BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 4.1 Penyajian Data 4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan PT. Limanindo Kawan Sejati adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan eceran khusus untuk pelumas/oli industri. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2011 dengan akta pendirian tanggal 30 Nopember 2011 dihadapan noteris Anita Anggawidjaja, S.H. Merupakan salah satu perusahaan yang membidik segmentasi pada tingkat pasar menengah keatas. Perusahaan ini didirikan oleh 3 (tiga) orang yang adalah (1) Tuan Chandra bertindak sebagai Direktur; (2) Nyonya Angela bertindak sebagai Komisaris Utama; dan (3) Nyonya Lie Litamurti Liyanta yang bertindak sebagai Komisaris. Perusahaan yang beralamatkan di JL. Margomulyo Permai AC-15 ini telah dikukuhkan Pengusaha Kena Pajak di tahun 2012 dengan diterbitkannya Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-00013/WPJ.11/KP.0603/2012 tertanggal 09 Januari 2012 oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Sawahan. Bagi pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, perusahaan tersebut wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang kemudian disebut sebagai Pajak Keluaran. Dan apabila 50
51
perusahaan melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak maka akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai masukan dari dasar pengenaan pajak barang tersebut. Pajak masukan tersebut dapat dikreditkan dengan pajak keluaran perusahaan. Apabila pajak keluaran lebih besar dibanding pajak masukan maka selisihnya wajib dibayarkan pada pemerintah. 4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan Visi Perusahaan Menjadi Perusahaan dagang yang kompetitif, berkualitas, berkompetensi serta menguasai sumber dan jaringan pemasaran di dalam dan luar negeri. Misi Perusahaan 1. Melakukan perdagangan umum yang menangani beraneka ragam produk dengan kualitas yang baik. 2. Melaksanakan transaksi perdagangan local maupun lintas Negara. 3. Memberikan layanan yang lengkap dan kompetitif kepada pelanggannya. 4. Memenuhi harapan stakeholdernya.
52
4.1.3 Tujuan Perusahaan Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan jangka pendek perusahaan yaitu untuk mencari keuntungan atau laba. Karena keuntungan merupakan salah satu ukuran keberhasilan manajemen perusanaan dalam mengoperasian perusahaan sedangkan tujuan jangka panjangnya yaitu untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan pertumbuhan perusahaan. 4.1.4 Struktur Organisasi Struktur organisasi merupakan sutu susunan atau krangka yang menunjang segenap fungsi yang ada dalam organisasi, hubungan fungsi-fungsi tersebut serta wewenang dan tanggung jawabnya. Gambar 4.1 Struktur Organisasi Direktur Utama Manajer Umum
Kepala Personalia
Kepala Staff Keuangan
Staff Administrasi
Staff Tax
Sumber data : Olahan penulis
Marketing
Kasir
Pembelian
Kepala Gudang
Gudang
Pengiriman
53
Struktur organisasi perusahaan PT. Limanindo Kawan Sejati yang bergerak di bidang perdagangan eceran khusus minyak pelumas / oli industri merk Rocol yang berbentuk orgnisasi yang terdiri atas: 1. Direktur Utama Tugas dan Tanggung Jawab a. Menetapkan kebijakan atas seluruh kegiatan perusahaan b. Memimpin dan menjalankan perusahaan, secara umum dan menyeluruh dan mempertanggung jawabkan kelangsungan hidup perusahaan PT. Limanindo Kawan Sejati c. Menerima laporan dari manajemen umum, dan dari setiap kepala bagian. d. Memiliki hak dan melibat dan memeriksa pembukuan dan surat-surat serta yang beruhubungan dengan perusahaan e. Bertanggung jawab atas semua jalannya proses distributor perusahaan 2. Manajer Umum Tugas dan Tanggung jawab a. Mengkoordinasi dan bertanggung jawab atas seluruh sarana dan prasarana distribusi
54
b. Bekerjasama dengan bagian keuangan dan bagian distribusi 3. Kepala Personalia Tugas dan Tanggung Jawab a. Mengkoordinasi pelaksanaan fungsi kepegawaian b. Mengawasi terciptanya disiplin dan tata kerja para pegawai c. Memperhatikan keadaan dan kondisi fisik pegawai 4. Kepala Staff Keuangan Tugas dan Tanggung Jawab a. Mengkoordinasi dan mengawasi segala kegiatan administrasi yang
menyangkut
keuangan
baik
penerimaan
maupun
