PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASIA: TANTANGAN DAN PELUANG Ganef Judawati - Direktur Pemberdayaan Konsumen Kementerian Perdagangan
ERA GLOBALISASI
Konsumen harus mampu membuat pilihan dan keputusan yang tepat dalam mengkonsumsi dan menggunakan barang serta memanfaatkan jasa hanya yang sesuai dengan ketentuan
2
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Pilar 1 Pasar Tunggal dan basis Produksi
Pilar 2 Kawasan Berdaya Saing Tinggi
Pilar 3 Pembangunan Ekonomi yang Merata
• Lalu lintas bebas untuk barang-barang komersial • Lalu lintas bebas untuk sektor jasa-jasa • Lalu lintas bebas untuk arus inventasi • Lalu lintas bebas untuk arus modal • Arus bebas untuk skilled labor – tenaga yang terlatih • Penentuan prioritas untuk sektor-sektor integrasi • Masalah pangan, pertanian dan kehutanan
• Persaingan usaha • Perlindungan konsumen • Hak atas kekayaan intelektual • Pengembangan infrastruktur • Perpajakan • E-Commerce
• Pengembangan usaha kecil dan menengah • Prakarsa integrasi ASEAN untuk negaranegara CMVL (Cambodia, Myanmar, Laos dan Vietnam)
Pilar 4 Integrasi dengan Perekonomian Dunia • Pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan • Meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global
3
PROGRAM KEGIATAN ASEAN
(2007 – 2014)
Komite Perlindungan Konsumen
Tahun 2007 dibentuk ASEAN Committee on Consumer Protection (ACCP) dimana komite ini bersidang 2 kali dalam setahun. Indonesia menjadi tuan Rumah pada Sidang ke 5 (2012) dan Sidang ke 11 (2015) di Denpasar, Bali, Selain itu menjadi Chair periode tahun 2015. Working group dalam ACCP: 1.Rapid Alert System and Information Exchange (RAPEX) - Guidelines For The Notification And Information Exchange on Recalled/Banned Products - Membentuk sistem pertukaran informasi bagi lembaga-lembaga yang menangani Perlindungan Konsumen (http://aseanconsumer.org/accp) - Sistem informasi untuk produk yang ditarik dari peredaran baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha (http://siswaspk.kemendag.go.id/accp) 2. Cross Border Consumer Redress (CBCR) - Kajian “Development of Complaint and Redress Mechanism Models in ASEAN”. 4
PROGRAM KEGIATAN ASEAN
(2007 – 2014)
3. Training and Education
- Mengorganisasi seminar atau pelatihan bagi petugas dan tokoh masyarakat di bidang Perlindungan Konsumen - Menerbitkan 24 Consumer Protection Digest dan 4 studi kasus - Menyelenggarakan ASEAN Conference on Consumer Protection ( 2 Kali) - Enam modul terkait lingkungan, layanan profesional, jasa keuangan, keamanan produk dan pelabelan, internet dan layanan telepon, e-commerce dan pelayanan kesehatan
5
ASEAN STRATEGIC ACTION PLAN on CONSUMER PROTECTION (ASAPCP) 2015 – 2025 A common ASEAN consumer protection framework
Integrating consumer issues into other ASEAN Policies
Consumers in ASEAN
High common level of consumer empowerment and protection
High consumer confidence in AEC and cross border commercial transactions 6
TUJUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA
7
4 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Menyusun regulasi ‘pro konsumen’
Mengintensifkan pengawasan barang beredar dan jasa
Meningkatkan edukasi konsumen & pelaku usaha
Memperkuat dan meningkatkan kerjasama kelembagaan
8
1. REGULASI PRO KONSUMEN (a) Untuk menjamin diperolehnya hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, telah diterbitkan ketentuan tentang: a. Label dalam bahasa Indonesia
Permendag No. 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang Meliputi 124 Jenis barang terdiri dari barang elektronika keperluan rumah tangga, sarana bahan bangunan, keperluan kendaraan bermotor, tekstil dan produk tekstil serta jenis barang lainnya. Pencantuman label dalam Bahasa Indonesia harus jelas, tidak mudah lepas, luntur atau rusak, mudah dilihat dan dibaca.
