PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF Deputi Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Bidang SDM dan Kebudayaan Disampaikan Dalam Tematic Education Dialogue on ECD Jakarta, 10 Januari 2012

DAFTAR ISI I. II.

III. IV. V. VI. VII.

PENDAHULUAN PENGERTIAN, TUJUAN, SASARAN, DAN POKOK-POKOK PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIKINTEGRATIF ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, JENIS PELAYANAN SERTA INDIKATOR CAPAIAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF MEKANISME KOORDINASI PERENCANAAN, PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI PEDOMAN UMUM PENUTUP

2

BAB I. PENDAHULUAN

3

A. Latar Belakang (1) Perlunya pengembangan anak usia dini yang dilakukan secara holistik-integratif:

 Untuk memenuhi kebutuhan esensial anak secara utuh dan terpadu.  Melalui pelayanan yang sistematik dan terencana.  Mencakup lingkungan mikro, meso, exo dan makro. 4

A. Latar Belakang (2) Kelemahan dari sisi kelembagaan:  kualitas pengelolaan yang belum profesional.

 keterbatasan jumlah lembaga penyelenggara.  distribusi dan kualitas tenaga.  fasilitas pelayanan yang kurang memadai.  pemahaman para pemangku kepentingan baik pengambil kebijakan, penyelenggara, masyarakat akan pentingnya pengembangan anak usia dini yang holistik integratif juga masih terbatas. 5

B. Tujuan Penyusunan Sebagai acuan untuk: mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyelenggaraan pengembangan anak usia dini yang holistik-integratif oleh pemerintah pusat dan daerah, masyarakat serta lembaga penyelenggara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masingmasing; merumuskan Pedoman/Petunjuk/Panduan Teknis masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif. 6

C. Sasaran Pengguna  Penanggungjawab dan mitra pengembangan anak usia dini, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta masyarakat, termasuk lembaga penyelenggara pengembangan anak usia dini.  Pusat: Kantor Menko Kesra, Bappenas, Depkes, Depdiknas, Depdagri, Depag, Depsos, KNPP, BKKBN, dan BPS serta mitra yang bergerak dalam pengembangan anak usia dini.  Daerah: Dinas/Kantor Wilayah/Instansi/SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dalam bidang kesehatan dan gizi, pendidikan, pengasuhan dan perlindungan anak usia dini/ kesejahteraan sosial, BKKBN, data dan statistik serta perangkatnya di lapangan.

7

D. Landasan Hukum  Pedoman ini mengacu pada semua peraturan perundangundangan yang mengatur tentang hak-hak anak dan undang-undang lain yang berkaitan.

8

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN  Pencermatan referensi peraturan perundang-undangan yang terkait; Hasil Studi Kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-integratif; Strategi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-integratif; Pedoman/Panduan dari K/L terkait.  Konsultasi dengan K/L penanggung jawab pengembangan anak usia dini.  Pencermatan hasil kunjungan lapangan di beberapa provinsi dan hasil studi banding di Philipina.  Penyusunan draft Pedoman Umum Pengembangan Anak Usia Dini di bidang Kesehatan dan Gizi, Pendidikan serta Pengasuhan dan Perlindungan.  Pematangan draft Pedoman umum melalui lokakarya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.  Finalisasi Pedoman Umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif. 9

BAB II. PENGERTIAN, TUJUAN, SASARAN DAN POKOKPOKOK PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIKINTEGRATIF

10

A. Pengertian Anak Usia dini mencakup janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 tahun. Pengelompokan anak usia dini: janin dalam kandungan sampai lahir; bayi usia 0 – 28 hari; anak usia 1 – 24 bulan; anak usia 2 – 6 tahun’

Pengembangan anak usia dini holistik integratif adalah pengembangan anak usia dini yang dilakukan berdasarkan pemahaman untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling berkait secara simultan dan sistematis.

