Salib Pembaharuan Salib pembaharuan adalah salib yang diperkenalkan oleh International Catholic Charismatic Renewal Service (ICCRS), sebuah lembaga yang dimandati oleh Paus untuk mengoordinasikan dan mempromosikan pertukaran pengalaman dan gagasan di komunitas-komunitas Karismatik Katolik di seluruh dunia. Diharapkan kita semua yang telah mengalami Pembaptisan Roh Kudus akan memakai simbol ini sebagai saksi atas hadirnya Kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Ada beberapa gagasan yang mendasari simbol Salib Pembaharuan ini. Pertama, tertumpahnya darah dan air dari tubuh Yesus saat ia disalibkan menggambarkan tercurahnya Roh Kudus (1 Yohanes 5: 6-8). Kedua, kalimat “Veni Creator Spiritus” menyatakan kesungguhan doa kita bagi terus berlanjutnya pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita. Ketiga, ia menjadi saksi atas keterlibatan kita pada Gerakan Pembaharuan Roh Kudus dalam Gereja Katolik. Keempat, menggenakan salib ini sebagai bros, liontin dan sebagainya, termasuk sebagai sampul dalam buku ini, akan menyatakan kesatuan identitas di kalangan anggota komunitas Karismatik Katolik, sekaligus pengakuan atas misi yang dijalankannya. Simbol unik ini akan menjadi identitas yang memudahkan orang lain mengenali apa dan siapa mereka, sekaligus membuka kesempatan yang luar biasa untuk melakukan evangelisasi.
Pedoman Dasar Badan Pelayanan Nasional Pembaharuan Karismatik Katolik Indonesia
Diterbitkan oleh: Badan Pelayanan Nasional - Pembaharuan Karismatik Katolik - Indonesia
untuk kalangan sendiri Cetakan Pertama, Juni 2006
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Setiap kutipan ke dalam buku lain harus dengan ijin tertulis dari Badan Pelayanan Nasional - Pembaharuan Karismatik Katolik - Indonesia. Rancang Sampul: Andreas Ambar Purwanto Ilustrasi: Hermano Leon Setting: Andreas Ambar Purwanto Seri Buku Pegangan Badan Pelayanan Nasional - Pembaharuan Karismatik Katolik - Indonesia: 1. Visi dan Misi Pembaharuan Karismatik Katolik di Indonesia 2. Seminar Hidup Baru Dalam Roh 3. Seminar Pertumbuhan Rohani 4. Dasar Kedewasaan Kristen 5. Prinsip-prinsip Pemuridan 6. Kepemimpinan Rohani Dan Bekerja Sama Sebagai Pemimpin
2
masing kepada Sidang Pleno Besar atas dasar laporan PDKK-PDKK yang bersangkutan.
Bab V Pasal-pasal Penutup Pasal 35 Pedoman Pelaksanaan (1) BPN menyusun Pedoman Pelaksanaan yang menjabarkan ketentuanketentuan pokok dari Pedoman Dasar dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Pedoman Dasar ini. (2) Pedoman Pelaksanaan disetujui dan dapat diperbaiki lagi dalam setiap Sidang Pleno Besar. Pasal 36 Perubahan Pedoman Dasar (1) Pedoman Dasar dapat diubah dalam Sidang yang dihadiri se-kurangkurangnya dua pertiga anggota Pleno Besar dan disetujui oleh sekurangkurangnya dua pertiga dari anggota yang hadir. (2) Perubahan baru sah berlaku apabila sudah disetujui oleh Moderator dan Co-moderator serta Penasehat Episkopal. Pasal 37 Pembubaran (1) BPN dapat dibubarkan dalam Sidang Pleno Besar yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga perempat anggota dan disetujui oleh sekurangkurangnya tiga perempat anggota yang hadir. (2) Pembubaran baru sah berlaku apabila sudah disetujui oleh Moderator dan Co-moderator, Penasehat Episkopal serta diketahui oleh Ketua KWI. (3) Harta benda milik BPN pada saat pembubaran diserahkan kepada KWI, dalam hal ini Komisi Kerasulan Awam, sesudah dipergunakan untuk membayar semua hutang-hutang.
