PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI DALAM BENTUK UANG BAGI LANJUT USIA

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI DALAM BENTUK UANG BAGI LANJUT USIA

DIREKTORAT PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL RI TAHUN 2014

PEDOMAN PENGELOLAAN

BANTUAN SOSIAL HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI DALAM BENTUK UANG BAGI LANJUT USIA

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL DIREKTORAT PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA 2014

Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Hibah Langsung 2014 | i

ii | Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Hibah Langsung 2014

KATA PENGANTAR Kami ucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa serta terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi pemikiran, sehingga Buku Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang bagi Lanjut Usia dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Buku Pedoman ini digunakan sebagai petunjuk penggunaan dana hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang bagi lanjut usia, lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia, Dinas sosial dan masyarakat. Adanya buku ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang pengelolaan dana hibah bagi upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di Indonesia. Semoga buku pedoman ini bermanfaat bagi semua pihak yang terkait. Jakarta, 2014 Direktur Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Tutiek Haryati

Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Hibah Langsung 2014 | iii

iv | Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Hibah Langsung 2014

DAFTAR ISI Kata Pengantar................................................................... iii Daftar Isi............................................................................ v BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang................................................................. 1 B. Maksud Dan Tujuan......................................................... 2 C. Landasan Hukum............................................................. 3 D. Pengertian........................................................................ 5 E. Sasaran Buku.................................................................... 8 BAB II MEKANISME PENGELOLAAN A. Prinsip Dana Hibah.......................................................... 9 B. Persyaratan...................................................................... 11 C. Prosedur Pengajuan......................................................... 16 D. Pemanfaatan Bantuan..................................................... 18 E. Proses Penyaluran............................................................ 20 BAB III PENGENDALIAN A. Monitoring....................................................................... 23 B. Evaluasi............................................................................ 24 C. Pelaporan......................................................................... 25 D. Pengaduan ...................................................................... 26 LAMPIRAN.............................................................................. 29

Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Hibah Langsung 2014 | v

vi | Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Hibah Langsung 2014

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Permasalahan lanjut usia sangat komplek dan bervariasi. oleh sebab itu pelayanan sosial lanjut usia juga memerlukan perhatian dan kesungguhan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Upaya pelayanan lanjut usia telah diatur dalam berbagai peraturan dan perundangan, diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Dalam peraturan perundangan tersebut, dengan jelas ditunjukkan peranan pemerintah dan masyarakat melalui Lembaga Kesejahtearan Sosial (LKS), dimana LKS didefinisikan sebagai organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Keberadaan LKS ini memberikan nilai positif bagi keberlangsungan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), khususnya bagi para lanjut usia. Saat ini terdapat 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik Kementerian Sosial dan 70 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) milik pemerintah daerah dan 282 LKS milik masyarakat yang menangani lanjut usia. Pelayanan yang diberikan kepada lanjut usia dalam lembaga mencakup penyediaan tempat tinggal yang layak, jaminan hidup berupa makan, pakaian dan pemeliharaan kesehatan, pengisian waktu luang, bimbingan Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Hibah Langsung 2014 | 1

mental, sosial, keterampilan dan agama serta pengurusan pemakaman. Keberhasilan pelayanan tersebut selain ditentukan oleh sumber daya manusia, metode, sumber dana, juga ditentukan pula oleh tersedianya sarana dan prasarana lembaga. Jumlah UPT maupun UPTD dalam penyediaan pelayanan lanjut usia masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan LKS yang dikelola oleh masyarakat. Namun demikian, LKS lanjut usia yang dikelola oleh masyarakat seringkali menghadapi hambatan yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. Hambatan tersebut diantaranya dikarenakan keterbatasan pembiayaan. Salah satu cara untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan memanfaatkan sumber Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang yang dapat diberikan kepada lanjut usia yang memiliki risiko sosial agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar. LKS dapat memanfaatkan bantuan sosial yang bersumber dari Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang melalui Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia yang selanjutnya diteruskan ke Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial c.q. Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (PPSDBS). B. Maksud Dan Tujuan 1. Maksud Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang dimaksudkan sebagai panduan, acuan, pegangan atau tuntunan guna menyamakan persepsi bagi setiap penyelenggara kesejahteraan sosial lanjut usia dalam menyalurkan bantuan sosial hibah langsung dalam negeri

