PANCASILA SEBAGAI SUMBER SEGALA SUMBER HUKUM Anik Kunantiyorini (Fakultas Hukum Universitas Pekalongan)
[email protected] Abstract Indonesian people in his life since ancient times have known that didiskripsikan tuham according to each perspective, social interaction with cooperativeness and order and peace alive. The values that live, grow and develop dug by the founders of this country in 1945 as a trial BPUPKI staatsfundamentalnorm or Groundnorm called Pancasila. Pancasila as a system of philosophy, ideology and the basic law of the state in the governance of the state laws of the Republic of Indonesia, is placed on the list as the source of all sources of law, in the sense that all rules undangn Regulations must load and animate the values of Pancasila. In Political Pancasila as the source of all sources of law is a political agrement. Pancasila as the source of all sources of law within the limits of positive law, because the law bersumberkan on religious teachings, rooted in revelation, as Pancasila is not religion.
dan lainnya mengemukakan gagasan
PENDAHULUAN
jaman
Bangsa
Indonesia
lampau
,
kemerdekaan
jauh
sejak
hukum dasar yang akan di jadikan
sebelum
dasar berdirinya negara Indonesia
merupakan
bangsa
yang merdeka dan berdaulat. 1
yang religius , bangsa yang saling
Panitia
9
(sembilan)
tolong menolong satu sama lainnya
BPUPKI menyusun preambule yang
dalam hidup bermasyarakat , oleh
dilaporkan pada sidang BPUPKI
karena itu ketika para pendiri negara
sebagai berikut: 2
ini mencari dasar berpijak berdirinya
“.......maka disusunlah kemerdekaan
negara Indonesia yang merdeka ,
bangsa Indonesia itu dalam suatu
menggali
hukum dasar negara Indonesia , yang
nilai-nilai
yang
hidup
dalam masyarakat Indonesia . Penggalian nilai nilai yang
terbentuk
dalam
Republik
hidup di dalam masyarakat , dapat di
berkedaulatan
lihat
berdasarkan
ketika
Usaha Indonesia
Badan
Persiapan (BPUPKI)
Penyelidikan
suatu
Indonesia
yang
rakyat
dengan
kepada: Ketuhanan
Kemerdekaan
dengan
kewajiban
melakukan
syariat
islam
sidang pertama dan sidang ke dua , Muh Yamin, Seopomo, Soekarno
negara
bagi
menjalankan pemeluk
1
Prof. Dr.Kailani,M.S.2008”Pendifikan Pancasila” Pen. Paradigma Yogyakarta, halaman 37-38 2 Ibid
95
pemeluknya,
menurut
dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab,
menjadi pembukaan UUD 1945 oleh Ir.Soekarno dinamakan Pancasila.
persatuan Indonesia dan kerakyaan
Menurut
Muhammad
yang dipimpin oleh hikmat dan
Yamin, Pancasila adalah suatu sistem
kebijaksanaan
dalam
filsafat, kelima sila itu tersusun
permusyawaratan /perwakilan serta
dalam suatu rumusan pikiran-pikiran
dengan mewujudkan suatu keadilan
filsafat yang harmonis. Soedirman
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Kartahadiprojo, mengatakan bahwa
“.
Pancasila merupakan isi jiwa bangsa
Namun dalam perkembangan sidang
Indonesia. Kalau filsafat itu isi jiwa
BPUPKI
suatu bangsa , maka Pancasila adalah
selanjutnya
konsep
preambule yang di kemudian hari
filsafat bangsa Indonesia. 3
dikenal sebagai “Piagam Jakarta”
Pancasila
menghapus
kalimat
“.......dengan
yang
isinya
merupakan nilai-nilai dasar yang
kewajiban menjalankan syariat islam
hidup
bagi pemeluk pemeluknya”.
kehidupan bangsa Indonesia sebagai
Nilai - nilai dasar yang terkandung
dan
berkembang
dalam
suatu sistem filsafat bangsa, maka
di dalam preambule
sangat tepat menjadi dasar pijakan
merupakan nilai-nilai yang sudah
berdirinya negara republik Indonesia
tertanam dalam kehidupan bangsa
yang merdeka dan berdaulat.