pengeluaran b. Menerima dan menganalisa laporan keuangan 5. Staff Administrasi Tugas dan Tanggung Jawab a. Mencatat setiap transaksi pembelian barang dan penjualan, dan yang lainnya yang berkaitan dengan bagiannya b. Memeriksa setiap laporan pembelian dan penjualan lalu mencatatnya
55
c. Membuat pembukuan atas transaksi-transaksi yang terjadi dan pemakaian-pemakaian yang terjadi d. Melaksanakan
pencatatan
biaya-biaya
yang
dikeluarkan
perusahaan setiap harinya dan merekapnya setiap akhir bulan 6. Staff Tax Tugas dan Tanggug Jawab a. Melaksanakan semua kewajiban perpajakan perusahaan seperti menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak terutang dalam Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan b. Menyusun dan menyimpan semua dokumen yang berhubungan dengan perpajakan. 7. Kasir Tugas dan Tanggung Jawab a. Menerima surat jalan dari sopir, kemudian dicross check dengan rekap pengiriman, lalu berikan ka berangkasnya. b. Menerima surat jalan yang telah dikirimkan barangnya dari sopir, kemudian dicross check dengan rekap pengiriman, lalu berikan kas titipannya. c. Melakukan pencatatan atas keluar masuknya kas
56
d. Mengeluarkan kas jika ada permintaan pembelian yang disertai bukti permintaan pembelian 8. Marketing Tugas dan Tanggung Jawab a. Bertanggung jawab atas penjualan yang terjadi b. Menerima kritikan dan saran serta teguran dari konsumen dalam hal pelayanan perusahaan 9. Kepala Gudang Tugas dan Tanggung Jawab a. Membuat laporan bulanan stok barang gudang b. Mengkoordinasi bagian gudang dan pengiriman 10. Pembelian Tugas dan Tanggung jawab a. Memeriksa persediaan barang dagangan b. Mengajukan permintaan pembelian apabila persediaan barang mencapai batas minimum c. Melakukan pembelian barang
57
d. Memeriksa setiap barang yang diterima dan mencocokkannya dengan pesanan e. Memeriksa barang dagangan 11. Gudang Tugas dan Tanggung Jawab a. Melakukan stok barang setiap akhir bulan b. Menyiapkan barang sesuai dengan surat pesanan untuk dikirim 12. Pengiriman Tugas dan Tanggung Jawab a. Membuat surat jalan dan rekap pengiriman b. Menerima surat jalan yang telah dikirimkannya barang dari administrasi
piutang,
lalu
dicrosscheck
dengan
rekap
pengiriman. Kemudian menyerahkan surat jalan tersebut pada administrasi penjualan. c. Membuat laporan pengiriman barang 4.2 Analisis Data 4.2.1 Sebab Akibat Masalah Setelah melakukan penelitian terhadap faktur pajak PT. Limanindo Kawan Sejati ditemukan bahwa terdapat pajak masukan
58
yang dimasukkan tidak pada masanya. Seperti pada SPT Masa PPN pada masa September 2013, terdapat faktur pajak masukan bulan Juli 2013 yang dimasukkan pada masa September. Hal ini terjadi dikarenakan PT. Limanindo Kawan Sejati terlambat memperoleh faktur
pajak
tersebut,
akan
tetapi
keterlambatan
ini
tidak
mengakibatkan pembetulan SPT masa PPN dikarenakan masih dalam batas kompensasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (9) UndangUndang No.42 tahun 2009 tentang PPN yang berisi, “Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan”. 4.2.2 Pemecahan Masalah Dengan
timbulnya
permasalahan
tersebut
diatas
maka
pemecahan atas masalah tersebut adalah Faktur pembelian pada bulan Juli 2013 hendaknya diterima pada bulan yang sama. Sehingga, tidak menimbulkan masalah di waktu mendatang, misalnya pembetulan SPT Masa PPN. 4.2.3 Pajak Pertambahan Nilai Setiap pengusaha yang menjalankan usahanya di Indonesia apabila telah memenuhi syarat serta telah melakukan penyerahan yang
59
dikenai Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 tahun 2009 wajib melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Setiap pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak mempunyai kewajiban untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. PT. Limanindo Kawan Sejati telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 06 Januari 2012. Terhitung tanggal tersebut perusahaan telah memperoleh kewajiban untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilainya. Sampai saat ini sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT. Limanindo Kawan Sejati melakukan hal-hal sebagai berikut : 1.
Memungut PPN sebesar 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).
2.
Membuat faktur pajak atau faktur penjualan pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak serta menyimpan faktur pajak dengan teratur.