18
3
dasar dalam PKK dengan latar belakang kebutuhan dan memikirkan pengembangan persekutuan PKK Indonesia.
Daftar Isi
(2) Ketua Seksi Litbang bertanggung-jawab melakukan penelitian mengenai keadaan dan perkembangan persekutuan-persekutuan PKK di Indonesia.
Surat Keputusan KWI tentang Pengesahan Pedoman Dasar Badan Pelayanan Karismatik Katolik Indonesia
3
Daftar Isi
4
Pengantar
5
Mukadimah
7
Bab I Hakikat BPN
8
(1) Masa Bakti Pengurus Harian adalah 3 (tiga) tahun bertepatan dengan Sidang Pleno Besar tiga tahunan
Bab II Tujuan dan Fungsi BPN
9
(2) Pengurus Harian BPN boleh dipilih dalam jabatannya paling banyak dua kali masa bakti berturut-turut.
Bab III Struktur BPN
10
Bab IV Petugas-petugas dalam BPN
13
Bab V Pasal-pasal Penutup
18
(3) Ketua Seksi Litbang bertanggung-jawab untuk menyebarluaskan hasilhasil penelitian itu kepada semua pihak yang terkait. Pasal 31 Masa Bakti
(3) Ketua-ketua Seksi ditentukan oleh Pengurus Harian dengan mempertimbangkan pendapat Pengurus Inti. (4) Masa bakti Ketua Seksi sama dengan masa bakti Pengurus Harian. Pasal 32 Koordinator Provinsi Gerejawi (1) Koordinator Provinsi Gerejawi dipilih dan diberi tugas oleh BPK-BPK yang ada dalam Provinsi Gerejawi yang bersangkutan. (2) Koordinator Provinsi Gerejawi diusulkan para Koordinator BPK dan disetujui oleh para Moderator BPK untuk diangkat oleh Uskup Metropolit * dengan diketahui oleh para Uskup Sufragan*. (3) Masa bakti Koordinator Provinsi Gerejawi adalah 3 tahun dengan kemungkinan dipilih dalam jabatannya paling banyak dua kali berturutturut. Pasal 33 Anggota Pleno Kecil (1) Anggota Pleno Kecil wajib menghadiri Sidang Pleno Besar dan Sidang Pleno Kecil. (2) Anggota Pleno Kecil mencermati laporan-laporan mengenai hidup PKK Indonesia untuk merumuskan kebijakan dasar bagi Pengurus Inti BPN. Pasal 34 Anggota Pleno Besar (1) Anggota Pleno Besar wajib menghadiri pertemuan Pleno Besar. (2) Anggota Pleno Besar membuat laporan mengenai hidup PKK di BPK masing-
4
17
Pasal 28 Ketua Seksi Media dan Komunikasi (1) Ketua Seksi Media dan Komunikasi dalam kesatuan dengan seluruh pengurus Harian BPN mengoordinasikan dan memantau proses-proses komunikasi di seluruh Indonesia. (2) Ketua Seksi Media dan Komunikasi mengoordinasikan Subseksi Majalah, Subseksi Perpustakaan, Subseksi Pengadaan Bahan Pendalaman dan Subseksi website/situs. 2.a.1. Subseksi Majalah memantau majalah-majalah PKK di Indonesia maupun di tingkat internasional. 2. Subseksi Majalah bertanggung-jawab untuk majalah BPN. 2.b.1. Subseksi Perpustakaan memantau tersedianya buku-buku dan literatur karismatik Katolik di kalangan Pengurus BPN serta Pengurus Provinsi Gerejawi dan BPK. 2. Subseksi Perpustakaan mengusahakan tersedianya buku dan literatur karismatik Katolik di kantor BPN serta menganjurkannya kepada Pengurus sesuai kepentingannya. 2.c.1. Subseksi Pengadaan Bahan Pendalaman memantau tersedianya bahanbahan pendalaman karismatik Katolik di kalangan Pengurus BPN dan Pengurus Provinsi Gerejawi serta BPK. 2. Subseksi Pengadaan Bahan Pendalaman mengusahakan tersedianya bahan-bahan pengajaran bagi Pengurus Harian BPN dan seluruh PKK Indonesia. 