Panduan Pembangunan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

BUKU 5

SERI SIKLUS PNPM Mandiri Perkotaan

Panduan Pembangunan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Perkotaan

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Direktorat Jenderal Cipta Karya

Seri Siklus PNPM-Mandiri Perkotaan Panduan Pembangunan BKM Penyusun: Marnia Nes Penyunting: Sonny Hk. Tata-letak & Illustrasi: Eddie B. Handono Cetakan Pertama, Januari 2008 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri - Perkotaan Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya

1

Pengantar Dalam khasanah pengembangan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, organisasi sosial yang dibangun dengan semangat mencerminkan representasi warga, biasanya disebut organisasi masyarakat warga. Organisasi yang berciri swadaya dan sosial ini dibangun dan dibubarkan atas dasar kesepakatan warga daerah setempat, sehingga pada umumnya bersifat non-partisan dan otonom di tengah berbagai lembaga di sekitarnya. Inilah hal penting yang menjadi sifat dasar suatu organisasi masyarakat warga, oleh sebab itu niscaya lembaga masyarakat warga itu pada gilirannya dimiliki oleh seluruh warga, dan bukan oleh sekelompok unsur/perwakilan atau bahkan oleh pihak-pihak di luar masyarakat. Dalam PNPM Mandiri Perkotaan, organisasi (lembaga) ini diberi sebutan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/Lembaga Keswadayaan Maysarakat (LKM). Dalam PNPM Mandiri Perkotaan, BKM/LKM menjadi ajang belajar menganalisa mengenai 1) organisasi yang dibutuhkan warga untuk menanggulangi kemiskinan; 2) menjadi wahana representasi dari seluruh warga masyarakat, tidak dibatasi oleh golongan, ras, jenis kelamin, agama dan lain lain; 3) kriteria pemimpin yang dibutuhkan dalam menjalankan organisasi (lembaga) yang diharapkan Pembangunan BKM/LKM haruslah didasarkan atas kebutuhan warga masyarakat. PNPM Mandiri Perkotaan mengajak masyarakat belajar menemukan kebutuhan akan organisasi masyarakat warga melalui serangkaian refleksi, yaitu: ? Refleksi Kemiskinan, untuk menemukenali penyebab kemiskinan termasuk pola pola pengambilan keputusan dalam masyarakat, dan keterlibatan warga miskin di dalamnya. PANDUAN PEMBANGUNAN BKM

2 ? Refleksi Kelembagaan, untuk mengkaji apakah lembaga-lembaga masyarakat yang ada saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Masyarakat. Melalui refleksi Kelembagaan ini warga masyarakat juga mendapat kesempatan untuk mengenali berbagai tujuan-tujuan organisasi yang ada di sekitarnya secara mendalam sebelum mengambil keputusan membentuk BKM/LKM. Kesempatan belajar melalui refleksi kelembagaan diyakini penting karena Keputusan masyarakat untuk membangun suatu lembaga baru hanya bisa dilakukan apabila masyarakat memahami substansi dan organisasi masyarakat warga, termasuk peran strategis, azas dan prinsip serta posisi, tugas dan fungsinya. Untuk itu fasilitator perlu mengembangkan diskusi yang intensif mengenai makna subtansif Organisasi Masyarakat Warga tidak hanya kepada sekelompok orang atau sekelompok unsur/ perwakilan masyarakat tertentu saja, tetapi bersama warga seluas-luasnya terutama bersama kelompok miskin dan perempuan. ? Refleksi Kepemimpinan, dikembangkan untuk meningkatkan kesadaran kritis warga terhadap kriteria pemimpin yang akan dipilih dan menjadi motor penggerak dalam BKM/LKM dan pembangunan masyarakat kelurahan. ? Kerangka aturan main disusun bersama oleh warga masyarakat. Konsekuensinya pembahasan aturan main dan tata nilai organisasi masyarakat, misalnya AD/ ART, harus dibahas terlebih dahulu oleh warga masyarakat, karena menyangkut kepentingan dan kebutuhan seluruh warga sendiri. Aturan dasar organisasi masyarakat warga tidak dapat dibicarakan atau disepakati oleh hanya sekelompok orang atau malah perwakilan unsur dengan mengatasnamakan seluruh masyarakat. Penyusunan AD/ART pun perlu melibatkan masyarakat seluas mungkin, khususnya masyarakat miskin dan termiskin, dalam keseluruhan proses pembangunan organisasi dan kelembagaan, sejak tahap penilaian lembaga yang ada, pembahasan aturan dasar, pemilihan anggota dan lain-lain. PANDUAN PEMBANGUNAN BKM