3.
Menyetorkan pajak terutang kepada kas Negara.
4.
Melaporkan perhitungan pajak dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
60
5.
Melaksanakan pencatatan dalam pembukuan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT Masa PPN) yang dilakukan PT. Limanindo Kawan Sejati adalah dengan menggunakan formulir SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik atau yang biasa disebut dengan e-SPT Masa PPN 1111. Formulir SPT Masa PPN 1111 digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak yang mekanismenya umum yaitu dengan mengurangkan atau mengkreditkan pajak masukan dalam suatu masa dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama, SPT Masa PPN yang digunakan adalah formulir SPT Masa PPN 1111. Sebagai perwujudan self assessment system, penghitungan dan pelaporan PPN untuk setiap masa pajak mutlak dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan ini akan memberikan dampak negatif bagi negara yaitu berkurangnya pemasukan ke kas negara. Dampak yang akan diterima perusahaan akibat kelalaian tersebut, perusahaan akan mengalami kerugian karena harus membayar sanksi baik berupa denda, bunga, bahkan kenaikan. PT. Limanindo Kawan Sejati telah berusaha melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku.
61
Penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai telah dilakukan dengan sebaik mungkin guna memenuhi kewajiban perpajakan
dan
ikut
membantu
negara
dalam
melaksanakan
pembangunan. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan resiko terjadinya kesalahan dalam penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai agar tidak ada sanksi yang akan memberatkan dikemudian hari. Gambar 4.2 SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik bagian I
Gambar diatas menunjukkan program e-SPT Masa PPN 1111 yang digunakan PT. Limanindo Kawan Sejati untuk pelaporan Surat
62
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Gambar tersebut adalah bagian 1 SPT Induk yaitu pengisian jumlah penyerahan jasa kena pajak pada masa pajak Januari 2013. Gambar 4.3 SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik bagian II
Gambar diatas adalah bagian II induk dari e-SPT PPN 1111. Pada bagian ini ditampilkan perhitungan dari Pajak Pertambahan Nilai, total pajak keluaran dan total pajak masukan. Pada bagian ini perusahaan dapat mengetahui Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar atau lebih bayar. Apabila Pajak Pertambahan Nilainya kurang bayar
63
maka CV. Mitra Sinergi wajib menyetorkan kekurangannya pada negara. Gambar 4.4 Form 1111 AB SPT Masa PPN dalam bentuk data elektronik bagian I
Lembar AB merupakan lampiran SPT Masa PPN sebagai Sub Induk SPT Masa PPN. Lembar ini memuat keterangan rekapitulasi penyerahan, perolehan dan penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Gambar diatas adalah bagian I dari lembar AB dari e-SPT PPN 1111 yang berisi rekapitulasi penyerahan. Sedangkan untuk bagian II berisi rekapitulasi perolehan. Bagian III dari lembar AB menampilkan pajak masukan yang dapat dikreditkan dan kompensasi Pajak Pertambahan Nilai dari masa sebelumnya.
64
Gambar 4.5 Form AB SPT Masa PPN dalam bentuk data elektronik bagian II
Gambar 4.6 Form 1111 AB SPT Masa PPN dalam bentuk data elektronik bagian III
65
Gambar 4.7 Form 1111 A2 SPT Masa PPN dalam bentuk data elektronik
Gambar diatas merupakan lembar A2 pada SPT Masa PPN, faktur penjualan dalam negeri yang telah diinput pada SPT Masa PPN akan masuk pada lembar ini. Pada lembar ini perusahaan dapat mengetahui secara terinci tentang nama pembeli, NPWP, Kode dan Nomor Seri faktur, tanggal faktur, Dasar Pengenaan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai dan yang lain. Sedangkan untuk faktur pembelian dalam negeri akan masuk pada lembar B2. Lembar B2 berisi hal yang sama dengan lembar A2, perbedaannya pada lembar A2 nama pembeli sedangkan pada lembar B2 berisi nama penjual.
66
Gambar 4.8 Form 1111 B2 SPT Masa PPN dalam bentuk data elektronik
4.2.4 Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang Perhitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang lebih bayar atau yang kurang bayar dapat dihitung berdasarkan data-data Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar yang berarti perusahaan berkewajiban membayar kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai kepada Kas Negara. Sedangkan, apabila Pajak Keluaran lebih kecil daripada Pajak Masukan, maka Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar yang berarti perusahaan berhak menentukan apakah kelebihan pembayaran pajak tersebut akan direstitusi ataupun dikompensasikan.
