KOORDINASI PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT (BLSM) DI DESA NGEPANREJO KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG
SKRIPSI
SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM
OLEH: MONA VARIESTA INNA CHUTMAISINTHIA 11370081 PEMBIMBING: Dr. AHMAD PATTIROY, M. Ag. SIYASAH FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2016
ABSTRAK
Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peran dan pola koordinasi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyaluran dana BLSM yang merupakan amanah dari kebijakan pemerintah pusat. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Oleh sebab itu diperlukan koordinasi yang baik antara Pemerintah Desa dan BPD di Desa Ngepanrejo untuk melakukan musyawarah hingga tercapai kata mufakat agar keputusan yang diambil memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Musyawarah Desa adalah koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan tokoh masyarakat dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang diberikan kepada masyarakat miskin, sedang dan hampir miskin sebagai kompensasi akibat kenaikan harga BBM. Badan Permusyawaratan Desa berperan penting dalam mendukung perwujudan tata penyelenggaraan Pemerintah Desa yang baik, sehingga BPD harus benar-benar memahami tugas dan fungsi pokoknya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan teori koordinasi dan musyawarah. Metode yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif analisis. Metode tersebut diperoleh melalui data-data yang bersumber pada hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi serta sumber-sumber lain yang mendukung yang berkaitan dengan objek penelitian. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ketika sampai pada masyarakat desa tidak benar-benar objektif (tidak tepat sasaran). Koordinasi yang dilakukan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ngepanrejo dalam penyaluran dana BLSM jika dilihat dengan perspektif siyasah belum berjalan dengan baik, karena tidak ada kemaslahatan dalam pelaksanaannya. Realita yang terjadi di lapangan bertentangan dengan teori musyawarah dalam hukum Islam. Dalam konteks ini kinerja Pemerintah Desa dan BPD kurang maksimal dalam menjalankan amanah dengan baik yang meliputi hal kewenangan serta etika dan tata cara musyawarah yang sesuai dengan siyasah, karena BPD memiliki hak kontrol yang secara struktural statusnya sama dengan Pemerintah Desa yang membedakan hanya tugas pokok dan fungsinya.
ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987 Tertanggal 22 Januari 1988
A. Konsonan Huruf Tunggal Huruf Arab
ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك
Nama Alif
Huruf Latin tidak dilambangkan
Keterangan tidak dilambangkan
Bā’
B
Be
tā’
T
Te
Sā
Ś
es (dengan titik di atas)
Jim
J
Je
hā’
Ḥ
ha (dengan titik di bawah)
khā’
Kh
ka dan ha
Dāl
D
De
Zāl
Ż
Zet (dengan titik di atas)
zā’
R
Er
Zai
Z
Zet
sin
S
Es
syin
Sy
Es dan ye
Sād
Ṣ
es (dengan titik di bawah)
Dād
Ḍ
de (dengan titik di bawah)
tā’
Ṭ
te (dengan titik di bawah)
zā’
Ẓ
zet (dengan titik di bawah) koma terbalik di atas
Gain
G
-
fā’
F
-
Qāf
Q
-
Kāf
K
-
‘ain
vii
ل م ن و ھ ء ي
Lām
L
-
mim
M
-
Nūn
N
-
Wāwu
W
-
Hā
H
-
Hamzah
Apostrof
yā’
Y
-
B. Konsonan Rangkap Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:
اَﺣْ َﻣ ِدﯾﱠﺔ
ditulis Ahmadiyyah
C. Tā’ Marbūtah di Akhir Kata 1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.
َﺟ َﻣﺎ َﻋﺔ
ditulis jamā’ah
2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:
ﻛ ََرا َﻣﺔُ ْاﻷ َ ْو ِﻟﯾَﺂء
ditulis karamātul-auliyā’
D. Vokal Pendek Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u. E. Vokal Panjang a panjang ditulis ā, i panjang ditulis i, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya F. Vokal-Vokal Rangkap 1. Fathah dan yā’ mati ditulis ai, contoh:
ﺑَ ْﯾﻧَ ُﻛم
ditulis Bainakum
2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:
ﻗَ ْول
ditulis Qaul
viii
G. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof ( )
أَأَ ْﻧﺗ ُ ْم
ditulis A’antum
ُﻣ َؤﻧﱠث
ditulis Mu’annaś
H. Kata Sandang Alif dan Lam 1. Bila diikuti huruf Qamariyyah
ْاﻟﻘُ ْرآن
ditulis Al-Qur’ān
ْاﻟ ِﻘ َﯾﺎس
ditulis Al-Qiyās
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.
ﺳ َﻣﺎء اَ ﱠ اَﻟ ﱠ ﺷ ْﻣس I.
ditulis As-samā’ ditulis Asy-syams
Huruf Besar Penulisan huruf besar disesuaikan EYD
J.
Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat 1. Dapat ditulis menurut penulisannya
ذَ ِوى ْاﻟﻔُ ُرض
ditulis Żawi al-furūd
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut
ﺳﻧﱠﺔ ُ اَ ْھ ُل اﻟ
ditulis ahl as-Sunnah
اﻻﺳ َْﻼم َ ِ ْ ﺷ ْﯾ ُﺦ
ditulis Syaikh al-Islām atau Syaikhul-Islām
ix
MOTTO Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS Al-Insyirah: 6)
Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur Bersabar dalam berusaha Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah dan Bersyukur atas apa yang diperoleh Ngelmu iku Kalakone kanthi laku Lekase lawan kas Tegese kas nyantosani Setya budya pangekese dur angkara
Ilmu itu didapatnya berdasarkan mencari dan berusaha, Karena sebuah proses itu yang menciptakan kekuatan dari ilmu…. Sebab sebuah proses itu dapat menghilangkan keangkara murkaan terhadap penguasaan ilmu tersebut
~{Pepatah Jawa}~
x
PERSEMBAHAN
ﯾم ْ ِﺑ ِ اﻟر ِﺣ اﻟرﺣْ َﻣ ِن ﱠ ﺳ ِم ا ﱠ ِ ﱠ “...kaki yang akan berjalan lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan menatap lebih lama, leher yang akan lebih sering melihat ke atas, lapisan tekad yang seribu kali lebih keras dari baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang akan selalu berdoa...” - 5cm.
Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Dengan mengucap syukur alhamdulillah saya persembahkan karya kecil ini untuk orang-orang yang tersayang: Untuk yang pertama ku persembahkan skripsi ini kepada Orang Tuaku yaitu Ibu tercinta. Sosok “Wonder Women” dalam hidupku yang rela memberikan apapun untuk anak-anaknya tercinta. Terima kasih atas limpahan do’a dan kasih sayang yang tak terhingga, atas semua pengorbanan dan kesabaranmu selama ini. Terima kasih Tuhan yang memberikan malaikat-Mu kepadaku. Terima kasih Tuhan aku telah dilahirkan dari rahimnya. Juga terima kasih untuk Ayahku yang jauh disana. Tak pernah cukup aku membalas cinta kasih ibu dan ayah padaku. Sungguh-sungguh terima kasih atas semua yang telah diberikan. Terima kasih kepada adik-adikku tercinta (Lathifah, Khusnaya, Fi Erda, Ubay), walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan. Terima kasih atas do’a dan bantuan kalian selama ini, semoga kalian dapat menggapai keberhasilan juga di kemudian hari. Maaf belum bisa
xi
menjadi panutan seutuhnya, tapi aku akan selalu berusaha menjadi yang terbaik untuk kalian. Kepada teman-teman seperjuangan Siyasah angkatan 2011 yang namanya tak dapat kusebutkan satu persatu terima kasih yang tiada tara kuucapkan. Teruntuk my best friend Agus, Pras, memet Eka, Dhita, syukron banget atas kebersamaan dan supportnya baik itu moril maupun materil. Untuk teman-teman KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 83GK114-2014, terima kasih atas kebersamaan dan ilmu kehidupan yang kalian berikan. Terakhir, untuk seseorang yang masih menjadi rahasia Ilahi siapa pun itu, terima kasih telah bertahan disana, semoga masing-masing kita sama-sama sedang memperbaiki untuk masa depan yang lebih baik lagi dengan izin dan ridho Allah swt.
xii
KATA PENGANTAR
واﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم,رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن وﺑﮫ ﻧﺳﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻣور اﻟدﻧﯾﺎ واﻟدﯾن
اﻟﺣﻣد
. ﺳﯾدﻧﺎ ﷴ وﻋﻠﻰ اﻟﮫ واﺻﺣﺎﺑﮫ اﺟﻣﻌﯾن,ﻋﻠﻰ اﺷرف اﻻﻧﺑﯾﺎء واﻣرﺳﻠﯾن Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa membawa cahaya Islam untuk menerangi alam beserta isinya. Selanjutnya ucapan terimakasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih secara tulus kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Machasin, M. A., selaku Pelaksana Tugas Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 3. Bapak Dr. Ahmad Pattiroy, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar memberikan bimbingannya dalam penyelesaian skripsi ini. 4. Prof. Noorhaidi, M. A., M.Phil., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik. 5. Bapak Dr. H. M. Nur, S. Ag., M. Ag selaku Ketua Prodi Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum.
xiii
6. Seluruh Dosen Prodi Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 7. Bapak Ahmad Supadi selaku Kepala Desa Ngepanrejo yang telah memberikan izin melakukan penelitian skripsi di daerah kekuasaannya. 8. Ibunda Siti Mumsikhah dan Ayahanda Himam Tholibi yang selalu menyemangati dari jauh, terima kasih juga untuk do’a yang tidak pernah putus untuk anakmu ini. 9. Teman-teman di Yogyakarta, yang senantiasa berbagi keceriaan dan pengalaman. 10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh yang membutuhkannya. Aamiin ya Rabbal ‘Alamiin.
Yogyakarta, 13 Januari 2016 Penyusun
Mona Variesta I.C.
xiv
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ............................................................................................ i ABSTRAK............................................................................................................ ii SURAT PERNYATAAN SKRIPSI ..................................................................... iii SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .................................................................... iv SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB.................................................. v PENGESAHAN SKRIPSI ................................................................................... vi PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ................................................. vii MOTTO ............................................................................................................... x PERSEMBAHAN ................................................................................................ xi KATA PENGANTAR .......................................................................................... xiii DAFTAR ISI ........................................................................................................ xv DAFTAR TABEL ................................................................................................ xviii BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1 A. Latar Belakang Masalah .......................................................................... 1 B. Rumusan Masalah ................................................................................... 6 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................................ 6 D. Telaah Pustaka ........................................................................................ 7 E. Kerangka Teori........................................................................................ 10 F. Metode Penelitian .................................................................................... 16 G. Sistematika Pembahasan.......................................................................... 21 xv
BAB II GAMBARAN UMUM DESA NGEPANREJO KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG ........................................... 23 A. Gambaran Umum Desa Ngepanrejo......................................................... 23 1. Letak Geografis ................................................................................. 23 2. Demografi ......................................................................................... 23 a. Kependudukan ............................................................................. 23 b. Pendidikan ................................................................................... 25 c. Mata Pencaharian......................................................................... 26 d. Pola Penggunaan Lahan ............................................................... 27 e. Pemilikan Ternak ......................................................................... 27 f. Sarana dan Prasarana Desa ........................................................... 28 g. Kelembagaan Desa ...................................................................... 28 h. Legenda dan Sejarah Desa Ngepanrejo ........................................ 30 B. Pemerintahan Desa .................................................................................. 32 C. Alat Kelengkapan Pemerintahan Desa (Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD) .............................................................................................. 40 D. Tinjauan Umum Badan Permusyawaratan Desa ....................................... 43 1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa .......................................... 43 2. Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan BPD .................................... 45 3. BPD sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Desa ......................... 48 4. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ...................................... 50 BAB III BENTUK KOORDINASI PEMERINTAH DESA DAN BPD DALAM MEKANISME PENYALURAN DANA BLSM.......................... 54 A. Bentuk Koordinasi antara Pemerintah Desa dan BPD dalam Mekanisme Penyaluran Dana BLSM .......................................................................... 54 B. Pendapat Masyarakat terhadap Bentuk Koordinasi Pemerintah Desa dan BPD dalam Penyaluran Dana BLSM ....................................................... 58
xvi
BAB IV ANALISIS PERAN DAN POLA KOORDINASI PEMERINTAH DESA DAN BPD DALAM PENYALURAN DANA BLSM DI DESA NGEPANREJO
KECAMATAN
BANDONGAN
KABUPATEN
MAGELANG .............................................................................................. 63 A. Fungsi Kontrol yang dilakukan BPD terhadap Mekanisme Penyaluran Dana BLSM ............................................................................................ 63 B. Perspektif Siyasah terhadap Pola Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam Penyaluran Dana BLSM ..................... 67 BAB V PENUTUP ............................................................................................... 77 A. Kesimpulan ............................................................................................. 77 B. Saran-saran.............................................................................................. 79 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 81 LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. DAFTAR TERJEMAHAN ...................................................................... I 2. PEDOMAN WAWANCARA ................................................................. II 3. DATA PRIBADI RESPONDEN ............................................................. IV 4. SURAT IJIN PENELITIAN .................................................................... VI 5. CURRICULUM VITAE.......................................................................... XII
xvii
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Jumlah Penduduk ................................................................................... 24
Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan......................................... 25
Tabel 3 Komposisi Penduduk Desa Berdasarkan Mata Pencaharian ............... 26
Tabel 4 Luas dan Penggunaan Lahan Desa Ngepanrejo .................................... 27
Tabel 5 Kelembagaan Desa Ngepanrejo ............................................................. 29
Tabel 6 Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ngepanrejo ................ 53
xviii
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Perumusan program-program dalam mewujudkan kemandirian desa tidak terlepas dari pola koordinasi sturktural antar lembaga desa, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.1 Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 200 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintahan Desa merupakan pelaksana (ujung tombak) dalam pelayanan masyarakat. Serta, pelaksana pemerintahan dalam merealisasikan semua program pembangunan
pedesaan.
