Contracting Party; or b) in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations in force in the territory of the Contracting Party granting these rights; or c) in case the accordance with Agreement.

in otherwise fails to operate airline the present conditions prescribed under

2. Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph (1) of this Article is . essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

6

AHTICLE V CAPACITY 1. The designated airline of each Contracting Party shall, in all rP.spects, enjoy fair and egual opportunity for the carriage of international trnffic helween rind beyond the territories of tl!P. two Parties.

2. In operating the agreed services, the airline of each Contracting Party shall take into account the interests of the airlinA of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the Jntter provides on the whole or part of the same routes. 3. The cap.acity to be provided, the frequency of services to be operated and the nature of air service, that is, transiting through or terminating ln the territory of the Contracting Party shall be agreed between the aeronautical authorities in accordance with the principles laid down in this Article. 4. Any increase in the capacity to be provided or frequency of services to be operated by the designated airline of the other Contracting Party shall be agreed between the aeronautical authorities. on the bi3.sis of the estimated requirements of traffic between the territories of the two Contracting Parties and any other traffic to be jointly agreed and determined . Pending suct1 agreement or settlement, the capacity and frequency entitlementA already in force shall prevail. 5. The capacity to be provided, the frequency of services to be operated and the nature of air service, that is transiting through or- terminating in the territory of the other Contracting Party IJF.I "9.grP.P.d to in nr.cnrdance with the provisions of this Article shall be speci(ied in i3.Tl exchange of letters between the ~eronautical authorities of the Contracting Party.

7

/\f<TICLE VI EXEMPTIONS FROM DUTIES AND TAXES 1. Each Contracting Party shall on a basis of reciprocity

exempt the designated airline of the other Contracting Party to the fullest extent possible under its national law from import restri ct ions, customs duties excise taxes, inspection fees and other national duties and charges on aircraft fuel, lubrication oils consumable, technical supplies, spare parts including engines, regular aircr·aft equipments, aircraft stores (including liquor, tobacco, beverages and other products destined for sale to passengers in limited quantities during the flight) and other items intended for use solely in connection with the operation of servicing of aircraft o f the designated airline of such Contracting Party operating the agreed services, as well as printed ticket stock, airway bills, any printed material wl1ich bears the insignia or t..he company printed thereon and usual publicity material distributed without charge by t~at designated airline. 2. The exemption granted by tl1ie Article shall apply to the items referred to in paragraph (1) of this Article: a) introduced in the territory of one Contracting Party by or on behalf of the designated airline of the other Contracting Party; b) retained on board the aircraft of the designated airline of one Contracting Party upon arriving to or departing from the territory of the other Contracting Party; c) taken on board the aircraft of the designated airline o f one Contracting Party in the territory of other Contracting Party and intended for use in operating the agreed services; whether or not such items are used or consumed wholly or partly within the territory of the Co ntr ac ting Party granting the exemption, . Provided such items are not alienated in the territory of the said Contracting Party. ~ 3 . The regular airborne equipment, as well as materials an~ supplies normally retained on board the aircraft of the designated airline of either Contracting Party may be unloaded in the territory of the other Contracting Party only with the approval of the customs aut h orities of that territory_ In such case, they may be placed under supervision of the said authorities up to such time they are reexpo~ted or otherwise disposed of in acco rd ance with customs regulations.

8

ARTICLE Vll UIHECT THMISIT

Transit passengers, luggage and cargo across the territory of either Contacting Party which do not leave the airport area destined for them, will undergo a very simplified control. Luggage and cargo in direct transit are exempt from customs duties and other similar charges.

9

.·.

/\HTICLE VIII T/\HIFFS

1. The tariffs to hA charged by the designated airline of one Contracting Party for carrjagP. to nr. from the territory of the other Contracting Party shal J be est.ab} ishP.d at reasonable levels, due rP.gurd br-dng paid t.n ril J rP.lev-:int factors, including cost nf operat:.inn. re'3s0rwhl.r-> i:•r·nfit ;incl tariffs of other airline. 2. The tariffs referred to in paragrapl1 (1) of this Article, shall if possible be agreed between the designated airlines of both Contracting Parties. after consultation with the other air.line operaU ng 0ver the who le or part of the same route. and such rigreernent shall. whArever possible, be reached by the use of the procedures of the International /\ir Transport Association for the working out of tariffs. 3. The tariffs so rigreed shall be submitted for the approval of the aeronautical authorities of both Contracting Par.ties .:i.t least 60 (sixty) driys befnre the proposed date of their introduction. Jn r:;pec i !'\I r:AAe s Lid F.I r·e r j nd may be reduced, subject to the mutual agreement of the said authorities. 4. This approval may be given exrressly. 1£ neither of the aeronautical author.itieA has expressed
of this paragraph for mo re than 12 (twelve) months after the date on which it otherwise would t1ave expired.

