NOMOR 01 TAHUN 2015 (RPJMDESA) TAHUN

PERATURAN DESA NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA) TAHUN 2015 – 2020 DESA PONCOKUSUMO KECAMATAN PONCOKUSUMO

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN PONCOKUSUMO

DESA PONCOKUSUMO Jl. Diponegoro

PDF Creator - PDF4Free v3.0

No. 732 Kode Pos 65157 Poncokusumo

http://www.pdf4free.com

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Lam bang desa

KECAMATAN PONCOKUSUMO KANTOR DESA PONCOKUSUMO Jalan. Diponegoro No. 732 Kode Pos 65157 Kec. Poncokusumo-Malang

PERATURAN DESA PONCOKUSUMO KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2015- 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PONCOKUSUMO Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, disusun perencanaan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaanpembangunan daerah ; b. bahwa untuk memberikan arah pembangunan desa perlu dijelaskan Garis Garis Besar kebijakan pembangunan desa ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Poncokusumo Kecamatan Poncokusumo Tahun 2015 – 2021

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 8. Peraturan Pemerintah no 43 tentang Peraturan Pelaksana UndangUndang No 6 Tahun 2014 tentang Desa; 9. Peraturan Pemerintah No 60 tentang Dana Desa yang bersumber dari Angaran Pendapatan dan Belanja Negara;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa PDF Creator - PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kerjasama Desa 18. Permendagri Nomor Pembangunan Desa;

66

Tahun

2007

tentang

Perencanaan

19. Peraturan Dareah Nomor 6 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang; 22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 20102015. Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONCOKUSUMO dan KEPALA DESA PONCOKUSUMO MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DESA PONCOKUSUMO KECAMATAN PONCOKUSUMO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2014 - 2020 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Desa adalah Desa Poncokusumo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. 2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; 3. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan PDF Creator - PDF4Free v3.0 berdasarkan asal-usul dan adathttp://www.pdf4free.com masyarakat setempat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ; 6. Perencanaan, adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitun 7. gkan sumber daya yang tersedia ; 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dengan memperhatikan RPJMD, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. ; 9. Visi, adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan ; 10. Misi, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN RPJMDESA Pasal 2 Maksud penyusunan RPJMDesa adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan sebagai penjabaran aspirasi masyarakat guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat Pasal 3 Tujuan penyusunan RPJMDesa untuk : a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat ; b. menciptakan rasa memiliki pembangunan di desa ;

dan

tanggungjawab

masyarakat

terhadap

program

c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa ; d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa. BAB III SISTEMATIKA RPJMDESA Pasal 4 Sistematika RPJMDesa Tahun 2014 – 2020 disusun sebagai berikut : BAB I

: PENDAHULUAN

BAB II

: PROFIL DESA

BAB III

: ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DESA

BAB IV

: VISI DAN MISI

BAB V

: PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB VI

: KAIDAH PENGELOLAAN DAN INDIKATOR KINERJA

BAB VII

: PENUTUP

LAMPIRAN PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com Pasal 5

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

sepanjang

mengenai

teknis

Pasal 7 Peraturan desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa in idengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang Ditetapkan di Poncokusumo Pada tanggal …….Januari 2015 KEPALA DESA PONCOKUSUMO

LILIK TRI SETIAWATI Diundangkan : di Poncokusumo pada tanggal : . . ……………. 2015 SEKRETARIS DESA

GATOT SAEKOWARNO

LEMBARAN DESA PONCOKUSUMO TAHUN 2014 NOMOR ........