2 | Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Hibah Langsung 2014

dalam bentuk uang dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial cq Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (PPSDBS) kepada lanjut usia, LKS lanjut usia, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Dinas Sosial Provinsi/ Kabupaten/ kota. 2. Tujuan a. Tersedianya pedoman kerja bagi para petugas pelaksana dan para pihak yang terkait dalam pengelolaan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang bagi lanjut usia; b. Terlaksananya pengelolaan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang bagi lanjut usia secara efektif, efisien dan akuntabel berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku; c. Terwujudnya kesejahteraan sosial bagi lanjut usia yang mengalami risiko sosial. C. Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Hibah Langsung 2014 | 3

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 763); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 861); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 563); 9. Peraturan Menteri Sosial RI No. 14 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang; 10. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor : 237/LJS/12/2012 tentang Kriteria Risiko Sosial bagi Penerima Bantuan Sosial yang Bersumber dari Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang.


D. Pengertian 1. Dana Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang adalah dana yang berasal dari masyarakat secara langsung diterima oleh Kementerian Sosial dan diperuntukkan bagi kepentingan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 2. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas. 3. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau Jasa. 4. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. 5. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan. 6. Keluarga lanjut usia adalah keluarga yang memiliki, merawat, dan mengurus lanjut usia yang sehari-hari mengalami hambatan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, perawatan, pengembangan kapasitas, serta pemenuhan kesejahteraan sosial lanjut usia. 7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.


8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. 9. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 10. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Lanjut Usia adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia yang dibentuk oleh masyarakat dan berbadan hukum. 11. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian pertolongan baik berupa uang dan/atau barang kepada pihak yang membutuhkan, agar yang bersangkutan mampu mempertahankan hidup, melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar serta terlindunginya dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. 12. Risiko Sosial adalah ancaman penurunan kesejahteraan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat karena mengalami guncangan dan kerentanan sosial yang meliputi siklus hidup, lingkungan, ekonomi, dan sosial sehingga menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial. 6 | Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Hibah Langsung 2014

13. Pemohon Bantuan Sosial yang bersumber dari Dana Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang adalah Lanjut Usia, keluarga lanjut usia, LKS Lanjut Usia, dinas/ Dinas sosial provinsi/ kabupaten/ kota. 14. Penerima Bantuan Sosial yang bersumber dari Dana Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang secara langsung adalah lanjut usia, kelompok lanjut usia, dan keluarga lanjut usia yang mengalami kondisi rentan dan/ atau karena sebab-sebab tertentu, guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. 15. Penerima Bantuan Sosial yang bersumber dari Dana Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang secara tidak langsung adalah Dinas pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota dan lembaga kesejahteraan sosial yang diperuntukkan bagi kesejahteraan sosial lanjut usia. 16. Pengelolaan Bantuan Sosial yang bersumber dari Dana Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang adalah serangkaian kegiatan menyalurkan bantuan sosial berupa uang kepada penerima bantuan secara langsung dan/atau tidak langsung mulai dari pengusulan, pencairan, penyerahan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian/ pengawasan. 17. Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Hibah Langsung 2014 | 7

18. Kedaruratan adalah situasi darurat baik yang diakibatkan oleh bencana maupun bukan bencana yang menyebabkan kerugian harta benda ,pengungsian, terbatasnya akses terhadap bantuan kemanusiaan, rusaknya struktur keluarga dan sosial, terkikisnya nilai-nilai tradisional, terbatasnya akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan perlindungan yang dapat menyebabkan kegagalan dalam memberikan perlindungan terhadap lanjut usia dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, ketidakberdayaan. E. Sasaran Buku Buku Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang diperuntukkan bagi: 1. LKS Lanjut Usia baik milik Pemerintah maupun masyarakat; 2. Dinas/ Dinas Sosial Provinsi/ Kabupaten/ Kota; 3. Kementerian Sosial RI.