Karena
itu,
untuk
mempercepat
terwujudnya
kesejahteraan masyarakat desa dibutuhkan kerjasama antar lembaga desa. Sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pra-kondisi dalam mewujudkan kemandirian desa. Maka dalam pelaksanaan kerja pemerintahan dibutuhkan koordinasi antar lembaga secara masif. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang logika pengelolaan Pemerintahan Desa dan koordinasi antar lembaga desa.
1
“Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa”, http://www.fungsi-badan-permusyawaratan-desa-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-di-desa.htm, akses 27 Maret 2015.
2
Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lain, yang telah memiliki fungsi dan peran masing-masing sebagai pelaksana Pemerintahan Desa. Sedangkan yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan keputusan Kepala Desa. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa. Sementara kedudukan Sekretaris Desa menjadi sangat penting dalam membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa.2 Argumentasi di atas, merupakan pola atau logika koordinasi Pemerintah Desa dalam mewujudkan kemandirian desa dan melakukan pelayanan terhadap masyarakat desa guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa. Pola koordinasi yang lain dari yang di atas adalah Musdes (Musyawarah Desa). Musyawarah desa adalah koordinasi yang dilakukan oleh antar lembaga desa untuk menyikapi program-program pemerintah daerah dan pusat dan/atau untuk menindak lanjuti dana hibah masuk desa. Hasil dari Musyawarah Desa biasanya adalah langkah-langkah Pemerintah Desa dalam melakukan penyuluhan atau sosialisasi dana hibah masuk desa. Musdes beranggotakan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan tokoh masyarakat. Musyawarah desa dilaksanakan atas dasar koordinasi untuk mempertimbangkan objek yang objektif dari program
2
Lihat Undang-undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa
3
dana hibah masuk desa. Misalnya, dana hibah pemerintah pusat berupa dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Pertimbangan objek yang objektif untuk dana hibah BLSM yang dimaksud adalah
musyawarah
yang
dilakukan
oleh
Pemerintah
Desa,
Badan
Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat dalam musyawarah desa dengan tujuan untuk melakukan pendataan objek kebijakan dana hibah BLSM yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin pedesaan. Mengingat dana BLSM merupakan kompensasi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk meringankan beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin (RTM) diberikan berdasarkan yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS).3 Pemerintah mengucurkan dana BLSM sebesar Rp. 150.000 per-kepala keluarga selama empat bulan. Dengan ini, diharapkan dapat sedikit menekan angka kemiskinan akibat dari kenaikan harga BBM. Meskipun, pada kenyataannya dana BLSM hanya dapat dikonsumsi oleh masyarakat selama beberapa hari saja. Padahal, dampak kenaikan harga BBM berjangka panjang dan berdimensi luas.4 Rakyat miskin masih belum bisa memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun, pemerintah memberikan kompensasi berupa dana bantuan langsung. Dalam pelaksanaannya juga masih belum transparan. Hal itu terbukti dari banyaknya kesalahan dalam pengalokasian dana BLSM. Kondisi demikian
3 “Program BLSM yang Menuai Pro dan Kontra”, http://www.makalah-blsm-amri-arrusdi.com, akses 25 Febuari 2015. 4 BLSM, “Benarkah Penolakan Terhadap Kenaikan Harga BBM Bersubsidi tidak Pro Rakyat?” http://www.BLSM_saripedia.com.htm, akses 25 Februari 2015.
4
disebabkan oleh kurang validnya data penerima yang layak, dan mekanisme pendataan yang hanya dilakukan lima tahun sekali. Disisi lain, keterlambatan pembagian dana BLSM juga menjadi salah satu indikator dari kegagalan kebijakan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan akibat kenaikan harga BBM. Kondisi di atas diperparah dengan indikasi tindakan korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Melihat kebijakan BLSM yang diumumkan di media masa adalah sebesar Rp. 150.000 per-kepala keluarga, dan dibagikan dua bulan sekali selama empat bulan. Jika ditotal dana bantuan yang diperoleh per-kepala keluarga sebesar Rp. 600.000 (Rp 150.000 X 4 bulan). Namun, ketika sampai pada pembagian yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Per-kepala keluarga, hanya mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000.5 Hal ini masih belum termasuk persoalan masyarakat miskin pedesaan yang belum terdata sebagai penerima dana BLSM. Melihat kondisi yang dipaparkan di atas, maka koordinasi yang baik antara Pemerintah Desa dan BPD diperlukan untuk meminimalisir terjadinya konflik di masyarakat terutama bagi warga miskin yang tidak mendapatkan dana bantuan karena merasa pemerintah tidak adil. Disisi lain, fungsi kontrol BPD terhadap panitia pelaksana pembagian dana BLSM harus lebih ditingkatkan. Mengingat perhitungan matematis dari kebijakan ini tidak sesuai dengan jumlah bantuan langsung yang diterima oleh masyarakat.
5 Wawancara dengan Bp. Ahmad Supadi, Kepala Desa Ngepanrejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang tanggal 21 maret 2015.
5
Demi menjamin terwujudnya suatu Pemerintahan Desa yang demokratis, bersih dan berpihak pada masyarakat perlu implementasi check and balance dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Masing-masing lembaga harus mempunyai fungsi yang jelas dan lebih profesional. Seluruh proses baik perumusan sampai pada pelaksanaan kebijakan harus dilakukan secara transparan oleh Pemerintah Desa, untuk menjaga
kepercayaan dan amanah yang telah
diberikan oleh masyarakat desa. Dalam konteks pengawasan ini, BPD yang mempunyai peranan penting dalam menjaga akuntabilitas dan pengawasaan kewenangan di tingkatan Pemerintahan Desa.6 Bersama dengan Pemerintah Desa diharapkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa lebih nyata sebagai lembaga parlemen desa untuk melaksanakan tugas utama yaitu musyawarah mufakat dalam membuat peraturan dan pengambilan keputusan di desa. Salah satunya yaitu di Desa Ngepanrejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang yang masih menjunjung tinggi kerukunan antar warganya sehingga setiap dalam pengambilan keputusan selalu dilakukan musyawarah mufakat. Dalam hal ini seperti musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mekanisme penyaluran dana BLSM untuk menentukan warga miskin yang berhak memperoleh dana bantuan.
6
Ridwan Nasrulloh, “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mendukung Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten”, Skripsi Fakultas ISIP/Ilmu Pemerintahan, UNDIP Semarang, 2008.