PENJELASAN ATAS PERATURAN DESA PONCOKUSUMO KECAMATAN PONCOKUSUMO NOMOR : 01 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2015 - 2021 I. PENJELASAN UMUM Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah serta sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2006 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Desa Poncokusumo Kecamatan Poncokusumo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2015 - 2021 II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas



Lampiran Peraturan Desa Poncokusumo

Nomor

: …..Tahun 2015

Tanggal

:…...…Januari 2015

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2015 - 2021 (RPJM DESA) DESA PONCOKUSUMO KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Desa maka dalam rangka penyelenggaraan peerintahan Desa perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Malang yang disusun secara partisipatif oleh desa untuk jangka menengah (RPJMDes) yang kemudian dijabarkan dalam rencana tahunan yang disebut RKPDes dan selanjutnya dipakai sebagai bahan penyusunan APBDes. Dokumen RPJMDes ini merupakan dokumen yang disusun oleh Kepala Desa terpilih pada periode tertentu yang menjabarkan tentang visi misi dan program Kepala Desa yang penyusunannya berdasarkan isu dan permasalahan strategis serta potensi desa, sedangkan periodesasinya disesuaikan dengan periodesasi Kepala Desa. Sebagai suatu dokumen penting sudah sepatutnya bahwa Pemerintah Desa bersama BPD dan masyarakat memberikan perhatian penuh pada proses penyusunan dokumen RPJMDes ini, yang kemudian diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review berkala atas implementasinya. Proses penyusunan dokumen RPJMDes ini meliputi 1) evaluasi dokumen RPJMDes periode

sebelumnya,

2)

curah

pendapat

antarstakeholders

pembangunan

desa,

3)

pembentukan Tim Penyusun, 4) penyusunan agenda kerja tim, 5) pengmpulan data informasi, 6) penyusunan rancangan dokumen RPJMDes, 7) Musrenbangdes, 8) penyusunan draft akhir, 9) sosialisasi, 10) penetapan Perdes, 11) sosialisasi Perdes. B. Maksud dan Tujuan PDF Creator - PDF4Free v3.0


1. Dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan pegangan atau pedoman bagi

tahun 2015 – 2021. Dokumen Rencana Pembanguan Jangka Menengah ini memuat visi, misi dan program strategis yang akan dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa selama masa jabatan. 2. Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJM Desa ini adalah : a. Menyediakan dokumen strategis desa mulai

perumusan visi, misi program

strategis, strategi dan rencana tindakan yang akan dilaksanakan secara bersamasama antara Pemerintah Desa, Organisasi kemasyarakatan Desa, masyarakat luas maupun berbagai pemeran pembangunan yang lain melalui kerjasama secara terpadu. b. Memberikan pegangan dan indikator kinerja Pemerintahan Desa Poncokusumo dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Desa sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Desa. c. Memberikan gambaran prioritas permasalahan desa yang harus ditanggulangi dan potensi unggulan yang berpeluang untuk dikembangkan melalui serangkaian program dan kegiatan. d. Menyediakan dokumen usulan program strategis dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat. e. Sebagai masukan bagi dinas instansi pemerintah dan berbagai pemeran pembangunan lain dalam rangka membangun kemitraan maupun investasi di desa dst. . C. Metode Penyusunan Penyusunan RPJM Desa ini dilaksanakan dengan memeransertakan secara bersama-sama masyarakat secara seimbang

termasuk kesetaraan jender. Masyarakat dalam hal ini

merupakan subjek utama dalam pengambilan keputusan dalam perumusan perencanaan pembangunan. Melalui pendekatan dan metode partisipatif ini masyarakat bersama pemerintah desa melaksanakan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut : 1. Melaksanakan review data yang dimiliki oleh desa, yakni data monografi desa, profil desa dan data potensi desa. Analisis dan up-date dilaksanakan untuk memperoleh data terkini demi mendukung keakuratan perencanaan. Review data ini dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari unsur Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, wakilwakil dari wilayah maupun tokoh masyarakat dan tokoh agama. Hasil dari kegiatan ini adalah informasi dokumenter

terkini

yang mendukung proses penyusunan

perencanaan desa. 2. Pertemuan di desa untuk melakukan review terhadap pelaksanaan program pembangunan yang telah dilaksanakan selama 6 (enam) tahun sebelumnya. Hasil kegiatan ini berupa rekomendasi, masukan untuk kepentingan penyusunan Dokumen Rencana Pembanguan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 3. Bersamaan dengan hal diatas juga dilakukan pengumpulan informasi mengenai

PDF Creator - kegiatan PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com pembangunan yang sedang berjalan maupun akan berjalan dari berbagai sumber pendanaan. Informasi ini dilaksanakan terutama oleh pihak Pemerintah Desa.

