Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan, Vol 3, Nomor 4, Edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
TRANSPARANSI PROGRAM INFRASTRUKTUR DASAR PEDESAAN DI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAYONG UTARA Oleh: Atika Usnawati NIM. E42010071
Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat E-mail :
[email protected] ABSTRAK Atika Usnawati : Transparansi Program Infrastruktur Dasar Pedesaan Di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara. Skripsi. Pontianak. : Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Transparansi Program Infrastruktur Dasar Pedesaan di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kayong Utara. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan identifikasi fenomena permasalahan yang terjadi terkait dengan transparansi pada Program Infrastruktur Dasar Pedesaan yang belum berjalan secara efektif dan masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana dan Pegawai Kantor Camat Teluk Batang serta masyarakat Desa Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi dalam Program Infrastruktur Dasar Pedesaan belum efektif dan sesuai prosedur. Harus adanya perbaikan dari berbagai dimensi antara lain laporan mengenai pengelolaan keuangan, laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu, dan sistem pemberian informasi kepada publik. Untuk itu, rekomendasi yang diberikan antara lain mengenai laporan yang sesuai prosedur dan tepat waktu, pemberian informasi kepada publik secara rinci dan tepat. Kata Kunci : Program, Infrastruktur, Transparansi, Masyarakat.
1 Atika Usnawati, NIM. E42010071 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Abstract Atika Usnawati : Transparency ofRuralBasic InfrastructureProgram at Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana in Kayong Utara Regency. Skripsi. Pontianak :Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. This study aims to describe and analyse the Transparencyin theRuralBasic InfrastructureProgramat Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana in Kayong Utara Regency. The title of this study is based on an identification of raised issues related to transparencyintheRuralBasic InfrastructureProgramis not effectivein the process ofimplementation of theInfrastructure Developmentso that program runis still not optimal. This research used adescriptive analysiswithqualitative methods. Subjects of research is theofficials of Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana and employee Camat Office and village comunities Teluk Batang Kayong Utara Regency. The conclusion of this research shows that transparency in theRuralBasic InfrastructureProgram not yet effective and appropriate procedures. There should be improvements in some dimensions such as the report on the financial management, accountability reports in a timely manner, and system to provide information to the public. Therefore, it is recommended for statements regarding the appropiate procedures and timely, providing information to the public in detail and appropiate. Keywords : Program, Infrastructure, Transparency, Community.
2
pemeliharaannya,
A. PENDAHULUAN
membangkitkan dan menumbuh
1. Latar Belakang Penelitian Kabupaten menjadi
Kayong
daerah
menggulirkan program
Utara pertama
dana
untuk
Infrastruktur
Pedesaan
Dasar
(Infradades)
di
Kalimantan Barat. Di tingkat NasionalKabupaten
Kayong
Utara menjadi daerah kedua seIndonesia, Bogor
setelah Jawa
Kabupaten
Barat
yang
menjalankan program tersebut (Harian
Equator:
2012).
hukum
tentang
Landasan Pelaksanaan Nasional
Pembangunan tercantum
Undang-Undang Tahun
2004
dalam
Nomor tentang
Penyelenggaraan
25
Sistem
Pelaksanaan
Pembangunan Nasional.
Dasar
Pedesaan
(Infradades)
adalah
meningkatkan
partisipasi
untuk dan
kemampuan masyarakat dalam pembangunan
kembangkan
swadaya
masyarakat
dengan
mendayagunakan
potensi
dan
sumber daya lokal yang ada di desa, mempercepat pemenuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur sesuai
dasar
kebutuhan
perdesaan masyarakat.
Penyediaan infrastruktur mutlak dilakukan
agar
desa
dapat
tumbuh dan berkembang dan mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, sejahtera dan damai. Infrastruktur yang dibangun
juga
dapat
menumbuhkan rasa memiliki dan tanggungjawab
masyarakat
dalam mengelola dan memelihara sejalan program yang sedang berjalan.
Tujuan dibentuknya program Infrastruktur
serta
mulai
dari
perencanaan,
pelaksanaan,
pengawasan,
pelaporan,
pengendalian
dan
Program
Infradades
Pemerintah Kabupaten Kayong Utara kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan
Percepatan
Pembangunan Infrastruktur Dasar 3
Atika Usnawati, NIM. E42010071 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Pedesaan pada pasal 1 Ayat 15,
yang
yang
tersebut merupakan pegawai dari
berbunyi
“Bantuan
Keuangan
Percepatan
mana
keanggotaan
tim
BPMPDPKB.