11

B. Tujuan dan Sasaran Tujuan Agar seluruh kebutuhan esensial anak usia dini dapat terpenuhi, sehingga anak dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan usianya. Sasaran  Sasaran langsung: anak usia dini sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 tahun.  Sasaran tidak langsung: orang tua, keluarga, kader, tenaga kesehatan dan gizi, pendidik, pengasuh, masyarakat, organisasi sosial masyarakat, para pengambil kebijakan, berbagai provider dan stakeholder lainnya yang relevan dengan terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini. 12

C. POKOK-POKOK YANG MENDASARI (1) 1. Ekologi Tumbuh Kembang Anak Usia Dini:

Sumber: Bronfebrenner (1979) 13

C. POKOK-POKOK YANG MENDASARI (2) 2. Masa Emas Tumbuh kembang Anak:  Pertumbuhan dan Perkembangan anak sejak dalam rahim sampai usia 6 tahun sangat menentukan derajat kesehatan, intelegensia, kematangan emosional dan spiritual, serta produktivitas manusia di masa berikutnya.  Berdasarkan pengamatan teknis, periode kritis pembentukan kemampuan anak dalam kurun waktu dua tahun pertama secara biologis berada pada tahap yang sangat prima untuk mengembangkan struktur syaraf atau keterampilan yang dipengaruhi oleh stimulus yang tepat. 14

Gambar 12. Perkembangan Otak Manusia: Pembentukan

Sinaps-Sinaps

Sensing Pathways

Bahasa Fungsi Kognitif lebih tinggi

Kehamilan

(penglihatan, pendengaran)

-6

-3

3 0 Bulan

6

9

1

4

8 12 Tahun

Usia

Sumber: C. Nelson, From Neurons to Neighborhoods, 2000

16

MANFAAT SOSIAL DAN EKONOMI

Perkembangan Otak – Peluang dan Investasi Pembentukan Jaringan dan Perkembangan Otak

C. POKOK-POKOK YANG MENDASARI (3) 3.Pengaruh Asupan Gizi, Pola Asuh, dan Stimulasi Dini: Asupan Gizi Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kurangnya asupan zat gizi makro dan mikro merupakan penyebab utama terjadinya gangguan tumbuh kembang anak.

Pola Asuh Pengasuhan penuh kasih sayang merupakan hak setiap anak yang sekurang-kurangnya dipenuhi oleh satu orang dewasa.

Stimulasi Dini Pemberian rangsangan perkembangan pada anak usia dini sangat penting untuk melejitkan semua aspek perkembangan yang mencakup perkembangan visual, pendengaran, fisik-motorik, bahasa dan komunikasi, sosial-emosional, moral-spiritual, dan kemampuan kognitif yang lebih tinggi dengan mengedepankan kebebasan memilih, merangsang kreativitas, dan penumbuhan karakter. 18

C. POKOK-POKOK YANG MENDASARI (4) 4. Manfaat dan Pendekatan: Manfaat Berbagai evaluasi ilmiah menunjukkan bahwa pelayanan anak usia dini memberikan manfaat yang positif. Hasil studi mengungkapkan bahwa investasi yang diberikan pada kelompok penduduk yang berusia dini akan memberikan hasil berlipat ganda di kemudian hari.

Pendekatan Mengingat anak merupakan suatu totalitas yang utuh, maka pengembangannya harus dilakukan secara holistik (utuh dan menyeluruh) dan tidak tersekat-sekat oleh ego sektoral.

19

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, JENIS PELAYANAN, SERTA INDIKATOR CAPAIAN

20

A. Arah Kebijakan 1. Peningkatan akses, pemerataan, serta kelengkapan jenis pelayanan pengembangan anak usia dini. 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini. 3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor, serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional. 4. Penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media masa dalam penyelenggaran pelayanan Pengembangan Anak usia Dini. 21

B. Strategi (1) 1. Meningkatkan pemahaman remaja dan calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.

2. Menyelenggarakan pelayanan pengembangan anak usia dini yang merata dan terjangkau. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan pengembangan anak usia dini. 4. Melakukan internalisasi nilai-nilai agama dan budaya. 22

B. Strategi (2) 5.

Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha.

6. Meningkatkan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait. 7.

Memperkuat dan harmonisasi landasan hukum penyelenggaraan layanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.