2.d.1. Subseksi website/situs mengusahakan, memelihara dan mengembangkan website/situs BPN. 2. Subseksi website/situs memantau lalu-lintas internet dalam PKK Indonesia dan PKK Internasional. Pasal 29 Ketua Seksi Dana dan Prasarana (1) Ketua Seksi Dana dan Prasarana dalam kesatuan dengan seluruh pengurus Harian BPN merencanakan dan melaksanakan penyediaan dana demi pelayanan-pelayanan BPN. (2) Ketua Seksi Dana dan Prasarana mencari jalan terciptanya dana abadi dan mengelolanya dengan seluruh Pengurus BPN. Pasal 30 Ketua Seksi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) (1) Ketua Seksi Litbang bertanggung-jawab mempelajari masalah-masalah
16
Pengantar Salah satu buah Konsili Vatikan II adalah munculnya Gerakan-gerakan Kaum Awam dalam Gereja Katolik. Salah satunya adalah Gerakan Pembaharuan Karismatik Katolik. Malahan secara internasional Gerakan ini sudah diterima resmi oleh Dewan Kepausan untuk Kaum Awam di Vatikan. Sejak tahun 1976 dengan resmi Mgr. Leo Soekoto SJ almarhum mengundang Pater O’Brien SJ dari Bangkok dan Pater Herbert Schneider SJ dari Manila untuk memulai pengenalan Pembaharuan Karismatik Katolik di Indonesia khususnya di Jakarta. Sejak waktu itulah gerakan awam dalam ujud Pembaharuan Karismatik Katolik mulai muncul dan berkembang khususnya di kota-kota besar di Indonesia. Bukan hanya di negara-negara di mana Pembaharuan Karismatik Katolik telah berkembang dan memberikan sumbangannya yang sangat berarti bagi kehidupan yang menyegarkan Gereja-gereja setempat tetapi juga di taraf internasional adanya penerimaan, pengakuan dan pengukuhan dengan sambutan-sambutan resmi dari Vatikan yakni baik dari Paus Paulus VI dan khususnya Paus Yohanes Paulus II. Dan juga pada tingkat Konferensi Waligereja setempat para Uskup menerima, mengakui dan meneguhkan gerakan Karismatik Katolik dengan suratsurat resmi yang menjadi pedoman pastoral bagi pembaharuan. Demikian pula di Indonesia pada tahun 1993, KWI telah mengeluarkan “Surat Gembala Mengenai Pembaruan Karismatik Katolik”, pada tahun 1995, KWI mengeluarkan “Pedoman Pembaruan Karismatik Katolik” sebagai ganti “Pedoman Pastoral Para Uskup Indonesia mengenai Pembaruan Karismatik Katolik yang diterbitkan pada tahun 1983. Dalam Sidang tahunan Konferensi Waligereja Indonesia bulan November 2005, Pedoman Dasar Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik – Indonesia (BPN-PKK Indonesia), yang diperbarui, telah disahkan oleh para Uskup. Pedoman Dasar yang telah disahkan oleh KWI ini hendaknya menjadi acuan bagi PKK di provinsi-provinsi Gerejawi maupun di Badan Pelayanan Keuskupan masing-masing dalam menyusun pedoman dan ketentuan-ketentuan lainnya. Teriring salam dan hormat, Jakarta, 19 Juni 2006
Joseph Tedjaindra Koordinator BPN PKK Indonesia
Rm. Antonius Gunardi MSF Co-Moderator BPN
Mgr. Michael Cosmas Angkur OFM Penasehat Episkopal BPN
5