3 Kriteria dan Pemilihan Pemimpin Kolektif BKM/LKM Dalam menentukan kriteria pemimpin, masyarakat diajak berdiskusi. Fasilitator dapat menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD) dengan menggunakan beberapa alat yang sudah disiapkan berupa pertanyaan pertanyaan kritis untuk menemukan bahwa pemimpin itu sesungguhnya dipilih bukan berdasarkan golongan, jabatan, jenis kelamin dan lainnya akan tetapi berdasarkan pada sejumlah sifat-sifat baik. Dari diskusi yang berkembang biasanya masyarakat menemukan bahwa kriteria pemimpin pada umumnya adalah: jujur, adil, peduli dan ikhlas, sedangkan kriteria yang menyangkut kemampuan akademik biasanya tidak menjadi prioritas. Orang-orang yang mempunyai sifat-sifat baik, biasanya ditentukan atau bisa diidentifikasi dari 'rekam jejak' sikap perilakunya seharihari. Oleh karena itu dalam pemilihan anggota BKM/LKM dilakukan mulai dari lingkungan terkecil seperti RT, karena dari lingkungan tetangga dekat lah yang biasanya sikap dan perilaku sehari-hari seseorang itu diketahui. Proses pemilihan anggota BK/LKM juga tidak melalui pencalonan dan kampanye, karena biasanya orang-orang yang mempunyai kriteria seperti disebutkan di atas tidak suka menyombongkan diri dan dengan sengaja ingin dipilih. Selain itu kampanye dan pencalonan seringkali tidak memberikan kesempatan yang luas kepada semua warga untuk 'muncul' sebagai pemimpin. Orang yang dicalonkan oleh kelompok tertentu, pada saat terpilih harus menyuarakan aspirasi kelompok yang diwakilinya sehingga menyebabkan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan. Anggota kepemimpinan kolektif BKM/LKM bukanlah perwakilan golongan, akan tetapi merupakan perwakilan dari nilai-nilai (sifat sifat baik). Dengan demikian mereka bertanggungjawab untuk mengambil keputusan berdasarkan sifat-sifat baik tadi,sehingga yang bisa me 're-call' mereka tentunya adalah pengingkaran terhadap sifat-sifat baik itu sendiri. PANDUAN PEMBANGUNAN BKM

4 Dengan pemimpin kolektif yang mempunyai kriteria sifat-sifat baik, diharapkan akan memunculkan keputusan yang adil penuh keikhlasan dan kejujuran, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga dan para pemimpinnya. Kepercayaan merupakan modal yang sangat berharga bagi BKM/LKM . Dengan kepercayaan lah, keswadayaan dan keterlibatan masyarakat bisa digalang dengan lebih mudah, serta akan menumbuhkan kepercayaan pihak luar untuk bermitra dan berjaringan dengan BKM dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Peran dan Fungsi BKM/LKM BKM, sebagai dewan pimpinan kolektif, bertanggung jawab untuk menggerakan potensi warga masyarakat kelurahan untuk menanggulangi kemiskinan, oleh karenanya mempunyai tugas untuk membangun modal sosial di wilayahnya. Modal sosial yang dibangun akan menjadi modal (potensi) yang sangat besar bagi seluruh warga kelurahan untuk berjaringan di antara sesama warga, maupun dengan pihak luar. Modal sosial yang harus dibangun oleh BKM/LKM:

þ Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan di antara anggota BKM/LKM þ Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antara BKM/LKM dengan warga masyarakat þ Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antar kelompok masyarakat þ Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antara BKM/LKM, masyarakat dan pihak luar

PANDUAN PEMBANGUNAN BKM

5 Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antar anggota BKM/LKM Keterbukaan dan kejujuran di antara anggota BKM/LKM, merupakan unsur yang paling penting untuk bekerjasama. Oleh karena itu BKM/LKM harus menerapkan pola pola hubungan yang jujur dan terbuka, dengan cara:

þ Merumukan semua keputusan dan tindakan bersama, tidak ada anggota yang memutuskan sendiri berdasarkan kepentingannya. þ Menjalin dialog terbuka dengan diskusi-dikusi secara berkala, saling memberikan informasi dan bertukar pengalaman. (transparansi informasi) þ Mencatat semua kegiatan yang dilakukan dan informasi yang diterima, agar semua anggota bisa mengakses informasi tersebut. (transparansi informasi) þ Memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota untuk berpendapat dan mengemukakan perasaannya dalam suasana saling menghargai. Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antara BKM dengan masyarakat Sebagai pemimpin kolektif dari masyarakat warga, BKM/LKM harus mendapat kepercayaan warganya. Untuk kepentingan tersebut, BKM/LKM harus mengembangkan pola-pola hubungan yang timbal-balik antara BKM/LKM dengan masyarakat. Beberapa cara menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh BKM/LKM adalah:

þ Menjalankan tugas yang diamanahkan oleh masyarakat kepadanya dengan pengelolaan yang jujur dan adil. Adil bukan berarti bagi rata, akan tetapi menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan yang nyata, bukan untuk kepentingan pribadi. Contohnya dalam menentukan penerima manfaat langsung, harus berdasarkan data KK miskin berdasarkan hasil PS, bukan PANDUAN PEMBANGUNAN BKM

6 atas dasar hubungan darah atau kedekatan.