11

ARTICLE IX

EXCHANGE OF INFORMATION AND STATISTICS The aeronautical authorities of each Contractin~ Partv shall supply to the aeronautical authorities of the other Contracting Party, at their request, such periodic or other statement of statistics as may be reasonably required for the purpose of reviewing the capacity provided on the agreed services by the designated airline of the Contracting Party referred to first in this paragraph. Such statements shall include all information required to determine the amount of traffic carried by tha~ airline on the agreed services and origin and destination of such traffic.

12

ARTICLE

)~

TRANSFER OF EXCESS RECEIPTS 1. The designated airline of one Contracting Partv shall be free to sell air transport services in the territory of the other Contracting Party either directly or through agent. in the local currency or in any freely convertible currency in accordance with the respective applicable National Laws and Regulations. 2. The designated airline of the Contracting Parties shall be free to transfer from the territory of sale to their home territory the excess. in the territory of sale, of receipt over expenditure. Included in such net transfer shall be revenues from sales, made directly or through an agent of air transport services. and ancillary supplementary services, and normal commercial interest earned on such revenues while on deposit awaiting transfer.

13

ARTICLE XI REPRESENTATION 1. The designated airline of one Contractin~ Partv shall be allowed on the basis of reciprocitv to maintain in the territorv of the other Contracting Party their representatives and commercial. operational and technical staff as required in connection with the operation of the agreed services. These staff shall be chosen among nationals of either or both Parties as may be necessary. 2. These staff requirements may. at the opinion of the designated airline, be satisfied by its own personnel or by using the services of other organization. company or airline operating in the territory of the other Contracting Party, and authorized to perform such services in the territory of that Contracting Party. 3. The representatives and staff shall be subject to the laws and regulations in force in the other Contracting Party. and consistent with such laws and regulations, each Contracting Party shall on the basis of reciprocity and with the minimum of delay grant the necessary work permits. employment visas or other similar documents to the representatives and staff referred to in paragraph (1) of this Article.

14

ARTICLE XII

APPLICATION OF

I~WS

AND REGULATIONS

1. The l aws and regulations of each Contracting Party controlling the admission to or departure from its own territory of aircraft engaged in international navigation or relative to tl1e operation of sucl1 aircraft while within its territory, shall ~e applied to the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party. 2. The laws and regulations of each Contracting Party relating to the admissjon to , stay ]n, transit through and departure from its territory of passengers, crew, baggage, cargo and mail on aircraft, in c lud ing regulations relating to entry and departure . immigration, and emigration, passports, ct1etoms. currency and sanitary measures, shall be completed with by the airline of each Contracting Party upon entrance into or departure from and while within the territory of the other Contracting Party.

15

AHTICLI!: XIII

RECOGtlITION OF CERT1FIC/\TES /\ND LICENCES

l. Certificates of airworthiness, certificates of competency

and licences issued or rendered valid by one Contracting Party and still in force shall be recognized as valid by the other Contracting Party for the purpose of operating the a~reed services provided that the requirements under which such certificates and licences were issued or rendered valid are equal to or above the minimum standards which may be established pursuant to the Convention. 2. Each Contracting Party reserves the right, however, of refusing to recognlze the vaU.dity of the certifii:atea of competency and lincences granted to its own nationals by the other Contracting Party for the purpose of overflying its own territory.