(3) Sekretaris memimpin kantor Sekretariat BPN dalam kesatuan dengan seluruh pengurus harian BPN. (4) Sekretaris dalam koordinasi dengan koordinator atau wakil koordinator melaksanakan komunikasi dalam BPN dan antara BPN dengan pihakpihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Pasal 24 Bendahara (1) Bendahara dipilih dan diangkat oleh Pengurus Pleno Besar. (2) Bendahara adalah penanggungjawab urusan keuangan dalam BPN. (3) Bendahara bekerja dalam kesatuan dengan seluruh Pengurus Harian untuk melaksanakan kebijakan keuangan sesuai dengan keputusan Pengurus Pleno Besar, Pleno Kecil dan Pengurus Inti. (4) Tahun Anggaran mengikuti Tahun Takwim. Pasal 25 Ketua Seksi Evangelisasi (1) Ketua Seksi Evangelisasi dalam kesatuan dengan seluruh Pengurus Harian BPN mengoordinasikan dan memantau pelayanan evangelisasi di seluruh Indonesia. (2) Ketua Seksi Evangelisasi memberikan bantuan kepada Pengurus PKK Provinsi Gerejawi dan BPK dalam hal Evangelisasi sejauh diperlukan dan dengan prinsip subsidiaritas. Pasal 26 Ketua Seksi Kaderisasi (1) Ketua Seksi Kaderisasi dalam kesatuan dengan seluruh Pengurus Harian BPN mengoordinasikan dan memantau pelayanan kaderisasi di seluruh Indonesia. (2) Ketua Seksi Kaderisasi memberikan bantuan kepada Pengurus PKK Provinsi Gerejawi dan BPK dalam hal kaderisasi sejauh diperlukan dan dengan prinsip partisipatif. Pasal 27 Ketua Seksi Kepemudaan (1) Ketua Seksi Kepemudaan dalam kesatuan dengan seluruh Pengurus Harian BPN mengoordinasikan dan memantau pelayanan dari dan untuk orang muda di seluruh Indonesia. (2) Dalam koordinasi dengan Seksi Kaderisasi memberikan bantuan kepada Pengurus PKK Provinsi Gerejawi dan BPK dalam hal pelayanan orang muda sejauh diperlukan dan dengan prinsip memberdayakan orang muda.
6
15
Pasal 22 Koordinator dan Wakil Koordinator (1) Koordinator dan Wakil Koordinator dipilih dan diangkat oleh Pengurus Pleno Besar. (2) Koordinator bertugas mengoordinasikan gerak batin dan gerak langkah para pengurus BPN dengan : a. Dalam kesatuan dengan seluruh Pengurus Harian BPN menjabarkan keputusan-keputusan Pleno Besar dan Pleno Kecil serta Pengurus Inti. b. Dalam kesatuan dengan Moderator dan Co-moderator serta Penasehat Episkopal mewakili BPN dalam hubungannya dengan pihak-pihak di luar BPN. (3) Hal tersebut di atas dilaksanakan dengan : a. Bersama dengan Moderator dan Co-moderator serta Penasehat Episkopal memantau serta membantu perwujudan semangat Pembaharuan Karismatik yang Katolik di seluruh Indonesia. b. Mengoordinasikan pelaksanaan keputusan Pengurus Inti, Pleno Kecil dan Pleno Besar. c. Mengadakan kontak teratur dan konsultasi dengan sesama anggota pengurus. d. Menyelenggarakan komunikasi dengan para Koordinator Provinsi Gerejawi PKK dan para Koordinator BPK-PKK. e. Mengoordinasikan perwujudan Pedoman Pelaksanaan. f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada seluruh Pengurus Harian, Pengurus Inti, Pleno Kecil dan Pleno Besar. (4) Dalam kesatuan dengan Pengurus Harian menyelenggarakan komunikasi dengan KWI, para uskup, lembaga-lembaga dan perkumpulan gerejawi terkait di Indonesia. (5) Menyelenggarakan komunikasi dengan PKK luar negeri dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan PKK di luar negeri. Pasal 23 Sekretaris (1) Sekretaris dipilih dan diangkat oleh Pengurus Pleno Besar.