þ Tidak mencari keuntungan pribadi, tetapi menjalankan tugas dan tanggung jawab semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. þ Mampu melindungi masyarakatnya (terutama warga miskin dan perempuan), tidak memihak kepada kelompok tertentu akan tetapi memberikan kesempatan kepada semua warga untuk terlibat dalam keseluruhan kegiatan. þ Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga mayarakat untuk berpartisipasi dalam proses dari menemukenali masalah (melalui refleksi kemiskinan dan pemetaan swadaya, perencanaan (menyusun PJM) dan monitoring evaluasi kegiatan, walaupun BKM/LKM dapat mengambil keputusan terakhir sebagai badan pengambil kebijakan. þ Memberikan informasi mengenai kegiatan dan keuangan BKM/LKM, dan informasi lain yang dibutuhkan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi tanggung jawab BKM/LKM (prinsip transparansi). Transparansi informasi bisa melalui informasi terbuka di kantor BKM/LKM, papan pengumuman yang ditempatkan di tempat strategis, rapat tahunan atau rapat lain apabila diperlukan, melalui media warga dan sebagainya. þ Mempertanggung-jawabkan pengelolaan keuangan melalui sistem audit independen atau cara sejenis lainnya, atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui suatu rapat pertanggungjawaban dan kebijakan (prinsip


7 Menumbuhkan kerjasama antar warga masyarakat Dalam mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan, masyarakat tidak bisa bergerak sendiri-sendiri, akan tetapi perlu kerjasama di antara mereka. Untuk dapat bekerjasama diperlukan hubungan sosial yang kuat dan guyub (kompak). Oleh karena itu BKM/LKM perlu menggerakkan modal sosial di masyarakat dengan menciptakan hubungan-hubungan tersebut dengan berbagai cara di antaranya:

þ Menumbuhkan kepedulian warga dengan menggerakkan kesadaran kritis masyarakat terhadap permasalahan bersama terutama yang menyangkut kemiskinan dengan cara melakukan refleksi kritis dengan berbagai pihak, misalnya, melalui Komunitas Belajar Kelurahan, melibatkan seluruh unsur masyarakat di dalam setiap tahapan program dari mulai identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring evaluasi. þ Menggalang kegiatan yang bisa menumbuhkan kebersamaan melalui kelompok-kelompok minat seperti KSM, sehingga KSM menjad lebih berkembang, tidak lagi hanya untuk kepentingan pencairan dana BLM akan tetapi menjadi sarana kegiatan bersama. þ membangun sikap saling menghargai. Saling percaya di antara anggota kelompok akan tumbuh apabila kelompok dibangun dalam suasana keterbukaan, kejujuran, keikhlasan dan saling peduli di antara anggotanya. Dalam kelompok seperti ini yang menjadi utama tentunya adalah tujuan kelompok, bukan tujuan pribadi. Kejujuran dalam pengelolaan KSM juga akan menjadi modal untuk dapat dipercaya oleh kelompok masyarakat yang lain baik warga kelurahan setempat atau pihak lain, sehingga kemungkinan untuk bermitra dengan berbagai pihak menjadi semakin terbuka. Misal: pengembalian dana bergulir dari KSM, akan menumbuhkan kepercayaan dari warga lain, juga BKM terhadap KSM. PANDUAN PEMBANGUNAN BKM

8 Menumbuhkan kerjasama antara BKM dengan pihak luar Apabila kerjasama dan kepercayaan dalam tiga hal di atas dapat terwujud, hal tersebut merupakan modal bagi BKM/LKM untuk dapat dipercaya oleh pihak luar. Apabila kepercayaan pihak luar sudah tumbuh, niscaya lembaga swasta, pemerintah maupun individu-individu akan bermitra dengan BKM/LKM. BKM/LKM yang menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, keadilan, tidak mementingkan kepentingan pribadi dan bekerja untuk kepentingan penanggulangan kemiskinan, merupakan modal sosial yang sangat besar untuk dapat memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak baik masyarakat kelurahan maupun pihak luar. Dengan demikian, modal sosial ini akan menjadi modal yang sangat penting untuk mengembangkan jaringan dengan berbagai pihak. Dalam keadaan seperti itu harapan tentang masyarakat yang maju dan sejahtera tentunya akan semakin mudah terwujud.