Indonesia
dan
sudah
menjadi
kebiasaan yang dilaksanakan bangsa Indonesia
di
bernasyarakat,
dalam
PERMASALAHAN
kehidupan
berbangsa
dan
bernegara yang tercermin di dalam
Bagaimana Pancasila dapat dijadikan sumber dari segala sumber hukum?
norma-norma, baik norma hukum maupun norma lainnya. Nilai-nilai
dasar
METODOLOGI PENELITIAN yang
tertuang dalam konsep preambule yang
diajukan
dalam
Penelitian
ini
merupakan
Study pustaka.
sidang
BPUPKI, pada tahapan selanjutnya
3
Ibid
96
PEMBAHASAN
sosial.
1. Sumber Hukum
merupakan sumber yang diakui
Satjipto
Rahardjo,
oleh
Sumber
hukum
yang
sendiri
pertama
sehingga
menyatakan ; salah satu aspek
secara langsung bisa melahirkan
dalam hukum adalah kepastian,
atau menciptakan hukum. Adapun
artinya hukum berkehendak untuk
sumber yang kedua
menciptakan
dalam
sumber yang tidak mendapatkan
dalam
pengakuan secara formal oleh
masyarakat. Salah satu hal yang
hukum, sehingga tidak secara
berhubungan erat dengan masalah
langsung bisa diterima sebagai
kepastian tersebut adalah masalah
hukum. 5
hubungan
kepastian
antar
orang
dari hukum itu berasal. Kepastian
merupakan
Dilihat dari sisi historis,
mengenai asal atau sumber hukum
menurut
menjadi penting sejak hukum
sumber hukum mempunyai dua
menjadi lembaga yang semakin
arti, yaitu dalam arti sumber
formal.
tempat
Dalam
konteks
sejarawan
orang-orang
hukum,
untuk
perkembangan yang demikian itu
mengetahui hukum dan sumber
pertanyaan
bagi pembentuk undang-undang
mengenai
“Sumber
yang manakah yang kita anggap
menggali
sah, menjadi penting“.4
penyusunan undang-undang. 6
Sumber
hukum
dapat
bahan
Ditilik
dalam
dari
sisi
dilihat dari berbagai segi, baik
sosiologis, sumber hukum berarti
dari segi hukum atau ilmu hukum,
faktor-faktor
sosiologis, dan filosofis. Dan
menyebabkan hukum benar-benar
menurut Satjipto Rahardjo sumber
berlaku.
hukum yang melahirkan hukum
adalah fakta-fakta dan keadaan
bisa di golongkan dalam dua
yang
yang
benar-benar
Faktor-faktor
menjadi
tuntutan
tersebut
sosial
kategori besar, yaitu sumber yang bersifat hukum dan yang bersifat 5 4
Prof.Dr.Stjpto Rahardjo,SH.2000.”Ilmu Hukum”.Pen.Citra Aditya Bakti,Bandung. Halaman 81
6
Ibid Peter Mahmud Marzuki;2008.”Pengantar Ilmu Hukum”. Pen. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.Hal.301
97
untuk menciptakan hukum.
7
Dari
politik, ekonomi, budaya, dan
segi sosiologis, hukum tidak lebih
sosial
dari pencerminan realita sosial.
eksistensial manusia.10
Oleh
karena
itu
serta
hukum
aspek
fisik
Didalam
dan
pandangan
dikondisikan oleh faktor-faktor
Eropa Kontinental, selain sumber
politik,
ekonomi,
hukum
geografis
dan
agama,
sosial
dalam
artian
historis,
dalam
sosiologis, dan filosofis, sumber
mengundangkan
undang-undang
hukum dapat pula dalam arti
dan memutus
perkara. Tanpa
formal dan sumber hukum dalam
mempertimbangkan faktor-faktor
arti formal bersifat operasional,
tersebut, maka hukum tidak lebih
artinya
berhubungan
langsung
dari pada kehendak penguasa. 8
dengan
penerapan
penerapan
Didalam
perspektif
hukum.