b. Manual kartu garansi Bahasa Indonesia
Permendag No. 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronik Jumlah produk yang diatur berjumlah 45 jenis
9
1. REGULASI PRO KONSUMEN (b) c. Pencantuman harga
Permendag No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan tarif Jasa yang diperdagangkan Pedagangan barang eceran atau jasa wajib mencantumkan harga dan/atau tarif dalam Rupiah. Pengecualian untuk usaha mikro.
Kriteria Usaha Mikro (UU No. 20/2008) • memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
• memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
10
2. PENGAWASAN Rekapitulasi Hasil Pengawasan Barang Beredar 2011-2015
Tahun 2011
102
Tahun 2012
519
Tahun 2013
601
Tahun 2014
467
Tahun 2015
500
Total Jumlah Produk Yang Diawasi Tahun 2011-2015 adalah
2189 PRODUK 11
3. EDUKASI Konsumen cerdas, mandiri dan cinta produk Indonesia
Konsumen Indonesia sebagai target pasar, nrimo, orientasi produk impor, kurang peduli terhadap lingkungan
Peran Ditjen PKTN dalam mentransformasi konsumen Indonesia
12
4. KELEMBAGAAN •
171 BPSK (115 telah memiliki anggota dan sekretariat; 12 hanya anggota; 54 belum mempunyai anggota dan sekretariat)
•
385 LPKSM
•
Kegiatan Penguatan: – Pelatihan kepada Anggota dan Sekretariat BPSK; – Musyawarah Nasional BPSK (2013) – Bantuan sarana operasional BPSK (komputer, printer, filling kabinet, meja sidang, kursi dan papan nama) – Fasilitasi bagi Anggota dari 3 BPSK pemenang penghargaan untuk melakukan pembelajaran ke luar negeri (India, Hongkong dan Malaysia) – Seminar Nasional Angggota BPSK (2014) – Forum Nasional Bagi Anggota BPSK (2015) – Fasilitasi sosialisasi perlindungan konsumen kepada LPKSM
13
INDEKS KEBERDAYAAN KONSUMEN 2015 DEFINISI: Indeks untuk mengukur kesadaran dan pemahaman konsumen akan hak dan kewajibannya, serta kemampuannya dalam berinteraksi dengan pasar DIMENSI DAN INDIKATOR Pra Pembelian
Pencarian informasi
Pengetahuan tentang UU & lembaga perlindungan konsumen
Pasca Pembelian
Pembelian
Pemilihan & Preferensi barang/ jasa
Perilaku pembelian
Kecintaan terhadap Produk dalam Negeri
Kecenderungan untuk bicara
Perilaku komplain
14
INDEKS KEBERDAYAAN KONSUMEN 2015
15
INDEKS KEBERDAYAAN KONSUMEN 2016 No
Rencana
Waktu Pelaksanaan
Wilayah
1
PENYUSUNAN INSTRUMEN DAN IDENTIFIKASI KEBERDAYAAN KONSUMEN
Maret -April
Jawa Tengah (Semarang), DI Yogyakarta, Banten, Jakarta
2
WILAYAH INDONESIA BARAT
Juli - September
Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi
3
WILAYAH INDONESIA TIMUR
Mei-Juli
Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara Gorontalo
4
WILAYAH INDONESIA TENGAH
AgustusOktober
Bali, Kalimantan Timur (Balikpapan) dan Kalimantan Selatan, NTB 16
PROGRAM REVOLUSI MENTAL Internalisasi Nilai-Nilai dan Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat
Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Konsumen Cerdas dan Cinta Produk Dalam Negeri
Etos Kerja dan Jiwa Kewirausahaan
Kementerian Perdagangan: • Peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional • Peningkatan pemberdayaan konsumen • Standardisasi dan perlindungan konsumen
17
TERIMA KASIH
18