16

ARTICLE XIV Fl\CI LITl\TION

1. Each Contracting Porty may impose or permit to be imposed just and l'easo11able chal'ges fol' Lite use of ail'ports and othel' aviation fac:l.Uties pl'ovidecl that these charges shall not he highel' than those paid by otltel' ajl'line engaged in sirnilal' intel'national ail' services. Each Contracting Party shall encourage consultation between its competent charging organizations and the designated airline using the services and facilities and, where practicable, through the ail'line representative organizations. Reasonable notice should be given to users of any proposals for changes in users charges to enable them to express their views before changes are made. 2.

3. Meither of the Contrac ting Parties sha 11 give .preference to its own Ol' any other airline over an airline engaged in simil ar international air services of the other Contracting Party in the application of it customs, immigration, quarantine and similar regulations or in the use of airports, airways, air traffi c services and associated facilities under its control.

17

.........

._..~

/\VI/\TlOtl SECURITY

L Without lirnitjng the generalitv of their rights and obligations under in Lerrrn tional law, the Contracting Parties shall in particular rict in co11formitv with the Provisions of the Convention of Offences and Certain Other f\cts Committed on Board Aircraft. signed in Tokyo on 14th September 1963. the Conventi o n for Lhe Sup!;'ression of U11lawful Seizure of /\ircraft sigried at the Hague on lGth 1Jeceml1er 19'70, the Convention for the Suppression of Unlawful acts against the safety of Civil /\viation. signed ut Montreal on 23rd ~;epte111ber 19'7 l ancJ all other international lnsLruments in the s.::1111e field whicl1 may be r·atified in future by lhe Contracti ng Prir·ticA. 2. The Contracting Pat'l~ies shall provide upon request all 11eceesnry assistance to each othet' to prevent acts of unlawful seizut·e of civil alrcr·aft and other unlawful acts against the safety of such aircrafL. their rassengers and crew. airports and air navigation facllitics, -'lllc.1 any other threat to .the security of civil_ aviation. 3. The Contnlcting Parties shal.l, in their mutual relations, act in conformity with th e aviation security provisions established by the International Civil Aviation Organization, and designated as /\nnexes Lo the Convention on International Civil /\viation to the extent that such secu rity provisions are applicable to the Parties: they shall require tltat operators of aircraft of their registry or operaLors o f .:i..l1·i:r.:ift; wlto have tlteir prJ.ncipal place of business o r per111a11e11L resjcJence in their terr·itory and the operators of airports in th e ir territory act in conformity with suc h aviation security pz·ov isi o ns. 1. Each Contracting ParLy agrees that such operators of aircraft may be required t o obse rve the aviation security provisions referred to in pat·agraph ( 3) above required by t he other Contracting Party for e nt ry int o. departure from. or while within t he territory o.f Lltat ot her Contracting Party. Eac h Contracting Party shall ensure that adeguate measures are effectively applied within its territory to protect the aircraft and to inspect passengers, c rew. ca n ·y-o n items. baggage, cargo and aircraft stores priot' to and dut·i ng boarding or loading. Each Contracting Party shall also give sympathetic cons icJeration lo any request from the other Co ntrac tin~ Party for reasonable special security measures to meet a pat'Licular Lhrea t .

1

5. When an incident or t h reat of an incident of unlawful seizure of civi l aircraft or other unlawful acts against the safely of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other

18

. ,~.

appropriate

meae11ree

intended to terminate rapidly

such incident or threat thereof.

19

and

safely

ARTICLE XVI

COMSULTATIONS 1. In a spirit 0£ close co operation, the aeronautical authorities of t he Contracting Parties shall consult each other periodically with a view to ensuring the proper implementation of the present Agreement and Annex thereof.

2. Either Co11tracti11g Party may, at any Ume, requ est consultation with the other Contracting Party in connection with the interpr~tatJon, application and modification of this Agreement. Such consultation shall begin within a period of 60 (sixty) days of the date of sending of the request, unless both Contracting Parties agree to an extension or shortening of this per.lad.

20

ARTlCLE XVII

SETTLEMENT OF DISPUTES Disputes between tile Contracting Parties relating to the interpre tation or application of the present Agreement s hall be settled by direct negotiations between the aeronautical authorities of the two Contracting Parties. If the said authorities fail to reach an agreement, the dispute shall be settled through diplomatic channels.

21

· -- -... 1...- 1

- - ·..