Anglo-America
filsafat, istilah sumber hukum
membedakan
mempunyai arti keadilan yang
dalam arti formal dan dalam arti
merupakan esensi hukum. Sumber
materi’il.
hukum
sumber hukum dalam arti formal
menetapkan
kriterium
sumber
Menurut
Salmond
untuk menguji apakah hukum
adalah
yang
sudah
kekuatan mengikat dan validitas,
dan
sedangkan sumber hukum dalam
berlaku
mencerminkan
keadilan
sumber
hukum
berasalnya
fairness. 9 Secara filosofis, hukum
arti
di pandang sebagai aturan tingkah
berasalnya substansi hukum.
laku, sudut pandang ini akan
Bodenheinner
menela’ah lebih dalam mengenai
sumber hukum dalam arti formal
esensi hukum. Titik berat filsufis
adalah
terhadap hukum, bahwa hukum
dalam
harus betul-betul memuat nilai-
tekstual yang berupa dokumen
niali
resmi. 12
dengan
keadilan
dan
memperhatikan
fairness,
adalah
sumber 11
mengartikan
sumber
yang
tersedia
formulasi-formulasi
foktor
7
10
8
11
Ibid.Hal.302 Ibid.Hal.302 9 Ibid.Hal.303-304
materi’il
Ibid.Hal304 Ibid.Hal.305 12 Ibid
98
Di dalam sistem Civil
hukum yang di utamakan (the....of
Law, sumber hukum dalam arti
law par excellence) mengatakan ;
formal
peraturan
konsep hukum tidak selamanya
perundang-undangan, kebiasaan-
undang-undang , akan tetapi di
kebiasaan,
dalam
undang-undang
suatu
tentang
berupa
Didalam
dan
yurisprudensi.
menemukan keadilan,
hukum.
15
maka harus berpedoman pada
Pernyataan van apeldoorn tersebut
sumber
Dan
dapat di tafsiri bahwa selain
perundang-undangan
undang-undang (hukum tertulis),
menjadi acuan pertama sebagai
ada juga kebiasaan yang diartikan
dasar penyelesaian masalah dan
sebagai hukum tidak tertulis dan
atau
ini merupakan pengakuan van
hukum
peraturan
Dalam
suatu
tersebut.
perbuatan
sistem
hukum.
Common
Law
apeldoorn
sumber penerapan hukum pada
Hans
pengadilan (yurisprudensi) atau Precedent. Indonesia
13
Sedangkan
dalam
terhadap
eksistensi
hukum tidak tertulis.
kasus tertentu adalah putusan
kelsen
sebagai
tokoh penggagas teori hukum
di
murni, berpendapat bahwa norma
praktek
hukum
selalu
berada
penerapan hukum secara umum
sebuah
sistem
yang
bersumber pada undang-undang
secara
hierarkis,
(hukum Tertulis)14
teoritis antara norma hukum yang
Van apeldoorn sebagai
13
terlihat
satu
dengan
tersusun
dan
yang
dalam
secara
lainnya
pewaris sistem hukum Civil Law
semestinya
tidak
yang berasal dari keluarga hukum
bertentangan,
yang
Romano-Germanic
yang
bersumber dari satu sistem besar
menempatkan “Enacted Law of
yang merupakan satu norma dasar
Legislation”
(groundnorm), yaitu konstitusi.16
sebagai
sumber
Prof.Dr.Romli atmasasmita,SH.LL.M.2012.Teori Hukum Integratif.Pen.Genta Publishing.Yogyakarta.Hal.13 14 Ibid
selalu semuanya
15
IbidHal.17-18 Dr.Munir Fuadi,SH.MH,LLM.2013.Teoriteori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum. Pen.Kencana Prenada Media.Jakarta .Hal.133
16
99
Namun disisi lain Hans kelsen
masyarakat,
berpendapat bahwa suatu kaidah
merupakan proses hukum yang
hukum bisa saja bertentangan
diterima
dengan kaidah hukum lainnya,
masyarakat. 19
dan hal ini sangat wajar, karena apabila
orang
berbicara
dan
dan
Sumber
pada
bentuk
ini
ditaati
oleh
Hukum
pada
hakekatnya tidak dapat dilepaskan
tatanan lebih konkret, maka akan
dari kebiasaan-kebiasaan
terjadi berbagai penafsiran yang
diformulasikan dalam kehidupan
satu sama lain saling berbeda dan
masyarakat
saling bertentangan.
