MAKALAH DISAMPAIKAN PADA SEMINAR INTERNASIONAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH IKATAN SARJANA ADMINISTRASI PENDIDIKAN INDONESIA (ISMAPI)
Judul : MENGGALI MANAJEMEN PENDIDIKAN YANG EFEKTIF
Oleh : H. Muhtadi Irvan
Jakarta, 31 Agustus 2004
Menggali Manajemen Pendidikan yang Efektif Oleh : H. Muhtadi Irvan
Pengantar Pendidikan telah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia jauh sebelum bangsa ini merdeka. Pendidikan mengalami perkembangan yang begitu besar ditandai dengan pemahaman pendidikan yang dalam pengertian luas mempunyai pengertian kegiatan mendidik baik yang dilakukan oleh keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Pendidikan dapat dilihat dari segi pelaksanaannya yaitu : pendidikan
keluarga
(informal),
pendidikan
persekolahan
(formal),
dan
pendidikan non-formal (pendidikan yang dilakukan masyarakat). Dalam mengelola pendidikan diperlukan manajemen pendidikan yang efektif agar pandidikan dapat berhasil dengan sebaik-baiknya. Pendidikan yang dilakukan secara formal berupa persekolahan telah mengalami perkembangan yang besar terutama mengenai tata laksana dan pemahaman tentang pendidikan dan persekolahan. Pendidikan yang berupa persekolahan semula berorientasi kepada layanan sosial (school is a social agencies) dalam arti pendidikan dilakukan dalam bentuk persekolahan baik yang diselenggarakan oleh negara maupun masyarakat merupakan layanan sosial dan mempunyai tujuan untuk mengabdi kepada kemanusiaan. Oleh karena itu pendidikan dalam pengertian ini tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi lebih berorientasi kepada layanan yang bersifat sosial sebagai contoh pendanaan pendidikan diperoleh dengan mengalang partisipasi masyarakat berupa sumbangan
masyarakat
yang
tidak
mengikat
(SPP
adalah
sumbangan
penyelenggaraan pendidikan). Secara kelembagaan pendidikan yang berupa persekolahan ini sumber pendanaannya berasal dari masyarakat dengan adanya BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan) atau sekarang disebut sebagai komite sekolah. Dalam perkembangannya pendidikan diartikan sebagai pengembangan kemanusiaan (school is a human development agencies) dalam pengertian ini pendidikan diartikan sebagai pengembangan sumber daya manusia dalam
1
penyelenggaraannya pendidikan yang berupa persekolahan itu berorientasi kepada hasil yaitu lulusan yang diharapkan bisa berkembang sesuai dengan harapan. Pendidikan yang berorientasi kepada pengembangan sumber daya ini mengarah kepada pengelolaan pendidikan secara profesional. Untuk itu dalam prakteknya persekolahan dikelola secara efektif dan efisien.
Profesionalisasi Pendidikan Di masa depan pendidikan diharapkan dilakukan secara profesional, pengertian profesional adalah : Pekerjaan yang dilakukan terus menerus dengan semangat dan sepenuh hati Pekerjaan yang dilakukan berdasarkan keilmuan Pekerjaan yang yang dilakukan dengan pendekatan ilmiah Pekerjaan yang memiliki kode etik profesi dan pekerjaan yang mempunyai organisai profesi Pekerjaan yang mempunyai perhitungan imbal jasa.
Apakah penyelenggaraan pendidikan sekarang sudah dilakukan secara profesional? Masalah-masalah pendidikan yang berjalan akhir-akhir ini ada kecenderungan mengarah pada profesionalisasi penyelenggaraan pendidikan namun masih banyak faktor-faktor permasalahan yang perlu dihadapi : 1. Filosofis Menurut Ki Hajar Dewantara dalam bukunya, pendidikan memiliki tiga tuntunan yaitu ing ngarsa sung tuladha (di depan memberi suri teladan), ing madya mangun karsa (di tengah-tengah memberi motivasi), dan tut wuri handayani (di belakang meberi pengaruh).
Dalam perkembangannya
penyelenggara pendidikan hanya mampu memberikan layanan yang bersifat tut wuri handayanai sebagai bukti dalam lambang penyelenggaraan pendidikan di Indonesia berupa burung merpati hanya tertulis filsafat tut wuri handayani.