BAB II MEKANISME PENGELOLAAN A. PRINSIP DANA HIBAH 1. Dana hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang adalah dana yang berasal dari masyarakat secara langsung diterima oleh Kementerian Sosial dan diperuntukkan bagi kepentingan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, bersifat sementara dan sebagai pendukung dana APBN atau APBD. 2. Pemberian bantuan sosial dari hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang mempunyai prinsip: a. Tanggung jawab negara; b. Melindungi terjadinya risiko sosial; c. Tidak terus menerus dan tidak mengikat; d. Selektif terhadap penerima bantuan dan yang tidak teralokasikan atau tidak tercukupi melalui APBN/ APBD; e. Diberikan kepada perorangan, kelompok dan masyarakat. 3. Penggunaan bantuan sosial hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang, digunakan untuk bantuan sosial yang diberikan secara langsung kepada perorangan, kelompok, keluarga dan atau masyarakat sedangkan bantuan tidak langsung dilaksanakan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial/ Dinas/ Dinas Sosial yang di butuhkan guna terlindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.


4. Unit Kerja Eselon I sesuai tugas dan fungsi masing-masing menyusun perencanaan penggunaan hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang untuk bantuan sosial pada poin 1 (satu) yang akan datang dengan mengacu pada proses perencanaan yang diajukan kepada Menteri Sosial selaku Pengguna Anggaran c.q. Sekertaris Jenderal. 5. Estimasi kebutuhan penggunaan hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang untuk bantuan sosial mengacu pada besaran penggunaan dana hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana kerja kementerian sosial persetujuan hibah pada tahun yang akan datang. 6. Dalam hal penyusunan rencana bantuan sosial dari hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang, unit kerja eselon 1 sebagai bagian tidak terpisahkan dari target rencana kerja pemerintah (RKP) UKE 1 (satu), dan mengalokasikan dana pendampingan program melalui anggaran pendapatan dan belanja negara yang akan datang. 7. Dalam hal penyusunan rencana bantuan sosial dari hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang yang dilaksanakan Pemerintah Daerah perlu dana pendampingan dari APBD. Pengajuan dana hibah harus sesuai dengan target sasaran, apabila program tersebut berkelanjutan maka dapat didukung oleh dana APBN atau APBD.


8. Pengajuan perencanaan pengunaan hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang untuk bantuan sosial yang diajukan kepada sekertaris jenderal selanjutnya ditelaah bersama Dirjen Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial sebagai dasar penetapan besaran pagu persetujuan hibah masing-masing Unit Kerja Eselon 1 (satu) sebagai dasar untuk pelaksanaan bantuan sosial pada tahun yang akan datang. 9. Penetapan persetujuan hibah yang ditetapkan oleh Menteri Sosial dapat berubah bilamana terjadi situasi kedaruratan berdasarkan surat pernyataan kedaruratan dari pejabat yang berwenang. B. PERSYARATAN Pemohon penggunaan bantuan sosial hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang dapat diajukan oleh; perorangan (Lanjut Usia) dan/ atau keluarga yang memiliki lanjut usia, Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU), UPTD Lanjut Usia, dan Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/kota. Adapun kriteria dan persyaratannya adalah sebagai berikut: 1. Perorangan (Lanjut Usia) dan / atau keluarga yang memiliki lanjut usia Mengajukan surat permohonan bantuan kepada Menteri Sosial RI dengan melampirkan persyaratan dan kelengkapan sebagai berikut : a. Proposal; b. Surat Pengantar dan hasil Verifikasi Dinas Sosial Provinsi /Kabupaten/Kota; c. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi / Kabupaten/Kota;