Pembangunan Infradades adalah
Transparansi anggaran dalam
bantuan keuangan yang diberikan
program Infradades merupakan
oleh
keterbukaan mengenai anggaran
Pemerintah
Kabupaten
Kayong Utara kepada desa untuk
yang
percepatan
pembangunan dan perbaikan fisik
pembangunan
diperuntukkan
infrastruktur
pedesaan
yang
pada Kecamatan Teluk Batang
melibatkan
masyarakat
desa
Kabupaten
Kayong
setempat secara langsung sesuai
Mengacu
kebutuhan dasar masyarakat desa
dikemukakan oleh Mardiasmo
setempat.
(2002), indikator-indikator pada
Instansi
yang
bertanggungjawab
dan
pada
Utara.
teori
yang
transparansi adalah: (1). Terdapat pengumuman
kebijakan
menjalankan program Infradades
mengenai
adalah salah satu SKPD yang ada
pengelolaan keuangan dan aset
di kabupaten Kayong Utara yaitu
daerah, (2). Tersedia laporan
Badan
mengenai
Pemberdayaan
pendapatan,
pendapatan,
Masyarakat, Pemerintahan Desa,
pengelolaan keuangan dan aset
Perempuan
daerah yang mudah diakses, (3).
dan
Keluarga
Berencana (BPMPDPKB). Selain
Tersedia
itu,
juga
pertanggungjawaban tepat wktu,
melaporkan kegiatan monitoring
(4). Tersedianya sarana untuk
dan evaluasi
suara dan usulan publik, dan (5).
keuangan
BPMPDPKB
program bantuan
Infrastruktur
Dasar
Pedesaan kepada Bupati. Oleh Bupati Kayong Utara dibentuk
Terdapat
laporan
sistem
pemberian
informasi kepada publik. Besaran alokasi anggaran
lah Tim monitoring dan evaluasi
bantuan
Program
Keuangan
pembangunan Infrastruktur Dasar
Pedesaan
Pedesaan bagi setiap Kecamatan
Bantuan
Infrastruktur
Dasar
keuangan
percepatan
4
di
Kabupaten
tahun
anggaran
Kayong
Utara
Sumber: Keputusan Bupati Kayong
2013
adalah
Utara Nomor 202 / BPMPDPKB-A/
sebagai berikut :
V/ 2013 Tabel 1.1.
Pada penelitian ini, penulis
Besaran Alokasi
memilih lokasi pada salah satu
Anggaran Bantuan
kecamatan yang ada di Kabupaten
Keuangan Tiap Kecamatan
Kayong Utara yaitu pada Kecamatan
N
KECAMATA
BESARAN
Teluk Batang.
O
N
BANTUAN
Batang terdiri dari tujuh (7) desa
1
2
Sukadana
Simpang Hilir
Rp
yaitu: Alur Bandung, Sungai Paduan,
853.000.000,
Teluk Batang, Teluk Batang Utara,
00
Teluk Batang Selatan, Masbangun
Rp
1.
dan Banyu Abang.
404.000.000, 00 3
Teluk Batang
pedesaan
Pencairan tahap pertama sebesar 50
Pencairan tahap kedua sebesar 50 % setelah penggunaan keuangan tahap
Rp
pertama dipertanggungjawabkan oleh
609.000.000, 00 6
dasar
keuangan yang telah ditetapkan.
00 Pulau Maya
bantuan
% dari pagu anggaran bantuan
Rp 809.000.000,
5
dana
dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap.
00 Seponti
Pencairan Infratruktur
Rp 916.500.000,
4
Kecamatan Teluk
Tim
Pelaksana
Kegiatan
(TPK)
sekurang-kurangnya mecapai 50 %
Kepulauan
Rp
Karimata
407.500.000,
berdasarkan
hasil
pemeriksaan
TKPP.