Mukadimah Dilandasi oleh syukur kepada rahmat Allah Bapa yang terlimpahkan tak berhingga, disemangati oleh cinta Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mewartakan Kabar Baik kedatangan Kerajaan Allah, serta dijamah oleh Roh Kudus yang dicurahkan tanpa henti guna senantiasa membaharui GerejaNya, berpadulah sejumlah umat Katolik Indonesia untuk menyatukan diri dengan gerakan pembaharuan karismatik Katolik di seluruh dunia. Disentuh oleh pengalaman mesra dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, yang mendorong pertobatan pribadi dan bersama tanpa henti, terpukau oleh undangan Roh Kudus untuk menerima kehadiran serta kuasaNya dalam hidup pribadi, keluarga, Gereja dan masyarakat; Merasa terpanggil untuk menyambut dan menggunakan karunia-karunia rohani, baik dalam lingkup pembaharuan karismatik, dalam Gereja maupun dalam kalangan yang lebih luas; di antara awam, para peserta hidup bakti maupun kalangan rohaniwan; Terdorong untuk terus memperdalam pemahaman dan penghayatan karunia itu dalam kesatuan dengan Gereja Katolik demi terpenuhinya panggilan ke arah kesucian; Berhasrat ikut serta mengembangkan karya evangelisasi yang selalu diperbaharui dalam kuasa Roh Kudus, baik di antara umat Kristiani yang mempraktikkan imannya dan kurang mempraktikkannya, maupun kepada mereka yang belum mengenal Kristus; melalui pengajaran iman, pengudusan budaya serta penebusan struktur-struktur sosial, perdamaian dan keadilan; lewat kesaksian pribadi dan kesaksian bersama dalam karya maupun hidup; Bertekad untuk terus menerus memupuk pertumbuhan kesucian dengan mempersatukan semangat karismatik dalam seluruh komitmen gerejawi melalui perayaan sakramen-sakramen, penghargaan tradisi doa Katolik serta pendalaman ajaran-ajaran Gereja Katolik di bawah bimbingan Magisterium Gereja dan dengan mengambil bagian dalam program pastoral Gereja setempat; Pembaharuan Karismatik Katolik Indonesia menyatukan doa dan daya membangun Badan Pelayanan Nasional demi memenuhi kebutuhan akan komunikasi, kerjasama dan koordinasi, sebagaimana telah diputuskan dalam Konvensi Nasional Pembaharuan Karismatik Katolik Indonesia kedua di Malang pada tahun 1983.
(2) Sekretaris adalah penanggungjawab kesekretariatan, administrasi dan pengarsipan dalam BPN Harian.
14
7
Bab I Hakikat BPN
Bab IV Petugas-petugas dalam BPN
Pasal 1
Pasal 20 Penasehat Episkopal
(1) BPN mau melayani dan membantu perkembangan PKK di seluruh Indonesia di bawah naungan Roh Kudus, dalam kesatuan erat dengan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dengan Catholic Charismatic Council of Asia Pasific (CCCAP) serta dengan Pelayanan-pelayanan Internasional Pembaharuan Karismatik Katolik (ICCRS).
(1) Penasehat Episkopal adalah seorang uskup yang mendampingi BPN mengenai hal-hal yang menyangkut pelayanan kegembalaan para uskup di Indonesia.
(2) BPN melaksanakan pelayanannya dengan mengoordinasikan peserta PKK seluruh Indonesia, agar setia kepada Roh Kudus dan Gereja Katolik, sehingga baik perseorangan maupun kelompok taat kepada pimpinan Gereja setempat dan Gereja semesta, dalam bimbingan atau ajaran iman dan moral.