Tujuan

Melalui proses pembangunan BKM/LKM, hasil yang diharapkan adalah:

þ Masyarakat memahami tahapan pembangunan BKM/LKM þ Masyarakat dapat menyusun Anggaran Dasar BKM/LKM. þ Masyarakat dapat merumuskan aturan pemilihan anggota BKM/LKM þ Masyarakat paham peran dan fungsi BKM/LKM sebagai penggerak modal sosial þ Masyarakat menyadari pentingnya membangun lembaga yang representatif bagi semua warga, tidak berdasarkan golongan tertentu. þ Masyarakat menyadari pentingnya memilih pemimpin yang mempunyai nilai-nilai kebaikan PANDUAN PEMBANGUNAN BKM

9

Keluaran

Anggaran dasar BKM/LKM yang disepakati oleh warga masyarakat

þ Aturan pemilihan anggota BKM/LKM yang disetujui oleh warga þ Terpilihnya anggota BKM/LKM yang bisa dipercaya, jujur, adil, ikhlas dan kriteria lainnya sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, melalui pemilihan yang demokratis di tingkat basis maupun di tingkat kelurahan/desa

Metode

þ Musyawarah (rembug) warga untuk membahas draft Anggaran Dasar BKM/LKM dan Tata Tertib pemilihan anggota BKM/LKM. Musyawarah warga tingkat kelurahan/desa untuk membahas dan mengesahkan Anggaran Dasar BKM/LKM. þ Metode pemilihan tingkat RT/komunitas terkecil, dengan memilih pemimpin berdasarkan kepada kriteria yang sudah disepakati. Setiap warga dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Setiap pemilih menuliskan 3 - 5 nama, bisa laki-laki atau perempuan (atau sesuai dengan kesepakatan ketentuan pemilihan yang ditentukan warga), yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Hasil pemilihan kemudian dihitung dan ditetapkan menjadi sejumlah orang yang mempunyai suara tertinggi (jumlahnya disepakati dalam tata tertib dan ketentuan pemilihan sebelumnya) untuk menjadi perwakilan dalam pemilihan di tingkat kelurahan/desa.

Membangun modal sosial


þ Metode pemilihan tingkat kelurahan/desa: utusan dari komunitas basis yang sudah ditentukan, mempunyai hak untuk memilih dan dipilih di tingkat kelurahan/desa. Para utusan memilih 3 - 5 nama, bisa laki-laki atau perempuan, yang mereka anggap layak menjadi anggota BKM/LKM. Dari hasil perhitungan suara kemudian ditetapkan 9 - 11 orang sebagai anggota BKM/LKM.

10

Alat & Bahan

þ Kertas plano þ Alat tulis

Penyelenggara

Penyusunan draft anggaran dasar oleh: panitia, ketua RT/RW dan aparat kelurahan/desa Penyusunan aturan main pemilihan anggota BKM/LKM oleh: panitia, ketua RT/RW dan aparat kelurahan/desa Rembug warga tkt. RW dan kelurahan/desa untuk sosialisasi dan pernyataan kesiapan masyarakat dalam pembentukan BKM/LKM oleh: panitia pembentukan BKM/LKM , RT/RW dan aparat kelurahan/desa Pemilihan anggota BK/LKM tingkat RT/komunitas basis terkecil oleh: ketua RT dan panitia pemilihan Pemilihan anggota BKM tkt. kelurahan/desa dan pengesahan AD BKM oleh: panitia pemilihan, panitia penyusunan dan aparat kelurahan/desa Agar proses pembangunan BKM/LKM memperoleh hasil yang optimal, dan memperkecil risiko kegagalan, serta mempermudah pelaksanaan di lapangan, maka perlu persiapan yang baik. Di halaman berikut dijelaskan mengenai langkahlangkah minimal yang harus dilaksanakan sebelum mengawali pembangunan BKM/LKM .


11

Tahap Persiapan

1. Pembentukan Panitia (pemantau, pelaksana pemilihan) Pada tahap pertama, perlu disepakati dengan relawan dan berbagai pihak di tingkat kelurahan/desa, siapa yang akan memfasilitasi keseluruhan proses pembangunan Dalam pembangunan BKM/LKM kegiatan yang harus dilakukan terdiri dari: (1) penyusunan draft Anggaran Dasar BKM/LKM (2) Penyusunan tata tertib pemilihan anggota BKM (3) pemilihan utusan warga tingkat RT/kelompok basis terkecil (4) pemilihan anggota BKM/LKM tingkat kelurahan/desa (5) pemantauan pembangunan BKM/LKM . Untuk keperluan tersebut maka harus dibentuk panitia pembangunan BKM/LKM yang terdiri dari relawan relawan warga, laki laki dan perempuan. Mengingat kegiatan yang akan dilakukan cukup beragam, maka panitia dibagi ke dalam beberapa pokja, yaitu : l Pokja perumusan anggaran dasar BKM/LKM l Pokja pemilihan anggota BKM/LKM l Pokja pemantau partisipatif 2. Persiapan Teknis