00 Anggaran
JUMLAH Rp 5.000.000.000,00
yang
akan
dicairkan untuk Kecamatan Teluk Batang
dicanangkan
pada 5
Atika Usnawati, NIM. E42010071 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
pembangunan infrastruktur dalam
keterbatasan dana dan program tidak
perbaikan ruas jalan dan jembatan,
tepat pada sasaran. Pencairan dana
pembangunan
posyandu,
Infradades
TK
dan
mencapai
bor
diperuntukkan
pembangunan
gedung
pengadaan
sumur
pada Rp
5
tahun
2013
milyar
yang
pada
seluruh
asimilasi.Perbaikan ruas jalan yang
kecamatan yang ada di Kabupaten
menghubungkan
kecamatan
Kayong Utara. Untuk tahap pertama
Batang-Seponti
sudah keluar Surat Keputusan (SK)
antara
dua
Teluk
diperkirakan masih rusak sekitar 17
dan
segera
Km. Ruas jalan tersebut panjangnya
pemerintah desa masing-masing.
sekitar 37 Km dan sebagian sudah di aspal dan mulus. Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid menargetkan ruas jalan yang menghubungkan dua kecamatan itu akan tuntas pada tahun ini. Diakui Bupati, APBD Kayong Utara pada tahun 2013 sudah lebih dari Rp 500 milyar. Akan tetapi, dana masih sangat terbatas untuk membangun
daerah
yang
resmi
terbentuk pada 26 Juni 2007 ini.
dicairkan
melalui
Melihat hal tersebut, peneliti ingin
menggali
lebih
banyak
informasi dan mengetahui besaran anggaran bantuan keuangan dalam program
Infradades
dan
transparansi(keterbukaan) mengenai seluruh
anggaran
diperuntukkan
yang
pembangunan
infrastruktur di kecamatan Teluk Batang. Maka dari itulah, dalam penelitian ini peneliti mengambil
Melalui program Infradades dapat
judul “Transparansi Anggaran Dalam
membuat kondisi di setiap desa lebih
Program
baik dari sebelumnya. Hal itulah
Pedesaan (Infradades) di Kecamatan
yang
Teluk Batang Kabupaten Kayong
sangat
Pemerintah
diharapkan Kabupaten
oleh Kayong
Utara. Namun, apa yang diharapkan
Infrastruktur
Dasar
Utara”. 2. Rumusan Permasalahan
tak sesuai dengan kenyataan, rencana
Dilihat dari latar belakang
tidak berjalan dengan mulus dan
dan fokus penelitian, maka dapat
lancar.
dirumuskan permasalahan sebagai
Hal
ini
di
karenakan
6
berikut
“Bagaimana
transparansi
dalam
program
anggaran Infrastruktur Kecamatan dalam
Dasar Teluk
aspek
kebijakan,
Pedesaan Batang
:
di
a. Manfaat Teoritis Melalui penelitian ini, manfaat yang diberikan
peneliti
adalah
untuk
dikaji
pengembangan Ilmu Pemerintahan
Pengumuman
khususnya pada aspek transparansi
mengenai
anggaran dalam suatu program yang
Laporan
pengelolaan keuangan yang mudah di akses, laporan pertanggungjawaba tepat waktu, sarana untuk suara dan usulan publik, dan sistem pemberian informasi kepada publik.
dijalankan. b. Manfaat Praktis Melalui
penelitian
memberikan
ini,
dapat
kontribusi
bagi
Pemerintah Kabupaten Kayong Utara khususnya
3. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian
pada
Pemberdayaan
Badan Masyarakat,
ini adalah untuk mengetahui dan
Pemerintah Desa, Perempuan dan
menganalisis :
Keluarga Berencana (BPMPDPKB)
a. Pengumuman mengenai
kebijakan pendapatan,
pengelolaan
keuangan
dan aset daerah. b. Laporan
mengenai
mengenai
transparansi
dalam menyelenggarakan program Infrastruktur
Dasar
Pedesaan
(Infradades). B. KERANGKA
TEORI
keuangan yang mudah di
METODOLOGI
akses.
1. Kerangka Teori
c. Laporan
anggaran
DAN
Transparansi merupakan prinsip
pertanggungjawaban tepat
yang menjamin akses atau kebebasan
waktu.
bagi setiap orang untuk memperoleh
d. Sarana untuk suara dan usulan publik. e. Sistem
pemerintahan, pemberian
informasi kepada publik. 4. Manfaat Penelitian
informasi tentang penyelenggaraan yakni
informasi
tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi menurut 7
Atika Usnawati, NIM. E42010071 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Ratminti, bahwa transparansi dalam
akurat
penyelenggaraan pelayanan publik
anggaran program harus dapat dan
adalah terbuka, mudah dan dapat
mampu mempertanggung jawabkan
diakses oleh semua pihak yang
hasil pengelolaan anggaran dana
membutuhkan secara memadai dan
program
mudah di mengerti (Jamal Ma’mur
pemerintah saja, tetapi juga kepada
Asmani 2012:228)
masyarakat.
