PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS DI KECAMATAN SUMALATA KABUPATEN GORONTALO UTARA Rika Mohamad Nim 281 409 052. Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri
ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan program pendidikan gratis. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo utara, lebih spesifik di Kecamatan Sumalata, dengan melalui beberapa pertimbangan penentuan lokasi, yang paling utama dalam penentuan lokasi yakni, lokasi penelitian sangat berdekatan dengan tempat tinggal penulis karena penulis merupakan penduduk asli Kecamatan Sumalata, sehingga dalam penggunaan biaya penelitian sangatlah minim. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap kebijakan pendidikan gratis di Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Secara spesifik, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti melakukan penghayatan/pemaknaan terhadap fenomena yang terjadi di dalam suatu lembaga pendidikan atau berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku antar para pengelola pendidikan dalam situasi penyelenggaraan pendidikan, baik menurut perspektif peneliti sendiri maupun dari sumber data. Dengan menggunakan tekhnik pengumpulan data dalam bentuk observasi, wawancara dan dokumentasi. Demikian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan gratis ini belum terlaksana dengan maksimal, sebab masih banyak masyarakat terutama orang tua siswa yang tidak memahami substansi dari pedidikan gratis tersebut, kata “gratis” tersebut, yang masih menimbulkan kebingunan dalam masyarakat, apakah gratis secara keseluruhan, ataukah hanya beberapa item yang digratiskan. Hal ini terbukti bahwa masih ada pungutan-pungutan yang dibebankan kepada orang tua siswa.
Kata Kunci : Persepsi Masyarakat, Kebijakan, Pendidikan
1
Pendahuluan Istilah pendidikan mungkin sudah tidak asing lagi dalam kehidupan keseharian kita. Namun, ketika diperhadapkan dengan makna kata tersebut secara metodologis kita pasti akan mengalami kesulitan. Sehingga perlu adanya kajian secara mendalam mengenai makna tentang kata “pendidikan” itu. Karena, dalam makna kata pendidikan tersebut terkandung suatu kondisi harapan dan cita-cita dari sebuah proses pendidikan yang mampu mengkonstruksikan pola pikir manusia kepada kemapanan intelektual. Pendidikan dipahami secara universal merupakan usaha progres maupun suatu proses transformasi sikap dan etika melalui bimbingan, pengajaran dan latihan, untuk membantu peserta didik dalam proses pemanusiaan diri. Hakekat pendidikan sebagai usaha orang tua bagi anak-anak dengan maksud untuk menyokong kemajuan hidupnya, dalam arti memperbaiki tumbuhnya kekuatan rohani dan jasmani yang ada pada anak-anaknya1. Dalam hemat penulis, proses tersebut penting adanya pola keseimbangan antara dorongan orang tua dan proses pembentukan oleh lingkungan sekitar, demi memberikan motivasi, sehingga keinginan yang besar akan timbul dari dalam diri peserta didik tanpa ada keraguan. Pendidikan juga merupakan sebuah ruh dari suatu pembangunan, baik dalam hal kemajuan suatu bangsa maupun dalam proses perbaikan sumber daya manusia dalam suatu negeri. Pendidikan juga baik untuk pengembangan diri dalam perubahan pola pikir manusia, untuk menjadi manusia yang demokratis, religious, memiliki kemampuan untuk memahami antar sesama, dan sering mengamalkan seluruh nilai budaya maupun sebuah nilai dari identitas bangsa sendiri. 1
Lihat Ki Hajar Dewantara (Dalam Darmaningtyas,) 1999 , Pendidikan, pada dan setelah Krisis (Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis), Yogyakarta: LPIST dan Pustaka Pelajar.hal.3-4.
2
Visi pendidikan nasional itu sendiri adalah pendidikan yang mengutamakan kemandirian menuju keunggulan untuk meraih kemajuan dan kemakmuran berdasarkan
nilai-nilai
Pancasila.