6
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini adalah: 1. Bagaimana peran dan pola koordinasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ngepanrejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang dalam mekanisme penyaluran dana BLSM untuk menjalankan amanah dari pemerintah pusat? 2. Bagaimana perspektif siyasah terhadap koordinasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyaluran dana BLSM? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian a. Untuk menjelaskan peran dan pola koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di
Desa Ngepanrejo,
Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang dalam mekanisme penyaluran dana BLSM untuk menjalankan amanah dari pemerintah pusat. b. Untuk menjelaskan dengan Perspektif Siyasah hasil dari Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyaluran dana BLSM.
7
2. Manfaat Penelitian a. Secara teoritik, penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah pustaka
dalam
pengetahuan
sosial
tentang
koordinasi
antara
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). b. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan bagi penulis dan pembaca, khususnya struktur (pemegang) pemerintahan dalam masyarakat di daerah tersebut. D. Telaah Pustaka Untuk mendukung penyusunan skripsi ini, telah dilakukan penelusuran terhadap hasil karya-karya ilmiah dan penelitian terdahulu baik yang berbentuk buku, skripsi, tesis, desertasi, maupun jurnal yang berkaitan. Pertama skripsi yang disusun oleh Ulfatul Istiqlaliyah dengan judul “Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)”, dalam skripsi tersebut mengkaji tentang tinjauan yuridis serta kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam menjalankan kerja sama. Penelitian
tersebut
menggunakan
pendekatan
normatif-empiris
mengenai
implementasi ketentuan hukum tertentu, dengan teori Negara Kesatuan dan Otonomi Daerah.7
7
Ulfatul Istiqlaliyah, “Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
8
Kedua skripsi yang disusun oleh Somadi Alfaqih dengan judul “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa (Studi di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)”, dalam skripsi tersebut mengkaji tentang kesesuaian fungsi Badan Permusyawaratan Desa dengan Perundang-undangan dan Perda dalam penyusunan dan Peraturan Desa. Penelitian tersebut menggunakan metode literasi, dengan teori Negara Hukum, pembagian kekuasaan, kedaulatan rakyat, demokrasi, dan otonomi daerah.8 Ketiga skripsi yang disusun oleh Ratna Sofiana yang berjudul “Tinjauan Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Peningkatan Demokrasi di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, dalam skripsi tersebut mengkaji tentang konsep demokrasi ideal yang akan dijalankan oleh Badan Perusyawaratan Desa dalam persepsi Islam. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan teori demokrasi.9 Keempat skripsi yang disusun oleh Mahmudi dengan judul “Peran Pemerintah Desa terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga di Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo”, dalam skripsi tersebut mengkaji implementasi Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Peran Pemerintah Desa terhadap
8
Somadi Alfaqih, “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa (Studi di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. 9
Ratna Sofiana, “Tinjauan Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Peningkatan Demokrasi di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
9
Posdaya keluarga. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan teori Negara Hukum dan Kesejahteraan Sosial.10 Kelima skripsi yang disusun oleh Nurhalida Yogaswara dengan judul “Tinjauan Yuridis Pasal 6 Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2008 terhadap Peran Lembaga Ombudsman Daerah dalam Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan BLSM di DIY Tahun 2013”, dalam skripsi tersebut mengkaji tentang peranan LOD DIY terkait dana BLSM di Yogyakarta. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis-empiris untuk memahami dan mendekati objek penelitian dengan teori Negara hukum dan teori Negara kesejahteraan. 11 Namun dari penelusuran yang telah dilakukan, penyusun tidak menemukan sebuah karya yang secara khusus mengkaji mengenai Koordinasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mekanisme Penyaluran Dana BLSM di Desa Ngepanrejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Penelitian ini lebih menekankan pada koordinasi yang baik antara Pemerintah Desa dan BPD.
10
Mahmudi, “Peran Pemerintah Desa terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga di Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. 11
Nurhalida Yogaswara, “Tinjauan Yuridis Pasal 6 Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2008 Terhadap Peran Lembaga Ombudsman Daerah dalam Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Di DIY Tahun 2013”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
10
E. Kerangka Teori
Teori atau kerangka teoritis memiliki beberapa kegunaan dalam suatu penelitian, yaitu untuk menjelaskan variabel yang dirumuskan dalam rumusan masalah sehingga dapat membantu di dalam menentukan arah dari penelitian dengan konsep yang tepat. Untuk mengkaji permasalahan dalam penyusunan skripsi ini, teori yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut: 1. Koordinasi Koordinasi adalah kegiatan mengatur dan membawa personal, metode, bahan, buah pikiran, saran-saran, cita-cita dan alat-alat dalam hubungan kerja yang harmonis, saling isi mengisi, dan saling menunjang sehingga pekerjaan berlangsung efektif dan seluruhnya terarah pada pencapaian tujuan yang sama. Koordinasi yang efektif, menimbulkan kerja sama yang efektif pula sehingga tujuan lebih mudah dicapai. Setiap personal dan setiap unit kerja harus diberi kesempatan dan kepercayaan menunaikan tugas masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah dilimpahkan. Tanpa kesempatan dan kepercayaan kepada pelaksana atau unit pelaksana bahwa pekerjaan akan disesuaikan dengan baik, organisasi tidak akan berhasil mencapai tujuannya. Sebaliknya memberikan kesempatan dan kepercayaan tidak berarti setiap personal atau unit kerja berjalan sendiri-sendiri. Untuk itu agar timbul keserasian dan gerak serempak menuju ke arah tujuan yang sama, maka
11
koordinasi antar personal atau unit kerja mutlak diperlukan.12 Dengan kata lain koordinasi adalah usaha untuk mengartikan pesan-pesan yang berurutan.13 Sedangkan Ateng Syafrudin memaparkan bahwa koordinasi diarahkan pada perbuatan oleh semua anggota kelompok keputusan yang sama atau lebih tepat, keputusan yang saling bersesuaian dalam kombinasi yang akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ateng Syafrudin melihat terdapat penggabungan usaha yang sinonim antara organisasi dengan koordinasi, yaitu bahwa asas pertama yang merupakan dasar bagi semua usaha yang digabungkan, dengan menyebutkan bahwa koordinasi merupakan asas pertama dari organisasi. Ateng mengutip Panglaykim yang menganggap bahwa organisasi pernah disebut sebagai sudut formil dari administrasi. Dikatakannya bahwa ia merupakan alat atau saluran bagi administrasi itu, dan melaluinya maka tindakan-tindakan dan kebijaksanaan administrasi menjadi efektif. Keharusan utama dalam segala organisasi ialah keberadaan hubunganhubungan yang harmonis yang didasarkan kepada kepentingan-kepentingan yang diintegrasikan, dan untuk tujuan ini essensi pertama adalah hubungan kewajiban dan tugas yang diintegrasikan itu, dan dipertimbangkan satu sama lain.14
12
Hadari Nawawi, “Administrasi Pendidikan”, (Jakarta: PT Toko Gunug Agung, 1993), hlm. 40,
42. 13
Richard West dan Lynn H. Turner, Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi,(Jakarta: Salemba Humanika, 2008), hlm. 122. 14 Ateng Syafrudin, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah, (Bandung: Tarsito, 1986), hlm. 74, 77, 78.