Transparansi dalam pengelolaan anggaran
suatu
diperlukan
dalam
meningkatkan keefisienan program
program
keefektifan dalam
yang
memadai.
tidak
Pengelola
hanya
Untuk
kepada
mewujudkan
sangat
pertanggungjawaban
rangka
terhadap publik, maka salah satu cara
dan
menjalankan
akan
dan
dijalankan.
dilakukan
pemerintah
adalah
dengan
menggunakan
prinsip-prinsip
transparansi
(keterbukaan).
Dengan adanya transparansi berarti
Transparansi
penyelenggaraan
adanya
keterbukaan.
Transparan
pemerintahan memiliki arti yang
dalam
pengelolanan
anggaran
sangat penting dimana masyarakat
Program Infradades berarti adanya
diberikan
keterbukaan
mengetahui kebijakan yang akan dan
terhadap
sumber
kesempatan
keuangan dan jumlahnya, rincian
telah
penggunaan
Bahkan dengan adanya transparansi
dan
pertanggung
diambil
jawabannya harus jelas sehingga bisa
penyelenggaraan
memudahkan
tersebut,
pihak-pihak
berkepentingan
yang untuk
oleh
untuk
pemerintah.
pemerintahan
masyarakat
dapat
memberikan feedback atau outcomes
mengetahuinya. Transparansi juga
terhadap
dapat
menciptakan
kepercayaan
diambil oleh pemerintah. Ini berarti
timbal
balik
pemerintah,
bahwa
antara
masyarakat dan
kebijakan
yang
transparansi
telah
dalam
pihakpengelola
penyelenggaraan pemerintahan dapat
penyediaan
memberikan makna yang sangat
informasi dan menjamin kemudahan
berarti yakni disamping sebagaisalah
dalam memperoleh informasi yang
satu wujud pertanggung jawaban
anggaran
melalui
8
pemerintah kepada rakyat, kecuali itu
harus dilakukan secara transparans
pula
yaitu sebagai berikut :
dapat
menciptakan
penyelenggaraan pemerintahan yang
1. Penetapan posisi jabatan
baik atau good governance dan juga dapat
mengurangi
praktek
kolusi,
atau kedudukan
kesempatan korupsi
2. Kekayaan pejabat publik
dan
3. Pemberian penghargaan
nepotisme (KKN).
4. Penetapan kebijakan yang
Mardiasmo
terkait dengan pencerahan
(2003:30)
kehidupan
mengemukakan bahwa transparansi adalah
keterbukaan
5. Kesehatan
pemerintah
6. Moralitas
dalam membuat kebijakan-kebijakan
dan
keuangan daerah sehingga dapat
masyarakat.
menjelaskan
8. Kebijakan strategi untuk
(2003:123), bahwa
pencerahan
transparansi
(yang
mengenai
berkepentingan)
perumusan
kebijakan
(politik) dari pemerintah, organisasi dan badan usaha. Good Governance tidak
membolehkan
manajemen
pemerintahan yang tertutup. Oleh karena good governance tidak membolehkan cara-cara yang tertutup, Gaffar (dalam Rosyada dkk 2003:184), mengemukakan bahwa ada 8 (delapan) aspek mekanisme pengelolaan anggaran negara yang
kehidupan
masyarakat.
yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak
pelayan
7. Keamanan dan ketertiban
Selanjutnya
Tjokromidjoyo
aparatur
pejabat
publik
diketahui dan diawasi oleh DPRD dan
para
Konsep transparansi menurut Organisation
for
Economic
Cooperationand (OECD)
(2004
Development :66):
As
transparency is a core governance value.
The
regulatory
activities
ofgovernment constitute one of the main
contexts
within
whichtransparency must be assured. There is a strong public demand forgreater transparency, which is substantially related to the rapid increasein number and influence of non
governmental
organisations 9
Atika Usnawati, NIM. E42010071 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
(NGOs) orcivil society groups‟, as
kesimpulan. Lokasi penelitian ialah
well as to increasingly well educated
Badan Pemberdayaan Masyarakat,
and diversepopulations.