17
sendiri,
yang
tumbuh dan berkembang seiring
Hans kelsen mengakui bahwa
itu
yang
pembentukan
dengan
pertumbuhan
dan
norma
perkembangan masyarakat, yang
hukum itu berasal dari suatu
kemudian menjadi cita hukum,
sumber
seperti
norma
hukum
besar
(Groundnorm) yaitu konstitusi,
Pancasila
bagi
negara
Republik Indonesia.
yang berarti sumber atau pijakan
A.Hamid
S.Attamini,
dasar terbentuknya suatu aturan
menyatakan ; bagi seorang ahli
hukum.
hukum, sumber hukum itu terbagi
Secara umum ada 2 (dua) bentuk
menjadi 2 (dua), sumber hukum
hukum,
tertulis
dalam arti materi’il adalah yang
(written) dan bentuk hukum tidak
menentukan isi suatu kaidah atau
yaitu
bentuk
tertulis (unwritten).
18
Didalam
norma hukum, antara lain berupa
masyarakat hukum yang masih
tindakan-tindakan manusia, dan
sederhana,
cenderung
sumber hukum dalam arti formal,
berbentuk tidak tertulis, hukum
adalah yang menyebabkan hukum
ini merupakan suatu formulasi
dapat berlaku dan mempunyai
kaidah yang ada, hidup, tumbuh,
kekuatan
dan
hukum
berkembang
di
mengikat.
20
Dan
dalam 19
17
Ibid 18 Prof.Dr.H.Juhaya S.Praja,MA.2011. Teori Hukum Dan Aplikasinya.Pen.CV.Pustaka Setia Bandung.Hal.62
Ibid Oetojo Osman dan Alfian.1992.Pancasila sebagai ideologi,Dalam Berbagai Kehiduapn Masyarakat Berbangsa dan bernegara,Pen.BP_7 Pusat.Jakarta.Hal.72 20
100
diantara
para
ahli
hukum
2.
Aturan
dasar
negara
beranggapan sumber hukum yang
(Staatsgrundgesetz)
formal ini yang terpenting, karena
3. Undang-undang formal (Formal
hukum
gesetz) ; dan
dapat
terus
berlaku
meskipun isinya berganti-ganti
4. Peraturan pelaksanaan dan
dan dirasakan tidak adil. 21
peraturan
2. Pancasila Sebagai Sumber Segala
(Verordnungs
Sumber Hukum
en
sumber
Pancasila dari
Staatsfundamental norm adalah
segala
norma yang merupakan dasar bagi
sumber hukum ? Untuk menjawab
pembentukan
permasalahan ini diketengahkan
Undang-Undang
teori Hans Kelsen yang banyak
(Staatsverfassung)
mendapat perhatian dari para ahli hukum,
teori
autonome
satzung)
Bagaimana menjadi
otonom
hierarki
negara.
norma
konstitusi
atau Dasar
dari
suatu
24
A.Hamid
S.attamini,
hukum dan rantai validitas yang
membandingkan
membentuk
hukum
Kelsen dengan teori Nawiasky
Teori ini
menggambarkannya dalam bentuk
Hans
piramida .25 Lebih lanjut beliau
Nawiasky murid dari Hans Kelsen
menunjukan Struktur hierarki tata
dengan teorinya Theorie Von
hukum
Stufenufban Der Rechtsordnung.
menggunakan
Susunan norma hukum menurut
adalah sebagai berikut :26
teori Nawiasky adalah : 23
1.