Sebelum penyelenggaraan musyawarah, setiap pokja terlebih dahulu harus mempersiapkan: l Menentukan siapa yang akan diundang untuk setiap kegiatan baik di tingkat dusun/RW, maupun di tingkat kelurahan/desa l Menyiapkan undangan (peserta pertemuan sesuai yang telah disepakati) l Mengundang baik secara lisan, maupun tertulis kepada warga, laki laki dan perempuan untuk hadir dalam pembahasan anggaran dasar, pembahasan tata tertib pemilihan anggota, pelaksanaan pemilihan di tingkat RT/komunitas terkecil dan pemilihan di tingkat kelurahan/desa.

12

l Waktu dan tempat pelaksanaan harus disepakati bersama masyarakat dan perangkat kelurahan/desa. Perhatikan waktu-waktu yang bisa diikuti oleh kelompok perempuan berdasarkan kepada hasil pemetaan sosial. l Mempersiapkan tempat pertemuan (bisa di rumah salah satu warga, balai RW atau tempat lain sesuai kesepakatan). l Mempersiapkan alat-alat dan bahan yang diperlukan. l Biaya pertemuan, seperti untuk alat tulis seperti plano dan spidol besar dan konsumsi sederhana, masyarakat perlu didorong untuk swadaya agar terbiasa berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan bagi kepentingan mereka sendiri. l Harus dipastikan adanya pencatat proses yang akan mendokumentasikan hasil-hasil dari setiap kegiatan. 3. Persiapan Materi

l Pahami dahulu materi dari topik yang akan dibahas dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan. l Pelajari panduan fasilitasi untuk setiap kegiatan dan catatlah kata-kata kunci yang harus diperhatikan. l Apabila perlu, pelajari juga beberapa referensi yang disarankan dalam panduan ini atau dari sumber lain. 4. Latihan (simulasi) Sebelum memfasilitasi diskusi bersama masyarakat, anggota masing-masing tim pokja sebaiknya berlatih dahulu dengan melakukan simulasi bersama teman-teman satu tim, agar pada pelaksanaan diskusi Anda lebih siap. PANDUAN PEMBANGUNAN BKM

13

Tahap Pelaksanaan

Rapat Penyusunan Tata Tertib Pemilihan Anggota BKM/LKM Pemimpin rapat: salah satu anggota pokja, laki-laki ataupun perempuan Proses: 1) Bukalah pertemuan dan jelaskan maksud dan tujuan pertemuan 2) Refleksikan bersama peserta hasil pemetaan swadaya mengenai hasil kajian kelembagaan dan kepemimpinan. Apabila diperlukan bahas kembali hasil refleksi kemiskinan mengenai akar penyebab kemiskinan (tingkatan penyebab kemiskinan). 3) Ajak peserta untuk mengingat kembali prinsip prinsip yang harus dipegang untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas, dengan bantuan pertanyaan kritis sebagai berikut :

l Mengapa kita harus memilih pemimpin sesuai dengan kriteria yang sudah dirumuskan? l Apakah cara menjaring pemimpin yang selama ini kita gunakan sudah berhasil menjaring pemimpin sesuai dengan kriteria yang diharapkan ? Apabila belum, mengapa hal tersebut terjadi ? Pelaksanaan Rembug Pembentukan dan Bimbingan Panitia Pembentukan BKM/LKM (Lihat buku Pedoman Teknis Pembentukan BKM/LKM). PANDUAN PEMBANGUNAN BKM

l Berdasarkan kepada pengalaman tersebut, prinsip-prinsip apa yang harus diperhatikan dalam mencari pemimpin sesuai dengan kriteria yang diharapkan? 4) Jelaskan kepada peserta menganai tahapan pemilihan anggota BKM/LKM. Beri kesempatan kepada peserta untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan.

14 5) Berdasarkan pada prinsip-prinsip yang sudah dirumuskan sebelumnya , ajaklah peserta merumuskan aturan (tata tertib) pemilihan anggota BKM/LKM yaitu:

l Tata tertib pemilihan utusan warga tingkat RT/komunitas terkecil l Pemilihan anggota BKM/LKM tingkat kelurahan/desa l Masa sanggahan dan penyelesaian sanggahan. Hasil rumusan dijadikan kerangka Tata Tertib pemilihan anggota BKM. 6) Ajaklah peserta untuk membuat rencana penyebarluasan tata-tertib dan pemilihan anggota BKM/LKM kepada masyarakat.