Pemerintahan Desa, Perempuan dan
Transparansi anggaran dalam
Keluarga
Berencana
Kabupaten
program Infradades bertujuan untuk
Kayong Utara. Subjek penelitian
menciptakan
ialah
kepercayaan
timbal
:
Kepala
Badan
balik antara Badan Pemberdayaan
Pemberdayaan
Masyarakat,
Pemerintahan Desa, Perempuan dan
Pemerintah
Desa,
Masyarakat,
Perempuan, dan Keluarga Berencana
Keluarga
dengan
Badan Pemberdayaan Masyarakat,
publik.
Penerapan
transparansi
ditujukan
membangun
kepercayaan
dan
keyakinan publik kepada
Badan
Pembedayaan
untuk
Masyarakat,
Berencana;
Perempuan
Sekretaris
dan
Keluarga
Berencana; Subbagian Renja dan Keuangan;
Camat
Kecamatan
Teluk Batang; Tokoh Masyarakat.
Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana bahwa Badan tersebut
adalah
satuan
kerja
perangkat darrah yan bersih dalam
C. HASIL
PENELITIAN
DAN
PEMBAHASAN 1. Terdapat
Pengumuman
arti tidak korupsi dan berwibawa
Kebijakan
dalam
Dalam teori Mardiasmo (2002)
arti
profesional
melaksanakan
dalam tugas
(Eathewin:2011).
mengungkapkan
bahwa
indikator
pertama dalam transparansi adalah
2. Metode Penelitian
pengumuman kebijakan mengenai
Penelitian
ini
pendapatan
dan
menggunakanpendekatan deskriptif
keuangan.
menjalankan
dengan Metode Kualitatif. Teknik
program perlu adanya pengumuman
pengumpulan
terhadap kebijakan tentang program
datanya
adalah
suatu
dengan wawancara, observasi dan
tersebut
dokumentasi. Teknik analisis data
Program
terdiri dari 3 tahapan, yaitu reduksi
Pedesaandi
data,
Batang. Tujuan dari pengumuman
penyajian
data
dan
sama
pengelolaan
halnya
dengan
Infrastruktur
Dasar
Kecamatan
Teluk
10
kebijakan
yang
membantu
diberikan
pemahaman
guna kepada
kinerja
keuangan
suatu
entitas
pelaporan yang bermanfaat bagi para
publik tentang kebijakan bantuan
pengguna
keuangan pembangunan infrastruktur
mengevaluasi
yang diberikan kepada seluruh desa
mengenaialokasi
yang ada di kecamatan Teluk Batang.
Pengelolaan
keuangan
Berdasarakan hasil observasi yang
didasarkan
pada
dilakukan peneliti dilapangan dengan
Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000
apa
tentang
yang
diperoleh
wawancara
pada
dari
hasil Kepala
dalam
membuat
dan
keputusan sumber
daya. daerah
Peraturan
Pengelolaan
dan
Pertanggungjawaban
Keuangan
BPMPDPKB bahwa pengumuman
Daerah dan diganti dengan Peraturan
kebijakan telah diberitahukan kepada
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
masyarakat
Pertanggungjawaban
melalui
papan
atas
pengumuman dan juga pada situs
Pengelolaan Keuangan daerah di
internet. Pengumuman tersebut telah
Indonesia diatur dalam UU No. 1
dilihat langsung oleh peneliti dengan
Tahun
mendatangi Kantor Camat setempat.
Perbendaharaan Negara. Sementara
Menurut pengumuman
peneliti kebijakan
telah
itu,
2004
penyusunan
Tentang
dan
penyajian
laporan keuangan pemerintah di
dilaksanakan sesuai prosedur yang
Indonesia
telah
dalam
Akuntansi Pemerintahan yang telah
menjalalankan program Infrastruktur
diatur melalui PP No. 24 tahun 2005
Dasar Pedesaan.
tentang
2.
diberlakukan
Laporan
Mengenai
Pendapatan dan Pengelolaan
berdasarkan
Standar
Standar
Akuntansi
Pemerintahan. Kesimpulan
Keuangan yang Mudah di
langsung
Akses
wawancara dari beberapa informan
Tujuan
dan
diatas adalah masih ada kesulitan
menyajikan
dalam mengakses laporan untuk
informasi mengenai posisi keuangan,
umum dan meyeluruh. Salah satu
realisasi anggaran, arus kas, dan
kendalanya
adalah
dari
peneliti
laporan
keuangan
umum
oleh
pengamatan
adalah
kurangnya 11
Atika Usnawati, NIM. E42010071 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
fasilitas
yang
yaitu
kecamatandan juga dari kecamatan
kurang
ke SKPD Kabupaten Kayong Utara.
juga
Begitu pula penyampaian kepada
masyarakat dalam penggunaan alat
Bupati Kayong Utara mengalam
elektronik. Dalam hal ini, perlu
keterlambatan untuk memonitoring
adanya
dan
komputer
memadai
dan
pemahaman
juga
aparat
sosialisasi
dan
antara
aparat
pemerintah dan masyarakat.
mengevaluasi
pembangunan infrastruktur pedesaan.