(3) Penasehat Episkopal melaksanakan perannya dengan :
(3) Pelayanan BPN juga membangun persaudaraan dan kerja sama dengan pelbagai gerakan pembaharuan dalam Gereja Katolik pada tingkat nasional; serta mendorong peserta PKK untuk melakukannya di lapisan hidup masing-masing. Pasal 2 (1) Pelayanan BPN berlangsung dengan mengoordinasikan arah PKK dan kegiatannya serta menawarkan bantuan bagi siapa pun yang memerlukannya.
(2) Penasehat Episkopal diusulkan oleh Pengurus Pleno Besar dan diajukan kepada Pimpinan KWI untuk disetujui dan diangkat.
a. Sekurang-kurangnya setahun sekali menyediakan waktu bagi Pengurus Harian BPN. b. Mendampingi Pengurus Harian BPN agar PKK Indonesia berjalan sesuai dengan semangat Gereja Katolik semesta dan selaras dengan kebijakan umum KWI. c. Membantu komunikasi BPN dengan KWI dan para uskup. d. Sedapat mungkin hadir dalam Konvensi Nasional. Pasal 21 Moderator dan Co-moderator
(2) Pelayanan BPN dapat berbentuk pengajaran, pedoman, nasehat, pelatihan, informasi dan tawaran lain yang dapat dirundingkan.
(1) Moderator dan Co-moderator adalah imam yang mendampingi BPN Harian dalam melaksanakan pelayanannya.
(3) Sifat tawaran dari pelayanan BPN memiliki ikatan moral bagi Badanbadan Pelayanan Keuskupan (BPK) PKK apabila disampaikan setelah berkonsultasi (dalam kesatuan) dengan Penasehat Episkopal* dan Badanbadan KWI yang bersangkutan. * lihat pasal 20 ayat 1
(2) Moderator dan Co-moderator diusulkan oleh Pengurus Inti dan diajukan kepada Pemimpin yang bersangkutan untuk disetujui dan diangkat oleh Pengurus Pleno Besar.
(4) Dalam pelayanannya BPN tidak memiliki kuasa yurisdiksi atas BPK maupun atas perseorangan. Setiap BPK dan setiap aktivis PKK berada di bawah kuasa yurisdiksi setiap pimpinan Gereja setempat, yang dimohon menunjuk Moderator bagi BPK.
a. Sedapat mungkin hadir dalam Sidang-sidang Pengurus Harian BPN, Pengurus Inti, Pleno Kecil dan Pleno Besar.
Pasal 3 Sesuai dengan semangat Gereja Katolik di bidang ekumene dan hubungan dengan umat yang beragama lain, BPN memajukan upaya-upaya ekumene dan dialog secara bertanggungjawab, berorientasi pada Alkitab dan tradisi Gereja serta dalam kesatuan terus menerus dengan para pemimpin Gereja setempat.
8
(3) Moderator dan Co-moderator melaksanakan perannya dengan:
b. Mendampingi Pengurus Harian BPN dalam melaksanakan pelayanannya, agar dari sudut iman dan moral PKK mewujudkan semangat Alkitab dan tradisi Gereja Katolik. c. Membantu komunikasi BPN dengan Penasehat Episkopal dan Sekretaris Komisi KWI untuk Kerasulan Awam. d. Hadir dalam konvensi-konvensi daerah, konvensi nasional dan pertemuan-pertemuan internasional PKK.