Rapat Penyusunan Anggaran Dasar BKM/LKM Pemimpin rapat: koordinator Pokja Proses 1) Buka pertemuan dan jelaskan maksud dan tujuan rapat dan hasil yang diharapkan. 2) Ajaklah peserta untuk membahas prinsip-prinsip organisasi masyarakat warga, serta tugas dan fungsi BKM sebagai pemimpin kolektif dari organisasi masyarakat warga.


15

Tugas BKM/LKM:

? Merumuskan kebijakan serta aturan main secara demokratis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan ? Mengorganisasi masyarakat untuk merumuskan visi, misi, rencana strategis, dan Pronangkis ? Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan keputusan yang diambil ? Mendorong berlangsungnya proses pembangunan partisipatif dari tahap identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan monitoring evaluasi ? Memonitor, memberi masukan untuk berbagai kebijakan maupun program pemerintah lokal ? Membangun transparansi dan akuntabilitas ? Membuka akses dan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan, keputusan dan kegiatan UP UP, termasuk penggunaan keuangan ? Memfasilitasi usulan program penanggulangan kemiskinan untuk diintegrasikan dengan kebijakan pemerintah kelurahan/desa, kecamatan dan Pemkot/Kab dan pihak-pihak lain


16

Fungsi BKM/LKM:

? Penggerak dan penumbuh-kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan prinsip-prinsip kemasyarakatan ? Pengembangan aturan dan kode etik ? Pengambil keputusan dan kebijakan yang adil, jujur, transparan, akuntabel dan demokratis untuk urusan penanggulangan kemiskinan ? Tempat mediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat ? Pusat informasi dan komunikasi bagi masyarakat kelurahan utuk penanggulangan kemiskinan ? Advokasi integrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan kebijakan pemerintah setempat

3) Jelaskan kepada peserta, karena BKM yang akan dibentuk merupakan milik (perwakilan) warga, maka warga masyarakatlah yang harus menentukan aturan main penyelenggaraan BKM. Aturan main ini akan disusun menjadi Anggaran Dasar BKM. 4) Diskusikan dengan peserta mengenai: ? Bentuk organisasi BKM? ? Apa tujuan dari penyusunan kerangka Anggaran Dasar BKM? ? Apa saja yang harus termuat dalam Anggaran Dasar BKM? PANDUAN PEMBANGUNAN BKM

17 Kerangka Anggaran Dasar terdiri dari: Mukadimah Bab I: Pengertian Menjelaskan istilah-istilah yang menyangkut perangkat organisasi BKM /LKM dan kelompok-kelompok yang dilayani. Bab II: Nama, Waktu dan Tempat Kedudukan Bab III: Bentuk dan Sifat Lembaga Menjelaskan bentuk organisasi, kepemilikan dan kewenangan (Bentuk organsiasi BKM/LKM: Paguyuban) Bab IV: Azas, Landasan, Prinsip dan Nilai Menjelaskan azas yang menjadi landasan penyelenggaraan BKM/LKM, prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dijadikan acuan. Bab V: Visi dan Misi Menjelaskan tentang apa yang menjadi cita-cita besar dari adanya BKM/LKM Bab VI: Maksud dan Tujuan Menjelaskan apa yang menjadi tujuan dari adanya BKM/LKM Bab VII: Peran dan Fungsi BKM/LKM Menjelaskan peran dan fungsi BKM/LKM Bab VIII: Kegiatan Menjelaskan kegiatan-kegiatan apa saja yang harus ada dan difasilitasi oleh BKM/LKM yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan. PANDUAN PEMBANGUNAN BKM

18 Bab IX: Perangkat Organisasi Menjelaskan perangkat organisasi yang harus dipunyai oleh BKM/LKM Bab X: Keanggotaan Menjelaskan bahwa warga sebagai anggota organisasi, hak serta kewajibannya. Bab XI: Keanggotaan BKM/LKM Menjelaskan kedudukan anggota BKM /LKM sebagai pimpinan kolektif dari OMW, hubungan antar anggota BKM/LKM , hubungan dengan masyarakat, mekanisme pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan, jumlah anggota, masa bakti, ketentuan dan tata-cara pemilihan. Bab XII: Hak dan Kewajiban Anggota Menjelaskan prinsip prinsip kesukarelaan dalam anggota BKM/LKM , hak suara dalam pengambilan keputusan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada perangkat organisasinya dan penerima manfaat pelayanan BKM/LKM, kewajiban untuk memberikan informasi secara terbuka dan pertanggungjawaban dari setiap keputusan, keuangan dan kegiatan kepada masyarakat serta memperjuangkan aspirasi warga baik kepada pemerintah maupun kepada pihak pihak lainnya. Bab XIII: Sekretariat dan Unit Pengelola Menjelaskan kedudukan, tugas sekretariat dan unit unit pengelola, jenisjenis unit pengelola, mekanisme pengangkatan sekretariat dan unit pengelola, hak dan kewajiban secretaríat dan unit pengelola. Bab XIV: Musyawarah Menjelaskan jenis-jenis musyawarah yang harus dilakukan baik itu musyawarah warga maupun musyawarah anggota BKM/LKM, tujuan, peserta serta mekanismenya. PANDUAN PEMBANGUNAN BKM