ARTICLE XVIII

MC>I>J FICf\TIONS 1. Tf F.dther Contractjng Party conBidP.rs i t rlesirable to modify any of the provialnns of this flgreernent it may reguest consultation with the other Contracting Part~,r. Such c onsultati o n may be between the Aeronautical Authorities and may be conducted by discussion or correspondence and shall begin within a period of 60 (sixty) days from the date of reguest.

Any modifications so agreed shall come into force when they been confirmed by an exchange of Diplomatic Notes.

have

2. Modifications to the Annex to this Agreement may be made by dir~ct agreement between the competent Aeronautical Authorities of the Contracting Parties and confirmed by . exchange of Diplomatic Notes.

22 •"

'

AHTICLE XIX CONFOHt1rTY WITll MULTIL/\TER/\L CONVENTIONS

In the event of conclusion of any general multilatet·al convention concerning air transport by which both Contracting Parties become bound, the present Agreement shall be amended so as to conform with the provisions of such conventioll.

'.23

/\HTI Cf.E XX

HEG I STl<J\1' 1Oil The Agreement, includl.ng any amendments thereto, as well as exchange of Dj.plomatic Notes, shall be registered with Internat.lonal Civi.l Aviation Organization.

24

any the

ARTICLE XXI DENOUMCIATIO~l

I

TERMlMATION

L Either Contracting Party may FJt an~· time give not.ice t o lhe o the r Con tr Cl c t i 11 g Pa r t y o f its cl e c i s i on to denounce t he Agree ment . Such notice flhal.l be si mul ta n eous ly communicated to the Internati onal CLvi] Aviation Organization. ln Ruch case the Agr ee ment shall termin ate 12 (twe l ve) months after the date nf re ce jpt of the notice by the other Co ntracting Par ty, unless the n otice of denounce is withdrawn by an agreement before the expiry of this period.

2. In the nbeence of ac knowledgment o f receipt by Contracting ParL~r, t he notice s h all be deemed to received 14 (fourteen) days after the r eceipt of the the International Civil Aviation Organi zation.

25

the ct.lier have been notice by

J:1Ui11$111J!Ai¥*? '''VJ!iNo eecwwwJatu:t»iU!Jiicatm '""

**"''

rn1!1Jl3Jl.====lC'l:cmz::s:aamr:zm_ _ _i?llll:11a:1i.:mlll'I011m:1_ _ _ _ _ _ _-il

AHTlCLE XXII EllTl-
This Agreement shall apply provisionally on the date of signature and definitively enter into force as soon as both Cont racting Parties give written n otif.i.cation to eac h other by exchange of Diplomatic Motes that thejr respective constitutional requirements for dP.fini_te entry jnto forr.e have been fulfilled. ln wi tnesa thereof, Lhe undersigned, being du.I y authorized thereto by thejr respective Governments have signed the present Agreement.

DOME ln duplicate at Jakarta this twenty second clay of .June, 1982 in the Engl.I.sh, l311lgarian and Indonesian languages, all the tex ts being egually auLhent:lc. Tn caAe of divergence of interpretation t he English text shall prevai 1..

FOR TIIE GOVERMMENT OF TllE

FOR THE GOVERNt1ENT OF THE

REPUIJLIC OF HIDONESIA

REPUBLIC OF IJULGl\.fH'!'\

Signed

Signed

2l3

.,..

, ...•'f"o.·":V - - -...

A N

I~

E X

Section

I

1. Routes to be served by the designated Hepublic of Indonesia in both directions:

airline

of

the

Points of Departure

Intermediate Points

Points of [1estination

Points Beyond

Points in Indonesia

Any points

Sofia

Any points

Section

II

2. Houtes to be served by the designated Republic of Bulgaria in both dh·ections:

airline

of

the

Points of Departure

Intermediate Points

Points of Desti nation

Poi nts Beyond

Points in Bulgaria

Any points

Jakarta

Any points

3. The designated a irline of either Contracting Party may, on any or a ll flights omit calling at any of the above points, provided that the agreed services on this route start and terminate in the territory of that Contracting Party. 4. The rjght of the designated airline of either Contracting Party to transport passengers, cargo and mail between the points in the territo ry of either Contracting Part y and the points in the territory of Third Parties shall be subject to an -agreement be tween the aeronau ·tical authorities of the Contracting Parties.