13
Pleno Besar dan yang telah dijabarkan oleh Pengurus Pleno Kecil. (2) Program Pengurus Inti dipantau dan dipertanggungjawabkan dalam Sidang Tahunan Pengurus Pleno Kecil. Pasal 15 Pengurus Inti terdiri dari: Moderator, Co-moderator, Koordinator, Wakil Koordinator, Sekretaris, Bendahara, Ketua Seksi Evangelisasi, Ketua Seksi Kaderisasi, Ketua Seksi Kepemudaan, Ketua Seksi Media dan Komunikasi (yang dapat dilengkapi dengan Subseksi Majalah, Subseksi Perpustakaan, Subseksi Pengadaan Bahan Pendalaman, Subseksi website/situs), Ketua Seksi Penelitian dan Pengembangan (Litbang), Ketua Seksi Dana dan Prasarana Pasal 16 (1) Pengurus Inti Lengkap bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. (2) Pengurus Inti dianggap sah bersidang apabila dihadiri oleh separuh jumlah anggota ditambah satu. (3) Pengurus Inti dapat mengambil keputusan apabila sah bersidang dan keputusan disetujui oleh sekurang-kurangnya separuh dari anggota yang hadir di tambah satu. Pengurus Harian Pasal 17 (1) Pengurus Harian bertugas menjalankan BPN setiap hari untuk melaksanakan semua keputusan Pengurus Pleno Besar dan Pengurus Pleno Kecil serta Pengurus Inti. (2) Pengurus Harian juga bertanggung-jawab untuk mempersiapkan sidangsidang Pengurus Inti, Pengurus Pleno Kecil dan Pengurus Pleno Besar berikut tindak lanjutnya.
Bab II Tujuan dan Fungsi BPN Pasal 4 (1) BPN bertujuan menyediakan diri agar dalam kebhinekaan dan dengan ungkapan yang beraneka terciptalah komunikasi, kerja sama dan kesatuan dalam PKK Indonesia, guna memenuhi kehendak Kristus: “Supaya mereka semua menjadi satu” (bdk.Yoh.17:21) dan untuk menjaga agar Tubuh Kristus tidak terbagi-bagi (bdk.1 Kor.12: 4-31). (2) BPN ingin memberikan pelayanan untuk membantu perkembangan PKK di tingkat nasional, agar BPK-BPK dapat bekerja sama dan terdukung dalam melayani PKK setempat. (3) BPN juga bermaksud mengembangkan komunikasi internasional melalui jaringan atau kerjasama dengan badan-badan pembaharuan karismatik Katolik tingkat nasional di kawasan-kawasan lain. Pasal 5 Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, BPN dalam iman akan pendampingan Roh Kudus menjalankan sejumlah fungsi sebagai berikut: (1) Di tingkat nasional melakukan discernment terus menerus mengenai arah PKK Indonesia dan kemungkinan-kemungkinan wujudnya dalam konteks kebhinekaan budaya Nusantara serta kesatuannya dengan Gereja luas Indonesia. (2) Menciptakan, mendorong dan mendukung komunikasi terus menerus antara pimpinan BPK-BPK se-Indonesia dengan: a. Mempersiapkan aneka bahan pendalaman tentang PKK.
Pasal 18
b. Melalui para anggotanya BPN mengambil bagian dalam pertemuanpertemuan lintas BPK, guna menjalin persekutuan dan mendalami ajaran Gereja.
Pengurus Harian terdiri dari : Moderator dan Co-moderator, Koordinator, Wakil Koordinator,Sekretaris, dan Bendahara.
c. Menolong BPK-BPK dengan melakukan kunjungan dan bantuan keuangan sejauh diperlukan.
Pasal 19
d. Meneguhkan BPK-BPK dengan meningkatkan pendekatan-pendekatan dan menguatkannya dengan keputusan-keputusan yang bijaksana serta sesuai dengan maksud Gereja dalam hal yang menyangkut evangelisasi dan pelayanan pastoral.
(1) Pengurus Harian bersidang sekurang-kurangnya satu kali sebulan. (2) Pengurus Harian dianggap sah bersidang apabila dihadiri oleh separuh jumlah anggota ditambah satu. (3) Pengurus Harian dapat mengambil keputusan apabila sah bersidang dan keputusan disetujui oleh separuh jumlah yang hadir ditambah satu.
12
e. Dengan prinsip subsidiaritas BPN bertindak untuk memberdayakan BPK-BPK seraya siap sedia untuk membantu sewaktu-waktu diperlukan.