19 Bab XV: Sumber Dana dan Asset Menjelaskan jenis-jenis sumber dana, pengelolaan, kepemilikan dan pemanfaatannya. Bab XVI: Transparansi dan Akuntabilitas Menjelaskan mekanisme penyebarluasan informasi dan pertanggungjawaban BKM /LKM kepada masyarakat luas. Bab XVII: Pembubaran Menjelaskan alasan yang dapat membubarkan BKM/LKM , tata-cara pembubaran, dan pertanggungjawaban asset. Bab XVIII: Sanksi Menjelaskan sanksi yang dapat diberikan apabila melanggar ketentuan yang berlaku dalam AD, ART dan peraturan lainnya. Bab XIX: Anggaran Rumah Tangga Menjelaskan bahwa aturan-aturan yang belum ada dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam ART Bab XX: Penutup Berisi tanggal penetapan (pengesahan) Anggaran Dasar


20 5) Sesuai dengan tugas dan fungsi BKM/LKM, ajaklah peserta untuk memberikan masukan-masukan apa saja yang harus diatur dalam anggaran dasar. Bagilah peserta ke dalam 5 kelompok. Tugaskan masingmasing kelompok untuk mendiskusikan: Kelompok 1:

Kelompok 2:

? Apa saja yang harus termuat dalam mukadimah

? Apa cita-cita yang diharapkan dengan adanya BKM/LKM, terutama berhubungan dengan pennaggulangan kemiskinan dan bagaimana akan dicapai cita-cita tersebut?

? Apa saja yang istilah-istilah yang harus dijelaskan yang menyangkut perangkat organisasi BKM dan kelompok-kelompok yang dilayani? ? Apa nama BKM yang diusulkan? ? Bagaimana bentuk organisasi? Siapa pemilik BKM/LKM dan apa kewenangan anggota BKM/LKM terutama dalam penandatanganan dokumen resmi, rekening bank atau penendatanganan administrasi lainnya berkaitan dengan aktifitas legal formal BKM? ? Apa yang menjadi azas, prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan BKM/LKM untuk menanggulangi kemiskinan?

? Apa yang menjadi masksud dan tujuan BKM/LKM? ? Apa tugas/peran BKM/LKM? ? Apa fungsi BKM/LKM? ? Kegiatan-kegiatan apa saja yang harus ada dan difasilitasi oleh BKM/LKM untuk penanggulangan kemiskinan? ? Dalam menjalankan peran dan fungsinya BKM/LKM dibantu oleh perangkat organisasi, perangkat organisasi apa saja yang harus ada? ? Siapakah anggota dari organisasi masyarakat warga yang dimotori oleh BKM/LKM? apa hak dan kewajiban dari anggota tersebut?


21 Kelompok 3:

? Bagaimana kedudukan anggota BKM/LKM sebagai pimpinan kolektif dari OMW? Bagaimana hubungan antar anggota BKM/LKM? Bagaimana hubungan BKM dengan masyarakat, bagaimana tata-cara pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan? Berapa jumlah anggota? Berapa lama masa bakti anggota BKM/LKM? Bagaimana ketentuan dan tatacara pemilihan anggota? ? Apa saja hak-hak anggota BKM/LKM? ? Apa saja kewajiban anggota BKM/LKM? ? Apa yang dimaksud dengan sekretariat dan unit pengelola dalam BKM/LKM? ? Bagaimana kedudukan dan tugas, hak serta kewajiban sekretariat? ? Bagaimana kedudukan dan tugas, hak serta kewajiban unit pengelola?


Kelompok 4: ? Apa saja jenis-jenis musyawarah warga yang harus difasilitasi oleh BKM/LKM? ? Apa saja musyawarah anggota BKM/LKM? ? Apa tujuan musyawarah, bagaimana tata-caranya? ? Darimana saja sumber dana yang dibutuhkan untuk nangkis yang dikelola BKM/LKM bisa didapat? ? Bagaimana sistem pengelolaannya dan pemanfaatannya? ? Siapa pemilik asset yang ada di BKM/LKM? Kelompok 5: ? Bagaimana cara BKM/LKM menyebarluaskan informasi secar terbuka kepada masyarakat? ? Informasi apa saja yang harus disebarluaskan? ? Bagaimana tata-cara BKM/LKM mempertanggungjawabkan keputusan, kegiatan dan keuangannya kepada masyarakat? ? Media apa yang bisa digunakan untuk penyebarluasan informasi dan pertanggung-jawaban? ? Apakah BKM bisa dibubarkan? ? Siapa yang bisa membubarkan? ? Dalam kondisi apa BKM /LKMbisa dibubarkan? ? Bagaimana mekanisme pembubaran dan bagaimana mekanisme pertanggungjwaban asset yang ada? ? Apa saja sanksi yang bisa diberikan apabila BKM/LKM melanggar aturan yang berlaku dalam AD