1. Norma Fundamental negara
Pancasila
(Staatsfundamental Norm)
1945)
piramida
(Stufen Theory).22 dikembangkan
oleh
teori
indonesia teori
Hans
dengan Nawiasky
Staatsfundamentalnorm (Pembukaan
:
UUD
2. Staatsgrundgesetz : Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, 21
Ibid Prof.Dr.Jimly Asshiddigie,SH.dan Dr.M.Ali Safa’at,Sh.MH.2012.Teori Hans Kelsen Tentang Hukum.Pen.Konpress.Jakarta.Hal.154 23 Ibid
dan konvensi ketatanegaraan
22
24
Ibid Ibid 26 Ibid 25
101
3. Formel gesetz : Undang-
hukum
Undang 4.
yang bersumber
pada
ajaran agama, hukum yang terkait
Verordnung satzung
:
en
Secara
mulai
dari
autonome
dalam penyelenggaraan negara
hierarkis
Republik
Indonesia.
Hal
ini
Peraturan
tercermin dalam pernyataan &
Pemerintah hingga keputusan
hasil diskusi tokoh Nahdhotul
Bupati atau walikota
Ulama (NU) K.H. As’ad Syamsul
Penempatan
Pancasila
Arifin, K.H. Mahrus Ali, K.H. Ali
Staatsfundamentalnorm
Maksum dan K.H. Masykur pada
pertama kali disampaikan oleh
muktamar NU 1984 di Situbondo
sebagai
Notonegoro,
27
yang
menyatakan
sebagai cita hukum (Richtside)
adalah
Ideologi
merupakan
pemandu.
bukan agama. Islam adalah agama
mengharuskan
bukan Ideologi. Agama diciptakan
Posisi
Pancasila dilihat
bintang ini
pembentukan
hukum
Pancasila
dan
Ideologi
positiv
oleh Allah, Ideologi dibuat oleh
adalah untuk mencapai ide-ide
manusia. Jadi Agama tidak bisa
dalam
di-Pancasilakan
pancasila,
serta
dapat
dan
Pancasila
tidak bisa di-Agamakan.29
digunakan untuk menguji hukum positif.
Pancasila bukan sebagai
Ditetapkannya Pancasila sebagai
agama, tetapi nilai-nilai yang
Staatsfundamentalnorm
maka
terkandung di dalam Pancasila
pembentukan hukum, penerapan,
tidak bertentangan dengan ajaran
dan pelaksanaanya tidak dapat
suatu agama, bahkan nilai-nilai
dilepaskan
yang tercermin dalam pancasila
pancasila.
dari
nilai-nilai
28
merupakan bagian dari nilai-nilai
Pancasila sebagai sumber
yang terkandung dalam nilai-nilai
segala sumber hukum diartikan
ajaran agama. Dan
dalam konteks hukum positif,
inilah yang harus tercermin dalam
tidak
seluruh perundang-undangan yang
terkait
dengan
hukum-
nilai-nilai
29 27
Ibid 28 Ibid
Dr.Jazumi,SH.Mh.2005.Legislasi Hukum Islam di Indonesia.Pen.PT.Citra Aditya.Bandung.Hal.308
102
menjadi hukum positif dalam
segala sumber hukum merupakan
negara Republik Indonesia.
agrement politik bangsa Indonesia
Pancasila
dilihat
dari
yang
berkehendak
teori Hans Kelsen dan Nawiasky
mewujudkan
diletakkan pada posisi teratas
Republik
dalam tata urutan / hierarkis
berBhineka Tunggal Ika. Frans
hukum
Magnis-Susino, menyatakan : 30
di
Indonesia
sebagai
Fundamentalnorm
Kesatuan
Indonesia,
“Pancasila
atau
Negara
untuk
begitu
yang
tinggi
dan
Groundnorm dalam istilah Hans
mutlak nilainya bagi kelestarian
Kelsen, yang berarti bahwa segala
bangsa
peraturan
karena
hukum
dibawahnya
dan
negara
Indonesia
merupakan
wahana
harus mencerminkan nilai-nilai
dimana berbagai suku, golongan,
Pancasila,
agama, kelompok budaya, dan ras
dalam
arti
bersumberkan pada Pancasila.
dapat hidup dan bekerjasama
Di dalam Tap MPRS No. XX/MPRS
/1966
di
dalam usaha untuk membangun
tetapkan
kehidupan bersama, tanpa adanya
Pancasila sebagai sumber segala
alienasi
sumber
sendiri.”