Pendidikan
nasional
diharapkan
mampu
menghasilkan manusia dan masyarakat Indonesia yang demokratis-religius yang berjiwa mandiri, bermartabat, menjunjung tinggi harkat kemanusiaan, dan menekankan keunggulan sehingga tercapai kemajuan dan kemakmuran. Tujuan yang demikian mulia ini mempersyaratkan kepedulian keluarga, masyarakat, bersamasama dengan organisasi dan institusi pendidikan nasional yang mandiri, mampu untuk selalu melakukan inovasi menuju ke suatu sistem pendidikan nasional yang unggul2. Kata pedagogos yang mulanya berarti pelayanan kemudian berubah menjadi pekerjaaan mulia. Karena itu pengertian pedagogi (dari pedagogos) berarti seorang yang tugasnya, membimbing anak di dalam pertumbuhannya ke daerah berdiri sendiri dan bertanggung jawab3. Dalam arti sederhana pendidikan sering di artikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau paedagogie berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Pendidikan dapat dipahami sebagai sebuah upaya “konservatif” dan “progresif” dalam bentuk pendidikan sebagai pendidikan formasi, sebagai rekapitulasi dan retrospeksi, dan sebagai rekonstruksi. Jadi pendidikan ini bertujuan untuk membangun manusia dengan pengetahuan dan keterampilan agar manusia bisa mengetahui apa makna dari pedidikan itu4. Bahwa pendidikan merupakan pengaruh ligkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan yang tetap (permanen) di dalam kebiasaan-kebiasaan tingkah lakunya, pikirannya dan sikapnya 5. 2
3 4
5
Lihat Fasli Jalal dan Dedi Supriadi 2001, Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah, Yogyakarta: Bappenas-Depdiknas-Adicita Karya Nusa.hal 63. Lihat Fuad Ihsan, 2005 ,Dasar-dasar Kependidikan, Jakarta: Rineka Cipta, hal 2. Lihat John Dewey Dalam Nugroho, 2008. Kebijakan Pendidikan Yang Unggul. Yokyakarta : Pustaka Pelajar.hal.19-20. Lihat Sir Godfrey Thomson dalam Fattah, 2012 . Ananlisis kebijakan pendidikan.Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.hal 39.
3
Dalam konteks kehidupan sehari-hari penggunaan istilah “gratiS” sering diperdebatkan di kalangan masyarakat. Karena dalam penggunaan istilah gratis tersebut, maka tersirat sebuah arti bahwa keseluruhan biaya pendidikan akan menjadi tanggungan dari pemerintah seperti yang dijelaskan dalam UU di atas. Dan, seluruh komponen masyarakat yang menikmati pendidikan tersebut dibebaskan dari seluruh pembebanan biaya pendidikan tersebut. Menelaah lebih lanjut tentang pendidikan gratis, dalam hemat penulis pendidikan pada hakekatnya adalah hak publik atau masyarakat, sebagaimana yang dituangkan dalam UU yang menjadi pedoman kita dalam kehidupan. Pengertian pendidikan gratis sebenarnya secara implisit telah tertuang dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Di mana UU ini telah mengamanatkan masyarakat yang tidak mampu digratiskan atau tidak dikenakan pungutan biaya sampai mencapai usia wajib belajar 9 tahun. Masih menurut UU tersebut pada pasal 10 disebutkan bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
berhak
mengarahkan,
membimbing,
membantu
dan
mengawasi
penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendidikan gratis merupakan pendidikan tanpa biaya, karena telah diatur dalam UUD NRI 1945 pasal 31 ayat 4 bahwa sekitar 20% dari APBD dan APBN diprioritaskan untuk kelangsungan proses pendidikan. Pendidikan gratis ini merupakan kebijakan dari pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang saat ini sudah diterapkan.Sesuai dengan kebijakan pendidikan Nasional UU No. 20 tahun 2003 pasal 11 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah wajib menjamin tersedianya dana, guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara. Dapat dipertegas bahwa pendidikan gratis mengandung arti bahwa siswa bisa bersekolah tanpa kewajiban orang tua membayar apapun. Kewajiban untuk membayar menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah yang membayar uang sekolah, baik itu
4
sekolah negeri maupun sekolah swasta, serta menyediakan kebutuhan lain yang terkait dengan sekolah6. Pendidikan juga merupakan modal utama dalam mencapai sebuah penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa. Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pada pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Jika kita analisis tentang anjuran pemerintah yang dituangkan pada UU No. 20 tahun 2003 pasal 6 ayat 1 bahwa setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Ini menandakan bahwa kewajiban untuk mengenyam pendidikan sangat esensial bagi terciptanya sumber daya manusia yang produktif. Manusia yang berkualitas dibutuhkan dalam pembangunan, mengingat pendidikan sangat penting dalam sektor pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan anggaran untuk pendidikan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menetapkan kebijakan pendidikan gratis yang diberlakukan pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan adanya kebijakan pendidikan gartis ini maka banyak orang yang akan bisa mengenyam pendidikan tanpa harus memikirkan biaya yang dikeluarkan. Karena setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan akses pendidikan yang memungkinkannya memiliki kesadaran kritis dalam menyikapi dinamika dan fenomena yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Pendidikan itu sangat penting sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan akan terbelakang. Dengan demikian, pendidikan harus diarahkan secara baik agar bisa menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Kebijakan pendidikan gratis ini bertujuan untuk menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas, untuk membantu orang yang kurang mampu dalam membiayai pendidikan dan untuk peningkatan mutu pendidikan. 6
Lihat dalam Guruh Safaat 2008, Jurnal Imiah Niagara, Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Bandung.Vol. 1, No. 1, April 2008
5
Sekitar 75% siswa yang putus sekolah jenjang SMP karena alasan ekonomi. Dari jumlah tersebut, sekitar 65% tak sanggup membiayai pendidikan dan sisanya 1011% harus mencari pekerjaan.Dalam hemat penulis, Jika dianalisa lebih dari setengah akumulatif siswa yang putus sekolah adalah benturan dari masalah ekonomi, ini yang merupakan problematika yang sangat urgen dalam dunia pendidikan saat ini7. Mutu pendidikan merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional, sehingga menuai banyak perdebatan pada semua kalangan, terutama para aktivis pendidikan. Kebijakan pendidikan gratis yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara ini untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam pembangunan, dan juga untuk meningkatkan mutu pendidikan, pemerataan dan kesejahteraan anak didik serta untuk membantu bagi peserta khususnya orang tua yang kurang mampu agar tidak menjadi suatu beban yang menurut mereka sangat berat, selain itu juga, mereka bisa mengenyam pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Dalam hemat penulis, kebijakan pendidikan gratis ataupun penjaminan dana untuk penyelenggaraan Pendidikan Nasional merupakan suatu terobosan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, mengingat Gorontalo Utara adalah Kabupaten yang masih baru, sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang produktif demi pembangunan dan kesejahteraan daerah. Maka dari itu, pendidikan merupakan instrument yang sangat penting untuk masyarakat. Implikasi dari penggratisan biaya pendidikan yang dilakukan di Kabupaten Gorontalo Utara kini mulai merambah ke program Provinsi Gorontalo, Untuk Provinsi Gorontalo, Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru terpilih, telah menggagas kebijakan Pendidikan Gratis. Mengingat kebijakan pendidikan gratis merupakan manifestasi darisalah satu program unggulan Provinsi Gorontalo yaitu peningkatan sumberdaya manusia yang diharapkan dapat memberikan konstribusi dalam peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Gorontalo. kebijakan pendidikan 7
Moh. Yahya Obaid 2008. Sekolah Gratis Dalam Perspektif Reformasi Pendidikan. Jurnal AlTa’dib. Vol 1. No 1. Hal 22
6
gratis yang nantinya akan digagas oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo pasti akan membutuhkan anggaran yang cukup besar, karena ada sekitar 5 kabupaten dan 1 Kota yang harus salurkan anggaran, mengingat anggaran yang dikucurkan untuk dialokasikan untuk pendidikan hanya minim. Pendidikan gratis saat ini sudah menjadi pembicaraan dan problematika di kalangan masyarakat Gorontalo, sehingga, membuat penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap kebijakan pendidikan gratis tersebut, demi mengetahui bagaimana persepsi masyarakat, agar menjadi sebuah bahan pembelajaran untuk seluruh masyarakat Gorontalo dan lebih khusus untuk pemerintah daerah, para aktivis dan pemerhati pendidikan. Dalam penelitian ini, kajian pustaka yang menjadi pisau analisis adalah Definisi Pendidikan, Pendidikan Gratis, Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan, dan Persepsi Masyarakat. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Secara spesifik, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti melakukan penghayatan/pemaknaan terhadap fenomena yang terjadi di dalam suatu lembaga pendidikan atau berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku antar para pengelola pendidikan dalam situasi penyelenggaraan pendidikan, baik menurut perspektif peneliti sendiri maupun dari sumber data. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata atau informasi dari hasil wawancara dengan pihak terkait dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan atau data sekunder data seperti, dokumen dan lain-lain8. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 1.