d. Identitas pemohon (nama, tempat, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi); e. Rincian biaya yang diminta/dimohon (peruntukan dan rencana anggaran biaya); f. Memberi keterangan dengan jelas permasalahan yang dihadapi oleh lanjut usia; g. Surat keterangan miskin dari kelurahan/kepala desa h. Copy identitas diri (KTP atau SIM) yang masih berlaku i. Copy Kartu Keluarga; j. Rekening Bank atas nama yang lanjut usia bersangkutan atau joint account dengan keluarga/ kerabat. 2. Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) LKS-LU yang melaksanakan pelayanan sosial bagi Lanjut Usia yang memiliki kriteria Berbadan Hukum dan minimal telah melaksanakan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia selama 2 tahun. Syarat permohonan hibah yang diajukan oleh LKS-LU harus disertai proposal. Pengajuan ditujukan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota, untuk selanjutnya Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengajukan kepada Menteri Sosial dengan dilengkapi Rekomendasi Dinas Sosial Provinsi, dengan dilampirkan persyaratan yang terdiri atas: a. Identitas pemohon (nama, tempat, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi); b. Waktu pelaksanaan kegiatan; c. Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan; d. Kondisi awal; e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan penggunaan bantuan;


f. g. h. i. j. k. l. m. n. o.

Keseluruhan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan; Jumlah anggaran yang sudah tersedia atau yang dapat disediakan oleh pemohon; Besaran hasil atau manfaat bagi penerima bantuan; Analisis biaya dan manfaat; Data sasaran yang akan dibantu sebagai penerima manfaat dan bantuan berdasarkan by name by address; Daftar susunan kepanitiaan, perkumpulan dan/ atau susunan pengurus organisasi; Dasar hukum pembentukan atau pendirian kepanitiaan, perkumpulan, dan organisasi; (Akte Notaris/Surat Ijin Operasional); Jenis pelayanan sosial yang diberikan kepada Lanjut Usia; Rencana kerja; dan Nomor rekening bank dan NPWP atas nama lembaga pemohon bantuan.

3. Dinas Sosial Provinsi Dinas Sosial Provinsi yang mengajukan permohonan bantuan kepada Menteri Sosial untuk mendapatkan Bantuan Dana Hibah, guna disalurkan kepada Lanjut Usia/ LKS-LU yang melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial diwilayahnya yang mengalami risiko sosial. Permohonan bantuan dana hibah yang diajukan oleh Dinas Sosial Provinsi, disampaikan kepada Menteri Sosial dengan melampirkan proposal dan kelengkapan persyaratan :


a. Identitas pemohon (nama lembaga/ Dinas, tempat, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi); b. Waktu pelaksanaan kegiatan; c. Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan; d. Dokumentasi awal; e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan penggunaan bantuan; f. Keseluruhan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan; g. Anggaran yang tersedia dan jumlah bantuan yang dimohon/ diminta; h. Langkah-langkah dan pola penanganan yang telah dan akan dilaksanakan; i. Besaran hasil atau manfaat bagi penerima bantuan; j. Analisis biaya dan manfaat; dan k. Data sasaran yang akan dibantu sebagai penerima manfaat dari bantuan berupa by name by address. Catatan : Pengajuan dilakukan oleh Dinas Sosial/ Intansi Sosial bukan oleh Kepala Daerah. 4. Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten /Kota Dinas Sosial Kabupaten /Kota yang mengajukan permohonan bantuan kepada Menteri Sosial untuk mendapatkan Bantuan Dana Hibah, selanjutnya guna disalurkan kepada Lanjut Usia/LKS-LU yang melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial diwilayahnya yang mengalami risiko sosial. Permohonan bantuan dana hibah yang diajukan oleh Dinas Sosial kabupaten/kota disampaikan kepada Menteri Sosial dengan melampirkan proposal, setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi yang kelengkapan persyaratan lainnya memuat: 14 | Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Hibah Langsung 2014

a. Identitas pemohon (nama lembaga/ Dinas, tempat, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi); b. Waktu pelaksanaan kegiatan; c. Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan; d. Dokumentasi awal; e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan penggunaan bantuan; f. Keseluruhan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan; g. Anggaran yang tersedia dan jumlah bantuan yang dimohon/ diminta; h. Langkah-langkah dan pola penanganan yang telah dan akan dilaksanakan; i. Besaran hasil atau manfaat bagi penerima bantuan; j. Analisis biaya dan manfaat; dan k. Data sasaran yang akan dibantu sebagai penerima manfaat dari bantuan berupa by name by address; l. Rekomendasi dari Dinas Sisial Provinsi. Catatan : Pengajuan dilakukan oleh Dinas Sosial/ Intansi Sosial bukan oleh Kepala Daerah 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Lanjut Usia Syarat permohonan hibah yang diajukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Lanjut Usia harus disertai proposal. Pengajuan ditujukan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota, untuk selanjutnya Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengajukan kepada Menteri Sosial dengan dilengkapi Rekomendasi Dinas Sosial Provinsi, dengan dilampirkan persyaratan yang terdiri atas : a. Surat Pengantar dari Dinas Sosial Provinsi; b. Identitas pemohon (nama lembaga/ Dinas, tempat, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi);


c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.

Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan; Waktu pelaksanaan kegiatan; Dokumentasi awal; Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan penggunaan bantuan; Keseluruhan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan; Anggaran yang tersedia dan jumlah bantuan yang dimohon/diminta; Langkah-langkah dan pola penanganan yang telah dan akan dilaksanakan; Besaran hasil atau manfaat bagi penerima bantuan; Analisis biaya dan manfaat; dan Data sasaran yang akan dibantu sebagai penerima manfaat dari bantuan berupa by name by addres; Lokasi kegiatan.

C. PROSEDUR PENGAJUAN 1. Pemohon Perseorangan atau LKS-LU mengajukan permohonan kepada Menteri Sosial RI dalam bentuk proposal yang bertujuan untuk mendapatkan bantuan dana hibah, dilengkapi rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Dinas Sosial Propinsi serta persyaratan lainnya yang telah ditentukan. 2. Pemohon dari Dinas Sosial Kabupaten / Kota mengajukan permohonan kepada Menteri Sosial dalam bentuk Proposal yang bertujuan untuk mendapatkan bantuan dana hibah, dilengkapi rekomendasi dari Dinas/ Dinas Sosial Propinsi serta persyaratan lainnya yang telah ditentukan.


3. Pemohon dari Dinas Sosial Propinsi mengajukan permohonan kepada Menteri Sosial dalam bentuk Proposal yang bertujuan untuk mendapatkan bantuan dana hibah. Dilengkapi persyaratan lainnya yang telah ditentukan. 4. Pemohon dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Lanjut Usia mengajukan permohonan kepada Dinas Sosial Provinsi/ Kabupaten/Kota dalam bentuk Proposal yang bertujuan untuk mendapatkan bantuan dana hibah, dilengkapi persyaratan lainnya yang telah ditentukan. 5. Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia melaksanakan seleksi, verifikasi, dan telaahan terhadap usulan yang diajukan oleh pemohon. 6. Telaahan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial dan disampaikan kepada; a. Menteri Sosial RI, untuk nilai usulan bantuan lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), guna mendapatkan persetujuan. b. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, untuk nilai usulan bantuan kurang dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), guna mendapatkan persetujuan.


D. PEMANFAATAN BANTUAN Penggunaan bantuan sosial hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang digunakan hanya untuk bantuan sosial yang diberikan secara langsung kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sedangkan bantuan tidak langsung dilaksanakan melalui LKS-LU, Dinas Sosial Provinsi/kabupaten/kota yang membutuhkan guna melindungi lanjut usia dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Dana bantuan dimanfaatkan sesuai dengan usulan rencana penggunaan bantuan sebagaimana dalam proposal yang diajukan, dan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2012, tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri dalam Bentuk Uang khususnya Pasal 1, ayat 8 yang menyebutkan bahwa belanja hibah merupakan pengeluaran yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Selain itu (Pasal 4 huruf b dan c yang menyebutkan “pemberian bantuan sosial dari hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang mempunyai prinsip melindungi terjadinya risiko sosial, tidak terus-menerus dan tidak mengikat”). Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa penggunaan hibah langsung tidak dapat digunakan untuk biaya operasional, honor, transport, sewa peralatan, seminar, dan untuk pembangunan gedung. Dana Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang dapat dimanfaatkan untuk: a. Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, adalah bantuan yang diberikan bagi Lanjut Usia guna memenuhi kebutuhan dasarnya, yang meliputi antara lain:


