Oli Bekas

1. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Skala Provinsi (Sumber Limbah Lintas Kabupaten/ Kota) kecuali Minyak Pelumas/ Oli Bekas A. Proses Penyampaian Pelayanan NO KOMPONEN 1. Persyaratan Pelayanan

URAIAN Surat Permohonan ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala KPPTSP Provinsi NTT (Ber-Meterai Rp.6000,-) dan tembusan disampaikan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Prov. NTT dan dilengkapi persyaratan sbb : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Surat Pengantar dari Pemerintah setempat; Foto Copy SIUP/SITU/TDP; Foto Copy KTP; Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL); Foto Copy Izin gangguan; Foto Copy Izin Lokasi; Laporan Hasil Studi Penyusunan AMDAL, UKL,, UPL dan atau SPPL; Peta Lokasi dan Denah Wilayah disertai ukuran dan fungsi masing-masing ruangan; 9. Rencana Kerja dan Biaya; 10. Rekomendasi dari BLHD Prov. NTT. 2.

Sistem Mekanisme Dan Prosedur

3.

Jangka Waktu Pelayanan Biaya/Tarif

Jangka waktu penyelesaian adalah 4 hari kerja, jika berkas lengkap.

Produk Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan

Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Skala Provinsi (Sumber limbah lintas Kab/Kota) kecuali minyak pelumas/oli bekas 1. Dilakukan secara langsung 2. Melalui kotak pengaduan 3. Melalui SMS nomor 081239912384 4. Melalui Website KPPTSP Provinsi NTT www.kpptsp-provntt.go.id

4. 5. 6.

-

B. Proses Pengelolaan Pelayanan NO KOMPONEN 1. Dasar Hukum

URAIAN 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan UnitedNations Framework Convention on Climate Change (Konvensi) Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-li/2000 tentang Tata Cara Aforestasi dan Deforestasi dalam kerangka Mekanisme Pembangunan Bersih; 7. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 8. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012 tentang mekanisme penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah lingkup pemerintah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian dari Gubernur kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.

Sarana dan Prasarana, dan/ atau fasilitas

-

3.

Kompetensi Pelaksana

4.

Pengawasan Internal

5.

Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan

a. Sarjana Teknik Lingkungan b. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; c. Mampu mengoperasi komputer; d. Mampu bekerja dalam Tim. a. Dilakukan oleh atasan langsung; b. Dilakukan oleh aparat fungsional; c. Dilakukan secara kontinyu; d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi. Jumlah personil sebanyak 4 orang (sesuai kebutuhan riil)

6. 7.

Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan

8.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Ruang kerja; ATK; Komputer dan printer; Sever; Toilet Lapangan Parkir Almari dokumen Meja dan kursi Ruangan Arsip

Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,cepat,tepat dan santun. a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin asli dengan memberikan laminating; b. Surat ijin dibutuhkan tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin asli; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 8 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik).

2. Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Skala Nasional A. Proses Penyampaian Pelayanan NO

KOMPONEN

1.

Persyaratan Pelayanan

2.


3.

Jangka Waktu Pelayanan

4.

Biaya/Tarif

5.


6.

URAIAN Surat Permohonan ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala KPPTSP Provinsi NTT (Ber-Meterai Rp.6000,-) dan tembusan disampaikan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Prov. NTT dan dilengkapi persyaratan sbb : 1. Surat Pengantar dari Pemerintah setempat; 2. Foto Copy SIUP/SITU/TDP; 3. Foto Copy KTP; 4. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL); 5. Foto Copy Izin gangguan; 6. Foto Copy Izin Lokasi; 7. Laporan Hasil Studi Penyusunan AMDAL, UKL,, UPL dan atau SPPL; 8. Peta Lokasi dan Denah Wilayah disertai ukuran dan fungsi masing-masing ruangan; 9. Rencana Kerja dan Biaya; 10. Peta areal yang dimohon dengan skala 1:25.000; 11. Pertimbangan Teknis dari BLHD Prov. NTT.

Jangka waktu penyelesaian adalah 4 hari kerja, jika berkas lengkap dan dilakukan survey.

Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (B3) skala Nasional 1. Dilakukan secara langsung 2. Melalui kotak pengaduan 3. Melalui SMS nomor 081239912384 4. Melalui Website KPPTSP Provinsi NTT www.kpptsp-provntt.go.id


1. 2. 3. 4.

URAIAN Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan B3; Konvensi Roterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan International;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2008 tentang Simbol dan Label B3; 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3 (Bahan berbahaya dan Beracun); 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2010 tentang penggunaan Sistem Elektronik Registrasi B3 dalam kerangka Indonesia National Window di KLH; 10. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 11. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012 tentang mekanisme penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah lingkup pemerintah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 12. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian dari Gubernur kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2.