Data Primer yaitu data yang diambil langsung dari lapangan melalui hasil wawancara dengan masyarakat dan pihak terkait yang paham dengan
8
.
Moleong, j Lexy. Metodolgi Penelitian Kualitatif. 2007, PT Remaja Rosdakarya : Bandung. Hlm 157
7
permasalahan penelitian, agar data yang diperoleh dapat dipercaya dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Kemudian yang menjadi sumber data berjumlah 21 orang, alasannya penentuan 21 orang sebagai sumber data tersebut, mewakili dari seluruh masyarakat karena yang dipilih sebagai sumber data dirasa sangat mampu untuk memberikan informasi terkait masalah yang jadi topik penelitian, sehingga yang dijadikan sumber data tersebut hanya orang-orang tertentu saja yang paham dengan kondisi objek penelitian tersebut. 2.
Data Sekunder yaitu data yang diambil berupa dokumen-dokumen kepustakaan, kajian-kajian teori, karya ilmiah, jurnal yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo Utara. Sepanjang
pengetahuan penulis, belum ada yang melakukan penelitian dengan basic ilmu Sosiologi Pendidikan di lokasi penelitian tersebut. Pembahasan A.
Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pendidikan Gratis Pendidikan adalah proses yang dilakukan oleh setiap individu manusia kearah
yang lebih baik sesuai dengan potensi kemanusiaan. Proses ini hanya akan berhenti ketika nyawa sudah tidak ada pada jasad. Karena itu, setiap komponen yang ada dilembaga pendidikan. Baik itu dasar, menengah maupun tinggi harus memilki kemampuan untuk menerima akses masyarakat tanpa kecuali, lepas dari kata-kata yang ada sehingga proses menuju kebaikan dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya9. Pendidikan ini sangat penting untuk meningkatkan sumberdaya manusia, apalagi dengan adanya pendidikan gratis yang diprogramkan oleh pemerintah dan merupakan suatu kebijakan yang sangat membantu masyarakat terutama orang tua yang anaknya sedang mengenyam pendidikan. Dan, hal ini 9
Wiyono, Teguh. Rekonstruksi Pendidikan Indonesia. 2010.Pustaka Pelajar : Yogyakarta. Hlm 15
8
menjadi dambaan setiap orang tua yang berekonomi lemah agar anak-anak mereka bisa sekolah kejenjang lebih tinggi atau setara dengan Sekolah Menengah Atas. Persepsi seseorang mengenai dampak kebijaksanaan tertentu mungkin merupakan fungsi dari dampak nyata yang diwarnai oleh nilai-nilai orang yang mempersepsinya. Dengan demikian, secara umum dapat diduga ada korelasi yang tinggi antara sikap awal terhadap undang-undang dengan persepsi serta evaluasi mengenai dampaknya. Pendidikan gratis ini disambut oleh masyarakat dengan senang. Tetapi tidak sedikit masyarakat yang tidak memahami makna dari pendidikan gratis ini, dengan adanya slogan “gratis” masyarakat beranggapan bahwa semua biaya pendidikan itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Dari penjelasan tersebut sesuai wawancara dengan pihak Kepala dinas Pendidikan cabang yakni Ridwan Daud mengemukakan bahwa : “Untuk makna dari pada gratis itu bukan dalam arti semua tanggung jawab itu diserahkan kepemerintah. Ada yang menjadi tanggung jawab pemerintah, kemudian ada yang jadi tanggug jawab masyarakat, ada yang menjadi tanggung jawab orang tua siswa.Misalnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah, itu kan penyediaan sarana dan prasarana, sehingga jangkauan untuk kesekolah itu sudah dekat.yang dulunya siswa mecari sekolah, sekarang sekolah yang cari siswa”10. Dalam hemat penulis, terkait persepsi masyarakat, tergambar dengan jelas bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang substansi dari pendidikan gratis tersebut. Masyarakat sangat antusias dalam menyambut program pendidikan gratis yang menjadi program pemerintah tersebut, tetapi setelah berjalan beberapa tahun, muncul pengeluhan-pengeluhan dari masyarakat mengenai pembiayaan dan pungutan di sekolah. Bahkan, mereka masih membayar berupa pungutan dari sekolah seperti uang untuk perbaikan kursi dan meja, padahal itu sudah menjadi tanggungan pemerintah seperti yang tertuang dalam UU dan juga seperti yang dikatakan oleh kepala dinas bahwa yang menjadi tanggungan pemerintah itu adalah biaya sarana dan prasana. Berikut wawancara dengan bapak Ridwan Daud selaku kepala Dinas pendidikan cabang : 10
.