yang diusulkan. Hal ini dijaring melalui pertemuan informal yang dilakukan

melalui

berbagai jalur, baik melalui pertemuan dusun, RT, RW, LPMD, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya. Dalam aktifitas pengkajian

potensi dilakukan

penetapan prioritas masalah dan potensi dengan metode Musyawarah dan perumusan visi, misi dari masyarakat dan berbagai pihak dengan metode mengagas masa depan (future search). 5. Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan

secara partisipatif diatas,

selanjutnya disusun draft Rencana Pembanguan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) oleh tim. Draf selanjutnya dibahas dalam Musyawarah Desa Perencanaan. 6. Hasil Musyawarah

Desa Perencanaan

berupa

masukan

dan penyempurnaan

selanjutnya diajukan untuk memperoleh penetapan oleh Pemerintah Desa bersama BPD dalam

bentuk Peraturan Desa (Perdes). Langkah-langkah diatas bisa

digambarkan dalam bagan alir sebagaimana dibawahini. D. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 8. Peraturan Pemerintah no 43 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa; 9. Peraturan Pemerintah No 60 tentang Dana Desa yang bersumber dari Angaran Pendapatan dan Belanja Negara; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala Desa 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2006 tentang BPD 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa

PDF Creator PDF4FreeDaerah v3.0 Kabupaten Malang Nomor 19 Tahun http://www.pdf4free.com 16.- Peraturan 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa

19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang; 22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015. BAB II PROFIL DESA PONCOKUSUMO A. Karakteristik Wilayah Desa Poncokusumo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang merupakan bagian integral dari sistem perwilayahan Kecamatan Poncokusumo Batas-batas desa ini sebelah utara Desa Wringinanom sebelah selatan Desa Pandansari sebelah timur Hutan Negara .sedangkam sebelah barat

Desa Ngadiresodan Wonorejo dan secara geografis desa

Poncokusumo terbagi menjadi 2 (dua) dusun yaitu; dusun Poncokusumo krajan, dusun Drigu ke Kecamatan 5 km, yang dapat di tempuh dengan waktu kurang lebih 10 menit, sedangkan jarak tempuh ke ibukota Kabupaten adalah 30 km dapat di tempuh dengan waktu 40 menit B. Potensi Sumber Daya Alam Faktor Fisik yang diperlukan dalam merencanakan suatu kawasan adalah

topografi,

geologi, hidrografi dan kendala-kendala fisik. Desa Poncokusumo merupakan dataran Tinggi 800 DPL/DPS, dengan kemiringan 30 persen dan suhu rata-rata per hariannya 2327 derajat C. Menurut topografi desa ini termasuk ada di dataran Tinggi Topografinya yang bergunung-gunung Namun demikian

dengan kondisi lahan yang subur menjadikan daerah ini sebagai

penghasil tanaman sayur dan Holtikultura di Kabupaten Malang. C. Karakteristik Penduduk 1. Jumlah Penduduk Desa Poncokusumo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang pada tahun 2015 sebesar

6495 jiwa yang terbagi kedalam 1930 KK . Komposisi

penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2014 sebesar 3324 jiwa, lebih besar dibanding jumlah perempuannya sebesar 3171 jiwa. 2. Secara Sosial dan ekonomi, penduduk desa Poncokusumo dikelompokkan dalam basis mata pencaharian pada sektor Pertanian, agama dan pendidikan. Mata pencaharian

PDF Creator - penduduk PDF4Freesebagian v3.0 besar adalah Petani lahan keringhttp://www.pdf4free.com dengan aktifitas utama bertanam . sayur dan holtikultura Sebagian besar penduduk beragama islam. Menurut tingkat

D. Potensi Desa Potensi ekonomi unggulan desa Poncokusumo

adalah dibidang pertanian

serta

perdagangan dan jasa dibidang pertanian.