9
(3) Membantu BPK-BPK, dalam kesatuan dengan para pemimpin Gereja setempat, untuk mendorong dan menegaskan karisma-karisma seturut ajaran Konsili Vatikan II mengenai Gereja (bdk. LG 12.2) yang bersumber pada pesan Alkitab (bdk.1 Kor. 12:7-12 dan 1 Tes.5:12; 19:21). (4) Mengobarkan semangat para peserta PKK untuk bekerja bagi eva-ngelisasi dunia sebagai ungkapan iman kepada Kristus (bdk. 2 Kor 5:14) dan sebagai tanggapan terhadap tantangan Sri Paus perihal evangelisasi baru; sambil mendorong agar BPK yang lebih berkembang membantu BPKBPK lain. (5) Menciptakan pusat informasi seputar karismatik untuk melayani seluruh PKK Indonesia dan semua pihak yang ingin lebih mengenal PKK, dengan cara: a. Menerbitkan surat, majalah, buku, siaran internet dan pelbagai alat komunikasi lain. b. Mempersiapkan bahan studi maupun hari-hari studi teologi dan pastoral yang berkaitan dengan hidup dan pelayanan PKK. c. Menyebarluaskan tulisan internasional mengenai PKK dan sejauh mungkin menyampaikan gagasan-gagasan dari PKK Indonesia ke dunia internasional. (6) Membina relasi yang berkesinambungan dengan KWI, dengan CCCAP dan ICCRS serta gerakan-gerakan pembaharuan lain.
Bab III Struktur BPN Kedudukan dan Susunan Badan Pengurus Pasal 6 BPN berkedudukan di ibukota Republik Indonesia Pasal 7 BPN melaksanakan tugasnya melalui pelayanan Pengurus Pleno Besar, Pengurus Pleno Kecil, Pengurus Inti dan Pengurus Harian. Pengurus Pleno Besar Pasal 8 Pengurus Pleno Besar dengan berkat Tuhan menentukan kebijakan umum seluruh PKK Indonesia dalam kesatuan dengan kebijakan dasar KWI perihal pelayanan BPN, kerjasama antar BPK dan kegiatan PKK Indonesia dengan
10
memperhatikan keadaan pastoral dan kekuatan PKK. Pasal 9 Pengurus Pleno Besar terdiri dari Pengurus Pleno Kecil dan Koordinatorkoordinator BPK PKK se-Indonesia. Pasal 10 (1) Pengurus Pleno Besar bersidang sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) tahun sekali. (2) Pengurus Pleno Besar memilih pimpinan sidang dan perlengkapan sidang. (3) Pengurus Pleno Besar dianggap sah bersidang kalau dihadiri oleh sekurangkurangnya separuh jumlah anggota ditambah satu. (4) Pengurus Pleno Besar dapat mengambil keputusan apabila sah bersidang dan keputusan disetujui oleh sekurang-kurangnya separuh yang hadir ditambah satu. Pengurus Pleno Kecil Pasal 11 Pengurus Pleno Kecil menindaklanjuti pelaksanaan keputusan Pengurus Pleno Besar, termasuk menyampaikannya kepada seluruh BPK-PKK di Indonesia. Pasal 12 Pengurus Pleno Kecil terdiri dari Pengurus Inti, para Koordinator Provinsi Gerejawi * dan anggota lain yang dipilih dalam Sidang Pengurus Pleno Kecil sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan. * lihat pasal 32 Pasal 13 (1) Pengurus Pleno Kecil bertemu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. (2) Pengurus Pleno Kecil dianggap sah bersidang apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh anggota ditambah satu. (3) Pengurus Pleno Kecil dapat mengambil keputusan apabila sah bersidang dan keputusan disetujui oleh sekurang-kurangnya separuh yang hadir ditambah satu. Pengurus Inti Pasal 14 (1) Pengurus Inti melaksanakan kebijakan yang ditentukan oleh Pengurus
11