Wawancara pukul 20.00 tanggal 11 April 2013
9
“yang menjadi tanggung jawab pemerintah, adalah penyediaan sarana dan prasarana, sehingga jangkauan untuk kesekolah itu sudah dekat.yang dulunya siswa mecari sekolah, sekarang sekolah yag cari siswa. Komite itu tidak jalan sekarang karena degan slogan itu, pendidikan gratis sehinga ada inovasiinovasi yang dimungkinkan untuk dirumuskan oleh komite yang ujungujugnya bisa membebani orang tua/masyarakat, itu akhirnya karena slogan gratis itu”11. Yang menjadi harapan dari masyarakat mengenai biaya yang digratiskan dalam pendidikan adalah terutama biaya untuk kursi dan meja, komite. Sekarang komite sudah dihilangkan, tetapi pungutan-pungutan yang lain berupa biaya kursi dan meja itu masih dibebankan kepada orang tua siswa. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ransi Hasim salah satu masyarakat/orang tua siswa berikut ini : “Pertama masuk sekolah kami membayar Rp360.000 untuk kursi dan trening serta perlengkapan lainnya.” Hal serupa juga dikemukakan oleh elsinta pakaya salah satu siswa yang ada di sekolah di sumalata sebagai berikut: “Kami ini diminati uang untuk embayaran kursi dan baju seragam kalau tidak membayar kami tidak mendapatkan tempat duduk(bangku) didalam sekolah, sama halnya dengan seragam”. Dengan pungutan-pungutan seperti inilah yang membuat masyarakat terutama orang tua merasa terbebani. Mereka menuntut, seperti apa pendidikan gratis yang selalu didengung-dengunkan oleh pemerintah itu. Pemerintah mengatakan bahwa sekarang itu pendidikan sudah gratis. Berikut hasil wawancara dengan Ridwan Daud selaku kepala dinas pendidikan cabang sebagai berikut: “Biaya yang digratiskan misalanya biaya-biaya kegiatan pembelajaran, pengadaan alat-alat pembelajaran, meja, kursi bahkan buku pun itu sudah dibijaksanai oleh pemerintah melalui dana talksbook, Yang digratiskan itu pengadaan meja dan kursi itu tidak ada lagi sekarang, baik ada rapat dengan BP3 maupun komite untuk membicarakan pengadaan kursi dan meja. Contoh ke-2, pungutan-pungutan oleh guru itu sudah tidak dibenarkan lagi apa pun alasannnya. Misalnya guru memungut biaya untuk praktikum, biaya les, biaya ekstrakurikuler itu sudah tidak dibenarkan. Yang tidak termasuk disitu adalah penyiapan seragam sekolah untuk anak-anak, itu sudah menjadi tanggungan orang tua”12 11 12
.
Wawancara pukul 02.30 tanggal 12 April 2013 Wawancara pukul 20.00 tanggal 11 April 2013
10
Ketidakseriusan pemerintah dalam merealisasikan anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi telah memberikan dampak yang luar biasa pada kondisi pendidikan. Mulai dari angka putus sekolah yang tinggi sebagai salah satu realitas sosial sampai pada upaya strruktural dari pemerintah untuk melepas tanggung jawab dalam pendanaan pendidikan. B.