No 1

Macam Pekerjaan

Jumlah

Prosentase

Pengrajin

15 orang

1. PNS

23 orang

2. Pedagang

53 orang

2

3. Petani

2500 orang

4. Sopir

27 orang

5. TNI POLRI

5 orang

3

Sektor Industri kecil

8 orang

4

Sektor lain Jumlah

2 orang 5768 orang

E. Infrastruktur Pendukung 1. Jaringan Jalan Sarana transportasi atau akses jalan di Desa Poncokusumo baik, . Jalan aspal adalah satu-satunya ruas jalan yang menghubungkan ke Ibu Kota Kecamatan. 2. Kondisi dan fungsi jalan Kondisi jalan Poros Desa yang menghubungkan desa

keluar dalam kondisi

baik.

Sedangkan tetapi masih ada 30% dari seluruh ruas jalan yang ada di desa Poncokusumo 3. Keadaan tranportasi Transportasi yang masuk kedesa adalah angkutan umum. Sedangkan transportasi lokal adalah kendaraan pribadi berupa mobil pribadi, sepeda motor dan ojek. 4. Pasar Desa Di desa Poncokusumo tidak ada pasar desa, untuk pemasaran hasil pertanian dijual kepada pedagang dan tengkulak. 5. Sarana Pipanisasi Sarana pipanisasi adalah salah satu sarana yang sangat mendukung di bidang pertanian, adapun sarana tersebut masih jauh dari harapan untuk menjangkau pemerataan jaringan pipanisasi air pertanian dikarenakan minimnya jaringan pipa induk yang harus masuk ke pipa pembagian lahan pertanian. 6. Infrastruktur pendukung yang lain antara lain meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas perumahan, fasilitas perkantoran, fasilitas olah

PDF Creator - raga PDF4Free v3.0 fasilitas MCK, fasilitas perdagangan http://www.pdf4free.com dan rekreasi, dan jasa dan seterusnya. Dalam

F. Kelembagaan Desa 1. Hasil Identifikasi kelembagaan terdapat 8 lembaga, lembaga sosial kemasyarakatan dan pemerintahan yang ada di desa Poncokusumo Lembaga tersebut meliputi BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna, Muslimat, Fatayat, Ansor dan IPPNU,Muhammadiyah, 2. Hasil pemetaan kelembagaan yang dilakukan pada waktu proses pengkajian potensi dan masalah menunjukkan

lembaga kemasyarakatan yang eksis

dan memiliki

pengaruh langsung dalam menggerakkan masyarakat adalah BPD, LPMD ,PKK dan Karang Taruna.

BAB III ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DESA 1. Berdasarkan hasil pengkajian potensi dan masalah maupun penggalian informasi

dan

aspirasi dari berbagai pihak, maka dapat dijelaskan gambaran permasalahan kunci yang dihadapi berikut prioritas penanggulangan masalah

serta gambaran potensi unggulan

beserta prioritas rencan pengembangannya. Adapun prioritas potensi dan masalah dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini: A. Desa Poncokusumo

NO

MASALAH

PENYEBAB

DUKUNG SUMBER DAYA

USULAN

A. FISIK SARANA PRASARANA 1.

Jalan Desa rusak

Jalan aspal

Swadaya dan bantuan

Pembangunan

dan jalan tanah

rusak,

pemerintah

hotmik jalan makadam jalan

2.

4.

Penerangan jalan

Tiang listrik

Potensi iuran listrik dan

Pengadaan

raya kampung

yang jauh dari

dana penerangan jalan

penerangan listrik

kurang

jangkauan

masing-masing RT

secara swadaya

Jalan rusak

Belum adanya

Swadaya gotong royong Pembangunan

tererosi oleh air

saluran

masyarakat

saluran Drainase

drainase B. EKONOMI 1.

Harga sayur mayur

Permainan

Potensi permintaan

Pengembangan

petani jatuh

pedagang

sayur tinggi produk

kelembagaan

pengepul

sayur termasuk yang

petani dalam

belum ada

diminati oleh pasar

bentuk Koperasi

jaringan pasar


kelembagaan

pengembangan

http://www.pdf4free.com Akses pasar

pengasilan petani

kurang baik

dari sungai

sluran pipanisasi

karena

Ada pengurus HIPPA

yang maxsimal

kekurangan air 3.