23

C. Kebutuhan Esensial & Jenis Pelayanan Anak Usia Dini

1. Kebutuhan Esensial Anak Usia Dini: - kebutuhan fisik-biomedis (asuh) - kebutuhan emosi/kasih sayang (asih) - kebutuhan stimulasi (asah)

2. Jenis Pelayanan: Meliputi pelayanan untuk: (a) Anak; (b) Ibu; dan (c) Keluarga.

24

D.KEGIATAN PENDUKUNG 1. Peningkatan kemampuan SDM pengembangan anak usia dini. 2. Peningkatan Pemahaman masyarakat 3. Peningkatan pemahaman dan kemampuan lembaga penyelenggara pelayanan 4. Peningkatan peran dan kemitraan dengan dunia usaha yang mempekerjakan ibu/bapak anak usia dini. 5. Peningkatan peran dan kemitraaan dengan media masa 6. Peningkatan Manajemen Kelembagaan dan Program Instansi Pemerintah. 25

E. INDIKATOR CAPAIAN (1) 1. Pelayanan untuk janin dalam kandungan sampai bayi lahir: a. Status gizi ibu dan cakupan gizi mikro terutama zat besi. b. Cakupan K-4 dan cakupan penyuluhan Ibu hamil. c. Cakupan imunisasi ibu hamil. d. Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.

2. Pelayanan bayi usia 0-28 hari a. b. c. d. e. f. g.

Cakupan menyusu dini. Cakupan ASI eksklusif. Status gizi ibu dan cakupan gizi mikro. Kunjungan Neonatal. Cakupan Imunisasi. Cakupan anak yang memperoleh stimulasi. Presentase bayi yang memiliki akte kelahiran. 26

E. INDIKATOR CAPAIAN (2) 3. Pelayanan Bayi Usia 1-24 bulan a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.

Cakupan ASI eksklusif Persentase bayi usia 6-24 bulan yang mendapat ASI Cakupan MP-ASI untuk keluarga miskin Status gizi balita Cakupan vitamin A SKDN Cakupan anak yang memperoleh stimulasi Cakupan ibu/keluarga yang mendapat penyuluhan Cakupan DDTK Cakupan imunisasi Persentase balita sakit yang dilayani Presentase balita gizi buruk yang dirawat Cakupan keluarga yang mengakses air bersih dan sanitasi yang layak. n. Cakupan keluarga yang menggunakan kelambu (khusus daerah endemik malaria). 27

E. INDIKATOR CAPAIAN (3) 4. Pelayanan Anak Usia 2-6 tahun: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Status gizi balita Cakupan vitamin A SKDN Cakupan anak yang memperoleh stimulasi Cakupan keluarga yang mendapat penyuluhan Cakupan DDTK Cakupan Imunisasi Persentase balita sakit yang dilayani Presentase balita gizi buruk yang dirawat Cakupan keluarga yang mengakses air bersih dan jamban k. Cakupan keluarga yang menggunakan kelambu di daerah endemik malaria l. Ketersediaan sanitasi dasar di satuan pelayanan. m. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini. 28

E. INDIKATOR CAPAIAN (4) 5. Pelayanan Pengasuhan dan Perlindungan a. Cakupan keluarga yang mendapat penyuluhan b. Cakupan keluarga miskin yang mendapat bantuan (program PKH) c. Cakupan anak usia dini yang dilayani di TPA dan KB d. Cakupan balita terlantar yang dilayani di PSAB e. Cakupan anak usia dini berkebutuhan khusus di lembaga pengesuhan dan perlindungan.

29

E. INDIKATOR CAPAIAN (5) 6. Pelayanan untuk Ibu: a. Ibu hamil sehat, yang diindikasikan dari status gizi ibu dan cakupan gizi mikro yang diberikan. b. Cakupan imunisasi ibu hamil c. Cakupan penyuluhan bagi ibu hamil d. Ibu bersalin normal, memperoleh pelayanan PONED atau PONEK, dapat melakukan inisiasi dini, dengan indikasi presentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. e. Ibu nifas sehat, menyusui secara benar, memanfaatkan KMS dan KIA f. Ibu menyusui sehat, menyusui eksklusif.

7. Pelayanan untuk keluarga a. Cakupan keluarga yang mendapat penyuluhan. b. Cakupan keluarga miskin yang mendapat PKH. 30

E. INDIKATOR CAPAIAN (6) 8. Pelayanan untuk Remaja & Calon Pengantin a. Cakupan remaja yang memperoleh penyuluhan. b. Cakupan calon pengantin yang memperoleh layanan konseling dan penyuluhan. 9. Peningkatan kemampuan SDM 10.Peningkatan Pemahaman Masyarakat 11.Peningkatan pemahaman dan kemampuan lembaga penyelenggara dan pelayanan 12.Peningkatan peran dan kemitraan dengan dunia usaha 13.Peningkatan peran dan kemitraan dengan media masa 14.Peningkatan manajemen kelembagaan dan program instansi/jajaran pemerintah.