12
Salah satunya yaitu koordinasi dalam pemerintahan. Koordinasi pemerintahan merupakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus ditujukan ke arah tujuan yang hendak dicapai yaitu yang telah ditetapkan menjadi garis-garis besar haluan Negara dan pembangunan baik untuk tingkat pusat maupun tingkat daerah, guna menuju kepada sasaran dan tujuan
itu
harus
ada
pengendalian
sebagai
alat
untuk
menjamin
berlangsungnya kegiatan. Yang dimaksud pengendalian disini adalah kegiatan untuk menjamin kesesuaian karya dengan rencana, program, perintahperintah, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang telah ditetapkan termasuk tindakan-tindakan korektif terhadap ketidakmampuan atau penyimpangan. Proses pengendalian menghasilkan data-data dan fakta-fakta baru yang terjadi dalam pelaksanaan, ini semua berguna bagi pimpinan perencanaan dan pelaksanaan. Koordinasi dalam pelaksanaan suatu rencana, pada dasarnya merupakan salah satu aspek dari pengendalian yang sangat penting. Koordinasi disini adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi, bertujuan untuk menyelaraskan langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang tepat dalam mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, selain sebagai suatu proses, koordinasi itu dapat juga diartikan sebagai suatu pengaturan yang tertib dari kumpulan/gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan tindakan. Maka koordinasi pemerintahan merupakan pengaturan yang aktif, bukan pengaturan yang pasif berupa membuat pengaturan terhadap setiap gerak kegiatan dan hubungan kerja
13
antara beberapa pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembagalembaga pemerintahan yang mempunyai tugas kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan satu sama lain, dimana pengaturan bertujuan untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan saling tumpang-tindih kegiatan yang mengakibatkan pemborosan-pemborosan dan pengaruh yang tidak baik terhadap semangat dan tertib kerja.15 Dengan menggunakan teori koordinasi ini maka dapat dilihat dalam realitanya bentuk koordinasi yang terjadi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mekanisme penyaluran dana BLSM yaitu kesesuaian teori dengan keadaan yang sebenarnya terjadi dan dalam peraturan perundang-undangan. 2. Musyawarah Secara etimologi, syura atau al-musyawarah, berasal dari pecahan kata kerja syawaro yang berarti menampakkan sesuatu atau mengeluarkan madu dari sarang lebah. Musyawarah berarti menampakkan sesuatu yang semula tersimpan atau mengeluarkan pendapat (yang baik) kepada pihak lain.16 Sedangkan makna syura (musyawarah) menurut terminologi ia berarti tuntutan mengeluarkan pandangan dari mereka yang memiliki ilmu dan pengalaman untuk menyampaikan suatu perkara agar mendekati kebenaran.
15
Dedet Zelth, “Artikel dan Makalah Pemerintahan, Sosial, dan Politik”, http://www.Dedet_ZelthKOORDINASI-PEMERINTAHAN.htm, akses 27 Maret 2015. 16 Waryono Abdul Ghafur, Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks dan Konteks, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2005), hlm. 153-154.
14
Al-Jasshash (w. 370 H) mendefinisikan musyawarah sebagai sebuah perkara yang dimusyawarahkan.17 Definisi
musyawarah
menurut
Mahmud
Al-Khalidi,
adalah
berkumpulnya manusia untuk menyimpulkan (mendapatkan) yang benar, dengan mengungkapkan berbagai pendapat dalam suatu masalah, agar memperoleh petunjuk untuk membuat keputusan. Dari pengelaborasian terhadap makna-makna syar’i “asy-Syura”, Dr. Mahmud ‘Abd Al-Majid AlKhalidi menemukan bahwa syara’ membedakan pengertian antara “asy-Syura” dan “Masyurah”. Asy-Syura adalah pengambilan pendapat secara mutlak, sedangkan “Masyurah” merupakan pengambilan pendapat yang bersifat mengikat untuk dilaksanakan.18 Sedangkan menurut Sayyid Quthb, musyawarah merupakan salah satu asas dalam bangunan politik pemerintahan Islam. Sayyid Quthb menekankan penguasa untuk melakukan musyawarah. Namun karena Al-Quran tidak mengatur secara perinci teknisnya, umat Islam boleh melakukan improvisasi (ijtihad) untuk merumuskan format ideal musyawarah ini, sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya.19
17
Rapung Samsuddin LC, Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik, (Jakarta: Gozian Press, 2013), hlm. 167-168. 18
Mahmud ‘Abd Al-Majid Al-Khalidi, Pilar-Pilar Sistem Pemerintahan Islam, (Bogor: Al Azhar Press, 2013), hlm. 234-235. 19 Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 214-215.
15
Musyawarah dibutuhkan
bagi penguasa.
Sebab
Allah
Ta’ala
memerintahkan Nabi-Nya untuk bermusyawarah.20 Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang konstitusional meletakkan “musyawarah” sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok di atas prinsipprinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah ditetapkan oleh nash-nash AlQur’an dan hadits-hadits nabawi. Oleh karena itu, musyawarah ini lazim dan tidak ada alasan bagi seseorang pun untuk meninggalkannya.21 Di Indonesia pun sudah banyak diterapkan sistem musyawarah diantaranya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Lembaga Musyawarah Desa dan lain-lain. Musyawarah juga telah jelas disebutkan di dalam Al-Quran yaitu surat Ali ‘Imran [3]: 159, dan surat AsySyura [42]: 38, dan setiap satu dari dua ayat itu mempunyai petunjuk masingmasing. Surat Ali ‘Imran [3]: 159
ﻓﺒﻤﺎرﺣﻤﺔ ﻣﻦ ﷲ ﻟﻨﺖ ﻟﮭﻢ وﻟﻮﻛﻨﺖ ﻓﻈﺎﻏﻠﯿﻆ اﻟﻘﻠﺐ ﻻﻧﻔﻀﻮاﻣﻦ ﺣﻮﻟﻚ ﻓﺎﻋﻒ 22
ﻋﻨﮭﻢ واﺳﺘﻐﻔﺮﻟﮭﻢ وﺷﺎورھﻢ ﻓﻲ اﻻﻣﺮﻓﺎذاﻋﺰﻣﺖ ﻓﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﷲ ان ﷲ ﯾﺤﺐ اﻟﻤﺘﻮﻛﻠﯿﻦ Ayat tersebut dengan jelas menyatakan, menjadikan urusan di antara
kaum muslimin diselesaikan dengan musyawarah. Perintah dalam ayat itu
20
Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, Politik Islam, (Jakarta: Griya Ilmu, 2014), hlm. 358.