67
PT. Limanindo Kawan Sejati menghitung Pajak Pertambahan Nilai dengan metode Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh perusahaan pada saat penyerahan Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak. Dalam melakukan perhitungan besarnya PPN yang harus disetor serta PPN yang harus dipungut adalah berdasarkan rumus Pajak Pertambahan Nilai = DPP x Tarif Pajak 10% Berikut ini adalah contoh perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Limanindo Kawan Sejati : a. Transaksi pembelian sebagai Pajak Masukan PT. Lapindo Kawan Sejati pada masa Desember 2013 melakukan pembelian barang pada beberapa perusahaan dengan total harga beli Rp. 36.677.661,Perhitungan : Penggantian
: Rp.
36.677.661
DPP ( 100/110 x Rp. 36.677.661 )
: Rp.
33.343.328
PPN Masukan ( 10% x DPP )
: Rp.
3.334.333
68
b. Transaksi penjualan sebagai Pajak Keluaran PT.Limanindo Kawan Sejati pada masa Desember 2013 melakukan penjualan barang pada beberapa perusahaan dengan total penjualan Rp. 57.913.900,Perhitungan : Penggantian
: Rp.
57.913.900
DPP ( 100/110 x Rp. 57.913.900 )
: Rp.
52.649.000
PPN Keluaran
: Rp..
5.264.900
Dari transaksi diatas kita dapat menghitung kurang bayar / lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai yaitu dengan menghitung selisihnya. Pajak Keluaran lebih besar Dibanding Pajak Masukan jadi akan timbul Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 1.930.567,-. 4.3 Interpretasi 4.3.1 Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Terutang Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang dihitung dengan mengurangkan Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam masa pajak yang sama. Apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan maka atas kelebihan Pajak Keluaran tersebut harus disetorkan ke kas negara oleh PT. Limanindo
69
Kawan Sejati. Sebaliknya, apabila jumlah Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran maka atas kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dapat di mintakan restitusi ( dikembalikan ). 4.3.1.1 Dasar Pengenaan Pajak Berdasarkan data yang penulis peroleh dari perusahaan serta tinjauan pustaka yang penulis paparkan pada Bab II, dasar pengenaan pajak yang dijadikan dasar dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Barang Kena Pajak oleh PT. Limanindo Kawan Sejati sudah sesuai dengan dasar pengenaan pajak yang ada. Dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah harga jual, yaitu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Barang Kena Pajak. Tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. 4.3.1.2 Pajak Keluaran Pajak Keluaran dihitung dengan mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 7 yaitu sebsar 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. Pemungutan Pajak Pertambahan nilai
70
atau Pajak Keluaran tersebut telah dilakukan dengan baik oleh PT. Limanindo Kawan Sejati kepada konsumennya. 4.3.1.3 Pajak Masukan Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau inpor BKP. Mekanisme pengkreditan Pajak Masukan adalah dengan mengurangkan atau mengkreditkan pajak masukan dalam suatu masa dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Apabila lebih besar pajak keluaran, maka kelebihan pajak harus disetorkan ke kas Negara. begitu juga sebaliknya, apabila pajak masukannya
lebih
besar,
maka
kelebihannya
dapat
dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau direstitusi. Dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilainya, PT. Limanindo Kawan Sejati menggunakan mekanisme umum. Yaitu dengan mengurangkan atau mengkreditkan pajak masukan dalam suatu masa dengan pajak keluaran didalam masa pajak yang sama.
71
4.3.1.4 Pajak Pertambahan Nilai Terutang Berdasarkan pembahasan tentang Dasar Pengenaan Pajak, Pajak Keluaran, dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang diterapkan oleh PT. Limanindo Kawan Sejati tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa cara yang digunakan PT. Limanindo Kawan Sejati untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah sebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak PPN Keluaran
= Rp. xxx
PPN Masukan
= Rp. xxx
PPN Kurang/Lebih Bayar
= Rp. Xxx
PT. Limanindo Kawan Sejati melakukan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang sendiri pada setiap masa pajak. Hal ini dilakukan sebagai perwujudan dari self assessment system. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang atau Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor ke Kas Negara Bulan Desember 2013 adalah sebagai berikut : PPN Keluaran
= Rp. 5.264.900
PPN Masukan
= Rp. 3.334.333
PPN Terutang
= Rp. 1.930.567
72
Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dilakukan oleh PT. Limanindo Kawan Sejati sudah sesuai dengan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku.
Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang yang tepat dapat mengurangi resiko kerugian yang dialami negara dan pendapatan dari sektor pajak. Pada perhitungan di atas, menghasilkan PPN yang kurang bayar. Jika terdapat lebih bayar, maka akan di kompensasikan ke masa pajak berikutnya.
73
74
Dalam data PT.Limanindo Kawan Sejati tersebut diatas, jumlah penjualan pada tahun 2013 sebesar Rp. 486.934.168. Jumlah Pajak Keluaran yang telah dipungut adalah sebesar Rp. 48.693.417. Sedangkan jumlah Pajak Masukan adalah sebesar Rp. 39.616.555. Dari jumlah pajak Keluaran dan jumlah Pajak Masukan tersebut terlihat bahwa terdapat PPN Kurang Bayar yang harus disetor ke Kas Negara, yakni sebesar Rp. 9.076.861. 4.3.2 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai yang terutang selama satu Masa Pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya atau sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai terutang dilakukan dengan mengisi Surat Setoran Pajak kemudian disetor ke kas negara melalui Bank Persepsi atau tempat pembayaran lainnya yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran yang dilakukan secara tepat waktu dan tidak terlambat dapat terhindar dari sanksi perpajakan. Jika terjadi keterlambatan dalam penyetoran Pajak Pertambahan Nilai terutang, sangsi yang diberikan adalah berupa denda sebesar 2% per bulan atas keterlambatan tersebut. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dilakukan oleh PT. Limanindo Kawan Sejati selama tahun 2013 tidak mengalami keterlambatan dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 15 A ayat (1).
75
Tabel 4.2 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. Limanindo Kawan Sejati tahun 2013 Masa Pajak
Tanggal Penyetoran
Denda
Januari
27/02/13
-
Februari
-
-
Maret
-
-
April
-
-
Mei
-
-
Juni
-
-
Juli
-
-
Agustus
17/09/13
-
September
28/10/13
-
Oktober
25/11/13
-
Nopember
20/12/13
-
Desember
29/01/14
-
Sumber data : Olahan Penulis Dari data di atas, terlihat bahwa selama tahun 2013 PT. Limanindo Kawan Sejati tidak pernah terlambat dalam melakukan penyetoran PPN terutang. Dengan demikian, PT. Limanindo Kawan Sejati dapat terhindar dari sangsi pajak yang berupa denda atas keterlambatan penyetoran PPN terutang. Untuk PPN bulan Februari sampai Juli terdapat lebih bayar sehingga di kompensasikan ke bulan berikutnya. (Lihat tabel 4.1)
76
4.3.3 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai adalah pada akhir buan berikutnya. Menurut Pasal 7 UU KUP No 28 Tahun 2007, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000,00 untuk setiap Masa Pajak. Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai PT. Limanindo Kawan Sejati menggunakan e-SPT masa PPN dengan melampirkan formulir 1111 (induk), formulir 1111 AB, formulir 1111 A2, formulir 1111 B2. Formulir 1111 adalah formulir induk yang wajib dilampirkan pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Formulir 1111 AB adalah rekapitulasi penyerahan dan perolehan. Formulir 1111 A2 adalah daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak. Formulir 1111 B2 adalah Pajak masukan yang dapat dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri. Sebagai Pengusaha Kena Pajak PT. Limanindo Kawan Sejati telah melaporkan Pajak Pertambahan Nilainya pada setiap masa pajak secara tepat waktu. Sehingga dapat terhindar dari sanksi pajak yang
77
diakibatkan oleh keterlambatan pelaporan Pajak Pertambahan Nilainya. Hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 15 A ayat (2) dimana batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai adalah akhir bulan berikutnya. Tabel 4.3 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Limanindo Kawan Sejati tahun 2013 Masa Pajak
Tanggal Pelaporan
Denda
Januari
27/02/13
-
Februari
25/03/13
-
Maret
24/04/13
-
April
28/05/13
-
Mei
25/06/13
-
Juni
22/07/13
-
Juli
26/08/13
-
Agustus
19/09/13
-
September
29/10/13
-
Oktober
28/11/13
-
Nopember
20/12/13
-
Desember
29/01/14
-
Sumber data : Olahan Penulis Dapat dilihat bahwa selama tahun 2013 PT. Limanindo Kawan Sejati tidak
pernah
terlambat
dalam
melakukan
pelaporan
Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini dapat
78
menghindarkan sangsi perpajakan berupa denda atas keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai PT. Limanindo Kawan Sejati masa pajak Desember 2013 di input dalam bentuk data elektronik atau e-SPT