Pengahsilan

Banyaknya

Warga masyarakat

Bantuan ternak

masyarkat rendah

masyarkat

miskin, sumber daya

sapi potong,

miskin yang

alam, lahan industri

bantuan alat

tidak

kecil

industri rumah

mempunyai

tangga

pekerjaan tetap 4.

Dst.

C. SOSIAL BUDAYA 1.

Kurangnya fasilitas

Kurangnya

SDM Guru TK telah

Penambahan

pendidikan, lokal ,

luasan lahan

tersedia

lokal , gedung

gedung RA, PAUD, tanah untuk RA

PAUD,TK

dan PAUD serta makin banyaknya SISwa yang sekolah 2.

Kesehatan

Lingkungan

Swadaya gotong royong Pengadaan saran

Masyarakat kurang

kurang bersih

masyarakat dan

prasarana, tempat

bantuan pemerintah

sampah.

baik 3.

Kesenian tidak

Belum adanya

Kesenian, kuda

Bantuan alat

bisa berkembang

alat music dan

lumping, banjari, Drum

musik

prasarana

band.,bantengan,ludruk,

kesenian

B. Dusun Drigu

NO

MASALAH

PENYEBAB

DUKUNG SUMBER DAYA

USULAN

A. FISIK SARANA PRASARANA 1.

Jalan Desa rusak

Jalan aspal

Swadaya gotong-

Pembangunan

dan jalan tanah

rusak, blm ada

royong masyarakat

hotmik jalan

makadam

Bantuan

makadam jalan

pemerintah 2.

Penerangan jalan

Jauh dari tiang

Potensi iuran listrik

Pengadaan

raya kampung

induk listrik

dan dana

penerangan listrik

PDF Creator - PDF4Free v3.0 kurang


penerangan jalan

secara swadaya

4.

Jalan rusak tererosi

Belum adanya

Swadaya gotong

Pembangunan

oleh air

saluran

royong masyarakat

saluran Drainase

drainase B. EKONOMI 1.

2.

3.

Harga sayur mayur

Permainan

Potensi permintaan

Pengembangan

petani jatuh

pedagang

sayur tinggi produk

kelembagaan

pengepul belum

sayur termasuk

petani dalam

ada jaringan

yang diminati oleh

bentuk Koperasi

pasar

pasar

pengembangan

kelembagaan

Akses pasar

petani lemah

alternatif

Rendahnya

Hasil panen

Musim hujan, Aliran

Pembangunan

pengasilan petani

kurang baik

air dari sungai

saluran pipanisasi

karena

Ada pengurus

pertanian

kekurangan air

HIPPA

Pengahsilan

Banyaknya

Warga masyarakat

Penciptaan

masyarkat rendah

masyarkat

miskin, sumber

lapangan kerja

miskin yang

daya alam, lahan

baru

tidak mempunyai pekerjaan tetap C. SOSIAL BUDAYA 1.

Kesehatan

Lingkungan

Swadaya gotong

Pembangunan

Masyarakat kurang

kurang bersih

royong masyarakat

tempat sampah

Kesenian tidak bisa

Belum adanya

Kesenian, kuda

Bantuan alat musik

berkembang

alat music dan

lumping, sakerah,

prasarana

banjari, Drum Band

baik 2.

kesenian



2. Berdasarkan prioritas masalah dan potensi diatas maka bisa dirumuskan isu strategis yang akan ditangani dalam pembangunan desa 6 (enam) tahun kedepan adalah : a. Peningkatan kualitas Infrastruktur dasar yang ada di desa meliputi peningkatan kwalitas jalan, jembatan prasarana penerangan jalan dan fasilitas umum sesuai kebutuhan b. Peningkatan kualitas Usaha masyarakat melalui penguatan kelembagaan petani, pengembangan akses pemasaran,simpan pinjam/koperasi,peningkatan kapasitas usaha kecil/menengah,pengolahan potensi unggulan,membuka akses kerjasama dengan pihak infestor,pemasaran dan peningkatan mutu olahan hasil panen. c. Pengembangan