hukum,
Tap
MPR
No.III/MPR/2000 tentang sumber hukum
dan
Tata
dan
identitas
mereka
Staatsfundamentalnorm,
Urutan
menurut Nawiasky isinya ialah
Perundang-undangan menetapkan
norma yang merupakan dasar bagi
Pancasila sebagai sumber segala
pembentukan
sumber hukum, dan didalam pasal
undang-undang dasar dari suatu
2 Undang-undang No. 10 Tahun
negara
(Staatsverfassung),
2004
termasuk
norma
tentang
“Pembentukan
konstitusi
atau
untuk
Peraturan Perundang-undangan”,
pengubahannya. Dan hakikatnya
dinyatakan
staatsfundamentalnorm
ialah
merupakan sumber dari segala
syarat
suatu
sumber hukum”.
konstitusi
:
“Pancasila
Secara politis meletakan Pancasila sebagai sumber dari
bagi
berlakunya
atau
undang-undang
dasar ; ia ada terlebih dahulu 30
Ibid.Hal.295
103
sebelum adanya konstitusi atau undang-undang dasar.
31
2. Sumber sumber
hukum
adalah
berasalnya
suatu
Staatsfundamentalnorm
hukum, baik berupa kaidah,
mempunyai akar langsung pada
nilai-nilai atau suatu norma
kehendak sejarah suatu bangsa,
hukum
dasar yang membentuk negara
3. Pancasila
tersebut,
menurut
sumber
Carl
segala sumber hukum adalah
keputusan
merupakan fundamentalnorm
bersama atau konsensus tentang
sebagai dasar pembentukan
sifat dan bentuk suatu kesatuan
konstitusi
politik
Indonesia,
Schmitt
yang
sebagai
merupakan
(eine
gesammtentscheidung und
form
einer
uber
aet
politischen
einheit)
yang diambil
tersebut.
32
bangsa
tercermin
negara
Republik
yang dan
harus menjiwai
seluruh isi hukum (Peraturan Perundang-undangan)
Dan bagi bangsa
Indonesia adalah Pancasila, hal ini
DAFTAR PUSTAKA :
sebagai yang tercermin dalam sejarah sidang-sidang BPUPKI sebagaimana yang terurai diatas.
1. Prof.Dr.Juhaya S.Praja,MA.“Teori Hukum Dan Aplikasinya” Pen. CV.Pustaka Setia.
SIMPULAN : Dari uraian sebagaimana tersebut
diatas,
maka
dapat
Bandung.2011 2. Prof.Dr.Jimly
disimpulkan sebagai berikut :
Ashshiddiqie,SH dan Dr. Ali
1. Pancasila merupakan Cermin
Syafa’at.”Teori Hans Kelsen
dari nilai-nilai yang hidup,
Tentang Hukum” . Pen.
tumbuh,
Konpress. Jakarta.2012
didalam
dan
berkembang
kehidupan
bangsa
Indonesia
3. Dr.Jazumi,SH.MH. “Legislasi Hukum Islam da Indonesia”. Pen. PT. Citra Aditya.
31 32
Oetojo Oesman dan Alfian.Op Ct.Hal.75 Ibid
Bandung.2005 104
4. Prof.Dr.Kaelani,Ms. Pendidikan Pancasila. Pen. Paradigma. Yogyakarta.2008 5. Dr.MunirFu’adi,Sh.MH.LLM. “Teori Teori Besar(Grand Theory) Dalam Hukum”. Pen. Kencana Prenada Media. Jakarta.2013 6. Peter Mahmud Marzuki.”Pengantar Ilmu Hukum”. Pen. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.2008 7. Prof.Dr.Romli Atmasasmita,SH.LLM.”teori Hukum Integratif”. Pen. Genta Publishing. Yogyakarta.2012 8. Prof.Dr,Satjipto Rahardjo,SH.”Ilmu Hukum”. Pen. Citra Aditya Bakti. Bandung.2000 9. Oetojo Oesman dan Alfian.”Pancasila Sebagai Ideologi, Dalam Berbagai Kehidupan Masyarakat Berbangsa Dan Bernegara”. Pen. BP_7 Pusat. Jakarta.1992 10. Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 Tentang “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 105