2
2. Historis Pendidikan di Indonesia mengalami pasang surut berupa pembukaan persekolahan di tanah air dalam implementasi IMPRES SD tahun 1974, hal ini bertujuan untuk pemerataan pendidikan. Dampak dari program ini adalah banyak sekolah didirikan yang pada perjalanannya kekurangan murid, banyak sekolah yang tidak efisien penyelenggaraannya dengan banyaknya sekolah SD kompleks dan tumpang tindihnya aturan dalam penyelenggaraan pendidikan. 3. Organisatoris Dengan adanya otonomi daerah pendidikan yang semula dikelola secara sentral (sentralisasi) sekarang menjadi desentralisasi hal ini banyak berpengaruh ada ketidakefisienan baik struktur maupun isi pendidikan. 4. Kebijakan Arah kebijakan pendidikan dirasa masih belum memiliki rencana induk pengembangan yang benar. Hal ini dapat diketahui dari adanya kurikulum yang mendadak ada tanpa melalui siklus kenegaraan yang jelas. Adanya pembiayaan pendidikan yang masih relatif kecil dibandingkan dengan pembiayaan pendidikan yang sedang bekambnag lainnya sehingga penyelenggaraan pendidikan kurang begitu efektif. 5. Manajerial Pendidikan Profesionalisasi
pendidikan
belum
sepenuhnya
dijalankan
dalam
pengembangan pendidikan di Indonesia, dengan adanya peraturan pemerintah nomor 60 tentang lembaga Pendidikan Berbadan Hukum (BHP) telah merubah pengelolaan pendidikan
yang
berbasis
pada
sekolah,
namun dalam
perjalanannya BHP telah dicabut penyelenggaraannya oleh Mahkamah Konstitusi dalam uji konstitusi dianggap berlawanan dengan UUD.
Alternatif Pemecahan 1. Bangsa ini sangat perlu kembali pada filosofi bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Segala perundangan-undangan dan kebijakan pendidikan seharusnya merujuk kepada Pancasila dan UUD 1945. Semangat membangun pendidikan yang tidak sesuai dengan filsafat bangsa ini
3
seharusnya dipertimbangkan dengan matang pelaksanaannya dengan cara mengembalikan filosofi banga ini secara utuh dan menyeluruh, tidak sepenggal-sepenggal. 2. Pengaruh pendidikan yang bersifat global seharusnya disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan bangsa ini. Mungkin pendidikan suatu bangsa tidak sama dengan pendidikan yang ada di Indonesia, namun apabila pendidikan itu sesuai dengan pranata bangsa maka tidak menutup kemungkinan penddidkan itu diadopsi dengan seleksi yang lebih terbuka. Misalnya pendidikan negara Jepang yang mengedepankan profesionalisme dan berbasis nilai-nilai luhur bagsanya, barang kali ini bisa diadopsi dengan mengubah beberapa faktor yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia. 3. Dalam penyelenggaraan pendidikan sering kali kebijkasanaan yang ditempuh hanya bersifat sementara dan tidak berlaku secara kelembagaan. Sebagai contoh adanya pembatasan kelembagaan secara ketat antara SD dan SMP serta SMA tidak sesuai dengan garis kebijakan pendidikan yang mengedepankan WAJAR (wajib belajar). 4. Kurikulum seharusnya dilaksanakan secara bersambung terus-menerus atau memakai pendekatan siklus kenegaraan yaitu : adanya pemilihan umum anggota DPR terpilih, mereka merumuskan kepentingan bangsa ini lima tahun ke depan. Berbarengan dengan itu pemilihan presiden, presiden terpilih membentuk kabinet, mereka menyelenggarakan pembangunan berbangsa ini sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh lembaga legislatif. Semua menteri dalam kabinet menjalankan amanat bangsa sesuai dengan kebijakan yang telah dirumuskan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Menteri dan jajarannya merumuskan kurikulum yang akan diberlakukan sampai dengan lima tahun ke depan sesuai dengan cita-cita dan kehendak bangsa ini. 5. Seharusnya program-program yang dibuat oleh pimpinan pendidikan memiliki rencana induk pengembangan jangka panjang sehingga tidak berkesan kebijakannya tambal sulam, oleh karena itu diperlukan perencanaan yang integral dan terpadu pada semua sektor yang ada.