3. Laporan
4. Sarana
Pertanggungjawaban
Tepat
Untuk
pertanggungjawaban
Suara
dan
Usulan Publik Berdasarkan
Waktu Laporan
kegiatan
Mardiasmo
teori
(2006),
dari
salah
satu
dilakukan dua kali dalam setahun.
indikator dari transparansi adalah
Sebelum
laporan
sarana untuk saran dan pendapat
(SPJ)
publik. Bentuk dari sarana untuk
pencairan
menyampaikan pendapat maupun
dana tahap I dan tahap II yang
usulan salah satunya adalah dalam
diajukan oleh Desa. Setelah kegiatan
bentuk
tahap I selesai dilanjutkan ke laporan
masyarakat.
pertanggung jawaban (LPJ) tahap I
memungkinkan masyarakat dapat
sekaligus permohonan tahap II dan
secara bebas dan terbuka mengenai
dilanjutkan lagi pada kegiatan tahap
pendapat
II. Setelah kegiatan tahap II selesai
mengenai
barulah menyampaikan LPJ tahap II.
pembangunan
infrastruktur.
Namun, laporan pertanggungjawaban
Dengan
musyawarah
tersebut
SKPD
keputusan dapat diambil secara
seringkali tidak tepat pada waktu
bersama-sama tanpa ada keputusan
yang telah ditentukan.
yang
membuat
pertanggung dilakukan
jawaban permohonan
diajukan
kepada
Dari uraian yang disampaikan diatas dalam
bahwa
ada
keterlambatan
menyampaikan
musyawarah Dalam
dan
pelaksnaan
diambil
Musyawarah
hal
usulan
cara
kepada
secara dilakukan
ini
mereka kegiatan
sepihak. secara
terbuka dan adil setiap sebulan
laporan
bahkan dua bulan sekali. Tujuan
pertanggungjawaban dari desa ke
dari musyawarah ini adalah untuk
12
mengikutsertakan
masyarakat
1. Pengumuman
kebijakan
dalam pembangunan infrastruktur
diberlakukan agar masyarakat
pedesaan.
mengetahui dan memahami
5. Sistem Pemberian Informasi
secara
detail
mengenai
pendapatan
Kepada Publik
maupun
Sistem pemberian informasi
pengelolaan keuangan dalam
pada penelitian ini, yaitu pada tingkat
menjalankan program, agar
informasi yang diberikan kepada
tidak terjadi penilaian negatif
publik sesuai dengan prosedur bahwa
dalam pengerjaan program.
informasi harus disampaikan kepada
2. Laporan mengenai Keuangan
publik
agar
terhindar
dari
yang mudah di akses untuk umum dan menyeluruh. Akan
pembicaraan
negatif
mengenai
pengelolaan
keuangan.
Laporan
mengenai
keuangan
informasikan yang
kepad
berkepentingan
kepada
harus
di
pihak-pihak dan
masyarakat
tetapi,
sebagian
masyarakat kendala
dari
mengalami yaitu
belum
juga
memahami cara penggunaan
karena
akses internet secara tepat.
masyarakat mempunyai hak untuk
Menyajikan
mengetahui informasi tersebut dan
mengenai posisi keuangan,
masyarakat juga merupakan bagian
realisasi anggaran, arus kas,
penting dari pembangunan suatu
dan kinerja keuangan suatu
daerah.
entitas
Informasi
dipublikasikan informasi
melalui seperti
tersebut
informasi
pelaporan
media
bermanfaat
papan
pengguna dalam
pengumuman. D. SIMPULAN Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat
yang
bagi
para membuat
dan mengevaluasi keputusan mengenaialokasi
sumber
daya. 3. Laporan pertanggungjawaban
mengemukakan kesimpulan sebagai
tepat
waktu
berikut :
prinsip
tepat
memenuhi waktu
dan
disusun sesuai prosedur yang 13 Atika Usnawati, NIM. E42010071 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
telah diterima secara umum.