-

Ruang kerja; ATK; Komputer dan printer; Sever; Toilet Lapangan Parkir Almari dokumen Meja dan kursi Ruangan Arsip

3.


a. b. c. d. e.

Sarjana Ekonomi; Sarjana Teknik; Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Mampu mengoperasi komputer; Mampu bekerja dalam Tim.

4.

Pengawasan Internal

a. b. c. d.

5.


Jumlah personil sebanyak 2 orang. (sesuai kebutuhan riil)

6. 7.


8.


Dilakukan oleh atasan langsung; Dilakukan oleh aparat fungsional; Dilakukan secara kontinyu; Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.

Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,cepat,tepat dan santun. a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin asli dengan memberikan laminating; b. Surat ijin dibutuhkan tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin asli; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 8 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik).

3. Kelayakan Lingkungan Hidup A. Proses Penyampaian Pelayanan NO KOMPONEN 1. Persyaratan Pelayanan

URAIAN Surat Permohonan ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala KPPTSP Provinsi NTT (Ber-Meterai Rp.6000,-) dan tembusan disampaikan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Prov. NTT dan dilengkapi persyaratan sbb : 1. Foto Copy Akta Notaris; 2. Deskripsi Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan; 3. Foto Copy Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; 4. Kerangka Acuan yang telah disetujui dan AMDAL dan RKL-RPL yang telah disusun; 5. Profil Usaha atau Kegiatan: 6. Rekomendasi dari BLHD Provinsi NTT.

2.


3.



4.

Biaya/Tarif

Rp. 500.000,-

5.


Kelayakan Lingkungan Hidup

6.

1. 2. 3. 4.

Dilakukan secara langsung Melalui kotak pengaduan Melalui SMS nomor 081239912384 Melalui Website KPPTSP Provinsi NTT www.kpptsp-provntt.go.id


1. 2. 3. 4.

URAIAN Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan; 7. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 8. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012 tentang mekanisme penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah lingkup pemerintah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian dari Gubernur kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2.


3.


4.

Pengawasan Internal

5.


6. 7.


8.


- Ruang kerja; - ATK; - Komputer dan printer; - Server; - Toilet - Lapangan Parkir - Almari dokumen - Meja dan kursi - Ruangan Arsip 1. Sarjana Teknik Lingkungan; 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasi komputer; 4. Mampu bekerja dalam Tim. a. Dilakukan oleh atasan langsung; b. Dilakukan oleh aparat fungsional; c. Dilakukan secara kontinyu; d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi. Jumlah personil sebanyak 2 orang. (sesuai kebutuhan riil) Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,cepat,tepat dan santun. a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin asli dengan memberikan laminating; b. Surat ijin dibutuhkan tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin asli; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 8 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik).

4. Izin Lingkungan Hidup A. Proses Penyampaian Pelayanan NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan Pelayanan

2.


3.



4.

Biaya/Tarif

Rp. 500.000,-

5.


Izin Lingkungan Hidup

6.

Surat Permohonan ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala KPPTSP Provinsi NTT (Ber-Meterai Rp.6000,-) dan tembusan disampaikan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Prov. NTT dan dilengkapi persyaratan sbb : 1. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan; 2. Foto Copy Akta Notaris; 3. Deskripsi Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan; 4. Foto Copy Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; 5. Kerangka Acuan yang telah disetujui dan AMDAL dan RKL-RPL yang telah disusun; 6. Profil Usaha atau Kegiatan: 7. Rekomendasi dari BLHD Provinsi NTT.

1. 2. 3. 4.

Dilakukan secara langsung Melalui kotak pengaduan Melalui SMS nomor 081239912384 Melalui Website KPPTSP Provinsi NTT www.kpptsp-provntt.go.id


1. 2. 3. 4.

URAIAN Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan; 7. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 8. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012 tentang mekanisme penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah lingkup pemerintah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 9. Pergub NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian dari Gubernur kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2.


-

3.


4.

Pengawasan Internal

5.


1. Sarjana Teknik; 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasi komputer; 4. Mampu bekerja dalam Tim. 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilakukan oleh aparat fungsional; 3. Dilakukan secara kontinyu; 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi. Jumlah personil sebanyak 2 orang. (sesuai kebutuhan riil) Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,cepat,tepat dan santun. a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin asli dengan memberikan laminating; b. Surat ijin dibutuhkan tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin asli; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 8 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik).

6. 7.


8.


Ruang kerja; ATK; Komputer dan printer; Server; Toilet Lapangan Parkir Almari dokumen Meja dan kursi Ruangan Arsip

Oli Bekas

Recommend Documents