Implementasi Pendidikan Gratis di Masyarakat Makna dari implementasi ini adalah memahami apa yang senyatanya terjadi
sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedomana kebijaksanaan negar, yang mencakup baik
usaha-usaha untuk
mengadministrasikannya maupun untuk
menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian13. Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusankeputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai,
dan
berbagai
cara
untuk
menstrukturkan
atau
mengatur
proses
implementasinya. Dalam hemat penulis, sesuai dengan penjelsan di atas, bahwa implementasi dari pendidikan gratis ini belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan banyak masyarakat dan orang tua siswa yang belum mengetahui adanya pendidikan gratis tersebut, mungkin ini disebabkan oleh kurangnnya sosialisasi yang efektif, misalnya masyarakat yang ada di daerah pedalaman/pedesaan. Tetapi menurut pemerintah bahwa pendidikan ini sudah berjalan dengan baik dan bahkan pendidikan gratis sudah berlaku selama kurang lebih 4 tahun di seluruh sekolah yang ada di kecamatan Sumalata maupun di Kabupaten.
13
Dr. Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijaksanaan. Bumi Aksara : Jakarta.. Hlm 65
11
Impementasi yang ada di sekolah SMA Neg.1 Sumalata itu sudah berjalan dengan maksimal, dimana sekolah atau guru tidak dibenarkan lagi untuk meminta pungutan dalam bentuk apapun kepada siswa. Namun, sesuai dengan realita yang ada dilapangan melalui wawancara, penulis menemukan di mana implementasi dari pendidikan gratis ini belum berjalan dengan maksimal dan belum menyeluruh. Hal ini berdasarkan wawancara dengan ibu farida sebagai berikut: Pedidikan gratis memang sering kami dengar di berita, tapi selaku orag tua kami belum merasakan pendidika gratis, hanya orang-orang tertentu saja yag mendapatka pendidikan gratis ini,terbukti anak-anak kami masih dibebankan biaya ini dan itu. Pendapat diataspun sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh bapak Manan Pakaya sebagai berikut: “Artinya: Kami ini hanya masyarakat biasa, yang tidak tahu menahu soal ini dan itu,apalgi megenai pendidikan gratis, karena kami tidak merasakan seutuhnya, terbukti anak-anak kami masih di bebankan uang ini dan itu”.14. Berdasarkan hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa implemntasi pendidikan gratis yang ada dimasyarakat belum maksimal, ini di sebabkan kurangnya kesadaran pemerintah dan stekholder lainnya dalam mengorganisasikan sistem yang ada. C.
Biaya-Biaya Pendidikan yang Di Gratiskan Pendidikan nasional sebagai bagian dari uapaya pembaharuan bangsa. Hal ini
merupakan amanah konstitusional yang harus diselenggarakan secara terencana, terpadu, dan menyeluruh guna mewujudkan masa depan bangsa yang lebih baik. Secara normative, hal-hal yang berkenaan dengan pendidikan nasional dengan tegas disebutkan dalam UUD 1945 hasil perubahan keempat pada BAB 13 tentang pendidikan dan kebudayaan, khususnya pada pasala 31 sebagai berikut : 1) setiap warga egara berhak mendapatkan pendidikan; 2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; 3) pemerintah mengusahakan 14
.
Wawancara pukul 09.00 tanggal 08 February 2013
12
dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan UU; 4) negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; 5) pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi niali-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia15. Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa angaran diprioritaskan sebesar 20% untuk pendidikan, merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional. Tetapi melihat realitas yang ada di lapangan dan juga sesuai hasil wawancara dari beberapa informan untuk aplikasi bantuan tersebut belum secara maksimal terlaksana. Sehingga, masih banyak masyarakat yang merasa belum tersentuh oleh cita-cita luhur dari UUD tersebut. Tetapi hasil dari wawancara penulis, bahwa saat ini pemerintah sudah menyediakan sarana dan prasarana untuk yang berada di pedalaman. Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang informan yang penulis wawancarai bapak Kadis Pendidikan bapak Ridwan Daud adalah sebagai berikut : ”yang menjadi tanggung jawab pemerintah itu kan penyediaan sarana dan prasarana, sehingga jangkauan untuk kesekolah itu sudah dekat.yang dulunya siswa mecari sekolah, sekarang sekolah yang cari siswa”16. Dari hasil wawancara di atas, dinyatakn bahwa yang menjadi tanggung jawab pemerintah adalah menyediakan sarana dan prasarana sekolah agar pendidikan tersebut terlaksana dengan baik dan jangkauan untuk kesekolah itu lebih mudah. Tetapi penjelasan oleh Kepala Dinas Pendidikan tadi sangat berseberangan dengan apa yang di katakan oleh bapak Hanafi Dahlan berikut ini: “Artinya: Kami ini membayar uang kyrsi setiaptahun 60.000, jadi yang namanya pendidkan gratis kami tidak paham dimana batasannta, apakah hanya spp saja ataukah yang mana.”17 15
.