kebijakan
Namun
progam yang dilaksanakan.
berdasarkan
dan
pengerjaan
kenyataan yang ada bahwa laporan pertanggungjawaban
5. Dari pihak masyarakat belum
tidak sesuai batas waktu,
mampu menanggapi secara
seringkali
positif dan pemikiran yang
terjadi
keterlambatan dan tidak tepat
luas
waktu. Hal ini dikarenakan
diberikan. Padahal dari pihak
penyampaian
Badan
laporan
kecamatan
dari
atas
informasi
yang
maupun kecamatan
mengalami
telah memberikan informasi
keterlambatan sehingga juga
dan kejelasan secara rinci
berpengaruh
Badan
agar tidak ada pemikiran
menyampaiakan
yang negatif atas pengerjaan
untuk
pada
kepada pemerintah daerah. 4. Sarana
untuk
suara
usulan
public
Masyarakat
memiliki
sarana
menyampaikan
dan
demikian,
E. SARAN
dalam
Adapun saran yang dapat peneliti
pendapat
sampaikan antara lain sebagai berikut
maupun saran dalam bentuk musyawarah.
program.
Dengan dalam
: 1. Dalam laporan
menginformasikan keuangan
kepada
pengambilan keputusan tidak
publik masih terbilang sulit
dilakukan hanya dari aparat
dikarenakan
masyarakat
pemerintah saja, akan tetapi
belum
sepenuhnya
juga
memahami
dari
kalangan
dalam
masyarakat umum. Hal ini
penggunaan
dilakukan guna memberikan
Dalam
kebebasan masyarakat dalam
pelatihan khusus oleh aparat
mengeluarkan
pendapat
pemerintah
kepada
masing-
mengenai
masyarakat
dalam
masing
hal
komputer. ini
diberikan
14
mengggunakan situs internet
ditambah
dalam komputer.
penyediaannya. Hal ini untuk
2. Menyediakan
laporan
memberikan fasilitas
lagi
yang
mengenai setiap pengelolaan
memadai dalam penggunaann
keuangan tepat waktu setiap
komputer.
tahunan
,
memberikan
hal
ini
kesan
dapat positif
bagi masyarakat umum tanpa adanya kecurigaan mereka mengenai keuangan. 3. Dalam
pelaksanaan
memberikan
informasi
melalui
jaringan
internet,
aparatur
pemerintah
lebih
intens memberikan petunjuk, pengarahan dan sosialisasi kepada
masyarakat
umum
agar lebih memahami dan mengerti
permasalahan
DAFTAR PUSTAKA A.
REFERENSI BUKU
Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta : Raja GrafindoPersada. Hatifah Sj, Sumarto. 2004. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance . Jakarta : yayasan Obor Indonesia. Krina, Loina Lalolo. P. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi.Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
melalui akses internet secara cepat dan tepat. 4. Dapat memberikan informasi mengenai
kebijakan
yang
Kusmayadi. 2005. Upaya Mewujudkan Good Goverment Governance Melalui Pengelolaan Keuangan Daerah. Bogor.
yang bukan hanya dalam bentuk papan pengumuman saja, akan tetapi sebaiknya dalam bentuk website khusus
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik dalam Mewujudkan Good Governance dalam Perspektif Daerah. Yogyakarta.
agar lebih mudah diketahui. 5. Dalam penyediaan fasilitas alat komputer yang terbilang sangat
sedikit,
Moleong, Lexy J. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
sebaiknya 15
Atika Usnawati, NIM. E42010071 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Prastowo, Andi. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta : Ar- Ruzz Media. Rahmanurrasjid, Amin. 2008. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah. Universitas Diponegoro Semarang. Sedarmayanti. Good Governance (Keperintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung: CV Mandar Jaya. Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. Tahir, Arifin. 2010. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta. : Puataka Indonesia Press. B.
SKRIPSI-SKRIPSI
Dwi
Anggraeni Ristya (2013). Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya.
Suropia Kabupaten KendariSulawesi Tenggara. Astuti Dwi Hidayah (2013). Perancangan Sistem Transparansi Laporan Keuangan Pada Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati.
C.
PERATURANPERATURAN
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan Bupati Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Pedesaan.
Sahid Abdul (2003). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Transparansi Pengelolaan Dana Proyek di Desa Atowatu Kecamatan
16