31

BAB IV. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIKINTEGRATIF

32

A. PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

1.

Pelayanan yang holistik

2.

Pelayanan yang berkesinambungan

3.

Pelayanan yang tidak diskriminatif

4.

Perluasan distribusi pelayanan antarkelompok masyarakat

5.

Partisipasi masyarakat

6.

Berbasis budaya yang konstruktif

7.

Good governance

33

B. KELEMBAGAAN (1) 1. Struktur Organisasi Perencanaan dan Pembinaan a. Tk Pusat: Koordinator Kantor Menko Kesra.

b. Tk Propinsi: Koordinator dan inisiator penyelenggaraan program: Asda Bidang Kesra. c. Tk Kab/kota: Koordinator dan inisiator penyelenggaraan program: Asda Bidang Kesra. d. Tk Kec: Penanggungjawab perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan: Camat. e. Tk Desa/Kelurahan: Penanggungjawab perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan: Kepala Desa/Lurah.

34

B. KELEMBAGAAN (2) 2. Lembaga Penyelenggara: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Posyandu Bina Keluarga Balita Pos PAUD/Taman Posyandu Kelompok Bermain Taman Penitipan Anak Taman Kanak-Kanak Raudatul Athfal Bustanul Athfal Taman Pendidikan Alqur’an/Taman Kanak-Kanak AlQur’an, Bina Iman Anak, Sekolah Minggu Satuan layanan anak usia dini lainnya yang sejenis 35

C. TIPOLOGI/BENTUK PELAYANAN 1. Layanan Tidak Lengkap dan Fragmented. 2. Layanan Lengkap dan Fragmented. 3. Layanan Lengkap dan Terintegrasi. 4. Layanan Belum Lengkap tetapi berada pada satu lokasi. 5. Layanan Lengkap, Terintegrasi pada satu tempat.

TIPE PELAYANAN YANG DIHARAPKAN

TIPE PELAYANAN LENGKAP TERINTEGRASI

TIPE PELAYANAN LENGKAP TERINTEGRASI SATU ATAP

37

TIPE PELAYANAN LENGKAP TERINTEGRASI (1) 2

Layanan Bermain sambil Belajar dan Asuhan (Kelompok Bermain)

3

3-4 tahun

5 Konsultasi/ Bimbingan Keluarga (BKB/LK3/ sejenis)

Layanan Kesehatan dan Gizi (Posyandu) 1

<1-5 tahun 3 bulan-6 tahun

4

5-6 tahun

Layanan Pendidikan Prasekolah (TK/RA/BA/ sejenis) Layanan Pendidikan Agama (TPA/TKQ, Sekolah Minggu, BIA/sejenis) 3-6 tahun

Layanan Asuhan dan Perlindungan (TPA/sejenis)

38

TIPE PELAYANAN LENGKAP TERINTEGRASI (2)

 Pengertian: penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini dengan jenis pelayanan yang lengkap dan utuh mencakup pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan, pengasuhan serta perlindungan yang dilaksanakan secara terintegrasi oleh berbagai pihak penyelenggara, di berbagai lokasi.

39

TIPE PELAYANAN LENGKAP TERINTEGRASI SATU ATAP (1) Layanan Bermain sambil Belajar dan Asuhan (3 - 4 tahun)

Layanan Kesehatan dan Gizi (<1 - 6 tahun)

Layanan Pendidikan Prasekolah (5 – 6 tahun) MANAJEMEN/ KOORDINATOR Layanan Pendidikan Agama (3 – 6 tahun)

Layanan Konsultasi dan Bimbingan Keluarga

Layanan Asuhan dan Perlindungan (3 bulan– 6 tahun)

40

TIPE PELAYANAN LENGKAP TERINTEGRASI SATU ATAP (2)

Pengertian: penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini dengan jenis layanan yang lengkap dan utuh mencakup pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan, pengasuhan, serta perlindungan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa lembaga penyelenggara di satu lokasi 41