21
Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 35.
22
QS Ali ‘Imran [3]: 159.
16
ditujukan kepada pemimpin termasuk Rasul ketika beliau memegang kepemimpinan. Tidak melakukan musyawarah adalah tindakan kesewenangwenangan yang terlarang. Itu menunjukkan bahwa Allah SWT menghendaki politik kaum muslimim berjalan berdasarkan prinsip musyawarah, tidak seorang pun merasa didzalimi. Surah Asy-Syura [42]: 38 23
واﻟﺬﯾﻦ اﺳﺘﺠﺎﺑﻮا ﻟﺮﺑﮭﻢ واﻗﺎﻣﻮااﻟﺼﻠﻮةواﻣﺮھﻢ ﺷﻮرى ﺑﯿﻨﮭﻢ وﻣﻤﺎرزﻗﻨﺎھﻢ ﯾﻨﻔﻘﻮن
Surah ini dinamai dengan nama Asy-Syura (musyawarah) sebagai penghargaan akan kedudukannya, hal itu dianggap sebagai “satu unsur dari beberapa unsur kepribadian penuh keimanan yang benar”, (sifat-sifat orang mukmin) disamping kesucian hati penuh iman, tawakkal, dan penyucian anggota badan dari dosa dan perbuatan keji, juga sikap muraqabah (pendekatan diri) kepada Allah dengan mendirikan shalat dan solidaritas yang baik lewat jalan bermusyawarah, juga berinfak di jalan Allah. 24 F. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari
23
QS As-Syura [42]: 38
24
Ibid., Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam….., hlm. 51, 52.
17
lapangan.25 Dimana data-data yang diambil merupakan hasil penelitian dari lapangan. Selain itu penyusun juga mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian. 2. Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu menganalisis permasalahan yang dikaji dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang ada dengan yang diperoleh dari lapangan sesuai kenyataan sosial. Dalam hal ini terkait koordinasi antara Pemerintah Desa dan BPD dalam mekanisme
penyaluran
dana
BLSM.
Kemudian
dianalisa
dengan
menggunakan kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan masalah tersebut. 3. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang diteliti secara objektif.26 Sedangkan deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek/objek penelitian (yaitu Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa) kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat
25
Suharsimi Arikanto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11. 26 Ahmad Suyuti, “Metodologi Penelitian”, http://www.damandiri.ac.id, akses 20 Mei 2015.
18
ini dan selanjutnya mencoba memberikan pemecahan masalahnya.27 Namun demikian,
karena
pelaksanaan penelitian
dilakukan
setelah
kejadian
berlangsung maka tetap dapat dikatakan sebagai penelitian deskriptif. Lebih tepatnya, rancangan penelitian seperti itu dapat disebut penelitian deskriptif analisis yang berorientasi pemecahan masalah. 4. Sumber Data a. Data Primer Data primer atau data dasar (primary data atau basic data) adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku Pemerintah Desa dan anggota BPD melalui penelitian.28 Dapat berupa opini subjek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi, dan suatu kegiatan atau kejadian. Jadi data primer diperoleh dari hasil wawancara dari narasumber di lapangan. b. Data Sekunder Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.
27
Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.84. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 10. 28
19
5. Teknik Pengumpulan Data Di dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa teknik untuk memperoleh data dari lapangan, antara lain: a. Wawancara Wawancara adalah pengumpulan data primer dengan bertatap muka untuk bertanya langsung kepada responden untuk menanyakan fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden, dan bahkan saran-saran responden.29 Yaitu dengan wawancara mendalam kepada Pemerintah Desa dan anggota BPD untuk memperoleh data. b. Observasi Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap gejala yag tampak pada objek penelitian. Observasi sebagai alat pengumpulan data ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Observasi dapat dilakukan secara langsung yaitu pengamat berada langsung bersama objek yang diselidiki dan tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diselidiki.30
29
Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014),
30
Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 84.
hlm. 125.
20
c. Dokumentasi Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada. Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting.31 6. Pengolahan dan Analisis Data Tahap pengolahan data dalam penelitian ini meliputi identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul atau masalah. Selanjutnya klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif. Dan yang terakhir penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data. Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan
31
Ibid., Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian……, hlm. 92.
21
gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. 32 G. Sistematika Pembahasan
Untuk memberikan gambaran secara umum tentang pembahasan skripsi ini penyusun membagi pambahasan ke dalam lima bab, dan masing-masing bab itu saling terkait satu sama lainnya sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan. BAB I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini. BAB II, akan dibahas mengenai Pemerintahan Desa dan BPD di Desa Ngepanrejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang yang meliputi gambaran umum dari Desa Ngepanrejo (letak geografis dan demografi), Pemerintahan Desa, alat kelengkapan Pemerintahan Desa (Lembaga Kemasyarakatan Desa), dan tinjauan umum Badan Permusyawaratan Desa diantaranya pengertian BPD, tugas,
32
Ibid., Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian……, hlm. 112.
22
pokok, fungsi, dan kewenangan BPD, BPD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, serta keanggotaan BPD. BAB III, akan dijelaskan mengenai bentuk (koordinasi) dan pendapat masyarakat terhadap koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mekanisme penyaluran dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). BAB IV, membahas tentang analisa kordinasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyaluran dana BLSM untuk mewujudkan kemandirian desa. Dengan penjelasan fungsi kontrol yang dilakukan BPD terhadap mekanisme penyuluhan dan pembagian dana BLSM, serta dampak dana BLSM dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan perspektif siyasah terhadap bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam penyaluran dana BLSM. BAB V, penutup. Dalam bab ini berisi materi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran atas hasil penelitian yang diperoleh.