Fasilitas

sosial

terutama

di

bidang

pendidikan,

kesehatan

masyarakat,melestarikan cagar budaya/adat istiadat dan keagamaan BAB IV VISI DAN MISI 1. VISI

“Terwujudnya Masyarakat Yang Agamis, Berpendidikan, Rukun, Makmur serta Maju Dalam Bidang Pertanian dan Aparatur Desa Yang Berkualitas untuk Mendukung Otonomi Daerah ” 2. MISI Untuk merealisasikan Visi Desa Poncokusumo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang menjadi kegiatan nyata yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka diperlukan perumusan misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengenali, menganalisis sekaligus mencari pemecahan terhadap maslah-masalah prioritas pembangunan desa, terutama dibidang fisik prasarana, ekonomi dan sosial budaya. 2. Mengembangkan

penguatan kelembagaan petani dan pengembangan akses

pemasaran produksi pertanian 3. Meningkatkan kuwalitas pelayanan umum dan pelayanan kebutuhan dasar bagi warga desa terutama di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dsar serta di bidang kesehatan. BAB V PROGRAM PEMBANGUNAN DESA 1. Bagian ini memaparkan gugus program yang dikelompokkan kedalam bidang-bidang terdiri dari : a. Bidang fisik prasarana, Sarana prasarana merupakan fasilitas utama yang harus terpenuhi yang tentunya

PDF Creator - PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com sangat berkaitan dengan semua program kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat

penghubung dengan desa lain atau antar dusun satu dengan yang lainnya dari sarana dan prasarana tersebut diatas masih banyak yang harus di perbaiki dan dipelihara terutama fasilitas jalan tentunya dengan target yang ditetapkan dalam RPJMDesa ini dalam kurun waktu 6 (enam) tahun kedepan dengan harapan semuanya bisa terpenuhi menurut skala prioritas dan kemampuan desa. Disamping itu untuk menunjang keberhasilan pencapaian kegiatan pembangunan di desa tidak bisa lepas dari program-program pemerintah Daerah Kabupaten,Propinsi maupun Pusat dengan harapan tercapainya percepatan pembagunan di Desa Poncokusumo khususnya sarana dan prasarana umum tersebut di atas.

b. bidang ekonomi Pengembangan bidang ekonomi sangat penting di ruang lingkup desa terutama ekonomi yang berbasis kemasyarakat dengan cara memberikan bantuan modal kepada usaha kecil dan menengah yang ada didesa memberikan pelatihan kapasitas kepada usaha ekonomi produktif dan pengembangan jaringan pemasaran hasil produksi. Usaha masyarakat di Desa Poncokusumo kebanyakan adalah petani sehingga tanggungjawab desa melakukan pembinaan pengawasan dan control terhadap aktifitas usaha dan pengolahan serta penjualan hasil panen dengan cara mengaktifkan kelompok-kelompok tani yang terdapat di Desa. c. sosial budaya. Dalam bidang social budaya banyak cakupan yang harus di kerjakan yaitu pendidikan, kesehatan, keagamaan, lingkungan hidup dan pemerintahan. Untuk urusan pendidikan bagi warga masyarakat desa tentunya mencakup pendidikan formal di sekolah dan pendidikan non formal di luar sekolah pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan memadai, selanjutnya untuk kebutuhan kesehatan masyarakat tentunya sangatlah penting terutama sarana dan prasarana kesehatan di desa tersedianya tenaga kesehatan yang memadai untuk mendukung program pemerintah daerah mewujudkan Desa Sehat dan cerdas dalam program tersebut dibutuhkan kerjasama semua fihak khusunya peran pemerintah desa sangatlah menentukan keberhasilan program tersebut. 2. Program yang disusun merupakan upaya untuk menjawab isu strategis dan tema pengembangan yang dipilih dan akan direalisasikan setiap tahun selam 6 (enam) tahun kedepan. Program dan kegiatan disusun dalam bentuk matrik sebagaimana terlampir. BAB VI KAIDAH PENGELOLAAN DAN INDIKATOR KINERJA A. Kaidah Pengelolaan 1. RPJM Desa merupakan himpunan strategis yang disusun berdasarkan permasalahan kunci dan prioritas pengembangan potensi desa

maupun isu strategis

yang akan

PDF Creator - digarap PDF4Free http://www.pdf4free.com olehv3.0 Pemerintah Desa dalam kurun waktu pembangunan desa 6 (enam) tahun kedepan. Program ini dikategorikan kedalam tiga bidang besar yakni bidang fisik