16
.
Dr. Masykur Musa, Ali. Poitik Anggaran Pendidikan Pasca Perubahan UUD 1945 .2009. (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi) : jakarta,). Hlm 58 Wawancara pukul 20.00 tanggal 11 April 2013
13
Berdasarkan hasil wawancara diatas, menggambarkan bahwa masyarakat yang ada di Sumalata belum memahami sedikitpun tentang mekanisme pendidikan gratis yang menjadi program pemrintah pusat maupun daerah, ini disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat yang ada di daerah apalagi di lokasi yang menjadi lokasi penelitian ini. Idealnya pemerintah harus lebih terbuka dalam hal sistem yang ada kepada masyuarakat setempat terkait apa-apa saja indikator pemerataan biaya dari tingkat SD sampai SMA. Seperti yang terlihat dalam tabel dibawah ini: Kesimpulan Pendidikan gratis yang digagas oleh pemerintah Kab Gorontalo Utara menjadi dambaan bagi seluruh masyarakat terutama yang berekonomi lemah atau yang penghasilannya dibawah rata-rata. Kebijakan ini juga merupakan upaya pemerintah untuk merealisasikan anggaran pendidikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang persepsi masyarakat terhadap pendidikan gratis. Dimana pendidikan gratis ini bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermutu. Kebijakan pemerintah ini sangat didambakan seluruh masyarakat yang ada di Kab Gorontalo Utara, dengan harapan masyarakat yang tidak mampu bisa menyekolahkan anak-anak mereka sampai kejenjang yang tinggi, tanpa memikirkan biaya yang harus dikeluarkan. Tetapi sesuai dengan realita yang ada dilapangan, bahwa pendidikan gratis ini belum terlaksana dengan efektif karena masih banyak masyarakat terutama yang ada dipedalaman belum memahami betul makna dari gratis ini, terutama pada item-item yang digratiskan. Hal tersebut masih menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat.
17
.
Wawancara pukul 09.00 tanggal 03 Maret 2013
14
DAFTAR PUSTAKA Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijaksanaan. Bumi Aksara : Jakarta Darmaningtyas, , 1999. Pendidikan, pada dan setelah Krisis (Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis), Yogyakarta: LPIST dan Pustaka Pelajar Fattah, Nanang, 2012. Ananlisis kebijakan pendidikan.Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Ihsan, Fuad,, 2005.Dasar-dasar Kependidikan, Jakarta: Rineka Cipta Jalal, Fasli, dan Supriadi, Dedi,, 2001.Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah, Yogyakarta: Bappenas-Depdiknas-Adicita Karya Nusa. Masykur Musa, Ali. Dr. 2009. Politik Anggaran Pendidikan Pasca Perubahan UUD 1945. Sekretariat jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi : Jakarta Moleong, j Lexy. Metodolgi Penelitian Kualitatif. 2007, PT Remaja Rosdakarya : Bandung Nugroho, riant, 2008.Kebijakan Pendidikan Yang Unggul.Yokyakarta : Pustaka Pelajar Obaid, Yahya, 2008,Sekolah Gratis Dalam Prespektif Reformasi Pendidikan. Jurnal AL-TA’DIB Vol. 1, No. 1, Tahun 2008 Safaat, Guruh, 2008. Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Bandung.Jurnal Imiah Niagara, Vol. 1, No. 1, April 2008 Wiyono, Teguh. 2010. Rekontruksi Pendidikan Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
15