23
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai koordinasi antara Pemerintah Desa dengan BPD di Desa Ngepanrejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang terutama dalam mekanisme penyuluhan dan pembagian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1. Peran dan pola koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ngepanrejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dalam pembagian dana BLSM yang merupakan dana hibah dari pemerintah pusat untuk diberikan kepada masyarakat miskin, sedang dan hampir miskin sebagai kompensasi dari kenaikan BBM yang berdampak pada kenaikan harga bahan pokok lainnya. Maka objektifitas pendataan penerima BLSM menjadi hal yang sangat urgen untuk diperhatikan bersama. Sebagai bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ketika sampai sektor paling bawah yaitu desa tidak benar-benar objektif (tidak tepat sasaran) kepada masyarakat. Persoalan mendasarnya pada kinerja Pemerintah Desa dan BPD yang kurang maksimal, peran BPD sangat diperlukan karena BPD memiliki hak kontrol yang secara struktural statusnya sama dengan Pemerintah Desa yang membedakan hanya
24
tugas dan fungsi pokoknya. BPD di Desa Ngepanrejo bisa dikatakan belum menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, peran BPD dalam pembangunan desa masih tergolong minim. 2. Jika dianalisis dengan perspektif siyasah maka koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD di Desa Ngepanrejo dalam pembagian dana BLSM masih belum berjalan dengan baik karena tidak ada kemaslahatan dalam pelaksanaannya, keadilan tidak diterapkan dengan masih adanya masyarakat miskin yang tidak terdata berarti koordinasi tidak berjalan dengan baik. Dari kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam pemotongan dana BLSM tidak mendapatkan kemaslahatan sehingga tidak tercapai kesejahteraan di dalam masyarakat. Selain itu, sistem musyawarah desa yang dijalankan masih belum maksimal dalam prosesnya, dalam melaksanakan musyawarah setidaknya harus mempertimbangkan tiga hal, yaitu: masalah apa saja yang menjadi lapangan musyawarah, dengan siapa musyawarah dilakukan serta bagaimana etika dan cara musyawarah dilakukan, ternyata hal tersebut bertentangan dengan realita dalam pembagian dana BLSM di desa Ngepanrejo, masih banyak masyarakat yang berhak namun tidak mendapatkan dana BLSM, artinya dalam hal ini Pemerintah Desa dan BPD tidak menjalankan amanah sesuai dengan fiqh siyasah meliputi dalam hal kewenangan dan tata cara musyawarah. Apabila musyawarah dilakukan dengan benar, maka pembagian BLSM bisa tepat sasaran,
25
sedangkan kenyataan yang terjadi di lapangan bertentangan dengan teori yang ada baik itu secara hukum positif maupun hukum Islam karena kebijakan dari pemerintah pusat tidak terarah ketika sampai di desa. Koordinasi Pemerintah Desa dan BPD harus diperbaiki demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa Ngepanrejo, karena kemaslahatan bersama lebih penting daripada kepentingan pribadi. B. Saran-saran 1. Koordinasi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngepanrejo harus ditingkatkan agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik. 2. Anggota BPD Desa Ngepanrejo diharapkan bisa lebih meningkatkan fungsi dan tugasnya demi tercapainya kesejahteraan masyarakat desa setempat. 3. Diharapkan koordinasi dan komunikasi diantara anggota BPD lebih ditingkatkan. 4. Dalam menjalankan musyawarah di Desa Ngepanrejo diharapkan semua pihak lebih memahami etika yang terkandung dalam musyawarah yang sesuai dengan konsep musyawarah dalam Islam. 5. Sebagai evaluasi bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, tidak sampai secara objektif kepada masyarakat desa sebagai sektor paling bawah. 6. Secara efektifitas program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak mampu membuat masyarakat sejahtera, karena masih belum
26
mampu memberikan solusi terhadap keadaan perekonomian masyarakat karena sifatnya yang terbatas, seharusnya pemerintah memberikan program yang lebih baik misalnya dengan program padat karya dan pendidikan non-formal (program ketrampilan bagi masyarakat).
27
DAFTAR PUSTAKA Al-Qur’an dan Tafsir Al-Qur’an Al-Qur’an Surat Ali ‘Imran [3]: 159 Al-Qur’an Surat As-Syura [42]: 38 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: CV Penerbit Jumanatul ‘Ali-Art, 2004. Fiqih Abdul Khaliq, Farid, Fikih Politik Islam, Jakarta: Amzah, 2005. Iqbal, Muhammad, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014. Samsuddin LC, Rapung, Fiqih Demokrasi: Menguak kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik, Jakarta: Gozian Press, 2013. Prof. H.A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, Jakarta: Kencana, 2003. Buku ‘Abd Al-Majid Al-Khalidi, Mahmud, Pilar-Pilar Sistem Pemerintahan Islam, Bogor: Al Azhar Press, 2013. Abdul Ghafur, Waryono, Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks dan Konteks, Yogyakarta: Elsaq Press, 2005. al-‘Utsaimin, Muhammad bin Shalih, Politik Islam, Jakarta: Griya Ilmu, 2014. Arikanto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 1998. Dhiauddin Rais, Muhammad, Teori Politik Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Iqbal, Muhammad, Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2010. Kartiko Widi, Restu, Asas Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. Mashad, Dhurorudin, Konflik Elite Politik Pedesaan, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
28
Nawawi, Hadari, Administrasi Pendidikan, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1993 Nurcholis, Hanif, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2011. Nur, Muhammad, Negara dalam Islam, dalam Jurnal Inright Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. Rahardjo, Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010. Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986. Supriady Bratakusumah, Deddy, dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, cet. Keiv, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003. Suratman, Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014. Syafrudin, Ateng, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah, Bandung: Tarsito, 1986. Tanzeh, Ahmad, Metodologi Penelitian Praktis, Yogyakarta: Teras, 2011. Triwulan, Titik, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Jakarta: Prenada Media Grup, 1998. West, Richard, Lynn H. Turner, Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi,Jakarta: Salemba Humanika, 2008. Widjaja, HAW., Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, Cet. Ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. Skripsi, Tesis Alfaqih, Somadi, “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa (Studi di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. Asmawati, Fikriyah, “Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Yogyakarta, Studi di Kelurahan Horbinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, DIY”, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
29
Istiqlaliyah, Ulfatul, “Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. Mahmudi, “Peran Pemerintah Desa terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga di Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. Nasrulloh, Ridwan, “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mendukung Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten”, skripsi Fakultas ISIP/Ilmu Pemerintahan UNDIP Semarang, 2008. Sofiana, Ratna, “Tinjauan Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Peningkatan Demokrasi di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. Yogaswara, Nurhalida, “Tinjauan Yuridis Pasal 6 Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2008 Terhadap Peran Lembaga Ombudsman Daerah dalam Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Di DIY Tahun 2013”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 08 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang. Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan.
2005
tentang
Pedoman
Peraturan Desa Ngepanrejo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2014-2019.
30
Keputusan Kepala Desa Ngepanrejo No: 188.4/02/KEP/011/2014 tentang Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Ngepanrejo Masa Bhakti Tahun 2014-2019. Internet BLSM, “Benarkah Penolakan Terhadap Kenaikan Harga BBM Bersubsidi tidak Pro Rakyat?” http://www.BLSM_saripedia.com.htm, akses 25 Februari 2015. “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa”, http://www.fungsi-badan-permusyawaratan-desa-dalampenyelenggaraan-pemerintahan-di-desa.htm, akses 27 Maret 2015. Jembatan Masyarakat Desa Keper, Pemerintah Desa Keper, http:///www.pengertian_Pemerintah-Desa-Keper.htm, akses 02 Agustus 2015. “Program BLSM yang Menuai Pro dan Kontra”, http://www.makalah-blsm-amriarrusdi.com, akses 25 Febuari 2015. Purnomo, Joko, “Pemberdayaan Warga Menuju Kemandirian http://www.Selayar-Online-Pemberdayaan-Warga-MenujuKemandirian-Desa-Joko-Purnomo.htm, akses 30 Maret 2015.