1) Pemberian paket sembilan bahan pokok antara lain; beras/sagu/jagung, gula, sayur/ buah, daging, minyak goreng/ margarin, susu, telur, garam, dan minyak tanah/gas elpiji. 2) Pemberian paket sandang lansia antara lain; baju, kain sarung, pakaian olah raga, pakaian dalam, pakaian ibadah, dan pampers. 3) Pemberian alat bantu antara lain; kursi roda, kruk,tongkat kaki 1,3 dan 4,walker,alat bantu dengar, dan alat bantu baca. b. Bantuan usaha ekonomis produktif, adalah bantuan yang diberikan kepada Lanjut Usia untuk memperbaiki, dan atau memulihkan kondisi usaha ekonominya sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bantuan tersebut diberikan berupa modal usaha kepada Lansia yang telah memiliki usaha dan untuk pengembangan usaha. c. Bantuan Rehabilitasi Rumah Lansia (Bedah Rumah) Esensi Bedah Rumah adalah adanya kerjasama, partisipasi, kesetiakawanan sosial dan nilai-nilai gotong royong dalam masyarakat untuk merehabilitasi rumah lansia yang tidak layak huni. Rehabilitasi rumah lansia didasari oleh semangat gotong royong, kepedulian, dan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Hasil akhir dari pelaksanaan bedah rumah adalah tersedianya rumah yang sehat, yang memungkinkan lansia hidup layak di usia emasnya. Pelaksanaan bedah rumah sepenuhnya dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat setempat yang dikoordinasikan oleh Dinas


Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota. Bantuan yang diberikan untuk bedah rumah dimanfaatkan untuk pembelian material/bahan-bahan bedah rumah. Dana tersebut tidak dapat digunakan untuk biaya konsumsi, operasional maupun ongkos kerja bedah rumah. d. Bantuan Sarana Prasarana Lingkungan Bantuan sarana prasarana lingkungan adalah bantuan yang diberikan dalam mendukung pelaksanaan bedah rumah. Bantuan sarana prasarana tersebut bersifat primer, seperti ; tempat tidur, lemari, meja, dan peralatan dapur. Bantuan tersebut dapat pula digunakan untuk perbaikan sarana lingkungan rumah, seperti saluran air, aliran listrik, kamar mandi, kakus, dan dapur. e. Bantuan lansia dalam Situasi Darurat Bantuan perawatan, pelayanan dan perlindungan bagi lansia yang berada dalam situasi darurat; seperti bencana alam, bencana sosial, dan lansia yang mengalami keterlantaran. Bentuk bantuan yang diberikan berupa : bantuan permakanan, biaya kesehatan, biaya hidup, dan biaya pemulangan ke tempat asal. Indeks bantuan dimaksud di atas terlampir. E. PROSES PENYALURAN 1. Besaran Bantuan yang diberikan a. Besaran bantuan yang diberikan mengacu pada harga satuan terlampir. b. Harga satuan yang tercantum pada lampiran, merupakan harga tertinggi dalam penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari dana hibah langsung dalam bentuk uang dilingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. 20 | Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Hibah Langsung 2014

c. Apabila jenis bantuan yang diusulkan tidak ada dalam harga satuan terlampir, maka perhitungan dalam pemberian bantuan digunakan azas kelayakan dan kepatutan. 2. Penyaluran Bantuan a. Usulan yang telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri Sosial / Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial diinformasikan Direktorat PPSDBS kepada Direktur Pelayanan Sosial Lanjut Usia, untuk dilaksanakan persiapan penyaluran bantuan. b. Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia menyiapkan dan merencanakan pelaksanaan penyaluran bantuan, serta mengajukan permohonan pencairan dana kepada Direktorat jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial cq. Direktorat Pengumpulan dan Pengelola Sumber Dana Bantuan Sosial melalui surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial/ Direktur Pelayanan Sosial Lanjut Usia. c. Direktur Pelayanan Sosial Lanjut Usia atas nama Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial menyerahkan bantuan sosial kepada pemohon. d. Penyerahan bantuan diserahkan secara langsung kepada pemohon bantuan. Penyerahan berupa barang diserahkan langsung kepada pemohon baik di lokasi tempat tinggal penerima atau di kemensos.