4
Program Studi Manajemen Pendidikan Program studi manajemen penddidikan adalah sayu gugus kajian ilmiah yang mengarah kepada penyiapan ketenagaan tata laksana pendidikan dikembangkan dengan ilmu manajemen pendidikan. Program studi manajemen pendidikan ini dapat membuka program – program diploma, strata, maupun program profesi. 1.
Program Diploma adalah program pendidikan menyiapkan tenaga teknis di bidang ketatausahaan sekolah, perkantoran, maupun tata laksana pendidikan lainnya. Program pendidikan ini mencetak tenaga tata laksana sekolah yang bersifat administratif di lembaga-lembaga pendidikan yang ada juga pada yayasan pendidikan.
2.
Program S1manajemen pendidikan adalah program yang mengembangkan dan mencetak manajer pendidikan seperti kekepalasekolahan, keyayasanan, dan konsultan pendidikan.
3.
S2 manajemen pendidikan mencetak tenaga manajerial pendidikan, direktur pendidikan, staf ahli, dan konsultan pendidikan.
4.
S3
manajemen
pendidikan
mencetak
tenaga
profesional
dibidang
penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan pendidikan, dibekali juga dengan penguasaan perencanaan dan perancangan pendidikan. 5.
Program profesi adalah program yang memberikan sertifikasi ketenagaan yang memiliki ilmu, tanggung jawab, dan kemampuan serta kewenangan sebagai tenaga profesional manajemen pendidikan.
Program-program di atas dirancang untuk mengembangkan studi administrasi pendidikan dari segi manajerial pendidikan dengan memberikan layanan pengembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada umumnya. Dalam perkembangannya program studi manajemen pendidikan perlu adanya dukungan dari sistim pengembangan pendidikan dan pengembangan kajian manajemen pendidikan pada pusat-pusat studi administrasi pendidikan yaitu pada penyelenggara program Strata 2 dan Strata 3 studi manajemen
5
pendidikan di IKIP dan Universitas yang menyelenggarakan program manajemen pendidikan. Dalam pengembangan program studi manajemen pendidikan, program studi manajemen pendidikan itu adalah program studi non-keguruan artinya lulusannya memang dipersiapkan untuk mengembangkan studi manajemen pendidikan bukan menjadi tenaga pengajar. Program studi manajemen pendidikan dikembangkan juga dengan program profesi yang akan menghasilkan tenagatenaga proesional yang memiliki ilmu dan tanggung jawab, kewenangan, serta kemampuan sebagai tenaga profesional manajemen pendidikan. Lulusan dari program studi manajemen pendidikan dipersiapkan mengabdi kepada lembaga kependidikan baik negeri maupun swasta, dengan demikian cakupan dan penyebarannya mengarah kepada pemerataan ketenagaan di seluruh Indonesia baik di kota maupun di pedesaan. Pada kenyataannya lembaga-lembaga yang mengurus masalah pendidikan ditangani oleh tenaga non-kependidikan sehingga wawasan dan pemahaman serta kecakapan dalam mengelola pendidikan relatif kurang mempunyai kemampuan.
6
Daftar Pustaka Brown, Waren B. 2001. Organization Theory and Management: A Macro Approach. New York: John Willey & Sons. Burns, JM. 1978. Leadership. New York: Harper and Row, Inc. Drucker, Peter F. 1999.
Managing the Non-Profit Organizations,
Principle and Practices. New York: Harper Collins Publishers. Edmonds, R. 1989. “Effective School for the Urban Poor”. Eeducatonal Leadership. 37/I Holdaway, E. A. dan Johnson, N. A. 1993. “School Effectiveness Indicators”. Silalahi Ulbert (1999) Studi Tentang Ilmu Administrasi. Konsep Teori dan Dimensi. Bandung, Sinar Baru Algesindo. Sutisna Oteng. (1983). Dasar Teoritis untuk Praktik Profesional. Bandung. Angkasa. Wahjosumidjo. (1999). Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
7