2. Masing-masing program strategis dijabarkan kedalam berbagai kegiatan yang saling berkait dan berkesinambungan dalam bentuk gugus kegiatan. Pelaksanaan gugus kegiatan dilaksanakn secara sinergis sehingga memungkinkan pencapaian tujuan secara tuntas sesuai dengan yang telah ditargetkan pada masing-masing tahap 3. Pengelolaan Program dikembangkan secara partisipatif dengan mengembangkan prinsip keterbukaan, kerjasama, keterpaduan, kemandirian dan kebertanggungjawaban. Kemitraan dikembangkan antar pelaku di lingkungan desa maupun pihak luar desa 4. Pembiayaan program dikembangkan melalui pembiayaan secara mandiri melalui Alokasi Dana Desa maupun sumber dana swadaya lainnya. Disamping itu juga dijalin kemitraan pendanaan melalui pengajuan kesumber Dana APBD maupun dana dari funding stakeholders yang lain. B. Indikator Kinerja Indikator keberhasilan merupakan rumusan kriteria yang digunakan sebagai patokan untuk menilai terhadap pencapaian program berhasil dilaksanakan atau tidak.

Indikator

keberhasilan ditentukan berdasarkan pendekatan sebagai berikut : 1. MASUKAN (Input) Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan

untuk terlaksananya

kegiatan. Dalam hal ini bisa disebabkan antara lain : (i) Kebijakan, (ii) Sumber daya manusia (iii) Potensi sumber daya alam dan modal sosial yang dimiliki, (iv) Sumber daya infrastruktur

pendukung

dan

peralatan,

(v)

dukungan

teknologi,

permodalan

kelembagaan usaha yang sudah ada dan sebagainya 2. PROSES (Proces) Indikataor proses merupakan ukuran tingkat efisiensi dalam proses mencapai keluaran. Hal

ini

menyangkut

kelancaran

langkah-langkah

perencanaan,

pelaksanaan,

pertanggung jawaban dan pelestarian program/kegiatan. 3. KELUARAN (Output) Indikator keluaran adalah sesuatu yang menunjukkan bentuk dan besaran

produk

langsung dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dapat berupa Fisik dan non fisik. 4. HASIL/MANFAAT (Benefiet) Indikator hasil adalah segala yang menunjukkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Indikator ini merupakan efek langsung dari kegiatan berupa hasil nyata dari suatu kegiatan. 5. DAMPAK (Impeg) Indikator dampak merupakan hasil tertinggi yang dapat disumbangkan oleh semua program dalam kurun waktu perencanaan jangka menengah enam tahun.



BAB VII PENUTUP Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan Desa ke depan.Realisasi pencapaian tujuan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

LAMPIRAN RPJM Desa perlu dilampiri sejumlah dokumen yang dipandang relevan, terutama matrik program pembangunan dan foto kondisi eksisting : 1. Daftar Masalah dan Potensi Lampiran I/B1, I/B2, I/B3. 2. Pengelompokan Masalah Lampiran I.C/1 3. Penentuan Peringkat Masalah Lampiran I.C/2 4. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah Lampiran I.C.3 5. Penentuan Peringkat Tindakan Lampiran I.C/4 6. Perencanaan Pembang-unan Desa Yang Dibiayai Swadaya Masy. Dan Pihak Ketiga (Lampiran I.D/ 1) 7. Perenc. Pemb. Desa yang ada dananya Lampiran I.D/2 1. Agenda paduan kegiatan swadaya dan dana yang sudah ada (TP)Lampiran I.D/3 2. RPJM-Desa (6 Tahun)Lampiran I.D/4 3. Pemeringkatan usulan kegiatan pembangunan Lampiran I.D/6 4. RKP-Desa (1 Tahunan) Lampiran I.D/7 5. Berita Acara Musrenbang RPJM-Desa dan RKP-Desa Lampiran I.D/8



BANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2014

RAN

WAKTU

SUMBER DANA SUMBER

ALA DESA _________________

....................................