BAB III PENGENDALIAN A. Monitoring Monitoring merupakan rangkaian kegiatan pengamatan secara terus menerus untuk mengetahui perkembangan, hambatan yang dihadapi serta dukungan yang diperoleh dari berbagai pihak dalam pelaksanaan bantuan sosial. 1. Ruang lingkup monitoring a. Ketepatan penggunaan bantuan sosial; b. Ketepatan pemanfaatan bantuan sosial; c. Proses pelaksanaan bantuan sosial; d. Kendala dan upaya yang ada dalam pelaksanaan bantuan sosial. 2. Tujuan Monitoring Tujuan pelaksanaan monitoring adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan bantuan sosial dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi serta upaya penangannya di lapangan. 3. Sasaran Monitoring a) Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota, LKS sebagai pelaksana penanggung jawab / pengelola penyaluran bantuan sosial kepada Lanjut Usia. b) Lanjut Usia penerima bantuan sosial. 4. Pelaksana Monitoring Monitoring dilakukan oleh petugas: a) Kementerian Sosial RI; b) Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota;


5. Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan monitoring dapat dilaksanakan mulai dari proses persiapan hingga akhir pelaksanaan bantuan sosial. Pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara langsung yaitu dengan turun ke lapangan maupun tidak langsung yaitu melalui media komunikasi atau laporan dari pelaksana. B. Evaluasi Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan penilaian dan pengukuran terhadap seluruh pelaksanaan bantuan sosial mulai dari pelaksanaan sampai dengan hasilnya. 1. Tujuan Tujuan pelaksanaan evaluasi adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan bantuan sosial dan untuk menilai tingkat keberhasilan bantuan sosial sebagai bahan acuan dalam pengembangan dan penyempurnaan program selanjutnya. 2. Sasaran Sasaran evaluasi adalah para pengelola, pelaksana, dan LKS penerima bantuan Hibah. 3. Pelaksana Evaluasi dilakukan oleh petugas Dinas sosial: a. Kementerian Sosial RI; b. Dinas/Dinas sosial Provinsi/Kabupaten/Kota. 4. Waktu Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan dapat dilaksanakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Waktu pelaksanaan evaluasi dilaksanakan setelah proses pelaksanaan bantuan sosial berakhir. 24 | Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Hibah Langsung 2014

C. Pelaporan Pelaporan merupakan suatu kegiatan penyusunan dan penyampaian hasil monitoring maupun hasil kegiatan evaluasi. Pelaporan digunakan sebagai bahan pengendalian dan perbaikan dan optimalisasi kegiatan bantuan selanjutnya. 1. Tujuan a. Untuk memberikan gambaran tentang pemanfatan bantuan sosial yang dapat dipertanggung jawabkan. b. tersedianya fakta, data, dan informasi lengkap tentang pemanfaatan bantuan sosial sesuai peruntukannya. 2. Pelaksana Pelaporan Setiap penerima bantuan dana hibah wajib membuat laporan pertanggung jawaban baik Dinas Sosial Provinsi/ Kabupaten/Kota atau LKS-LU maupun perseorangan. 3. Laporan Pertanggungjawaban. Laporan pertanggung jawaban meliputi : a. Jumlah dana bantuan yang diterima; b. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan bantuan; c. Jika jumlah dana bantuan yang diterima dan rincian realisasi penggunaan bantuan terdapat sisa dana bantuan dan /atau jasa giro maka : 1) Sisa dana bantuan harus dikembalikan ke Kementerian Sosial untuk disetorkan ke Kas Negara; 2) Pengembalian sisa dana bantuan dan jasa giro bank disetor melalui surat setoran bukan pajak ke kas negara;