Desa”,
Suyuti, Ahmad, “Metodologi Penelitian”, http://www.damandiri.ac.id, akses 20 Mei 2015. Zelth, Dedet, “Artikel dan Makalah Pemerintahan, Sosial, dan Politik”, http://www.Dedet_Zelth-KOORDINASI-PEMERINTAHAN.htm, akses 27 Maret 2015. Lain-lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014. Sektretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, Buku Pegangan Sosialisasi dan Implementasi (Program-program Kompensasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak 2013). Data monografi Desa Ngepanrejo tahun 2014. Buku notulen rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngepanrejo Periode 2013-2019. Wawancara dengan Bapak Ahmad Supadi, Kepala Desa Ngepanrejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.
31
Wawancara dengan Sya’bani, S. Ag., ketua BPD Desa Ngepanrejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. Wawancara dengan Siti Miftahur R., S. Ag., sekretaris BPD Desa Ngepanrejo. Wawancara dengan Ibu Dian Pramesti, Aparat Balai Desa Ngepanrejo. Wawancara dengan Bapak Muh. Kholil, tokoh masyarakat Desa Ngepanrejo. Wawancara dengan beberapa ketua RT Desa Ngepanrejo. Wawancara dengan Ana Rahmawati, Bapak Nur Khabit, dan Bapak Muhammad Nasikin, warga Desa Ngepanrejo.
LAMPIRAN
DAFTAR TERJEMAHAN
NO
HALAMAN
BAB
FN
TERJEMAHAN
1
15
I
22
2
16
I
23
3
68
IV
4
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka; mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yangbertawakal kepada-Nya. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan-nya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Tindakan kebijakan imam (kepala Negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan.
4
69
IV
6
Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan-nya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.
I
PEDOMAN WAWANCARA
A. Untuk Pemerintah Desa dan BPD 1. Bagaimana kinerja Pemerintahan Desa Ngepanrejo? 2. Apakah di Desa Ngepanrejo sudah ada BPD? 3. Bagaimana kinerja BPD Desa Ngepanrejo? 4. Apakah BPD selalu mengontrol kinerja Pemerintah Desa? 5. Apakah BPD menjalankan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dengan baik? 6. Bagaimana koordinasi antara Pemerintah Desa dan BPD dalam setiap pengambilan keputusan? 7. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah Desa dan BPD dalam mekanisme pembagian dana BLSM? 8. Apakah tokoh masyarakat diikutsertakan dalam musyawarah desa untuk membahas BLSM? 9. Bagaimana dampak BLSM bagi masyarakat Desa Ngepanrejo? 10. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam melakukan koordinasi? B. Untuk Masyarakat 1. Apakah sebagai masyarakat Desa Ngepanrejo mengetahui adanya BPD? 2. Apa tugas dan fungsi dari BPD? 3. Apakah setuju dengan BLSM yang diberikan oleh pemerintah akibat dari kenaikan harga BBM?
II
4. Apakah menyetujui hasil musyawarah desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam pembagian dana BLSM? 5. Bagaimana pengaruh BLSM bagi masyarakat? 6. Apakah setuju dengan kebijakan dari koordinasi oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam pembagian dana BLSM?
III
DATA PRIBADI KORESPONDEN
1. Nama
: Ahmad Supadi
TTL
: Magelang, 04 Juni 1981
Alamat
: Posong Rt/Rw 01/03 Desa Ngepanrejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang
Pekerjaan : Kepala Desa Ngepanrejo 2. Nama
: Sya’bani, S. Ag
TTL
: Magelang, 09 September 1972
Alamat
: Krajan Rt/Rw 03/01 Desa Ngepanrejo Kecamatan Bandongan,
Kabupaten Magelang. Pekerjaan : Ketua BPD Desa Ngepanrejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang 3. Nama
: Siti Miftahur R., S. Ag.
TTL
: Magelang, 08 Juli 1971
Alamat
: Krajan Rt/Rw 03/01 Desa Ngepanrejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang
Pekerjaan : Guru BA Aisyah Ngepanrejo/ sekretaris BPD Desa Ngepanrejo 4. Nama
: Muh. Kholil
TTL
: Magelang, 31 Desember 1948
Alamat
: Krajan Rt/Rw 03/01 Desa Ngepanrejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang
Pekerjaan : Petani (tokoh masyarakat/kyai desa) 5. Nama
: Dian Pramesti IV
TTL
: Magelang, 20 Agustus 1986
Alamat
: Krajan Rt/Rw 03/01 Desa Ngepanrejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang
Pekerjaan : Wakil sekretaris PKK Desa Ngepanrejo 6. Nama
: Muhammad Nasikin
TTL
: Magelang, 25 Oktober 1977
Alamat
: Krajan Rt/Rw 01/01 Desa Ngepanrejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang
Pekerjaan : Wiraswasta 7. Nama
: Nur Khabit
TTL
: Magelang, 31 Desember 1981
Alamat
: Krajan Rt/Rw 03/01 Desa Ngepanrejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang
Pekerjaan : Pedagang 8. Nama
: Ana Rahmawati
TTL
: Magelang, 08 Maret 1992
Alamat
: Krajan Rt/Rw 03/01 Desa Ngepanrejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang
Pekerjaan : Mahasiswa
V
CURRICULUM VITAE
Nama Lengkap
: Mona Variesta Inna Chutmaisinthia
TTL
: Magelang, 06 Mei 1992
Email
:
[email protected]
CP
: 085747879997
Nama Ibu
: Siti Mumsikhah
Nama Ayah
: Himam Tholibi
Alamat Asal
: Dusun Krajan Rt 03 Rw 01, Desa Ngepanrejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang.
Alamat Yogyakarta
: Gang Wirakarya Sapen GK. 1/150 RT/RW 28/08 Demangan Gondokusuman Kota Yogyakarta.
Riwayat Pendidikan :
1. TK IT BA Al-Jannah Ruhul Islam Magelang 1998-1999 2. SD IT Al-Firdaus Magelang 1999-2005 3. SMP Takhassus Al-Qur’an Wonosobo 2005-2008 4. SMA Takhassus Al-Qur’an Wonosobo 2008-2011 5. PPTQ Al-Asy’ariyyah Wonosobo 2005-2011 6. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011-selesai XII
Pengalaman Organisasi:
1. Sekjen Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Siyasah (BEM-J Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 20122014. 2. Pengurus Rayon Fakultas Syari’ah dan Hukum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012-2013. 3. Sekretaris II dalam panitia Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012. 4. Bendahara
dalam
panitia
Orientasi
Pengenalan
Akademik
Kemahasiswaan (OPAK) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.
XIII
dan