JUMLAH (Rp.)

KETERANGAN

KETUA LPMD

....................................


RAN

WAKTU

SUMBER DANA SUMBER

ALA DESA _________________

....................................


JUMLAH (Rp.)

KETERANGAN

KETUA LPMD

....................................


RAN

WAKTU

SUMBER DANA SUMBER

ALA DESA _________________

....................................


JUMLAH (Rp.)

KETERANGAN

KETUA LPMD

....................................



RAN

WAKTU

SUMBER DANA SUMBER

ALA DESA _________________

....................................


JUMLAH (Rp.)

KETERANGAN

KETUA LPMD

....................................


RAN

WAKTU

SUMBER DANA SUMBER

ALA DESA _________________

....................................


JUMLAH (Rp.)

KETERANGAN

KETUA LPMD

....................................


RAN

WAKTU

SUMBER DANA SUMBER

ALA DESA _________________

....................................


JUMLAH (Rp.)

KETERANGAN

KETUA LPMD

....................................



RAN

WAKTU

SUMBER DANA SUMBER

ALA DESA _________________

....................................


JUMLAH (Rp.)

KETERANGAN

KETUA LPMD

....................................


RAN

WAKTU

SUMBER DANA SUMBER

ALA DESA _________________

....................................


JUMLAH (Rp.)

KETERANGAN

KETUA LPMD

....................................


RAN

WAKTU

SUMBER DANA SUMBER

ALA DESA _________________

....................................


JUMLAH (Rp.)

KETERANGAN

KETUA LPMD

....................................



RAN

WAKTU

SUMBER DANA SUMBER

ALA DESA _________________

....................................


JUMLAH (Rp.)

KETERANGAN

KETUA LPMD

....................................


RAN

WAKTU

SUMBER DANA SUMBER

ALA DESA _________________

....................................


JUMLAH (Rp.)

KETERANGAN

KETUA LPMD

....................................


RAN

WAKTU

SUMBER DANA SUMBER

ALA DESA _________________

....................................


JUMLAH (Rp.)

KETERANGAN

KETUA LPMD

....................................



RAN

WAKTU

SUMBER DANA SUMBER

ALA DESA _________________

....................................


JUMLAH (Rp.)

KETERANGAN

KETUA LPMD

....................................


RAN

WAKTU

SUMBER DANA SUMBER

ALA DESA _________________

....................................


JUMLAH (Rp.)

KETERANGAN

KETUA LPMD

....................................


RAN

WAKTU

SUMBER DANA SUMBER

ALA DESA _________________

....................................


JUMLAH (Rp.)

KETERANGAN

KETUA LPMD

....................................



RAN

WAKTU

SUMBER DANA SUMBER

ALA DESA _________________

....................................


JUMLAH (Rp.)

KETERANGAN

KETUA LPMD

....................................


RAN

WAKTU

SUMBER DANA SUMBER

ALA DESA _________________

....................................


JUMLAH (Rp.)

KETERANGAN

KETUA LPMD

....................................


RAN

WAKTU

SUMBER DANA SUMBER

ALA DESA _________________

....................................


JUMLAH (Rp.)

KETERANGAN

KETUA LPMD

....................................



RAN

WAKTU

SUMBER DANA SUMBER

ALA DESA _________________

....................................


JUMLAH (Rp.)

KETERANGAN

KETUA LPMD

....................................


RAN

WAKTU

SUMBER DANA SUMBER

ALA DESA _________________

....................................


JUMLAH (Rp.)

KETERANGAN

KETUA LPMD

....................................


RAN

WAKTU

SUMBER DANA SUMBER

ALA DESA _________________

....................................


JUMLAH (Rp.)

KETERANGAN

KETUA LPMD

....................................


NOMOR 01 TAHUN 2015 (RPJMDESA) TAHUN

Recommend Documents