D. SUMBER DAYA (1) 1. Sumber Daya Manusia: a. Pemerintah Pusat dan Daerah: diperlukan SDM yang memahami perihal anak usia dini khususnya dan anak pada umumnya. b. Legislatif Pusat dan Daerah: terutama pada Komisi yang menangani bidang kesehatan dan gizi, pendidikan, pengasuhan dan perlindungan anak, perlu mempunyai komitmen dan memahami mengenai pentingnya pengembangan anak usia dini. c. Lembaga penyelenggara: diperlukan SDM yang memahami, memiliki latar belakang pendidikan/ pelatihan/pengalaman penyelenggaraan/pelayanan anak usia dini. Kemampuan mengelola dan melakukan rujukan di antara penyelenggara. 42

D. SUMBER DAYA (2) 2. Sumber Dana: Pendanaan untuk pelayanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif berasal dari: a. UPT Pemerintah Pusat, sumber dana dari APBN. b. UPT Pemerintah Daerah, sumber dana dari APBD, dana non reguler (sesuai peruntukan) dari sumber APBN dan donasi/kemitraan. c. Lembaga Penyelenggara milik masyarakat, sumber dana dari Lembaga yang bersangkutan, orangtua, dan dapat saja dari bantuan APBN, APBD, APB Desa, atau donatur.

43

SARANA DAN PRASARANA  PRASARANA  Bangunan tempat pelayanan, sesuai dengan fungsi setiap jenis pelayanan, ruang rawat, ruang periksa, kamar tidur, sesuai standar minimum masing-masing pelayanan  Lahan bermain (play-ground)  Taman bermain  Perpustakaan

 SARANA  Sarana bermain seperti APE, alat bermain di dalam dan luar ruangan  Sarana belajar seperti kurikulum, buku, materi bahan ajar, KKA, peralatan, furnitur,  Sarana kesehatan seperti anhopometer kit, buku KIA, DDTK, KMS,  Sarana pembekalan kesehatan seperti vaksin, obat, suplementasi gizi mikro.

44

BAB V. MEKANISME KOORDINASI PERENCANAAN, PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

A. Mekanisme Koordinasi dan Integrasi 1. Mekanisme Koordinasi Mekanisme koordinasi dimulai sejak tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, hingga tahap pemantauan dan evaluasi.

2. Mekanisme Integrasi Lembaga Pelayanan Mencakup mekanisme integrasi pada pelayanan Tipe Lengkap Terintegrasi dan mekanisme pengintegrasian pelayanan Lengkap Terpadu Satu Atap. 45

B. MEKANISME KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI Mengatur mekanisme koordinasi monitoring dan evaluasi dari tingkat pusat dan daerah dan tingkat penyelenggara layanan. C. MEKANISME PELAPORAN Mengatur mekanisme pelaporan dari tingkat lembaga penyelenggara hingga tingkat pusat. D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Mengatur tujuan, sasaran, dan ruang lingkup pembinaan dan pengawasan yang dilakukan. 46

E. PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pemerintah Pusat

Pemda Provinsi dan Kb/Kota

Kecamatan

Desa/Kelurahan

Masyarakat

Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Dunia usaha

Media Massa

Lembaga Penyelenggara

47

BAB VI. LANGKAH IMPLEMENTASI PEDUM PAUD

A. Sosialisasi B. Konsolidasi dan Pengaturan Pelaksanaan C. Penyelenggaraan Kegiatan D. Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi

48

VII. PENUTUP  Pembangunan SDM memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa.  Agar semua kebutuhan esensial anak dapat dipenuhi, maka diperlukan pendekatan holistik-integratif dalam pengembangan anak usia dini.  Penyelenggaraan pelayanan anak usia dini dapat memilih bentuk/ tipologi pelayanan Lengkap dan Terintegrasi atau Pelayanan Lengkap dan Terintegrasi Satu Atap.  Mengingat penyelenggaraan pengembangan anak usia dini dilaksanakan oleh berbagai pihak, maka diperlukan kejelasan peran keluarga, pemerintah, masyarakat, lembaga sosial kemasyarakatan, dunia usaha, media massa, dan lembaga penyelenggara.

49

TERIMA KASIH

50