3) Bukti setor sisa dana bantuan dan /atau jasa giro diserahkan kepada Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (PPSDBS) sebagai bukti pertanggung jawaban keuangan. d. Berita Acara serah terima bantuan yang ditandatangani oleh sasaran/ penerima bantuan dan diketahui oleh Dinas/dinas sosial setempat; e. Copy faktur/kuitansi pembelian/ pengadaan barang sesuai peruntukan dalam proposal yang diajukan; f. Perkembangan/ hasil target fungsional penggunaan dana bantuan; g. Dokumentasi pemanfaatan bantuan. 4. Waktu Pelaporan Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang disampaikan paling lambat 30 hari kalender setelah bantuan diterima. Laporan dibuat 3 (tiga) rangkap dan 1 (satu) rangkap ditujukan kepada Menteri Sosial RI c.q. Direktur Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial, 1 (satu) rangkap kepada Direktur Pelayanan Sosial Lanjut Usia, dan 1 (satu) rangkap kepada Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota. D. Pengaduan Dalam hal pelaksanaan penggunaan bantuan sosial hibah dalam negeri dalam bentuk uang, partisipasi masyarakat sangat diharapkan. Bentuk partisipasi tersebut, yaitu menyampaikan informasi dan melaporkan apabila terjadi penyimpangan atau permasalahan di lapangan. Penyampaian informasi, pengaduan dan laporan tersebut ditujukan kepada: 26 | Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Hibah Langsung 2014

Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Direktorat Jenderal Pelayanan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI Jl. Salemba Raya 28 Jakarta Pusat Nomor Telepon / Fax : 021 3904774 Email : [email protected]



LAMPIRAN PEDOMAN BANTUAN SOSIAL DANA HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI DALAM BENTUK UANG NO 1.

2.

3.

4.

JENIS BANTUAN Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Bantuan Usaha Ekonomis Produktif Bantuan Rehabilitasi Rumah (Bedah Rumah) Bantuan Sarana Prasarana Lingkungan untuk Aksesibilitas Lansia

RINCIAN

INDEKS SATUAN KRITERIA BIAYA SASARAN Lansia miskin, Pemberian paket sembilan Rp. 250.000,Lansia Terlantar bahan pokok antara lain; beras/sagu/jagung, gula, sayur/ buah, daging, minyak goreng/ margarin, susu, telur, garam, dan minyak tanah/gas elpiji --sda-Pemberian paket sandang Rp. 250.000,Lanjut Usia antara lain; baju, kain sarung, pakaian olah raga, pakaian dalam, pakaian ibadah, dan pampers. Alat Bantu Alat Bantu Dengar (Hearing Rp. 2.000.000,- s/d Lansia yang mengalami Aid ) Rp. 3.500.000,- per hambatan unit komunikasi Alat Bantu Penglihatan Lansia yang Rp. 300.000, s/d Rp. (kacamata) mengalami 500.000,- per unit gangguan pengelihatan Lansia yang Alat Bantu gerak: mengalami - Rp. 350.000,- Tongkat rehabilitasi - Rp. 350.000,- Tongkat kaki tiga (tripod) mobilitas - Rp. 500.000,- Tongkat kaki empat - Rp. 2.000.000,- Kursi Roda Bantuan pengembangan Rp. 2.500.000 -Lansia Potensia usaha - Telah memiliki usaha Bahan bahan bangunan Rp.10.000.000,- per yang diperlukan dan/ sarana rumah kamar Lanjut Usia

Bantuan sarana berupa : Kasur, lemari, meja, dan peralatan dapur Bantuan Prasarana lingkungan berupa : perbaikan saluran air, aliran listrik, kamar mandi, kakus, dan dapur

Rp.2.500.000,- per orang

Lansia Miskin

-Lanjut Usia di dalam masyarakat - Lanjut Usia didalam panti

KETERANGAN

Dikerjakan secara gotong royong atau mendapat dukungan dari Pemda setempat. Disesuaikan dengan kebutuhan Lanjut Usia


5.

Bantuan Lanjut Usia dalam Situasi Darurat

Bantuan perawatan, Rp.15.000,- per pelayanan dan perlindungan orang perhari bagi Lanjut Usia yang berada dalam situasi darurat

6.

Bantuan Lanjut Usia dalam Ketelantaran Perjalanan

Binaan Penting

-Lansia yang berada di daerah pengungsian, rawan bencana, konflik, dsb.

Rp. 5.000.000,- per orang


Lamanya pemberian bantuan tergantung dari masing masing kasus Disesuaikan dengan jarak dan transportasi yang digunakan

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI DALAM BENTUK UANG BAGI LANJUT USIA

Recommend Documents