22 6) Setelah selesai diskusi kelompok, mintalah masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya kemudian beri kesempatan kepad akelompok lain untuk bertanya, menanggapi dan memberikan masukkan. 7) Hasil diskusi pleno, disepakati berdama dan menjadi rumusan Draft Anggaran Dasar BKM/LKM 8) Ajaklah peserta membuat rencana kerja mensosialisasikan draft Anggaran Dasar kepada seluruh warga kelurahan


23

Tahap Pelaksanaan

Rembug Warga Sosialisasi dan Pernyataan Kesiapan Masyarakat dalam Pembentukan BKM/LKM Pemimpin rembug: Relawan

Proses 1) Buka pertemuan dengan menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya rembug. 2) Perkenalkan anggota Pokja Perumus AD, anggota Pokja Pemilihan Anggota BKM dan Pokja Pemantau Partisipatif dan jelaskan tugas dan fungsi masing-masing pokja. 3) Jelaskan kepada warga yang hadir (peserta rembug) mengenai hasil kajian kelembagaan dan kepemimpinan yang sudah dilaksanakan dalam pemetaan swadaya, dan kesepakatan kesepakatan pembentukan BKM/LKM dan kriteria anggotanya dalam lokakarya PS tingkat kelurahan/desa. 4) Diskusikan dengan peserta bagaimana caranya untuk mendapatkan pemimpin sesuai dengan kriteria yang sudah disepakati. 5) Pokja pemilihan anggota BKM menjelaskan tahapan pemilihan anggota BKM/LKM di tingkat RT/komunitas terkecil maupun kelurahan dan ketentuan ketentuannya yang sudah dimuat dalam tata tertib pemilihan anggota BKM/LKM. Bahas secara mendalam prinsip prinsip pemilihan anggota BKM/LKM: tanpa kampanye, tanpa pencalonan, dan tertutup PANDUAN PEMBANGUNAN BKM

24 6) Beri kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan memberikan masukan-masukan. 7) Sepakati tata-tertib pemilihan anggota BKM/LKM berdasarkan masukanmasukan dari warga. 8) Lanjutkan acara dengan membahas tugas dan fungsi BKM/LKM. Tanyakan kepada peserta apa tugas dan fungís BKM/LKM? Diskusikan sampai mereka memahami dengan baik konsep BKM/LKM sebagai pimpinan kolektif dari organisasi masyarakat warga.

Pemilihan Utusan Warga TIngkat Basis (lihat buku Pedoman Teknis Pembentukan BKM/LKM) Rembug Warga Tingkat Kelurahan/desa untuk Pengesahan AD BKM/LKM, Proses Pemilihan Anggota BKM/LKM dan Pengukuhan Anggota BKM/LKM (lihat buku Pedoman Teknis Anggota BKM/LKM)

9) Jelaskan kepada peserta, karena BKM/LKM merupakan wakil dari masyarakat untuk menjadi motor penggerak penanggulangan kemiskinan di wilayah kelurahan/desa, maka mandat yang dipunyai oleh BKM/LKM dalam menjalankan tugasnya berasal dari masyarakat. Mandat tersebut dikembangkan dalam aturan-aturan dasar yang disebut dengan Anggaran Dasar (AD), oleh karena itu masyarakatlah yang berhak menyusun AD BKM/LKM. 10) Jelaskan kepada peserta bahwa Pokja Penyusunan Anggaran Dasar sudah membuat draft Anggaran Dasar, informasikan isi Anggaran Dasar tersebut (baik kalau setiap peserta yang hadir mendapatkan fotocopy draft AD). 11) Bahas bersama isi AD, beri kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan memberikan tanggapan dan masukan. 12) Sepakati apakah dari hasil diskusi ada perubahan dalam AD. 13) Jelaskan bahwa draft AD akan dibahas dan disahkan kembali di tingkat kelurahan/desa pada saat pemilihan anggota BKM tingkat kelurahan/desa 14) Ajak peserta untuk membuat rencana pemilihan anggota BKM tingkat RT/komunitas terkecil.


Perkotaan

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Direktorat Jenderal Cipta Karya

Panduan Pembangunan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Recommend Documents